HBK melihat hal ini akibat pemasaran Ashitaba Sembalun yang tidak dilakukan dengan profesional, produksi Ashitaba Sembalun telah jatuh kepada segelintir orang (tengkulak) yang hanya memikirkan untung besar bagi dirinya sendiri

lombokjournal.com —

LOTIM  ;     Kawasan Sembalun di wilayah Lombok Timur bisa dibilang “surga”nya hortikultura.  Sayur mayur dan komoditas buah apapun jenisnya, bisa tumbuh di daerah ini.

Belakangan, Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) tanaman khas Jepang yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, juga mulai dikembangkan oleh masyarakat Sembalun.

Sayangnya, meski bisa tumbuh lebih subur dibanding di negara asalnya, Ashitaba Sembalun masih terbentur sistem pengolahan dan management pemasaran yang belum maksimal.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, SE yang akrab disapa HBK menilai management pemasaran dan pengolahan tanaman holtikultura Ashitaba yang dikembangkan di kawasan Sembalun, Lombok Timur, masih perlu dibenahi dan diberdayakan.

“Pohon Ashitaba di kawasan Sembalun ini, dari sisi pertumbuhan lebih cepat (dibanding) dari negara asalnya (Jepang). Jika di Jepang Ashitaba yang dikembangkan melalui Teknologi Green House baru bisa dipanen 7 bulan semenjak pembibitan, tapi di Sembalun Ashitaba bisa dipanen pada usia 3 sampai 4 bulan setelah pembibitan, ini luar biasa”, ungkap HBK, Kamis (7/2).

HBJ berkunjung ke lokasi penanaman pohon Ashitaba milik Haji Aidir, di Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Sembalun, Kab. Lombok Timur.

Menurut HBK, Ashitaba dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki beragam fungsi baik daun, getah dan akarnya yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bila dikelola dengan baik.

“Masalahnya sekarang petani Ashitaba Sembalun terbentur pada pemasaran dan harga yang kerap fluktuatif. Perlindungan terhadap hasil produksi dan pemasarannya masih lemah dan harus diperbaiki”, ungkap HBK.

HBK melihat hal ini akibat pemasaran Ashitaba Sembalun yang tidak dilakukan dengan profesional, produksi Ashitaba Sembalun telah jatuh kepada segelintir orang (tengkulak) yang hanya memikirkan untung besar bagi dirinya sendiri.

Petani Sembalun tidak memiliki akses, networking atau jaringan pasar yang langsung ke end user (pengguna). Mereka belum memiliki kemampuan untuk menembus pasar yang lebih luas.

Ia menilai, keterbatasan jaringan pemasaran para petani Ashitaba Sembalun, membuat harga Ashitaba Sembalun tidak stabil, kemudian tidak semua hasil panennyapun bisa terserap pasar.

Untuk itu, HBK berjanji akan mendatangkan rekan bisnisnya yang berasal dari Taiwan yang bergerak di bidang produk Ginseng dan turunannya untuk datang ke Sembalun. Tujuannya untuk menawarkan kemungkinan prospek bisnis tanaman holtikultura ini, untuk dikembangkan ke depannya.

“Sembalun itu ibarat taman sari holtikultura di Pulau Lombok, yang bisa ditanami apa saja karena tanahnya yang begitu subur juga pemandangan alamnya yang sangat indah,” ujar HBK.

Menurutnya, produksi Ashitaba Sembalun tentu akan memberi dampak ekonomis luar biasa jika bisa berhasil menembus pasar ekspor.

Secara terpisah, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sembalun, Haji Egi memaparkan, sejarah  awal mula tanaman Ashitaba ditanam di Sembalun, yakni sekitar tahun 1996/1997 yang dibawa oleh wisatawan asal Jepang.

Karena pertumbuhannya yang cepat di Sembalun, kemudian warga Sembalun berbondong-bondong menanam Ashitaba di setiap pekarangan rumah ataupun kebunnya.

“Saat itu terjadi booming panen Ashitaba karena hasil panenan Ashitaba Sembalun menghasilkan panen yang cepat”, katanya.

Hanya saja, karena over produksi dan sistem pemasaran yang tidak maksimal, kemudian petani banyak yang mengalami kerugian.

Kini Ashitaba masih ditanam oleh para petani Sembalun, sebab usia Ashitaba yang bisa mencapai 15 tahunan.

