Banyak peserta yang diselamatkan seperti biaya cuci darah, operasi jantung, kanker, pengobatan stroke, dan berbagai penyakit kronis berbiaya tinggi lainnya

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;   Ahmad Sukron (33) adalah seorang pekerja di salah satu badan usaha di Kota Mataram. Pria yang sering dipanggil Sukron ini sudah 5 tahun terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sukron mengungkapkan, dirinya dan keluarga sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS. Saat ditemui oleh tim Jamkesnews di rumahnya, Sukron menceritakan pengalamannya yang dialaminya selama berobat menggunakan Kartu JKN-KIS.

Diceritakannya, pertama kali menggunakan kartu JKN-KIS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada saat awal BPJS Kesehatan berdiri ia pernah ditarik biaya. Namun, memang dari awal ia sudah diingatkan oleh petugas rumah sakit karena tambahan vitamin yang dimintanya di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Bapak dua orang anak ini juga mengatakan, dirinya dan keluarga tidak merasa dibebani oleh biaya obat tersebut karena ia berfikir biaya pengobatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sudah luar biasa bagus.

Menurutnya, harga obat yang ia beli tidak seberapa harganya dengan total biaya pengobatan yang di tanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Setiap kali saya berobat saya selalu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terlebih dahulu, setelah itu saya mendapat rujukan ke rumah sakit,” tuturnya.

Ia bersyukur sekali , untuk pengobatannya bisa dilayani dengan gratis. Tidak seperti sebelum adanya BPJS Kesehatan, Ia bersama keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk hal tersebut.

“Alhamdulillah, semua biaya pengobat yang diperlukan selama ini selalu terpenuhi tanpa biaya sedikitpun baik di FKTP maupun di rumah sakit tentunya,” jelasnya seraya menunjukkan kartu JKN KIS miliknya.

Meskipun baru lima tahunan berjalan, namun BPJS Kesehatan sudah banyak membantu masyarakat dalam mengatasi risiko ekonomi karena sakit.

Banyak peserta yang diselamatkan seperti biaya cuci darah, operasi jantung, kanker, pengobatan stroke, dan berbagai penyakit kronis berbiaya tinggi lainnya. Termasuk dikarenakan adanya sistem gotong-royong yang ada di dalam BPJS Kesehatan.

“Bagi saya, memanfaatkan program JKN KIS ini bukan hanya menolong diri kita sendiri dan keluarga dekat, tapi juga bisa menolong orang lain,” ujar Sukron.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Ahmad Sukron

Melalui JKN-KIS, banyak orang yang tertolong dan dibantu saat membutuhkan perawatan kesehatan tanpa memandang jenis penyakitnya termasuk penyakit hipertensi

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS ;     Darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.

Penyakit jenis ini dapat terjadi ketika tekanan darah yang mengalir di dalam tubuh kita menjadi lebih tinggi dan d atas tekanan darah normal yang dianjurkan.

Biasanya, tekanan darah yang normal pada manusia  berkisar pada angka 120–140 mmHg untuk kisaran besaran yang di atas (sistolik), dan 80–90 mmHg untuk kisaran besaran di bawahnya (diastolik).

Sunarti (70) adalah seorang istri pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tinggal di Kota Mataram. Ia menceritakan pengalamannya selama menjadi peserta JKN-KIS.

Kala ditemui di rumahnya, Sunarti mengatakan, dirinya sudah bertahun-tahun menderita penyakit hipertensi dan setiap bulannya  harus kembali ke Dokter Keluarga untuk mengambil obat.

Banyak pantangan makanan yang harus diikutinya, dan mengonsumsi obat yang telah diberikan dokter agar berobat jalan hasilnya tidak sia-sia. Alhamdulillahada program JKN-KIS sangat meringankan Sunarti.

”Selama menggunakan JKN-KIS tidak ada masalah dalam pelayanan dan biaya pengobatan, semua lancar-lancar saja, yang penting rajin bertanya dan ikuti prosedurnya. Program JKN-KIS ini memang banyak membantu dan memiliki manfaat yang sangat besar buat kita, karena program gotong-royongnya. Bagaimana jadinya kalau tidak ada JKN-KIS, karena biaya berobat saat ini pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sementara kalau menggunakan JKN-KIS, setiap berobat cukup dengan menunjukan kartu KIS, syukurnya tidak pernah repot, tidak pernah dipersulit, aman saja pokoknya. Obat diterima setiap bulannya dan antri di Dokter Keluarga pun nyaman, jadi nggak terasa capek,” ujar Sunarti

Sunarti selama ini banyak dengar berita tentang peserta JKN-KIS yang menunggak atau hanya membayar iuran saat sakit saja.

