Korban gempa di Lombok Utara yang kini berdesak-desakan di tenda pengungsian, sebagian besar tempat tinggalnya ambruk atau sudah tak layak untuk ditempati

Lombokjournal.com –  Menteri Sosial, Indrus Maharham, saat mengunjungi tenda-tenda pengungsi Pasca gempa di Lombok Utara pada 5 Agustus, Selasa (06/08), mengungkapkan pada media pesan Presiden Jokowi terkait bencana gempa bumi di Lombok.

“Ini arahan Bapak Presiden, kata Bapak Presiden pastikan semua anak bangsa yang kena dampak dari bencana semua diurusi, tidak ada yang tidak diurusi,” kata idrus saat itu.

Apa yang disampaikan Menteri Sosial di tengah-tengah para pengungsi itu itu menggembirakan. Tapi benarkah pemerintah telah mengurus semua korban bencana gempa bumi magnitudo 7,0 di Lombok?

Jawabnya, tentu saja belum. Memang pemerintah telah bekerja keras. Tak mudah mengurus para korban gempa yang berada di lokasi terpisah, dan tersebar di berbagai lokasi terpencil. Seandainya masalah logistik tertangani, masalah lain segera muncul yang minta segera diurus.

“Penanganan tanggap darurat saat ini diambil alih Pemerintah Provinsi,” kata Plt Kabag Humas Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jum’at (10/08).

Memang logistik merupakan masalah utama yang paling depan harus diurus. Namun segera muncul masalah ikutan pasca gempa yang juga mendesak diatasi, misalnya masalah kesehatan pengungsi.

Belum terdata semuanya ribuan rumah-rumah warga yang ambruk.  Korban gempa di Lombok Utara yang kini berdesak-desakan di tenda pengungsian, sebagian besar tempat tinggalnya ambruk atau sudah tak layak untuk ditempati. Juga korban yang masih tertimbun reruntuhan rumahnya atau bangunan lainnya yang masih belum dievakuasi.

Dan jangan dilupakan, hingga kini belum semua desa dialiri  listrik, dan air bersih belum tersedia.

Infrastruktur pemerintah daerah khususnya di Lombok Utara  yang rusak, termasuk jalan utama atau  rusaknya jembatan yang mengubungkan antar daerah di Lombok Utara.

‘’Pelayanan di Lombok Utara bisa dikatakan lumpuh. Sebagian besar kantor pemerintah rusak. Pak Bupati memang menginginkan karyawan pemda segera aktif masuk kantor, bila perlu bekerja di kantor darurat,” kata  Dedy Mujadid, Jum’at

Menurut Dedy, gempa Lombok berkekuatan 7,0 SR benar-benar memporak porandakan Lombok Utara. Disamping akibat yang ditimbulkannya merusak pemukiman penduduk,dan infrstruktur pemerintahan di Lombok Utara,  berdasarkan data yang dihimpun dari camat-camat se Lombok Utara,  per 8 Agustus telah menelan korban 347 jiwa.

“Diperkirakan jumlah korban jiwa terus meningkat. Karena banyak korban tanah longsor dan bangunan ambruk lainnya, belum dievakuasi,” jelas Dedy yang kini harus bersiaga tiap hari di kantornya.

Jumlah korban jwa berdasarkan laporan Camat dan Kepala Desa se KLU yang dilaporkan ke Bupati Najmul Akyar itu, jauh lebih besar dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena korban di lokasi terpencil lepas dari catatan BPBD.

Para Pengungsi Makin Gelisah

Perasaan cemas dan gelisah, serta ketidak pastian kini melanda warga yang mengungsi di KLU khususnya, dan warga Lombok umumnya. Sebenarnya, setelah gempa hari Minggu (05/08) berkekuatan 7,0 SR, masyarakat Lombok sempat lega.

