Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja

lombokjournaal.com —

TRIBUN-BALI.COM – I Made Astawa (41) atau yang akrab disapa Astawa awalnya adalah seorang tukang angkut di salah satu kargo pengangkutan barang.

Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena penyakit usus buntu yang dideritanya.

Di tengah kesulitan yang dialaminya, Astawa mendapatkan sedikit angin segar lantaran semua biaya pengobatan dan operasinya ditanggung sepenuhnya oleh JKN-KIS.

Astawa dan keluarga sejak tahun 2015 sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat.

Kejadian ini berawal pada suatu malam saat Astawa tiba-tiba merasakan sakit melilit yang tidak tertahankan di bagian pinggang.

Ia pun sempat dibawa ke UGD oleh Ni Ketut Puspa Dewi (39) sang istri yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang jahit.

Sungguh tepat penanganan pertama yang dilakukan oleh Puspa. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Astawa mengidap penyakit usus buntu dan harus segera dilakukan operasi pengangkatan usus buntu atau apendiks.

“Dari awal dilarikan ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan, operasi hingga kontrol setelah  operasi, prosesnya sangat cepat dan pelayanan dari petugas Rumah Sakit pun sangat ramah tanpa membeda-bedakan pasien umum dan pasien JKN-KIS,” cetus Astawa saat disambangi tim Jamkesnews ke rumahnya.

Astawa menambahkan, pasca operasi dirinya juga diwajibkan untuk kontrol seminggu sekali selama sebulan dan tentu saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Mengetahui hal tersebut, Astawa merasa sangat lega karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan di tengah banyaknya kebutuhan hidup sehingga dia bisa fokus untuk pemulihan kesehatannya.

Kesehatan Astawa pun berangsur-angsur membaik hingga dia bisa kembali mencari pekerjaan baru untuk melanjutkan hidupnya.

Saat ini, Astawa sudah mendapatkan pekerjaan baru sebagai tenaga pengemudi di salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja di Bali.

Bukan hal yang berlebihan jika Astawa berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada JKN-KIS yang telah menolongnya hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

“Apalah jadinya saya tanpa JKN-KIS, untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja sudah pas-pasan ditambah dengan operasi ini yang biayanya pasti sangat mahal, terima kasih JKN-KIS kau menyelamatkan hidupku,” tutup Astawa sembari tersenyum. (*)

Editor: Widyartha Suryawan

Nara sumber; I Made Astawa

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat

lombokjournal.com —

Lampost.Co  —  SAYA sesak napas di kantor, Jumat pagi lalu. Teman sekantor membawa saya ke rumah sakit (RS) swasta. Masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), saya dibaringkan di dipan, hidung langsung dicolok kabel oksigen yang tersambung ke dinding di atas kepala.

Seorang dokter memeriksa dada dan perut dengan stetoskop, disusul perawat membawa segerobak alat pemeriksa jantung. Demikian banyak tentakelnya menjepit dada dan perut saya. Disusul berbagai alat yang saya dengar laporan ke dokternya terkait tekanan darah, kadar gula darah, dan lainnya.

Usai pemeriksaan awal itu, petugas memberi tahu teman saya agar mendaftar ke bagian administrasi di depan. Teman saya meminta kartu BPJS Kesehatan saya untuk itu.

Saya perhatikan, nyaris semua dipan di ruang IGD itu berisi pasien dan ditangani intensif seperti saya. Dari nguping hampir bisa dipastikan, semua pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Seorang perawat datang membawa kursi roda. Saya berpikir, bakal dibawa ke ruang opname.

Ternyata bukan. ” Kita ke rontgen dulu, Pak,” ujar perawat.

Saya pun turun dari dipan dan naik ke kursi roda. Dalam perjalanan ke ruang rontgen, lorong besar depan barisan kamar praktik dokter dipenuhi pasien. Saat kembali dari rontgen, dipan saya di IGD sudah diisi pasien baru. Saya dibawa ke ruang sebelah IGD yang berisi sejumlah pasien menunggu kamar kosong untuk opname.

Hampir satu jam saya istirahat di situ, teman saya dipanggil dokter.

Sambil membuka hasil rontgen di komputer dan data pemeriksaan peranti computerized tadi, dokter menyebutkan kondisi organ-organ tubuh saya yang diperiksa normal. Dia beri resep untuk mengambil obat di apotek RS itu, dan saya boleh pulang.

