Zul-Rohmi menghargai upaya pelestarian kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA :  Cawagub NTB No 3 , Dr Hj Sitti Rohmi dalam berbagai kesempatan ketemu dengan konstituennya selalu menekankan bahwa dalam kerangka meminimalisasi dampak laju  kerusakan lingkungan akibat  pembangunan dan aktivitas pembalakan liar,

Zul-Rohmi sudah mempersiapkan blue print penataan lingkungan yang berbasiskan daya dukung lingkungan.

“Ini sebagai bagian kepedulian Zul Rohmi untuk menjaga keseimbangan ekosistem  dengan tetap dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkar hutan,” ungkapnya di Lombok Utara, Kamis (26/04).

Kata Rohmi, pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial di Lombok Utara berdampak positif buat warga desa. Hutan di Lombok Utara , seperti di Rempek harus terus ditingkatkan kualitasnya, agar lebih holistik sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat lingkar hutan dan komunitas adat.

“Zul Rohmi menghargai upaya pelestarian kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal ,” ungkapnya .

Bagi Rohmi pemulihan kondisi lingkungan di NTB akan menjadi atensi khusus Zul Rohmi untuk menekan/ mengatasi proses degradasi ekosistem kawasan setempat. Hal ini penting agar generasi mendatang dapat menikmati kondisi lingkungan yang baik.

Penguatan Wisata Halal

Di sektor pariwisata sebagai ikon NTB, Zul-Rohmi akan melanjutkan ikhtiar konsep pembangunan pariwisata halal yang sudah dirintis oleh TGB. Pariwisata Halal saat ini sudah menjadi brand image yang kuat bagi wisatawan yang berkunjung di NTB.

“Zul Rohmi akan  melanjutkan konsep wisata halal agar citra dan destinasi  pariwisata di NTB  banyak dikunjungi  wisatawan,” kata Rohmi

Sementara itu lanjut Rohmi agar wisatawan yang berkunjung ke NTB mendapatkan suasana yang baru dan khas, Zul Rohmi akan mendorong peran serta masyarakat untuk membuka destinasi wisata yang baru.

” Zul Rohmi akan men support dan siap bekerjasama bersama rakyat utk memperkenal destinasi wisata tersebut agar lebih dikenal,’ sambungnya.

Untuk menunjang wisata halal, Zul Rohmi juga mendorong agar masyarakat setempat / lokal sebagai pilot pembangunan wisata di daerah tersebut.” Fasilitasi pelatihan pembangunan SDM berkelanjutan dilingkar wisata mutlak dilakukan,” ungkapnya.

Relawan Zul-Rohmi Lingkar Gunung Sasak, Lobar

Di tempat lain, Ketua Relawan Zul-Rohmi Lingkar Hutan Gunung Sasak Lombok Barat, Abdul Hafidz mengatakan pihaknya sampai saat ini sudah melakukan kegiatan untuk pemenangan Zul-Rohmi di kawasan hutan lingkar gunung Sasak maupun di sepuluh kecamatan dilombok Barat.

Hal ini agar jejaring pemilih Zul-Rohmi di Lombok Barat makin banyak.

“Relawan Zul Rohmi di Lombok Barat bergerak setiap hari untuk menyakinkan pemilih di lobar , khususnya yang ada didusun-dusun,” ujar Hafidz, Jumat (27/04).

Menurut Hafidz dalam waktu dekat ini Relawan Zul Rohmi akan melakukan kegiatan penancapan Bendera lambang ZulRohmi di tiga puncak Gunung/bukit tertinggi di kabupaten Lombok Barat yang dibarengi dengan Bhakti sosial peduli lingkungan yang bersih.

” Ini wujud komitmen ZulRohmi untuk memelihara lingkungan yang tetap ijo dan asri ,” tegasnya.

Hafidz juga membeberkan bahwa para relawan Zul Rohmi di sepuluh kecamatan saat ini sudah dibekali portabel WiFi yang bisa dipakai secara kolektif untuk sarana komunikasi dan Campaign di medsos buat memenangkan Zul Rohmi.

Me (*)

Zul-Rohmi menghargai upaya pelestarian kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA :  Cawagub NTB No 3 , Dr Hj Sitti Rohmi dalam berbagai kesempatan ketemu dengan konstituennya selalu menekankan bahwa dalam kerangka meminimalisasi dampak laju  kerusakan lingkungan akibat  pembangunan dan aktivitas pembalakan liar,

Zul-Rohmi sudah mempersiapkan blue print penataan lingkungan yang berbasiskan daya dukung lingkungan.

