Selain membangun jejaring pasar startup, pentingnya dukungan Pemda untuk mendorong peningkatan eksport produk UMKM NTB ke luar negeri

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Sektor pariwisata NTB khususnya Lombok benar- benar terpukul akibat harga tiket mahal dan kebijakan bagasi berbayar dari maskapai penerbangan.

Bukan hanya perhotelan, industri kreatif, produk UMKM dan sejenisnya pun terkena dampak.

Produk jajanan dan oleh-oleh khas Lombok yang biasanya laris manis, menjadi turun drastis.

Meski masih ada wisatawan yang datang, namun harus berpikir ulang jika mau membeli produk oleh-oleh, lantaran harga bagasi pesawat yang bisa lebih mahal dari nilai barang bawaan.

“Dari beberapa pelaku UMKM di Lombok Barat dan Lombok Utara, saya tangkap hal itu. Saat ini mereka juga sangat terdampak tiket mahal mdan bagasi berbayar,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Nomor Urut 11 dari PKS untuk Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, Jumat ( 15/02)

Nofian mengatakan, kondisi ini memang sulit, karena saat ini lalu lintas dan akses wisatawan ke Lombok masih diandalkan dari penerbangan.

Sementara di lain sisi, penerbangan merupakan bisnis tersendiri yang sulit diintervensi oleh pemerintah, apalagi Pemda.

Namun, menurut Nofian, selalu ada pelajaran baik dari setiap kendala dan masalah.

Menurutnya, ketergantungan sektor UMKM terhadap pasar wisatawan yang menggunakan penerbangan menunjukan bahwa sistem pemasaran UMKM umumnya masih berperspektif offline.

Salah satu cara mengatasi ialah membangun sistem online berbasis digital.

“Kasus ini harus jadi pelajaran. Sehingga ke depan kita tidak lagi bergantung pada berapa banyak wisatawan yang datang, tapi bagaimana produk kita menjangkau pasar wisatawan hingga luar daerah,” katanya.

Selain membangun jejaring pasar startup, Nofian juga menekankan pentingnya dukungan Pemda untuk mendorong peningkatan eksport produk UMKM NTB ke luar negeri.

Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan sebagai stakeholders berkompeten harus mulai menginisiasi.

Mulai dari pembinaan UMKM, pendampingan mutu dan produksi, hingga ketersediaan pasar, dan juga eksport kr negara luar.

“Eksport ini bisa menjawab tantangan tiket mahal. Tapi memang harus ada good will dari pengambil kebijakan,” ujarnya.

Menurut Nofian, pariwisata merupakan sektor yang tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa peran dan dukungan stakeholders di sektor lainnya.

Ia bertekad jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk di kursi DPRD NTB, hal ini yang akan diperjuangkan.

“Inshaa Allah, saya akan dorong pariwisata yang holistik, sehingga kita punya kekuatan. Masalah tiket ini kan bisa terjadi kembali kapan saja, tapi yang terpenting bagaimana kesiapan kita menghadapinya,” tukasnya.

Me

Komisi II ingin mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon pasca Gempa

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, untuk mendapatkan penjelasan terkait penanganan pasca bencana, pelayanan publik khususnya perizinan, juga terkait reformasi birokrasi di NTB, Kamis (14/02) siang di ruang kerjanya.

Gubernur bersama Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut hangat kedatangan rombongan DPR RI. Saat itu dijelaskan  berbagai kondisi umum dan perkembangan terakhir dalam proses rehab-rekon pasca Gempa di Lombok.

“Kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat,” papar Gubernur.

Gubernur juga sempat menyampaikan,  kondisi pasca Gempa Lombok yang membuatnya tersentuh sekaligus bangga dengan warga NTB. Saat pasca gempa di Palu, masyarakat Lombok i yang terkena ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu.

Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani menyampaikan,  kunjungan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon paska Gempa.

Termasuk  inovasi – inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam pelayanan publik.

Mardani menanggapi progres penanganan gempa di Lombok yang menurutnya sudah baik.

“Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain,” Jelas Mardani.

Mengakhiri silaturrahimnya, Mardani  menyampaikan harapan dan upayanya untuk Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah 3,5 T dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami Juga meminta proyek the Mandalika, smelter di new mount segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NTB dapat bergerak cepat,” tegas Mardani.

Aya/Hms NTB

Pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NusaTenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim Ketua Forest For Life Indonesia, dalam rangka memaparkan terkait Pilot Projek Pengolahan Sampah Organik dengan Teknologi Black Souldier Fly (tentara lalat hitam) di Ruang Kerjanya, Kamis (14/02/2019).

Pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam ini, merupakan  kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Forest For Life Indonesia yang dipusatkan di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

Proyek ini kedepan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah organik, agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah ini di NTB dan menginginkan agar proyek ini kedepan dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Inovasi ini sejalan dengan program pemerintah saat ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang dikenal dengan program Zero Waste,” ujar doktor Zul.

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, yang mendampingi Gubernur pada kesempatan itu, juga menyambut baik  dengan adanya teknologi ini.

“PKK NTB akan mendukung penuh dengan memberikan edukasi kepada msyarakat, agar bisa memilih sampah organik dan non organik, mulai dari tingkat rumah tangga, sebagai sumber penghasilan sampah utama,” ujar Hj. Niken.

Hj.Niken juga berharap, kedepan dengan hadirnya teknologi ini, persoalan sampah di NTB bisa teratasi.

Ketua Forest For Life Idonesia Hadi Pasaribu menjelaskan pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Output dari pengolahan sampah ini adalah, pengolahan larfa menjadi pakan ternak, pupuk cair, gas dan pupuk padat,” jelas Hadi.

Ia menambahkan, teknologi  pengolahan sampah dengan system  Black Souldier Fly ini hanya bisa dikembangkan di negara-negara tropis.

“NTB merupakan tempat pengembangan pertama di Indonesia yang bekerjasama langsung dengan pemerintah. Walaupun sudah ada di beberapa tempat namun sifatnya privat,” jelasnya.

Usai pertemuan, Hj. Niken juga melaksanakan kunjungan langsung ke Lokasi pengolahan sampah organik ini di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

AYA/Hms NTB

Donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL

MATARAM.lombokjournal.com — Golden Palace Hotel Lombok  bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kota Mataram menyelenggarakan Donor Darah, Kamis (14/02).

Kegiatan sosial ini merupakan wujud kepedulian Golden palace Hotel Lombok ( GPHL ) terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan orang lain.

General Manager GPHL mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 20 kantong darah dapat terkumpul pada kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 wita.

“Kita targetkan 20 kantong darah, tapi ada sekitar 60 lebih yang sudah ikut mendonorkan darahnya,artinya lebih dari Target yang kita inginkan,” katanya.

Kegiatan sosial donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL.

Juga merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh GPLH , dan didukung penuh seluruh karyawan hotel.

“Selain Karyawan hotel ada juga masyarakat yang ikut donor serta dari pihak TNI yakni Korem 162 wira bhakti, karen acara ini selain acara rangkain Hari Valentine juga merayakan HuT TNI yang jatuh di bulan Februari ini,” pungkas Ernanda.

AYA 

Ketentuan bagasi berbayar telah menyebabkan menurunnya omzet pelaku UMKM. Khususnya, mereka yang berbisnis produk oleh-oleh atau buah tangan

MATARAM.lombokjournal.com – Asosiasi Hotel Mataram (AHM)  mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal dan kebijakan bagasi berbayar. Kondisi ini menyebabkan tingkat hunian atau Okupansi Hotel saat ini hanya mencapai 31 persen.

Jika dibandingkan tahun lalu, okupansi Hotel di Mataram berkisar di antara 44 persen. Dihitung dari Januari Tahun sebelumya sekarang berbeda, kisaran turunya hingga 13 persen , yang kita hitung dari januari 2018-Januari 2019.

