Perempuan harus  bisa memberikan kontribusi pada pembangunan, salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, aman dan nyaman

lombokjournal.com —

SENGGIGI ; Memperingati hari Perempuan Sedunia, Sitti Rohmi Djalilah (SRD) dan Relawan Jilbab Ijo  Kamis (08/03)  melakukan aksi bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Tampak sejumlah elemen masyarakat setempat juga terlibat dalam kegiatan ini.

Kegiatan bersih pantai yang melibatkan ratusan relawan jilbab ijo merupakan bentuk kepedulian Zul-Rohmi terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem. Sementara itu Kerudung atau jilbab ijo adalah simbol perempuan pendukung Zul Rohmi.

“Pesan moral yang hendak disampaikan dalam Hari perempuan sedunia adalah perempuan itu harus  bisa memberikan kontribusi pada pembangunan. Salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, aman dan nyaman,” kata Sitti Rohmi di sela-sela aksi memungut sampah.

Kakak kandung TGB ini mengatakan,  apa yang dilakukan bersama ratusan perempuan jilbab hijau terlihat tampak sederhana.

“Tapi Insya Allah  hal ini akan berdampak besar untuk jangka panjang,” sambungnya.

Selanjutnya SRD menambahkan, jika masyarakat peduli lingkungan, terutama di sekitar pantai, maka hal itu akan menjaga keseimbangan lingkungan hayati, termasuk biota  laut.

Sebab sampah-sampah terutama sampah plastik yang masuk ke laut akan mengancam keberlangsungan hidup biota laut yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut.

“Sampah-sampah di pantai kalau masuk ke laut, nanti itu dimakan ikan. Itu kan beracun dan akan kita makan. Dampak buruknya ke kita juga,” sambung  Hj. Rimbun selaku Wakil Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Wathan yang juga hadir pagi ini bersama rombongan Muslimat NW.

Menurut Hj. Rimbun, keterlibatan kami bergabung dalam aksi bersih pantai ini merupakan komitmen moral  Muslimat NW menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

Hamdi warga setempat senang dengan kehadiran SRD dan relawan jilbab ijo melakukan aksi bersih pantai disenggigi. “Ini salah satu cara menggugah kesadaran masyarakat pantai untuk menjaga kebersihan lingkungannya,” ujarnya .

Selanjutnya Sitti Rohmi mengatakan, apabila kondisi  alam NTB tetap terjaga kebersihan dan keindahannya, maka dampak besarnya akan terasa bagi masyarakat.  kalau banyak pantai NTB termasuk Pantai Senggigi sekarang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat internasional. “Wisatawan lokal dan mancanegara akan semakin ramai datang ke NTB jika kondisi lingkungan terus terjaga,” kata Rohmi

Terakhir Rohmi menambahkan  bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastuktur supaya orang semakin nyaman datang ke NTB.” Zul Rohmi memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan lingkungan di NTB demi kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya ###

Me

Penandatanganan nota kesepahaman diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak, berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama di tingkat pusat maupun daerah

lombokjournal.com —

Jakarta :

BPJS Kesehatan mengapresiasi kerjasama yang sejak awal implementasi Program JKN-KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan RI dan Kepolisian RI. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi sehingga sampai saat peserta JKN-KIS,, baik dari anggota TNI maupun POLRI dapat terlayani dengan baik.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama Fachmi Idris dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta (08/03). Diharapkannya, melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.

“Berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerjasama selama ini, diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman hari ini sehingga kualitas layanan bagi anggota TNI maupun Polri makin optimal, ” ujar Direktur Utama Fachmi Idris dalam penandatanganan Nota Kesepahaman yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kapala Kepolisian RI Tito Karnavian.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan.

Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman yang dilaksanakan dengan Kepolisian RI adalah terkait dengan peserta dan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan faskes milik Polri, pembayaran pemanfaatan faskes milik Polri serta pemanfaatan data online kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka mulai 1 Januari 2014 semua warga negara Indonesia akan terlindungi program jaminan kesehatan.

Termasuk dalam golongan tersebut adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Peserta JKN-KIS khususnya bagi pegawai di Kementerian Pertahanan RI,  anggota TNI dan anggota Polri, BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut.

Menurut Fahmi Idris, di era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI maupun Polri nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“BPJS Kesehatan senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik TNI dan Polri tersebut terus dioptimalkan sampai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan,” ujar Fachmi.