Menurut Haji Aidir, harga getah Ashitaba cukup bagus menembus harga Rp. 700 ribu per-kilogramnya pada saat ini.

Ia menjelaskan, produksi Ashitaba setiap 1 hektare lahan tanam bisa menghasilkan 10 ton daun Ashitaba basah, atau sekitar 1 ton jika dikonversi menjadi Ashitaba kering.

“Adapun harga daun kering Ashitaba per kwintalnya mencapai Rp. 500 ribuan. Pendek kata, Ashitaba ini adalah tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dengan usia panen yang relatif singkat”, sambungnya.

Namun, karena pasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua petani bisa menikmati hasil panennya karena tidak terserap pasar.

Haji Aidir menambahkan, saat ini hampir seluruh warga Sembalun menanam Ashitaba, tapi terbentur pada pemasaran. Kalaupun ada yang beli, tidak lagi bisa membeli seluruh tanaman yang ditanam warga desa.

“Akibatnya kebanyakan warga Sembalun hanya untuk konsumsi sendiri untuk pohon Ashitaba yang ditanamnya”, katanya.

Haji Aidir berharap agar HBK kelak setelah menjadi anggota DPR RI mewakili masyarakat Lombok, bisa membantu petani Sembalun agar lebih sejahtera dan berdaya lewat tanaman pertanian yang digeluti.

“Di Sembalun ini semua jenis tanaman hoktikultura bisa tumbuh subur seperti seledri, sawi, kentang atau strowberry tapi saat panen harganya justru anjlok dan merugikan petani’, kata Haji Egi.

Khasiat Tanaman  Ashitaba

Tanaman Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) merupakan tanaman herbal yang berasal dari Pulau Hachi Jo, Jepang.

Dalam bahasa Indonesia Pulau Hachi Jo berarti Pulau Panjang Umur. Nama Pulau ini dikaitkan dengan penduduk asli Pulau tersebut yang terkenal dengan umurnya yang panjang-panjang hingga mencapai 90 tahun.

Konon tanaman Ashitaba juga sudah banyak digunakan para Tabib untuk mengobati berbagai macam penyakit sejak zaman Dinasti Ming (1518 –1593).

Setelah dilakukan banyak riset dan penelitian, ditemukan bahwa rahasia umur panjang penduduk Pulau Hachi Jo karena disetiap harinya mereka selalu mengkonsumsi daun Ashitaba ini.

Sejumlah manfaat Ashitaba yang diyakini khasiatnya antara lain untuk menyehatkan rambut, mencegah berbagai kanker, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, sebagai antioksidan alami yang kuat, menyehatkan mata, memperbaiki fungsi hati dan ginjal, menurunkan kolesterol, dan bisa untuk membantu menurunkan berat badan/diet.

Me

Kaum ibu pedagang bakulan dan pelaku UMKM serta industri rumahan di KLU dan Lombok Barat harus terus mendapat dukungan untuk berkiprah

lombokjournal.com —

LOBAR  ;   Kondisi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) belum sepenuhnya pulih, pasca bencana gempa bumi Juli-Agustus 2018 lalu.

Dengan kerugian materiil mencapai Rp18 Triliun lebih, gempa bumi tahun lalu masih menyisakan banyar PR  di sektor perekonomian hingga kini.

Tanpa pelibatan seluruh komponen masyarakat hingga tingkat paling bawah di pedesaan, tentu NTB akan sulit merecovery bangkit kembali.

Hal itu mendorong Caleg DPRD NTB dari PKS nomor urut 11 Dapil KLU dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi merasa harus turun dan ambil bagian.

“Saya turun ke desa-desa, kasih semangat ke kaum perempuan pedagang bakulan atau pelaku industri rumahan, untuk tetap beraktivitas. Semua boleh hancur (karena bencana) tapi semangat jangan (hancur),” kata Nofian Hadi, Minggu (09/02)

Mungkin sangat kebetulan, Nofian Hadi menjadi Caleg di daerah pemilihan yang paling terdampak akibat bencana gempa bumi tahun lalu. Lombok Utara dan Lombok Barat merupakan dua Kabupaten yang dampak kerusakannya paling parah dibanding daerah lainnya.

Nofian mengaku, mengeksplore dua Dapil itu membuatnya memahami betapa masyarakat Lombok sangat tabah dan kuat menghadapi ujian.