Sebab penjelasan BMKG, gempa hari Minggu (29 Juli) 6,4 SR tersebut merupakan main shock (goncangan utama), artinya gempa susulan berikutnya skalanya lebih kecil. Namun apa yang terjadi? Ternyata gempa berikutnya, Selasa (06/08), lebih besar yaitu 7,0 SR yang dampaknya lebih parah.

Demikian juga gempa berikutnya, Kamis (08/08), meski kekuatannya lebih kecil yaitu 6,2 SR namun guncangannya lebih besar.  Di Kota Mataram, gempa susulan tersebut sedikitnya 3 orang meninggal dunia terkena runtuhan bangunan, yakni Erna Wati, Karyawan Citra Mulia, di Cakranegara dekatbpasar buah, meninggal akibat Tertimpa Runtuhan Bangunan.

Korban lainnya, Aisah, Lingk. Pengempel Indah, Kel. Bertais, sandubaya, juga akibat tertimpa runtuhan tembok rumah. Dan Inak Fajariah, di GN Sari yang meninggal dunia tertimpa runtuhan rumahnya.

Ternyata, pihak BMKG mengaku salah memberi informasi terkait penjelasan tentang gempa yang dikategorikan main shock.

Kalau BMKG salah menjelaskan  informasi, terus siapa yang harus dipercaya?

Re

Guncangan gempa merata dirasakan dan tidak mengenal rumah pejabat. Bahkan bangunan rumah Bupati Lombok Utara pun tinggal menunggu roboh saja

lombokjournal.com –

LOMBOK UTARA ;  Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, ikut tinggal di tenda seperti halnya warga lainnya di posko pengungsian Dusun Menggala, Desa Persiapan Menggala, Kecamatan Pemenang.

Ini akibat mempa berkekuatan 7,0 SR hari Minggu (05/08) yang meluluhlantahkan Kabupaten Lombok Utara (KLU).  Nyaris sebagian besar bangunan rumah warga serta puluhan infrastruktur pemerintahan rusak berat diguncang gempa.

Guncangan gempa merata dirasakan dan tidak mengenal rumah pejabat. Bahkan bangunan rumah Bupati Lombok Utara pun tinggal menunggu roboh saja.

Tidak ada yang membedakan tenda yang digunakan bupati dengan warga lainnya. Tenda mandiri menggunakan terpal didirikan bersama istri dan anaknya.

“Saya selalu memantau kondisi masyarakat yang mengungsi di semua titik pengungsian. Saya hanya ingin memastikan merka baik-baik saja,”ujar bupati disetiap kali bertemu wartawan.

Dikatakannya, pemerintah tidak diam. Pemerintah selalu ada untuk masyarakat meski sama-sama berstatus sebagai pengungsi.

“Ini ujian untuk kita untuk Lombok Utara. Meski demikian, kita tidak patah semangat semua pejabat ikut bergerak bahkan tidak tidur sekarang ini,”katanya, Kamis malam (0 9/08)

“Saya pun hampir setiap hari tidak tidur. Di pengungsian saya dan keluarga juga bersama warga pengungsi yang lainnya,”sambungnya,

Lebih lanjut, bupati menyampaikan rasa terimakasih kepada semua masyarakat, relawan, dermawan dan semua pihak yang terlibat dalam membantu para korban. Terlebih lagi rasa syukur kepada masyarakat dari semua daerah yang membantu menyumbangkan warga masyarakat, menyumbangkan sebagian  sedikit hartanya untuk para korban.

“Sesungguhnya kita sedang di uji oleh Allah SWT,”tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifuddin juga ikut jadi pengungsi karena  rumahnya juga roboh. Selain itu puluhan pejabat Lombok Utara mengalami hal serupa , tinggal di tenda pengungsian.

Me

Selama proses tanggap darurat ini, Kepala Negara ingin jajarannya memastikan segala kebutuhan para korban terdampak gempa terpenuhi

JAKARTA.lombokjournal.com –  Presiden menginstruksikan, agar proses evakuasi bagi para korban bencana gempa di Lombok yang belum ditemukan menjadi prioritas bagi pemerintah. Terutama dalam proses tanggap darurat yang saat ini sedang berjalan.

