Lonjakan biasa akan berlangsung jelang mendekati lebaran, antrian masyarakat yang hendak melakukan penukaran uang pecahan biasanya ramai

MATARAM.lombokjournal.com —  Guna memenuhi kebutuhan penukaran uang pecahan kecil maupun besar selama Ramadhan hingga menjelang lebaran tahun ini, Bank Indonesia Wilayah NTB menyiapkan uang tunai hingga 2,4 triliun

“Untuk kebutuhan penukaran uang selama ramadhan bagi masyarakat, kita telah siapkan uang tunai senilai 2,4 triliun” kata Kepala BI Perwakilan Wilayah NTB, Achris Sarwani, Senin (28/5/2018) di Taman sngkareang Mataram usai membuka secara resmi acara pembukaan penukaran Uang.

Dengan rincian pecahan kecil Rp.20.000 ke bawah sebesar 60 persen dan merupakan uang pecahan besar dengan nilai Rp.50.000, dengan lokasi penukaran lapangan Sangkareang, Lanud Rembiga dan lapangan Malomba.

Dalam memberikan Layanan langsung penukaran uang pecahan kepada masyarakat sendiri, BI menggandeng 12 bank, jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 6 bank, tapi dari sisi waktu sekarang ini dibatasi

“Kalau yang layanan langsung di lapangan waktunya singkat, tapi kalau layanan di kantor bank masing – masing pelayanan penukaran dilakukan hingga menjelang lebaran” katanya

Sejauh ini tingkat transaksi penukaran masih normal, lonjakan biasa akan berlangsung jelang mendekati lebaran, antrian masyarakat yang hendak melakukan penukaran uang pecahan biasa ramai

Dikatakan, masyarakat yang melakukan penukaran uang pecahan umumnya digunakan untuk kebutuhan zakat maupun THR jelang lebaran, baik dilakukan perorangan maupun perusahaan

“Sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bahwa setiap ramadhan dan jelang lebaran  menukar uang pecahan untuk zakat dan  THR” katanya

AYA

Persoalan dualisme kepemimpinan BPPD NTB harus segera diselesaikan agar sektor pariwisata bisa terus semakin baik.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meminta polemik kepengurusan di Badan Promosi Pariwista Daerah (NTB) NTB untuk segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan saat mengadakan buka bersama para media, Minggu ( 27/05 ).

Silang pendapat timbul setelah ada dua versi kepengurusan, antara Ketua BPPD NTB Lalu Abdul Hadi Faesal dengan Ketua BPPD NTB Fauzan Zakaria.

Abdul Hadi merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, sedangkan Fauzan merupakan Ketua Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII).

“Menurut saya sih masalah BPPD (NTB) harus segera selesai, kan ini juga ujian bagi teman-teman di BPPD untuk mengelola perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang ada solusinya,” kata gubernur.

TGB menilai, para anggota BPPD yang terdiri atas sembilan orang mewakili asosiasi pariwisata, profesi, akademisi, dan pakar sudah mempunyai kematangan dan kemampuan secara untuk kolektif menyelesaikan apa yang terjadi di antara mereka.

“Apalagi ini sekadar memilih ketua (BPPD NTB) selesaikan lah di situ. Rasanya masyarakat akan pertanyakan kompetensi sembilan orang kalau masalah enggak selesai-selesai masalah itu,” ujar TGB.

Menurutnya, persoalan dualisme kepemimpinan BPPD NTB harus segera diselesaikan agar sektor pariwisata bisa terus semakin baik. TGB beranggapan, siapa pun Ketua BPPD NTB tidak bisa berjalan seorang diri tanpa ada dukungan anggota yang lain.

TGB memandang, Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti sudah berusaha untuk memediasi dan menyampaikan hal hal yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan.

