Beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran menayangkan atau menyiarkan iklan ucapan selamat berbuka, yang berasal dari pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Larangan ini juga berlaku bagi paslon untuk tampil dalam acara TV dan radio diluar yang diperbolehkan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Yusron Saudi mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan KPI Pusat untuk menjamin pesta demokrasi lima tahunan berjalan demokratis.

KPI menilai, lembaga penyiaran harus menjaga netralitas dengan tidak memberikan ruang khusus bagi paslon tertentu.

“Kami sudah edarkan surat pemberitahuan ini kepada seluruh lembaga penyiaran di NTB. Begitu juga KPI Pusat sudah menyampaikan ke seluruh lembaga penyiaran nasional,”kata Yusron, Jumat (18/05).

Dibeberkan Yusron, beberapa aturan yang dikeluarkan KPI Pusat terkait pilkada, khususnya masa kampanye selama bulan Ramadan ini adalah iklan-iklan di luar iklan kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah memfasilitasi semua pasangan calon untuk beriklan di media penyiaran maupun media cetak. KPU memberikan jatah iklan semua paslon di satu media selama 14 hari.

Dalam satu hari, intensitas penayangan iklan sebanyak 10 kali. Sehingga selama masa kampanye tiap-tiap paslon mendapat jatah 140 kali.

“Itu baru di satu media penyiaran, kalau banyak media penyiaran dipakai, tinggal kalikan 140 kali itu saja dengan jumlah media. Ini sudah sangat banyak,” kata Yusron.

Selain itu, KPI Pusat juga melarang kehadiran peserta Pilkada 2018 sebagai bagian dari program siaran. Kehadiran itu baik sebagai narasumber, bintang iklan, main film, main drama, atau bentuk lainnya.

KPI juga meminta lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran.

“Jangan karena kebetulan salah satu paslon punya hubungan dengan media, lalu media itu tak pernah memberitakan kandidat lain,” katanya.

Begitu juga dengan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang bisa diproduksi oleh pemerintah. Beberapa kandidat yang bertarung di Pilkada NTB yang berposisi sebagai kepala daerah, jangan sampai memanfaatkan dana APBD untuk membuat ILM.

Yusron mewanti-wanti, agar lembaga penyiaran lebih selektif dalam menayangkan ILM yang kebetulan terkait dengan salah satu kandidat.

Sementara itu, selama masa tenang, KPI Pusat juga memberikan rambu-rambu bagi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran dilarang untuk menayangkan kembali debat terbuka.

Lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali liputan kampanye.

“Termasuk juga dilarang menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon,” katanya.

Pada hari pemilihan 27 Juni, lembaga penyiaran dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil jajak pendapat. Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan atau menyiarkan hasil hitung cepat (quick qount) sebelum penutupan tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 13:00 Wita.

“Kami berharap media penyiaran bisa mengawal pilkada dengan damai dan tidak menjadi partisan,” katanya.

Me  (*)

Penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, akhirnya angkat bicara terkait desakan Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang meminta dicabutnya Perbup Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dikeluarkan Bupati beberapa waktu lalu.

“Nanti kalau memang menurut Ombudsman harus dicabut dan memang secara regulasi, konstitusi harus dicabut, ya tidak masalah menurut kita,” ungkap Najmul, kepada wartawan Kamis (17/05).

Meski begitu, Najmul, mempersilahkan Ombudsman untuk menyempaikan alasan pencabutan Perbup berdasarkan regulasi.

“Silahkan sampaikan dasar regulasinya ke kita, kita ndak mau ngotot juga kok. Kita tidak mau salah, kita melakukan kegiatan apapun tentu berdasarkan regulasi yang ada,” tegasnya.

Najmul beralasan, penerbitan Perbup PTSL Nomor 34 Tahun 2017 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait PTSL.

“Kita hanya menjalankan perintah SKB 3 Menteri. Jelas dikatakan bahwa apabila tidak dibiayai oleh daerah atau oleh APBN, maka perintah kepada Bupati, kepada Walikota untuk membuat aturan tentang pembiayaan itu,” katanya lagi.

Bahkan BPN waktu itu, lanjut Najmul, mendesak agar Perbup segera diterbitkan. Di beberapa kali sosialisasi, termasuk BPN-lah yang mendesak dan meminta Pemkab untuk membuat Perbup.