Hal itu disampaikan presiden dalam  rapat terbatas (ratas), yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/08) siang.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri ratas tersebut.

“Saya perintahkan langsung Kepala BNPB, Basarnas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk segera bergerak fokus pada upaya-upaya evakuasi, termasuk di dalamnya evakuasi wisatawan yang ada di pulau di sekitar Lombok, memberikan perawatan kepada korban, dan penanganan pengungsi. Saya minta evakuasi yang belum ditemukan untuk menjadi prioritas,” ungkap presiden di hadapan sejumlah menteri.

Sejak pertama kali menerima laporan bencana gempa di NTB pada 29 Juli 2018 lalu, Kepala Negara terus memantau proses penanganan pascabencana di NTB. Dirinya selalu menerima laporan terkini mengenai jumlah korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka serta jumlah kerusakan fasilitas umum.

“Saya mendapat laporan dari lapangan proses pencarian korban terus dilakukan secara intensif dan sudah banyak mulai mengerahkan alat-alat berat,” ucapnya.

Selama proses tanggap darurat ini, Kepala Negara ingin jajarannya memastikan segala kebutuhan para korban terdampak gempa terpenuhi. Pemerintah dan sejumlah pihak dalam beberapa waktu belakangan juga telah mengirimkan bantuan bagi saudara kita yang terdampak gempa.

“Untuk penanganan pengungsi dan korban gempa saya minta untuk dipastikan ketersediaan logistik, tenda, selimut, makanan, terutama makanan untuk bayi, obat-obatan, pasokan air, serta yang berkaitan dengan listrik,” tuturnya.

Nantinya, setelah proses tanggap darurat berakhir, pemerintah akan mulai berfokus pada perbaikan rumah-rumah masyarakat maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Kepala Negara juga meminta kepada BNPB yang dibantu oleh kementerian maupun lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk memberikan edukasi mengenai kesiapan dan prosedur saat terjadinya bencana alam kepada masyarakat.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat selalu siap sedia dan meminimalisir jumlah korban jiwa bila sewaktu-waktu bencana alam datang melanda.

“Saya minta BNPB dibantu seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah utamanya pemerintah provinsi serta kabupaten, untuk lebih gencar lagi melakukan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat terutama di daerah yang rawan bencana agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono  dalam keterangan pers usai ratas menyampaikan, fokus perhatian Pemerintah dalam kondisi tanggap darurat yang masih berlangsung saat ini adalah menyediakan tenda-tenda pengungsi yang tahan lama, menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi.

Sedangkan untuk rekonstruksi, Basuki menjelaskan akan menerapkan sistem swakelola konstruksi tahan gempa seperti yang pernah diterapkan di Aceh dan Yogyakarta.

“Jadi masyarakat tidak hanya menonton, diberi bantuan tapi dia harus kerjakan sendiri. Teknisnya kita guide betul,” jelas Menteri PUPR.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah memberikan bantuan secara maksimal dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Barat.

Rr/HUMAS NTB

Pendirian posko-posko pengungsian oleh Pendamping Desa terdiri dari unsur KN-P3MD, Ahmad Labib, Choiril Akbar, Unsur Tim Tenaga Ahli  Koordinator Program ProvInsi dan Tenaga Ahli Kabupaten serta PD dan PLD (Pendamping Lokal Desa)

MATARAM.lombokjournal.com – Para Pendamping Desa ikut peduli dan menggalang solidaritas sosial bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok pada Minggu (05/08).

Seperti diketahui, dengan guncangan mencapai magnitudo  7,0 SR, dan disusul beberapa kali gempa susulan, tidak hanya menelan korban rumah, gedung dan fasilitas publik, namun juga menelan korban ratusan jiwa.

Direktur Jenderal PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa),  Taufik Masjid, atas arahan Menteri Desa PDTT menyampaikan hal itu di sela-sela kesibukannya,  di Jakarta, Rabu (08/08).

