Tidak hanya bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan, tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam acara Rapat pimpinan (Rapim) yang diadakan Pemerintah Provinsi, Gubernur NTB minta Kepada Dinas Perindustrian agar meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat NTB.

Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria  saat dikonfirmasi menyatakan,  pihaknya akan mengolah bahan yang di NTB untuk bisa mendapatkan nilai tambah .

“Ini merupakan arahan pak gubenur saat rapat pimpinan,” ujar Andi, Selasa (05/03).

Andi mencontohkan, jika kemarin itu hanya  bahan tambang yang dikirim langsung, sekarang jangan dikirim dalam bentuk bijih saja tetapi  diolah dulu di NTB baru dibawa ke luar.

“Kita olah dulu baru dikirim keluar, nantinya bisa menambah nilai jual,” katanya.

Selain bahan tambang, industri bahan makanan juga akan diolah terlebih dahulu di NTB agar bisa meningkatkan nilai jual.

Selain itu, untuk bisa membuat bahan makanan yang bisa dikirim ke luar NTB, kita harus punya mesin induk dari mesin itu antara lain itu mesin  bungkus, pemotong itu harus punya.

Tidak hanya Bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan yang lebih. Tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium.

Langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perinduatrian lebih terfokus ke pengolahan, karena diketahui semua hasil tambang makanan dan garam NTB memang potensial menembus pasar luar yang tidak hnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat NTB saja.

“Kalau kita  bisa mengirim itu tentu  akan memdatangkan uang, klu diasarkan di NTB kan hanya muter di NTB  saja,” tegasnya..

Fokus kita  bagimana kita,  sekarang kita akan meperbaiki semuanya baik dari segi  kemasan, dan cita rasanya.

AYA

Perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok makin diminati para investor untuk berinvestasi, sejak, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MotoGP 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan itu, Selasa (05/03) di Mataram.

“Dampaknya sangat bagus untuk iklim investasi di Lombok yang sempat menurun akibat bencana gempa. Investor yang sempat ragu kini kembali tertarik berinvestasi di Lombok,” jelas Lalu Gita.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika juga mematangkan persiapan pembangunan sirkuit.

Gita yang juga menjabat sebagai Komisaris ITDC mengungkapkan perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare.

Saat ini, baik ITDC dan Vinci SA sedang melakukan sejumlah tahapan studi terkait rencana pembangunan konstruksi yang berkualitas dan tahan gempa. Mengingat Pulau Lombok mengalami bencana gempa pada tahun lalu, meski dampak terparah berada di Lombok bagian barat dan utara.

Gita menyebutkan, pembangunan sirkuit untuk MotoGP akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

“Ada tahapan persiapan, tahapan pelelangan, sesungguhnya kegiatannya (di luar sirkuit) sudah mulai, konstruksi sirkuit sendiri kurang dari setahun sudah bisa selesai,” jelas Gita.

Gubernur Zulkieflimansyah, kata Gita, telah membentuk panitia khusus untuk percepatan dan pemantapan kesiapan MotoGP.

Tim ini, akan membahas soal sejumlah langkah strategis agar masyarakat NTB bisa terlibat dan mengambil  manfaat dari penyelenggaraan MotoGP pada 2021.

“Pak Gubernur membentuk panitia untuk mendetailkan semua aspek agar penyelenggaraan MotoGP bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat NTB,” katanya.

AYA

HBK itu tetap terlihat dan selalu dilibatkan dalam setiap pertarungan politik Partai Gerindra di mana pun dan kapan pun

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT –  Hari Minggu (03/03) malam, ada moment tidak biasa  di kediaman Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono, atau yang akrab disapa HBK.

Sejumlah pimpinan Partai Gerindra se-P. Lombok menyambangi kediamannya di daerah Senggigi dengan Dress Code batik lengan panjang semua.

Rupanya malam itu ada jamuan makan malam bersama Sekjen Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani, yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI.

Usai acara makan malam bersama,  acara dilanjutkan dengan mendengarkan tauziah politik yang disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzan. Secara khusus dibahas siapa HBK dan bagaimana sepak terjangnya dalam membangun kebesaran Partai Gerindra.

Ahmad Muzani menjelaskan ini agar seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra NTB mengerti betul rekam jejak dan pengorbanan HBK dalam membangun Partai Gerindra. Serta mengapa sampai Prabowo Subianto mengutusnya sekarang sebagai Caleg DPR-RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok.