Ia sangat mendukung program JKN-KIS yang memberlakukan tidak aktif kepesertaannya ketika si peserta tidak rutin membayar iuran setiap bulannya, sebab kebanyakan dari peserta hanya membayar iuran di saat sakit saja dan di kala membutuhkan pertolongan kesehatan.

Sunarti sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan. Melalui JKN-KIS, banyak orang yang tertolong dan dibantu saat membutuhkan perawatan kesehatan tanpa memandang jenis penyakitnya termasuk penyakit hipertensi seperti yang pernah dialaminya.

”Semoga program ini terus berjalan,” harap Sunarti.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Sunarti

Awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Doni Monardo melepas para fasilitator terpadu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Doni menyampaikan, 1.523 personel yang dilepas bertanggung jawab menjadi fasilitator pembangunan rumah rusak berat. Belum seluruh personel hadir lantaran masih ada yang mengikuti bimbingan teknis.

Dia mengharapkan, awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya.

“Ini pun kita rasakan masih kurang dan pemda mengusulkan tambahan seribu personel dari TNI yang berkualifikasi di bidang kontruksi,” ujar Doni.

Doni menyampaikan dampak gempa yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa,” kata Doni.

Doni menilai kehadirian fasilitator di tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat  dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa,” ucap Doni.

Doni berpesan fasilitastor dari TNI, Polri, dan  masyarakat dapat bersinergi serta saling berkoordinasi secara terus-menerus sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

“Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu,” lanjut Doni.

Doni berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pascagempa. Dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB, khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

AYA

Kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo selaku Inspektur Upacara pelepasan para fasilitator tepadu percepatan rehab rekonstruksi rumah rusak berat pasca gempa NTB di halaman Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/1).

Dalam sambutannya, Kepala BNPB RI menyampaikan dampak gempa bumi yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa  bumi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Letjen TNI Doni Monardo, kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat, sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa bumi,” harapnya.

Selain itu, sambung mantan Danjen Kopassus tersebut, fasilitastor yang diterjunkan baik dari TNI, Polri maupun dari masyarakat ini hendaknya dapat bersinergi dilapangan serta saling berkoordinasi secara terus-menerus, sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dilapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu.

Mengakhiri sambutannya, Kepala BNPB RI berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini  akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pasca gempa, dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

Usai menggelar upacara pelepasan, acara dilanjutkan rapat koordinasi penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat akibat gempa.

Sebagai informasi jumlah fasilitator rumah rusak ringan dan rusak sedang baik Babinsa dan sipil sebanyak 1500 orang, sedang fasilitator untuk rumah rusak berat sebanyak 2289 dan akan dilakukan penambahan sebanyak 1000 orang fasilitator.

Dan juga akan didatangkan pasukan tenaga ahli konstruksi dari Zeni Konstruksi dan Zeni Bangunan sebanyak 1000 orang Prajurit, sehingga total keseluruhan sebanyak 4.789 orang.

Upacara pelepasan yang diikuti oleh seluruh fasilitator terpadu baik dari TNI Polri (Babinsa dan Babinkamtibmas) dan sipil tersebut dihadiri, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., bersama Wakil Gubernur NTB Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Waka Polda NTB Brigjen Pol Tajudin, Danlanal Mataram, Danlanud TGKH. ZAM Rembiga, Forkopimda Kabupaten/Kota Se NTB, Kepala BPBD NTB dan Kepala SKPD Provinsi NTB.

AYA

Peserta yang berminat saat ini sudah mencapai angka 1700 orang.  Mereka akan melewati seleksi kesehatan dan bagi yang sudah siap akan dibekali pelatihan bahasa asing gratis

MATARAM.lombokjournal.com — Mahasiswa yang lulus seleksi bea siswa ke luar negeri hendaknya diprioritaskan bagi yang gigih dan punya semangat belajar tinggi, meski keterampilan bahasanya masih tingkat dasar.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada  rapat singkat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB di Jl.Pendidikan 19A Rabu (30/01)

Ditegaskannya, Program Beasiswa belajar ke luar negeri yang dijalankan pemerintah daerah saat ini, sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Gubernur, dengan modal semangat yang kuat, mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri akan lebih mudah menjalani proses belajar dengan baik.