“Ini sebagai bagian kepedulian Zul Rohmi untuk menjaga keseimbangan ekosistem  dengan tetap dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkar hutan,” ungkapnya di Lombok Utara, Kamis (26/04).

Kata Rohmi, pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial di Lombok Utara berdampak positif buat warga desa. Hutan di Lombok Utara, seperti di Rempek harus terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih holistik, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat lingkar hutan dan komunitas adat.

“Zul Rohmi menghargai upaya pelestarian kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal ,” ungkapnya .

Bagi Rohmi pemulihan kondisi lingkungan di NTB akan menjadi atensi khusus Zul Rohmi untuk menekan/ mengatasi proses degradasi ekosistem kawasan setempat. Hal ini penting agar generasi mendatang dapat menikmati kondisi lingkungan yang baik.

Penguatan Wisata Halal

Di sektor pariwisata sebagai ikon NTB, Zul-Rohmi akan melanjutkan ikhtiar konsep pembangunan pariwisata halal yang sudah dirintis oleh TGB. Pariwisata Halal saat ini sudah menjadi brand image yang kuat bagi wisatawan yang berkunjung di NTB.

“Zul Rohmi akan  melanjutkan konsep wisata halal agar citra dan destinasi  pariwisata di NTB  banyak dikunjungi  wisatawan,” kata Rohmi

Sementara itu lanjut Rohmi agar wisatawan yang berkunjung ke NTB mendapatkan suasana yang baru dan khas, Zul Rohmi akan mendorong peran serta masyarakat untuk membuka destinasi wisata yang baru.

” Zul Rohmi akan men support dan siap bekerjasama bersama rakyat utk memperkenal destinasi wisata tersebut agar lebih dikenal,’ sambungnya.

Untuk menunjang wisata halal, Zul Rohmi juga mendorong agar masyarakat setempat / lokal sebagai pilot pembangunan wisata di daerah tersebut.” Fasilitasi pelatihan pembangunan SDM berkelanjutan dilingkar wisata mutlak dilakukan,” ungkapnya.

Relawan Zul-Rohmi Lingkar Gunung Sasak, Lobar

Di tempat lain, Ketua Relawan Zul-Rohmi Lingkar Hutan Gunung Sasak Lombok Barat, Abdul Hafidz mengatakan pihaknya sampai saat ini sudah melakukan kegiatan untuk pemenangan Zul-Rohmi di kawasan hutan lingkar gunung Sasak maupun di sepuluh kecamatan dilombok Barat.

Hal ini agar jejaring pemilih Zul-Rohmi di Lombok Barat makin banyak.

“Relawan Zul Rohmi di Lombok Barat bergerak setiap hari untuk menyakinkan pemilih di lobar , khususnya yang ada didusun-dusun,” ujar Hafidz, Jumat (27/04).

Menurut Hafidz dalam waktu dekat ini Relawan Zul Rohmi akan melakukan kegiatan penancapan Bendera lambang ZulRohmi di tiga puncak Gunung/bukit tertinggi di kabupaten Lombok Barat yang dibarengi dengan Bhakti sosial peduli lingkungan yang bersih.

” Ini wujud komitmen ZulRohmi untuk memelihara lingkungan yang tetap ijo dan asri ,” tegasnya.

Hafidz juga membeberkan bahwa para relawan Zul Rohmi di sepuluh kecamatan saat ini sudah dibekali portabel WiFi yang bisa dipakai secara kolektif untuk sarana komunikasi dan Campaign di medsos buat memenangkan Zul Rohmi.

Me (*)

Rumah sakit mendapatkan kepastian waktu pembayaran klaim lebih akurat dan lebih cepat

 lombokjournal.com —

JAKARTA :  BPJS Kesehatan menerapkan implementasi verifikasi digital klaim (Vedika) bagi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), mulai 1 Mei 2018.