“Meski saat ini masih banyak yang harus tinggal di pengungsian atau hunian sementara (Huntara), tapi mereka tetap berjuang tidak pasrah dengan keadaan,”kata Nofian  sembari mengatakan, hal ini menjadi modal besar bagi percepatan NTB Bangkit kembali.

Nofian mengatakan, kaum ibu pedagang bakulan dan pelaku UMKM serta industri rumahan di KLU dan Lombok Barat harus terus mendapat dukungan untuk berkiprah. Jika dilihat sekilas memang sangat sederhana, karena usaha mereka yang tidak memutar modal dalam jumlah besar.

Namun, secara kolektif dan makro, keberadaan mereka sangat membantu daerah untuk menekan angka inflasi pedesaan sekaligus menjadi katalisator ekonomi yang memastikan perputaran ekonomi masih terjadi di tingkat pedesaan.

Bersama para relawan, Nofian Hadi kerap membangun diskusi kecil dan edukasi tentang wirausaha bagi kaum perempuan di Dapil yang ia perjuangkan. Kendala klise yang biasa ditemukan adalah masalah permodalan, dan belum normalnya pasar.

“Kami bantu mengedukasi misalnya membuat pembukuan sederhana, dan bagaimana bisa mengakses modal dari KUR misalnya. Yang terpenting optimisme mereka tetap ada,” ujar Nofian .

Nofian berharap, pemerintah daerah KLU dan Lombok Barat, serta Pemprov NTB, tidak mengabaikan para perempuan pedagang bakulan, dan pelaku UMKM di wilayah ini.

Ia memahami tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki dan membangun kembali puluhan ribu rumah sudah cukup menyita waktu dan tenaga pemerintah daerah.

Namun, tambahnya, perputaran ekonomi yang dimulai dari kegiatan UMKM di tingkat pedesaan juga tetap harus diperhatikan.

“Sebab kebutuhan ini pasti beriringan. Jangan sampai masyarakat sudah terbangun rumahnya, namun mereka kemudian bingung karena tidak punya penghasilan atau tabungan,” katanya.

Me

Launching Zero Waste ditandai dengan pelepasan burung merpati,  Wakil Gubernur didampingi oleh Kepala OPD  yang hadir

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, membuka Acara Inspiratif Expo 2019 Dengan Tema Zero Waste, dirangkai dengan Peringatan HUT Ke-18 BPOM di Jl. Udayana Mataram, Minggu (10/02). 2019.

Sekda Prov. NTB Rosiady Sayuti yang hadir bersama  Kepala Kominfotik Prov. NTB, Kepala Dinas LHK Prov. NTB, Kepala Badan POM beserta jajarannya, dan masyarakat umum, memulai kegitan itu dengan senam bersama.

Menurut Wakil Gubernur,  kegiatan seperti ini, dapat dimanfaatkan oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). dengan baik. Dan ia memberi  selamat kepada Dinas Kominfotik dan BPOM dengan terselenggaranya Inspiratif Expo 2019.

Hj. Rohmi juga berpesan, agar masyarakat NTB bisa menjaga dan mencintai lingkungan demi mewujudkan Zero Waste.

“Jika kita mau tidak ada banjir, tidak ada longsor, mari menjaga dan mencintai lingkungan, mudah-mudahan kesadaran kita menjaga lingkungan bisa tumbuh dari diri kita sendiri,” lanjut Rohmi..

Diharapkannya, masyarakat NTB bisa menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian dan menjaga kebersihan diri serta lingkungannya.

“Mudah-mudahan masyarakat NTB makin sehat dan rajin berolahraga, mari kita sukseskan Zero Waste di NTB,” tutup Hj. Rohmi.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Tri Budi Prayitno mengharapkan Inspiratif Expo 2019, dapat mengisi Car Free Day yang diadakan tiap minggu di jalan Udayana.

”Kita harap inspiratif expo bisa menjadi daya tarik tersendiri. Semuanya ada di Inspiratif Expo, senam pagi, kesehatan, dan layanan lainnya, yang bermanfaat bagi kita semua,” Jelas Prayitno.

Launching Zero Waste ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Wakil Gubernur didampingi oleh Kepala OPD  yang hadir.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba-lomba, pembagian hadiah dan voucher, pembacaan puisi oleh mahasiswi Universitas Mataram, Musik dan lain-lain.

