Dinas Kesehatan sudah menyiapkan Vaksin dan serum Anti Rabies baik itu kepada Anjing yng tidak terken rabies,dan petugas kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — -Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan jumlah Gigitan Anjing hingga saat ini sebanyak  714  di Dompu , 21 Sumbawa,26 di Bima dan anjing di sumbawa  ada 4 yang positif Rabies .

“Di daerah yang ada gigitan anjing tersebut setelah dilakukan pengecekan hanya sumbawa saja yang positif rabies” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.Nurhandini Eka Dewi ,Rabu ( 20/02).

Eka menyatkan jika Kejadian luar biasa (KLB) kasus Rabies ini berada di dua tempat yakni di Sumbawa dan Dompu .

Melalui Dinas Kesehatan pihaknya sudah menyiapkan Vaksin dan serum Anti Rabies baik itu kepada Anjing yng tidak terken rabies,dan petugas kesehatan .

“Kita di kesehatan menyiapkan serum  dan Vaksin anti Rabies supaya virus yang masuk bisa di Blok dan tidak jalan ke otak Anjing ,karena kalu sudah jalan ke otak itu yang bahaya,” katanya.

Untuk mengantisipasi  penularan ke wiliayah lainnya pihaknya melakukan Eliminasi terhadap Anjing- anjing Liar ,

“Semua wilayah di NTB sudah melakukan Eliminasi Anjing,” ujarnya

Eka  menambahkan dari data yang terpantau saat ini baru di Dompu dan Sumbawa yang KLB. Belum ada di kabupaten lain ,  Karena tidak ada gigitan baru,  karena pihaknya dan Dinas Peternakan sudah melakukan vaksin  .

“Kalau di Lombok masih aman, Walaupun pada bulan Januari sudah ada yang digidit namun itu bukan rabies,” jelasnya.

AYA

Hj. Rohmi prihatinan dan berharap agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi Kasat Lantas Polres Lombok Timur di ruangannya pagi ini, Selasa (19/02).

Kunjungan tersebut terkait kegiatan National Millenial Road Safety Festival yang ditujukan untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, khususnya untuk kaum millenial.

Menanggapi hal ini, Hj. Rohmi memberikan dukungan dan juga berharap agar Kegiatan Millenial Road Safety Festival ini dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi millenial.

”Mari kita sukseskan kegiatan ini, saya harap Millenial Road Safety Festival dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk mencapai Zero Accident di NTB,” harap Hj. Rohmi.

Pada kesempatan itu, disampaikan juga oleh Satlantas Polres Lombok Timur, AKP. Ryan Faisal, kecelakaan lalu lintas di Lombok Timur saat ini mencapai 388 kasus, dengan pelaku dan korban didominasi oleh generasi millenial usia 15 sampai 30 tahun.

Menyikapi hal ini, Hj. Rohmi menyampaikan keprihatinannya dan menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas.

“Saya menghimbau masyarakat, terutama di Lombok Timur agar tertib dalam berlalu lintas demi menekan angka kecelakan, dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas,” ujarnya.

Puncak acara Kegiatan Millenial Road Safety Festival akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2019 berlokasi di Taman Rinjani, Selong.

AYA

Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos

MATARAM.lombokjournal.com  — Warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menanti dana bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah yang belum terealisasi hingga kini.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat menjelaskan, kewenangan pencairan dana jadup berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Harry mengatakan, pada akhir November 2018, Kemensos sudah menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang lengkap sekira 19 ribu calon penerima jadup dengan total Rp 11,5 miliar. Data tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu dan BNPB untuk proses pencarian.

“Ketika November masuk (datanya) ternyata tidak cukup waktu untuk masuk pencairan sehingga dimajukan ke tahun 2019. Kita juga paham di BNPB ada pergantian pimpinan,” katanya.

Dari tujuh kabupaten dan kota terdampak gempa di NTB meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, Kemensos telah melakukan verifikasi dan validasi tiga wilayah yakni Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Empat kabupaten lainnya dianggap belum memenuhi persyaratan.

Kendati begitu, Kemensos tidak dapat berbuat banyak dalam hal pencairan lantaran hanya sebatas mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran anggaran yang digunakan berasal dari dana siap pakai (DSP).

