IHGMA Lombok menyalurkan dana CSR ke beberapa kegiatan, di antaranya santunan ke Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika NTB di jalan Majapahit Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Ramadhan menjadi momen berbagi kebaikan pada mereka yang membutuhkan.

Hal ini juga yang dilakukan Indonesian Hotel General Manager Asociation (IHGMA) chapter Lombok. Asosiasi para General Manager hotel dan resort di NTB ini menyalurkan dana CSR pada panti jompo, panti asuhan dan kegiatan takjil on the road.

Ketua Komisi Corporate Social Responsibility (CSR) IHGMA Lombok Yoshie Sukendar Anwar  menuturkan, Ramadhan kali ini pihaknya menyalurkan dana CSR ke beberapa kegiatan.

Di antaranya santunan ke Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika NTB di jalan Majapahit Kota Mataram. Santunan yang diberikan berupa pampers, minyak tawon, minyak kayu putih, susu, sabun cair, shampo, rinso, molto, hand glove, masker dan snack.

“Ini bentuk kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita,” ujarnya

Ia menuturkan, berdasarkan keterangan koordinator  perawat di balai sosial bernama Yani, ada 12 wisma yang menampung para lansia (lanjut usia).  Satu wisma khusus lansia yang sudah total tidak bisa mandiri dan pikun. Wisma tersebut bernama Wisma Perawatan Khusus. Sedangkan dua wisma diperuntukkan untuk lansia setengah mandiri dan pikun.

“Sembilan wisma lainnya untuk lansia yang masih mandiri dan sehat,” sambungnya.

Ia melanjutkan, di balai tersebut terdapat 7 orang perawat dan beberapa staf umum. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka sudah ditanggung pemerintah per tahunnya.

Diantaranya berupa pampers sebesar Rp 5 juta per tahun dan obat-obatan sebesar Rp 24 juta per tahun. Sementara untuk makan dan minum sebesar Rp 27 ribu hingga Rp 32 ribu per hari.

“Rp 27 ribu hingga Rp 32 ribu per hari untuk tiga kali makan,” ungkapnya.

Pemberian santunan pada panti lansia tersebut merupakan bentuk syukur di Ramadan. Selain itu meningkatkan rasa kepedulian seluruh anggota IHGMA Lombok kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan dan kasih sayang.

“Juga mempererat solidaritas seluruh anggota IHGMA Lombok,” pungkasnya.

Selain pemberian santunan kepada panti lansia Mandalika NTB, IHGMA Lombok juga menyalurkan CSR ke panti asuhan. Ia menambahkan, kegiatan penyaluran CSR tersebut  juga ditujukan untuk menggugah beberapa organisasi pariwisata atau organisasi profesi lainnya. Organisasi pariwisata dan profesi lainnya diharapkan bisa turut serta turun ke jalan dengan kegiatan yang serupa.

“Kami juga akan segera berkunjung ke panti asuhan,” tandasnya.

AYA

 Perda rokok terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama Kawasan Terbatas Merokok (KTM), dan ada juga Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang zonasinya mencakup rumah sakit, Puskesmas, dan sekolah

 LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Para pecinta rokok nampaknya harus lebih berhati-hati. Pemerintah daerah Lombok Utara, mengklaim siap menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM), pada tahun 2018 ini.

“Perda ini untuk menekan masyarakat pecinta rokok agar tidak merokok di sembarang tempat ketika berada di tempat umum,” papar Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Khailir Anwar, Senin (04/06).

Bagi mereka yang kedapatan merokok di tempat umum, lanjut Khairil, sesuai Perda itu, maka akan diberikan sanksi.

“Sanksinya berupa denda uang, besarannya ada tertuang di sana (Perda,red),” sambungnya.

Lebih jauh Khairul, menjelaskan, Perda rokok terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama Kawasan Terbatas Merokok (KTM), dan ada juga Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang zonasinya mencakup rumah sakit, Puskesmas, dan sekolah.

“Untuk KTR ini tidak bisa ditolerir. Bagi siapapun yang melanggar maka akan langsung disanksi. Sementara KTM, sudah disiapkan smoking area atau ruang pojok merokok. Nanti akan dibangun juga disetiap kantor,” tukasnya.

Sementara, salah seorang warga di Tanjung, Yandi, mengaku tidak ada masalah dengan Perda tersebut.

“Kalau memang sudah disiapkan tempat atau ruang khusus, kan tinggal masuk,” cetusnya.

