Prospek kain tenun NTB sangat bagus dari sisi desaign, namun perlu memerbaiki lagi kain tenun tersebut dari segi kUalitas

MATARAM.lombokjournal.com — Semenjak pencanangan kain tenun NTB beberapa waktu lalu oleh Gubernur NTB dr. Zulkifliemansyah, membuat para penenun di NTB mendapat banyak pesanan baik itu dari pejabat daerah maupun dari Luar NTB.

“Dengan meningkatnya permintaan akan Tenun NTB ini  menjadi nilai yang positif bagi perekenomian NTB terlebih bagi penenun lokal,” ujar Kepala Dinas PerdagangAN  NTB, Hj. Putu Selly Andayani saat mengadakAn kurasi kan tenun dengan dekranasda ,Senin (18/2) di kantor Dinas Perdagangan .

Selly menambahkan,melalui Dekranasda (Dewan KerajinaN Nasional Daerah) Provinsi NTB akan melakukan kiat bagaimana tenun serta kain songket NTB bisa bangkit lagi seperti dulu. Kain NTB mempunyai Ciri khas tersendiri.

“Inilah kearifan lokal yang akan kita angkat, karena nanti kita akan mengikuti festival tenun di pusat,,disana kita akan mempetkenalkan tenun NTB kita,” ungkap  Selly

Sellly menambahkan,  upaya yang dilakukan Disdag adalah memasarkan dan mempromosikan tenun yang sudah ada .

“Dari itulah kita mengadakan acara ini dengan ketua dekranasda untuk mengkurasi kain tenun NTB dibantu oleh tim ahli Kurator dari dinas pariwisata, untuk  memilih dari sekian bnyak tenun  yang ada Akan dipilih kain mana yang menceritakan tentang kearifan lokal NTB. Itu diserahkan  ke Jakarta,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Dekranasda NTB ,Hj .Niken Saptarini Widyawati mengatakan, prospek kain tenun NTB sangat bagus dari sisi desaign ,Namun perlu memerbaiki lagi kain tenun tersebut dari segi kUalitas .

“Kita akan perbaiki kin tenun dari sisi kwalitas agar tidak mudah Luntur dan awet sehingg bis bersaing dipasaran,” ungkap Niken.

Ia  menambahkan, dalam waktu dekat   Dekranasda NtB  akan ikut di beberapa acara di pusat untuk memperkenalkan kain  khas NTB .

“Di Jakarta  nanti  kita akan mempromosikan dan memperkenalkan kain khas NTB,karena seperti diketahui kain kita memiliki keunggulan, Namun untuk saat ini kain tenun dari LomboK Tengah, Lombok Timur dan Bima yang paling maju atau menonjol dibandingkan daerah lain  di NTB,” kata Niken

AYA

Kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas perikanan dan Kelautan  Provinsi NTB akan menerbitkan Kartu Pelaku usaha (Kusuka) sebagai pengganti Kartu Nelayan  yang akan digunakan sebagai klaim Asuransi jika disaat melaut terjadi kecelakaan.

Kalau dulu itu persyaratan untuk klaim Asuransi  salah satunya harus memiliki kartu nelayan, akan tetapi sekarang kartu nelayan akan di ganti dengan kusuka (kartu pelaku usaha).

“Jadi untuk bisa kita ajukan nelayan itu menjadi peserta Asuransi harus memenuhi dan memiliki kartu kusuka,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lalu Hamdi,  Senin (18/02).

Ia menyatakan, Kartu Kusuka ini sebagai pengganti dari kartu nelayan yang sebelumnya sudah di berikan kepada nelayan,  karena sudah 50 persen Nelayan yang memiliki “kartu Nelayan”.

Saat ini masih dalam proses identifikasi data oleh pemerintah Provinsi dan akan diajukan ke Kementrian Kelautan.

“Sekarng kita masih dalam tahap mendata para nelayan.” Ujar Lalu Hamdi.

Hamdi menambahkan,  kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan.

“Karena harus menggunakan Kusuka, kita dorong para nelayan agar bisa memilikinya agar memudahkan para nelayan untuk mengklaim asuransi,” jelas Hamdi.