“Selama ini kalau Kemensos sangat cepat seperti merespon santunan ahli waris karena itu dari dana hibah, prosedurnya memang bisa langsung minta pencarian kalau anggaran ada di otoritas Kemensos, besok juga bisa kita cairkan, tapi  kalau DSP itu di bawah Kemenkeu dan BNPB,” jelasnya

Harry menjelaskan, anggaran Kemensos untuk seluruh penanganan bencana sendiri hanya Rp 235 miliar. Sementara, dia katakan, usulan anggaran untuk jadup dan hunian sementara (huntara) mencapai Rp 300 miliar.

“Jadi tidak mungkin dengan APBN Kemensos,” tegasnya.

Harry menyampaikan, Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos.

Kata dia, usulan tersebut sedang ditelaah lebih dahulu terkait disetujui penuh atau masih memerlukan kelengkapan data pendukung lainnya.

“Kita (Kemensos) sebetulnya dalam posisi menunggu, kewenangan untuk kepastian ada di Kemenkeu, arahan Pak Wapres sih sesegera mungkin,” terangnya.

AYA

Dana bantuan yang diberikan pemerintah agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan mewujudkan keluarga yang mandiri

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, menyalurkan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) di GOR 17 Desember,  Selasa (19/02).

Airlangga menyampaikan, program PKH dan BPNT merupakan program dari pemerintah untuk mendorong terwujudnya keluarga mandiri.

“Tentu kita mendorong agar mereka bisa naik kelas dan menjadi keluarga-keluarga yang mandiri, pemerintah di kabupaten punya program untuk wiraswasta melalui kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga mengajak ibu-ibu penerima bantuan mencontoh tiga keluarga penerima manfaat (KPM) sejahtera mandiri, yang secara sukarela keluar dari kepesertaan PKH.

Mereka keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, masing-masing adalah  Nengah Weni yang membuka usaha jajanan kering, Nurjanah yang membuka usaha cukli, dan Saudatul Rahmi yang bergelut pada usaha pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.

“Tentu akan dicarikan jenis kegiatan yang mandiri, kita bisa bantu kemasannya nanti, seperti disampaikan Pak Gubernur kita bantu alat masak dan kemasannya. BRI siap bantu beri kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga berpesan dana bantuan yang diberikan pemerintahan agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan juga mewujudkan keluarga yang mandiri.

Salah satu penerima PKH ibu idayati mengatakan, bantuan ini sangat membantu dirinya beserta keluarganya.

“Sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah ini,semoga kedepannya bntun seperti ini akan terus berlanjut,” tambah Idayati.

AYA

Fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable

MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) mencatat kredit pembiayaan terbesar tersalurkan hingga per-Desember 2018, didominasi oleh sektor perdagangan besar eceran, perawatan mobil dan sepedah motor mencapai sebesar 23 persen.

“Itu di posisi Desember Rp 737 miliar dan ini nilainya terbesar dari 5 sektor lainnya,” ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Selasa (19/02)

Ia menjelaskan, perdagangan eceran merupakan sektor terbesar yang dibiayai oleh fintech lending sejauh ini. Di mana di sektor tersebut rata-rata level usahanya adalah mikro. Menyusul berikutnya adalah sektor rumah tangga

“Sektor rumah tangga seperti beberapa perlatan elektronik itu nilainya sebesar Rp 495 miliar atu 15,97 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk 3 sektor lainnya yaitu, Jasa persewaan sebesar Rp 320,56 miliar porsinya 10,22 persen, kemudian untuk nilainya lebih tinggi bukan lapangan usaha lainnya Rp 272 miliar atau 8,69 persen dibandingkan dengan pertanian kehutanan hanya sebesar Rp 267 miliar atau 8,5 persen.

“Perusahaan pembiyaaan ini bisa terus dipercaya dan berjalan bagus, sampai dengan per Desember 2018 itu sebanyak Rp 3,137 triliun,” ungkapnya

Karena itu, ke depannya ia terus berharap kerja sama antara fintech lending dengan perbankan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan guna menggarap kredit usaha mikro.

Tidak heran dengan temuan bahwa mayoritas penyaluran dana fintech lending masuk ke nasabah kredit mikro.

Menurutnya, hal ini terjadi karena fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable.

“Fintech ini kan memang persyaratannya mudah banget. Di mana UKM ini kan susah masuk ke bank. Mereka pasti akan mencari alternatif,” jelasnya.

AYA

Sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Tekad Pemda Provinsi NTB menjadi sentra sejumlah kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian, serta perkebunan bagi kawasan Indonesia tengah, dirasa sudah tepat.