AYA

Pendaftaran bayi mengaktifkan status kepesertaan bayi untuk mendapatkan jaminan pelayanan selama waktu 28 hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan

lombokjournal.com

JAMKESNEWS ;    Optimalisasi Program JKN-KIS terus diupayakan oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk memastikan terwujudnya optimalisasi Program JKN-KIS tersebut. Salah satunya, yaitu ketentuan tentang pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tersebut t memperbaharui ketentuan pendaftaran peserta baru dari bayi baru lahir.

Sebelumnya peserta dapat mendaftarkan calon bayinya sejak dalam kandungan, namun saat ini peserta dapat mendaftarkan bayinya setelah lahir dengan maksimal waktu 28 hari sejak kelahiran bayi.

Untuk iuran bayi baru lahir tersebut dapat dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Jadi bayi yang dilahirkan dapat langsung didaftarkan paling lama 28 hari tersebut dan bisa langsung dibayarkan iuran pertamanya. Jadi tidak ada masa tunggu 14 hari dalam waktu 28 hari tersebut.

Pendaftaran bayi mengaktifkan status kepesertaan bayi untuk mendapatkan jaminan pelayanan selama waktu 28 hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan.

Jika bayi pulang perawatan sebelum 28 hari, maka jaminan bisa diberikan selama bayi sudah terdaftar dan bayar iuran, namun jika tidak maka jaminan pelayanan bayi dibatalkan sejak hari pertama dirawat.

Iuran bayi menjadi satu dengan virtual account keluarganya. Jika bayi lahir dalam keadaan meninggal, maka tidak terbentuk iuran dan rumah sakit tidak dapat menagihkan. Namun bagi bayi yang lahir hidup kemudian meninggal selama didaftarkan dalam waktu 28 hari, maka iuran ditagihkan sejak bayi lahir dan manfaat pelayanan kesehatan bayi dijamin.

Perlu diketahui bahwa penjaminan bayi tidak diberikan apabila status ibu belum menjadi peserta JKN-

DT/mr/jamkesnews

Teknologi diperlukan untuk memperluas cakupan pesantren sebagai media dakwah, bertukar ide dan gagasan dengan dunia luar yang ingin menjadikan pesantren sebagai tempat belajar

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan i harus mulai beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dewasa ini.

Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani mengatakan, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan mengubah seluruh aspek kehidupan termasuk cara pandang masyarakat terhadap pesantren.

Hal ini membuat pesantren harus mulai adaptif dan familiar  memanfaatkan teknologi.

“Jika kemajuan teknologi tidak direspons dengan agresif, maka pesantren akan tertinggal jauh dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan pesantren saat ini,” kata Irzani, yang juga Sekretaris Umum NW NTB, Minggu (9/2)

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik dan menggembleng para santri, salah satunya dengan menjadikannya juru dakwah agama bagi kalangan masyarakat luas.

Tujuan tersebut tentu harus bersinergi dengan cara yang mestinya dilakukan pesantren dalam mempersiapkan santri kelak setelah kembali ke masyarakat.

Irzani mengatakan, teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian gaya hidup sehari-hari banyak orang. Sebut saja sosial media yang telah membagi manusia ke dalam dua dunia: nyata dan maya.

Hal ini penting untuk disikapi pesantren mengingat kemajuan tersebut selalu memiliki dampak negatif disamping positif.

“Teknologi haruslah menjadi media transfomasi nilai-nilai positif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Termasuk bagi pesantren,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini membuat pesantren harus merespon kemajuan tersebut dengan bijak. Salah satu pilihannya adalah memanfaatkan teknologi sebagai media untuk memaksimalkan pengembangan keilmuan para santri atau peserta didik, termasuk sebagai media dakwah.

Dengan demikian, santri sebagai produk pesantren haruslah mulai belajar hal-hal baru utamanya teknologi.

“Karena dapat kita definisikan bahwa, santri hari ini bukan hanya santri yang pandai membaca kitab kuning, namun gagap teknologi. Bukan pula mereka yang hanya paham ilmu ulama salaf tanpa tahu ilmu ulama kholaf. Begitulah kurang lebihnya,” katanya.

