Jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang

 MATARAM.lombokjournal.com —  Setelah Pemerintah Pusat melalui Komisi pemilihan Umum ( KPU ) RI  menyatakan ada sebanyak 14 partai yang Lolos sebagai peserta Pemilu 2019, kini 14 partai tersebut harus mengusulkan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota dewan  perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota di provinsi NTB.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU NTB Suhardi Sooud, saat membuka Rapat koordinasi   terkait usulan jumlah dapil pada pemilu 2019 mendatang.

Ha ini menurutnya sesuai dengan keputusan KPU RI ada 14 partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019.

Terkait masalah daerah pemilihan (dapil) KPU kabupaten/kota menyusun dan mengusulkan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui KPU Provinsi. Hal itu sesuai landasan penyusunan dapil itu undang-undang no 7 tahun 2017 salah satunya tentang prinsip penataan dapil di antara kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, konterminus, kohensifitas, integritas kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Suhardi berharap, KPU kabupaten/kota ikut memberikan masukan selengkap-lengkapnya dan mengawal KPU Provinsi NTB dalam memperjuangkan usulan dapil tersebut, hingga ditetapkan melalui Surat Keputusan.

“Nanti kan kami KPU NTB akan peresentasi hasil uji publik, jadi hasil dikabupaten/kota itu Nanti  berdasarkan 7 prinsip, Dan nanti KPU pusat akan mempertimbangkan yang menggunakan 7 prinsip dan hasilnya akan dipertimbangkan apakah memang   efektif apa dia tetap atau berubah,” ujarnya.

Ia menuturkan jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah dapil sebanyak 43 dapil. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, diusulkan menjadi 46 dapil.

KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan penambahan dapil yaitu Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima.

“Jadi Lobar, dan di Kota Bima dan di Kota mataram. Karena ini menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kursi didalam dapil.

Suhardi mencontohkan, misalnya di Labuapi dengan kediri yang awalnya 10 kemudian menjadi 8 dan itu memang KPU NTB menerima data tersebut dari dukcapil yang memang menyatakan setelah dikonsolidasi datanya terjadi penurunan. Jadi mungkin penambahan dapil.

Suhardi menjelaskan Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 yang lalu hanya ada lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat dapil.

Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam dapil.

“Tapi Ini kan belum final, Karena kita Akan usulkan lagi ke KPU RI ini, Nanti KPU RI yang akan menentukan,”tegasnya

Sementara itu di kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat (Lobar) masih tetap dengan lima dapil. Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil, Sumbawa lima dapil, dan Kota Bima tetap tiga dapil.

Kemudian Lombok Utara (KLU) ada dua usulan yakni usulan  Tahun 2014 yang lalu yakni tiga dapil, pada usulan kedua menjadi lima dapil. Begitu juga dengan Sumbawa Barat dimana usulan pada tahun 2014 yakni tiga dapil, namun usulan kedua menjadi empat dapil.

Sementara itu penataan dapil di Lombok Timur diusulkan dua buah penataan Dapil, di mana usulan pertama dan usulan kedua sama seperti dapil pada tahun 2014 yakni 5 dapil, namun terjadi pergeseran jumlah kecamatan antar dapil tanpa mengurangui jumlah dapil yang ada.

“Untuk KSB, Lotim dan Dompu ya ini akan dipertimbangkan secara Khusus oleh KPU  tidak berdasarkan efektivitas dari 7 prinsip yang kami Jelaskan,”cetusnya.

Suhardi menegaskan KPU akan menyusun dapil berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah.  perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan dapil.

AYA

Ada niteizen yang berharap SBY legowo dan menjadi king maker untuk Tuan Guru Bajang(TGB), dan mengusungnya menjadi Capres atau Cawapres pada 2019

lombokjournal.com —

JAKARTA — Pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjudul “Pidato Politik @agusyudhoyono sebagai Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat”, menuai sambutan beragam.