Hal itu disampaikan Ketua AHM, Ernanda Dewobroto.

“Kondisi harga tiket yang mahal ini telah mengakibatkan berkurangnya perjalanan masyarakat yang berakibat menurunnya hunian ,” kata Ernanda.

Ia mengatakan, maskapai beralasan bahwa harga avtur yang tinggi adalah penyebab mahalnya tiket pesawat. Mau tidak mau pihak maskapai harus mencari cara dengan menaikan harga karena perusahaan maskapai kan swasta, bukan milik negara jadi mereka punya hak untuk itu.

Tak hanya itu. Menurut dia, ketentuan bagasi berbayar telah menyebabkan menurunnya omzet pelaku UMKM. Khususnya, mereka yang berbisnis produk oleh-oleh atau buah tangan.

“UMKM yang berbisnis di bidang oleh-Oleh sekarng juga sepi peminat, gimana mau beli oleh-oleh kalau harga bagasinya saja sangat mahal,” katanya.

Ia menyatakan, jika dari AHM meningkatkan promosi dan dari pariwisata dibantu. Namun untuk saat ini percuma,karena walaupun harga kamar  murah,atau banyak promosi tapi jika Harga tiket dan bagasi berbayar, karena orang-orang lebih memilih tinggal dirumah daripada  harus liburan keluar daerah.

Ia  berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi terhadap kondisi yang ada saat ini.

AYA

Sinergi antara satu dan lainnya seperti tersekat, padahal jika dibangun komunikasi yang baik, sinergi antar stake holder dan pemegang kebijakan bisa berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — “Perencanaan adalah ujung tombak dalam keberhasilan kita membangun, saya bukan ahli ekonomi, background saya chemical engineer”, ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd.

Hj Rohmi mengawali arahannya pada acara Capacity Building ‘Penyusunan dan Perencanaan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi NTB Bagi Bappeda dan Biro Ekonomi Se-Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kamis (14/02).

Wagub menerangkan, tiga hal penting dalam pembangunan adalah, pertama memiliki kompetensi, ilmu dan pengalaman, kedua memiliki data yang cukup, dalam langkah ini seseorang harus memiliki data yang valid, ketiga adalah bersinergi, hal ini harus betul-betul dijalin dengan baik.

“Kalau dasarnya data yang baik maka apa yang kita lakukan insyallah efektif tepat pada sasaran, apa yang telah ditorehkan oleh Gubernur pada masa sebelumnya merupakan semangat yang harus dilanjutkan dan untuk selalu bangkit dan mengambil hikmah,” terang Wagub.

Menurut Wagub, salah satu kekurangan kita adalah komunikasi. Sebab, sinergi antara satu dan lainnya seperti tersekat, padahal jika dibangun komunikasi yang baik, sinergi antar stake holder dan pemegang kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berkaca dari bencana gempa yang lalu, jika dilihat dari sisi positif, hal yang menjadie pelajaran adalah bagaimana struktur rumah yang dibangun itu tidak asal-asalan. Sehingga bencana lalu mengajarkan kita, daerah kita berada pada Ring Of Fire.

Dengan menyadari kondisi ini, maka dapat melatih pula pikiran positif, tenang, dan siap ketika menghadapi bencana.

“Yang terpenting adalah kalau mau cepat berlari, pikiran harus betul-betul positif, kalau dihinggapi dengan pesimisme tentunya akan sulit ke depannya, tantangan ada untuk membangkitkan kita,” tambah Hj. Rohmi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwansyah selaku leading sector pada acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dibangun bersama Bank Indonesia, pemerintah Provinsi dan Bappeda 10 kabupaten/kota.

Saat ini juga sedang memasuki rencana lima tahun ke depan 2018-2023, sebagai penjabaran visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur yang masuk dalam NTB Gemilang.

NTB dikenal sebagai Provinsi yang paling progresif dalam penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan jargon  ‘apa yang baik pada masa lalu akan dilanjutkan di masa sekarang’.