“Kita tunggu kedewasaan dan kelapangan hati para anggota BPPD untuk segera menyelesaikan, kalau tidak kan bisa dianggap tidak kompeten karena tidak selesai-selesai urusan, bagaimana mau memajukan pariwisata kalau di antara mereka saja tidak bisa mencapai kesepakatan,” katanya.

Mengenai pernyataan Sekda NTB, terkait Ketua BPPD NTB harus bisa berbahasa Arab, ia menilai hal tersebut bukan menjadi pertimbangan utama.

“Sebenarnya kan idenya adalah karena kita ciptakan pasar baru Timur Tengah, alangkah bagusnya kalau di BPPD NTB ada bisa komunikasi dengan bahasa Arab, itu salah satu pertimbangan, tapi bukan satu-satunya pertimbangan,”kata TGBB.

TGB menegaskan, hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) yang ia tanda tangani terkait BPPD NTB. TGB berharap kepengurusan BPPD NTB bisa segera rampung setelah lebaran ini.

AYA

TGB menilai Kementrian Agama (Kemenag) baiknya lebih fokus mengisi ruang publik dengan materi dakwah yang kekinian, konten menarik, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat untuk menyasar generasi milenial.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) angkat bicara mengenai polemik daftar 200 penceramah yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag).

Meski namanya masuk dalam daftar 200 penceramah, TGB mengatakan rilis tersebut sejatinya tidak perlu dilakukan karena mengundang polemik.

“Di NTB cuma saya (yang masuk daftar rilis) padahal tuan guru di NTB banyak, dan banyak yang jauh lebih pantas dan lebih baik dari saya. Yang ada namanya di sana (rilis) kurang nyaman dan yang tidak ada di sana (rilis) bagaimana perasaannya,” katanya, Minggu (27/05) di Mataram.

TGB menilai masih banyak hal-hal yang lebih urgent di kehidupan, salah satunya ialah untuk sebarkan moderasi Islam daripada membuat rilis terbatas.

Ia menambahkan, lantaran sudah kadung dikeluarkan, rilis tersebut pada akhirnya justru menjadi beban bagi Kemenag untuk terus menambah daftar penceramah yang tentu tidak akan pernah cukup.

“Kalau list ini diteruskan akan menimbulkan proses kelanjutan. 200 nama (penceramah) secara sederhana untuk 200 juta kita umat Islam yang majlisnya ada ratusan ribu, efektif atau enggak kalau mau disempurnakan sampai berapa banyak,” ujar TGB.

Alih-alih membuat rilis penceramah, TGB menilai Kemenag lebih fokus mengisi ruang publik dengan materi dakwah yang kekinian, konten menarik, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat untuk menyasar generasi milenial.

“Semisal, kita masih kurang bahan-bahan visual ala mileneal dengan format kekinian bagaimana dialog tentang isu keIslaman dan kenangsaan, ini jauh lebih menantang karena anak-anak muda kita perlu dapat bahan yang tidak hanya konten baik tapi juga visual menarik,” tegasnya.

TGB menilai, bahan-bahan dakwah yang kekinian dan relevan itu masih sangat kurang di ruang publik.

AYA

Pada bulan ramdhan ini ada fasilitas tambahan yang bisa dinikmati yakni diskon 10 persen untuk laundry, diskon 20 persen untuk food and baverage dan include takjil

MATARAM.lombokjournal.com —  Idoop Hotel By Prasanthi, Hotel klasifikasi bintang tiga iyang terletak di Jalan Swara Mahardika Mataram, menawarkan empat promo selama di bulan ramadhan.

Salah satu promo yang menarik yakni menu berbuka puasa by request, atau anda bisa memesan menu berbuka puasa sesuai selera anda. Untuk bisa menikmati menu berbuka di hotel Idoop hanya hanya merogoh kocek 50 ribu rupiah dengan minimal booking 10 pax.

Sales and Manager Hotel Idoop Indry Aningsih menjelaskan, selain menyediakan menu yang tersedia (Suggestion by Chef) tamu juga bisa memesan sendiri menu yang di inginkan sesuai dengan seleranya.