AYA

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu

lombokjournal.com –

MATARAM  ;   H. Bambang Kristiono (HBK), Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra,  Caleg DPR RI Nomor Urut-1,  Dapil NTB II/Pulau Lombok, makin dikenal  masyarakat  Lombok.

Gerakan dan daya jelajah para relawan HBK Center yang dibentuk di tiap Kabupaten/Kota juga sangat masif.

Selain pendekatan kepartaian, pendekatan kerja sosial dan menggalang para millennials,  membuat kerja tim relawan diterima masyarakat sekaligus mengantar sosok HBK lebih dekat dengan para calon pemilihnya di Pulau Lombok.

Ketua ‘HBK Center’ Lombok Timur, Muhamad Ikhsan, yang juga Ketua PAC Partai Gerindra Kec. Selong mengatakan, jajarannya sudah melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan sejumlah lintas tokoh di Kab. Lombok Timur.

“Komunikasi lintas tokoh yang ada di Kab. Lotim, terbukti dengan maraknya dukungan dari berbagai ormas di Kab. Lotimpun sudah mulai nyata untuk pak HBK,” kata Ikhsan, Sabtu  (16/02).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, ormas Elang Merah dan Laskar Sasak akan segera menggelar deklarasi mendukung penuh HBK, menjadi wakil masyarakat Pulau Lombok di gedung Parlemen Senayan nanti.

Tim HBK Center Kab. Lotim juga melakukan optimalisasi pemberdayaan para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan maupun Ranting (pengurus Desa).

“Kami melihat soliditas dan antusiasme para pengurus Partai di tingkat bawah untuk mendukung dan mensukseskan pak HBK ke Senayan nanti, sangatlah tinggi,” katanya.

Sementara Ketua HBK Center Kab. Lombok Utara, Ustads Muhammad Zainur mengatakan, pihaknya menggalang kaum millennials untuk memperkuat kantong-kantong suara HBK.

“Nama pak HBK sudah sangat familiar bagi para Millennials di KLU. Kami berikan suport misalnya, kostum bola dan lain-lainnya. Begitu juga dengan Tim Kesira (Kesehatan) HBK Center KLU, yang terus turun kebawah membantu orang sakit yang tidak mampu,” ujarnya.

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

HBK Center di KLU juga menyiapkan kendaraan Ambulance serta tenaga medis untuk melayani masyarakat yang sakit dan butuh perawatan.

“Kami terus mensosialisasikan pak HBK dalam setiap kegiatan kami di KLU,” sambungnya.

Menurutnya, konsep HBK yang visi-misinya ingin memajukan sektor pertanian di Pulau Lombok, NTB, juga menjadi faktor penting peningkatan elektabilitasnya di KLU, sebab sebagian besar masyarakat KLU memang bermata-pencaharian sebagai petani.

Masyarakat Rindu HBK

Ustads Muhammad Zainur mengatakan, saat ini masyarakat di KLU sangat ingin berjumpa dengan pak HBK, termasuk para millennialsnya.

Kehadiran tokoh sentris yang terkenal dengan sebutan Samurai Prabowo ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi masyarakat KLU dengan kehadirannya.

“Masyarakat disini terutama generasi mudanya, sangat ingin dan rindu  bertemu pak HBK”, katanya.

Sementara itu Ketua HBK Center Kab  Lombok Barat, Heriadi, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, HBK Center Kab. Lombok Barat baru terbentuk beberapa hari yang lalu.

” Saat ini Relawan HBK Center Kab. Lombok Barat secara swadaya dan bergotong royong sudah memasang APK HBK dan Partai Gerindra disetiap Desa di Kab. Lombok Barat”, kata Heriadi sembari mengatakan, jumlah pengurus HBK Center Kab. Lombok Barat berjumlah 24 orang dari berbagai unsur dan Kecamatan.

Pesan HBK Pada Relawan

Terpisah, HBK menyatakan apresiasi, terima kasih serta kebanggannya kepada para Relawan HBK Center.

Menurutnya, perjuangan para Relawan ini sangatlah luar biasa, mereka bekerja tanpa pamrih dan berkumpul menjadi satu karena adanya satu tujuan perjuangan, yaitu merebut kembali kedaulatan dan kejayaan Indonesia Raya.