“Tiap daerah di Indonesia harus mensukseskan target pensertifikatan lahan masyarakat yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu maka menjadi tugas Kepala daerah di kabupaten/kota untuk menterjemahkan perintah tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Ombudsman NTB dan DPRD KLU meminta kepada pemerintah daerah Lombok Utara, untuk segera mencabut Perbup PTSL karena dinilai berpotensi pungli atau berdampak hukum.

DNU

Selain boros dan tidak ramah lingkungan , Energi Fossil sudah tidak baik lagi untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat residu ataupun gas buang CO2 yang berbahaya tersebut

lombokjournal.com —

MATARAM :  Mengantisipasi dampak lingkungan yang tidak baik karena pemakaian energi Fossil maupun effect pemanasan global, Zul Rohmi bertekad mempercepat pemakaian energi terbarukan untuk masyarakat NTB seperti  Panas Bumi/ Geo Termal , Solar Cell, Tekhnologi Kincir maupun  intensifikasi dan modernisasi Tekhnologi Pangan .

Karena semua teknologi tersebut  ramah lingkungan dan lebih  efisien jika dikonsumsi utk kepentingan massal .

Hal itu diungkapkan Cawagub No 3,  Dr Hj Sitti Rohmi kepada Media, Kamis (17/05) terkait komitmen Zul Rohmi terhadap isu pelestarian lingkungan dan energi terbarukan .

Percepatan pemakaian energi terbarukan harus segera disosialisasikan dan dipraktekkan untuk masyarakat NTB agar dipahami secara holistik .  Misalnya Listrik , masyarakat NTB di wilayah terpencil perlu difasilitasi atau dibuatkan  tenaga Surya/ Solar Cell, Tekhnologi Turbin kincir ataupun  panas bumi.

Zul Rohmi memastikan penggalakkan pemakaian energi terbarukan untuk warga di NTB sebagai respon makin lemahnya daya dukung lingkungan akibat pemakaian energi yang tidak ramah lingkungan.

Selain boros dan tidak ramah lingkungan , Energi Fossil sudah tidak baik lagi untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat residu ataupun gas buang CO2 yang berbahaya tersebut.

Menurut Rohmi, paket Jilbab  Ijo Zul-Rohmi menilai pemakaian energi terbarukan  sebagai salah satu cara mengurangi beban ekonomi warga NTB akibat lonjakan kebutuhan hidup semua sektor kehidupan.

“Sebagai salah satu solusi energi alternatif , Zul Rohmi akan membuat roadmap pemakaian/percontohan  energi terbarukan , khususnya listrik di desa terpencil yg tidak ada jaringan Listrik PLN,” ujarnya .

Untuk isu bio diversity atau keaneka ragaman hayati , Sitti Rohmi menambahkan  di wilayah NTB akan memberikan perhatian khusus dan bertekad melindungi kawasan endemik yang tingkat keanekaragaman hayati nya tinggi.

“Kawasan Geo Park Rinjani harus tetap dijaga kelestarian ekosistemnya. Tujuannya untuk kesinambungan dan  mempertahankan  ekosistem wilayah tersebut,” ungkapnya

Intensifikasi dan Modernisasi Tekhnologi Pangan

Sementara itu untuk Isu intensifikasi dan modernisasi Tekhnologi  Pangan , ungkap Sitti Rohmi, pihaknya akan memberikan bukti kepada masyarakat NTB tentang pentingnya mengembangkan varietas unggul melalui rekayasa teknologi yang berdampak positif.

“Untuk itu Zul Rohmi akan menggandeng pakar pakar teknologi pangan dan pertanian di NTB untuk mengembangkan Budi daya tanaman unggul ,” tegasnya

Untuk diketahui, saat ini Dr Zul bersama Team dari Universitas Tekhnologi Samawa ( UTS) telah melakukan uji coba penanaman bibit kurma varietas unggul dikawasan bukit  di lingkungan UTS beberapa waktu lalu

Diprediksi Tiga tahun ke depan, Kabupaten Sumbawa bakal memiliki kebun Kurma yang berbuah ranum.

Selain Kurma, Sumbawa juga memiliki kebun Zaitun dan Tin yang berbuah lebat. Harapan tersebut ditandai dengan penanaman bibit Kurma, Tin dan Zaitun di lahan seluas 1 hektar yang berlokasi di kaki Bukit Olat Maras tepatnya antara Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM) dan SMK Al-Kahfi, atau lokasi yang disebut dengan Taman Al-Qur’an.