Penandatanganan kesepakatan bersama dan nota kesepahaman ini, diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak untuk berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS.

Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 Rumah Sakit milik TNI dan 40 Rumah Sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.

Re

(Sumber: Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Diakui keberadaan dokter desa belum sesuai harapan, baik dari aspek pelayanan ataupun regulasi

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara, memgancam akan membentuk Panitia Khusus jika kualitas pelayanan  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung tidak kunjunga dibenahi.

Hal ini terungkap dalam rapat komisi III bersama Dinas Kesehatan Lombok Utara, di ruang sidang DPRD, Rabu (07/03).

“Jika pelayanan RSUD terus dikeluhkan masyarakat, bisa saja kami akan bentuk Pansus. Ini sebenarnya tidak kami inginkan,” ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, saat memimpin rapat didampingi Ketua Komisi III, Narsudin.

Dalam rapat klarifikasi Dinas Kesehatan terhadap pelayanan RSUD itu, Anggota Komisi III lainnya, Kardi, juga menyinggung ketersediaan darah bagi pasien kurang mampu.

“Saya pernah ikut membantu keperluan donor darah pasien kurang mampu. Harus ke Mataram, tapi begitu siap untuk didonor, pasien keburu meninggal,” cetusnya.

Tak ingin disalahkan, Kabid Penunjang RSUD, Hariyani, menjelaskan, sejauh ini RSUD Tanjung belum memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

“BDRS tidak ada kewenangan melakukan donor darah, sifatnya hanya sebatas menyimpan sementara saja. Itu pun terbatas pada stok darah berdasarkan suplai dari PMI,” Katanya.

Untuk mensiasati itu, lanjut Hariyani, bagi pasien pemegang BPJS, donor darah ditanggung oleh RSUD. Karena tahun ini RSUD sudah menyiapkan anggaran belanja darah untuk pasien BPJS.

“Tahun 2018 ini RSUD Tanjung akan bentuk Unit Transfusi Darah (UTD) rumah sakit. Anggarannya langsung dari pusat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Kesehatan Masyarakat, Datu Madya, mengakui keberadaan dokter desa belum sesuai harapan, baik dari aspek pelayanan ataupun regulasi.

“Seharusnya dokter desa harus tinggal di desa sesuai dalam Perbup. Hanya saja permasalahan dokter desa ini tidak mau tinggal di desa, maunya di Kecamatan,” uajarnya.

Dalam Perbup itu, sambung Datu, ada komitmen Satu dokter satu sepeda motor, plus rumah dengan biaya sewa 1 juta per bulan.

“Nanti sistemmya setiap bulan, dokter desa dibantu Pustu dan Polindes harus merekapitulasi data gizi buruk, gizi kurang, serta kasus terbanyak. Termasuk Bidan Desa juga harus membuat laporan terkait kasus ibu hamil/melahirkan ataupun kematian bayi,” tuturnya.

Menurutnya, jika petugas tidak membuat laporan kinerja bulanan, maka Dinas berhak menunda pencairan gaji sampai laporan diserahkan ke Dinas.

Berdasarkan data yang dihimpun Lombok Journal, saat ini jumlah dokter desa di KLU sebanyak 20 orang. Dengan gaji bulanan sebesar Rp 4 juta.

DNU

Dua Mantan Bupati Siap Menangkan Suhaili-Amin di Dompu

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomer Urut satu, H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin, mengelar  kempanye terbatas di Gedung Samakae, Kabupaten Dompu Rabu, (07/02)

Berbeda dengan kempanye sebelumnya, Paslon Suhaili-Amin mendapat sambutan dan  antusias. Masyarakat Dompu menjemput Paslon Suhaili-Amin dengan menggunakan kendaraan Benhur (Cidomo), serta musik tradisional-modern Lombok, Kecimol.

Mantan Bupati Dompu H Abu Bakar Akhmad atau yang akrab disapa Empu Beko dalam sambutannya mengatakan, siap memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Suhaili-Amin di Dompu.

“Insyaalloh Nomer Satu Suhaili-Amin pasti  menang,” ujarnya.