DNU

Untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan, memang harus dilakukan dengan serius

lombokjournal.com —

MATARAM :  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) akan membangun lokasi percontohan Kebun Sayur Pekarangan di tiap lingkungan atau dusun di wilayah Provinsi NTB.

Tujuannya agar pola pikir masyarakat NTB bisa berubah, dari konsumtif  ke produktif.

Pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebun sayuran, secara berkesinambungan juga akan membantu menekan angka inflasi di daerah, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Untuk mensosialisasikan pemanfaatan  pekarangan ini harus ada rumah percontohan di masing-masing Lingkungan, bahkan di masing-masing RT, agar bisa ditularkan ke rumah-rumah lain di sekitarnya dan ini bisa membudaya. Selain itu penting juga sosialisasi yang intens dengan menggandeng majelis taklim dan organisasi wanita,” kata Cawagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Selasa (05/06) di Mataram

Rohmi mengatakan, untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan memang harus dilakukan dengan serius. Sebab, saat ini yang menjadi masalah bukan ketersediaan lahan pekarangan, tapi lebih kepada mindset atau pola pikir masyarakat yang cenderung berpikir praktis namun konsumtif.

“Ini hal sederhana, tapi untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan ini memang harus diseriusi. Karena pernasalahannya bukan tidak ada pekarangan, tapi mindset dan kebiasaan masyarakat. Padahal kalau halaman termanfaatkan, maka kebutuhan akan sayur-sayuran sehari-hari  bisa terpenuhi dan lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida,” katanya.

Provinsi NTB merupakan daerah dengan potensi pertanian yang luar biasa. Namun, komoditas pertanian juga yang kerap kali menjadi faktor pemicu terjadinya inflasi di daerah ini.

Hal tersebut bisa terlihat dalam sejumlah rilis resmi BPS tentang indeks harga konsumen (IHK) yang mengukur laju inflasi daerah.

Komoditi cabai dan tomat sayur, hampir selalu masuk dalam 20 komoditi penyumbang inflasi di NTB.

Menurut Rohmi, komoditas yang sebenarnya sederhana itu menjadi pemicu inflasi lantaran kerab terjadi ketidakseimbangan suplay and demand di waktu-waktu tertentu.

Jika konsep kebun sayuran pekarangan ini bisa digalakkan, Rohmi merasa yakin sumbangan inflasi dari komoditi sayuran bisa ditekan.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebun sayuran juga bisa menjadi kegiatan sambilan yang menyenangkan, dan cukup bermanfaat bagi masyarakat, terutama kaum ibu rumah tangga.

Rohmi mengatakan, selain untuk mengisi waktu dan membantu menekan biaya pengeluaran rumah tangga di masing-masing keluarga, jika gerakan ini dilakukan secara kolektif maka bisa juga turut membantu menekan angka inflasi di daerah ini.

“Selama ini, pemerintah melalui PKK dan organisasi-organisasi wanita sudah menggalakkan pemanfaatan pekarangan seperti program Tancabgas (Tanam Cabai dan Pelihara Unggas), dan banyak program lainnya. Zul-Rohmi akan mendorong lebih serius lagi dengan membentuk percontohan-percontohan di tiap Lingkungan,” katanya.

Me (*)

Semua Dinas terkait yang berada di kabupaten kota akan menyiapkan posko pengaduan TRH. Posko pengaduan ini sudah mulai dibuka sejak 28 Mei, kemarin

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas  Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menyiapkan posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Ada beberapa Posko yang disiapkan disnaker akan untuk memafasilitasi laporan karyawan yang THR-nya belum dibayarkan perusahaan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi NTB H Wildan mengatakan, jika saat ini pihaknya telah menerima surat ederan, dari Kemenetrian Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi nomer 2 tahun 2018 tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Untuk di teruskan ke dinas-dinas yang berada di daerah agar menyediakan posko-posko THR.

“Setiap kabupaten kota di NTB masing-masing menyiapakan posko pengaduan THR, ini sudah diberdasarkan peraturan mentri ketenagakerjaan nomer 6 tahun 2016,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi NTB, H Wildan.

Ia mengungkapkan, semua dinas terkait yang berada di kabupaten kota akan menyiapkan posko pengaduan TRH. Posko pengaduan ini sudah mulai dibuka sejak 28 Mei, kemarin.