HBK mengaku, belakangan ini menerima banyak masukan dan keluhan terkait minimnya alat peraga kampanye (APK) di lapangan.

“Bahkan ada relawan kita, yang mengajukan protes dan kekecewaannya perihal ketersediaan APK ini di media sosial. Sangat disesalkan, tapi memang demikian adanya,” ucap HBK.

HBK mengatakan, jujur saja kalau APK Partai Gerindra ini memang kalah meriah dengan Partai  lainnya, khususnya Partai yang sedang berkuasa.

Hal ini wajar, karena sebagai Partai oposisi memang Partai Gerindra tidak memiliki program unggulan seperti Bansos dan sebagainya.

“Kita tidak punya BUMN, kita tidak punya Cukong, kita tidak punya pengusaha besar, bahkan ketika ada beberapa pengusaha yang mau coba-coba membantu kita, begitu ketahuan para penguasa atau rezim, langsung pada melarikan diri karena pada diusilin,” tegasnya.

Menurut HBK, APK yang terpasang selama ini, tidak ada satupun yang berasal dari sumbangan ataupun bantuan dari orang lain, tetapi murni dibuat dan dicetak dari cucuran keringat dirinya dan para relawannya sendiri.

“Bahkan, untuk membuat dan mencetak APK  tersebut, tidak jarang kita harus berbagi dengan biaya dapur dari istri kita di rumah. Tapi tidak ada masalah, karena ini memang perjuangan kita, keyakinan kita, untuk masyarakat kita yang lebih baik,” katanya.

Ia menekankan, saat ini HBK Center baru saja meluncurkan program untuk pemasangan bendera-bendera Partai Gerindra, serta baliho-baliho pak Prabowo se-Pulau  Lombok.

Selain dari pada itu, HBK Center juga sudah memutuskan untuk memberikan program bantuan Kartu Pintar sebanyak masing2 2.000 lembar kepada para Caleg Kab./Kota se-Pulau Lombok.

“Program ini adalah bantuan kecil HBK Center, kepada seluruh Caleg Kab/Kota se-Pulau Lombok atas segala loyalitas, kerja keras serta pengorbanannya kpd Partai Gerindra selama ini,” tukasnya.

Me

Rumah sakit dan puskesmas di NTB ini merasa sangat terbantu oleh adanya program PIDI ini

MATARAM,lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara penyerahan dan penerimaan peserta Program Internsif Dokter Indonesia (PIDI) angkatan I tahun 2018-2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Hotel Grand Legi Mataram, jumat (15/02).

Hj Rohmi mengucapkan terimakasih Ketua Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS karena Program Internsif Dokter Indonesia (PIDI) ini telah banyak membantu NTB dalam bidang kesehatan.

“Terimakasih kepada KIDI yang telah ikut membangun NTB ini dalam bidang kesehatan, tentunya terimakasih juga kepada para peserta program ini yang dengan senang hati bertugas di NTB dengan suka rela selama waktu yang cukup lama,” kata Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur NTB yang biasa dipanggil Ummi Rohmi mengungkapkan, banyak sekali tugas yang akan ditemui dalam bidang kesehatan oleh para peserta PIDI dalam mengamalkan ilmunya.

“Banyak tugas yang akan dilakukan di NTB ini, diantaranya kasus stunting, ibu hamil meninggal, kurang gizi, dan lain-lain yang harus terus kita tangani,” kata Ummi Rohmi.

Di akhir penyampaiannya, kakak kandung TGB ini mendoakan para peserta program PIDI ini mendapat kemudahan dan pelajaran berharga selama berada di NTB.

“Saya berharap semua peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan selama bertugas di NTB ini, saya yakin 12 bulan ini adalah tahapan yang tidak akan terlupakan untuk seluruh peserta PIDI ini,” tutupnya.

Ketua KIDI Provinsi NTB, dr. Agus Pracoyo mengungkapkan bahwa program PIDI ini sudah dimulai sejak tahun 2012 dan diadakan setiap tahunnya.

“Di NTB ini, kita sudah mempunyai wahana sebanyak 13 wahana yang sudah tersebar di 9  kabupaten/kota se-NTB, namun program PIDI di Lombok Utara untuk sementara kita tarik hingga rumah sakitnya telah selesai diperbaiki,” ungkapnya.