Pidato AHY itu disiarkan secara langsung salah satu stasiun televisi swasta, di akhir Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (11/03.

Sampai hari Senin (12/3) pukul 18.30 Wib, unggahan ini mendapat tanggapan 406 komentar dan sudah dibagikan sebanyak 114 kali.

Menariknya, beragam komentar yang muncul justru berisi harapan dari warganet kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar memilih Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden pada 2019.

TGB yang telah menjabat sebagai Gubernur NTB selama dua periode merupakan kader Partai Demokrat.

“Semoga Bapak SBY yang terhormat legowo dan menjadi king Maker untuk Tuan Guru Bajang(TGB) Dr. Muhammad Zainul Majdi Lc.Ma. Seorang Umara, Ulama, Gubernur termuda 2 periode, Doktor ahli tafsir Al qur’an, Masih usia sangat produktif dan matang cara berpikirnya, jauh dari korupsi dan penghargaan begitu banyak yang beliau hasilkan selama memimpin NTB. Insyaallah dia sangat dicintai dan disegani Umat. Umat sangat merindukan sosok seperti beliau ini,” tulis akun bernama Dino Paparazi.

Akun lain, Muhammad Bustomi Jauhari, mengatakan, TGB adalah kader terbaik Demokrat dan salah satu pemimpin terbaik bangsa.

“Salah satu ulama terbaik negeri ini dan beliau idaman seluruh rakyat di penjuru nusantara,” tulis Muhammad Bustomi.

Harapan serupa juga disuarakan akun bernama Sadrul Pahmi, yang menuliskan, “Kami sebagai rakyat yang ingin merasakan keberkahan di negeri tercinta, kita sangat mengharapkan kepada yth Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusung Tuan Guru Bajang (TGB) untuk menjadi capres 2019. Dengarkan suara rakyat pak,” tulis Sadrul.

Akun bernama Reza Ardiantori juga menyebut TGB lebih berpengalaman dalam hal menjalankan pemerintahan, lantaran sudah dua periode menjadi Gubernur NTB, dan terbukti telah memajukan NTB.

“Semua orang bisa melihat NTB sekarang perbuahan yang dibawa TGB di NTB. Silahkan ke NTB Anda akan melihat hasil kerja nyata TGB. TGB seorang ulama, hafal quran, ahli hadist, penceramah, guru, dsbnya. Kita semua mengharapkan Indonesia di pempin oleh TGB,” tulis Reza.

Me

Yang menempati lapak di pasar tersebut bukan hanya UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan

MATARAM.lombokjourna.com —  Persiapan lapak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus dilakukan.

Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB mengungkapkan akan ada sentra pasar seni mirip seperti di wisata Borobudur Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Dinas Koperasi UMKM NTB, H. Mohmad imran di Mataram

Ia menyatakan, pasar seni tersebut nantinya akan menjual produk unggulan. Bukan hanya dari UMKM Lombok Tengah saja, namun juga dari luar daerah tersebut.

“Nanti ada juga produk Luar daerah, tidak hanya produk lokal saja ” tegasnya

UMKM yang menempati lapak di pasar tersebut, bukan hanya sekedar UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan.

“Kami tidak turun langsung namun akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menentukan mana yang layak,” jelasnya.

Rencananya pasar tersebut akan menjadi unggulan di KEK Mandalika. Semua paket wisata yang masuk ke KEK Mandalika harus melewati pasar tersebut. Entah itu mau berbelanja maupun tidak.

Hal ini serupa dengan pasar oleh-oleh di Candi Borobudur. Semua wisatawan yang ingin keluar candi tersebut digiring melalui satu pintu melewati pasar tersebut.

Sementara untuk skema dan desain pasar seni tersebut, Imran mengatakan Diskop UKM NTB tidak bisa memutuskannya sendiri. Hal tersebut harus melibatkan Bappeda NTB, Pemkab Lombok Tengah dan pihak pengelola KEK Mandalika.