Semua biaya berobat saya itu, ditanggung BPJS Kesehatan.

Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2014 defisit Rp3,8 triliun, 2015 jadi Rp5,9 triliun, 2016 jadi Rp9 triliun, 2017 jadi Rp9,75 triliun, dan 2018 jadi Rp16,5 triliun.

Naiknya terus defisit menunjukkan makin banyak rakyat yang dilayani BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat. Lampost.Co  Rr  

Nara sumber; H Bambang Eka Wijaya

Penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

LOBAR.lombokjournal.com — Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S. E., M. Sc menghadiri acara Gerakan Perempuan Peduli Mangrove di pantai Cemare Lombok Barat, Senin (11/03).

Hj.Niken mengucapkan terimakasih kepada OASE Kabinet Kerja dan pemerintah Pusat yang telah memilih NTB sebagai salah satu titik kegiatan ini.

Hj Niken berharap,  peran perempuan di segala bidang dapat semakin meningkat terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

“Saya harap ini dapat memberi inspirasi, memberi pengetahuan bagi organisasi wanita dimanapun untuk mulai memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak hanya berkutat di keluarga, sosial dan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini di seluruh NTB,” katanya.

Acara diawali dengan upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Korem 162/WB, Letkol Inf Endarwan Yansori.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema, “Penanaman Mangrove dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Membangun Peran Perempuan Dalam Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir,”

Perwakilan OASE Kabinet Kerja, Trisna Willy Lukman Hakim menambahkan, penanaman mangrove di pantai Cemare siang hari ini akan ‘Live Streaming’ dengan kegiatan Ibu Negara di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini beranjak dari keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove di Indonesia, yang memerlukan uluran tangan semua pihak.

Mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia antara lain, sebagai penyerap polutan, penyimpan karbon, wisata alam, pelindung pantai dari abrasi dan tsunami, dan tempat berlindung berbagai macam fauna ekosistem payau.

“Insyallah setelah NTB, provinsi lain akan segera menyusul dan semoga mangrove yang kita tanam dapat memberi manfaat untuk kita semua,” ucap Trisna Willy.

Turut hadir, perwakilan OASE Kabinet Kerja, Ketua Dharma Pertiwi, Ketua Bhayangkari NTB, Ketua TP. PKK Lobar, para perwakilan Organisasi Wanita Lobar, siswa-siswi Sekolah SD, SMP dan SMA.

Usai upacara, dilanjutkan penyerahan 5.000 bibit mangrove dan 500 bibit pohon produktif secara simbolis.

AYA/Hms

84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup provinsi yang berlangsung di Gedung Graha Bakti, Senin (11/03).

”Alhamdulillah bahagia sekali hari ini kita melantik begitu banyak pejabat lingkungan Provinsi NTB, selamat bekerja semoga karir bapak ibu bisa semakin baik dan baik lagi kedepannya,” ucap Hj. Rohmi.

Menurutnya, pelantikan tersebut harus dimaknai sebagai start untuk betul-betul kerja keras sesuai dengan porsi masing-masing, sadari betul tugas dan tanggung jawab bapak ibu sekalian.

Wakil Gubernur berharap pejabat di setiap OPD untuk dapat bekerja lebih produktif.

”Kita harapkan untuk setiap OPD betul-betul bekerja secara produktif, menjalankan visi dan misi untuk mewujudkan NTB Gemilang,” harap Hj. Rohmi.

”Mari kita bekerja keras, kita niatkan berkhidmat bagi masyarakat NTB,” tutupnya.

Wakil Gubernur melantik sebanyak 193 pejabat, diantaranya 84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB.

AYA

Bila semangat untuk menanam pohon sudah terbentuk di kalangan generasi muda millennials secara otomatis jiwa untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan juga akan tumbuh

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, serta memiliki semangat untuk menanam pohon, sangat dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini bukan semata untuk melestarikan alam, tetapi juga untuk mencegah dan mengantisipasi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30 Dapil NTB, H Irzani mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong generasi muda NTB untuk mulai “gila menanam pohon”.

“Kondisi kerusakan hutan kita di NTB sudah cukup parah saat ini. Nah kalau bukan kita yang perbaiki siapa lagi? Jadi selalu saya tanamkan ke para pemuda untuk gila tanam pohon. Tanam pohon sekarang untuk kenyamanan hidup generasi penerus kita di masa depan,” tegas  Irzani yang mulai akrab disapa Batik Ijo , Senin (11/3) di Mataram.