Kemajuan teknologi informasi lebih memudahkan berbagai hal, termasuk dapat dimanfaatkan dalam proses verifikasi klaim tagihan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan,

salah satu sasaran strategis organisasi adalah mewujudkann layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang berkualitas dan berkeadilan. Diukur dengan indikator sasaran strategis organisasi, antara lain tingkat kepuasan fasilitas kesehatan.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses verifikasi. Sehingga rumah sakit mendapatkan kepastian waktu pembayaran klaim lebih akurat dan lebih cepat dibandingkan dengan proses klaim konvensional,” ujarnya dalam Konferensi Pers “Optimalkan Kualitas Layanan di Rumah Sakit Lewat Implementasi Vedika”, Jumat (27/04).

Andayani memaparkan, Vedika adalah proses verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh rumah sakit menggunakan aplikasi verifikasi digital yang dilakukan di Kantor Cabang/Kantor Kabupaten Kota BPJS Kesehatan.

Tujuan dari implementasi Vedika, meningkatkan kepuasan Peserta melalui peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Juga meningkatkan kepuasan fasilitas kesehatan terhadap proses administrasi klaim BPJS Kesehatan dan simplifikasi proses klaim pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Selain itu, juga sentralisasi data dan peningkatan akurasi data pelayanan serta digitalisasi proses penjaminan pelayanan di Fasilitas Kesehatan.

Andayani mengungkapkan, pertambahan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang terus meningkat dan membuka peluang besar bagi penduduk untuk memanfaatkan layanan kesehatan Program JKN-KIS.

Peningkatan cakupan kepesertaan yang cukup signifikan yang diiringi dengan keterbukaan akses tentu menyebabkan meningkatnya jumlah klaim yang harus segera di verifikasi.

Keadaan ini menantang BPJS Kesehatan untuk terus mengembangkan cara baru pengelolaan klaim yang lebih efektif dan lebih efisien. “Untuk itu kami melucurkan Program Vedika, yang saat ini sudah diimplementasikan di 2.306 rumah sakit di seluruh Indonesia,” tambah Ani.

Rumah sakit yang berkomitmen mengimplementasikan Vedika terus mengalami pertambahan fasilitas kesehatan tiap bulannya. Dimulai dari implemenyasi di 216 RS pada bulan Oktober 2017, 583 RS di bulan November 2017, 1.236 di bulan Desember 2017, 1.528 RS di bulan Januari 2018, 1.745 RS di bulan Februari, dan 2.275 RS di bulan Maret 2018. Hingga saat ini bahkan telah 2.306 FKRTL yang melaksanakan dan komitmen Vedika. Artinya sebanyak 99.7 persen FKRTL provider BPJS Kesehatan telah implementasi Vedika.

BPJS Kesehatan mengapresiasi komitmen rumah sakit yang sudah menyambut baik kehadiran Vedika. Targetnya dalam waktu dekat seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan  telah mengimplementasikan Vedika,

“Sehingga tidak adalagi aplikasi lokal untuk eligibilitas peserta di rumah sakit, karena semua rumah sakit sudah menggunakan aplikasi V-claim online secara terpusat,” jelas Andayani.

Sejalan dengan implementasi Vedika, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit, berkomitmen mengoptimalkan fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan secara terintegrasi.

Hal itu dilaksanakan dengan unit pengaduan rumah sakit melalui penempatan petugas untuk pelayanan informasi dan penanganan pengaduan (PIPP) secara on site maupun mobile. Dengan dukungan aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) yang terkoneksi secara online realtime.

Dengan demikian permintaan informasi dan pengaduan dapat direspon bersama oleh rumah sakit dan BPJS Kesehatan secara cepat, tepat dan terdokumentasi dengan baik.

Sampai dengan 20 April 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 196.272.696 jiwa atau lebih dari 75 persendari total penduduk Indonesia.

BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 22.006 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.380 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) serta 2.631 Fasilitas Kesehatan Penunjang (Apotik dan Optik).

Di tahun 2017 indeks kepuasan fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani pasien JKN-KIS secara total mencapai 75,7 persen.

Khusus di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) indeks kepuasan mencapai 75,9 persen, dan faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sebesar 75,2 persen.  Angka-angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dan sesuai angka yang ditetapkan pemerintah.