“Sudah mulai buka poskonya, jadi tenaga kerja yang bekerja di wilayah mataram bisa langsung datang ke provinsi, untuk melapor,” tuturnya.

Dengan adanya posko pengaduan THR ini, Wildan berharap bagi para pekerja atau buruh untuk melaporkan jika merasa dipersulit atau ada keluhan terkait haknya terutama tunjangan hari raya yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

“THR itu paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya, jika lebih dari itu maka perusahaan akan medapatkan sanksinya sesuai aturan,” ujar Wildan.

Ditambahkan H wildan, pihak terus mensosialisasikan kepada perusahan-perusahaan untuk memberikan hak-haknya para pekerja. Diharapkan agar perusahan-perusahaan tersebut memberikan lebih cepat kepada para pekerja. Baik itu kepada pekerja lepas atau pun pekerja tetap.

“Semua yang bekerja itu harus mendapatkan, karena itu sudah ada ketentuanya berdasrakan dari kementrian,” katanya.

AYA

Memulihkan keasrian kawasan  Lombok Selatan perlu segera dilakukan baik  itu jangka pendek , menengah dan panjang agar derita warga setempat tidak berkepanjangan

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR :   Pemulihan kondisi lingkungan di kawasan Lombok Selatan (Kecamatan  Jerowaru – Keruak dan  Sakra Timur ) akan menjadi atensi dan prioritas utama Fiddin agar masyarakat setempat bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dan nyaman.

Hal ini terkait dengan bencana kekeringan dan krisis air bersih yang kerap melanda wilayah tersebut  pada setiap musim kemarau .

Hal tersebut diutarakan Cabup Lombok Timur No 4, Syamsul Luthfi terkait problem klasik lingkungan  di kawasan Lombok Selatan  yang kerap dilanda krisis air bersih , Selasa (05/06)

Menurut Luthfi , situasi yang dihadapi oleh warga Lombok Selatan saat ini tidak terlepas degadrasi dan  menurunnya daya dukung lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu anomali cuaca akibat pemanasan global yg kerap melanda NTB kian  memperparah kerusakan lingkungan di wilayah itu.

“Bencana banjir rob, kekeringan maupun krisis air bersih mengindikasi ketidakseimbangan ekosistem secara menyeluruh,” ujar Luthfi.

Lebih jauh Syamsul Luthfi mengatakan, hilangnya sumber mata air dibeberapa titik kawasan penyangga reservatoir melemahkan  keseimbangan lingkungan.

“Jika kondisi lingkungannya tidak segera ditata dan direhabilitasi, maka bencana alam kerap terjadi lagi,” tambah kakak kandung Gubernur NTB ini.

Syamsul Luthfi menegaskan, untuk memulihkan keasrian kawasan  Lombok Selatan perlu segera dilakukan baik  itu jangka pendek , menengah dan panjang agar derita warga setempat tidak berkepanjangan.

“Untuk itu Fiddin akan membuat action plan pemulihan kawasan secara terencana dan terukur yang melibatkan semua stakeholder,” sambungnya.

Luthfi juga tidak menampik adanya  peran pemerintah daerah maupun pihak lain yang telah berbuat menanggulangi beban hidup warga selatan yg dilanda krisis air bersih dan bencana kekeringan dengan berbagai program .

Namun demikian Luthfi melihat hal tersebut hanya bersifat karikatif karena tidak menyelesaikan problem lingkungan dari hulu sampai hilir.

“Menyelesaikan degradasi dan memulihkan kerusakan lingkungan harus menyeluruh, tidak bisa secara parsial,” tambah Luthfi .

Untuk itu Luthfi menambahkan jika Fiddin memenangkan Pilkada Lotim ini agenda utamanya adalah  memastikan ketersediaan jaringan air bersih untuk semua masyarakat, terutama warga Kecamatan Keruak,  Jerowaru dan Sakra Timur agar bisa diakses dan dinikmati secara berkala.

“Penyediaan jaringan air bersih merupakan bagian dari program infrastruktur dan kesehatan untuk semua warga Lombok Selatan  terkait pemenuhan air bersih,” terang Luthfi.

Selain itu, mantan anggota DPR RI berjanji akan bangun infrastruktur  pengadaan air bersih, termasuk  perbaikan saluran irigasi,  bendungan dan waduk  agar masyarakat di selatan dapat menikmati air bersih.

“Sekaligus tidak lagi mengandalkan tadah hujan untuk bertani,” katanya .