“Saya ingin jangan sampai anak NTB yang punya kemampuan bahasa minim tidak jadi berangkat,” tegas Doktor Zul

Untuk itu, gubernur mengingatkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB agar memfasilitasi masyarakat yang ingin belajar ke luar negeri, dengan menyiapkan peserta melalui pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin

Menangapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H. Muh. Suruji mejelaskan program beasiswa ke luar negeri pemerintah daerah telah berlangsung selama 4 tahun, namun saat ini gubernur memerintahkan agar pelaksanaannya ditingkatkan lagi, sehingga pemuda di NTB lebih banyak lagi belajar ke luar negeri.

Ia menambahkan peserta yang berminat saat ini sudah mencapai angka 1700 orang.  Mereka akan melewati seleksi kesehatan dan bagi yang sudah siap akan dibekali pelatihan bahasa asing gratis.

AYA/Hms

Pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan pemerintah pusat memiliki keseriusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Namun, dalam proses di lapangan tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Zul menyebutkan, model rumah yang dibangun harus tahan gempa menjadi salah satu alasan. Kata Zul, pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus.

Terlebih, persetujuan pembangunan rumah berada di tangan fasilitator. Sedangkan jumlah fasilitator juga masih dirasa kurang.

“Saya melihat niat pemerintah baik, tapi dalam praktiknya tidak gampang, rumah tahan gempa itu model dan syaratnya susah, setelah ada penambahan fasilitator, ada lagi klausul pembangunan harus gotong royong,” kata Zul usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Kondisi ini membuat aplikator atau pengusaha bangunan tidak dapat membangun satu unit rumah sendiri, melainkan harus bergotong royong dengan aplikator lain.

“Satu rumah hanya ada yang boleh bangun pondasinya saja, yang lainnya itu dari pengusaha yang lain. Akhirnya tidak boleh pemborong kerjain satu rumah sendiri, misal hanya pondasi saja. Ini kan bikin susah dan mempersulit kita sendiri,” ujar Zul.

Klausul yang dimaksud tercantum dalam inpres No. 5/2018 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Zul menilai, inpres tersebut memiliki tujuan baik untuk mendorong percepatan pemulihan NTB.

Namun, dia menyoroti klausul tersebut. Di satu sisi, klausul tersebut memiliki maksud agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa sehingga jika kembali terjadi gempa, pemerintah tidak lagi disalahkan.

Namun, di sisi lain, klausul itu juga dianggap menghambat proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB.

“Inpresnya itu tidak refleksikan kompleksitas di lapangan, pemborong tidak mau kerjakan karena tidak boleh kerjakan utuh, harus gotong royong, nah siapa yang mau,” ucap Zul.

Zul mengembalikan persoalan ini kepada BNPB. Dia meyakini di bawah komando Kepala BNPB Doni Monardo, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Karena Pak Doni kan jenderal, dia kerahkan banyak tentara, saya yakin kalau banyak tentara bisa lebih cepat,” harap Zul.

AYA

Letter of Intent yang ditandatangani menjadi awal kerjasama antara kedua belah pihak di bidang kesehatan dan pendidikan

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan Chadong University.

Penandatanganan LOI tersebut dilakukan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama President Chadong University di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur hari ini, Selasa (29/01).

Penandatanganan disaksikan Rombongan dari Chadong University, Perwakilan Universitas Mataram, para Asisten Gubernur, Staf Ahli, dan Kepala OPD Provinsi NTB serta hadirin lain yang hadir di kegiatan tersebut.

Letter of Intent yang ditandatangani menjadi awal kerjasama antara kedua belah pihak di bidang kesehatan dan pendidikan. Direncanakan Pemerintah akan mengirimkan putra putri terbaik NTB untuk berkuliah dan mengeyam pendidikan pada bidang Kesehatan di Chodang University.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul berpesan agar utusan yang dikirimkan benar-benar serius dan mampu memanage ekspektasi seluruh warga NTB nantinya.