Rr

(Sumber: BPJS Kesehatan)

Kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat penting bila mampu menghadirkan satu keteladanan yang baik

lombokjournal.com —,

JAKARTA : Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) diundang Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI di Balai Samudera, Kelapa Gading Jakarta, Kamis (26/4), untuk berbagai gagasan dan pengalaman terkait konsep kepemimpinan

Keberhasilan TGB memimpin NTB menjadi daerah yang maju dan mampu bersaing dengan daerah lain, mampu menata pengelolaan pemerintahan yang baik, membuat Kementerian Dalam Negeri menobatkan sebagai Kepala Daerah terbaik se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

Selama memimpin NTB, Gubernur Alumni Al-Azhar itu memiliki pengalaman dan gagasan yang utuh tentang kepemimpinan.

Di kampus di kawasan Kelapa Gading Jakarta itu, TGB menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Kepemimpinan Nasional yang Berakhlak dan Unggul Guna Mendukung Daya Saing Bangsa”.

Di hadapan ratusan wisudawan yang hadir, TGB menyampaikan kalau  ingin membangun peradaban bangsa ke arah yang lebih baik, maka yang diperlukan adalah Sumber Daya Alam serta Sumbar Daya Manusia yang mumpuni.

Namun dari dua hal itu, terdapat satu faktor penting untuk memajukan suatu peradaban, yaitu kepemimpinan yang efektif.

“Kepemimpinan yang efektif tidak kalah pentingnya dalam menentukan maju mundurnya suatu peradaban,” tegas Gubernur.

TGB menegaskan kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat penting apabila kepemimpinan itu mampu menghadirkan satu keteladanan yang baik.

Dalam konsep Islam, kepemimpinan harus memiliki tiga muatan, pertama muatan humanisasi yaitu kepemimpinan yang mampu menghadirkan dan senantiasa mentradisikan kebaikan. Kedua, kepemimpinan yang liberatif, yaitu kepemimpinan yang berusaha bersama-sama bekerja untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat destruktif untuk kemanusiaan.

Misalnya melawan bebaskan manusia dari penjajahan. “Dari awal kita setting bangsa ini untuk ikut bekerja membebaskan manusia dari hal-hal dekstruktif, seperti penjajah, ketimpangan, kezaliman atau apapun yang merusak nilai kemanusiaan,” Jelas TGB.

Kemudian ketiga lanjut Gubernur, semua hal-hal yang kita lakukan, termasuk dalam aspek kepemimpinan bukan kontrak yang sekadar tanda tangan atau sumpah jabatan di depan manusia, tapi tali kontrak kita juga kepada Allah SWT.

“Apabila kualitas kepemimpinan dapat kita bangun sama-sama, maka saya yakin ke depan bangsa kita akan mampu lewati tantangan apapun,” optmis TGB.

TGB menegaskan, pembicaraan kepemimpinan memiliki tempat yang penting dalam suatu peradaban. Salah satu sumber kearifan kita dalam berbangsa ialah beragama.

Sebagai muslim ketika buka Al-Qur’an, salah satu sentrum perhatian yang dibahas panjang lebar dalam Alquran ialah manusia dalam dimensi kepemimpinan.

Ada ayat yang sangat terkenal yakni Ayatul Khilafah, ketika Allah sampaikan seluruh makhluknya tetapkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin dalam kehidupan dunia, dia diberikan tugas oleh Allah untuk mengganti Allah dalam dunia ini bagaimana memajukan, memakmurkan dengan nilai-nilai mulia, yaitu dirangkum dalam Asmaul Husna.

“Maka kepemimpinan seseorang dalam kehidupan ini tergantung sejauh mana dia mampu mengaplikasikan kemuliaan-kemuliaan yang ada di Asmaul Husna,” ungkap TGB seraya menyontohkan sifat Ar-rahman dan Ar-rahiim,  yang memberikan pesan bahwa kepemimpinan harus penuh dengan nilai-kasih sayang.

AYA/HMS

Dari total 94 indikator kinerja hanya tercapai sekitar 53 indikator, sementara 41 indikator tidak bisa tercapai

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Ketua Pansus Belanja dan Kebijakan Daerah DPRD KLU, Abdul Gani, menilai program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, yang tertuang dalam RPJMD hingga tahun ke dua tidak tercapai.

Menurutnya, banyak OPD yang realisasinya di bawah 90 persen, kalaupun ada yang diatas 90 persen, cendrung pada realisasi belanja tidak langsung. Sementara belanja langsung yang berdampak pada kesejahtraan dan penurunan angka kemiskinan tidak terealisasi, seperti Bansos WUB dan RTLH.

