Pelaku ditangkap di jalan usai transaksi penerimaan uang dari pengurus masjid

MATARAM.lombokjournal.com — Seorang staf di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat diringkus polisi dalam operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram, Selasa, (15/01) 2019.

Pelaku diketahui bernama Lalu Basuki Rahman yang menjabat Staf bidang Zawaibsos di Kemenag NTB.

Menurut kuasa hukum pelaku, Denny Nurindra, polisi melakukan OTT pada pelaku atas dugaan melakukan pungli terhadap masjid-masjid terdampak gempa di Lombok Barat  yang akan diberikan bantuan.

“Jadi yang bersangkutan meminta jatah 20 persen pada setiap masjid yang terdaftar menerima bantuan gempa,” ujarnya di sela pemeriksaan pelaku.

Seperti diketahui pemerintah Lombok Barat memberikan bantuan pada masjid terdampak gempa Lombok, melalui pendataan di Kemenag NTB. Namun, pelaku meminta jatah pada masing-masing pengurus masjid.

Pelaku ditangkap di jalan usai transaksi penerimaan uang dari pengurus masjid.

“Tadi ditangkap di jalan waktu penyerahan amplop. Dia dapat dua amplop yang isinya Rp5 juta. Jadi total Rp10 juta,” ungkapnya.

Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku di Unit Tipikor Polres Mataram.

AYA

Para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah  mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulieflimansyah, minta  para fasilisator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan apel Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa Pagi (15/01) .

“Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, ” tegas Gubernur .

Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehabrekon, ” ujar Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari babinsa dan babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa.

“Dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu.

AYA

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket, . memudahkan masyarakat  memesan tiket

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah bersama  Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol. Budi Setiyadi meresmikan terminal baru Mandalika, Senin (14/01/2019).

Terminal yang berlokasi di Bertais, Kecamatan Sandubaya,  Kota Mataram itu kini terlihat baru,  bersih  dan nyaman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah di NTB.

Wakil Gubernur menyampaikan sejumlah arahan tentang peresemian Mandalika yang menghabiskan anggaran 6,5 miliar itu. Pertama,

Wagub yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu meminta agar pengelola terminal, bersama masyarakat, untuk menjaga keberhasilan terminal itu.

“Saya ingin melihat,  satu,  dua,  tiga tahun yang akan datang, apakah masih bersih seperti ini, ” ungkap Ummi

Menurut Ummi Rohmi, pemerintah provinsi NTB saat ini tengah fokus pada program zero waste. Sehingga,  di sudut-sudut kabupaten /kota di NTB ini terlihat bersih dan jauh dari sampah.

Hal kedua yang diminta Wakil Gubernur,  untuk menjadi atensi semua pihak,  adalah keamanan. Keamanan menurut Wagub dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa transportasi umum.

Hal lain yang menjadi perhatian  Wagub adalah lingkungan terminal,  baik menyangkut ruangan maupun di tempat parit adalah kenyamanan.

“kita nanti bisa melihat terminal ini,  terminal hijau,” ungkap Wagub.

Dengan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan hijau,  maka masyarakat akan semakin nyaman berada di terminal sambil menunggu waktu keberangkatan.

Poin terakhir Wagub adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket. Melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini, masyarakat akan semakin mudah memesan tiket.

Dirjen Perhubungan Darat menyampaikan NTB mendapat porsi anggaran lebih besar,  yaitu 6,5 miliar lebih untuk pendataan terminal tersebut. Anggaran ini lebih besar dibanding provinsi lain di Indonesia yang rata rata hanya mendapatkan sekitar dua miliar.

Selain transportasi umum untuk masyarakat,  kementerian perhubungan  juga akan melakukan pengadaan bus untuk para pelajar dan mahasiswa.  “ini tergantung kebutuhan. Siapa yang meminta, kita akan adakan, ” jelasnya.

Ia berharap,  pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mau menggunakan transportasi umum.

“Kalau ingin sebuah kota mendapat pelayanan baik,  maka minimal angkutan masal harus ada perhatian khusus pemerintah,” ungkapnya.

Peresmian terminal tersebut ditandai dengan pemukulan Gendang Bele’ dan penghitungan pita oleh Wagub bersama Dirjen.