Bagi Irzani, santri yang baik harus sesuai tuntutan sosial. Mereka harus paham terhadap kenyataan, mengerti situasi kekinian, dapat menyelesaikan problem sosial dengan sikap arif dan dan berlandaskan hukum yang benar, tanpa terlepas dari tradisi yang dipegang oleh ulama terdahulu.

Di sinilah peran pondok pesantren untuk mencetak santri yang diharapkan itu. Sudah waktunya pondok pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah santri menuntut ilmu, memperluas ruang dawah pesantren dan mempertimbangkan efektivitas belajar,” tukasnya.

Teknologi dan Pesantren

Irzani mengatakan, model pembelajaran efektif diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan termasuk pesantren. Mau tidak mau teknologi perlu menjadi penunjang untuk memaksimalkan pembelajaran.

“Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pesantren akan memberikan banyak kemudahan. Seperti fleksibelitas program pendidikan, dakwah syiar Islam dan bahan kajian keilmuan yang dapat dibuat lebih menarik dan berkesan,” katanya.

Irzani menegaskan, kelak hal ini juga yang akan disuarakan jika diberi amanah mewakili masyarakat NTB sebagai Anggota DPD RI.

Dipaparkan, pesantren adalah komunitas yang tidak sekadar tempat berkumpulnya santri. Interaksi antara kyai dan santri atau santri dan ustad merupakan satu transaksi pertukaran ide dan gagasan.

Hal ini dapat dilihat dari tradisi pembelajaran pesantren yang disebut dengan mudzakaroh. Di sinilah perlunya teknologi untuk memperluas cakupan pesantren sebagai media dakwah, bertukar ide dan gagasan dengan dunia luar yang ingin menjadikan pesantren sebagai tempat belajar.

“Pesantren perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas cakrawala dakwah dan keilmuan Islam,” katanya.

Menurutnya, desain pesantren yang ramah teknologi adalah keniscayaan, mengingat diantara hal yang positif akan selalu hadir sisi negatif.

Ilmu agama maupun teknologi selalu lahir bersamaan. Pesantren yang merupakan tempat mengaji ilmu agama, juga harus mendapat sentuhan teknologi agar menghasilkan kader-kader yang tak kalah dengan sekolah umum.

“Kehadiran teknologi di pesantren diharapkan memberikan manfaat lebih lantaran selain mendapat sentuhan teknologi, para santri juga memiliki pendalaman agama yang baik,” tukasnya.

Me

“TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM dan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERS INDONESIA”

lombokjournal.com —

MATARAM;  Organisasi media di NTB menyayangkan remisi tersebut diberikan kepada Susrama sebagai otak dari pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, (Jawa Post Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa  tahun 2009 silam.

Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 29 tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara,. Langkah pemerintah dinilai menambah wajah muram penegakan supremasi hukum yang menjamin kebebasan Pers di Indonesia

Semestinya, pemberian remisi harus dilakukan dengan berlandaskan pada pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan rasa keadilan bagi keluarga serta perlindungan hukum kepada para insan pers di Indonesia.

Alasan kemanusiaan tentunya menjadi faktor pertimbangan, namun sepatutnya tindakan keji yang menghilangkan nyawa orang lain juga harus diganjar dengan hukuman maksimal.

Idealnya hukum itu harus tetap tegak  dan menjadi panglima dalam dimensi apapun, termasuk menghadapi segala tekananan termasuk politik kekuasaan tanpa terkecuali.

Karenanya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTB mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi demi rasa keadilan dan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pernyataan sikap bersama Aliansi Jurnalis NTB :

1. Meminta presiden membatalkan remisi terhadap pembunuh Prabangsa karena hal tersebut mencederai rasa keadilan insan pers di Indonesia
2. Memberikan perlindungan seluas luasnya kepada insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi
3. Menjamin tegaknya supremasi hukum secara absolut bagi para pekerja Pers Indonesia, demi membangun iklim kebebasan pers yang sehat di masa yang akan dating
4. Tidak mentolerir tindakan kriminalisasi apapun kepada insan pers dan mengungkap tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tanpa terkecuali

Dikeluarkan di Mataram,  08/ 02/ 2019

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI Mataram),Jurnalis Online Indonesia (JOIN NTB)

Korlap Aksi : Hari Kasidi

Kordum : Sri Handayani

AYA

Athari mengusulkan agar pemdai NTB mengatur regulasi dan kebijakan tentang tata ruang wilayah (RT/RW) yang ada, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian tidak dijadikan kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;      Pemilu  Legislatif serentak  2019 tinggal 60 hari lagi. Disudut kota mulai terpampang sejumlah APK dari para caleg sebagai bahan sosialisasi kepada pemilih .