Mantan Bupati Dompu Syaiful Rakhman mengajak seleuruh tokoh masyarakat untuk ikhtiar memilih Suhaili-Amin untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Menurutnya Suhaili merupakan orang yang berpengalaman dalam hal politik mulai dari sudah pernah menjadi ketua DPRD kabupaten Lombok Tengah selama dua periode, Ketua DPRD Provinsi NTB Dia Periode, dan  Bupati Lombok Tengah selama dua periode.

“Kalau dari segi keberhasilan Pembangunan luar biasa sekarang Lombok Tengah sangat maju muali dari infrastruktur dan  perkembangan pariwisata, jadi mari  kita sutukan niat, tekat untuk memenangkan Suhaili-Amin,” pintanya.

Calon Gubernur NTB H Suhaili FT mengucapkan terimakasih kepada tokoh masyarakat Dompu yang sudah antusias menyambut kedatangan Suhaili-Amin.

“Saya ucapakan terimakasih kepada mayarakat Dompu, Ini adalah sambutan terbaik untuk Suhaili-Amin,”katanya.

Ia menuturkan banyak paslon yang menebar janji kepada masyarakat, Namun, bagi Suhaili-Amin jika diberikan kesempatan memimpin NTB maka siap akan menjadi pesuruh atau pelayan masyarakat.

“Kami Ini adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan yang harus dituruti apa maunya,”ujarnya.

Namun dalam visi-misinya paslon Suhaili-Amin berniat akan membangun Kantor Perwakilan Gubernur di pulau Sumbawa. “Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan permudah masyarakat,” ungkapnya.

Suhaili mengatakan, keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga ada kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak ada kerjaan, bisa ditugaskan untuk pantau kondisi masyarakat kata lain serta permudah masyarakat yang ada di pulau tersebut.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, cukup di kantor perwakilan. Malah, jadwalkan mengantor dua atau tiga kali dalam seminggu disana,”janjinya.

Bupati yang menyebut dirinya Tuan Gendut Bodak (TGB) itu menegaskan rencana pembangunan Kantor perwakilan Gubernur di Pulau Sumbawa bukan karena gencarnya masyarakat setempat ingin pisah daerah kata lain pemekaran pulau sumbawa (PPS).

Malah, jika masyarakat ingin mekar PPS, menurutnya wajar dan sangat didukungnya. Karena, selama ini masyarakat ingin mendapatkan pelayan lebih baik dari pemerintah.

“Jangan PPS itu dianggap sebagai momok, jika itu terbaik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Karena, masyarakat adalah bos, kita hanya pelayan saja,”tegasnya.

Suhaili menyebutkn sedikit alasan mendukung itu, kedepan, Lombok akan banyak penduduk, melihat beberapa kemajuan, sehingga, kenapa tidak dipersiapkan dari sekarang.

Sementara itu calon Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan bukan hanya Kantor perwakilan pulau Sumbawa, yang menjadi prioritas selajutnya adalah memetakan potensi disetiap Daerah, muali dari pertanian,  Perternakan,  pariwisata, serta Tambang.

“Di Pulau Sumbawa ini banyak potensi pertanian maju, pertamabangan apa lagi, Pariwisata pun begitu, jadi tinggal kita perbaiki aksesnya saja,” ujarnya.

Menurutnya akses yang dimaksud adalah dari  segi infrastruktur yang akan dibenahi, apabila Infasturktur sudah dibenahi maka ada peluang usaha untuk masyarakat sekitar.

AYA (*)

Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah turut prihatin dengan kejadian bencana banjir di Kabupaten Dompu yang terjadi pada Senin (05/03).

Zul-Rohmi berharap penanganan pasca bencana dapat berlangsung cepat dari pemerintah NTB.

“Kami turut prihatin dan sangat berduka untuk masyarakat Dompu dan Bima yang terkena bencana banjir. Kami mendukung upaya pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menangani,” kata Dr Zul, Selasa (6/3).

Dr Zul menghimbau agar tragedi  banjir di Dompu tidak dijadikan permasalahan besar untuk saling menyalahkan, karena hal tersebut kontraproduktif dengan upaya penanggulangan tanggap darurat oleh Pemda Dompu, BNPP  maupun elemen masyarakat lain.

“Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu,” lanjut Dr Zul.

Bagi Dr Zul setiap bencana alam yang terjadi itu menandakan daya dukung lingkungan setempat terganggu dan tidak berimbang.

“Untuk itu tradisi gotong royong antar warga untuk kebersihan lingkungan setempat perlu digalakkan lagi,” sambung Cagub Zul Rohmi yang tetap energik dan bugar ini .