AYA

—

Masyarakat Sangat Senang jika didatangi dan dikunjungi

MATARAM.lombokjournal.com —Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah   memberi pengarahan kepada karyawan/karyawati Dinas Sosial Provinsi NTB, Balai Sosial dan Pekerja Sosial di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Senin (14/1/19).

Tujuan kunjungan Gubernur NTB kali ini terkait bagaimana mendukung kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka fungsi Dinas Sosial menuju NTB Gemilang, serta bagaimana memperkecil permasalahan sosial di NTB.

Tak kurang dari 251 pegawai hadir di Aula Dinsos NTB saat itu.

Dalam arahannya Dr. Zul membagi pengalaman saat kampanye dulu.  Menurutnya, masyarakat sangat senang jika didatangi dan dikunjungi.

“Pada dasarnya, seluruh masyarakat NTB kalau hatinya disentuh maka keceriaan akan terpancar dari wajahnya,” ungkapnya.

Bahkan warga berharap jangan sampai mereka didatangi hanya saat masa kampanye saja.

Lebih lanjut, Dr. Zul menerangkan, “Hidup kita bergantung dari kemampuan kita untuk berani menulis kesimpulannya sendiri, orang yang hatinya besar jiwanya lapang adalah orang yang punya kemampuan menerima lebih banyak,” ucapnya.

Karena itu, Menurut Dr. Zul, Dinsos NTB dalam hal ini Kadis Sosial beserta jajarannya mampu mengunjungi desa dusun yang ada di NTB. D

engan mendatangi dan berkunjung ke masyarakat, semua permasalahan dapat diterima langsung, sehingga dapat dipilihkan solusi tepat untuk penanganan masalah tersebut.

Dalam suasana hangat, bersahabat, diselingi canda gurau tersebut, Gubernur menutup arahannya dengan mengucap syukur atas pertemuannya dengan seluruh jajaran Dinsos NTB, seraya menitip pesan “Siapa yang akan sukses adalah orang yang mampu menikmati apapun saat ini, apapun posisi dan bagian kita saat ini, mari kita sikapi dengan positif.” pungkasnya.

Di akhir acara Gubernur memberikan cinderamata kepada para pegawai pensiunan Dinsos NTB tahun 2017-2018.

AYA

–

Dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB

MATARAM .lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha pesimistis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa akan mampu rampung pada Maret, seperti yang sudah ditargetkan pada tahun lalu.

“Kita berharap pada Maret ini bisa terselesaikan, namun banyaknya jumlah rumah yang rusak kelihatan agak sulit untuk kita menyelesaikan Maret,” kata Sugihartha.

Sugihartha menyebutkan, hingga saat ini baru sekira 120 hunian tetap (huntap) yang sudah terbangun dan siap dihuni.

Jumlah ini masih jauh dari total rumah rusak berat yang mencapai sekira 75 ribu rumah. Namun, kata dia, progres rumah yang sedang dalam pembangunan sudah mencapai sekira empat ribu rumah.

“Memang yang terbangun belum banyak, tapi memang sedang berprogres. Tentunya upaya-upaya terus kita tingkatkan percepatan untuk penyelesaiannya,” tambahnya.

Dia menjelaskan, dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Uang tersebut sudah diterima warga terdampak gempa melalui rekening masing-masing.

Tahap selanjutnya, dana tersebut akan ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) untuk kemudian dibelikan bahan bangunan dan juga pengerjaannya.

Ia melanjutkan, hingga saat ini sudah terbentuk sekira 490 pokmas yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan rumah. Satu pokmas biasanya terdiri atas 10 sampai 15 kepala keluarga (KK) dan diprediksi total mencapai 7 ribu KK yang sedang mempersiapkan dan membangun rumah.

Kendati begitu, persoalan tidak lantas selesai begitu saja. Aspek tenaga kerja masih menjadi kendala utama.

“Kita bisa bayangkan membangun satu rumah untuk tipe 36 kalau tukang cuma dua berapa lama, apalagi ini yang jumlahnya banyak. Kita harus cari tukang, siapkan bahan-bahan yang juga punya proses cukup panjang sehingga membutuhkan waktu,” jelas Sugihartha.