Menurut Luthfi, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu program pihaknya lantaran sangat vital dalam upaya menjaga kesehatan dan kami (Fiddin) berjanji akan memperjuangkannya, bukan hanya air bersih, tapi juga air untuk pertanian.

Soal teknisnya kami sudah rancang, berikut dengan irigasi yang terintegrasi dengan infrastruktur pusat maupun pihak pemprov, seperti dengan BWS.

Kepastian hak Agraria dan Pariwisata

Sementara itu untuk  pengembangan pariwisata dikawasan selatan , Sambelia dan Sembalun, lanjut Luthfi , Fiddin akan menuntasksn problem agraria ditiga kawasan tersebut agar ada kepastian hak agraria secara adil.

“Dengan adanya kepastian hukum atas hak agraria akan berdampak baik untuk investor yang akan berinvestasi dilombok timur,” tambahnya .

Luthfi menyadari, menyelesaikan problem agraria ditiga wilayah ini tidaklah mudah karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berbagai kepentingan yang saling bertautan.

“Untuk itu Fiddin akan mengedepankan musyawarah untuk mendengarkan semua aspirasi terkait problem agraria tersebut,” bebernya .

Pendekatan represif dalam menyelesaikan sengketa agraria , menurut Luthfi kerap kontra produktif untuk kepentingan program pembangunan.

“Intinya Fiddin tidak ingin menyakiti hati rakyat dalam menuntaskan problem agraria dikawasan wisata Lotim,” tegasnya .

Me

Oleh: Darsono Yusin Sali*

lombokjournal.com

KPU akan membuka pendaftaran calon presiden-wakil presiden Pemilu 2019 pada Agustus tahun ini. Sejauh ini, Jokowi sebagai petahana sudah mengantongi dukungan lima partai yaitu Golkar, NasDem, PPP, Hanua dan PDIP.

Dengan dukungan lima partai tersebut, Jokowi sudah punya modal maju di Pilpres 2019. Hal ini sesuai dengan persyaratan maju pilpres di UU Pemilu, yakni syarat presidential threshold (PT) untuk bisa mengusung capres adalah memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2014, Golkar meraih 14,75 persen suara, NasDem 6,72 persen suara, PPP 6,53 persen suara, dan Hanura 5,26 persen suara. Sementara itu, PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu 2014, memiliki 18,95 persen. Dengan begitu, total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21 persen.

Selain Jokowi, capres lain yang digadang-gadang maju adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Keputusan Rakornas di Bukit Hambalang Bogor pada 11 April lalu, Partai Gerindra kembali memberikan mandat kepada Prabowo. Selain itu, PKS sebagai sekutu abadi Gerindra siap bergandengan tangan lagi dengan Gerindra di Pilpres 2019. Begitu juga dengan PAN, meski jalan menuju koalisi tersebut masih panjang.

Berkaca pada Pilpres 2014 lalu, Gerindra meraih 11,81 persen suara, kemudian PKS 6,79 persen suara, dan PAN 7,59 persen suara. Jika koalisi ini benar terbentuk maka jumlah dukungan yang sudah dikantongi Prabowo adalah 26,19 persen. Jumlah dukungan ini sudah cukup sebagai tiket maju sebagai Capres.

Bagi Gerindra, memberikan mandat kembali kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres bukan tanpa sebab. Posisi Prabowo sebagai ketua umum partai besar cukup jadi alasan. Di samping memang faktor ketokohan Prabowo sendiri di atas tokoh-tokoh lain yang saat ini muncul.

Sosok Prabowo dinilai tidak saja tegas, tapi juga dalam banyak hal Prabowo digambarkan sebagai figur yang mampu memainkan perannya sebagai pemimpin oposisi, dalam arti mampu sebagai penyeimbang pemerintah dalam terminologi adversary, bukan enemy. Hal itu cukup sebagai penanda bahwa Prabowo merupakan sosok demokrat sejati. Untuk itu layak dipilih rakyat.

Mewakili Aspirasi Umat

Lili Romli dalam “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia” menyebutkan secara teologis, Islam meyakini agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. Secara sosiologis, Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 menyatakan sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

Wajar jika kemudian warna politik di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan dominasi kekuatan agama tertentu. Posisi agama dalam konstelasi politik di Indonesia sangat hegemonik. Dengan kata lain, politik mendapatkan kontrol yang kuat oleh agama. Posisi dominan agama dalam politik tergambar dari Pilkada Jakarta, yang merupakan barometer peta politik Indonesia.