“Kesimpulannya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati tidak tercapai, banyak yang tidak memenuhi target,” Katanya, dalam laporan Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 Bidang Belanja dan Kebijakan Daerah, di ruang sidang DPRD KLU, Kamis (26/4).

Dari total 94 indikator kinerja, lanjut Gani, hanya tercapai sekitar 53 indikator. Sementara 41 indikator tidak bisa tercapai. Kondisi ini diyakini berdampak pada capaian layanan dan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktut.

“Misalnya cakupan layanan PDAM yang ditarget sebesar 56 persen, hanya terealisasi 43,38 persen, target penurunan angka kemiskinan sebesar 29,13 persen, hanya pada posisi 32 ,06 persen, realiasai 3000 WUB dan satu dokter satu desa, secara real di lapangan semuanya tidak tercapai,” katanya.

Sementara, ketersesiaan pelebaran jalan nasional sebesar 30 persen, lama tinggal wisatawan mancanegara, produksi padi (GKG), produksi kacang tanah, produk pertanian untuk pariwisata, dan perikanan tangkap masuk dalam indikator yang tidak tercapai pada 2017.

“Termasuk juga angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, serta kasus kematian ibu dan bayi,” tutupnya.

DNU

Industrialisasi itu sebuah keharusan. Industri sebagai engine of economic growth tak harus identik dengan pabrik-pabrik besar

lombokjournal.com —

DOMPU ;  Calon Gubernur nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi lebih dari 30 titik di Kecamatan Manggelewa dan Woja Dompu, pada Selasa-Rabu (24-25/04).

Selama dua hari di kabupaten yang menjadikan komoditas jagung sebagai lokomotif perekonomiannya ini, Doktor Zul bertemu ribuan masyarakat Dompu.

Ia menyerap aspirasi para petani, peternak, dan nelayan. Ia berjanji jika terpilih menjadi gubernur, ia akan ikhtiarkan membangun industri olahan dan sekolah khusus tentang jagung di Dompu.

Menurutnya, pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin ditekan dengan industri pengolahan. Tugas pemerintah menyediakan SDM nya sehingga ketika industri mau datang ke daerah, kita sudah siap.

“Tidak mungkin petani kita sejahtera kalau tidak ada industri pengolahan. Petani, bukan hanya sekedar pupuk dan bibit, tapi industri turunannya harus ada di tempat kita”. Ungkapnya.

Doktor ahli ekonomi industri ini menjelaskan, Industrialisasi itu sebuah keharusan. Industri sebagai engine of economic growth tak harus identik dengan pabrik-pabrik besar.

Tapi ia adalah proses besar untuk menambah nilai. Untuk meningkatkan nilai tambah perlu sentuhan teknologi dan science. Dengan teknologi sederhana, banyak masalah di NTB bisa diselesaikan termasuk di Dompu.

“Jangan membayangkan teknologi itu luar angkasa. Jangan bayangkan teknologi itu yang canggih-canggih. Bunga mawar pada umumnya selalu berwarna merah, dengan sentuhan teknologi bisa berwarna warni. Kenapa bioteknologi itu luar biasa, karena semua bisa direkayasa,” jelasnya.

Dengan teknologi sederhana, ikan bisa busuknya lama, sayur bisa busuknya lama, bahkan bisa tahan berbulan-bulan, itu akan menguntungkan petani dan nelayan.

Jagung ada yang bulirnya besar tapi ada yang tidak enak. Begitu juga sebaliknya. Sentuhan teknologi akan membuat jagung yang kita tanam bisa diproduksi dalam jumlah banyak dengan kualitas terbaik.

Baginya jagung tak berarti banyak jika tidak ada industri pengolahannya. Dia mengakui, membangun industri pengolahan jagung di Dompu tidaklah mudah.

Jalannya panjang dan berliku. Namun Ia meyakini, tidak ada yang tidak mungkin, selama ada kemauan. Jalan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama.

Untuk mendukung industri pengolahan jagung, Doktor Zul mendorong agar Dompu mepunyai sekolah khusus tentang jagung. Dia bercita-cita dapat mendatangkan ahli jagung yang ada di Indonesia ke Dompu sehingga siapapun yang mau belajar tentang jagung, belajarnya di Dompu.

“Sekolah khusus tentang jagung harus pusatnya di Dompu. Kita harus punya prodi tentang jagung, kita undang yang ahli jagung ke sini. Semua orang Indonesia yang mau belajar jagung akan datang ke Dompu,” Ungkapnya.