Ada 100 bibit yang ditanam. Terdiri dari 60 bibit kurma yang dibagi dalam tiga jenis yakni Kurma Azwa, Kurma Barhe dan Kurma KL1 dari Thailand. Kemudian bibit Zaitun dan Tin masing-masing 20 bibit.

Sementara itu Dr. H. Zulkieflimansyah menyatakan, Olat Maras ini menjadi symbol untuk mewujudkan segala sesuatu yang menurut orang mustahil. Di kaki bukit ini UTS dibangun di tengah rasa pesimis dan keraguan berbagai pihak.

Kini di kaki bukit ini juga dibangun Taman Al-Quran yang di dalamnya ditanami Kurma, Tin dan Zaitun.

“Kita selalu meretas jalan baru sehingga nanti jika (taman Al-Qur’an) ini sukses dalam 2 tahun saja, saya kira akan ditiru oleh banyak orang di Pulau Sumbawa,” kata Doktor Zul.

Me

Masyarakat bisa percaya kepada biro perjalanan umrah yang ikut Lombok Umrah dan Haji Expo 2018 di Islamic Center NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Sejumlah rangkaian acara menarik tersaji pada bulan suci ramadhan di Mataram, NTB. Di Ballroom Islamic Center NTB pada Kamis (17/5), digelar diskusi Lombok Umrah dan Haji Expo 2018.

Tercatat ada 18 biro perjalanan umrah dan haji yang mengikuti Lombok Umrah dan Haji Expo 2018 di Islamic Center NTB. Biro perjalanan umrah dan haji ikut memeriahkan Pesona Khazanah Ramadhan sekaligus menawarkan diskon untuk pengunjung.

Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Ampuhri) Budi Firmansyah menyebutkan, Lombok Umrah dan Haji Expo 2018 digelar mulai hari ini hingga 21 Mei 2018. Ia menerangkan,

“Biro perjalanan umrah dan haji yang mengikuti expo ini memiliki izin semua,” ujar Budi.

Budi memandang masyarakat bisa percaya kepada biro perjalanan umrah yang ikut Lombok Umrah dan Haji Expo 2018 di Islamic Center NTB. Dalam kesempatan ini dia menyampaikan akan mensosialisasikan lima pasti umrah.

Pertama, pasti travelnya berizin, Kedua, pasti pesawatnya, Ketiga, pasti hotelnya, Keempat, pasti visanya, Kelima, pasti akomodasinya.

“Lima pasti ini harus dijamin diberikan kepada masyarakat insyaallah kita semua mengikuti aturan Kementerian Agama,” lanjutnya.

Yang menarik, Biro perjalanan umrah dan haji di bawah naungan Ampuhri akan memberikan diskon sebesar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta.

Pesona Khazanah Ramadhan sendiri akan dibuka pada Kamis (17/5) setelah sholat tarawih.

Kasi Pembinaan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag NTB Lalu Muhammad Zainuddin membeberkan cukup banyak warga NTB yang menjadi korban First Travel dan Abu Tours yang sempat menghebohkan. Ia mengimbau warga NTB untuk bijak dan lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah.

“Hikmah yang bisa diambil agar masyarakat bisa lebih berhati-hati saat pilih travel, kami selalu katakan pilih travel pastikan lima pasti tadi,” ujar Zainuddin.

Dia menambahkan, belum lama ini Kanwil Kemenag Provinsi NTB juga mengundang Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh NTB, yang jumlahnya mencapai 112 KUA untuk mensosialisasikan penyelenggaraan haji dan umrah.

“Sosialisasi tersebut sebagai upaya mengantisipasi agar tidak ada lagi jamaah yang tertipu oknum biro perjalanan umrah,” ucapnya.

Ia mengajak masyarakat bisa bertanya kepada kantor Kemenag di kabupaten/kota terkait izin penyelenggaraan umrah. Kata dia, jumlah jamaah umrah di NTB mengalami peningkatkan setiap tahunnya.

Pada 2015, jumlah jamaah umrah mencapai mencapai 2.500 orang dan meningkat sebanyak pada 3.500 jamaah pada 2016, 4.500 jamaah pada 2017, dan mencapai 6.000 jamaah pada tahun ini

AYA

Jika diakumulasikan sepanjang 4 tahun, maka total iuran JKN-KIS mencapai 235,06 triliun rupiah.

 lombokjournal.com —

JAKARTA :   BPJS Kesehatan kembali mendulang Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sekarang dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Modifikasian (WTM), ke-26 jika dihitung sejak periode PT Askes (Persero).