Di lain pihak, Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu menjadi gerbang pembuka pertarungan politik sesungguhnya tahun 2019 mendatang. Hal itu terlihat dari adanya pembelahan yang cukup tajam yang terjadi di tengah masyarakat, antara partai politik pendukung penista agama dan partai politik di luar kategori itu. Ini terlihat dari adanya polarisasi Parpol pada Pilkada serentak 2017 lalu di sejumlah daerah. Bahkan terminologi baru Parpol pendukung penista agama dan Parpol pendukung Aksi Bela Islam 212 menguat di berbagai tempat.

Ini menandakan, agama sangat hegemonik dalam banyak hal, karena memiliki peran kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu, bagaimanapun juga, faktor agama diyakini akan sangat menentukan warna politik Indonesia di masa depan. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang cenderung tidak adaptif terhadap kebutuhan umat Islam, kian mempererat bingkai psikologis umat Islam yang sejak awal merasa banyak tidak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah.

Suasana psikologis umat Islam demikian, tentu sangat menguntungkan lawan politik Jokowi, siapapun itu. Tentu utamanya ialah Prabowo yang sejak awal memiliki kedekatan emosional cukup kuat dengan umat Islam di luar kelompok umat Islam pendukung Jokowi. Ditambah Prabowo menjadi figur sentral di luar kelompok pemerintah sejauh ini.

Maka tidak keliru jika kemudian Pilpres 2019 mendatang didasarkan pada kesadaran politik masa depan umat Islam. Yang berarti bahwa pemenang Pilpres 2019 akan sangat ditentukan oleh Capres-Cawapres yang mampu mengambil hati umat Islam. Pada titik ini, Prabowo tentu punya investasi politik yang sangat besar, bila dibandingkan Jokowi, meski di luar itu muncul sejumlah nama lain seperti Gatot Nurmantyo.

Walau akhirnya Pilpres 2019 juga sangat ditentukan pada sosok pendamping Cawapres itu sendiri. Capres yang akan maju bertarung harus berpikir menang. Cawapres yang diambil pun demikian, merupakan sosok yang mampu mendulang suara banyak dalam rangka memenangkan pertarungan.

Prabowo harus lebih hati-hati dalam menentukan pendamping. Pun demikian dengan Jokowi. Prabowo tidak boleh kepedean, mengingat jika Pilpres berakhir head to head antara Prabowo-Jokowi, sudah pasti suara mayoritas umat Islam akan berlabuh ke Prabowo.

Faktor keterwakilan Cawapres di luar kelompok Islam pendukung Prabowo harus jadi bahan pertimbangan dalam menentukan Cawapres. Demikian juga dengan Jokowi. Sebagai petahana, kesan negatif Jokowi pada umat Islam harus dirubah.

Untuk itu, Jokowi harus memilih Cawapres yang paling tidak mampu memulihkan citra buruk terhadap umat Islam. Pilihannya, tentu sangat banyak tersedia seperti Mahfud MD, TGB Zainul Majdi, Zulkifli Hasan dan tokoh umat Islam lainnya.

*Direktur Samalas Institute

Adalah Dr Zul. Dr Zul diminta khusus melobi Ibu Moeryati Soebidyo Anggota DPD yang memiliki banyak pengikut dan pendukung di DPD

MATARAM :  Dr Zulkieflimansyah yang akrab disapa Dr Zul, memang dikenal sebagai sosok yang sering menentukan walaupun sering berada di balik layar.  Ternyata kiprah di balik layarnya bukan hanya di NTB tapi juga di berbagai peristiwa politik nasional.

Hal ini diungkap Dr. HM. Hidayat Nur Wahid MA yang mengomentari kiprah Dr Zul di kancah politik Nasional, ketika menjadi pembicara pada acara Dialog Kebangsaan dengan 1000 Tokoh, di DPW PKS NTB, Sabtu (02/06) kemarin.

Dr Hidayat—demikian tokoh PKS ini dipanggil bercerita bahwa sosok Dr Zul lah yang berhasil dengan lobbynya memuluskan dirinya menjadi Ketua MPR 2004-2009. Perebutan Ketua MPR 2004-2009 merupakan perebutan yang sangat dramatis karena kubu Koalisi Kerakyatan yang mendudukkan Dr Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR hanya unggul 2 suara dari Koalisi Kebangsaan yang dimotori PDIP dan Golkar.