Taufik Madjid menambahkan, bentuk solidaritas dari Pendamping Desa antara lain berupa koordinasi dan fasilitasi Pemerintah setempat dalam hal regulasi tanggap bencana, penggalangan bantuan dari pendamping desa yang tersebar di seluruh pelosok desa, dan pendirian posko pengungsian di titik-titik strategis.

“Semangat kesetiakawanan seperti ini sangat kita apresiasi, meskipun sebagian pendamping desa ada juga terdampak korban juga,” katanya.

Proses pengawalan  gerakan solidaritas sosial dan pendirian posko-posko pengungsian oleh Pendamping Desa terdiri dari unsur KN-P3MD, Ahmad Labib, Choiril Akbar, Unsur Tim Tenaga Ahli  Koordinator Program ProvInsi dan Tenaga Ahli Kabupaten serta PD dan PLD (Pendamping Lokal Desa).

Pendirian Posko-posko tersebut dimaksudkan sebagai tempat evakuasi dan tempat mengungsi bagi warga yang terdampak gempa sekaligus sebagai tempat untuk edukasi bagi  mereka.

“Di posko-posko tersebut pendamping desa membantu masyarakat baik penyiapan makanan, obat-obatan, pakaian dan kebutuhan darurat lainnya yang dananya dikumpulkan dari donasi pendamping desa,” kata Choiril.

Posko-posko tersebut berlokasi di beberapa tempat sebagai berikut:

1. Desa Sigerongan, Kec Lingsar, Kab Lombok Barat
2. Desa Tamansari, Kec Gunungsari, Kab Lombok Barat
3. Dusun Jeruju, Desa Mumbulsari, Kec Bayan, Lombok Utara
4. Desa Sambielen, Kec Bayan, Lombok Utara.
5. Ds Madana, Kec Tanjung, Lombok Timur.
6. Dusun Terengan, Ds Pemenang Timur, Lombok Utara.
7. Ds Selat, Kec Narmada, Lombok Barat.
8. Dsn Montong Bai, Ds Pemenang Barat, Kec Pemenang, Lombok Utara.
9. Ds Pemenang Timur, Kec Pemenang, Lombok Timur.
10. Desa Pemenang Timur, Kec Pemenang, Lombok Utara.
11. Desa Gondang, Kec Gangga,
12. Desa Gunungsari, Kec Gunungsari, Lombok Barat.

Taufik Masjid berharap agar posko-posko yang didirikanpendamping desa secara sukarela tersebut, menjadi inspirasi dan solusi dalam kondisi darurat sambil menunggu proses evakuasi dan recovary  warga pasca bencana.

Ar

Dampak bencana tersebut tak hanya pada bahan baku saja, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat akan oleh-oleh khas Lombok

MATARAM.lombokjournal.com – Sejumlah pengusaha di sektor Usaha Kecil Mikro (UKM) mulai merasakan dampak terjadinya gempa.

Salah satunya Dodi Adi Wibowo pemIlik UKM kopi etchic di Gunung Sari.  Terjadinya gempa berkepanjangan, menyebabkan susahnya memperoleh bahan baku kopi.

Sehingga ia kekurangan stok untuk membuat kopi kemasan, karena bahan baku yang didapatnya diperoleh petani yang lokasinya di wilayah gempa.

“Pasti berdampak masalah bahan bakunya, karena saya ambil bahan baku ada yang dari gangga, sajang dan sembalun,” Ujar pemilik UKM kopi etchic, Dodi Adi Wibowo

Ia menjelaskan, menurut petani di KLU mereka belum siap untuk proses kopi dari kebun. Pasalnya, mereka masih berkabung akibat gempa.

Memang, sebelum kejadian Dodi sempat menyetok bahan baku. Namun tak lama lagi stoknya akan habis karena saat ini persediaan makin menipis.

“Stoknya tidak banyak, mungkin cukup untuk 1 minggu ke depan aja.  Tapi saya sudah coba hubungi beberapa petani  masalah stok bahan baku juga dan mereka akan coba usahakan,” lanjutnya.