Ia mengatakan, kendala rehabilitasi dan rekonstruksi berada pada keterbatasan jumlah tukang.

Pemprov Jawa Timur, lanjut dia, siap membantu mengirimkan tukang dan bahan bangunan untuk NTB. Meski begitu, kata dia, NTB sedang memprioritaskan tenaga lokal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sepanjang kita bisa berdayakan tukang-tukang yang ada di NTB, kami berharap berdayakan itu dulu, dari luar hanya mendukung saja, tapi nanti kita lihat lagi pemetaannya seperti apa,” pungkasnya.

AYA

Medical tourism merupakan segmentasi pariwisata yang menyasar kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia yang ingin berobat sembari berwisata

MATARAM.lombokjournal.com —  Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengangkat Syamsul Hidayat yang seorang dokter menjadi sekretaris Dinas Pariwisata NTB menuai polemik.

Sekretaris Daerah NTB Rosiady Sayuti mengatakan, keputusan gubernur bertujuan untuk pengembangan segmentasi medical tourism atau pariwisata medis di Lombok.

“Dalam rangka kita mengembangkan medical tourism, beliau ditempatkan di sana dengan tugas khusus, saya kira enggak ada masalah,”ujarnya usai mengahdiri acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi jumat,(11/01).

Keputusan ini menuai kontroversi lantaran di satu sisi NTB masih kekurangan dokter.

Namun, Rosiady tidak sependapat. Justru ia menilai dokter di NTB masih banyak. Menurut Ros, medical tourism merupakan segmentasi pariwisata yang menyasar kelompok masyarakat tertentu seperti lansia yang ingin berobat sembari berwisata.

Model pariwisata ini sudah dikembangkan Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, yang menarik minat wisatawan dari AS dan Eropa.

“Sambil berobat juga berwisata, ini rata-rata lama menginapnya tinggi,”terangnya

Di NTB, kata Ros, KEK Mandalika akan menjadi salah satu model medical tourism dengan adanya rancangan tersebut.

Meski memiliki potensi besar, kata dia, Indonesia belum mampu menciptakan peluang tersebut.

“Kita sendiri belum fokus, jadi uang itu dinikmati Malaysia dan Singapura. Peran sekdis kan koordinatir administrator, dia dapat tugas khusus dari gubernur mengembangkan medical tourism, mungkin pak gubernur nanti kirim beliau dulu belajar ke sana (luar negeri),” kata Rosiady Sayuti.

AYA

Kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi

Mataram.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memimpin Rapat yang membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01).

Wagub membahas khusus proses  rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, fasilitator yang ada baru  mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.

Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera  melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.

Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).

“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.

Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.

Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.

Namun Wagub menekankan, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.

Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelas Muhammad Rum di hadapan Wagub.

Selain itu, tampak  Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.

AYA

Ajang LSGS 2019 akan diluncurkan pada malam hari dan melibatkan para pedagang pasar yang berada di Cakranegara

 MATARAM.lombokjournal.com  — Pesta diskon terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kembali digelar. Ajang Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) 2019 akan digelar sebulan penuh sejak 27 Januari hingga 27 Februari 2019.

Ajang yang sudah memasuki tahun ketiga ini akan diluncurkan pada 27 Januari di kawasan perniagaan Cakranegara, Kota Mataram.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan, LSGS akan menjadi ajang pertama NTB pada 2019 dari 24 agenda pariwisata selama tahun ini. Pemilihan Cakranegara tidak lepas dari lokasinya yang strategis dan menjadi pusat perdagangan serta kuliner di jantung Pulau Lombok tersebut. Faozal berharap LSGS 2019 menjadi momentum bagi sektor pariwisata NTB untuk kembali bangkit setelah sempat terpuruk akibat bencana gempa pada tahun lalu.

“Kita ingin LSGS 2019 memberi pesan bahwa NTB sudah menuju normalisasi dan kita berupaya pasar kembali pulih,”ujarnya saat konfrensi pers Jumat (11/1/2019).

Berbeda dengan LSGS sebelumnya, kata Faozal, ajang LSGS 2019 akan diluncurkan pada malam hari dan melibatkan para pedagang pasar yang berada di Cakranegara.