Duet paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini menyerukan kepada elemen pemerintah dan masyarakat untuk bekerja keras membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi pasca banjir. Doktor Zul menginginkan masyarakat Dompu dapat beraktivitas normal kembali.

Dalam kesempatan berbeda, Sitti Rohmi  mendoakan petugas lapangan baik itu dari Tagana, BNPB, TNI Polri serta relawan untuk tiada henti bekerja keras membantu masyarakat.

Kakak kandung Gubernur NTB M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang itu berharap petugas lapangan selalu diberikan kesehatan agar maksimal dalam menjalankan tugas.

Sitti Rohmi juga mengingatkan warga NTB agar senantiasa waspada dan berhati hati dengan cuaca yang tidak menentu ini. ” Banjir Dompu tentu tidak berdiri sendiri . Ada faktor lain yang mempengaruhi lemahnya daya dukung lingkungan di wilayah tersebut,” ujarnya .

Kedepannya, lanjut Sitti Rohmi para stakeholder di NTB perlu duduk bareng untuk membuat roadmap Peta penanggungan bencana di setiap wilayah secara simultan dan holistik .

“Ini penting agar ada kesatuan plan action antar wilayah dalam penanganan bencana sekaligus upaya pencegahannya,” lanjut Sitti Rohmi yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi .

Sebagai bentuk belasungkawa terhadap korban banjir ini, Zul-Rohmi berniat mengirimkan bantuan dalam waktu dekat. Mereka ingin membantu meringankan korban yang mengalami kerugian nyawa dan materi.

“Kami akan segera mengirimkan bantuan,” ujar Rohmi.

Sejumlah titik di Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami banjir pada Senin (05/03). Sementara data penduduk yang terdampak musibah ini mencapai 3 ribu jiwa. Selain rumah warga, banjir juga membuat sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah rusak.

Me (*)

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

Bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya, agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Ronny F Sompie meresmikan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (7/3).

Peresmian secara simbolis dilangsungkan dengan pemotongan pita. Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Dalam sambutannya di sela-sela peresmian, Ronny mengapresiasi peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

“Ini bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui,” kata Ronny.

Ronny mengatakan, kantor imigrasi harus berlomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain peningkatan pelayanan berbasis online, kantor imigrasi juga harus memikirkan untuk menambah pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh pemohon di tempat.

“Seperti halnya Ruang Pelayanan Ramah HAM gagasan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bisa melengkapi pelayanan online yang sudah digagas sebelumnya,” kata Ronny.

Tempat pelayanan yang diberikan petugas berada di ruangan khusus dan dibedakan dengan pelayanan paspor pada umumnya. Fasilitas yang diberikan meliputi ruangan bermain untuk anak di bawah dua tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral disediakan gratis untuk pengunjung.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, A.Md.Im, S.Sos, M.Si mengatakan, peluncuran ruangan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengedepankan pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk mendirikan ruangan ini,” kata Dudi Iskandar.

Peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini berangkat dari sulitnya kaum difabel saat mengakses layanan paspor. Selain itu, dalam permohonan paspor tidak sedikit yang sudah lanjut usia (lansia).

“Ada pula ibu membawa anaknya yang masih berusia di bawah dua tahun terlihat kepayahan menunggu layanan paspor. Sementara, anaknya menangis karena kurang nyaman. Dari sinilah kami akhirnya berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, lansia, dan ibu yang memiliki anak di bawah dua tahun,” jelas Dudi.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dimudahkan ketika berjalan menuju Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM karena ada jalan khusus. Akses menuju ke toilet juga dipermudah dengan turunan yang landai sehingga aman bagi kaum difabel.

Dudi Iskandar mengungkapkan, ada petugas khusus yang akan mendampingi pemohon selama di Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

Pintu gerbang sebagai titik masuk pemohon khusus ini juga dibedakan dengan pemohon umum. Ini diharapkan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Kami berharap keberadaan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini bisa memberikan nilai positif dan yang paling penting kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Dudi.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara.

“Gili Trawangan sebagai destinasi wisata pelancong mancanegara perlu pengawasan ekstra, utamanya dalam hal potensi pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Berangkat dari hal itulah kami menggandeng jajaran Kabupaten Lombok Utara untuk sama-sama memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut,” kata Dudi Iskandar.