Untuk produksinya ia menyesuaikan dengan permintaan dari toko oleh-oleh, karena ia memasukan produknya ke beberapa toko oleh-oleh dan ritel modern. Dodi menuturkan, dampak bencana tersebut tak hanya pada bahan baku saja, tetapi terhadap daya beli masyarakat akan oleh-oleh khas Lombok.

“Sedangkan sekarang jumlah tamu anjlok drastis di Mataram ini semenjak gempa, otomatis perputaran produk saya juga di toko oleh-oleh agak melambat,” kata Dodi.

Lebih lanjut ia menambahkan, untuk produsen seperti dirinya yang bergerak di pasar pariwisata sangat berpengaruh jika ada hal-hal bencana seperti ini.

Dodi pun sejak awal Agustus Minggu pertama ia, baru memproduksi dengan jumlah kopi 100kg yang biasanya 200 kg kini sedikit menurun.

“Yang biasanya sudah produksi 200kg lebih, yang jelas penurunanya cukup besar. ya kalau di kira-kira penurunan produksi sekitar 50 persen,” ujarnya.

Untuk mengantipasi terjadi penurunan seperti ini, ia berusaha untuk menjual produknya ke pedagang kecil. Karena kondisi ini banyak orang begadang dan pasti membutuhkan kopi untuk begadang, dengan memberikan potongan harga.

“Lumayan bisa membantu, saya berharap bisa kembali kondusif dan normal kembali,” pungkasnya.

AYA

Khusus untuk mie instan terjadi kelangkaan, disebabkan meningkatnya permintaan untuk membantu korban gempa serta terlambatnya pasokan dari luar daerah

MATARAM.lombokjounal.com —  Di pasar tradisional, kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan lain-lain,  saat ini harga masih stabil dan stok cukup tersedia.

Namun, pasca gempa bumi yang melanda Lombok,  dan terpal melambung tinggi, hingga menembus angka 500 ribu ukuran 4X6.

Tim Satgas Pangan NTB melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok termasuk terpal pasca bencana alam gempa bumi Lombok, Rabu (08/08)

Hal itu disampaikan Plt. Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perdagangan  NTB Lalu Suparno usai memantau di pasar tradisional.

Sedangkan komoditas daging ayam dan daging sapi mengalami sedikit kenaikan, karena belum banyak pedagang yang berjualan.

“Harga bahan kebutuhan pokok di tingkat distributor tidak ada kenaikan harga, untuk ketersediaan stok cukup tersedia,” ujarnya, Rabu.

Ia menuturkan, khusus untuk mie instan terjadi kelangkaan, disebabkan meningkatnya permintaan untuk membantu korban gempa serta terlambatnya pasokan dari luar daerah yang sempat terkendala di jalur penyeberangan akibat gelombang tinggi.

Ketersediaan air minum kemasan juga terbatas, PT. Narmada Awet Muda sampai saat ini belum beroperasi normal, karena sumber air tanah yang digunakan masih keruh.

Sedangkan air minum kemasan merk lain juga terbatas karena meningkatnya permintaan, untuk harga tidak ada kenaikan.

Sedangkan, untuk terpal di tingkat distributor maupun beberapa toko bangunan stok saat ini kosong. Berdasarkan informasi dari para pedagang tidak ada kenaikan harga, namun harga terpal tergantung kwalitas.

“Dimungkinkan masyarakat membeli terpal yang masih tersisa dengan kwalitas lebih baik sehingga harga lebih mahal dan kemudian dikabarkan bahwa harga terpal naik 2 kali lipat,” tuturnya.

Pemilik UD. Sukses Karya Mandiri (SKM),  Antono yang menerangkan, pasca gempa untuk stok komoditas minyak goreng, tepung terigu dan gula pasir dalam posisi aman dan harga stabil. Sedangkan untuk air minum kemasan, mie Instan dan terpal yang langka di pasaran naik.