“Saya harap adik-adik yang berangkat nanti bukanlah diniatkan untuk liburan, tapi untuk memanage ekspektasi seluruh warga NTB. Meretas jalan baru bagi kerja sama di bidang lain, menjadi pasukan khusus yang kami harapkan dapat menyelesaikan masalah, berkontribusi dalam pemikiran untuk NTB dan Indonesia yg kita cintai” ucap Bang Zul

Orang-orang yang berani test untuk mengikuti ini adalah orang-orang yang akan merubah banyak hal di masa yang akan datang, tambah Gubernur memotivasi.

Bang Zul juga berpesan agar utusan yang dikirim mampu memanfaatkan kesempatan belajar di Negeri Gingseng dengan sebaik-baiknya.

“Saya selalu mengatakan, Perjalanan panjang tidak mungkin kita lalui jika tidak diawali dengan langkah pertama. 39 putra putri ini adalah orang-orang terbaik, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya” tutup Gubernur

Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, S. Pa dalam Kesempatan ini juga menjelaskan pihak Pemprov telah selesai melakukan rekrutmen untuk memberangkatkan tenaga kesehatan khususnya Perawat ke Chodang University Korea.

“Kami telah melakukan test dan rekrutmen dan alhamdulillah terpilih 39 orang yang mewakili 9 kab/kota di NTB hanya KSB yang tdk terwakilkan. InshaAllah kedepannya bisa terwakili” jelas dr. Eka.

Pada test yang sudah dilaksanakan kami Melihat prestasi akademik dan hasil psikotest, tambah dr. Eka.

“Kami berharap adik-adik kita yang hadir pada hari ini adalah duta korea pertama, khususnya di Chodang University di bidang kesehatan. Semoga kegiatan yang diawali dengan niat yg baik ini berjalan lancar dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai” tutup dr. Eka.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi NTB akan memberangkatkan Tenaga Kesehatan khususnya Perawat D3 dari NTB untuk belajar dan menyelesaikan program S1 di Chodang University.

Kegiatan diakhiri foto bersama dan pemutaran video dari Chodang University, kemudian dilanjutkan diskusi bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur.

Rombongan Chadong University yang turut hadir pada Kegiatan Penandatanganan LOI antara lain Prof. Park, Jong Koo, Ph.D. (President Chodang Univ.), Prof. Im, Jin Ho, Ph.D. (Director of International Exchange and Education), Prof. Jeong, Hang Jun, Ph.D. (General Manager of Public Relations Devision), Prof. Joo, Jongwon, Ph.D. (Former Joongbu Univ. Professor), Mr. Kim, Joo Myung (Korean Lecturer of NW College) dan Mr. Lee, Kang Hae (English Tree Academy Korea).

Gubernur menjamu Rombongan Chodang University dengan sarapan Khas Lombok,

AYA

Masyarakat diminta untuk  menulis dan menyebar berita baik tentang Pemilu melalui media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —   Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Pada pesta demokrasi terbesar tersebut, seluruh masyarakat Indonesia akan memilih sendiri Presiden dan Wakil Presidennya. Selain Pilpres, Pemilu serentak kali ini juga diharuskan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Demi kesuksesan dan kelancaran hajat tersebut Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau warga NTB untuk mengelola media sosial secara arif dan bijaksana.

“NTB ini sangat dinamis dalam hal media sosial, ” jelas Gubernur saat menerima Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan jajarannya di ruang kerja Gubernur, Selasa (29/01/2019).

Gubernur juga meminta masyarakat untuk merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh kegembiraan.  Meskipun beda pilihan, namun tetap bersatu dan selalu menghadirkan persaudaraan.

Sementara itu,  Ketua KPU NTB menjelaskan saat ini jajarannya tengah menggelar tahapan fit and proper test bagi para calon komisioner KPU di kabupaten/kota. Dengan terpilihnya para komisioner KPU di 10 kabupaten/kota itu lanjutnya,  diharapkan dapat menyelenggarakan pemilu dengan sukses dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan menjelang dan saat pemilu nantinya.

Namun, yang penting diingat katanya adalah masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Karena itu,  ia meminta masyarakat agar tanggal 17 April 2019 mendatang untuk berbondong-bondong datang ke TPS, menyelurkan hak suaranya.

Ia juga meminta masyarakat untuk  menulis dan menyebar berita baik tentang Pemilu melalui media sosial.

“Yang paling penting agar masyarakat dapat menghindari serangan-serangan berita bohong, ujaran kebencian. Karena dapat menghilangkan etos kita dapat kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya

AYA

Dengan adanya tambahan dana desa tahun 2019 ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes.