“Harus melibatkan semua pihak,” terang Imran.

Ia berharap tidak ada yang sia-sia sebab meski tidak berbelanja, namun wisatawan melihat langsung produk unggulan NTB.

Ia melanjutkan, hingga saat ini lapak UMKM di KEK Mandalika masih belum dibangun. Namun ia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM nantinya.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu UMKM  yang membutuhkan modal. Namun targetnya masih tergantung pihak perbankan.

Dalam pendampingan tersebut, UMKM akan dilatih beberapa hal. Mulai dari membuat laporan keuangan hingga cara menjalankan usaha dengan baik.

Hal ini tentu menjadi tugas bersama, baik Diskop NTB, Bappeda NTB, pihak KEK Mandalika hingga perbankan. Saat ini kondisi UMKM di kawasan tersebut belum tertata rapi. Masih banyak pelaku usaha yang berseliweran.

“Harapan ke depan, bagaimana pengelola KEK Mandalika dan Pemkab menempatkan UMKM nantinya,” kata Imran.

Penataan tersebut dilakukan agar tamu merasa nyaman dan tidak merasa tertipu. Bahkan, pihaknya juga memikirkan permasalahan bahasa bagi UMKM. Kemungkinan akan ada kursus kilat Bahasa Inggris bagi mereka.

Ia menambahkan, saat Rakortek beberapa waktu lalu, pihaknya mengajukan beberapa usulan. Di antaranya pengusulan lapak dan trading house. Trading house tersebut akan menjadi tempat UMKM melakukan penjualan online.

“Namun ini masih usulan,” kata Imran..

AYA

Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Rencana realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2018 ini mendapat sorotan kalangan Dewan KLU. Salah satunya datang dari Ketua komisi I DPRD KLU, Ardianto.

Menurutnya, mekanisme pencairan dan peruntukan anggaran WUB harus sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada APBD.

“Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha. Jadi masyarakat jangan salah mengartikan,” jelasnya, Senin (12/3).

Misalnya, kata Ardianto, jenis usaha perbengkelan, maka diklasipikasikan ke kelompok usaha perbengkelan, tidak dicampur dengan usaha dagang kerupuk.

“Contohnya begini, Ada 10 anggota usaha perbengkelan dalam satu kelompok, maka angaran sebesar Rp. 30 juta itu dikelola secara kolektif oleh kelompok. Dan lokasi usahanya ya di satu tempat, bukan di masing-masing bengkel. Uang Rp. 3 juta mana cukup beli kompresor,” paparnya.

Lebih jauh Ardianto menjelaskan, tenaga pendamping WUB yang sudah direkrut, akan bertugas untuk mengawasi setiap kelompok, bukan per orangan.

Sebelumnya, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, mengatakan 33 tenaga pendamping WUB akan bekerja dan ditempatkan sesuai SK.

“Penempatannya sesuai SK. Mereka nantinya tidak hanya bertugas mengawasi pengelolaan keuangan kelompok. Tapi juga banyak hal,” paparnya.

DNU

Masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Polemik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona paska terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masih terus berlangsung.

Menyikapi itu, Pemda KLU dan Kepolisian menghimbau Pemerintah Desa agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Kita masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA), soal kepastian regulasi terkait PTSL. Untuk sementara jangan ada pungutan apa pun,” ungkap Kepala bagian Hukum KLU, Raden Eka Asmarahadi.

Pernyataan itu disampaikan Raden Eka Asmarahadi, dalam rapat kerja Komisi I dengan Kejari, BPN, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan AKAD, di ruang sidang DPRD KLU, Senin (12/03).

Hal senada juga dikatakan Wakil Kapolres Lombok Utara, Kompol Tengku Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Saber Pungli KLU.

Wakapolres mempersilahkan pihak Desa melanjutkan program PTSL. Meski begitu ia menghimbau agar Desa tidak melakukan pungutan kepada masyarakat pemohon.