Pihaknya sudah sejak awal menginstruksikan agar pasokan ke pasar tradisional dan ritel modern jangan sampai terputus. Namun pasca gempa banyak pedagang dan toko yang belum berani buka ditambah lagi dengan issue maling/begal membuat para pedagang tidak berani berjualan di pasar tradisional.

“Tapi mulai kemarin situasi pasar sudah berangsur-angsur normal kembali,” ujarnya

Direktur PT. Distribusi Air Narmada, Dona Butar-Butar, mengungkapkan stok air minum Narmada saat ini kosong, baik kemasan gelas, botol maupun gallon. Produksi masih dihentikan karena mata air bawah tanah yang digunakan masih keruh dan karyawan yang sebagian besar berasal dari Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) juga banyak yang menjadi korban gempa.

Alhasil, Saat ini second branded Narmada yaitu air minum kemasan Rafa yang biasanya dipasarkan di wilayah Pulau Sumbawa juga dikeluarkan, khusus untuk keperluan membantu korban gempa.

“Kami belum bisa dipastikan kapan produksi akan normal kembali karena sangat tergantung dari perkembangan situasi pasca gempa, di mana gempa-gempa susulan masih sering terjadi. Untuk harga dari pihak perusahaan tidak ada menaikkan harga masih normal seperti sebelum gempa,” pungkasnya

AYA

Semua bentuk bantuan yang diterima di Posko bantuan Setda sifatnya transit sebelum dilakukan pengiriman ke posko induk di Tanjung. Para petugas yang berada di posko tersebut akan membantu pencatatan secara administratif, agar seluruh laporan bantuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph. memimpin rapat konsolidasi dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB, di Ruang Rapat Sekda, Rabu, (08/08).

Rapat tersebut  membahas penanganan para korban, khususnya terkait dengan penyaluran bantuan oleh berbagai pihak.

Terkait penyaluran bantuan tersebut, Sekda bersama seluruh kepala OPD langsung membentuk posko Sekretariat Daerah, yang dipusatkan di Kantor Gubernur NTB.

Meski terdapat posko induk di Kabupaten Lombok Utara, posko Setda tersebut menjadi tempat terdekat bagi masyarakat untuk menyalurkan bantuan sebelum diserahkan ke posko Induk.

“Fungsi dari posko bantuan yang dibentuk Sekretariat Daerah ini untuk membantu Posko Induk yang berada di Kahupaten Lombok Utara,” jelas Sekda.

Dijelaskan bahwa semua bentuk bantuan yang diterima di Posko bantuan Setda adalah sifatnya transit sebelum dilakukan pengiriman ke posko induk di Tanjung. Para petugas yang berada di posko tersebut akan membantu pencatatan secara administratif, agar seluruh laporan bantuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, lebih-lebih bantuan dana.

“Selain itu juga untuk membantu mengawal distribusi bantuan sehingga betul-betul sampai kepada masyarakat sesuai daerah tujuan. Dengan demikian maka akuntabilitas penyerahan dan penerimaan bantuan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, kepada para donatur dan masyarakat,” Ungkap Sekda

Selain sebagai pusat penyaluran bantuan, Posko tersebut juga berfungsi sebagai pusat pengelolaan Informasi media agar terhindar dari berita HOAX. Karena saat ini informasi media, baik cetak, online telah menjadi konsumsi masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui kondisi penanganan korban gempa di KLU, Lobar dan Lotim.

Tim Media Center yang berada di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB ini, juga akan membantu memfasilitasi apabila ada tim dokter dari luar daerah dan luar negeri yang ingin bergabung dengan tim kesehatan yang sudah ada di Posko pusat di Tanjung, KLU.

Rr

Kerusakan infrastruktur tidak mendukung untuk ditempati, tapi sudah direlokasi ke beberapa kantor terdekat, sehingga bisa melakukan operasional dengan normal

MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan pertemuan dengan sejumlah industri jasa keuangan di NTB.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV, Teguh Supangkat, mengatakan pertemuan yang di lakukan bersama perwakilan dari perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan dan Pegadian untuk mendengarkan isu-isu yang terdampak dari kejadian gempa Minggu lalu menimpa Lombok.