Ahmad Muzani mengawali tauziah politiknya dengan menceritakan awal-awal dibentuknya Partai Gerindra antara tahun 2007/2008 silam.

Prabowo, HBK dan Partai Gerindra

Dalam paparannya, Ahmad Muzani mengatakan, di awal terbentuknya Partai Gerindra telah diwarnai dengan sikap pro kontra di antara para pendiri-pendirinya, apakah Prabowo Subianto akan membentuk Ormas atau Partai.

“Pertimbangan saat itu, mengapa harus Ormas, karena sudah banyak Partai yang berdiri dan mapan seperti Partai Hanura yang saat itu sudah booming dan menampung banyak Jenderal Purnawirawan. Kalkulasi politiknya, sudah tidak ada lagi celah untuk mendirikan sebuah Partai karena waktunya sudah sangat mepet, para politisi sudah terserap masuk di Partai-Partai yang ada, kemudian Partai-Partai yang berdiri pun sudah penuh,” ungkap Ahmad Muzani.

Namun, lanjut Ahmad Muzani, HBK justru yang paling lantang dan paling teguh menginginkan supaya Prabowo Subianto membentuk Partai saja, agar perjuangan Prabowo Subianto tidak setengah-setengah dan total.

“Akhirnya perjuangan HBK yang ingin membentuk Parpol tidak sia-sia. Tanggal 6 Februari 2008, Gerindra resmi mendeklarasikan diri sebagai Partai Politik,” kata Ahmad Muzani.

emudian setelah Partai Gerindra berdiri, di tengah-tengah persiapan mengikuti kontestasi Pileg dan Pilpres 2009, HBK mendapatkan tugas khusus melakukan penggalangan di luar struktur untuk memperkuat dan meluaskan jaringan pemilih Partai Gerindra.

Masuknya Almarhum Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang serta Desmon J. Mahesa adalah hasil kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah HBK, dalam meyakinkan mereka untuk bergabung di Partai Gerindra.

“HBK sebagai orang Sandi Yudha (perang clandestein), tentu mampu melakukan tugas-tugas khusus tersebut karena memang disitu HBK punya ilmu dan keahliannya,” tambahnya.

Hasilnya kemudian, lanjut Ahmad Muzani, adalah pada Pemilu 2009, Partai Gerindra mampu meraih 26 Kursi di DPR-RI, dibanding Partai Hanura yang dapat 18 Kursi di DPR-RI.

Hasil ini sesungguhnya di bawah ekspektasi awal, tapi juga tidak terlalu mengecewakan untuk ukuran Partai yang baru terbentuk,” tutur Ahmad Muzani.

HBK Adalah Petarung Sejati

Ahmad Muzani mengatakan, agar pengurus dan kader Partai Gerindra di Lombok tidak A Historis atau buta sejarah, HBK itu tetap terlihat dan selalu dilibatkan dalam setiap pertarungan politik Partai Gerindra di mana pun dan kapan pun.

“HBK itu seorang petarung sejati, yang loyalitas dan pengorbanannya untuk Partai Gerindra tidak perlu diragukan lagi. Jika ada masalah di internal Partai Gerindra, biasanya hanya ada dua pilihan yang selalu dilakukan HBK. Pertama, mengajak debat face to face, atau diajak penyelesaiannya secara kesatria. HBK selalu menyelesaikannya di depan, dan tidak pernah main belakang, sangat sportif,” tambahnya.

Terkait posisi pencalegan HBK,  Ahmad Muzani menceritakan, sebenarnya HBK bisa melakukannya saat Pemilu 2009 ataupun Pemilu 2014, di saat suara Partai Gerindra memperoleh lompatan hingga 270 persen.

Menurutnya, saat itu Prabowo Subianto masih memerlukan tenaga dan pikiran HBK untuk membesarkan Partai Gerindra, khususnya dalam menggarap figur-figur potensial di luar Partai.

“Hasilnya pada Pemilu 2014, perolehan suara Partai Gerindra untuk DPR-RI bertambah menjadi 73 Kursi, equivalen dengan kenaikan 270 persen. Itu tentu ada sumbangsih dari kerja politik undercovernya HBK, khususnya dalam menggarap potensi-potensi yang non-struktur,” kata Ahmad Muzani.