Dari ribuan Caleg yang beradu ide dan gagasan , ada dua sosok  caleg muda dari partai yang berbeda yang dapat dijadikan tauladan dan spirit yang baik

Mereka adalah Lalu Athari Fadlulah, SE , calon legislatif DPRD Propinsi No urut 2 dapil 8 Lombok Tengah dan Syawaludin, SE, Calon Legislatif DPRD kota Mataram No urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil kecamatan Mataram .

Syawaludin yang sehari-harinya bergelut dengan usaha pengolahan limbah sampah lewat perusahaannya bintang sejahtera  begitu concern dengan permasalahan pemulihan lingkungan hidup , khususnya proses daur ulang limbah sampah di kota Mataram .

Menurut Syawal, saat ini produksi limbah sampah warga kota Mataram per harinya mencapai 400 ton. Tapi yg bisa lakukam pengamgkutan dan dikelola TPA kebon Kongo hanya sekitar 70 – 80 persen, selebihnya masih tersisa didalam kota.

“Permasalahan pengelolaan sampah warga kota Mataram harus ditangani secara holistik , khususnya pemisahan sampah organik , An organik maupun sampah B3,” ungkap Syawal, Sabtu (09/02)

Saat ini diakui oleh Syawal tingkat kesadaran warga terhadap isu sampah makin meningkat. Ini dibuktikan dengan makin banyaknya warga yg memisahkan dalam kemasan jenis sampah yakni organik dan anorganik .

“Cuman sayang nya pada saat pengangkutan dan pembuangan sampah di TPA tidak dipisahkan dan tidak  diolah berdasarkan jenis limbah sampahnya ,” sambung Syawal .

Selanjutnya , Syawal mengatakan perusahaan pengolahan  sampah yang ia kelola tentu memiliki keterbatasan dalam memproses dan mendaur ulang beragam jenis sampah tersebut.

“Penanganan secara holistik dan terpadu limbah sampah kota Mataram harus segera dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang membahayakan ,” tambahnya .

Untuk itu Syawal mengusulkan agar TPA kebon Kongo yang dikelola Pemprov NTB segera melakukan pembenahan management pengolahan sampah termasuk mendatangkan mesin pengolahan sampah yg modern.

Selain itu Syawal mengatakan pengambil policy di Kota Mataram perlu keberpihakan anggaran yang lebih serius dan fokus  menangani masalah sampah dan pemulihan lingkungan karena penanggulangan  sampah ini tergantung pada Goodwill dan kebijakan politik .

Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah

Terpisah, Lalu Athari Fatullah, SE , Caleg Muda potensial dari Partai Perindo mengingatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lombok tengah , maka luasan lahan pertanian produktif berkurang secara signifikan untuk berbagai aktifitas dan pembangunan.

Kesemrawutan penataan tata ruang dan wilayah, kata Athar bisa diamati dari maraknya pembangunan di lahan produktif secara serampangan tanpa mengindahkan dampaknya.

“Diseputar jalan by pass BIL marak pembangunan ruko dan hotel dilahan produktif tanpa mengindahkan peruntukan berdasarkan RT/RW,” ujar Athar mencontohkan .

Selain itu Athar mengusulkan agar pemerintah daerah di NTB mengatur regulasi dan kebijakan tentang tata ruang wilayah ( RT/RW) yang ada, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian tidak dijadikan kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya.

Pembangunan memang penting sebagai indikator  suatu daerah berkembang , namun pertumbuhan pembangunan tidak boleh mengganggu sektor-sektor lainnya.

“Lombok Tengah , khususnya wilayah selatan,  kebanyakkan  masyarakatnya petani, maka lahan-lahan pertaniannya selayaknya tidak boleh dikonversikan ataupun dialih-fungsikan diluar urusan agraria,” kata Lalu Athari yang juga Sekretaris Mi6.

Me

Menteri Dalam Negeri RI wajibkan tiap daerah menandatangani RPJMD 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melaksanakan Penandatanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi NTB, Jumat (08/02).