Akses keuangan yang sempat terkendala, namun kini sudah dapat kembali beroperasional.

“Kita mendapatkan informasi, sampai sekarang ini seluruh operasional perbankan sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah bisa melayani seluruhnya baik yang terkena gempa maupun tidak,” tutur Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV, Teguh Supangkat, Rabu  (08/08).

Ia menerangkan, dampak gempa pada industri perbankan yang paling parah berada di Kabupaten Lombok Utara, dengan kondisi kantor-kantor perbankan  rusak. “infrastruktur kantor di Tanjung yang rusak parah,” terangnya.

Lebih lanjut Teguh menuturkan, kerusakan infrastruktur yang banyak tidak mendukung untuk ditempati. Tapi sudah direlokasi ke beberapa kantor terdekat, sehingga bisa melakukan operasional dengan normal.

“Hari rabu ini sudah berjalan dengan normal,” cetusnya.

Teguh berharap dari perbaikan tersebut industri perbankan, dapat melaksanakan transaksi kegiatan perbankan secara normal lagi.  Meskipun pada hari Senin setelah kejadian bencana  tersebut, memang ada beberapa yang tutup dan ada juga beroperasional.

Pada hari kedua sebagai besar telah beroperasional kembali.

“Kita mengharapakan untuk bisa melayani masyarakat, jangan sampai masyarakat ini tidak terlayani dan semua yang datang akan terlayani dengan baik, oleh perbankan yang ada,” terangnya

Memang ada beberapa perbankan yang tidak beroperasi, terutama pada debiturnya yang berdampak karena gempa. Menurut informasi perbankan, kurang lebih sekitar 1.3 triliun sampai 2 triliun terdampak langsung maupun tidak langsung.

Namun data ini didapatkan OJK saat ini masih lisan saja dan belum ada data tertulis.

“Tapi data detail ini sedang kita minta, ini baru lisan. Untuk data tertulisnya nanti masing-masing kita minta industri jasa keuangan untuk menyampaikan ke OJK NTB,” pungkasnya.

AYA

Situasi kembali normal dalam waktu dekat, karena saat ini banyak masyarakat membutuhkan beberapa keperluan baha pokok

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ketut Wolini membenarkan, bencana gempa bumi berdampak banyak pengusaha-pengusah terpaksa menutup usaha tokonya.

Namun Apindo terus memantau beberapa toko-toko yang tutup dan memberikan dukungan serta memberikan perhatian pada pengusaha agar dapat kembali membuka usahanya.

“Ya melemah sekarang ekonominya pasca gempa kemarin. Tetapi kami dari Apindo terus memantau pengusaha ini mulai dari Ampenan sampai Cakra, kita cek semua kemarin,” tutur Ketua APINDO, Ketut Wolini, Rabu (08/08).

Dorongan diberikan kepada pengusaha untuk tetap melanjutkan usaha mereka. Meskipun banyak yang masih merasa takut untuk membuka kembali toko, karena kondisi belum kondusif. Padahal diperkirakan daya beli masyarakat ketika gempa semakin meningkat.

“Kita APINDO mengajak mereka untuk buka kembali, dilihat juga sekarang daya beli masyarakat ini naik setelah gempa,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika terjadinya penurunan ini tidak akan lama, dan perekonomian segera bergerak dinamis. Jika sudah banyak toko buka, maka sektor riil kembali menguat.

Wolini memperkirakan situasi kembali normal dalam waktu dekat, karena saat ini banyak masyarakat membutuhkan beberapa keperluan baha pokok.