“Dr Zul adalah sosok yang telah menjadikan sesuatu yang awalnya tidak mungkin itu menjadi mungkin dan berhasil,” tandas Dr Hidayat Nurwahid saat menghadiri acara di DPW PKS NTB, kemarin.

Dr Hidayat melanjutkan ceritanya, di atas kertas Koalisi Kebangsaan akan unggul mudah karena jumlah anggota DPR yang lebih besar. Tapi MPR bukan hanya DPR dan DPD.

“Nah, yang ditugaskan untuk melobby DPD oleh Koalisi Kerakyatan adalah Dr Zul. Dr Zul diminta khusus melobby Ibu Moeryati Soebidyo Anggota DPD yang memiliki banyak pengikut dan pendukung di DPD. Jadi posisi Bu Moeryati ini sangat menentukan pendulum kemenangan. Dalam 1 x 24 jam dengan lobby yang piawai akhirnya Ibu Moeryati Soedibyo berhasil bergabung dengan kubu kami dan akhirnya saya yang jadi Ketua MPR 2004-2009,” kenangnya.

Karena itu, Dr. Hidayat Nurwahid meyakini bahwa Dr Zul menjadi Gubernur NTB. Ia memuji pengalaman politik Dr. Zul di tingkat nasional dan internasional sudah lebih dari cukup.

Jaringan dan koleganya banyak. Dr Hidayat optimis jika NTB di bawah kepemimpinan Dr Zul akan terus maju dan sejahtera.

Me

Sebanyak 30 orang General Manager (GM) hotel terlibat dalam kegiatan bagi-bagi

MATARAM.lombokjournal.com —  Momentum bulan suci Ramadan penuh berkah menjadi saat yang tepat untuk bersilaturahmi serta menggelar bhakti sosial.

Tidak ketinggalan para pelaku industri pariwisata Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), membagikan sebanyak 1.500 takjil gratis kepada pengendara motor maupun mobil yang melintasi ruas Jalan Catur Warga, Kota Mataram tepatnya di Barat hotel Aston Inn Mataram.

“Takjiil on The Road ini merupakan dampak peduli kami IHGMA kepada sesama untuk turut berbagi, terutama dalam rangka dibulan Ramadan, yaitu dengan cara berbagi takjil di jalan karena mereka kami rasa berhak sebab mereka adalah musafir,”, kata Yoshie Sukendar Anwar, Ketua Komisi Corporate Social Responsibility (CSR) IHGMA di Mataram, Senin (04/06).

Menurut Yoshie, mereka yang sedang berpergian di bulan Ramadan, dengan  maksud bekerja cari nafkah, atau benar-benar sedang melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan takjil ini untuk berbuka puasa.

“Tujuannya untuk memudahkan para pengendara agar bisa berbuka puasa saat masih di jalan,” ucapnya.

Yoshie menuturkan, meskipun image atau  latar belakang profesi sebagai GM hotel yang sibuk hanya di hotel, tapi ternyata para GM hotel tersebut mampu memperlihatkan sisi kepeduliannya kepada sesama dengan turun ke jalan dalam kegiatan ini.

“Buktinya ada kurang lebih  30 orang General Manager (GM) hotel terlibat terlihat dalam kegiatan ini, dan  kami juga mencoba menggugah beberapa organisasi insan pariwisata lainnya atau organisasi profesi lainnya untuk bisa turut serta  turun kejalan dengan  kegiatan yg serupa,” paparnya.

Dengan kegiatan ini, sambung Yoshie,  diharapkan semua pelaku industri  pariwisata di Lombok, tidak hanya peduli dengan parwisata, tapi juga turut peduli dengan sesama.

“Dengan begitu kami selalu terasa dekat dengan masyarakat yang mungkin mereka tidak menyangka kalau kami juga siap menyapa mereka, bertemu mereka di jalan, juga untuk berbagi,”  tuturnya.

AYA

Selama libur lebaran 2018, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan  pusat  care center 1500-400 yang beroperasi 24 jam termasuk hari libur

MMATARAM.lombokjournal.com — Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran, dihimbau untuk selalu membawa Kartu BPJS-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram,  Muhammad Ali menjelaskan, penting diketahui pelayanan kesehatan hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS  dengab status kepesertaan aktif.  Karena itu, para peserta harus memastikan telah membayar iuran dan disiplin  membayar iuran.