Terkait pencalonannya sebagai Calon Gubernur NTB 2018, Ia berpesan kepada masyarakat mengapa perlu memilih calon gubernur yang dekat dengan masyarakat. Minimal yang pernah datang menyapa dan bertemu dengan mereka, agar masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akan mudah diselesaikan.

“Mengapa kita perlu memilih gubernur yang kita kenal, mudah-mudahan kalau kita jadi gubernur perhatian terhadap petani kita, perhatian terhadap masyarakat kita menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Me (*)

Komisioner KPID NTB diharapkan benar-benar memanfaatkan masa tugas selama tiga tahun ini, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik tujuh orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB masa bhakti 2018-2021, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/04).

Komisioner KPID NTB yang baru diharapkan menjadi jembatan terbaik bagi aspirasi masyarakat, bagaimana ruang publik penyiaran dapat menghadirkan konten-konten penyiaran yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi NTB.

Gubernur menyampaikan, pelantikan Komisioner KPID saat ini adalah pengingat, komisioner KPID NTB memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola ruang udara kita di Indonesia.

Menurutnya, Frekuensi udara kita saat ini harus dapat dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjerumuskan bangsa.

Frekuensi udara memiliki peran sangat strategis, baik dalam menebarkan kebaikan dan memerangi merebaknya berita-beria Hoax yang berada di ruang publik, seperti di media-media sosial yang ditebarkan melalui frekuensi udara.

“Ruang udara kita harus dikelola dengan baik, kalau tidak, akan dapat menjerumuskan bangsa”, ujarnya.

Gubernur berharap kepada komisioner KPID NTB yang baru, agar dapat meneruskan dan mencontoh kebaikan-kebaikan dari komisioner sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat NTB menaruh harapan besar, dengan keberadaan KPID NTB akan mampu mengisi frekuensi penyiaran di NTB dengan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Lanjut Gubernur, komisioner KPID NTB diharapkan benar-benar memanfaatkan masa tugas selama tiga tahun ini, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah.

KPID harus mampu mengarahkan stasiun-stasiun TV yang ada di NTB agar mentaati aturan penyiaran sesuai undang-undang yang ada. Termasuk dalam pemanfaatan 10 persen dari 20 persen konten dapat dipakai untuk iklan layanan masyarakat di NTB.

“Saya yakin Komisioner KPID NTB yang baru, dengan usia muda dan energik, akan mampu melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis dalam sambutannya beharap kepada anggota komisioner KPID NTB masa bhakti 2018-2021, agar dapat mempergunakan waktu selama tiga tahun untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan daerah.

Keberadaan komisioner yang baru KPID NTB ini, dalam masa tugasnya harus benar-benar dapat memastikan, potensi-potensi Provinsi NTB untuk dapat ditampilkan di Media-media Televisi tingkat nasional.

“Komisioner yang baru ini, harus dapat memastikan potensi NTB untuk tampil media-media tingkat nasional,” pintanya.

Untuk itu, ia juga meminta kepada stasiun TV lokal di NTB untuk dapat menjalankan penyiaran sesuai dengan regulasi yang ada.

Salah satunya adalah kewajiban stasiun TV lokal untuk melakukan penayangan kontens lokal selama minimal 2,5 jam dari total konten nasional. Yuliandi juga mengatakan bahwa selama ini aturan tersebut belum sepenuhnya dijalani oleh stasiun-stasiun TV lokal yang ada di daerah.

“Kalaupun merekan menayangkan konten lokal tapi pada jam-jam malam yang merupakan waktu yang kurang efektif,” ujarnya.

Saat ini KPI telah memiliki alat yang dapat memantau penyiaran konten-konten oleh kurang lebih 950 TV lokal berjaringan di Indonesia.

“Jadi kita pantau jam dan penayangan konten-konten lokal yang dilakukan oleh stasiun TV lokal yang ada di Indonesia,” terangnya.

Hadir dalam acara pelatikan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandri Darwis berserta Sekretaris KPI, seluruh pejabat OPD lingkup Provinsi NTB, Forkompinda Provinsi NTB dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di NTB.

Ketujuh Komisioner Baru KPID NTB tersebut antara lain, Fatul Rahman, Fatul Rizal, Andayani, Arwan Syahroni, Syahdan, Yusron Saudi dan Husna Fatayati.