Hanya saja keinginan itu perlu diwujudkan dalam satu sistem kerja yang komprehensif.

Pasalnya, Provinsi NTB memang dikenal memiliki potensi produk pertanian dan holtikultura yang sangat melimpah.

Di antaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk2 pertanian NTB, kemudian jatuh.

“Disinilah, perlunya ada intervensi dari Pemerintah Daerah. Caranya bagaimana, bisa saja Pemerintah Daerah, melalui Perusda2 yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinys musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/02).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda)-nya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, dan ini layak ditiru oleh Pemprov NTB.

Selain itu, sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB.

Menurut HBK, intervensi Pemda Prov NTB sangat diperlukan dalam mengetasi persoalan pertanian NTB.

“Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak diantaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya, mendingan Perusda yang ada itu, diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB”, kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tambang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Menurutnya, sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani.

Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, disitu Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point.

Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung. Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Disitu, nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS juga menyebutkan, secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK menjelaskan, dengan berfluktuasinya NTP yang merupakan indikator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Sebab, hal itu dirasa vital dalam menjaga kestabilan laju inflasi daerah, apalagi saat ini kondisi perekonomian NTB tengah dilanda kekacauan akibat dampak dari pengaruh pascagempa bumi beberapa waktu lalu itu.

Cara yang tepat guna menjaga kestabilan ekonomi NTB, hanya dengan fokus menggerakkan sektor pertanian.

“Disitulah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya. Yang pasti, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, saya yakin kesejehteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa dicover, atau diatasi dengan adanya Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,” tandas HBK.

Me

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Keberadaan dan fungsi strategis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat berpengaruh pada sumbangannya terhadap ketahanan suatu daerah dari bencana alam.

Dampak perubahan iklim global, seperti efek rumah kaca dan polusi karbon yang mempengaruhi kualitas udara, juga bisa ditekan dengan penerapan RTH yang proporsional.

Pemda Kabupaten dan Kota, di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pihak berkompeten dalam penataan ruang dan wilayah di daerah, diharapkan serius memperhatikan proporsi RTH dalam penataan ruang dan wilayah masing-masing.

“Terutama di perkotaan, RTH ini sangat berguna sebagai upaya konservasi dan juga mengatasi efek rumah kaca,” kata H Irzani, Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, Senin ( 18/02)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Irzani menjelaskan, secara aturan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis.

Selain itu RTH juga berfungsi sebagai kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.

Selain itu, papar Irzani, RTH di perkotaan juga bisa menjadi tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, sekaligus pembatas perkembangan Kota ke arah yang tidak diharapkan.

“Idealnya RTH ini 30 persen dari luas areal Kota. Nah Kota Mataram misalnya, ini masih perlu memperluas kawasan RTH selain Taman Udayana, tentu masih bisa RTH lain yang nantinya juga bisa sebagai sarana wahana Pariwisata,” kata Irzani yang sejak tahun 2015 s.d 2018 menjadi Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 660-798 Tahun 2017.

Ia mencontohkan, beberapa Kota Besar seperti Surabaya dan Bandung, sudah memulai mengelola RTH sebagai salah satu sumber penggerak perekonomian Kota, selain sebagai penguat ketahanan lingkungannya.

Menurut Irzani, hal itu bisa juga dilakukan di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi NTB ini. Sebab, dalam jangka panjang keberadaan RTH ini juga sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana, baik kekeringan maupun banjir.

“RTH bisa ditanami pohon yang bisa menyimpan air (reservatoir) karena 10 tahun ke depan akibat pemanasan global dan peningkatan emisi karbon, krisis air bersih juga menjadi permasalahan krusial,” ujar Irzani.

Apalagi, papar Irzani, kondisi hutan di Provinsi NTB,  baik di Lombok dan Sumbawa juga perlu perhatian serius dari semua pihak.

Kawasan kritis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, bahkan sudah beberapa kali menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah NTB.

Irzani mengatakan, di pulau Sumbawa yang saat ini tengah dilanda trend alih fungsi lahan sebagai ladang Jagung, juga perlu dievaluasi kembali terkait RTH.

“Ini menjadi penting, karena apa yang kita bangun sekarang adalah warisan untuk generasi penerus kita ke depan. Harus mulai kita memelihara alam ini dengan RTH misalnya,” tukasnya

Penataan RTH Pasca Gempa

Sementara itu, Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi juga memiliki pandangan yang sama.

