Nipah Berpeluang Ditata Ulang jadi Destinasi Wisata Unggulan Lombok Utara

Pantai Nipah, kawasan yang sudah dibranding dengan kawasan kuliner laut khas Lombok Utara ini, bisa ditata kembali dengan lebih baik

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA — Lombok Bangkit, dari sisi pariwisata hendaknya jangan hanya slogan tanpa kenyataan.

Sudah enam bulan berlalu, pasca gempa bumi Juli-Agustus 2018, faktanya geliat pariwisata di Lombok, NTB masih tetap belum nendang. Kunjungan masih sepi.

Pengusaha muda industri kreatif, Lalu Nofian Hadi mengatakan, perlu ada terobosan dan upaya serius untuk pariwisata NTB bangkit.

Namun menurutnya, proses recovery yang dilakukan pemerintah justru mengabaikan hal yang sebenarnya sepele saja.

“Penataan kembali destinasi (wisata). Ini kelihatan sepele, tapi sebenarnya utama. Sebab percuma promosi banyak-banyak kalau nyatanya destinasi belum maksimal ditata,” kata Lalu Nofian Hadi, di Lombok Utara, Selasa (06/03)

Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat ini menjelaskan, pasca gempa bumi lalu sebenarnya menjadi moment baik untuk melakukan penataan destinasi, terutama destinasi di Lombok Utara dan Lombok Barat.

Hal ini juga bisa jadi titik penataan ulang tata ruang destinasi yang ada.

Pantai Nipah misalnya. Kawasan yang sudah dibranding dengan kawasan kuliner laut khas Lombok Utara ini, bisa ditata kembali dengan lebih baik.

“Pemda KLU bisa menata Nipah, mengatur jarak lapak-lapak dengan ROI pantai. Kemudian juga melengkapi fasilitas dasar pendukung destinasi, seperti toilet dan ruang ganti,” katanya.

Nofian mengatakan, semangat recovery pariwisata sejauh ini sudah cukup bagus. Dukungan pemerintah pusat dengan anggaran besar juga bagus. Namun belum menyentuh hal-hal mendasar.

Recovery lebih ditujukan pada promosi agar wisatawan mau datang kembali ke Lombok, sementara di sisi lain secara internal kesiapan menerima kunjungan masih terkesan setengah hati.

Di sejumlah destinasi wisata di Lombok Utara dan Lombok Barat, misalnya ketersediaan fasilitas toilet masih sangat minim. Apalagi fasilitas mushola dan tempat wudhu.

“Ini yang perlu didorong. Kenyamanan wisatawan saat berada di destinasi harus terjamin. Apalagi ketersediaan branding kita kan wisata halal yang tentu identik dengan kebersihan,” katanya.

Menurutnya, penyediaan fasilitas dasar ini tanggungjawab Pemda, namun bisa juga melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat.

Hanya saja, harus ada inovasi dan pola pikir yang out of the box. Fasilitas dasar jangan hanya berkontekjs pada proyek semata.

Sebagai Wakil Rakyat di DPRD NTB nantinya, Nofian akan mendorong bagaimana peran swasta dan masyarakat untuk mengelola destinasi wisata.

“Pihak swasta jika di libatkan mempercantik kawasan pasti berlomba lomba ambil peran, karena bisa jadi ruang promosi buat mereka, jadi masing masing saling berlomba memberikan yabg terbaik” katanya.

Selain itu, peran Pemerintah Desa di mana destinasi berada, dan juga masyarakatnya melalui Pokdarwis juga bisa diperkuat.

Apalagi Pemprov NTB sedang mendorong satu desa satu bank sampah.

Di sini lah peran Bank Sampah bisa dilibatkan bersama BUMDes.

“Pemdes dan ADD bisa membangun fasilitas umum destinasi, kemudian ini dikelola BUMDes atau Pokdarwis. Tentu ekonomis dan membuka lapangan kerja,” katanya.

Industrialisasi Harus Meningkatkan Nilai Tambah

Tidak hanya bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan, tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam acara Rapat pimpinan (Rapim) yang diadakan Pemerintah Provinsi, Gubernur NTB minta Kepada Dinas Perindustrian agar meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat NTB.

Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan mengolah bahan yang di NTB untuk bisa mendapatkan nilai tambah .

“Ini merupakan arahan pak gubenur saat rapat pimpinan,” ujar Andi, Selasa (05/03).