LOBAR.lombokjournal.com — Wagub NTB  Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada seluruh perangkat desa dan pendamping desa yang hadir untuk tetap berpikir maju dan mandiri.

“Jangan sampai desa berpikir hanya bisa maju dengan bantuan suntikan dana, kita tidak akan mandiri, desa harus berpikir bisa maju dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya sendiri,” tegas Wakil Gubernur NTB, saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung Lombok Barat, Selasa (29/01).

Lebih lanjut Wagub Hj. Rohmi mengungkapkan, banyak sekali contoh-contoh desa yang tertinggal bisa bangkit dan maju dengan berbekal kemampuan yang dimiliki sendiri dan kemampuan kepemimpinan kepala desanya.

“Ada desa yang tadinya minus, berubah menjadi desa yang sangat maju karena potensi kepala desanya yang sangat tinggi,” ungkap Hj. Rohmi.

Dalam akhir sambutannya, Hj. Rohmi tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh masyarakat NTB memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, dana desa pada tahun 2019 ini mendapat tambahan sebesar 26 milyar, dengan adanya tambahan dana desa ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes.

Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr. H. Azhari, SH.,MH memperingatkan perangkat desa agar berhati-hati  membuat suatu kebijakan, ia mengharapkan desa dapat membuat kebijakan yang reaponsif namun tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak tersandung hukum mengingat peraturan desa sudah masuk ke dalam sistem hukum nasional.

AYA

Warga terdampak gempa yang masih tinggal di lokasi pengungsian juga rentan terhadap penyakit DBD. Pasalnya, banyak warga terdampak gempa belum kembali ke rumah yang rusak akibat gempa

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi mengatakan, kasus demam berdarah dengue (DBD) pada Januari  mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Eka menyebutkan, jumlah pasien yang diduga DBD di NTB pada Januari ini mencapai hampir 100 pasien yang tersebar di seluruh NTB. Eka membandingkan, jumlah kasus DBD pada 2018 mencapai 872 pasien.

“Status belum KLB karena akan nyatakan KLB kalau dia dua kali lipat dari tabun lalu, mungkin kalau angka di atas 1.600 pasien, kita berharap tidak terjadi,” ujar Eka  di Mataram, NTB, Senin (28/01).

Eka mengatakan, pasien suspect DBD di NTB telah menjalani perawatan. Dia menyampaikan, proses perawatan terhadap pasien suspect diberikan selayaknya pasien yang sudah dinyatakan positif DBD.

“Kalau sudah diduga DBD harus ada evaluasi pemeriksaan darah dua kali sehari minimal, dari situ kita lihat dia (positif) DBD atau bukan,” ujarnya.

Meski jumlah kasus DBD di NTB belum besar, Eka menilai, NTB tetap mewaspadai potensi meluasnya kasus DBD lantaran tahun ini menjadi puncak dari siklus 10 tahun kasus DBD.

Selain itu, lanjut dia, faktor cuaca juga berpengaruh terhadap meningkatnya penyebaran DBD. Hal ini terlihat dari jumlah kasus di Kabupaten Lombok Barat yang relatif lebih banyak dibandingkan kabupaten dan kota lain di NTB.

“Karena curah hujan tertinggi pada awal Januari ada di Lombok Barat, maka (kasus DBD) tertinggi di Lombok Barat, tapi kita lihat nanti pada akhir bulan kan saat ini hujannya sudah merata,” ucap Eka.

Eka melanjutkan, warga terdampak gempa yang masih tinggal di lokasi pengungsian juga rentan terhadap penyakit DBD. Pasalnya, banyak warga terdampak gempa belum kembali ke rumah yang rusak akibat gempa.

“Faktor lingkungan berubah, mereka tidur di luar, tidak di dalam rumah, DBD ini penyakit yang dipengaruhi situasi lingkungan, itu juga jadi kewaspadaan kita,” lanjut Eka.

Mengantisipasi meluasnya kasus DBD, Pemprov NTB telah dan akan melakukan fogging di wilayah yang rawan dan ada kasus DBD.

Selain itu, Eka juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan tiga M plus.

Meliputi membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain; menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD.

“Kalau itu sudah dilakukan insya Allah jentik tidak ada tempat untuk nyamuk menaruh telur, tidak ada tempat untuk telur menetas,” kata Eka

AYA