Nofian mengatakan, porsi RTH yang ideal harus mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten yang ada di NTB sejak saat ini.

“Apalagi dengan peningkatan populasi penduduk di perkotaan yang setiap tahun terus bertambah, maka kualitas udara juga akan semakin turun akibat beragam aktivitas terutama banyaknya kendaraan bermotor. Hal ini bisa direduksi dengan keberadaan RTH yang proporsional,” katanya.

Nofian mengatakan, pasca bencana gempa bumi bisa dijadikan momentum bagi Pemda, terutrama di Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mengevaluasi kembali kawasan RTH di daerah mereka.

Bagi Nofian, keberadaan RTH yang bisa dimulai dari taman-taman perkotaan juga akan memberi nilai tambah untuk keindahan tata kota di daerah bersangkutan.

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Sektor UMKM akan ikut terbantu, dan juga RTH ini bisa juga sebagai destinasi wisata Kota yang punya daya tarik tersendiri,” ungkap Novian menjelaskan.

Me

ASN yang hadir diminta mengingatkan masyarakat sekitarnya, terutama keluarga agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon

MATARAM.lombokjourna.com — Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB) Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc.,Ph.D mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netrallitas dalam Pilpres dan Pileg bulan April mendatang.

Sekda menyampaikan itu   dalam upacara paripurna NTB Gemilang, dan tetap  menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, Senin (18/02).

“Kita adalah ASN yang netral, yang fungsi utamanya adalah pemersatu bangsa ini, tidak boleh ada ASN yang menjadi propokator, yang ikut memecah belah bangsa ini, apalagi ada yang ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar (hoax),” kata Sekda NTB ini.

Hal itu diungkapkan karena dalam waktu dekat ini, Indonesia utamanya NTB akan melaksanakan pesta demokrasi, dimana dalam pesta demokrasi tersebut, seluruh masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPRD RI, DPD RI, dan Presiden.

“Marilah kita lalui  suasana pesta demokrasi dengan aman damai dan gembira selayaknya pesta lain dengan penuh keceriaan,” pesannya.

Ia mengungkapkan, banyak terjadi permusuhan akibat berbeda pilihan khususnya pilihan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu ia berpesan,  siapapun yang terpilih dalam pesta demokrasi April mendatang adalah saudara ki, kandidat-kandidat tersebut adalah anak bangsa terbaik yang telah melalui proses.

“Kita menonton tadi malam debat capres ke-2 kedua kandidat saling senyum, saling sapa, saling rangkul, kenapa kemudian di rumah kita ada yang tidak bertegus sapa, harusnya ini sesuatu yang tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Ia berpesan kepada seluruh ASN yang hadir untuk mengingatkan maayarakat sekitarnya, terutama keluarga untuk mengingatkan mereka agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon.

Sehingga permusuhan tidak perlu terjadi hanya gara-gara perbedaan pilihan.

“Sebagai orang beragama harusnya kita percaya siapapun yang terpilih adalah orang yang ditakdirkan oleh tuhan menjadi pemimpin negara ini, oleh karena itu marilah kita berdoa supaya Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan, tidak terpecah seperti negara-negara lainnya,” terang Rosiady.

Ia mengajak seluruh peserta upacara untuk menyadari, Indonesia adalah bangsa yang besar dan ia juga mengajak untuk tetap optimis kedepannya bahwa Indonesia akan disegani oleh negara lain.

AYA/HMS NTB

Harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM

MATARAM.lombokjprnal.com- — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan manajemen Lion Air Group serta Garuda Indonesia terkait harga tiket pesawat dan juga penerapan bagasi berbayar.

Zul, sapaan akrabnya, menilai dampak harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berimbas pada sektor pariwisata di NTB, terutama di Lombok. Meski begitu, pemda tidak mampu berbuat banyak lantaran keputusan berada di tangan masing-masing maskapai.

“Domain keputusan di masing-masing perusahaan kalau kompetitor sedikit mereka lebih leluasa buat keputusan,” kata Zul.

Zul mengatakan, harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM.

“Wajar juga apalagi kalau ada kenaikan biaya bagasi tapi kalau misal maskapai rugi-rugi, jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja,” jelasnya.

Zul mengaku menerima informasi,  manajemen maskapai akan segera meninjau kembali harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar.