Irzani menjelaskan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, saat ini luas total hutan di NTB mencapai 1,07 juta hektare tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Ironisnya, dari jumlah total tersebut tercatat sekitar 896 ribu hektare hutan dalam kondisi rusak. Dan dari 896 ribu hektare itu terdapat sekitar 580 ribu yang rusaknya cukup parah dan mengkhawatirkan, sedangkan sekitar 316 ribu hektare lainnya rusak akibat pertanian lahan kering guna ditanami jagung oleh masyarakat.

“Kondisi ini akan sangat riskan bencana. Menimbulkan banjir ketika musim hujan tiba, dan kekeringan ketika musim kemarau menyapa,” katanya.

Menurut Irzani, dengan kondisi seperti itu maka akan sangat mustahil jika reboisasi hutan yang rusak hanya mengandalkan peran pemerintah dan Pemda setempat saja.

Sebab, kekuatan anggaran dan tenaga pemerintah tidak akan mampu menutup itu dengan waktu yang cepat.

“Sehingga dibutuhkan peran semua pihak terutama masyarakat untuk mulai peduli lingkungan, peduli hutan, dengan cara mulai menanam pohon,” Lanjut Irzani

Sekretaris Umum PW NW NTB ini mengatakan, para santri di Ponpes-Ponpes NW juga sudah mulai melakukan gerakan menanam pohon, Beberapa Ponpes juga aktif menyediakan beragam jenis bibit pohon yang bisa digunakan untuk menutup vegetasi hutan yang rusak.

Sementara di lingkungan sekolah umum dan kelompok pemuda desa, gerakan menanam pohon juga terus disosialisasikan.

Manfaat Ekonomis

Irzani mengatakan, kemauan untuk menanam pohon bisa dilakukan dari lingkungan terdekat dahulu. Bisa saja pekarangan rumah atau di pinggiran jalan pedesaan yang masih gersang.

“Yang terpenting memulai dulu. Nanti kalau sudah tanam satu atau dua pohon, pasti akan kembali ingin menanam lagi. Karena menanam pohon ini termasuk perbuatan yang amal dan berpahala karena manfaatnya besar,” tukasnya.

Menurutnya, menanam pohon juga akan menjadi peluang dan bernilai ekonomis jika dilakukan sungguh-sungguh. Sebab banyak sekali jenis pohon yang bernilai jual tinggi.

Dengan memanfaatkan kebun atau lahan yang kosong dan nganggur untuk menanam pohon, pasti akan membawa banyak keuntungan di waktu akan datang.

Misalnya lahan atau kebun yang masih ada celah, bisa ditanami pohon Jati. Ini dalam tempo 10-15 tahun kemudian tentu bisa bernilai ekonomis cukup tinggi. Hitung-hitung kita berbuat baik dan sekaligus menabung, investasi dengan cinta lingkungan,” katanya.

Secara psikologis, papar Irzani, bila semangat untuk menanam pohon sudah terbentuk di kalangan generasi muda millennials secara otomatis jiwa untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan juga akan tumbuh.

“Mulai dari sekarang dan kedepan ke depan, generasi mudalah yang menjadi garda terdepan  memerangi illegal logging dan perambahan hutan,” pungkasnya.

Me

Anggota IPI  akan  mendukung program pemerintah dalam memajukan patiwisata NTB dan Lombok khususnya

MATARAM.lombokjournal.com — Insan pariwisata indonesia (IPI) NTB menggelar Rapat kerja daerah (Rakerda) yang pertama, bertempat di Bidari hotel .

Acara yang bertujuan untuk membangun sinergi antara anggota IPI NTB untuk memajukan pariwisata NTB khususnya Lombok ini dihadiri oleh seluruh anggota yang baru berjumlah 56 orang .

“tujuan kita adakan raketda ini untuk mebuat stategi bagaimana agar pariwisata NTB bisa maju lebih lagi”Ujar Ketua IPI Achmad Fauzi, Senin (11/03).

Dalam Rakerda juga dibuat kerangka kerja baik itu jangka pendek, menengah dan panjang dalam memajukan pariwisata NTB yang sempat terpuruk akibat musibah gempa beberapa waktu lalu.