Ia berpesan 3 hal kepada 36 peserta PIDI yaitu, menggali ilmu pengetahuan dan menulis, meningkatkan skil, serta menerapkan pergaulan dengan sikap yang baik pada masyarakat.

“Selain menggali ilmu, skil dan pergaulan, lara peserta juga harus bisa menjadi tuan rumah di negri sendiri,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa rumah sakit dan puskesmas di NTB ini merasa sangat terbantu oleh adanya program PIDI ini.

AYA/HMS NTB

Para penngusaha ternak sangat welcome dengan program pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah bergerak cepat  saat mengetahui persoalan yang dihadapi para pengusaha ternak yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan mendadak digelar Gubernurdengan pengusaha ternak di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat (15/02) tadi pagi.

Persoalan para pengusaha terkait sekitar 500 ekor ternak sudah hampir seminggu ‘tersandera’ di Stasiun Karantina Badas, belum dapat dikirim ke luar sebab belum terbitnya izin.

Namun persoalan ini berhasil dituntaskan setelah Gubernur NTB yang datang didampingi Sekdis Peternakan NTB menggelar pertemuan dengan para pengusaha ternak ini.

Gubernur memberikan solusi, ratusan sapi di Karantina Badas harus segera dikirim dan memerintahkan Kadis Peternakan untuk menerbitkan izin.

Gubernur juga meminta agar kuota pengiriman yang sudah ditetapkan harus dihabiskan sehingga tahun depan tidak ada lagi pengiriman ternak hidup melainkan dalam bentuk daging.

Selain itu Gubernur menekankan para pengusaha yang tergabung dalam PEPEHANI menyiapkan prosesing ke arah pengiriman daging. Bagi pengusaha yang tidak beritikad berproses ke arah tersebut diberikan sanksi dengan menyetop perizinannya.

Terakhir Gubernur meminta agar setiap pengiriman untuk menyisihkan infaq 2,5% bagi kepentingan masjid dan pondok pesantren.

“Kami sepakat dengan semua yang diminta Gubernur,” tandasnya.

Pengusaha ternak memiliki konstribusi yang cukup besar untuk daerah. Setiap pengiriman per ekor sapi dikenakan retribusi sebesar Rp 105 ribu.

Tidak heran jika PAD dari pengiriman ternak ini per tahunnya mencapai Rp 2 milyar. Sebab setiap hari pengiriman rata-rata 75 ekor.

Usai pertemuan, Sekretaris PEPEHANI Sumbawa, Rusdi Darmawansyah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menggelar pertemuan tersebut.

Sehingga,  melalui pertemuan tersebut ia beserta seluruh pengurus yang lain dapat menyampaikan keluhan terkait pengusaha hewan ternak itu.

Ia juga menjelaskan para pengusaha pun menyuarakan keluhannya melalui media sosial yang langsung direspon Gubernur NTB. Ketika itu Gubernur meminta para pengusaha hadir pada Jumpa Bang Zul–Rohmi yang digelar setiap Jumat pagi yang kebetulan tadi digelar.

Namun mereka tidak bisa hadir. Juga, menurutnya persoalan itu bukan masalah kecil dan tidak bisa didiskusikan di forum umum seperti itu, melainkan harus dibahas secara khusus.

“Mendadak tadi malam Gubernur menghubungi salah satu anggota PEPEHANI agar dapat menemui kami di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Rusdi memahami arah program pemerintahan Zul Rohmi,  ke depan adalah industry peternakan.

Pada prinsipnya, Rusdi menyatakan PEPEHANI sangat welcome dengan program tersebut yaitu pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya.

AYA

Kasus demam berdarah di Kota Mataram sebanyak 101 kasus dan dari jumlah tersebut suspek DBD berjumlah 16 orang, demam dengue sebanyak 6 orang dan sisanya positif demam berdarah.

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyatakan,  kasus demam berdarah (DBD) mengalami peningkatan yang terjadi di kota Mataram .

“Dari data dinas kesehatan provinsi NTB menyebut jumlah korban DBD saat ini berjumlah 101 orang,” Ujar Kepala Dinas Kesehatan  Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi ,Jumat (15/02)

Eka menyatakan, kenaikan kasus DBD di Kota Mataram diduga disebabkan karena kawasan padat penduduk  serta pola hidup masyarakat kota yang belum menerapkan pola hidup membersihkan jentik-jentik nyamuk atau membersihkan saluran-sluran tempat bersarangnya Nyamuk  demam berdarah.