AYA/HMS

–

Rohmi menaikkan kemampuan keilmuan para pendidik, harusnya tetap dilakukan secara berkala dengan mempermudah aturan tugas belajar keluar daerah untuk menimba ilmu

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT :  Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, maka yang penting adalah merevitalisasi  pendidik atau tenaga didik dari sisi SDM agar memiliki pengetahuan yang mumpuni secara  berkelanjutan.

Hal ini penting agar para peserta didik juga memiliki ilmu  yang luas dan terampil mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK .

Untuk itu dalam kerangka menambah wawasan keilmuan, maka instansi terkait, utamanya Dinas Pendidikan perlu  bekerja secara efektif memperhatikan kebutuhan dasar pendidikan dimulai dari tingkat paling rendah.

Demikian dikatakan  Cawagub NTB No 3, Dr Hj Sitti Rohmi saat bertemu dengan  konstituen dibeberapa titik kawasan Lombok Barat , Selasa (24/04)

Menurut Dr.Hj  Sitti Rohmi menaikkan kemampuan keilmuan para pendidik, harusnya tetap dilakukan secara berkala dengan mempermudah aturan tugas belajar keluar daerah untuk menimba ilmu.

“Jika Zul Rohmi menang, maka prioritas utama disektor pendidikan adalah mendorong pendidik/tenaga didik untuk sekolah di Universitas ternama atau keluar negeri lewat fasilitas beasiswa  dari Pemprov NTB,” tegas Sitti Rohmi .

Sitti Rohmi mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan lulusan sarjana agar produktif dan  optimal sesuai kebutuhan pasar, Zul Rohmi mencanangkan program sarjana membangun dengan berbasis pada wilayah asal.

“Ini penting untuk mengurangi tingkat pengangguran sekaligus menjadi motivator agar sarjana lainbisa memajukan wilayahnya,” imbuhnya.

Maksimalkan Fungsi Bidan dan Perawat Desa

Selanjutnya untuk program  kesehatan warga NTB, Zul Rohmi concern pada upaya menekan angka kematian Ibu dan Anak.

“Zul Rohmi akan memastikan berjalannya pelayanan kesehatan secara baik dan berjenjang,” tambah Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menambahkan, untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan daerah pelosok tetap terjaga, Zul Rohmi nantinya akan memaksimalkan fungsi bidan dan perawat Desa dengan cara memberikan tunjangan insentif yang layak.

“Ini penting agar pelayanan kesehatan di desa sama kualitasnya dengan warga kota,” ungkapnya.

Sementara itu blusukan day by day yang dilakukan oleh Zul-Rohmi berdasarkan bocoran informasi lembaga survey berkorelasi secara signifikan  terhadap naiknya elektabilitas Paslon No.3 ini. Apalagi hingga saat ini sudah ribuan titik yang sudah dikunjungi oleh Zul Rohmi.

“Menariknya lagi Zul Rohmi terbuka dan transparan melakukan publikasi bersama konstituen itu,” ujar Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadlullah,SE.

Me (*)

Jumlah penduduk yang masuk prevalensi terpapar penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram sebanyak 5.754 penyalahguna atau pecandu

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala BNN Kota Mataram, Drs. Nur Rachmat mengatakan, tingkat prevalensi keterpaparan penyalahgunaan narkoba di NTB, termasuk di Kota Mataram, berdasarkan data yang dimiliki BNN dan Universitas Indonesia sebesar 1,8 persen dari jumlah penduduk yang rentan.

Hal itu dikatakan Nur Rachmat saat mengisi kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang digelar Samalas Institute, Selasa (24/4) di aula PSSB MAN 2 Mataram.

Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa itu juga dirangkai dengan aksi pembagian stiker dan poster ke pengendara jalan.

Lebih jauh dikatakan Nur Rachmat, total jumlah penduduk Kota Mataram sekitar 450 ribu jiwa. Sementara penduduk yang berada di usia rentan antara 10-59 tahun dengan jumlah 319 ribu jiwa.

Artinya jumlah penduduk yang masuk prevalensi terpapar penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram sebanyak 5.754 penyalahguna atau pecandu.

Sementara tingkat prevalensi di Kota Mataram sebanyak 56,5 persen dari jumlah yang terpapar narkoba itu adalah masuk dalam kategori coba pakai.