Dudi menambahkan, pihaknya sangat menyadari bahwa kerja pengawasan ini tanpa dibantu pihak terkait tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya pelibatan sumber daya di wilayah setempat menjadi penting.

“Sinergi ini akan terus dibangun. Nantinya aparat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat dapat melaporkan kepada petugas imigrasi apabila melihat adanya dugaan pelanggaran izin tinggal oleh orang asing,” terang Dudi Iskandar.

AYA

Rata-rata kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung, mencapai 100 kunjungan setiap harinya

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Sebagai bentuk keseriusannya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kesehatan Lombok Utara, berencana membangun dua puskesmas baru pada 2019 mendatang.

“Rencananya akan dibangun di kecamatan Tanjung dan Bayan. Dua kecamatan ini memiliki angka kunjungan tertinggi, sehingga layak untuk penambahan Puskesmas,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Dinas Kesehatan KLU, I Ketut Jaye. S.K.M, Selasa (6/3).

Selain tingginya angka kunjungan, lanjut Jaye, rencana pembangunan puskesmas di dua kecamatan ini juga atas permintaan atau usulan masyarakat setempat.

“Untuk di Bayan, sejauh ini belum ada lahan. Sementara di Tanjung, lahannya sudah tersedia, itu yang akan diprioritaskan,” cetusnya.

Sebagai informasi, rata-rata kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung, mencapai 100 kunjungan setiap harinya.

DNU

TGKH. Zainuddin Abdul Majid menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB

lombokjournal.com

MATARAM — Ketua Panitia Lomba Desaign Poster Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Majid, Megawati Lestari mengatakan, dengan ditetapkannya TGKH Zainuddin Abdul Majid sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi jendela dan pintu bagi daerah NTB untuk lebih dikenal luas  tidak saja secara Nasional, bahkan internasional .

Pengakuan sebagai pahlawan nasional itu, menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB. Kiprah sumberdaya NTB patut dan layak diperhitungkan.

Demikian Pers Release dari  Megawati Lestari, SH dan Sekretaris  Panitia Lomba Design Poster TGKH. Zainuddin Abdul Majid, Daro Jatun yang disampaikan ke Media terkait pengumuman dan  penganugerahan pemenang lomba design poster nanti malam , Rabu (07/03) di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB .

Selanjutnya Megawati mengatakan ada 65 karya poster yang masuk ke panitia lomba telah tergambar, pengenalan dan sosialisasi terhadap sosok figur tokoh cukup mendapat atensi dari generasi muda.

“Tidak saja dari generasi muda NTB, tapi juga diikuti  dari berbagai kota dan propinsi di Indonesia,” ujar Megawati yang juga Ketua Prodem NTB .

Megawati yang cantik dan  masih lajang ini menambahkan, lomba design poster ini mendapat apresiasi dan  atensi dari peserta mancanegara seperti dari Timur Tengah, Jerman, Inggris, Malaysia dan Hongkong.

“Untuk itu panitia lomba menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta lomba yang tela nuh mengirimkan karyanya,” ucap Megawati sembari mengatakan panitia telah menyiapkan piagam penghargaan bagi seluruh peserta lomba.

Lebih jauh Megawati menginformasikan dari 65 karya poster yang masuk panitia, dewan juri telah memilih 52 karya yang akan dibukukan dalam buku kumpulan poster yang berjudul “TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia”.

“Karena beberapa alasan proses pencetakannya belum dapat dirampungkan ,” ungkapnya .

Sementara itu Sekretaris Panitia, Daro Jatun menambahkan proses penjurian yang ketat dan selektif dari 52 karya tersebut telah dipilih 25 karya poster oleh dewan juri. Dari 25 poster itu dipilih 10 nominator . Dari 10 nominator tersebut ditetapkan 5 karya sebagai pemenangnya yang akan diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Juri nanti malam .

Daro Jatun menambahkan melalui event dan dengan cara ini adalah sebagai pintu masuk agar generasi muda NTB termotivasi spiritnya untuk semakin mentauladani sikap kepemimpinan TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

“Paska acara pengumuman pemenang Lomba Poster ini, Yayasan Sumbawa Bangkit akan mengadakan serangkaian acara untuk mengharumkan nama NTB lagi,” ungkap Jatun tanpa mau menyebut apa event yang akan dilakukan Yayasan Sumbawa Bangkit tersebut. #

Me