“Silahkan dilanjutkan, tapi jangan ada pungutan sampai atau fatwa MA,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD KLU, yang langsung memimpin sidang menjelaskan, setidaknya ada 4 kesimpulan dalam rapat. Di antaranya mempersilahkan Desa untuk tetap menjalankan PTSL 2018, sementara untuk yang 2017 dipastikan tidak ada persoalan.

“Oleh karena itu, Bupati, Ketua DPRD dan BPN segera duduk bersama dengan Kejaksaan guna menyatukan persepsi soal PTSL, agar ada kepastian dan kenyamanan bagi para Kepala Desa,” katanya.

Jika nanti fatwa MA berkata lain atau berbeda dengan apa yang diperintahkan di Perbup, maka lanjut Ardianto, AKAD meminta Bupati bertanggung jawab sebagai pihak yang menerbitkan Perbup terkait PTSL.

Kepala Kantor BPN KLU, Keman, dalam penyampaiannya memastikan tidak ada dobel anggaran untuk PTSL, baik di APBN ataupun APBD.

“Anggaran PTSL tidak ada di Dipa BPN,” cetusnya.

Dalam SKB Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tataruang, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi), Desa melalui Perbub diberikan wewenang untuk memungut biaya persiapan kepada pemohon sebesar Rp. 350 ribu, jika tidak dianggarkan dalam APBN ataupun APBD.

Tahun 2018 ini, terget PTSL untuk Lombok Utara, mencapai 19 ribu lebih.

DNU

Suhaili-Amin yakin akan menang di Kabupaten Bima, sebab, pemimpin Kabupaten Bima merupakan kader andalan Golkar

lombokjournal.com —

BIMA;  Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Gubernur Dan Wakil Gubernur nomer urut 1 (satu) H Moh Suhili FT dan H Muhammad Amin di Lapangan Pacuan Kuda, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Minggu (11/03), menyedot puluhan Ribu simpatisan.

Selain itu, kampanye monoligis tersebut juga dihadiri jajaran kader partai pengusung (Golkar dan  Nasdem), dan disemarakkan sejumlah artis dangdut dari Jakarta.

Calon Gubernur NTB, M Suhaili FT yakin akan menang di Kabupaten Bima. Sebab, pemimpin Kabupaten Bima merupakan kader andalan Golkar. Jadi Kabupaten Bima merupakan kekuatan nomor 1 untuk Suhaili-Amin.

‘’Kita yakin Bima akan menjadi kekuatan. Karena disini ada kader militan Golkar. Dan insya Allah kita bisa menang,’’ ujarnya.

Bupati dua periode tersebut menyerukan, untuk ikhtiarkan yang perlu dan pantas kepada masyarakat,  Dan kalau masyarakat tidak berkenan memilih Suhaili-Amin, jangan marahi mereka,  jangan musuhi mereka, jangan cerca mereka,

“Silahkan walau kita berbeda, tapi jangan saling musuhi kita adalah saudara,  kita di persatukan oleh Alloh, Ini yang perlu kita sampaikan kepada tokoh, kader Golkar, Nasdem PKB dan tokoh masyarakat pulau Sumbawa. Kita bergandengan tangan dengan ormas ormas keluarga Suhaili-Amin. Silahkan saling bahu membahu, semoga Alloh SWT senantiasa merestui ikhtiar dan langkah kita semua,” imbuhnya

Suhaili-Amin terus berikhtiar untuk mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Dirinya yakin bisa menjadi pelayan dan pesuruh masyarakat NTB.

‘’Saya maju jadi Cagub NTB untuk jadi pelayan yang baik buat masyarakat,’’ katanya.

Ia berjanji, jika terpilih menjadi Gubernur NTB akan bekerja secara profesional, proposional dan berkeadilan. ‘’Kita hadir untuk menjawab semua keluhan masyarakat. Maka nanti jangan lupa coblos nomor satu,’’ katanya.