Melihat adanya kebutuhan tersebut, BI Provinsi NTB sebagai mitra strategis Pemda melaksanakan kegiatan ini sebagai wadah fasilitasi pengembangan kompetensi penyusunan rencana pembangunan daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, perwakilan Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kanwil Perbendaharaan NTB.

AYA

Wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman, meskipun ditingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah

MATARAM.lombokjournal.com —  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP dalam wawancaranya dengan wartawan menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan damai.

Hal itu dikatakannya usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri yang dihadiri para pimpinan TNI Polri di wilayah NTB termasuk Kapolda NTB Irjen Pol  Drs. Achmad Juri, MH. di Hotel Lombok Plaza, Rabu (13/02).

“Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai ada dua strategi utama yang harus dilaksanakan yakni menjaga netralitas dan soliditas TNI Polri supaya mampu bersinergi dengan semua komponen sehingga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu berjalan aman dan damai,” ungkap Pangdam.

Dijelaskannya, terkait penggunaan kekuatan TNI dalam Pemilu sesuai dengan penyampaian Kapolda yakni 2/3 dari kekuatan Polri di setiap wilayah, namun karena keterbatasan sehingga kita menggunakan asas prioritas dari kemungkinan eskalasi ancaman.

Terkait dengan eskalasi ancaman, menurut Jenderal bintang dua tersebut, sudah dipetakan semua oleh Kapolda untuk wilayah NTB dan TNI akan mengimbanginya.

“Jadi tidak cukup pasukan saya digelar dengan teori 2/3 kekuatan Polri,” ujarnya.

Saling mem-back up dengan membaca eskalasi ancaman sehingga bisa menjawab bila terjadi kemungkinan-kemungkinan kontijensi.

Diakuinya, tahapan Pemilu hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif.

“Alhamdulillah semua masih normal dalam masa Pemilu yang hanya tinggal 2 bulan,” kata Pangdam.

Menurutnya, untuk wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman, meskipun ditingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah, namun itu diambil dari eskalasi Pilkada.

“Kita doakan saja,” ucapnya.

Selain itu, Alumni Akmil 87 tersebut juga menyampaikan bahwa media juga memegang peranan untuk bersinergitas bersama TNI Polri khususnya dengan KPU dan Bawaslu diperlukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Pangdam kemudian menyebutkan peran media dalam Pemilu yakni pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak golput dan berdatangan ke TPS karena keberhasilan demokrasi salah satu tolak ukurnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu dan kedua, media melalui tulisannya mampu membuat suasana menjadi dingin atau panas.

Obyek dalam Pemilu adalah masyarakat, penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, TNI Polri sebagai pendukung sesuai dengan tugasnya dan media yang mengelola dan menciptakan suasana sesuai isi tulisan.

“Mari kita bersinergi mensupport program demokrasi sehingga pesta demokrasi bangsa betul betul tercapai dengan tolak ukur damai dan koridor hukum berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan saat ini waktu Pemilu sudah memasuki 2 bulan terakhir sehingga harus merefresh penyiapan rencana pengamanan.

“Terkait dengan pengamanan masing-masing TPS yang rawan ada siklus, tahapan dan mekanisme penanganannya dan apabila terjadi eskalasi ancaman maka TNI sudah dipersiapkan, papar Kapolda.

“Penggunaan TNI dalam Pemilu 2019 sebanyak 2/3 kekuatan Polri sudah diajukan sesuai dengan tahapan,” pungkasnya.

AYA

Cepat tidaknya proses pencairan dana rehab rekon tergantung dari masyarakat, Apa masyarakat mau disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama

KLU.lombokjournal.com —  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., bersama rombongan didampingi Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.,  melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Pulau Lombok, NTB.

Kunjungan itu untuk mengecek Posramil Pemenang, Koramil 1606-03/Bayan dan Koramil 1615-10/Sembalun yang baru selesai dibangun. Selain itu  juga melihat secara langsung proses pencairan dana stimulan satu pintu di Lapangan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan di Lapangan Transad Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur, Selasa (12/02).