“selama bulan ramadhan paket buka puasa dengan 50 ribu per pax minimal booking 10 pax, anda dapat menikmati kuliner sepuasnya. Tamu bisa request menu sesuai dengan selera,” paparnya.

Hotel dengan konsep modern pop art ini juga menyediakan promo menginap di Superior Room dengan harga 400 ribu nett. Namun pada bulan ramdhan ini ada fasilitas tambahan yang bisa dinikmati yakni diskon 10 persen untuk laundry, diskon 20 persen untuk food and baverage dan include takjil.

Paket lainnya adalah Eat mubarrak package harga dengan harga Rp 743. 900, anda bisa menginap  dua malam. Anda juga bisa menikmati welcome pizza saat melakukan check in, tidak itu saja ketika check out ada toleransi waktu check out.

Package terakhir adalah Halal bihalal package 50 ribu all you can eat minimal booking 10 pax.

Hotel Idoop sendiri resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 2014 dengan klasifikasi hotel bintang tiga. Hotel Idoop memiliki 96 room dengan tiga tipe kamar, Superior, Deluxe dan Junior Suite Room.

Selain memiliki  tiga tipe kamar, Hotel Idoop juga menyediakan fasilitas ruang rapat. Saat ini terdapat empat meeting room dengan fasilitas 25-150 pax.

Pada bulan Ramadhan, room occupancy (angka hunian kamar) berkisar di 50-70 persen. Selain memiliki fasilitas yang refresentatif penawaran promo selama ramadhan mampu mendongkrak angka hunian kamar di hotel yang berada di bawah naungan manajemen Hotel By Prasanthi.

AYA (*)

Saat ini masih terdapat  hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan NTB untuk bisa setara  dalam kegiatan pembangunan

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  :   Calon Wakil Gubernur NTB No urut 3, Dr Hj Sitti Rohmi menyebut peran perempuan NTB tak bisa dipandang sebelah mata. Untuk menciptakan kesetaraan  gender dalam memajukan pembangunan di NTB, diperlukan partisipasi aktif kaum  perempuan di semua aspek.

“Untuk itu perlu penciptaan situasi yang kondusif sebagai motivator atau spirit dalam mendorong  akselerasi peran perempuan tersebut,” katanya dalam rilisnya kepada media, Sabtu (26/05).

Dalam konteks ini,lanjutnya, pemberdayaan kaum perempuan di NTB haruslah diletakkan kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi dalam pembuatan keputusan , termasuk menghilangkan stigma ataupun diskriminasi sosial terhadap peran perempuan .

Rohmi mengakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan di NTB  masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal.

“Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam renstra pembangunan di NTB  cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan,” ujarnya

Lebih jauh, Rohmi menguraikan langkah  yang akan dilakukan Zul Rohmi dalam memperkuat dan memberdayaan  peran perempuan NTB.

“Hal ini penting  agar ada Goodwill yang secara sistematis mengintegrasikan peran perempuan sekaligus menghilangkan kendala kendalanya,” ungkapnya.

Menurut Rohmi untuk melihat sampai sejauhmana partisipasi perempuan NTB dalam pembangunan bisa dilihat dari beberapa indikator atau indeks.

Indikator pertama bisa diamati dari keterlibatan dan peran serta  perempuan di NTB  terlibat dalam program pembangunan. Hal ini utk menyelaraskan kebijakan RPJMN 2014-2019 ( Bappenas 2014) perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan.

“Ini tentu untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan,” imbuh Rohmi .

Rohmi mengakui, saat ini masih terdapat  hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan NTB untuk bisa setara  dalam kegiatan pembangunan.

“Hal ini terkait masih kuatnya paham patriarki di NTB,  juga masih kuatnya anggapan di masyarakat yang bersifat bias gender,” tegas Rohmi .

