30 Hari Dari Batas Waktu Registrasi, Nomor Ponsel Diblokir

Pendataan dilakukan terhadap pengguna ponsel sejak 31 Oktober 2017, pelanggan harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

lombokjournal.com –

Batas waktu registrasi paling lambat 28 Februari 2018. Jika hingga 15 hari dari batas waktu tidak terdaftar, ponsel tidak bisa menerima panggilan masuk dan pesan singkat, serta mengakses internet.

Jika melebihi 30 hari, nomor ponsel akan diblokir penuh termasuk panggilan keluar dan mengirim pesan. Sedangkan bagi operator, akan terkena sanksi pencabutan izin jika tidak melaksanakan proses registrasi ini.

Kebijakan pendataan dilakukan Pemerintah terhadap pengguna telepon seluler (ponsel) mulai 31 Oktober 2017. Supaya tidak diblokir, pelanggan harus memasukkan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kemudian melakukan validasi atas NIK dan KK masing-masing pelanggan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, ketentuan ini merupakan upaya pemerintah mewujudkan National Single Identity sekaligus memberikan perlindungan konsumen.

Salah satu alasannya, banyak tindakan kriminal yang menggunakan kartu SIM bodong, seperti penipuan.

Re

(sumber: KATADATA)




TGB Kobarkan Semangat Belajar Ribuan Santri Di Medan

Santri lulusan pondok pesantren tak kalah kualitasnya dengan mereka yang lulus dari sekolah umum

lombokjournal.com

Gubernur NTB, Dr. TGH. M.  Zainul Majdi ribuan santri di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Medan,Sumatera Utara, Jumat (23/02). Ribuan santri itu ingin mendengar langsung nasihat dan motivasi dari gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

 

Selama ini, mereka hanya mengetahui TGB melalui media. Saat bertemu para santri itu Gubernur peraih “Leadership Award” itu memberi motivasi dan mengobarkan semangat belajar ribuan santri.

“Jangan pernah berpikiran macam-macam saat belajar di pondok pesantren. Yang penting belajar mengaji pada para kiai, sekaligus belajar beragam ilmu pengetahuan lainnya sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan dimudahkan segala jalan menuju keberhasilan di masa depan,” pesan TGB dalam Tabligh Akbar bertemakan “Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam” di ponpes tersebut

Cerita TGB, saat mondok di Ponpes Nahdlatul Wathan di Pancor Lombok Timur dulu,  tak pernah terpikir saat itu suatu saat menjadi seorang gubernur.

“Nah, adik-adik ini juga siapa tahu bakal menjadi seseorang yang lebih dari saya,” tambah TGB.

Doktor ilmu tafsir Al Quran Universitas Al Azhar menegaskan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains modern tak pernah bertentangan dengan Al Quran.

Para santri diharapkkan percaya diri untuk belajar ilmu dan aplikasi terapan modern, di samping ilmu-ilmu agama.  Kata TGB, santri tak boleh minder dengan siswa-siswi dari sekolah umum.

TGB mencontohkan, program di sejumlah ponpes di NTB sejak tahun 2011. Melalui MoU dengan Universitas Mataram, saat itu dibuat program penerimaan jalur khusus kepada 10 santri terbaik di bidang akademik dan penghafal Al Quran per tahunnya.

Hasilnya, pada tahun 2016 lalu, 10 dokter baru berlatar belakang santri tercetak dengan nilai kelulusan atau indeks prestasi termasuk terbaik, rata-rata di atas 3,7.

“Itu bukti konkret, santri lulusan pondok pesantren tak kalah kualitasnya dengan mereka yang lulus dari sekolah umum. Asal rajin, tekun dan selalu percaya diri, persaingan di ranah apa pun pasti bisa dimenangkan,” pungkas TGB.

AYA/Hms




Ingat, 28 Pebruari Batas Akhir Pendaftaran Kartu Prabayar

Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi

lombokjournal.com

Batas akhir pendaftaran kartu prabayar tanggal  28 Februari 2018. Masyarakat diingatkan segera melakuka  registrasi kartu prabayar.