Pangdam IX/Udayana kepada sejumlah wartawan di Lapangan Tanjung KLU menyampaikan, kehadirannya di Pulau Lombok dalam rangka memantau Prajurit TNI yang bekerja membantu Pemerintah Daerah untuk tahap rehab rekon pasca gempa di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Menurutnya, dari apa yang dilihat dan berbicara dengan masyarakat, ada prospek yang jelas dimana masyarakat sudah mengerti tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Khususnya terkait dengan pencairan dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat dengan membentuk Pokmas.

Juga sekaligus melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan sehingga lebih cepat dalam proses pencairannya.

“Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden agar segera memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan sehingga proses rehab rekon bisa berjalan cepa dan lancar,” ungkap Pangdam.

Melihat kondisi tersebut, orang nomor satu di jajaran Kodam IX/Udayana tersebut sangat yakin proses rehab rekon berjalan sesuai target.

“Dengan adanya management seperti ini, saya optimis percepatan rehab rekon ini akan berjalan dengan baik karena dilihat dari target pencairan dana Bank BRI hari ini saja mencapai 23 ribu untuk rumah rusak berat, dan tentunya para Fasiliator bersama masyarakat harus bersama-sama bekerja menyelesaikan tugasnya,” ujarnya.

Pangdam IX/Udayana juga menyampaikan cepat tidaknya proses pencairan dana rehab rekon tergantung dari masyarakat. Apa masyarakat, mau disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.

Karena tuntutannya akuntabilitas, sehingga Pemerintah Daerah bersama Stakeholder lainnya tidak ada tuntutan Korupsi dibelakang hari dan endingnya juga masyarakat semua senang dengan rumahnya terbangun.

“Dalam proses pencairan dana ada pihak BPKP, inspektorat, Perbankan, Pemda, BPBD dan apilikator duduk bareng dengan satu titik pelayan satu pintu,” sebut Perwira Tinggi Bintang Dua tersebut.

Dikatakannya, pembangunan ini sangat bergantung dengan beberapa hal antara lain masyarakat itu sendiri, kondisi cuaca, dan para aplikator yang memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan di Bank BRI.

“Pemerintah berharap agar proses rehab rekon dapat dilaksanakan secepat mungkin karena managementnya sudah bagus dengan bekerja keras tentunya,” sebutnya.

Pangdam IX/Udayana juga meminta kepada media untuk membantu mengawal proses percepatan rehab rekon dengan sosialisasi melalui media masing-masing sehingga pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan.

Kunjungan tersebut juga dihadiri Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, Bupati KLU H. Najmul Ahyar, Kapolres Lotara, Danyonif 742/SWY Letkol Inf Agus P. Doni, para pejabat dan Dan/Ka Satdisjan Korem 162/WB

AYA

Diskusi ini mengajak seluruh peserta yang hadir dan masyarakat pada umumnya untuk menjaga kondusifitas dan menjadi pelopor pemilu damai

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB), Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan yang digagas oleh Gerakan Suluh Kebangsaan di Golden Palace Mataram, Selasa (12/02).

Sekda menyampaikan bahwa pentingnya wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan harus dimulai sejak dini.

“Saya dulu saat menjadi kepala dinas Dikpora Provinsi NTB menekankan pentingnya wawasan kebangsaan, waktu itu saya dipesan langsung oleh Damrem (yang menjabat saat itu), beliau mengatakan bahwa wawasan kebangsaan kita ini sudah terkikis di kalangan pelajar,” ungkap Sekda NTB.

Ditambahnya lagi dalam situasi politik saat ini ia berpesan, sebagai warga negara tidak boleh terjadi perpecahan gara-gara beda pilihan dalam pilpres mendatang.

“Himbauan kami dari pemerintah dalam waktu yang semakin dekat pilpres pemilu ini, suasana kebatinan makin hangat, tetap kita menjaga kepala dingin, tetap menjaga persaudaraan karena siapapun yang terpilih dalam pemilu, mereka tetap saudara kita,” kata H. Rosiady.