Andi mencontohkan, jika kemarin itu hanya bahan tambang yang dikirim langsung, sekarang jangan dikirim dalam bentuk bijih saja tetapi diolah dulu di NTB baru dibawa ke luar.

“Kita olah dulu baru dikirim keluar, nantinya bisa menambah nilai jual,” katanya.

Selain bahan tambang, industri bahan makanan juga akan diolah terlebih dahulu di NTB agar bisa meningkatkan nilai jual.

Selain itu, untuk bisa membuat bahan makanan yang bisa dikirim ke luar NTB, kita harus punya mesin induk dari mesin itu antara lain itu mesin bungkus, pemotong itu harus punya.

Tidak hanya Bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan yang lebih. Tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium.

Langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perinduatrian lebih terfokus ke pengolahan, karena diketahui semua hasil tambang makanan dan garam NTB memang potensial menembus pasar luar yang tidak hnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat NTB saja.

“Kalau kita bisa mengirim itu tentu akan memdatangkan uang, klu diasarkan di NTB kan hanya muter di NTB saja,” tegasnya..

Fokus kita bagimana kita, sekarang kita akan meperbaiki semuanya baik dari segi kemasan, dan cita rasanya.

AYA

Penetapan KEK Mandalika Sebagai Tuan Rumah MotoGP 2021, Jadi Daya Tarik Investasi

Perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan, enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok makin diminati para investor untuk berinvestasi, sejak, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MotoGP 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan itu, Selasa (05/03) di Mataram.

“Dampaknya sangat bagus untuk iklim investasi di Lombok yang sempat menurun akibat bencana gempa. Investor yang sempat ragu kini kembali tertarik berinvestasi di Lombok,” jelas Lalu Gita.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika juga mematangkan persiapan pembangunan sirkuit.

Gita yang juga menjabat sebagai Komisaris ITDC mengungkapkan perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan, enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare.

Saat ini, baik ITDC dan Vinci SA sedang melakukan sejumlah tahapan studi terkait rencana pembangunan konstruksi yang berkualitas dan tahan gempa. Mengingat Pulau Lombok mengalami bencana gempa pada tahun lalu, meski dampak terparah berada di Lombok bagian barat dan utara.

Gita menyebutkan, pembangunan sirkuit untuk MotoGP akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

“Ada tahapan persiapan, tahapan pelelangan, sesungguhnya kegiatannya (di luar sirkuit) sudah mulai, konstruksi sirkuit sendiri kurang dari setahun sudah bisa selesai,” jelas Gita.

Gubernur Zulkieflimansyah, kata Gita, telah membentuk panitia khusus untuk percepatan dan pemantapan kesiapan MotoGP.

Tim ini, akan membahas soal sejumlah langkah strategis agar masyarakat NTB bisa terlibat dan mengambil manfaat dari penyelenggaraan MotoGP pada 2021.

“Pak Gubernur membentuk panitia untuk mendetailkan semua aspek agar penyelenggaraan MotoGP bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat NTB,” katanya.

AYA

Ahmad Muzani : HBK Pendiri Dan Pejuang Sejati Partai Gerindra

HBK itu tetap terlihat dan selalu dilibatkan dalam setiap pertarungan politik Partai Gerindra di mana pun dan kapan pun

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT – Hari Minggu (03/03) malam, ada moment tidak biasa di kediaman Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono, atau yang akrab disapa HBK.

Sejumlah pimpinan Partai Gerindra se-P. Lombok menyambangi kediamannya di daerah Senggigi dengan Dress Code batik lengan panjang semua.

Rupanya malam itu ada jamuan makan malam bersama Sekjen Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani, yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI.

Usai acara makan malam bersama, acara dilanjutkan dengan mendengarkan tauziah politik yang disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzan. Secara khusus dibahas siapa HBK dan bagaimana sepak terjangnya dalam membangun kebesaran Partai Gerindra.

Ahmad Muzani menjelaskan ini agar seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra NTB mengerti betul rekam jejak dan pengorbanan HBK dalam membangun Partai Gerindra. Serta mengapa sampai Prabowo Subianto mengutusnya sekarang sebagai Caleg DPR-RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok.

Ahmad Muzani mengawali tauziah politiknya dengan menceritakan awal-awal dibentuknya Partai Gerindra antara tahun 2007/2008 silam.