Peringatan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. “Saat ini 190 juta nomor prabayar saat ini telah terdaftar,” katanya melalui siaran persnya di Hotel Premier Basco, Padang, Jumat (8/2).

Menkoinfo menjamin, registrasi ini gratis dan hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK). Registrasi prabayar seluler untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna telekomunikasi.

“Siapa yang belum pernah menerima sms ‘mama minta pulsa’, siapa yang belum pernah menerima (tawaran) kredit? Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut,” kata Rudiantara

Rudiantara kembali memberikan penyadaran pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Jumlah pengguna Internet mengalami peningkatan signifikan. Di 2016 terdapat 132 juta pengguna, sedangkan akhir 2017 diperkirakan mendekati 140 sampai dengan 150 juta pengguna Internet.

“Diperkirakan sekitar 90% pengguna Internet adalah pengguna media sosial,”  kata Rudiantara.

BACA : 30 Hari Dasri Batas Waktu Diblokir

Diingatkann, agar peningkatan jumlah pengguna Internet dan media sosial dibarengi kesadaran pemanfaatannya.

“Jangan sampai justru menjadi media penyebaran hoaks, yang dapat diartikan berita bohong, berita direkayasa atau fake news dan lain-lain,”,tutur Rudiantara.

Re

(sumber: KATA DATA)




Bupati KLU Mutasi 88 Pejabat Eselon III dan IV

Setiap mutasi ada perasaan senang, ada yang biasa-biasa, ada juga yang kecewa, . Untuk karena itu Bupati Najmul menyampaikan permohonan maaf

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, melantik 88 pejabat setingkat eselon III dan IV di lingkup Kabupaten Lombok Utara, Kamis (23/02).

Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilangsungkan di aula Bupati itu, para asisten, staf Ahli, Sekwan DPRD, Kepala OPD se-KLU, Camat dan sejumlah undangan lainnya.

“Rotasi dalam satu organisasi adalah sebuah keniscayaan, dikarenakan dinamika rotasi berdasarkan peraturan UU.  Disamping ada pula aparatur sipil negara yang pensiun,” ungkap Najmul.

Dalam setiap mutasi atau pergantian, lanjut Najmul, tentu ada perasaan yang tidak sama. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa, ada juga yang kecewa. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Najmul menyampaikan permohonan maafnya.

“Kepada pejabat yang mendapat amanah, agar mengawali tugas dengan baik dan berdedikasi tinggi sesuai instruksi yang reguler disampaikan,” tandasnya.

Dengan dilantiknya Dr. Fauzan Fuad, sebagai Sekertaris Dinas Dikbudpora KLU, secara otomais menyisakan kekosongan pada jabatan Kepala Dinas di Dikbudpora yang nanti akan diangkat melalui mekanisme pansel.

Seperti diketahui, dari total 29 OPD yang ada, hanya jabatan Eselon II Dikbudpora yang belum terisi.

DNU

 




Polisi Amankan Empat Pelaku Penggelapan Beras Sejahtera (Rastra)

Para pelaku mengambil isi beras di dalam karungan rastra dengan menggunakan pipa yang diruncingkan, kemudian ditampung dan pindahkan ke karung lainnya. Rencananya beras hasil penggelapan itu akan dijual ke daerah Mataram

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Satuan Reskrim Lombok Utara, dibantu jajaran Polsek Tanjung berhasil mengungkap dugaan penggelapan Beras Sejahtra (Rastra), yang dilakukan 4 orang pelaku yang berpropesi sebagai sopir pengangkut Rastra, Selasa (20/2).

Empat pelaku yang masing-masing berinisial SM (54), MD (37), SK (45) dan SS (71). diamankan saat melintas di depan Polsek Tanjung, sekitar pukul 17. 00 Wita.

“Para pelaku kita amankan saat hendak kembali ke Mataram. Mereka membawa puluhan karung beras Rastra hasil penggelapan di empat truk berbeda,” kata Kasat Reakim Polres Lotara, AKP Kadek Metria, Kamis (22/02).