Maka tak heran jika HBK dianggap Ahmad Muzani sebagai salah satu senior Partai Gerindra yang memiliki andil dan peran sentral dalam membesarkan Partai.

Selain itu, tipologi kepemimpinan HBK yang tidak mau setengah-setengah dalam mengemban suatu penugasan Prabowo Subianto juga Partai Gerindra, membuat posisi dan pengaruh politik HBK di DPP Partai Gerindra sangat kuat legitimasinya.

“Kami semua di DPP Partai Gerindra memiliki respect dan penghormatan yang sangat luar biasa terhadap konsistensi dan kesetiaan HBK dalam perjuangan politik Partai Gerindra. NTB semestinya merasa bangga dan bersyukur, memiliki calon anggota DPR-RI dengan kapasitas dan kapabilitas seperti HBK. HBK adalah salah satu kader terbaik Partai Gerindra,” tutup Ahmad Muzani dalam tausiah politiknya kepada segenap pimpinan dan kader inti Partai Gerindra NTB.

Me

Di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Penetapan kebijakan kantong plastik berbayar yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Asosiasi Perusahan Ritel Indonesia (APRINDO), mulai diberlakukan untuk ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa ritel telah menetapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya ritel modern Alfamart, telah menetapkan kebijakan plastik berbayar, satu kantong plastik seharga Rp 200.

Selain itu, pihak Alfamart  juga menyediakan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Kebijakan ini sebagai langkah mengurangi sampah plastik.

“Sudah dari kemarin ditetapkan, kita juga ada plastik yang bisa dipakai ulang harganya Rp 3 ribu,” ujar Lia salah satu pegawai Alfamart di Mataram Senin (04/03)

Tak hanya itu saja, pelanggannya pun diperbolehkan membawa kantong plastik sendiri dan untuk kebijakan ini pun, tidak semua pelanggannya harus membayar.

Pihaknya memiliki aplikasi untuk memberikan mendiskon pada plastik berbayar. Mengingat belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut.

“Kita ada aplikasinya untuk diskon plastiknya, jadi tidak dibayar,” ujarnya.

Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh semua ritel modern. Mengingat perlunya sosialisi yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut telah diberlakukan, baik itu di ritel modern maupun di pasar rakyat.

Meskipun sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar ini telah diberlakukan oleh salah satu ritel modern.

“Kalau untuk disini dulu pernah ada plastik berbayar yang Rp 200 itu, tahun 2017. Cuma karena pelanggannya protes jadinya berhenti,” ungkap Yuli salah satu pegawai Indomaret.

Menurutnya, dari kebijakan tersebut sejumlah pelanggan mengeluhkan. Karena harus membayar kantong plastiknya, kendati hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

Untuk saat ini, dari pihaknya belum memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

“Sekarang sih belum, tetapi tidak tau nantinya bakalan ada lagi atau tidak,” katanya.

Sementara itu Ketua APRINDO Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, kebijakan ini merupakan dari APRINDO pusat.

Sebelumnya ini merupakan himbauan dari pihak Kemenetrian Lingkungan dan Kehutanan, bahkan telah dberilakukan sejak 2016 lalu. Aprindo sendiri menginginkan tidak hanya sebatas himbauan saja, tetapi dapat diterapkan.

“Tapi yang kita mau jangan hanya himbauan saja, tetapi dilaksanakan. Lahirnya kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak di antaranya bagi konsumen, produsen plastik, pemerintah melalui PPN dan lingkungan,” ungkapnya.

Dikatakannya semua pihak dapat mendukung hal tersebut, kendati ini merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini disepelekan oleh masyarakat.

Karena setiap belanja di ritel modern maupun pasar didapatkan secara gratis, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

“Konsumen tidak menyepelekan lagi, selain itu perlunya sosialisasi edukasi kita ke masyarakat, masyarkat harus menyambut baik karena ini menjadi kepentingan untuk semuanya,” terangnya.

Menurutnya, memang belum efektif kebijakan tersebut. Meskipun telah ditetapkan sejak per tanggal 1 Maret kemarin.

Bahkan di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan untuk di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja.

“Tinggal sekarang di NTB ini tinggal tunggu penyesuaian, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP Provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3

MATARAM.lombokjournal.com —  Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi inspektorat ntb mendapat level 3 di indonesia itu baru ada dua provinsi Yang pertama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang kedua NTB,” tutur Kepala BPKP kantor perwakilan Provisni NTB Agus Purihitaarga, Senin Kemarin (04/03).