Sementara itu calon Wakil Gubernur NTB ,H Muhammad Amin   sesuai dengan visi-misi, ia bersama H Moh Suhaili FT memiliki komitmen yang samauntuk membangun NTB menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

“Kami komitmen dengan visi misi yang telah kami canangkan membawa kesejahteraan untuk masyarakat NTB,” katanya.

Dituuturkan, kondisi NTB secara nasional dinilai berhasil oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pariwisata NTB sangat diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangannya.

Menurutnya Pulau Sumbawa memiliki peluang dengan potensi lahan pertanian yang sangat luas, ditambah sektor peternakan dan pariwisata yang menjanjikan, jika dapat dimanfaatkan secara optimal, akan membawa kemajuan luar biasa bagi masyarakat.

”Daerah ini akan semakin maju jika pemerintah dan masyarakatnya mau bekerja keras. Semua tergantung dari kemauan seluruh masyarakatnya,” ujarnya.

Menurutnya Kunci tergarapnya potensi Pulau Sumbawa secara lebih optimal ialah terbukanya peluang berinvestasi. Peluang dan kenyamanan berinvestasi harus diciptakan, dan salah satu cara menciptakan peluang tersebut adalah menciptakan kondusifitas daerah.

“Investasi akan masuk jika ada kepastian hukum, rasa aman dan nyaman, maka dari itu jangan lupa coblos topi putih,” imbuhnya.

Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Kabupaten Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri mengatakan, tim pemenangan Paslon Suhaili-Amin di Bima memasang target tinggi dan ingin menang di Kabupaten Bima.

“Kabupaten Bima akan jadi lumbung suara Suhaili-Amin,’’ ujar Hj Indah Dhamayanti Putri.

Bupati Bima ini menuturkan, bukan tanpa alasan memasang target menang untuk paslon Suhaili-Amin di Bima. Menurutnya kekuatan partai Koalisi dan Simpatisan Suhili-Amin sangat solid di Bima.

“Kemenangan itu saqngat kami yakini,” tegasnya.

AYA

Ada sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD yang ikut kampanye tapi tidak mengantongi ijin cuti

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara, mengingatkan Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU, untuk mengurus ijin cuti lebih dahulu jika ingin ikut kampanye dalam Pilgub NTB Juni mendatang.

“Harus mengajukan ijin cuti dulu, itu sesuai Peraturan-KPU nomor 4 tahun 2017 tentang tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Koordinator Hukum dan Pengawasan KPU Lombok Utara, Juraidin, Minggu (11/03).

Ijin cuti itu, sambung Juraidin, harus disampaiakan atau diajukan ke KPU paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Sejauh ini diakuinya belum ada yang mengajukan izin cuti.

Terpisah, Ketua Panwaslu Lombok Utara Adi Purmanto, mengaku pihaknya selama ini tetap melakukan pengawasan di lapangan.

“Tentu ada sanksi yang akan kita berikan kepada Kepala Daerah dan DPRD yang ikut kampanye tapi tidak mengantongi ijin cuti,” tegasnya singkat.

Pelaksanaan masa kampanye Pilgub akan berakhir pada 23 Juni mendatang.

DNU

Mendukung kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap para, pelaku demi terciptanya suasana kedamaian dan situasi Kamtibmas yang kondisif

MATARAM.lombokjournalcom —  Ratusan perwakilan Mahasiswa dari puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) intern dan eksternal kampus, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  se_Nusa Tenggara Barat, menggelar diskusi kebangsaan berjudul “Merajut Kebhinekaan dan merawat NKRI” di kedai kopi di kawasan Jalan Majapahit  Mataram, Sabtu (10/03).

Acara diskusi menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan juga akademisi yakni Dinas Kominfotik Provinsi NTB dan praktisi Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Diskusi yang diinisiasi badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Nusa Tenggara barat tersebut membahas tema seputar informasi hoax yang menyebar di masyarakat melalui media sosial dan media lainnya yang kerap kali meresahkan dewasa ini.