Fauzi menyatakan dirinya sudah mendpat jaminan, anggota IPI  akan  mendukung program pemerintah dalam memajukan patiwisata NTB dan Lombok Khususnya

“Meski  IPI di NTB baru berdiri baru 3 bulan, namun kami mempunyai komitmem tujuan yang sama dengan organisasi lain bahwa kami memandang Lombok perlu di gaungkan bersama-sama bahwa Lombok sudah aman meskipun pernah ada gempa sudah bisa dikunjungi sedia kala,” tegasnya.

Meskipun hanya beranggotakan 56 orang namun ia tak menampik jika akan merekrut anggota baru .

Salah satu syarat untuk rekrutmen anggota DPD IPI NTB yaitu mempunyai komitmen untuk memajukan wisata NTB khususnya Lombok.

AYA

Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH., M.H. mengungkapkan kebanggaannya, karena Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah merupakan sosok yang dekat dengan rakyat.

Bahkan menurut Baiq Isvie, figur Gubernur yang sudah memimpin NTB kurang lebih enam bulan ini, menjadi contoh yang baik bagi semua, termasuk pimpinan dan angggota DPRD.

“Kita menemukan Gubernur yang dekat dengan rakyat. Yang akrab dan selalu bersahabat dengan siapa pun,” ungkap Ketua DPRD itu saat Silaturrahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, di Kediaman Ketua DPRD, Senin (11/03).

Dengan sosok yang akrab dengan masyarakat itu, Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses.

Ia berharap sinergi dan keharmonisan dengan Anggota Dewan dapat terus berjalan baik. Agar pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan agar coffee morning bisa digelar sesering mungkin. Kalau memungkinkan dapat digelar sekali seminggu.

Sebab kata Doktor Zul, dengan seringnya bertemu, banyak hal yang dapat dibahas dan didiskusikan bersama. Sehingga, program Pembangunan ini betul betul terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

AYA

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd Membuka Workshop Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah di Ruang Rapat BAPPEDA, Senin (11/03).

Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah merupakan dua program yang sangat dibutuhkan ke depannya untuk mewujudkan NTB yang bersih.

Kebersihan erat kaitannya dengan kesehatan, ditambah NTB adalah daerah wisata sehingga kebersihan adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan yang setiap bulan dilakukan di desa dan dusun adalah Posyandu.

Dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan makanan tambahan, fasilitas posyandu juga memiliki standar lengkap yang diberikan kepada masyarakat dimulai dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia.

Sehingga banyak hal-hal yang bisa di proteksi sejak dini.

“Seperti posyandu keluarga, masyarakat dusun bisa konsultasi semua hal terkait kesehatan” tuturnya.

Dalam workshop ini Umi Rohmi menjelaskan,  nantinya di posyandu akan diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di desa atau dusun setempat.

Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya terkait kesehatan tetapi juga lingkungan, sosial yang terjadi di desa atau dusun tersebut.

“Jadi penyuluhan posyandu ini disesuaikan dengan kondisi atau masalah yang ada di dusun tersebut, entah itu gizi buruk, lingkungan, pernikahan anak atau lainya,” tuturnya.

Umi Rohmi menekankan, kegiatan ini dianggarkan oleh desa melalui APBDes. Hal ini bukan persoalan biaya, tapi ini cara berfikir untuk mengawal dan mensejahterakan masyarakat.

Selain program revitalisasi posyandu dalam workshop ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga membahas tentang Zero Waste. Sampah sudah menjadi isu dunia dan tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan.

“Jadi sudah waktunya untuk memerangi masalah sampah, dengan adanya bank sampah kita buat sampah ini menjadi berkah bukan musibah” pungkasnya.

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat.

Kemajuan program ini tergantung dari kabupaten dan kota untuk terus mengkoordinir Kepala Desa untuk menganggarkan Bank Sampah.

“Provinsi siap melakukan penyuluhan dan bimbingan, yang penting sekarang respon dan implementasi secara real dari 10 kabupaten dan kota di NTB” tutupnya.

Umi Rohmi berharap Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa dapat bersinergi dengan baik agar semua berjalan dengan lancar.

AYA

Untuk penerangan jalan di kawasan wisata sebetulnya hanya butuh sedikit inovasi dan political will dari Pemerintah Daerah saja

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;      Caleg DPRD NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lalu Nofian Hadi mengkritisi kondisi penerangan jalan di kawasan wisata, utamanya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

Ia menilai kondisi penerangan jalan umum di sepanjang kawasan wisata masih belum maksimal.