Senada dengan Sekda NTB, saat itu Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan  Prof. Mahfud MD mengatakan dalam sambutannya, acara diskusi ini mengajak seluruh peserta yang hadir dan masyarakat pada umumnya untuk menjaga kondusifitas dan menjadi pelopor pemilu damai.

“Kami akan mendorong kebebasan menentukan pilihan secara demokratis tanpa bermusuhan. Kontestasi politik harus diartikan sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik, bukan dilakukan sebagai zero sum game. Itulah gagasan kami terkait Gerakan Suluh Kebangsaan ini,” ungkap Mahfud MD.

Pada penutupan acara tersebut, Sekda NTB mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi dan instansi yang terlibat dalam acara yang sangat membangun itu.

AYA

Sektor pariwisata Lombok sedang berjuang untuk kembali pulih dari dampak bencana, banyak anggota Asita NTB yang tidak lagi menerima pesanan dari para tamu untuk berlibur di Lombok

MATARAM.lombokjournal.com  — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewantoro Umbu Joka mengatakan, sektor pariwisata Lombok mengalami ujian bertubi-tubi.

Umbu mengatakan, cobaan berat harus diterima sektor pariwisata Lombok yang sempat dilanda bencana gempa pada tahun lalu. Belum benar-benar pulih akibat dampak gempa, lanjut Umbu, pariwisata Lombok kembali dihadapkan persoalan lain yakni kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar yang terjadi saat masa sepi atau low season

“Sejak gempa sudah banyak /cancel, pascagempa low season, harga tiket pesawat naik, ditambah bagasi berbayar, ini kan tidak lazim,”ujarnya

Umbu menilai, kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar yang terjadi saat low season semakin membuat sektor pariwisata Lombok menderita.

Padahal, Umbu katakan, sektor pariwisata Lombok sedang berjuang untuk kembali pulih dari dampak bencana. Akibatnya banyak anggota Asita NTB yang tidak lagi menerima pesanan dari para tamu untuk berlibur di Lombok.

Umbu menilai, kondisi seperti ini tidak sejalan dengan program pemerintah yang menargetkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata.

Di sisi lain, Umbu mengatakan maskapai juga tidak secara penuh bersalah dalam menaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar. Menurut Umbu, maskapai tidak melanggar peraturan dalam mengeluarkan dua kebijakan tersebut.

“Memang maskapai tidak salah juga, tidak melanggar juga karena masih dalam tarif batas atas dan bawah, tapi mungkin sisi etika yang dilanggar. Tidak tepat saat musim (low season) begini dikasih harga mahal kan tidak pas situasinya,” ungkap Umbu.

Umbu menyayangkan sikap maskapai yang terkesan mengabaikan aspek etika dan juga secara mendadak menaikan harga tiket pesawat serta menerapkan bagasi berbayar.

Menurut Umbu, seharusnya maskapai bisa melakukan kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar secara bertahap agar masyarakat tidak kaget dan membuat mengurungkan niatnya berlibur.

“Momennya tidak tepat, ini tiba-tiba semacam serangan mendadak, seharusnya naik dikit-dikit, bagasi juga pelan-pelan ada tahapan, jadi orang enggak kaget, kalau kaget kan pasti ‘jantungan’ dan tidak bisa jalan,” katanya.

Rencananya, seluruh perwakilan DPD Asita se-Indonesia akan menggelar aksi damai menyuarakan tuntutan agar adanya penurunan harga tiket pesawat  dan penerapan bagasi berbayar di depan Istana Presiden di Jakarta pada 28 Februari mendatang.

“Kita mohon Pak Presiden bantu agar harga tiket pesawat dan bagasi berbayar ditinjau ulang, kan pemerintah punya target meningkatkan kunjungan wisatawan, kalau mandek, apa yang mau diharapkan,”pungkas umbu

AYA