Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan strategi nasional Pencegahan Korupsi

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama sejumlah gubernur dan menteri menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sejak Oktober 2018 hingga saat ini.

Pelaporan pelaksanaan Stranas itu disampaikan  Timnas Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta Rabu sore (13/03).

Presiden Joko Widodo menegaskan dalam sambutannya, strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merealisasikan semangat perang melawan korupsi di Indonesia.

“Laksanakan, jangan hanya dibaca saja. Karena strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan” tegas Presiden.

Timnas PK yang terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian PAN-RB menyerahkan Dokumen Stranas yang berisikan 3 Fokus area stranas.

Termasuk di dalamnya 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Tiga Fokus Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi.

Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang perizinan dan tata niaga.

Tapi untuk keuangan negara, masih ada kekurangan karena belum semua perencanaan penganggaran (e-budgeting & e-planning) tercakup dalam satu platform aplikasi digital.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, presiden menyatakan sudah ada keterpaduan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Dikatakan Presiden, salah satu kunci untuk menciptakan integrasi antar bidang strategi nasional pencegahan korupsi adalah melepaskan ego-ego sektoral antar kementerian atau lembaga negara.

“Jika itu terealisasi, saya optimis indeks persepsi korupsi kita terus membaik. Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi meningkat dari skor 34 di 2014 menjadi 38 di tahun 2018,” imbuh Presiden.

Pejabat Tak Boleh Main-main

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan terkait strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, Stranas PK bisa menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan prinsip good and clean governance di NTB.

Setiap penggunaan uang rakyat harus didasari pada prinsip kehati-hatian, keseriusan dan sesuai aturan.

“Ini menjadi momentum bagi para pejabat publik di NTB untuk tak boleh main-main. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mempunyai cara dan metode untuk menemukan kesalahan administrasi dalam setiap penggunaan dana publik” kata Gubernur Zul.

Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia.

Karena salah satu konsep utama yang diatur adalah: Stranas PK sebagai arah  kebijakan nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Posisi Presiden RI sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait.

AYA

Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ;    Tim Kesehatan Indonesia Raya ( Kesira ) HBK Center KLU adalah kerjasama antara HBK Center KLU dengan DPC Partai Gerindra KLU, pada hari ini (Rabu 13/03), melakukan bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis bagi warga Desa Sambik Bangkol di wilayah KLU.

Dengan dibantu sejumlah relawan tenaga paramedis, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi warga masyarakat KLU yang membutuhkan.

Puluhan warga Desa yang kebanyakan berprofesi sebagai kaum tani  menyambut antusias kegiatan layanan kesehatan gratis yang digagas Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono yang akrab disapa HBK.

Pantauan di lapangan, Emak-Emak Desa Sambik Bangkol, khususnya yang berasal dari Dusun Kopong Sebangun dan Dusun Senjajak sejak pagi hari telah berbondong-bondong mendatangi Posko Layanan Kesehatan gratis Tim Kesira HBK Center KLU.

Tampak HBK  membaurkan diri dengan tenaga paramedis dan warga masyarakat Desa untuk membantu kelancaran bakti sosial tersebut.

Menurut Ketua HBK Center KLU, Ustads Mohamad Zainur, selain memberikan layanan kesehatan gratis secara berkala dan rutin setiap harinya, pihaknya juga telah memberikan pelayanan Ambulan gratis bagi warga masyarakat miskin yang membutuhkan, termasuk melakukan pengantaran bagi warga yang meninggal dunia.

“Selain itu, kami juga mendonasikan  bantuan alat2 bantu kesehatan seperti kursi roda, tongkat penyangga, terpal dan lain lain,” katanya.

Kata Ustads Mohamad Zainur, aktifitas bakti sosial (Baksos) ini sudah dimulai sejak terjadinya gempa bumi beruntun dan kemudian dikembangkan, ditingkatkan lagi peran2nya setelah HBK Center KLU dibentuk, kurang lebih 3 bulan yang lalu.

“Semua kegiatan sosial yang dilakukan secara swadaya ini tanpa ada motif apapun. Ini adalah bagian dari Jihad kita dalam membantu kesulitan2 rakyat kecil dan para petani di bidang kesehatan”, tambahnya.

Terpisah HBK mengatakan, setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 selesai dilaksanakan, dirinya  berkeinginan untuk meningkatkan status Tim Kesira HBK Center KLU ini, menjadi sebuah Badan Kesira KLU, yamg berbadan hukum, dilengkapi legalitasnya agar kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di KLU bisa lebih maksimal.

“Saya ingin mengembangkan Tim Kesira HBK Center KLU ini menjadi Badan Kesira yang berbadan hukum, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Dan kalau sudah berbadan hukum, target berikutnya adalah membangun Klinik Kesira untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan”, tambah HBK.

Selanjutnya HBK menegaskan jika Baksos Kesira HBK Center KLU ini adalah pilot project HBK dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin/petani yang membutuhkan.

“Dan kalau ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, in shaa Allah akan saya kembangkan juga di Kabupaten2 lainnya di Pulau Lombok ini”, ucap HBK .

HBK menambahkan, kiprah Tim Kesira HBK Center KLU sekarang ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita semua di Tim Kesira HBK Center KLU sudah bertekad untuk tidak menunggu besar dulu kemudian baru berbuat kepada masyarakat.