Prabowo, HBK dan Partai Gerindra

Dalam paparannya, Ahmad Muzani mengatakan, di awal terbentuknya Partai Gerindra telah diwarnai dengan sikap pro kontra di antara para pendiri-pendirinya, apakah Prabowo Subianto akan membentuk Ormas atau Partai.

“Pertimbangan saat itu, mengapa harus Ormas, karena sudah banyak Partai yang berdiri dan mapan seperti Partai Hanura yang saat itu sudah booming dan menampung banyak Jenderal Purnawirawan. Kalkulasi politiknya, sudah tidak ada lagi celah untuk mendirikan sebuah Partai karena waktunya sudah sangat mepet, para politisi sudah terserap masuk di Partai-Partai yang ada, kemudian Partai-Partai yang berdiri pun sudah penuh,” ungkap Ahmad Muzani.

Namun, lanjut Ahmad Muzani, HBK justru yang paling lantang dan paling teguh menginginkan supaya Prabowo Subianto membentuk Partai saja, agar perjuangan Prabowo Subianto tidak setengah-setengah dan total.

“Akhirnya perjuangan HBK yang ingin membentuk Parpol tidak sia-sia. Tanggal 6 Februari 2008, Gerindra resmi mendeklarasikan diri sebagai Partai Politik,” kata Ahmad Muzani.

emudian setelah Partai Gerindra berdiri, di tengah-tengah persiapan mengikuti kontestasi Pileg dan Pilpres 2009, HBK mendapatkan tugas khusus melakukan penggalangan di luar struktur untuk memperkuat dan meluaskan jaringan pemilih Partai Gerindra.

Masuknya Almarhum Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang serta Desmon J. Mahesa adalah hasil kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah HBK, dalam meyakinkan mereka untuk bergabung di Partai Gerindra.

“HBK sebagai orang Sandi Yudha (perang clandestein), tentu mampu melakukan tugas-tugas khusus tersebut karena memang disitu HBK punya ilmu dan keahliannya,” tambahnya.

Hasilnya kemudian, lanjut Ahmad Muzani, adalah pada Pemilu 2009, Partai Gerindra mampu meraih 26 Kursi di DPR-RI, dibanding Partai Hanura yang dapat 18 Kursi di DPR-RI.

Hasil ini sesungguhnya di bawah ekspektasi awal, tapi juga tidak terlalu mengecewakan untuk ukuran Partai yang baru terbentuk,” tutur Ahmad Muzani.

HBK Adalah Petarung Sejati

Ahmad Muzani mengatakan, agar pengurus dan kader Partai Gerindra di Lombok tidak A Historis atau buta sejarah, HBK itu tetap terlihat dan selalu dilibatkan dalam setiap pertarungan politik Partai Gerindra di mana pun dan kapan pun.

“HBK itu seorang petarung sejati, yang loyalitas dan pengorbanannya untuk Partai Gerindra tidak perlu diragukan lagi. Jika ada masalah di internal Partai Gerindra, biasanya hanya ada dua pilihan yang selalu dilakukan HBK. Pertama, mengajak debat face to face, atau diajak penyelesaiannya secara kesatria. HBK selalu menyelesaikannya di depan, dan tidak pernah main belakang, sangat sportif,” tambahnya.

Terkait posisi pencalegan HBK, Ahmad Muzani menceritakan, sebenarnya HBK bisa melakukannya saat Pemilu 2009 ataupun Pemilu 2014, di saat suara Partai Gerindra memperoleh lompatan hingga 270 persen.

Menurutnya, saat itu Prabowo Subianto masih memerlukan tenaga dan pikiran HBK untuk membesarkan Partai Gerindra, khususnya dalam menggarap figur-figur potensial di luar Partai.

“Hasilnya pada Pemilu 2014, perolehan suara Partai Gerindra untuk DPR-RI bertambah menjadi 73 Kursi, equivalen dengan kenaikan 270 persen. Itu tentu ada sumbangsih dari kerja politik undercovernya HBK, khususnya dalam menggarap potensi-potensi yang non-struktur,” kata Ahmad Muzani.

Maka tak heran jika HBK dianggap Ahmad Muzani sebagai salah satu senior Partai Gerindra yang memiliki andil dan peran sentral dalam membesarkan Partai.

Selain itu, tipologi kepemimpinan HBK yang tidak mau setengah-setengah dalam mengemban suatu penugasan Prabowo Subianto juga Partai Gerindra, membuat posisi dan pengaruh politik HBK di DPP Partai Gerindra sangat kuat legitimasinya.