Menurut akuntan publik yang mengaudit, Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

“Bukan cuma itu. Dari hasil pengukuran Good Governance Tahun 2017 oleh BPKP,BPJS Kesehatan juga mendapatkan nilai baik, dengan skor aktual 85,63 dari skor maksimal 100,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idrisdalam acaraPublic Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/05).

Dari sisi kepesertaan, jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) sampai akhir tahun 2017 adalah 187,9 juta jiwa. Sampai dengan 11 Mei 2018, jumlah tersebut meningkat menjadi 197,4 juta jiwa. Artinya, sebanyak 75,64 persen penduduk Indonesia telah ter-cover jaminan kesehatan lewat JKN-KIS.

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, tahun 2017 BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), klinik TNI/Polri, klinik pratama, rumah sakit D pratama, dan dokter gigi praktik perorangan.

Pada tahun yang sama, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.268 rumah sakit dan klinik utama.

Menurut Fachmi, pada tahun 2017, pemanfaatan di FKTP mencapai 150,3 juta, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit sebesar 64,4 juta, dan pemanfaatan rawat inap di rumah sakit sebanyak 8,7 juta.

“Jika ditotal, maka ada 223,4 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat pelayanan. Artinya, rata-rata pemanfataan pelayanan kesehatan per hari kalender adalah 612.055 pemanfataan. Adapun total pemanfaatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah 640,2 juta pemanfaatan,” jelas Fachmi.

Sementara itu, jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai 74,25 triliun rupiah. Jika diakumulasikan sepanjang 4 tahun, maka total iuran JKN-KIS mencapai 235,06 triliun rupiah.

Saat ini ada 12.606 kantor cabang dan 59.937 unit ATM bank mitra BPJS Kesehatan (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) yang siap melayani pembayaran iuran peserta JKN-KIS. Peserta JKN-KIS juga bisa membayar iurannya melalui internet banking, sms banking, mesin EDC, autodebet, mobile banking, jaringan minimarket, Kader JKN, Kantor Pos, Pegadaian, aplikasi Go-Jek, Pay Tren, dan sebagainya.

Di tahun 2017 indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total mencapai 75,7 persen. Khusus di tingkat FKTP, indeks kepuasan mencapai 75,9 persen, sementara di tingkat FKRTL adalah sebesar 75,2 persen.

Angka-angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi dan sesuai angka yang ditetapkan pemerintah.

Untuk tingkat kepuasan peserta JKN-KIS tahun 2017 juga masuk dalam kategori tinggi, yakni sebesar 79,5 persen,” kata Fachmi.

Tak hanya itu, JKN-KIS jugadinilai mampu menghindarkan masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik yang notabene ber-budgettinggi.

Menurut Fachmi, pengeluaran masyarakat untuk iuran JKN-KIS dapat dianggap sebagai investasi karena Program JKN-KIS terbukti mampu melindungi keluarga dari kemiskinan akibat penyakit berbiaya mahal.

Kalau dihitung-hitung, operasi jantung bisa habis ratusan juta rupiah. Biaya cuci darah sebulan bisa menghabiskan belasan juta. Biaya pengobatan penyandang thalassemia dan hemofilia bisa mencapai jutaan rupiah.

“Mungkin pada awalnya, kalangan masyarakat yang mampu masih bisa menanggung biayanya. Tapi lama-kelamaan pasti ada satu titik dimana mereka tidak mampu lagi untuk membiayai penyakit-penyakit tersebut,” terang Fachmi

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI tahun 2017, pada tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Rr

(Sumber: Humas BPJS Kesehatan)

Ruang Ramah HAM merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye

MATARAM.lombokjournal.com — Koordinator Staf Khusus Wakil Presiden RI, Alwi Namu mengunjungi sekaligus memantau Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang diresmikan pada bulan Maret 2018 lalu.

Ruang ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan dijadikan point project nasional.

“Setelah saya cek,  sangat luar biasa,” ujarnya, Rabu (16/05).

Ia menuturkan, ruang Ramah HAM ini merupakan Nawacita yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla sejak kampanye. bahwa layanan-layanan itu khususnya paspor harus diperbaiki.

sebab apa yang disampaikan itu adalah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, Kalau bisa lama mengapa dipercepat.