Strategi Afirmasi

Sebagai langkah afirmasi , lanjut Sitti Rohmi bahwa Zul Rohmi akan melakukan serangkaian

upaya-upaya kontruksi dan terencana untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam setiap kebijakan pembangunan di NTB.  “Strategi ini memberikan porsi kepada kaum perempuan di NTB  untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya,” kata Rohmi.

Ke depan, tambah Rohmi, sebagai bentuk ikhtiar melanjutkan peran TGB dalam memberdayakan kaum perempuan, Zul Rohmi akan melibatkan organisasi perempuan, majlis taklim,  LSM perempuan,  akademisi perempuan, dan banyak lagi.

“Mereka akan terlibat dalam program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan  ekonomi, lingkungan,  pariwisata, dan banyak lagi,” kata Rohmi lagi.

Diyakini Rohmi, dengan keterlibatan perempuan di banyak bidang, akan memacu segala aspek pembangunan di NTB.

“Karena perempuan ini dikenal lebih teliti dan ulet,” tukasnya.

Me (*)

TGB berharap predikat WTP ke 7 menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 diraih Provinsi NTB. Dengan demikian, predikat WTP yang diperoleh NTB merupakan yang ketujuh sejak tahun 2011, saat Provinsi NTB dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Kepastian mendapatkan WTP tersebut disampaikan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Agus Joko Pramono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2017, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB, Jum’at (25/05).

Gubernur yang menerima langsung LHP BPK RI tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan dengan sukses.

“Saya menyampaikan syukur dan penghargaan setulus-tulusnya kepada warga masyarakat NTB dan DPRD Provinsi NTB. Ini menunjukkan kita sudah sama-sama berikhtiar tidak hanya WTP tetapi target kinerja dapat diraih secara optimal,” ungkap Gubernur pada Sidang yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., M.H. itu.

TGB, sapaan Gubernur NTB juga berharap, semoga hal ini menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi kita semua, tak lupa TGB juga mengucap selamat melaksanakan ibadah puasa, dan kita dapat terus berkontribusi untuk NTB.

Sebelumnya, pada saat yang sama anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono melaporkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi NTB TA 2017 pada hari Jum’at (25/05),  dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Penyerahan tersebut dihadiri Anggota II BPK RI, Gubernur NTB, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pejabat TNI, Polri.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB TA 2017 merupakan laporan keuangan ketiga yang disusun pemprov NTB dengan menggunakan basis akrual, sebanyak tujuh laporan, yaitu laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 5, 083 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,12 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi senilai Rp 5,25 triliun dari anggaran senilai Rp 5,54 triliun, total Aset senilai Rp 13,17 triliun, serta jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas senilai Rp 13,17 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2017, atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2017 dan sebelumnya, terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp 94.946.438.344,95.

Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi, 98 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 7,11 persen; sebanyak 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 2,10% serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Provinsi NTB.

AYA

Ciri seseorang yang dapat berbuat radikal dan teror salah satunya adalah suka menyendiri atau menjauh dari pergaulan sosial. Namun yang disayangkan, labelisasi teroris nyaris selalu dilekatkan pada agama tertentu, yang ini tentu saja tidak fair

lombokjournal.com —

MATARAM :  Gerakan Indonesia Membaca bekerjasama dengan UNU NTB menyelenggarakan Bedah Buku/Novel karangan Abidah El Khalieqy, kegiatan ini bertempat di aula UNU NTB, Kamis  (24/5)

Baiq MulianahS.PdI, M.Pd (Rektor UNU NTB) menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini, mengingat maraknya aksi terorisme yang terjadi selama ini.

Rektor Universitas  Bq Mulianah, S.PDi, M.Pd  berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya dalam menangkal faham radikalisme yang dapat menghancurkan Negara ini. Isi dari Novel ini selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama selama ini, sesuai dengan prinsip Mabadi khairu Ummah yakni Prinsip, assidqu ( kejujuran, transparansi, akuntabilitas), tasmmuh (toleransi), tawazzun (keseimbangan) dan ‘adalah (keadilan).