Diskusi juga secara khusus membahas sejumlah cara jitu menangkal hoax serta cara meminimalisir isu SARA yang mengancam disintegrasi bangsa.

Selain menggelar diskusi acara juga dirangkai dengan deklarasi menolak hoax, isu SARA, ujaran kebencian (Hate Spech) dan mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap para pelaku demi terciptanya suasana kedamaian dan situasi Kamtibmas yang kondisif menjelang Pilkada damai 2018 yang juga akan digelar di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 bulan Juni mendatang.

Acara dirangkai dengan penandatanganan petisi bersama berisi kesepakatan OKP dan BEM se_Nusa Tenggara Barat di antaranya :

1. Mengutuk adanya pihak pihak yang melakukan penyebaran berita hoax yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
2. Menolak politisasi SARA dan adanya ujaran kebencian (Hate Spech) yang dapat memprovokasi sìtuasi guna kepentingan politik kelompok tertentu dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018;
3. Mendukung pihak POLRI dalam melaksanakan langkah langkah penegakan hukum terhadap penyebaran hoax, isu sara & ujaran kebencian (Hate Spech) guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial ditengah masyarkat
4. Menghimbau kepada seluruh organisasi kepemudaan (OKP), organisasi masyarakat (ormas), organisasi keagamaan dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga sikap toleransi / kebersamaan dalam merajut ke bhinekaan guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Melalui kesepakatan bersama (petisi)yang ditandatangani semua unsur kepemudaan di NTB  tersebut, semua pihak diharapkan mampu meredam segala bentuk gejolak sosial berbau SARA dan juga bisa menahan diri. Baik yang bersumber dari informasi hoax, serta ujaran kebencian yang berasal dari sumber yang tidak jelas.

Tujuannya merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan gangguan kamtibmas menjelang pilkada mendatang.

“Isu hoax dan SARA sangat sensitif yang beresiko pada konflik komunal yang masif, jadi perlu kita antisipasi dan lakukan upaya pencegahan secara kolektif. Kita menginginkan pilkada di NTB  ini bisa berjalan damai dan tidak terjebak pada isu isu hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Hendri Hartawan sekretaris Umum Badko HMI Nusa tenggara Barat usai menandatangani petisi bersama.

AYA

Dipilihnya kabupaten Bima untuk kampanye Akbar tersebut karena suara besar bisa didapatkan di daerah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Nomer Urut satu (1) H Moh Suhaili FT dan h Muhammad Amin melakukan kempanye Akbar pertama di Lapangan Pacuan Kuda, Desa Panda Kecamatan Palibelo kabupaten Bima yang Siap menghadirkan penyanyi Dangdut Ibu Kota.

“Insyaalloh hari ini (Sabtu, 10/3) paslon Suhaili-Amin akan  kempanye akbar, Artis yang akan dihadirkan itu Joni Iskandar, Yus Yunus, Yunita Ababil, Nazar KDI, Adi KDI,  Isma KDI,  Sukma Shariz pada pukul 14.00-18.00 WITA,” ujar Sekretaris Tim relawan Paslon Suhaili-Amin Muhiddin Rusnan, di Mataram.

Menurutnya dipilihnya kabupaten Bima untuk kampanye Akbar tersebut karena suara besar bisa didapatkan di daerah tersebut

“Yakin Suhaili-Amin akan  dapat suara Suara besar di Bima,“ ucapnya.

Ia menyebutkan pada kampanye tersebut, Paslon Suhaili-Amin ingin menunjukkan kepada seluruh masyarat NTB, masyarat khususnya kabupaten Bima sangat cinta dan sayang kepada Suhaili-Amin.