“Belum adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar serta kawasan penduduk yang padat membuat Kota Mataram sampai saat ini menjadi Kota dwngan kasus DBD terbanyak,” Ungkapnya

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi NTB kasus demam berdarah di Kota Mataram sebanyak 101 kasus dan dari jumlah tersebut suspek DBD berjumlah 16 orang , demam dengue sebanyak 6 orang dan sisanya positif demam berdarah.

Eka menambahkan,untuk Kabupaten Kota lain seperti di Kabupaten Lombok Barat,dan Lombok Timur jumlah kasus DBD sudah mulai berkurang .

Ia tak menampik jika trend peningkatan kasus demam berdarah ini rentan terjadi karena perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan

“Saya menghimbau agar  menerapkan pola hidup sehat  dengan cara pemberantasan  3M yakni menguras bak mandi,mengubur barang bekas,dan menyebarkan bubuk abate yang bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk mematikan tersebut,” kata Eka.

AYA

Pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram

 MATARAM.lombokjornal.com —  Harga cabai rawit di beberapa pasar Tradisional di NTB, anjlok. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu, disebabkan hasil panen melimpah dan terbatasnya pengiriman ke luar daerah.

Dikarenakan total harga pengirimn untuk keluar Daerah pada saat ini melonjak akibat adanya Kenaikan Tiket dan Bagasi yang Harus berbayar.

“Yang membuat harga Turun dikarenakan para pengepul tidak bisa lagi mengirim cabai ke luar daerah, Dulu kan harga per kilo kalau  cabe dikirim ke luar daerah sekitar 12 ribu per kilonya,  tapi sekarang mencapai 20 ribu perkilo untuk sekali kirim” terang Lalu Suparno, PLH Kepala Bidang Perdagangn Dalam Negeri (PDN ) Dinas perdagangan Provinsi NTB.

Harga cabai di tingkat petani Rp 5000 perkilogram. sementara, pengepul menjual ke pedagang 10.000 per kilogram. Harga itu dengan kualitas cabai segar.

Menurut pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram.

“Harga itu masih sangat wajar untuk kondisi saat ini, ” pungkasnya

AYA

 Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan

MATARAM.lombokjournal.com — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan omset, dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar.

Meskipun sebelumnya kondisi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa bangkit pasca gempa bumi tahun lalu.

Salah satu UMKM yang merasakan dampaknya yakni Nutsafir produk olahan kacang-kacangan khas Lombok. Mengingat produknya, cukup dikenal sampai keluar daerah.

“Waktu gempa itu omset kita 50 persen dan sekarang ada kenaikan harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar hanya 30 persen,” ungkap Pemilik usaha Nutsafir, Sayul Wibawati Jumat (15/2/2019)

Menurutnya, pasca gempa para UMKM di NTB untuk bangkit saja cukup sulit mendapatkan omset hingga 50 persen. Dengan adanya kebijakan kenaikan tiket pesawat tersebut, omzet UMKM mengalami penurunan hingga 70 persen.

Hal ini membuatnya sedikit kesulitan, karena dampaknya cukup besar, tidak hanya pada pariwisata saja tetapi UMKM juga.

“Dampaknya yang terasa untuk kita UMKM sangat besar, karena yang langsung datang kesini saja mereka mau beli 2 atau 3 box harus berfikir dulu,” ujarnya.

Dikatanya, tidak hanya UMKM saja yang berdampak, namun hal ini juga di alami oleh sejumlah pusat oleh-oleh. Biasanya, pengujung atau wisatawan datang untuk berbelanja dengan nilai yang banyak.

Tetapi sejak adanya kenaikan dan kebijakan bagasi berbayar semakin membuatnya menurun. Bahkan, ia saja biasanya jika sedang high season bisa mencapai hingga 100 kilo.

“Jadi sekarang itu satu hari bisa produksi 20 kilo, sudah luar biasa. Jadi satu hari itu bisa 20-30 kilo dan itu untuk produk yang benar-benar habis,” katanya.