“Kejadian ini mungkin hanya 4 hari saja, dan nanti akan kembali normal lagi. dan sekarang ini masyarakat pasti banyak yang ingin membeli kebutuhan, keperluan  mereka banyak,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Kamar Dagangan Provinsi NTB, Hery Prihatin mengatakan, bencana alam ini tidak dapat diprediksi dan hal ini juga merupakan siklus alam yang sering terjadi. Jadi tidak bisa menyalahkan alam, karena perekonomian melemah dapat sebagai acuan untuk para pengusaha bangkit lagi.

“Ya kita terima saja, yang penting bagaimana mereka ini bangkit lagi,” ujar Hery.

Ia menuturkan, ambil positifnya dari kejadian tersebut. dimana satu sisi bencana alam ini juga bisa mendatang lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi NTB akan kembali lagi perkembangan.

“Di satu sisi membawa berkah dimana proyek-proyek  ini nanti akan membangun rumah lagi, dan banyak lapangan pekerjaan,” katanya.

Hery berharap dapat mengambil sisi positif dari kejadian ini, sebagai bentuk kebangkitan kembali dan berbenah.  Seperti di pariwisata, kita bisa berbenah apa saja yang kurang dari segi fasilitasnya.

“Mungkin karena kurang saran dan prasarana pos majornya kurang dan pelataran untuk emergency, termasuk  standar bangunannya juga,” tandasnya.

AYA

Semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —  Munculnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 untuk memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Munculnya peraturan ini, sebenarnya masih normal sebagai efisiensi, dan sebagai manajerial sudah mengambil langkah tepat program “insidentil case’.

Tapi munculnya peraturan ini (perdirjampelkes) membuat heboh, meski tidak gaduh karena masih dalam koridor. Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (RSD) Sulawesi Utara, DR dr TDE Abeng, Sabtu (04/08).

Abeng yang juga dosen strata dua rumah sakit itu  menegaskan, masih banyak tindakan klinis di rumah sakit yang harus diefisienkan, misalnya pelayanan kesehatan jantung, ginjal ataupun cuci darah. Untuk cuci darah misalkan, ada metode lain yang sudah teruji dan lebih murah disamping metode yang sudah dilakukan selama ini.

Sebelumnya, warga bertanya benarkah biaya persalinan, katarak dan fisioterapi tak lagi dijamin BPJS Kesehatan? Inilah penjelasan resmi dari pihak BPJS Kesehatan.

“Benarkah biaya persalinan tak ditanggung lagi oleh BPJS Kesehatan,” kata seorang wanita sedang hamil.

Menurutnya, kalau ada pihak yang menyebutkan munculnya peraturan dirjampelkes akan berdampak semakin banyaknya orang buta dan lumpuh, kurang tepat. “BPJS Kesehatan tidak menolak pasien. Keputusan BPJS Kesehatan menurut saya sudah bagus dalam rangka efisiensi,” katanya.

dr Devy Mandagi SpM, salah satu personel Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Provinsi Sulut, BPJS Kesehatan mengatakan, institusi ini harus menjamin agar program JKN-KIS tetap berjalan.

Ketika seorang pasien mengetahui harus berobat ke mana ketika sakit, atau memiliki akses ke rumah sakit namun tidak memiliki akses dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan hadir untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan.

“Dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan ini maka  harus dilakukan efisiensi,” kata dr Devy Mandagi. Dipastikan munculnya peraturan Dirjampelkes tidak menghentikan pelayanan kepada penderita katarak, rehabilitasi medik maupun bayi lahir.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan sering menegaskan, menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, selanjutnya Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes Nomor 5 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan menegaskan, munculnya peraturan ini tidak akan menghentikan atau membatasi pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS, namun penjaminan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS-Kesehatan saat ini.

Aturan Main Sebenarnya

Sekadar diketahui, baru-baru ini sempat  ramai isu yang menyebut,  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan menjamin tiga layanan itu meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Isu tersebut muncul seiring diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 25 Juli 2018 kemarin.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelakan, rer 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Nopi Hidayat menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut.

“Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu,” tegas Nopi.

Semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.

‘Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” jelas Nopi.

Re 

sumber; Ant/Bangka Pos