Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU bersama warga melakukan evakuasi timbunan longsor secara manual.

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —Tanah longsor akibat hujan deras kembali terjadi di Lombok Utara. Kali ini terjadi di Dusun Dompo Indah, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kamis (1/2).

“Titik longsor berada di jalan yang penghubung Dusun Dompo Indah dengan Desa Gumantar. Kini arus transportasi warga lumpuh total,” kata Kepala Dusun Dompo Indah, Luji Hartono, Kamis (1/2).

Atas kondisi itu, Luji meminta agar pemerintah daerah melalui SKPD terkait segera menurunkan alat berat untuk mengangkut timbunan tanah yang menutup hampir seluruh badan jalan.

“Di titik longsor ini dulu memang pernah ditalud, itu dana swadaya warga. Tapi mungkin karna derasnya hujan sehingga memgakibatkan longsor,” sambungnya.

Tak ingin berdampak bagi warganya, Luji meminta pemerintah daerah untuk kembali melakukan pentaludan dititik yang sama, mengingat jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat guna mendukung aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Iwan Maret Asmara ditemui terpisah mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi guna melakukan evakuasi timbunan longsor.

“Tim sudah turun langsung tadi melakukan evakuasi dengan sistem manual, warga juga ikut membantu,” cetusnya.

DNU

Track Record Dr Zul yang menjadi anggota DPD RI selama tiga periode juga menjadi dasar kenapa Zul pantas menjadi Gubernur dan melanjutkan ikhtiar TGB

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Pasukan Militan Lingkar Hutan Guning Sasak Desa Kuripan, ,  Kecamatan Kuripan, Lombok Barat (Lobar), mendeklarasikan kesiapan memenangkan Dr Zulkiflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah sebagai pasangan  bakal calon Gubernur dan Wakil gubernur NTB, Kamis (01/02).

Ketua Forum Deklarasi Pasukan Militan Lingkar Hutan Gunung Sasak, Abdul Hafidz mengatakan, dukungan tersebut merupakan deklarasi swadaya dari masyarakat,  tokoh pemuda. petani dan buruh siap  untuk memenangkan paket Zul-Rohmi diwilayah tersebut.

“Masyarakat militan lingkar hutan gunung sasak, Kuripan selatan menyatakan siap berjuang bersama-sama bersama Zul-Rohmi untuk menang di Pilkada NTB 2018,” ujar Abdul hafidz usai deklarasi di depan Ratusan masyarakat dan tokoh pemuda di Desa itu.

Masyarakat militan hutan lindung Gunung Sasak memilih paket Zul-Rohmi, karena masyarakat menilai paket tersebut adalah orang yang memiliki pengalaman luas,  bergaul dengan masyarakat,  merakyat serta dari latar belakang pendidikan yang kuat.

Masyarakat menganggap itu barometer  untuk memilih pemimpin yang tepat lima tahun ke depan.

“Karena itu kami sebagai penggagas dan inisiator mengajak masyarakat lebih fokus lagi kepada rencana perjuangan di pilkada 2018, bersama sama mendukung  Zul-Rohmi untuk jadi pemimpin di Pilkada 2018,” ucap Hafidz

Masyarakat Militan Lingkar Hutan Gunung Sasak akan memperjuangkan Kemenangan di Kabupaten Lobar.

“Insya Alloh untuk Lombok Barat kita akan terus berjuang menangkan Zul-Rohmi,”tegasnya.

Ia berharap Paket  Zul-Rohmi harus menang telak di Kecamatan Kuripan,  dan secara keseluruhan di Lobar. “Kita juga mohon doa supaya sama-sama di barisan Zul-Rohmi,  NTB gemilang rakyat senang,”imbuhnya

Sementara itu salah seorang Tokoh Pemuda Lingkar Hutan Gunung Sasak, Desa Kuripan Selatan Ruslan mengatakan tokoh pemuda di Desa Kuripan Selatan siap memenangkan paket Zul-Rohmi.