Modusnya, lanjut Matria, para pelaku mengambil isi beras di dalam karungan rastra dengan menggunakan pipa yang diruncingkan, kemudian ditampung dan pindahkan ke karung lainnya. Rencananya beras hasil penggelapan itu akan dijual ke daerah Mataram.

“Itu (penggelapan,red) sudah mereka rencanakan sejak awal. Beras yang berhasil dikeluarkan kemudian dimasukkan ke karung lainnya dan dijahit kembali, semuanya dilakukan di atas truk selama dalam perjalanan,” sambungnya.

Metria menambahkan, para pelaku ditugaskan untuk mengangkut beras Rastra oleh Jainudin, selaku Pengurus UD. Sentosa Abadi. sebagai pihak ketiga pemenang tender pengangkutan beras Rastra dari gudang Bolog Mataram ke wilayah Lombok utara.

“Beras Rastra itu didistribusikan ke-dua Kecamatan di KLU, yakni Bayan dan Kayangan,” tutupnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa empat buah truck, 182 karung beras ukuran 10 kg, 1 Jarum karung, tiga pipa runcing dengan ukuran 20 cm, surat Pengantar beras, berita acara serah terima bansos Rastra dari Bulog.

Total beras Rastra yang didistribusikan Bulog sebesar 39.710 kg.

DNU




Atlet Pelajar Didaftarkan Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Jaminan kesehatan itu memberi kenyamanan bagi atlet pelajar, tak perlu khawatir dengan biaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB melalui  Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora ) NTB melakukan penandatangan kerjasama atau MOU dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, terkait pendaftaran peserta bagi atlet pelajar PPLP yang dimasukan ke BPJS Kesehatan,  di Hotel Lombok Plaza di Mataram, Kamis (22/02).

Penandatanganan MoU memberi jaminan kesehatan bagi para calon atlet binaan Dispora NTB, yang masuk di Popwil NTB.

“Dengan jaminan itu para atlet pelajar NTB diberi kenyamanan, dan tak perlu khawatir dengan biaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”  kata Kepala Dispora NTB, Hunandiniaty Nurdin, saat memberi sambutan.

Kerjasama dengan BPJS ini merupakan tahun kedua. “Tahun pertama kita sudah coba memulai yakni BPJS Kesehatan kelas tiga. Setelah bertemu Gubernur baru kita masuk ke BPJS Kesehatan kelas satu,” terangnya

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengatakan, di BPJS Kesehatan ada program kolektif  yang  diperuntukan bagi peserta JKN mandiri.  Sehingga yang mendaftarkan menjamin iuran itu terbayarkan rutin setiap bulan.

“Biasanya kita peruntukan sasaran pelajar, mahasiswa,dan itu program ini ada seluruh indonesia,” kata Ali.

“Nah kita kebetulan saat ini bekerjasama mendaftarkan pelajar-pelajar yang  didaftarkan oleh Dispora NTB,” terangnya.

Ia memaparkan, para pelajar yang dikelola oleh Dispora NTB ini sebanyak 52  pelajar. Tapi dari 52 pelajar ini hanya 28 didaftarkan secara kolektif oleh Dispora NTB. Sisanya itu sudah menjadi peserta JKN melalui sekmen lainnya .

Jadi yang dikerjasamakan ini betul-betul yang mempunyai program hubungan peserta JKN. Iuran setiap bulannya selama menjadi peserta akan ditanggung Dispora, selama statusnya masih sebagai atlit pelajar.

Seperti diketahui, kerjasama dengan Dispora sudah mulai  berjalan mulai Nopember 2017.  Melalui acara  rakor itu dilakukan seremoni pendaftaran BPJS Kesehatan tahun kedua bagi atlit pelajar.

Bagi para atlit pelajar itu akan memperoleh jaminan JKN, sesuai indikasi medis. Manfaat program JKN itu yaitu layanan kesehatan mulai dari faskes tingkat pertama hingga faskes tingkat lanjut.

Jadi bila para pelajar ada yang sakit, harus mengakses dulu faskes tingkat pertama dimana pelajar itu terdaftar. Kemudian bila indikasi medis perlu rujukan lebih lanjut, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit atau faskes tingkat lanjut.