Dijelaskannya inspektorat di NTB sudah mampu membantu pimpinan didalam melakukan pengawalan terhadap pembagunan di NTB. Baik dari segi kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di inspektorat rata-rata  sudah baik.

“Kalau bisa harus tetap ditingkatkan, karena nanti ada level sampai 5. Tapi untuk mencapai 4 dan 5 tidak mudah karena monitorinngnya sudah  dilakukan secara date to date,” jelasnya.

Menurutnya inspektorat NTB mencapai dilevel 3 tidaklah mudah dan ini harus tetap ditingkatkan lagi. Di mana masih ada ruang-ruang perbaikan untuk mencapai dilevel 4 dan 5.

Kendati sejauh ini Inspektorat sudah melakukan audit investigatif, namun untuk yang lain masih belum dapat dicapai. Audit kinerja, audit performenc sudah bisa dilakukan.

Tentunya dengan catatan sebelumnya termasuk kapabilitas SDM juga sudah

“SDM sudah sertifikasi, profesional meningkat, yang dulu catatannya belum bisa melalukan audit kinerja. Tetapi sekarang sudah, itulah yang sudah masuk di level tiga dan pengukurannya sudah internasional,” terangnya.

Sementara itu, Sektertaris Daerah (SEKDA) Provinsi NTB H. Rosiady sayuti menyampaikan terimakasih atas pencapain dari inspektorat NTB, karena beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3.

“Catatan itu tidak mudah karena melengkpi SDM mengirim pelatihan-pelatihan berbagai peraturan  pengawasaan kita lengkapi yng diperlukan itu semua disurvei dibawah BPKP,” katanya.

Ia berharap dari inspektorat lebih profesional lagi dan tentu masyarakat tingkat kepercayaannya terhadap pengawasan dari Apip. Di mana saat ini masuk dari kabupaten/kota se-NtB, Dengan peningkatan ini diharapkan juga kabupaten kota akan mengikuti.

“Sehingga kita bersama BPKB bisa mensurvei mereka kalau sudah, misalnya kabupaten/kota di NTB juga bisa,” jelasnya.

AYA

Posyandu di tiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk

MATARAM.lombokjournal.com  — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB akan melakukan revitalisasi posyandu yang ada di setiap desa dan dusun.

“Idenya bagaimana menghidupkan semua posyandu yang ada sesuai fungsinya, jangan seperti sekarang, ada yang berjalan, ada yang mati segan hidup pun tak mau,” ujar Rohmi Senin (04/03).

Pemprov NTB, kata Rohmi, sudah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, serta para kepala desa se-NTB. Rohmi menyampaikan pembenahan posyandu bisa dilakukan dengan alokasi dana desa.

Nantinya, posyandu yang ada di setiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk.

“Pemprov NTB juga akan menggelar pelatihan kepada kader dan sosialisasi sehingga ke depan kalau ada gizi buruk yang tahu harusnya kadus (kepala dusun) atau kades (kepala desa), bukan malah tahunya dari media,” katanya.

AYA

Gubernur menyadari  tantangan terbesar mensukseskan program zero waste, yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB dr. Zulkiflimansyah mendorong pemerintah desa di setiap kabupaten kota agar memiliki bank sampah

Menurutnya, keberadaan bank sampah tidak hanya bisa sebagai alternatif solusi mengatasi persoalan lingkungan  namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat di NTB sendiri.

Program zero waste atau bebas sampah yang merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini   semakin gencar dikampanyekan

Di setiap dilaksanakannya program kegiatan termasuk  pada kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang digelar setiap hari jumat pagi tersebut .

“Pemerintah provinsi terus mensosialisasikan program tersebut  dengan  menghimbau masyarakat  agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan ,untuk itu guna mendorong program tersebut Gubernur menghimbau masyarakat  terutama aparat pemerintahan desa agar membangun bank sampah,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain menjadi alternatif solusi penanganan persoalan lingkungan, bank sampah juga diyakini akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,  dengan cara memanfaatkan sampah menjadi sebuah produk bernilai ekonomi salah satunya pupuk kompos.