“Nah inilah yang dilakukan imigriasi kelas I Mataram, ini luar biasa karena pemikiran seperti itu jadi identik dan sama dengan implementasi dari pada perencanan Pak Jokowi dan JK,” tuturnya.

Disinggug apakah ada kebijakan dari Wapres? Alwi mengaskan Wapres sangat mendorong program Ramah HAM itu.

“Wapres mendorong semua instansi dalam perencanaan pelayanan publik, Jangan hanya imigrasi tapi juga pelayan publik lainya juga harus bisa,” tegasnya

Namun, Ia berharap dengan layanan tesebut nantinya dapat memberikan rasa nyaman kepada para orang-orang yang berkebutuhan khusus lansia, dan Ibu menyusui.

“Ayo kantor Imigrasi berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain penyediaan Ruang Pelayanan Ramah HAM, pelayanan berbasis online, dan terus tingkatkan pelayanan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Sevial Akmily mengatakan, sampai saat ini Kantor Imigrasi juga sudah melakukan kordinasi denagan provinsi lain terkait dengan Ramah HAM. Dan memastikan provinsi lain juga akan ikut menerapkan Ruang Ramah HAM.

“Korelasi dengan provinsi lain juga kita lakukan, karena kita nanti akan keluar semacam intruksi seperti hal ini akan di terapkan disemua provinsi nanti, karena beliau (Alwi Namu) sudah melakukan survey disini. Akan dilakukan semacam surat edaran dan masih dalam konsep,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor imigrasi kelas l Mataram, Dudi Iskandar mengatakan ruang Ramah HAM ini merupakan layanan publik untuk menciptakan rasa nyaman Masyarakat yang ingin melakukan permohonan pasport. Terutama kaum difabel, lanjut usia (lansia), Ibu hamil dan menyusui.

“Kita ini disediakan fasilitas ruangan bermain untuk anak di bawah 2 tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral untuk pengunjung. Selain itu, petugas khsus akan mendampingi pemohon di ruangani itu,” sebutnya.

Semantara dari data imigrasi semanjak Ruangan Ramah Ham tersebat diresmikan bulan maret lalu, Total yang sudah diurus 453 permohonan yang sudah diselesaikan.

“Untuk yang difabel sekitar 503 pemohon, sekitar 30 yang sudah kita layani, tapi sisanya lansia dan ibu hamil, jadi kita akan terus layani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Wakil Bupati KLU, Sarifuddin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lantaran tidak terima atas kebijakan Pemda KLU yang memutasi seorang pengamat pengairan P3A Kecamatan Kayangan, Johan Asmadi, sebagai staf Kecamatan, puluhan warga mendatangi Kantor Bupati, Rabu (13/05).

Koordinator masa yang juga menjabat sebagai Sekretaris P3A Bagek Kembar Kecamatan Kayangan, menuding Pemda KLU telah mengambil keputusan tidak profesional karena telah memutasi orang yang sudah terbukti hasil kerjanya.

“Kami ingin saudara Johan dikembalikan ke jabatan semula. Jika tidak, kami akan datang menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak. Persoalan ini sudah kami suarakan sejak dulu, tapi tidak direspon,” katanya.

Johan, lanjut Bagiasah, selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai petugas pengairan, bahkan pernah tercatat sebagai Pengamat Pengairan terbaik di Kabupaten Lombok Utara.

“Saat jaman Johan, pendistribusian air merata, tidak ada petani yang kecewa, semua petani kebagian jatah air. Tapi sekarang, sepeninggal dia (Johan,red) semua jadi amburadul,” katanya lagi.

Ketua LSM GR 1000. Asmuni Bimbo. yang turut hadir memfasilitasi aksi warga itu meminta Pemda lebih objektif dalam memutasi staf dan tidak asal-asalan.

“Jangan karena kepentingan politik, pemda mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Tidak mungkin warga mau datang protes jika tidak ada gejolak di bawah. Ini tindakan zolim,” tukasnya.

Wakil Bupati KLU, Sarifudin, didampingi Sekda, H. Suardi dan Kepala BPKSDM, H. M. Najib, saat menemui warga di ruang kerjanya mengaku sudah mendengar persoalan tersebut, dan menyampaikan kekecewaanya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap mutasi yang dilakukan Pemda selama ini.

“Mohon maaf Pak Sekda, setiap ada mutasi, pak sekda tidak menyampaikan itu ke saya, dan ini berulang-ulang. Giliaran ada kejadian seperti ini, pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan,” gumamnya.