AYA

 

 




Festival Pesona Tambora, Mengangkat Pariwisata Pulau Sumbawa

Festival Pesona Tambora (FPT) bisa lebih sukses menarik kunjungan wisatawan serta mendorong FPT sebagai wonderful pariwisata Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Selama dua kali dilaksanakan, Even Festival Pesona Tambora (FPT) Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menarik minat dan perhatian dunia, terutama wisatawan melakukan kunjungan, nasional maupun mancanegara.

Festival Pesona Tambora (FPT) sendiri merupakan even tahunan yang dilaksanakan Pemprov NTB mrlalui Dinas Pariwisata  pertama kali sejak 2015, Festival Tambora Menyapa Dunia, memperingati 201 tahun Gunung Tambora Pulau Sumbawa meletus

“Sejak pertamakali digelar pada 2015, FPT sukses menarik perhatian dan minat wisatawan nusantara maupun mancanegara, datang dan menyaksikan langsung Karena itulah FPT menjadi salah satu ikon mengangkat pariwisata Pulau Sumbawa,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Mohammad Faozal di Mataram, Kamis (23/028)

Melalui FPT tersebut, potensi sektor pariwisata lain di Sumbawa juga bisa terangkat seperti Pulau Lombok. Mengingat selama ini isu yang berkembang, ada kesan terjadi disparitas terkait pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa, terutama sektor pariwisata

Karena itulah pada calender even Dispar NTB, selain FPT, juga akan dilaksanakan Festival Moyo, Mantar dan Lakey, Kabupaten Dompu sebagai bagian dari upaya mengangkat dan mempromosikan pariwisata Pulau Sumbawa

“Kita ingin pelaksanaan FPT bisa lebih sukses menarik kunjungan wisatawan serta mendorong FPT sebagai wonderful pariwisata Indonesia,” katanya

Ditambahkan, selain itu salah satu kekuatan dari FPT, di dalam terdapat cerita dan sejarah bagaimana kedahsyatan tragedi meletusnya Gunung Tambora  yang tidak saja berdampak bagi Indonesia, tapi juga jauh sampai Eropa

Deputi Menteri Bidang Pemasaran l, I Gde Pitana mengatakan, salah satu kelemahan mengapa sektor pariwisata di suatu daerah, karena kurangnya promosi.  Sesuatu itu akan menjadi besar kalau dibesarkan melalui promosi terutama promosi online.

Dikatakan, dengan adanya konektivitas internet sekarang ini, hampir 80 persen orang mencari refrensi tentang pariwisata suatu daerah atau negara melalui media online.

“Promosi melalui media online juga akan cepat mendorong persepsi wisatawan tentang pariwisata, sebab persepsi lebih besar pengaruhnya daripada realitas,” terang Gede Pitana.

AYA




Bupati Ingatkan, SKPD Agar Terbuka Pada Pers

Pers memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, mengingatkan seluruh jajarannya di tingkat SKPD, agar mau membuka diri untuk bermitra dengan Pers, demi terbangunnya sinergitas yang diharapkan barsama.

Demikian dikatakan Najmul, dalam acara pembukaan sekaligus rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, yang diselenggarakan Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU), bersama Humas Protokoler, di Gedung Serbaguna Gondang, Rabu (21/2).

“Selain menjadi bagian dari urat nadi perjuangan kemerdekaan bangsa, Pers juga sebagai mitra pemerintah dalam mendkung proses pembangunan bangsa selama ini. Saya tekankan para SKPD agar mau membuka diri untuk bersinergi dengan insan Pers,” kata Najmul.

Lebih jauh dikatakan Najmul, insan Pers juga memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu. Terutama dalam membangun opini masyarakat.

Sementara Ketua Panitia HPN, Hery Mahardika, berharap melalui momentum HPN tahun ini bisa lebih membangun kemitraan yang lebih baik ke depannya.

“Semoga di tahun-tahun yang akan datang peringatan HPN bisa lebih baik. Trimakasih kepada para pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini,” paparnya.

Acara HPN 2018 bertajuk “Peran media dan Kehumasan dalam membangun Daerah” itu juga dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial pembagian sembakon dan donor darah bekerjasama dengan PMI Lombok Brata.