Gubernur menyadari  tantangan terbesar dalam mensukseskan program zero waste yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Meski demikian ia optimis persoalan kesadaran yang masih rendah itu bisa diatasi   dengan terus  mengajak masyarakat agat memulai langkah kecil dengan menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggalnya.

“Terlebih  status NTB sebagai daerah pariwisata tentu saja  kondisi lingkungan yang bersih   merupakan suatu modal penting dalam menarik wisatawan untuk berwisata kedaerah ini,” tegasnya.

AYA

Di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Penetapan kebijakan kantong plastik berbayar yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh Asosiasi Perusahan Ritel Indonesia (APRINDO), mulai diberlakukan untuk ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa ritel telah menetapkan kebijakan tersebut.

Salah satunya ritel modern Alfamart, telah menetapkan kebijakan plastik berbayar, satu kantong plastik seharga Rp 200.

Selain itu, pihak Alfamart  juga menyediakan plastik yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Kebijakan ini sebagai langkah mengurangi sampah plastik.

“Sudah dari kemarin ditetapkan, kita juga ada plastik yang bisa dipakai ulang harganya Rp 3 ribu,” ujar Lia salah satu pegawai Alfamart di Mataram Senin (04/03)

Tak hanya itu saja, pelanggannya pun diperbolehkan membawa kantong plastik sendiri dan untuk kebijakan ini pun, tidak semua pelanggannya harus membayar.

Pihaknya memiliki aplikasi untuk memberikan mendiskon pada plastik berbayar. Mengingat belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut.

“Kita ada aplikasinya untuk diskon plastiknya, jadi tidak dibayar,” ujarnya.

Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh semua ritel modern. Mengingat perlunya sosialisi yang dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut telah diberlakukan, baik itu di ritel modern maupun di pasar rakyat.

Meskipun sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar ini telah diberlakukan oleh salah satu ritel modern.

“Kalau untuk disini dulu pernah ada plastik berbayar yang Rp 200 itu, tahun 2017. Cuma karena pelanggannya protes jadinya berhenti,” ungkap Yuli salah satu pegawai Indomaret.

Menurutnya, dari kebijakan tersebut sejumlah pelanggan mengeluhkan. Karena harus membayar kantong plastiknya, kendati hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

Untuk saat ini, dari pihaknya belum memberlakukan kembali kebijakan tersebut.

“Sekarang sih belum, tetapi tidak tau nantinya bakalan ada lagi atau tidak,” katanya.

Sementara itu Ketua APRINDO Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, kebijakan ini merupakan dari APRINDO pusat.

Sebelumnya ini merupakan himbauan dari pihak Kemenetrian Lingkungan dan Kehutanan, bahkan telah dberilakukan sejak 2016 lalu. Aprindo sendiri menginginkan tidak hanya sebatas himbauan saja, tetapi dapat diterapkan.

“Tapi yang kita mau jangan hanya himbauan saja, tetapi dilaksanakan. Lahirnya kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak di antaranya bagi konsumen, produsen plastik, pemerintah melalui PPN dan lingkungan,” ungkapnya.

Dikatakannya semua pihak dapat mendukung hal tersebut, kendati ini merupakan salah satu gerakan untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini disepelekan oleh masyarakat.

Karena setiap belanja di ritel modern maupun pasar didapatkan secara gratis, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.

“Konsumen tidak menyepelekan lagi, selain itu perlunya sosialisasi edukasi kita ke masyarakat, masyarkat harus menyambut baik karena ini menjadi kepentingan untuk semuanya,” terangnya.

Menurutnya, memang belum efektif kebijakan tersebut. Meskipun telah ditetapkan sejak per tanggal 1 Maret kemarin.

Bahkan di Bali sudah memiliki peraturan daerah yang menetapkan kebijkan plastik tidak gratis tersebut, sedangkan untuk di NTB tinggal menunggu penyesuaian saja.

“Tinggal sekarang di NTB ini tinggal tunggu penyesuaian, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat pyarakaterlu dipacu untuk hadapi pembangunan industri

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr H.  Zulkieflimansyah menyampaikan komitmennya, bersama Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah, untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Apapun bentuk investasi serta pembangunan yang berlangsung di NTB ini katanya, tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat NTB.

Gubernur menegaskan itu saat menerima Tim Korespondensi untuk Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB, dari Prospera dari kedutaan Besar Australia, Mr. Paul Berrnet, Senin (04/03/2019).