Penandatanganan itu  mendukung proses pembangun di daerah sebagaimana Visi Pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 5 tahun mendatang yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”,

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.H.Zulkieflimansyah mengatakan, dengan ditandatanganinya RPJMD ini ke depan diharapkan proses pembamgunan di NTB berjalan lancar dan sukses.

Agar tercapai  tujuan pembangunan di NTB menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur.

Gubernur menyampaikan,  misi pembangunan NTB 5 tahun  kedepan adalah NTB Bangkit dan Aman, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri dan yang terakhir NTB Adil dan Berkah.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda menjelaskan, dilaksanakannya penandatanganan RPJMD ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Tiap daerah diwajibkan melaksanakan penandatangan RPJMD untuk 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih.

“Isi dari RPJMD adalah menyampaikan tentang arah pembangunan sebagai mana visi pembangunan daerah yakni mbangun Nusa Tenggara Barat Gemilang,” ujar Gubernur Zul.

AYA/Hms

Faskes wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta

lombokjournal.com  —

JAKARTA ;    Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam peraturan Kementerian Kesehatab (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam program JKN/KIS ditetapkan oleh Kemenkes

Ketentuan urun biaya itu diterapkan bagi pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN/KIS.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengumumkan rencana penerapan aturan urun biaya dan selisih biaya kepada peserta JKN-KIS di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (18/01). Nantinya, peserta BPJS non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, bakal dikenakan biaya tertentu ketika hendak berobat.

Penerapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi dan atau asosiasi fasilitas kesehatan.

“Saat ini urun biaya memang belum diberlakukan karena masih dalam tahap pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya,” ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (06/02).

Menurutnya, tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Kemenkes membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut serta akademisi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan kajian, uji publik dan membuat rekomendasi.

Ia menambahkan, faskes wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

“Aturan iuran biaya berbeda antara rawat jalan dan rawat inap,” jelasnya.

Nantinya urun biaya rawat jalan sebesar Rp20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS B, serta RP10.000 di RS kelas C, RS kelas D dan klinik utama serta paling tinggi Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Nominal TERSEBUT terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biaya adalah 10 persen dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap atau paling tinggi Rp30 juta.

Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada faskes setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Selain itu, untuk peningkatan kelas rawat inap hanya boleh dilakukan satu tingkat saja dengan pembayaran selisihnya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan.

Untuk peningkatan rawat inap kelas 3 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 1, peserta harus membayar selsisih biaya antar kelas sesuai tarif INA CBG’s.

Sementara, untuk peningkatan kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG’s kelas 1.

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

Sama seperti aturan iuran biaya, faskes harua memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta.

Baik peserta atau keluarganya juga harus menyatakan kesediaanya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Rr/BPJS Kes

Untuk Caleg DPRD Provinsi NTB dan Caleg DPRD Kab. Lombok Timur, Elang Merah memilih pada posisi netral

lombokjournal.com —

LOTIM ;    Dukungan politik untuk Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 1 dari Dapil NTB II/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) terus mengalir.

Kali ini, dukungan politik tersebut datang dari Organisasi Pengamanan (Pam) Swakarsa Elang Merah, sebuah Pam Swakarsa di Lombok yang berpusat di Kab. Lombok Timur.

Komitmen dukungan untuk pemenangan HBK dalam kontestasi Pileg 2019 ini, disampaikan langsung oleh Panglima Pam Swakarsa Elang Merah, Datok Lalu Lukman RIS, Rabu (6/2) saat menyambut kunjungan HBK ke markas Pam Swakarsa Elang Merah, di Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur.

“In shaa Allah, Elang Merah mendukung. Komitmen kami, ketika ada kolaborasi dengan beliau (HBK), beliau (pasti) jadi,” tegas Datok Lalu Lukman.

Datok Lalu Lukman menilai bahwa sosok HBK yang tegas dan berwibawa menunjukan bahwa HBK

memang sosok yang pantas didukung untuk menjadi wakil rakyat masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok, di kursi DPR RI kelak.

Kepedulian HBK pada nasib wong cilik, kaum tani, yang tergambar dari program serta visi misinya yang kerap disampaikan di berbagai kampanye2nya, juga menjadi alasan bagi Pam Swakarsa Elang Merah untuk memilih dan mendukung pemenangan HBK sebagai DPR RI.