Dari segi peserta, lanjutnya, juga terdapat penambahan dari 75 peserta pada LSGS 2018 menjadi 150 peserta pada LSGS 2019. Para peserta terdiri atas hotel, resort, maskapai penerbangan, restoran, dan paket jasa wisata di NTB.

“Kita targetkan capai Rp 25 miliar untuk transaksi,”terangnya

Ia melanjutkan, LSGS 2019 juga menjadi pembuka dari ragam atraksi yang juga akan digelar di Lombok pada Februari, seperti perayaan Imlek pada awal Februari dan juga Festival Pesona Bau Nyale pada akhir Februari. Saat ini, Dinas Pariwisata NTB sedang melalukan persiapan termasuk menyiapkan aplikasi daring untuk menggunakan transaksi selama LSGS berlangsung.

“Saat ini persiapan terus kita lakukan, termasuk berbicara dengan manajemen maskapai untuk ikut membantu dengan memberikan potongan harga tiket pesawat ke Lombok,” pungkasnaya.

AYA

k48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi mengatakan, adanya tambahan dana sebesar Rp 21 miliar yang diterima Provinsi NTB dari pajak rokok.

Dana tersebut dialokasikan untuk memasukkan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Eka menjelaskan, rincian dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di NTB. Dia meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di NTB untuk berkoordinasi dengan dinas sosial terkait daftar warga yang memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk yang di provinsi, kata dia, dana tersebut digunakan untuk membantu iuran premi para peserta BPJS yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara dengan total sebanyak 48 ribu warga Lombok Utara.

Eka menyampaikan, 48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Kami bayarkan lewat dana itu karena kita tahu Lombok Utara sedang tidak berdaya,”

Eka menyebutkan, dana tambahan dari pajak rokok bisa mendaftarkan sekira 30 ribu peserta baru yang berasal dari seluruh NTB. Dinas Kesehatan NTB juga memberikan alokasi khusus untuk 4.500 bayi yang baru lahir untuk menjadi peserta JKN.

“Di NTB sendiri sampai saat ini, dari total 5,2 juta penduduk, 75 persen di antaranya atau 3,1 juta telah terdaftar BPJS,” kata Nurhandini.

AYA

Rapat yang diikuti  Pimpinan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, perwakilan dari BPJS Kesehatan dan perwakilan OPD lingkup Provinsi NTB terkait, disepakati komitmen untuk mewujudkan komunikasi dua arah antara seluruh stakeholder pelayanan kesehatan dengan masyarakat di forum Jumpa Bang Zul hari Jum’at,  (11/01)2019

MATARAM.lombokjournal.com — Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) yang merupakan forum penyerapan aspirasi dan gagasan serta menjawab keluhan dan kritik dari masyarakat, tahun ini akan digelar dua kali sebulan.

Untuk edisi perdana 2019 ini, Jangzumi akan dilaksanakan hari Jum’at,  11 Januari 2019 pukul 7 pagi di halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Jangzulmi perdana 2019 ini mengangkat tema Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Guna memaksimalkan tercapainya pelaksanaan Jangzulmi, dilaksanakan rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., MM di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Kamis (10/1/2019).

Dalam rapat yang diikuti oleh Pimpinan rumah sakit mitra BPJS, perwakilan dari BPJS dan perwakilan OPD lingkup Provinsi NTB terkait ini, disepakati komitmen untuk mewujudkan komunikasi dua arah antara seluruh stakeholder pelayanan kesehatan dengan masyarakat di forum Jangzulmi esok hari.

Forum yang merupakan ruang komunikasi publik yang efektif ini dihajatkan sebagai silaturrahmi pimpinan dengan masyarakat.

Plt. Karo Humas dan Protokol mengatakan, selalu terbuka ruang yang luas untuk kehadiran berbagai elemen masyarakat NTB, tanpa ada pengecualian dan perbedaan perlakuan.

Untuk itu, kehadiran masyarakat menjadi salah satu target yang diutamakan selain tentunya tersambungnya komunikasi masyarakat dengan pimpinan daerah.

“Selain itu, Forum ini akan menghadirkan seluruh stakeholder lingkup pemerintah provinsi NTB. Sehingga diharapkan akan memberikan solusi aktif saat masyarakat membutuhkan penjelasan yang cepat dan tepat”, ujar Plt. Karo Humas dan Protokol

AYA/hms