“Mari kita tanam Zul-Rohmi di dada kita, mari kita tanam Zul-Rohmi di mata kita, mari kita tanam Zul-Rohmi di fikiran kita. Untuk selajutnya tinggal kita berjuang habis-habisan bertarung habis habisan untuk memengkan Zul-Rohmi,” ujarnya

Alasan kenapa tokoh pemuda di Desa Kuripan Selatan memilih Zul-Rohmi, karena pasangan itu dianggap mampu akan meneruskan keberhasilan kepemimpinan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau yang akrab di sapa Tuan Guru Bajang (TGB).

“Ibu Rohmi adalah kaka kandung TGB, beliau (TGB) adalah gubernur yang paling sukses yang kita dapatkan bahkan di tingkat nasional, beliau adalah orang orang sukses dan tidak mungkin beliau tidak akan mendukung kakaknya sendiri dan meneruskan kesuksesan kepemimpinan TGB,” ucapnya.

Sedangkan dari segi Track Record Dr Zulkiflipiansah yang menjadi anggota DPD RI selama tiga periode juga menjadi dasar kenapa Zul-Rohmi harus dipilih dan pantas menjadi Gubernur dan melanjutkan ikhtiar TGB.

“Dr Zul adalah anggota DPD Ri tiga periode kemampuan, beliau sudah internasional, banyak mahasiswa-mahasiswa beliau dari luar negri. Itu menandakan pasangan tersebut calon yang seharusnya dan pantas untuk kita jadikan acuan untuk kita berjuang,” pungkasnya..

Me (*)

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen

MATARAM.lombokjournal.com– Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis, pada bulan Januari 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,88 pada bulan Desember 2017 menjadi 130,49 pada bulan Januari 2018.

Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,62 persen.

Hal ini disampakan Kepala BPS Provinsi NTB, Ibu Ir. Endang Tri Wahyuningsih. Endang menyatakan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,09 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,83 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,24 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,2 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,16 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,14 persen.

“Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,37 persen,” terangnya

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Januari 2018 sebesar 0,47 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Januari 2017 sebesar 1,49 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Januari 2018 sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Januari 2017 sebesar 2,95 persen,” pungkasnya

AYA

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Desember 2017 naik 0,17 hari dibandingkan RLM bulan November

MATARAM.lombokjournal.com — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan bulan November 2017.

Badan pusat statistik ( BPS ) NTB merilis,  TPK bulan November 2017 mencapai sebesar 52,48 persen,  turun  2,43 poin pada bulan Desember 2017 dengan TPK  50,05 persen.

“Jika dibandingkan dengan TPK bulan Desember  2016 sebesar 50,09 persen, berarti sedikit mengalami penurunan sebesar 0,04 poin,” ungkap kepala BPS NTB, Endang Triwahyuningsih rabu (01/02).

Menurutnya, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Desember 2017 tercatat 2,14 hari. Ini naik 0,17 hari dibandingkan dengan RLM bulan November 2017 sebesar 1,97 hari.

“Jika dibandingkan dengan RLM bulan Desember  2016 yang hanya 1,75 berarti terjadi kenaikan 0,39 hari,” cetusnya

Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Desember 2017 tercatat 75.083 orang yang terdiri dari 63.730 orang tamu dalam negeri (84,88 persen) dan 11.353 orang tamu luar negeri (15,12  persen).

Sedangkan, TPK Hotel Non Bintang bulan Desember 2017 sebesar 27,76 persen mengalami kenaikan 1,93 poin dibanding bulan November 2017 dengan TPK sebesar 25,83  persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 1,70 poin dari 26,06 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Desember 2017 mencapai 1,70  hari, mengalami penurunan  sebesar 0,13 hari dibandingkan dengan RLM bulan November 2017.

“Dibandingkan dengan bulan Desember 2016 juga sedikit turun sebesar 0,05 hari,” pungkanya

AYA

Predikat B ini menunjukkan pertanggungjawaban publik yang semakin baik, pembangunan semakin fokus sesuai indikator yang dicanangkan RPJMD

LOMBOK UTARA,lombokjournal.com — Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH, menerima penyerahan Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II (Lampung, Jatim, Bali, NTB, Kalimantan dan NTT) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Nusa Dua Bali, Rabu (31/1).