Rata-rata usia muda antara 11-29 tahun. Karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk memberantas kasus penyalahguna narkoba yaitu mengurangi suplai dengan memotong jalur suplai barang haram tersebut.

Melihat data di atas, pihaknya merasa sedih lantaran banyak penyalahguna narkoba berasal dari pelajar dan mahasiswa. Hal itu berarti ancaman nyata bagi perkembangan bangsa di masa mendatang.

“Saya sangat konsen pada pelajar dan mahasiswa karena kalian adalah generasi penerus bangsa jangan sampai menyalahgunakan narkoba,” ungkapnya

Harusnya sebagai pelajar dan pemuda adalah sebagai tulang punggung bangsa. Sehingga dengan demikian, apapun bentuknya, apapun rayuannya narkoba harus tolak dalam kehiduoan para remaja dan pelajar.

“Jadilah pemuda tangguh dan bermental baja,” imbuhnya.

Sementara itu, Akademisi Unram Ahmad Zuhairi, SH., MH., menyebut para pemuda dan mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa harus mulai berpikir serius, merekalah yang akan menjadi generasi penerus nantinya.

Di satu sisi, mereka kini adalah pelaku sejarah. Dimana dalam setiap perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada peran pemuda di dalamnya.

Mereka harus sadar, mereka memiliki peran besar dalam setiap proses perubahan. Sehingga dengan demikian, narkoba harus dijauhi dari hidup mereka sebagai bagian pengemban moral sejarah bangsa.

Direktur Samalas Institute, Darsono Yusin Sali, menilai perlu ada upaya bersama semua pihak memberantas narkoba. Mengingat narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan ekstra.

Terlebih kini narkoba sudah beredar hingga ke dusun-dusun. Tentu ini ancaman super serius bagi keberlangsungan generasi di masa depan.

“Apalagi bonus demografi dengan potensi kaum muda mencapai lebih dari 60 persen, harus dirawat agar jangan sampai terpapar narkoba”.

AYA (*)

Semua hotel berbintang di Kota Mataram sangat taat akan hukum, ulah segelintir oknum justru menurunkan okupansi hotel di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Asosiasi Hotel Mataram (AHM) menyesalkan adanya pemberitaan terkait hotel berbintang yang menyediakan partner song (PS). Hal ini dinilai mempengaruhi promosi pariwisata yang dilakukan AHM.

“Kami sangat menyayangkan hal ini,” ujar Ketua AHM Ernanda Dewobroto di Mataram

Ia menuturkan, AHM mempersilahkan penindakan terhadap oknum hotel berbintang yang melanggar Perda. Namun hal tersebut dinilainya tidak perlu diblow up di media. Pihaknya tidak ingin seluruh hotel berbintang tercoreng akibat ulah satu atau dua oknum.

“Sekarang kita lagi gencar memajukan bisnis perhotelan di Kota Mataram,” terangnya.

Ia melanjutkan, hal tersebut akan sangat berdampak pada hotel berbintang lainnya yang bersih. Bersih diartikan Ernanda yakni hotel berbintang yang bisnis utamanya Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE).

“Jka ada oknum silahkan ditindak dan jika ada dugaan maka buktikan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, semua hotel berbintang di Kota Mataram sangat taat akan hukum. Ia tidak ingin ulah segelintir oknum justru menurunkan okupansi hotel di Kota Mataram.

“Jangan karena satu orang semua kena getahnya,” kata Ernanda.

Terkait Perda, ia menyerahkan pada instansi terkait. Sebab menurutnya ada banyak instansi berkompeten seperti DPRD dan Pemkot Mataram. Pihaknya akan mengikuti semua aturan yang dibuat instansi tersebut.

“Jika ada yang nakal jewer saja,” katanya.

Sementara terkait informasi oknum hotel berbintang yang nakal, ia tidak ingin asal berkomentar. Ia khawatir jika salah memberikan informasi. Namun ia menolak dikatakan dalam posisi tidak tahu.

Hal ini dikarenakan itu menjadi wewenang dari pihak kepolisian dan Satpol PP.

“Organisasi tujuannya untuk memajukan perhotelan di Kota Mataram,” pungkasnya sambil mwenambahkan, pihaknya sudah mengadakan mainly meeting terkait permasalahan tersebut.

AYA