Hadiri dalam kegiatan itu Dandim 1606 Lobar, Kabag Ops Polres Lotara, seluruh pimpinan SKPD, oprator SID se-KLU, operator Kecamatan serta PPID Kabupaten.

DNU

 




Kepesertaan BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, Tapi Kebutuhan Melindungi Diri Sendiri

Komitmen pemerintah tetap meningkatkan layanan kesehatan, bukan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Ini maknanya, negara tetap hadir bagi rakyatnya di sektor kesehatan

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan ingin merangkul lebih banyak peserta, dengan menargetkan  jumlah peserta mencapai 257,5juta pada tahun 2019.  Ini terkait dengan target pemerintah, pada 1 Januari 2019 telah tercapai Universal Health Coverage (UHAC).

Seperti yang  dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yang wilayahnya mencakup Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Utara.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram yangterus berupaya meningkatkan peserta,  telah berhasil mendorong Lombok Utara sejak Nopember 2018 melampaui target nasional dengan jumlah peserta JKN-KIS 97,46 persen.  Lombok Utara termasuk 70 kabupaten/ kota lainnya di Indonesia, yang melampaui target di atas 95 persen.

Berbagai upaya peningkatan kepuasan peserta dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, tujuannya tentu untuk merangkul lebih banyak peserta.

Pertanyaannya, untuk kepentingan siapa tercapainya target UHC?  Tentu saja untuk kepentingan masyarakkat sendiri.

Memang masyarakat dibutuhkan dukungannya, agar semua target program JKN secara nasional bisa tercapai.  Namun perlu dimengerti, program JKN bukanlah program yang membebani masyarakat dengan kewajiban.

Direktur Utama BPJS Kew]sehatan, Fahmi Idris mengatakan, program ini (BPJS Kesehatan, red) bukan suatu kewajiban. “Tapi program ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Tentu untuk melindungi dirinya sendiri,” tegasnya.

Program ini merupakan kebutuhan agar masyarakat melindungi dirinya sendiri, tentu terkait perlindungan kesehatan bagi masing-masing peserta program JKN.

Lebih dari perlindungan untuk diri sendiri, sebenarnya ada orang lain yang terbantu . Jadi ada dua manfaat, pertama itu jika tiba-tiba seseorang jatuh sakit, dan pada saat itu otomatis seseorang membutuhkan finansial (untuk biaya berobat). Karena penyakit itu bisa datang tiba-tiba.

Kedua, kalau tidak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dimilikinya, tapi pada saat yang sama sebenarnya sedang membantu orang lain. Dengan program JKN, sebenarnya kita  sedang membangun sistem gotong royong untuk bangsa Indonesia.

Iuran Kepesertaan

Peserta program JKN memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, diberikan kepada tiap orang yang telah membayar iuran, atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Jadi jaminan kesehatan itu “tidak gratis”, artinya bagi pesertanya harus membayar iuran. Atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.  Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dikategorikan sebagai peserta Penerima Bantuan iuran (PBI).

Pelayanan kesehatan untuk peserta JKN ditentukan secara berjenjang. Untuk pasien-pasien yang kasusnya ringan cukup mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, Klinik Pratama, dan Rumah Sakit type D.

Jika pasien memerlukan dokter spesialis dan peralatan yang tidak dimiliki oleh FKTP, maka pasien tersebut dirujuk ke Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjut atau FKTL, yaitu Rumah Sakit Tipe B, C, dan A, secara berjenjang, tergantung kondisi kesehatan pasien.

Universal Health Coverage Di Indonesia

Target program JKN yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh/semesta bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019.

 Ini berarti, target UHCtercapai bila lebih dari 95 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 257 juta orang telah tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Dan saat itu seluruh penduduk memperoleh jaminan kesehatan saat sakit.

Tercapainya target UHC tenntu mempengaruhi layanan kesehatan;

Pada pasien;  saat pasien sakit dan memerlukan pengobatan yang biayanya sangat mahal, dalam keadaan normal pasien/keluarganya tidak mampu membayar. Maka dengan dana yang terkumpul di BPJS Kesehatan sebagai akumulasi dari iuran pembayaran peserta BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, dana yang mahal tersebut dibayar melalui BPJS.