“Kami semua di DPP Partai Gerindra memiliki respect dan penghormatan yang sangat luar biasa terhadap konsistensi dan kesetiaan HBK dalam perjuangan politik Partai Gerindra. NTB semestinya merasa bangga dan bersyukur, memiliki calon anggota DPR-RI dengan kapasitas dan kapabilitas seperti HBK. HBK adalah salah satu kader terbaik Partai Gerindra,” tutup Ahmad Muzani dalam tausiah politiknya kepada segenap pimpinan dan kader inti Partai Gerindra NTB.

Penetapan Kantong Plastik Berbayar, Mulai Diberlakukan Ritel Modern

Di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja

MATARAM.lombokjournal.com — Penetapan kebijakan kantong plastik berbayar yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Asosiasi Perusahan Ritel Indonesia (APRINDO), mulai diberlakukan untuk ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa ritel telah menetapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya ritel modern Alfamart, telah menetapkan kebijakan plastik berbayar, satu kantong plastik seharga Rp 200.

Selain itu, pihak Alfamart juga menyediakan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Kebijakan ini sebagai langkah mengurangi sampah plastik.

“Sudah dari kemarin ditetapkan, kita juga ada plastik yang bisa dipakai ulang harganya Rp 3 ribu,” ujar Lia salah satu pegawai Alfamart di Mataram Senin (04/03)

Tak hanya itu saja, pelanggannya pun diperbolehkan membawa kantong plastik sendiri dan untuk kebijakan ini pun, tidak semua pelanggannya harus membayar.

Pihaknya memiliki aplikasi untuk memberikan mendiskon pada plastik berbayar. Mengingat belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut.

“Kita ada aplikasinya untuk diskon plastiknya, jadi tidak dibayar,” ujarnya.

Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh semua ritel modern. Mengingat perlunya sosialisi yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut telah diberlakukan, baik itu di ritel modern maupun di pasar rakyat.

Meskipun sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar ini telah diberlakukan oleh salah satu ritel modern.

“Kalau untuk disini dulu pernah ada plastik berbayar yang Rp 200 itu, tahun 2017. Cuma karena pelanggannya protes jadinya berhenti,” ungkap Yuli salah satu pegawai Indomaret.

Menurutnya, dari kebijakan tersebut sejumlah pelanggan mengeluhkan. Karena harus membayar kantong plastiknya, kendati hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

Untuk saat ini, dari pihaknya belum memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

“Sekarang sih belum, tetapi tidak tau nantinya bakalan ada lagi atau tidak,” katanya.

Sementara itu Ketua APRINDO Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, kebijakan ini merupakan dari APRINDO pusat.

Sebelumnya ini merupakan himbauan dari pihak Kemenetrian Lingkungan dan Kehutanan, bahkan telah dberilakukan sejak 2016 lalu. Aprindo sendiri menginginkan tidak hanya sebatas himbauan saja, tetapi dapat diterapkan.

“Tapi yang kita mau jangan hanya himbauan saja, tetapi dilaksanakan. Lahirnya kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak di antaranya bagi konsumen, produsen plastik, pemerintah melalui PPN dan lingkungan,” ungkapnya.

Dikatakannya semua pihak dapat mendukung hal tersebut, kendati ini merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini disepelekan oleh masyarakat.

Karena setiap belanja di ritel modern maupun pasar didapatkan secara gratis, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

“Konsumen tidak menyepelekan lagi, selain itu perlunya sosialisasi edukasi kita ke masyarakat, masyarkat harus menyambut baik karena ini menjadi kepentingan untuk semuanya,” terangnya.

Menurutnya, memang belum efektif kebijakan tersebut. Meskipun telah ditetapkan sejak per tanggal 1 Maret kemarin.

Bahkan di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan untuk di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja.

“Tinggal sekarang di NTB ini tinggal tunggu penyesuaian, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Kinerja Inspektorat NTB Naik Kelas Ke Level 3

Beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP Provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3

MATARAM.lombokjournal.com — Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi inspektorat ntb mendapat level 3 di indonesia itu baru ada dua provinsi Yang pertama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang kedua NTB,” tutur Kepala BPKP kantor perwakilan Provisni NTB Agus Purihitaarga, Senin Kemarin (04/03).

Dijelaskannya inspektorat di NTB sudah mampu membantu pimpinan didalam melakukan pengawalan terhadap pembagunan di NTB. Baik dari segi kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di inspektorat rata-rata sudah baik.