“Warga beranggapan saya tidak mampu menyelesaikan masalah, saya tidak mau itu,” sambungnya.

Tidak ingin berkepanjangan, Wabup pun langsung mengintruksikan Sekda dan BKD untuk segera mengembalikan Johan Asmadi ke jabatan semula.

“Atas nama pimpiman saya mohon pak Najib, segera tarik dia (Johan,red). Saya tidak mau ada gejolak, lamun epe dengah, lamun dek ba dek kembe masih (Itupun kalau berkenan, kalu tidak juga tidak apa-apa),” tutupnya.

Warga yang datang menggunakan truk dan speda motor akhirnya pulang sekitar pukul 12. 00 Wita, setelah mendapat kepastian jawaban dari pemerintah daerah.

DNU

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Anggota Komisi I DPRD Lombok Utara, Abdul Gani, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera mengambil langkah kongkrit terkait kisruh Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) yang dinilai berpotensi hukum.

“Kita desak Bupati untuk segera mencabut Perbup terkait PTSL, sesuai dengan arahan Ombudsman beberapa waktu lalu,” katanya, Selasa (12/05).

Tidak hanya itu, Gani juga menyarankan Pemerintah Daerah agar mengembalikan semua pembiayaan yang sudah terlanjur ditarik dari masyarakat penerima, khususnya PTSL 2018.

“Solusi lain, ya kembalikan uangnya. Tapi yang jadi masalah, beredar informasi ada desa yang narik biaya pembuatan PTSL di atas Rp. 350 ribu. Jika benar, ini sudah keterlaluan,” bebernya.

Saat ditanya apakah DPRD berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PTSL, politisi PKB ini mengaku belum ada wacana ke arah tersebut.

“Belum ada,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, mengaku sejauh ini dirinya belum mengetahui secara lengkap isi rekomendasi Ombudsman dimaksud.

“Saya belum tau isi rekomendasinya, jika memeang ada, nanti akan kita kaji dulu,” cetusnya.

DNU

Sejumlah negara sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Aksi pengeboman di sejumlah tempat di Surabaya, Jawa timur hari Minggu lalu dipastikan tidak berdampak pada kelangsungan aktifitas pariwisata di Lombok Utara.

Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Setiadi, mengatakan, sejauh ini teror bom Surabaya belum berdampak pada sektor pariwisata KLU.

“Kita berharap tidak berdampak di KLU. Kejadiannya juga kan baru terjadi hari minggu lalu,” tukasnya, Selasa (15/05).

Saat ini, aku Setiadi, sejumlah negara sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice. Bahkan duta besar masing-masing negara sejak awal mengeluarkan himbauan kepada warganya yang hendak datang berkunjung ke Indonesia.

Kapolres Lombok Utara, AKBP. Apriadi Lesmana. S.I.K, mengatakan penjagaan dan pengamanan fokus dilakukan di titik-titik rawan, seperti kawasan wisata tiga gili.

“Kepolisian dan Pemda KLU bersama-sama menjaga keamanan serta kenyamana masyarakat Lombok Utara. Termasuk dengan menggelar patroli di seluruh wilayah hukum Polres Lombok Utara,” tukasnya.

DNU

Sejumlah negara sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Aksi pengeboman di sejumlah tempat di Surabaya, Jawa timur hari Minggu lalu dipastikan tidak berdampak pada kelangsungan aktifitas pariwisata di Lombok Utara.

Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Setiadi, mengatakan, sejauh ini teror bom Surabaya belum berdampak pada sektor pariwisata KLU.

“Kita berharap tidak berdampak di KLU. Kejadiannya juga kan baru terjadi hari minggu lalu,” tukasnya, Selasa (15/05).

Saat ini, aku Setiadi, sejumlah negara sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice. Bahkan duta besar masing-masing negara sejak awal mengeluarkan himbauan kepada warganya yang hendak datang berkunjung ke Indonesia.

Kapolres Lombok Utara, AKBP. Apriadi Lesmana. S.I.K, mengatakan penjagaan dan pengamanan fokus dilakukan di titik-titik rawan, seperti kawasan wisata tiga gili.

“Kepolisian dan Pemda KLU bersama-sama menjaga keamanan serta kenyamana masyarakat Lombok Utara. Termasuk dengan menggelar patroli di seluruh wilayah hukum Polres Lombok Utara,” tukasnya.

DNU