Muhammad Aii mengatan itu, terkait program BPJS Kesehatan mengenai  persiapan  mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan di Mataram, Senin (04/06).

Dalam keterangan pada media itu dihadiri oleh Kabid Yankes Dikes Kesehatan NTB, Rohmi Khoiriyati, Wadir Diklat RSUP NTB, Dr Agus Pracoyo.

“Agar status kepesertaannya selalu aktif, untuk mengecek iuran peserta dapat dilakukan melalui  aplikasi Mobile  JKN. Dalam Mobile JKN,  peserta  dapat melihat daftar fasilitas kesehatan yang tetdekat yang bisa dikunjungi  membutuhkan pelayanan kesehatan,” jelasnya

Untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh  pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis  di Google Play Store untuk perangkat Android.

Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor kesehatan BPJS Kesehatan dan fasilitas  Kesehatan mitra BPJS,tanya jawab BPJS kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-tempat yang penting, dan media sosial  BPJS Kesehatan.

Selama libur lebaran 2018, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan  pusat  care center 1500-400 yang beroperasi 24 jam termasuk hari libur.

Peserta  dapat  memperoleh informasi  mulai dari melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan, memperoleh pelayajan admimistrasi peserta JKN KIS  (mutasi dan aktivitas), pendaftaran peserta JKN-KIS,  pendaftaran bayi baru lahir kategori PPU anak pertama sampai dengan anak ketiga dan bayi peserta PBI APBN serta mengetahui perhitungan denda pelayanan.

Kantor Cabang BPJS  Kesehatan tertentu juga akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 dari 08.00.12.00 wita.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga membuka posko Mudik di 8 (delapan) titik padat pemudik yaitu  Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area I KM 57 Cikampek, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta. Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Gilimanuk Bali, dan Merak Banten

Posko Mudik BPJS Kesehatan yang digelar pada 9-14 Juni 2018  tersebut menyediakan pelayanan kesehatan, obat obatan, fasilitas relaksasi, hingga pemberian  program informasi program jaminan kesehatan kepada para pemudik.

AYA

Peserta yang berada di luar kota dan tidak menetap dalam jangka waktu lama, dapat mengakses pelayanan kesehatan  di Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP), meskipun peserta  tidak terdaftar  di FKTP di wilayah tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —  Peserta JKN  KIS tetap berhak untuk atas jaminan pelayanan kesehatan selama  hari libur Idul Fitri.  Dengan prosedur yang sudah disepakati dengan fasilitas kesehatan yang bekena sama dengan BPJS Kesehatan, tentu bagi peserta JKN KIS yang menjalani mudik.

Karena itu, peserta Jaminan Kesehain Nasional – Kartu Indonesia  Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir saat libur lebaran tahun 2018, tepatnya, sejak  H-8 sampai H+8  atau 7.23 Juni 2018,

Bila peserta membutuhkan  pelayanan kesehatan pada Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, akan dilayani walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali menjelaskan primsip portabilitas pada Program JKN-KIS, yang dapat dirasakan saat-saat mudik lebaran, sesuai dengan peraturan perundangan dan yang selama ini sudah berjalan.

Peserta yang berada di luar kota dan tidak menetap dalam jangka waktu lama, dapat mengakses pelayanan kesehatan  di Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP), meskipun peserta  tidak terdafrar  di FKTP tersebut.

“Hal tersebut juga telah menjadi bagian dari perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Faskes, dan faskes tidak diperkenankan menarik biaya tambahan,” kata Muhammad Ali  dalam konferensi pers bertema Mudik Nyaman Bersama BRUS Kesehatan, Senin (04/06) di Mataram.

Dalam keterangan pada media itu dihadiri oleh Kabid Yankes Dikes Kesehatan NTB, Rohmi Khoiriyati, Wadir Diklat RSUP NTB, Dr Agus Pracoyo.

Muhammad Ali menambahkan, kewajiban melayani peserta luar wilayah  saat libur lebaran juga berlaku bagi FKTP non puskesmas (Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan), yang membuka praktek  pelayanan kesehatan.

Bila tidak terdapat  FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran  di wilayah tersebut,  atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP,  maka peperta dapat dilayani di IGD rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis besar.

Dijelaskan Muhammad Ali, pada keadaan kegawatdaruratan seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peaerta JKN-KIS, selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Maka akan dijamin dan dilayani serta fasilitas  kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya dari peserta, ” himbau Muhammad Ali.

AYA