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian PAN RB tahun 2018, Kabupaten Lombok Utara menorehkan predikat B.

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat, Pemda KLU berada di peringkat atas bersama Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kota Bima yang juga memeroleh predikat B.

Kepala Inspektorat KLU, Drs Zaenal Idrus menyampaikan, predikat B dengan nilai berkisar 70-80, adanya perbaikan dan pemantapan.

“Predikat B ini menunjukkan pertanggungjawaban publik yang semakin baik, pembangunan semakin fokus sesuai indikator yang dicanangkan RPJMD, tinggal perbaikan layanan publik. Harapannya tahun depan bisa naik ke predikat AA atau bahkan predikat A,” jelas Zaemal. (

Hadir dalam pennyerahan itu, Menteri PAN RB, Dr Asman Abnur SE MSi, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh Ak MBA, para gubernur, parabupati/walikota, unsur Bappeda dan Inspektorat yang ada di wilayah II.

Turut mendampingi Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH pada acara itu Kepala Inspektorat Drs Zaenal Idrus, Sekretaris Bappeda Dr Fauzan, Kabag Organisasi Setda KLU Hairul Anwar SKom.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB menekankan dengan adanya SAKIP, perencanaan pelaksanaan dan pengukuran kinerja dapat terpantau, dan pembangunan menjadi terarah efektif dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB pada masa mendatang, memperjuangkan Aparatur Sipil Negara (AS mendapatkan rumah gratis dengan kualitas layak, dengan catatan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN sudah baik.

“Kepada seluruh pimpinan daerah, untuk mengelola kearsipan pelaporan SAKIP di wilayah masing-masing. Seluruh ASN harus mempunyai target kerja/kinerja agar pemerintahan kita efektif dan efisien,” kata  Dr Asman Abnur SE MSi yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam itu.

Re/Hms

Diharapkan pada tahun anggaran 2018, NTB juga mendapatkan predikat WTP

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ayi Riyanto meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB terus meningkatkan perbaikan pengelolaan pembangunan, terutama bidang pendidikan dan kesehatan

Peningkatan pengelolaan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan itu, rupanya mendapat perhatian khusus, .

“Mungkin itu bisa ditingkatkan. Sudah bagus sebenarnya, hanya saja perlu terus ditingkatkan,” ungkap Riyanto usai menghadap Gubernur,  Rabu (31/01)

Secara umum semua sudah bagus, seperti laporan keuangan, NTB selalu mendapat predikat WTP, artinya goverment sistemnya sudah bagus

Dari sisi pertumbuhan ekonomi NTB, selama ini cukup menggembirakan, termasuk dari sisi gini rasio juga semakin bagus. Artinya ada pemerataan pembangunan yang sudah bagus

Secara umum NTB dinilai sangat kondusif dari kepemimpinan Gubernur TGH M Zainul Majdi. “Dan kami tentu sangat mengapresiasi,” katanya

Terkait masalah aset juga semua sudah tercatat dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaanya sudah dan itu bisa dibuktikan dengan predikat WTP yang diperoleh NTB selama lima kali berturut – turut

“Harapan kita, capaian baik yang telah ada bisa terus dipertahankan, supaya pada tahun anggaran 2018 juga bisa mendapatkan predikat WTP kembali,” kata Riyanto.

AYA

Kalau tidak membangun persaudaraan, semegah apa pun rumah kita, sebanyak apa pun kekayaan kita miliki dan setinggi apa pun jabatan kita, maka kehidupan akan terasa kering

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) mengingatkan seluruh masyarakat mengenai pentingnya semangat saling memaafkan.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu, menyampaikan hal tersebut saat silaturrahim yang diawali sholat Subuh berjama’ah di Masjid Nurul Yaqin, Monjok Culik Bangket, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Rabu (31/01).

Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB itu menyampaikan, saling memaafkan kemudian diikuti dengan kebaikan-kebaikan di tengah masyarat, serta menumbuhkan sifat kasih sayang angtar sesama.

“Maka sebanyak apa pun kesalahan, kekeliruan dan kenangan tidak baik dari saudara yang lain, lambat laun akan terhapus dengan sendirinya,” kata TGB di hadapan ratusan jama’ah,

Dengan saling memaafkan lanjut TGB, kehidupan akan lebih berkah, keamanan terjamin serta rezeki akan selalu tercurah dari Allah SWT.

TGB mengajak masyarakat terus mengokohkan persaudaraan, dan memperbanyak kesempatan menyatukan. Tidak hanya ketika berada di tempat-tempat ibadah, seperti masjid. Namun juga di tempat-tempat dimana masyarakat dapat membangun hubungan baik dan silaturrahim.

Dikatakannya, mengokohkan persaudaraan dan membangun hubungan baik, tidak hanya kepada saudara yang memiliki ikatan darah, atau karena memiliki kesamaan iman. “Membangun persaudaraan juga berlaku kepada seluruh umat manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kalau lahir batin satu maka kita akan kuat, kokoh dan berkah. Rezeki itu datang, tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kita punya kekayaan, atau seberapa keras kita bekerja.

“Namun juga, ditentukan oleh sejauh mana kita membangun hubungan baik dengan sesama,” tegas Gubernur NTB dua periode tersebut.

Salah satu jalan untuk membangun hubungan silaturrahim dan mengokohkan persaudaraan adalah dengan senantiasa berbuat baik kepada sesama.

“Kalau kita tidak membangun persaudaraan, semegah apapun rumah kita, sebanyak apapun kekayaan kita miliki dan setinggi apa pun jabatan kita, maka kehidupan akan terasa kering,” kataya.

Di akhir tausyiahnya, Gubernur TGB mengajak para orang tua untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka.

“Kita contohkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita contohkan untuk selalu membangun silaturrahim, berbuat baik, tanpa panjang nasehat, insya Allah, mereka akan menjadi orang baik,” ungkap TGB.

Memberi contoh berbuat baik bagi anak-anak kita, secara tidak langsung anak membentuk karakter dan jiwa yang kuat bagi mereka, tambahnya.

AYA/Hms

Warga dimbau tidak melakukan aktivitas di pantai saat terjadinya gerhana bulan total

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama yang berada di wilayah pesisir. Masyarakat harus mewaspadai dampak yang ditimbulkan dari fenomena gerhana bulan total (GBT), pada Rabu (31/1) malam.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto mengingatkan  pengalaman gerhana bulan total sebelumnya.  Saat itu terjadi gerhana bulan pada awal Januari, terjadi banjir rob dan gelombang tinggi di beberapa wilayah pesisir di NTB, seperti Pantai Ampenan di Mataram dan juga beberapa pantai di wilayah Lombok Timur.

“Kita mengimbau warga tidak melakukan aktivitas di pantai pada saat terjadinya gerhana bulan total,” ujar Agus  (31/1).

Imbauan ini juga diberikan kepada para nelayan agar tidak melaut lantaran prediksi adanya gelombang tinggi yang bisa membahayakan keselamatan. BMKG memprediksi kenaikan air laut akan mencapai 1,5 meter saat peristiwa gerhana bulan total.

Mengingat peristiwa gerhana bulan total akan terjadi pada tengah malam, Agus mengimbau masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk berjaga-jaga mengantisipasi naiknya air laut.

“Peristiwa ini kan tengah malam biasanya orang sedang tidur. Tolong diingatkan agar warga berjaga-jaga,” lanjut Agus.

BMKG Mataram bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, dan juga Pemprov NTB akan melakukan pengamatan gerhana bulan total di pelataran Kompleks Islamic Center NTB.

Rencananya, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) akan memimpin shalat gerhana di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB.