“Kita lihat waktu kempanye dibeberapa tempat di Pulau Sumbawa kedatangan Suhaili-Amin sangat diterima dengan baik Dan bahkan antusias masyarakat menyambut Suhaili-Amin, bahkan sampai menangis,” terang Muhiddin.

Ia menuturkan dengan diadakannya kampanye akbar yang menghadirkan artis ibukota ini, pihaknya juga ingin memperlihatkan “power” (kekuatan) yang dimiliki oleh Suhaili-Amin di Bima serta partai pengususung.

Muhiddin optimistis, kampanye ini akan dihadiri oleh partai pengusung, dan  Puluhan ribu relawan Suhaili-Amin serta  masyarat Bima.

“Jelas sangat optimis,  Suhaili-Amin Siap mengemparkan tokoh masyarakat Bima,” pungkasnya.

AYA (*)

Deklarasi dilakukan oleh perwakilan tiap-tiap dusun dan desa di Kecamatan Pringgabaya

lombokjournal.com —

SELONG ;– Kelompok pemuda yang tergabung dalam Relawan Sahabat NTB di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (09/03) mendeklarasikan i untuk mendukung pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimnsyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Selain itu, dukunga juga diberikan untuk pasangan calon (paslon) Bupati dan calon wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi dan Najamuddin Moestofa (FIDDIN).

Relawan Sahabat NTB untuk Zul-Rohmi dan Fiddin melakukan deklarasi secara resmi di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Deklarasi dilakukan oleh perwakilan tiap-tiap dusun dan desa di Kecamatan Pringgabaya. Kemudian ada juga 100 lebih relawan muda yang berinisiatif mendukung Zul-Rohmi dan Fiddin untuk mewujudkan NTB Gemilang dan Lotim Baru.

“Kami Relawan Sahabat NTB untuk Zul-Rohmi dan Fiddin Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur menyatakan dukungan kepada Zul-Rohmi untuk NTB dan Fiddin untuk Lombok Timur. Kami mengakomodir seluruh dusun dan desa sekecamatan Pringgabaya Lotim, kami akan mengepung wilayah Pringgabaya dengan semangat perubahan dan kemajuan untuk NTB dan Lotim,” kata Ketua Relawan Sahabat NTB untuk Zul-Rohmi dan Fiddin Kecamatan Pringgabaya Lotim, Juanidi Putrabaya,

Junaidi Putrabaya yang juga mantan aktivis pemuda mahasiswa Lotim ini mengatakan mereka  punya alasan kuat untuk menetapkan hati mendukung Zul Rohmi untuk NTB dan Fiddin untuk Lotim.

Mereka merasa punya kesamaan semangat dan harapan baru pada kedua paslon ini, baik untuk NTB dan Lotim. Kedua paslon menurut dia mampu merepresentasikan semangat dan harapan kaum muda.

Junaidi menyebut Zul-Rohmi adalah paslon yang tepat untuk melanjutkan ikhtiar Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di NTB, yang telah sukses membangun daerah ini selama 10 tahun memimpin.

Kemudian Fiddin menurut Junaidi memiliki visi dan misi yang bagus dan bermasa depan. Di mana Fiddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong Kabupaten Lotim yang baru dan maju.

“Kami dari Relawan Zul-Rohmi dan Fiddin sudah mengorganisir dan mengkonsolidasikan kekuatan muda Lotim untuk memenangkan paslon Zul-Rohmi untuk NTB Gemilang dan Fiddin untuk Lotim Baru. Kami akan mengordinir kerja politik di basis kecamatan dan tingkat desa sampai ke dusun. Bahkan sudah ada sebagian di basis TPS masing-masing. Kami akan mendorong politik bersih dan santun, politik bermasa depan gemilang dan baru,” ujar Junaidi.

Terakhir Junaidi menambahkan, semangat kelompok muda di Lotim baik laki-laki dan perempuan harus berasosiasi dan bergabung dengan calon pimpinan muda. Karena, pada mereka lah harapan dan semangat pembangunan itu tetap ada.#

Me