Pasien terhindar dari pemeriksaan-pemeriksaan dan obat-obatan yang tidak betul-betul diperlukan untuk mengobati penyakitnya, sehingga biaya peleyanan kesehatan lebih efektif dan efisien.

Pada Rumah Sakit;  jumlah pasien rumah sakit meningkat tajam. Karena pasien sudah membayar iuran BPJS setiap bulan, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mulai dari penyakit yang ringan sampai ke penyakit yang sangat berat, seperti penyakit kangker, jantung, gagal ginjal dan sebagainya.

Sebelum menjadi peserta BPJS Kesehatan, ketika sakit terlebih dahulu berusaha mengobati sendiri dengan obat-obat bebas. Banyak juga yang enggan ke rumah sakit karena biaya yang harus ditanggung mahal.

Bahkan untuk kasus-kasus yang berat mereka tidak sanggup membayarnya. Dengan jumlah pasien yang meningkat diharapkan pendapatan rumah sakit juga akan meningkat

Pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih efektif dan efisien. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan menggunakan Paket INA-CBGs yang tergantung pada diagnose dan prosedur untuk setiap penyakit. Dokter harus tepat dalam menetapkan diagnose dan prosedur yang harus dilakukan untuk sebuah penyakit.

Pengelolaan program jamminan kesehebatan ini adalah iuran. Tapi saat jumlah penerimaan dari iuran tak bisa menutupi besarnya biaya pengeluaran jaminan kesehatan, maka pilihannya mengatasi defisit melalui angggaran negara.

Pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Masyarakat perlu memahami tentang komitmen pemerintah terkait program BPJS Kesehatan.

Inilah komitmen Presiden Joko Widodo, mengatasi defisit bukan dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Inilah komitmen yang luar biasa dari pemerintah untuk tetap menghadirkan negara bagi rakyatnya di sektor kesehatan.

BPJS Kesehatan tidak mengurangi manfaat untuk masyarakat.

Re




TGB Beri Sentuhan Luar Biasa Bagi Kemajuan Pariwisata

TGB berhasil ciptakan segmen wisata halal yang dikenal dunia, tanpa melenyapkan sektor pariwisata konvensional yang sudah ada

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lalu Abdul Hadi Faesal mengatakan, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan sentuhan yang luar biasa bagi kemajuan NTB, terutama menyangkut sektor pariwisata.

“Saya kagum sama Tuan Guru Bajang yang telah memberi sentuhan luar biasa hingga menjadi seperti ini,” ujar Hadi di Kompleks Islamic Center NTB, Rabu (21/2).

Hadi yang bergelut dalam dunia pariwisata merasakan betul terobosan dari kepemimpinan TGB dalam mengubah wajah NTB. Menurut Hadi, TGB berhasil menciptakan segmen wisata halal yang dikenal dunia, tanpa melenyapkan sektor pariwisata konvensional yang sudah ada

“Sektor pariwisata halal dan konvensional di NTB bisa bersanding mesra yang pada akhirnya manfaatnya bisa dirasakan para pelaku industri wisata,” lanjut Hadi.

Hadi mengungkapkan, TGB telah menancapkan pondasi wisata halal NTB yang kini menjadi imam sektor pariwisata halal bagi daerah lain. Tak hanya itu, Hadi juga mengapresiasi masifnya agenda berskala nasional hingga internasional yang menghadirkan begitu banyak wisatawan dalam periode sepuluh tahun terakhir.

Hadi menilai siapapun penerus TGB nantinya tetap melanjutkan program wisata halal dan tetap meminta saran dari TGB agar sektor pariwisata halal tetap bisa terus berkembang.

“Kalau untuk pertahankan wisata halal pastinya harus tetap lakukan koordinasi dengan Tuan Guru Bajang. Boleh beliau tidak memimpin lagi tapi bagaimana ke depannya wisata halal tetap jadi andalan kita,” ucap Hadi.

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTB dua periode pada akhir tahun ini.

AYA