Narasumber Kegiatan ini adalah Prof.Dr.TGH. Masnun, MA, (Rais Suriah PWNU/WR III UIN Mataram), Bapak Kombes Pol. Drs. Tajudin, MH (Wakapolda NTB) dan Narasumber utama adalah Abidah Elhalieqy (Penulis Novel Akulah istri Teroris)

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan Masyarakat Umum  ini berlangsung menarik lantaran gaya pembicara utamanya, Abid alhaky  sangat luwes saat menguraikan isi buku.

Di awal pemaparan penulis, Abidah El Khalieqy menceritakan proses produksi Novel ini, ia menceritakan saat pertama kali ditunjuk oleh Kapolri untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep jihad kepada kelompok masyarakat   yang terindikasi  memiliki pemahaman radikal, ia juga menuturkan saat pertama kali melakukan wawancara dengan  para istri terduga teroris di kampung janda yang berjarak sekitarnya 6 km dari kota Poso.

Abidah El Khalieqy mengatakan, kenapa dirinya  yang ditunjuk untuk menulis novel, karena ialah yang dianggap tepat dilihat dari sisi, pemahaman agama, pengalaman dalam dunia sastra dan juga dari perspektif gender. media yang tepat adalah menggunakan novel.

“Novel ini bersifat Fiksi ilmiah karena bersumber dari fakta empiris yang terjadi di Indonesia,” ungkapnya .

Wakapolda,  NTB, Kombes Pol Drs Tajudin MH mengungkapkan secara sederhana bagaimana konsep teror yang sebenarnya. Teror merupakan tindakan yang dilakukan untuk menakut-nakuti orang lain.

“Ciri seseorang yang dapat berbuat radikal dan terror salah satunya adalah suka menyendiri atau menjauh dari pergaulan sosial. Namun yang patut disayangkan adalah, labelisasi teroris nyaris selalu dilekatkan pada agama tertentu, yang ini tentu saja tidak fair,” kata Wakapolda NTB

Lebih jauh Kombes Pol Tajudin  menambahkan kondisi Negara Indonesia saat ini sangatlah berbeda, hal ini terlihat pada terjadinya penurunan wawasan kebangsaan generasi muda. “Di samping itu, terdapat sekelompok masyarakat yang tidak mau menerima perbedaan, memiliki rasa egoisme yang tinggi dan merasa kelompoknyalah yang  paling benar,” ujarnya

Menyinggung terkait Rancangan  UU Terorisme, Wakapolda  menyatakan bahwa RUU terorisme ini perlu untuk segera disahkan karena terorisme harus dikawal dari hulu bukan dari hilir dan tentunya yang akan diberantas adalah para pelaku pelanggar hukum.

“Kinerja kepolisian selama ini sama seperti pemadam kebakaran bertindak setelah kebakaran terjadi, kedua hal ini tidak bisa disamakan, tindakan teror apapun bentuknya harus dicegah  sedini mungkin” jelasnya

Saat pemerintah suatu negara bertindak represif, menciptakan ketidak-adilan pada masyarakat muslim dan banyak tersebar fitnah, maka seharusnya kita bertindak, demi mewujudkan ketertiban bersama.

Sementara Prof. Dr. TGH. Masnun, MA menjelaskan, ia telah lama mengikuti karya yang ditulis oleh Abidah El Khalieqy semenjak masih studi di Yogyakarta, bahkan mereka merupakan satu alumni di UIN SUKA Yogyakarta.

Prof. Masnun melihat dari sudut pandang keilmuannya yakni Hukum Keluarga,  yang mana seorang perempuan bisa menjadi istri teroris adalah sebuah pilihan.