Ini bukan saja menyebabkan kawasan wisata terkesan temaram dan gelap, hingga bisa memunculkan kembali trauma pasca bencana.

“Kalau kita lewat Senggigi, terus ke Malimbu dan seterusnya, itu kondisinya sangat gelap kalau malam. Lampu penerangan jalan masih sangat minim, padahal itu kawasan wisata andalan. Ini bisa menimbulkan kesan yang kurang baik bagi wisatawan, selain rawan kecelakaan lalulintas,” kata Nofian Hadi, Senin (11/03) di Lombok Barat.

Di kawasan sepanjang jalan Gunungsari Lombok Barat, menuju Pusuk Pas hingga ke Bangsal, Lombok Utara, juga demikian. Padahal jalan ini bisa dibilang akses utama pariwisata penghubung Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara, serta Gili Trawangan.

Nofian yang selalu aktif mendorong gagasan menumbuhkan wirausaha baru dan sektor UMKM di bidang pariwisata merasa miris dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, recovery pariwisata NTB pasca gempa bumi Juli-Agustus 2018 harusnya dilakukan menyeluruh dan memprioritaskan infrastruktur dasar, termasuk penerangan jalan di kawasan wisata.

Sebab, kawasan wisata harus selalu identik dengan suasana terang. Agar keindahan tetap bisa dirasakan saat malam, dan juga menghilangkan kesan rawan.

Pengusaha muda industri kreatif ini mengatakan, untuk penerangan jalan di kawasan wisata sebetulnya hanya butuh sedikit inovasi dan political will dari Pemerintah Daerah saja.

“Soal penyediaan listrik memang domainnya PLN. Tapi untuk penerangan jalan umum, ini peran Pemda setempat. Harusnya Pemda Lombok Utara dan

Lombok Barat mengoptimalkan hal ini, apalagi dua daerah ini sama-sama mengandalkan sektor pariwisata sebagai unggulan selain pertanian,” katanya.

Teknologi Lampu Tenaga Surya

Nofian mengatakan, untuk meneragi jalan sepanjang kawasan wisata, teknologi lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) bisa digunakan.

Teknologi ini akan memudahkan karena pemasangannya terpisah dengan PJU biasa yang terkoneksi dengan sistem PLN.

Selain itu dari sisi risiko, lampu jenis ini akan lebih aman dari pemadaman jika terjadi pemadaman di PLN.

“Lampu tenaga surya ini juga ramah lingkungan dan sudah banyak digunakan di negara-negara maju di dunia. Harganya juga tidak terlampau mahal, berkisar Rp6 Juta- Rp8 Juta per unit. Artinya Pemda bisa menyediakan ini,” katanya.

Nofian yang merupakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 untuk Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara mengatakan, selain penerangan

jalan yang harus dimaksimalkan, jalan sepanjang kawasan wisata juga perlu lebih ditata keindahan dan kebersihannya.

Ia mencontohkan, sepanjang jalan dari Senggigi menuju  Malimbu, Nipah, dan Bangsal di Lombok Utara, saat ini masih sangat minim ditemukan toilet umum. Padahal toilet ini merupakan salah satu sarana dasar pendukung pariwisata.

“Kan akan lebih nyaman perjalanan wisatawan. Selama ini kan, maaf saja, masih banyak rombongan wisatawan yang akhirnya numpang di toilet Masjid atau sekolah yang dilintasi, termasuk kalau ada SPBU,” tukasnya.

Nofian mengatakan, jika terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD NTB kelak, hal-hal sederhana namun menjadi yang utama seperti itu yang akan terus disuarakan untuk diperjuangkan.

Jika penerangan jalan sudah maksimal dan sarana toilet banyak tersedia, Nofian sangat yakin, kawasan yang tadinya sepi dan gelap akan tumbuh menjadi lokasi UMKM baru bahkan bisa dikreasikan menjadi spot-spot dan destinasi instagramable baru.

“Apalagi jika di setiap spot itu ditata dan disediakan tempat sampah terpisah, anorganik dan organik. Ini akan sangat mendukung NTB Zero Waste,” katanya.

Dengan konsep seperti itu, papar Nofian, Pemda sebenarnya akan lebih mudah karena yang mengerjakan bisa dengan lintas sektoral misalnya sinergitas Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Me