“Masyarakat kita (di Lombok) kan sebagian besar adalah masyarakat petani, yang kebanyakan wong cilik. Nah beliau (HBK) punya visi perjuangan serta cita-cita besar untuk membangun sektor pertanian Lombok yang di ujungnya bisa mensejahterakan petani, beliau juga selalu turun melihat langsung kondisi petani kita. Kami yakin bahwa jika beliau terpilih nanti, beliau pasti berbuat untuk Lombok, juga untuk NTB ini”, kata Datok Lalu Lukman.

Ia menegaskan, pasca komitmen dukungan itu pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal bersama jajaran Pam Swakarsa Elang Merah hingga ke tingkat pedesaan untuk sama-sama berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan memenangkan HBK sebagai sosok yang pantas mewakili masyarakat Lombok, NTB.

“Tentu kami akan konsolidasi untuk (pemenangan) HBK”, katanya.

Namun, Datok Lalu Lukman juga menyarankan agar tim pemenangan HBK lainnya juga bisa bekerja sinergi dengan Elang Merah.

Menurutnya, pertemuan antara tim pemenangan HBK dengan Elang Merah juga harus mulai dilakukan untuk pemantapan strategi pemenangan.

“Saran saya, beliau (HBK) juga harus briefing tim-nya dengan benar agar bisa bekerja dengan baik dan In shaa Allah membawa hasil”, katanya.

Ia menyarankan agar kinerja tim pemenangan tidak menang di jumlah dan struktur yang gemuk saja, tetapi harus lebih kepada kualitas dan kemantapan strategis pemenangan.

Menurutnya, dari banyak data yang ada di lapangan, cukup banyak Caleg yang timnya bekerja seperti over acting. Misalnya mendamping si calon dengan banyak kendaraan, bersesumbar pasti menang, tapi metode dan evaluasi kinerjanya terabaikan, dan pada akhirnya akan sangat terpukul jika kemudian calon tersebut mengalami kekalahan.

“Jadi tim kecil dan sepi tetapi solid dan rajin turun kebawah, In shaa Allah menang. Yang penting, konsolidasi dan koordinasi serta jangan ada dusta di antara kita,” tukas Datok Lalu Lukman.

Dukungan untuk HBK sebagai Caleg DPR RI, menurut Datok, merupakan dukungan pertama Elang Merah untuk Caleg dalam Pemilu 2019 ini.

Sebab, untuk Caleg DPRD Provinsi NTB dan Caleg DPRD Kab. Lombok Timur, Elang Merah memilih pada posisi netral.

“Untuk (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten itu terlalu banyak calonnya, sehingga kami lebih baik memilih pada posisi netral saja. Tapi untuk posisi DPR RI, kita berkomitmen (dukung) pak HBK, karena ada rasa keyakinan bahwa beliau In shaa Allah amanah”, tegasnya.

Dalam kunjungannya ke markas Pam Swakarsa Elang Merah, HBK juga menyampaikan bagaimana dirinya ingin berkarya dan mendarma-bhaktikan sisa usia yang dimilikinya untuk menjadi ceritera baik bari orang-orang  dekat Presiden RI untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran serta  kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya melalui sektor pertanian.

“Sektor pertanian bagi saya adalah sektor yang luar biasa jika mampu digali dan dikelola dengan benar. Dan ini bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mengatasi problematika pengangguran, yang muaranya berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi para petani kita”, tegas HBK.

HBK juga menyampaikan apresiasinya pada Datok Lalu Lukman atas kiprah dan kinerja Pam Swakarsa Elang Merah selama ini. Menurut HBK, denganmemberdayakan masyarakat, khususnya anggota mereka, Elang Merah jugasudah melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

“Artinya perjuangan Elang Merah, selain sudah berkontribusi untuk keamanan masyarakat, juga sudah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perjuangan dan cita-cita saya untuk membangun sektor pertanian di wilayah ini. Hal ini sangat saya apresiasi, bagaimana kiprah dan perjuangan pak Datok Lalu Lukman bersama anggota2nya”, kata HBK.

HBK menambahkan, sinergi dengan Elang Merah akan lebih terbangun jika kelak dirinya mendapat amanah mewakili masyarakat Lombok di kursi DPR RI.

Me