Doktor Zul menjelaskan tugas dirinya bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi NTB saat ini adalah, memastikan seluruh pembangunan yang ada, menjamin peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya, industrialisasi, yang akan dikembangkan di NTB,  semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hadirnya industri harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak boleh masyarakat jadi penonton,” tegas Gubernur.

Orang nomor satu di NTB itu mengungkapkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat perlu dipacu untuk menghadapi pembangunan tersebut. Maka, pengiriman pemuda NTB untuk belajar ke luar negeri merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas itu.

“Jangan berpikir bahwa Industri itu harus yang besar-besar, tidak. Kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, ” katanya.

Gubernur berharap, hadirnya Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB dapat melahirkan rekomendasi yang baik untuk kebijakan pembangunan ke depan.

Ketua Tim, Tirta Hidayat menjelaskan, ia bersama anggota tim akan mempelajari kebijakan ekonomi oleh pusat dan daerah.  Apakah dalam kebijakan itu terdapat hal-hal yang kurang atau tidak,  semuanya akan dilakukan kajian.

“Dari kajian itu kita akan mempelajari agar NTB ini lebih maju,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, ia dan timnya akan berdiskusi dengan dinas dan badan terkait untuk mendapatkan data yang utuh mengenai kebijakan ekonomi itu.

Prospera, jelasnya, merupakan lembaga kerjasama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi.

AYA

Johariah mengaku dulu penjualan sate sampai berkilo-Kilo daging dan ikan yang di jual akan, tapi saat ini hanya ada satu dan dua saja pengunjung yang datang

SENGGIGI.lombokjournal.com — Kawasan wisata Senggigi Lombok barat yang dulunya menjadi primadona pariwisata Lombok kini cenderung  tenggelam, bahkan kurang terdengar lagi gaungnya seperti kawasan wisata lainnya di Lombok.

Akibat kondisi ini para pedagang yg berjualan di sekitar kawasan tersebut terkena imbas dari sepinya kawasan wistawan tersebut.

Pasca bencana gempa yg terjadi beberapa bulan lalu, ditambah lagi harga tiket yg masih mahal serta penerapan bagasi berbayar berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan wisata ini.

Meskipun di akhir pekan tak nampak adanya wisatawan seperti dulu lagi.

Salah satu pedagang Sate Bulayak di pantai senggig Johariah mengatakan sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan harga tiket mahal kawasan pantai Senggigi ramai pengunjung.

Bahkan sate bulayak yang ia jual pun selalu ludes terjual meski membuat dalam jumlah besar dibandingkan kondisi saat ini yang dirasa sangat jauh berbeda dibandingkan sebelumnya

“Kalau dulu sebelum Gempa sekarang sepi sekali walaupun di akhir pecan,” tuturnya

Johariah mengaku dulu penjualan sate sampai berkilo-Kilo daging dan ikan yang di jual akan, tapi saat ini hanya ada satu dan dua saja pengunjung yang datang.

Demikian pula pedagang di  pasar seni Senggigi Lombok Barat, para pedagang juga mengeluhkan sepinya wisatawan yang datang berbelanja ke kawasan ini.

Akibat sepinya wisatawan berdampak terhadap pendapatan mereka akibat dampak dari harga tiket dan penerapan bagasi berbayar tersebut.

‘”Jika sebelum harga tiket mahal dalam sehari para pedagang mampu mengantongi  400 sampai 500 ribu per hari jika dibandingkan kondisi saat ini,” tutur Marzuki

Marzuki menambahkan jika dalam kondisi saat ini dagangannya tidak pernah Laku.

“Seminggu bisa dihitung berapa orang yang belanja,kadang juga pendapatannya kosong sama sekali,” tuturnya.

Pria yang mulai berjualan sejak Tahun 1997 ini hanya bisa pasrah dengan keadaan yang dihadapi saat ini.

Para pedagang di kawasan ini berharap kepada pemerintah daerah agar bisa mengadakan event pariwisata sehingga kawasan senggigi bisa kembali ramai, serta dapat menumbuhkan kembali sektor ekonomi yang hampir mati suri.

“Kalau bisa pemerintah membantu kita dengan mengadakan event yang bisa mendatangkan wisatawan,kalau bukan pemerintah tempat kita mengadu harus sama siapa lagi,” keluhnya.

AYA