“Kalau bisa harus tetap ditingkatkan, karena nanti ada level sampai 5. Tapi untuk mencapai 4 dan 5 tidak mudah karena monitorinngnya sudah dilakukan secara date to date,” jelasnya.

Menurutnya inspektorat NTB mencapai dilevel 3 tidaklah mudah dan ini harus tetap ditingkatkan lagi. Di mana masih ada ruang-ruang perbaikan untuk mencapai dilevel 4 dan 5.

Kendati sejauh ini Inspektorat sudah melakukan audit investigatif, namun untuk yang lain masih belum dapat dicapai. Audit kinerja, audit performenc sudah bisa dilakukan.

Tentunya dengan catatan sebelumnya termasuk kapabilitas SDM juga sudah

“SDM sudah sertifikasi, profesional meningkat, yang dulu catatannya belum bisa melalukan audit kinerja. Tetapi sekarang sudah, itulah yang sudah masuk di level tiga dan pengukurannya sudah internasional,” terangnya.

Sementara itu, Sektertaris Daerah (SEKDA) Provinsi NTB H. Rosiady sayuti menyampaikan terimakasih atas pencapain dari inspektorat NTB, karena beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3.

“Catatan itu tidak mudah karena melengkpi SDM mengirim pelatihan-pelatihan berbagai peraturan pengawasaan kita lengkapi yng diperlukan itu semua disurvei dibawah BPKP,” katanya.

Ia berharap dari inspektorat lebih profesional lagi dan tentu masyarakat tingkat kepercayaannya terhadap pengawasan dari Apip. Di mana saat ini masuk dari kabupaten/kota se-NtB, Dengan peningkatan ini diharapkan juga kabupaten kota akan mengikuti.

“Sehingga kita bersama BPKB bisa mensurvei mereka kalau sudah, misalnya kabupaten/kota di NTB juga bisa,” jelasnya.

AYA

Revitalisasi Posyandu, Bisa Dilakukan Dengan Alokasi Dana Desa

Posyandu di tiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB akan melakukan revitalisasi posyandu yang ada di setiap desa dan dusun.

“Idenya bagaimana menghidupkan semua posyandu yang ada sesuai fungsinya, jangan seperti sekarang, ada yang berjalan, ada yang mati segan hidup pun tak mau,” ujar Rohmi Senin (04/03).

Pemprov NTB, kata Rohmi, sudah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, serta para kepala desa se-NTB. Rohmi menyampaikan pembenahan posyandu bisa dilakukan dengan alokasi dana desa.

Nantinya, posyandu yang ada di setiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk.

“Pemprov NTB juga akan menggelar pelatihan kepada kader dan sosialisasi sehingga ke depan kalau ada gizi buruk yang tahu harusnya kadus (kepala dusun) atau kades (kepala desa), bukan malah tahunya dari media,” katanya.

AYA

Gubernur NTB Harapkan Tiap Desa Miliki Bank Sampah

Gubernur menyadari tantangan terbesar mensukseskan program zero waste, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB dr. Zulkiflimansyah mendorong pemerintah desa di setiap kabupaten kota agar memiliki bank sampah

Menurutnya, keberadaan bank sampah tidak hanya bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan lingkungan namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat di NTB sendiri.

Program zero waste atau bebas sampah yang merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini semakin gencar dikampanyekan

Di setiap dilaksanakannya program kegiatan termasuk pada kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang digelar setiap hari jumat pagi tersebut .

“Pemerintah provinsi terus mensosialisasikan program tersebut dengan menghimbau masyarakat agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan ,untuk itu guna mendorong program tersebut Gubernur menghimbau masyarakat terutama aparat pemerintahan desa agar membangun bank sampah,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain menjadi alternatif solusi penanganan persoalan lingkungan, bank sampah juga diyakini akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, dengan cara memanfaatkan sampah menjadi sebuah produk bernilai ekonomi salah satunya pupuk kompos.

Gubernur menyadari tantangan terbesar dalam mensukseskan program zero waste yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Meski demikian ia optimis persoalan kesadaran yang masih rendah itu bisa diatasi dengan terus mengajak masyarakat agat memulai langkah kecil dengan menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggalnya.

“Terlebih status NTB sebagai daerah pariwisata tentu saja kondisi lingkungan yang bersih merupakan suatu modal penting dalam menarik wisatawan untuk berwisata kedaerah ini,” tegasnya.