Digital Marketing

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provisni NTB H Lalu Saswadi mengatakan memang banyak keluhan dari para pelaku usaha, terkait dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

Namun hal bukan hanya terjadi di NTB saja, tetapi secara nasional.

“Ini harus ada kebijakan dari nasional, kan ini bukan hanya di Lombok saja tetapi semuanya. Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah (PEMDA) saja yang berkerja,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk saat ini dari sisi pariwisata juga belum kembali pulih, sehingga hal ini juga berdampak pada UMKM.

Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan.

“Secara umum awal tahun itu biasanya banyak wisatawan yang datang dan juga berpengaruh dengan jumlah uang yang masuk,” ucapnya.

Untuk itu, Saswadi menyarankan agar para pelaku usaha ini juga bisa memasarkan produk mereka melalui digital marketing. Meskipun harga kargo juga mengalami kenaikan, tetapi mereka bisa menaikan harga jual, sehingga usahanya tetap berjalan.

“Seharusnya digital marketing itu yang dimanfaatkan UMKM kita, agar mereka tidak hanya memasarkan hanya disini saja keluar juga bisa,” jelasnya

AYA

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

MATARAM.lombokjournal.com —  Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2019 Yang  sebelumnya menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi, ditunda pelaksanaannya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB.

Salah satu alasannya, rumah yang diperbaiki jumlahnya kini tidak sebanyak pada 2018, kini hanya 100 unit rumah saja.Namun itu bukan berrti pemprov tidak menangani.

”Ini hanya kurang lebihi 100 rumah saja yang kita tangangi,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman provinsi NTB I Gusti Bagus Sugihartha, Jumat (15/02).

Ia menjelaskan, kondisi saat ini n dana yang digunakan untuk RTLH dibatasi, sehingga anggarannya difokuskan pada pembangunan rumah korban gempa.

Saat ini yang diutamakan yakni pembangunan rumah bagi korban gempa. Selain itu kurangnya tenaga untuk menganangi program RTLH pada 2019i. Pada 2018 ada sekitar 250 ribu rumah yang ditangani.

“Kita sedang konsentarasi bagaimana percepatan penyelesaian persoalan rumah dampak gempa, jadi kemaMpuan tim kami di dinas ini sangat terbatas untuk bisa menangani RTLH,”ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk pembangunan 100 unit RTLH di NTB ini dapat bantuan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB).

Bahkan nilainya pun tidak sama seperti seblumnya yang sebesar Rp 15 juta perunit, kini naik menjadi Rp 17,5 juta. Kendati pembangunan saat ini mengikuti kaidah-kaidah pembangunan RTLH dan tahan gempa.

“jadi untuk RTLH ke depan kita sudah harus memperhitungkan nilai-nilai struktur bangunan, tipenya saya kira semua sama tipe 21, sehingga harga satuanya itu tidak bisa lagi kita gunakan seperti kemarin,” ucapnya.

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya kira tanggung jawab pemeritah bagaimana membangun rumah tidak layak huni di NTB ini akan di upayakan bisa terealisasi pada waktunya. Jadi tahun ini khususnya masih kita menunda,” katanya.

AYA

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM – Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi.

Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di pondok pesantren adalah pertanian.

“Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain Pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Pesantren,” kata Calon Anggota DPD RI dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani dengan Tagline Batik Ijo , Jumat ( 15/02)

Menurutnya, potensi Pesantren bisa didorong sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi yang Lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian.

Apalagi, jumlah Pesantren di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hak positif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Pesantren menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

Saat ini Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Pesantren di sektor pertanian.

“Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Pesantren untuk pengembangan sektor pertanian ini,” katanya.

Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Pesantren yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan berproduksi di lahan lahan yang tak terlampau luas.

Sementara Pesantren didorong berpartisipasi di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan.

Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri, penyediaan bibit dan juga saprodi.

Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah.

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya.

Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan.

“Misalnya mengirim santri untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa diperbuat,” ucap Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yg diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta .

Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Pesantren dan lainnya akan disuarakan.

Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah.

Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.

“Inshaa Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian yang menjadi program strategis NTB ini,” tukas H Irzani yang berlatar belakang Dosen Universitas Islam Negri ( UIN ) Mataram.

Me