“Bisa jadi karena kurangnya pemahaman dlm ilmu agama, faktor ekonomi dan beberapa faktor lainnya,” sambung Prof Mahsun

Ditambahkan oleh Prof Mahsun, seorang istri teroris belum tentu langsung ikut menjadi teroris, walaupun dalam kaidah agama disebutkan bahwa perempuan adalah pasangan & mitra dari laki-laki.

“Namun kaidah ini tidak boleh dimaknai secara teks saja, namun harus dilihat secara konteks dan dari sudut pandang yang lebih luas,” pungkasnya

Me

Upaya pemda tersebut merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia

JAKARTA  :   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo, memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Penyerahan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur, Bupati dan Walikota ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018  dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya, untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS.

Selain itu juga mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Pemimpin Terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat,  Bapak Gubernur serta Bapak/Ibu Bupati dan Walikota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam

memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Kami harapkan apa yang Bapak/Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo juga mengingatkan,i terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota.

Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Dan memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi  pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Untuk memastikan Bupati dan Walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut, Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS.

Kepala daerah juga diminta untuk mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.  Dengan semuanya menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan seluruh penduduk terdata berdasarkan by name by addres.

Fachmi Idris mengatakan, ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda, karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS.

Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya untuk mengkaver program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS.

Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan.

“Ini harus dipahami, bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN – KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” ujar Fachmi.

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS.

Dari total 514 jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 494 Kabupaten/Kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018  493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak  25.135.748 jiwa.

Tercatat 4 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat), 28 Kota dan 92 Kabupaten sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018.

Rr

(Sumber : BPJS Kesehatan)

Upaya pemda tersebut merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia

JAKARTA  :   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo, memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Penyerahan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri ini kepada Gubernur, Bupati dan Walikota ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018  dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya, untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS.

Selain itu juga mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Pemimpin Terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat,  Bapak Gubernur serta Bapak/Ibu Bupati dan Walikota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam

memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Kami harapkan apa yang Bapak/Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo juga mengingatkan,i terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota.

Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Dan memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi  pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Untuk memastikan Bupati dan Walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut, Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS.

Kepala daerah juga diminta untuk mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.  Dengan semuanya menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan seluruh penduduk terdata berdasarkan by name by addres.

Fachmi Idris mengatakan, ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda, karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS.

Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya untuk mengkaver program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS.

Sebab, salah satu keuntungan JKN-KIS yang tidak dimiliki Jamkesda adalah asas portabilitas. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan.

“Ini harus dipahami, bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya sendiri. Kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN – KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” ujar Fachmi.

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS.

Dari total 514 jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 494 Kabupaten/Kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018  493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak  25.135.748 jiwa.

Tercatat 4 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat), 28 Kota dan 92 Kabupaten sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018.

Rr

(Sumber : BPJS Kesehatan)

Pemda sudah mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa

JAKARTA :  Keberlangsungan Program JKN-KIS dan target dari Nawacita tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya peran besar dari pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di tengah-tengah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahmi dengan peserta penerima manfaat yang merasakan betul mendapat pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke Istana Negara, Rabu (23/05).

Melalui Inpres 08 tahun 2017, Presiden mendorong komitmen pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pendaftaran masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, memastikan Badan Usaha di daerah telah patuh mendaftarkan karyawan dan membayar iuran rutin, serta penegakan kepatuhan berupa sanksi administratif.

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS. Per 1 Mei 2018, 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak  25.135.748 jiwa.

Tercatat 4 Provinsi, 28 Kota dan 92 Kabupaten sudah lebih dulu mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Tahun 2018.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa. Kami harapkan, keberhasilan 4 Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta dan mewujudkan cita-cita bangsa. Di samping itu upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong, yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia,” ujar Fachmi.

Sampai dengan 18 Mei 2018, jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 197.644.315 jiwa.

Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 22.085 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), 2.379 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit dan Klinik Utama), serta 2.685 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rr

(Sumber : BPJ Kesehatan)