“Infonya rata-rata (maskapai) mengatakan segera akan melakukan restrukturisasi, akan melakukan penyesuaian karena yang menjerit bukan hanya NTB, tapi daerah lain juga sama,” kata Zul.

AYA

Tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Meski proses umumnya tetap sama, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 dinilai bakal lebih seru dari Pileg 2014 silam.

Munculnya Caleg-Caleg Muda Petarung secara Head to Head setidaknya telah  meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat calon pemilih, terutama para millennials, akan membawa arena Pileg 2019 menjadi ajang tempur Caleg Muda  dengan mengadu kapabilitas dan intergritasnya.

“Pileg 2019 ini merupakan tahun kemunculan politisi muda yang harus cukup mempunyai kapabilitas dan integritas untuk berani bertarung. Di sini menariknya, karena kesadaran berpolitik masyarakat juga semakin membaik maka Pileg kali ini bisa jadi battlefiled (medan tempur) bagi Caleg-Caleg Muda,” kata Sekretaris DPC Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad SH.

Menurut Ahmad, fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya politisi muda yang mengisi posisi pimpinan Partai. Selain itu, tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral di Pemilu 2019.

“Hal ini akan mempengaruhi peta politik (dalam) pertarungan Pileg,” katanya.

Ahmad mengatakan, bagi Partai Nasdem, saat ini adalah momentum yang tepat bahwa rakyat harus mulai diorganisasikan oleh Partai untuk bisa mempunyai kesadaran dalam memilih calon wakil mereka.

“Partai NasDem berkomitmen sebagai partai modern untuk menjadi pelopor perubahan di Lombok Tengah. Anti Mahar dan Berintegritas,” tegas Ahmad Syamsul Hadi, yang juga Caleg DPRD Lombok Tengah  Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem.

Bagi Ahmad, munculnya generasi-generasi muda dan mempunyai kesiapan bertarung dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Pileg 2019 merupakan kemajuan pendidikan politik di Lombok Tengah.

Menurutnya, arah pembangunan Lombok Tengah harus mulai ditata secara lebih seksama, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.

“Sudah saatnya Lombok Tengah sebagai mercusuar pembangunan di NTB. Dalam segala aspek. Ini yang akan saya perjuangkan nantinya,” tegas Ahmad.

Selain itu, tambah dia, persoalan-persoalan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas utama di samping persoalan lainnya.

Saatnya Yang Muda Meraih Suara

Tak jauh beda dengan Ahmad, Sawaludin, Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2 No Urut 2 Partai Gerindra, juga menekankan Pileg 2019 sebagai momen Caleg muda meraih suara.

Awenk – sapaan akrab Sawaludin – mengatakan, Pileg 2019 ini juga memperlihatkan trend dan budaya politik baru di masyarakat. Gagasan dan kredibilitas jadi taruhan, sebab masyarakat pemilih sudah cerdas.

“Masyarakat pemilih kita sudah banyak berkembang dalam hal pemahaman politik. Saya yakin, money politic pun tak bisa mengubah pilihan mereka, apalagi yang millennials,” kata Awenk.

Maju dengan partai besutan Prabowo Subianto, Awenk yakin bisa menjadi petarung tangguh di ajang Pileg 2019 untuk DPRD Lombok Timur.

Sebagai daerah dengan sumber daya alam sangat besar dan juga jumlah penduduk yang padat, ia bertekad untuk memperjuangkan keseimbangan.

“SDA, kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Keseimbangan pengelolaan SDA dan SDM ini yang akan saya perjuangkan,” tegasnya.

Selain itu, awenk juga mengatakan, pengembngan ekonomi ini harus kita mulai dari desa, dengan mengoptimalisasikan segala potensi yang ada di desa.

Selain itu membangun semangat enterpreneuer kepada generasi muda di desa , mendorong pemanfaatan dana desa semaksimal mungkin, membangun badan usaha milik desa yang kuat dan handal , bumdesMart menjadi salah satu solusi yang pantas di kembanbkan.

Meski berasal dari dua Parpol berbeda, dan berdiri dalam perjuangan Pilpres yang tak sama, Ahmad dan Awenk tetap punya kesamaan.

Muda, berlatar belakang aktivis, berpengalaman mengadvokasi aspirasi akar rumput, dan mereka sama-sama punya visi yang benar benar bisa diandalkan untuk perubahan kemajuan daerah.

Me