AYA

Badan Usaha agar membayar iuran sesuai dengan data karyawan yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan audiensi dengan Ketua APINDO Kabupaten Lombok Barat di Kantor APINDO Kabupaten Lombok Barat, Selasa (30/01) siang.

Audensi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran perusahaan dalam membayar iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), terkait  akan diberlakukan Close Payment System mulai 1 Februari 2018  .

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali menyampaikan, program Close Payment System ini merupakan system pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan tagihan yang diberikan, berdasarkan data karyawan yang didaftarkan perusahaan kepada BPJS Kesehatan.

Muhammad Ali meminta Ketua APINDO Kabupaten Lombok Barat, I Wayan Mara, untuk sama-sama melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat yang sampai dengan saat ini berjumlah 286 Badan Usaha terkait program Close Payment System.

Ketua APINDO Kabupaten Lombok Barat, I Wayan Mara menyambut baik Program Close Payment Systemini untuk diterapkan pada seluruh Badan Usaha agar membayar iuran sesuai dengan data karyawan yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Yani

(Sumber: BPJS Kesehatan Mataram)

Untuk Pilkada 2018 saat ini, setiap pelanggaran mengarah ke tindak pidana langsung ditangani Gakkumdu

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (30/01).

Rakor diselenggarakan jelang musim Kempanye Bakal Pasangan calon (Bapaslon) yang dimulai Bulan Februari. Diharapkan, rakor mencapai kesamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, antara Bawaslu dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Tindaklanjut dari keputusan bersama Bawaslu RI, Kejagung dan Polri itu untuk mewujudkan Sentra Penegakan Hukum yang terpadu.

Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid mengatakan, Sentra Gakkumdu menjadi wadah bagi tiga institusi, yakni Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk bersama-sama menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pilkada.

Khuwailid menyatakan, banyak kasus yang berakhir dengan ketidak puasan, yang dirasakan menjadi ketidak adilan bagi banyak pihak. Misalnya, kasus kasus pemberian uang atau materi kepada pemilih sering kali berhenti karena ketikdakpahaman penegak hukum. Pemberian imbalan dalam pencalonan yang tidak pernah terungkap dalam pemilihan.

“Maka dari itu  sentra Gakkumdu harus bangkit dan bergandengan tangan dalam meneggakkan keadilan pemilu,” katanya..

Ia menuturkan setandar-standar pemilu untuk dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis, salah satunya adalah dapat dilihat dari penyusinan kerangka hukumnya.

“Tapi yang jelas yang harus di kaji adalah peraruran perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu,” katanya

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-undang 10 tahun 2016 sebagai perubahan terakhir dari undang-undang nomer 1 tahun 2015 dan undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar terselenggaranya pemilu .

Dikatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dapat disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pada pemilihan,  pemantau pemilihan atau peserta pemilihan. Laporan paling lambat 7 hari sejak pristiwa,  serta menentukan batas waktu bagi pengawas pemilu untuk menindaklanjuti.

Berbeda dengan Sentra Gakkumdu Pilkada 2014 yang hanya melalui satu atap. Bawaslu dipercaya dan bartindak sebagai leading sector dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada 2018

Untuk Pilkada 2018 saat ini, setiap pelanggaran mengarah ke tindak pidana langsung ditangani Gakkumdu. Sebelumnya harus melalui proses dan kajian di Bawaslu atau Panwaslu baru diserahkan ke Gakkumdu.

“Kalau sekarang Gakkumdu sudah berada di dalamnya, jadi kalau ada pelanggaran pidana Gakkumdu langsung turun lapangan,” tegas Khuwailid sambil mengatakan Bawaslu tetap akan mengedepankan pencegahan.

Forum ini maka akan ada komunikasi yang efektif dan optimal. Rakor diharapkan menghasilkan solusi masalah yang kerap dihadapi di lapangan dalam penanganan tindak pidana Pemilu Pilkada.

“Dan kesamaan pola penanganan yang sesuai dengan SOP,” pungkasnya.

AYA