“Walaupun masih kecil, tapi kita sudah memulainya. Kita berangkat dari yang kecil2 dulu, yang sederhana2 dulu, tapi yang penting kita segera action”, tukasnya.

Sementara itu Ketua Kesira HBK Center KLU, Lalu Saijudin mengatakan, menyongsong musim Pancaroba ini kebanyakan warga Desa atau Dusun di KLU banyak yang menderita sakit flue, demam, batuk, pilek, alergi dan penyakit kulit terutama terjadi pada anak-anak dan kaum perempuan.

“Untuk gejala penyakit dengan Symptoms ringan, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan layanan cek tekanan darah maupun pemberian obat2an. Sementara untuk penyakit berat, pihaknya akan merujuknya ke Rumah Sakit terdekat”, ujarnya.

Saijudin menambahkan Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur.

Kadus Dusun Kopong Sebangun, Ustads Nurjadin mengatakan bahwa warganya merasa sangat terbantu dengan adanya bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis oleh Tim Kesira HBK Center KLU ini.

“Kami berharap agar layanan kesehatan gratis ini bisa terus berlangsung, dan Tim Kesira HBK Center KLU secara rutin bisa mendatangi dan membuka Posko di Dusun Kopong Sebangun ini, agar warga saya bisa tetap terawat kesehatannya”, pintanya kepada HBK.

“In shaa Allah akan saya tingkatkan pelayanannya setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 nanti. Saya akan terus dorong dan ingatkan agar Fraksi Partai Gerindra di DPRD KLU memberikan perhatian khusus untuk peningkatan layanan kesehatan gratis ini”, jawab HBK optimis.

Me

Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ;    Tim Kesehatan Indonesia Raya ( Kesira ) HBK Center KLU adalah kerjasama antara HBK Center KLU dengan DPC Partai Gerindra KLU, pada hari ini (Rabu 13/03), melakukan bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis bagi warga Desa Sambik Bangkol di wilayah KLU.

Dengan dibantu sejumlah relawan tenaga paramedis, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi warga masyarakat KLU yang membutuhkan.

Puluhan warga Desa yang kebanyakan berprofesi sebagai kaum tani  menyambut antusias kegiatan layanan kesehatan gratis yang digagas Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono yang akrab disapa HBK.

Pantauan di lapangan, Emak-Emak Desa Sambik Bangkol, khususnya yang berasal dari Dusun Kopong Sebangun dan Dusun Senjajak sejak pagi hari telah berbondong-bondong mendatangi Posko Layanan Kesehatan gratis Tim Kesira HBK Center KLU.

Tampak HBK  membaurkan diri dengan tenaga paramedis dan warga masyarakat Desa untuk membantu kelancaran bakti sosial tersebut.

Menurut Ketua HBK Center KLU, Ustads Mohamad Zainur, selain memberikan layanan kesehatan gratis secara berkala dan rutin setiap harinya, pihaknya juga telah memberikan pelayanan Ambulan gratis bagi warga masyarakat miskin yang membutuhkan, termasuk melakukan pengantaran bagi warga yang meninggal dunia.

“Selain itu, kami juga mendonasikan  bantuan alat2 bantu kesehatan seperti kursi roda, tongkat penyangga, terpal dan lain lain,” katanya.

Kata Ustads Mohamad Zainur, aktifitas bakti sosial (Baksos) ini sudah dimulai sejak terjadinya gempa bumi beruntun dan kemudian dikembangkan, ditingkatkan lagi peran2nya setelah HBK Center KLU dibentuk, kurang lebih 3 bulan yang lalu.

“Semua kegiatan sosial yang dilakukan secara swadaya ini tanpa ada motif apapun. Ini adalah bagian dari Jihad kita dalam membantu kesulitan2 rakyat kecil dan para petani di bidang kesehatan”, tambahnya.

Terpisah HBK mengatakan, setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 selesai dilaksanakan, dirinya  berkeinginan untuk meningkatkan status Tim Kesira HBK Center KLU ini, menjadi sebuah Badan Kesira KLU, yamg berbadan hukum, dilengkapi legalitasnya agar kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di KLU bisa lebih maksimal.

“Saya ingin mengembangkan Tim Kesira HBK Center KLU ini menjadi Badan Kesira yang berbadan hukum, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Dan kalau sudah berbadan hukum, target berikutnya adalah membangun Klinik Kesira untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan”, tambah HBK.

Selanjutnya HBK menegaskan jika Baksos Kesira HBK Center KLU ini adalah pilot project HBK dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin/petani yang membutuhkan.

“Dan kalau ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, in shaa Allah akan saya kembangkan juga di Kabupaten2 lainnya di Pulau Lombok ini”, ucap HBK .

HBK menambahkan, kiprah Tim Kesira HBK Center KLU sekarang ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita semua di Tim Kesira HBK Center KLU sudah bertekad untuk tidak menunggu besar dulu kemudian baru berbuat kepada masyarakat.

“Walaupun masih kecil, tapi kita sudah memulainya. Kita berangkat dari yang kecil2 dulu, yang sederhana2 dulu, tapi yang penting kita segera action”, tukasnya.

Sementara itu Ketua Kesira HBK Center KLU, Lalu Saijudin mengatakan, menyongsong musim Pancaroba ini kebanyakan warga Desa atau Dusun di KLU banyak yang menderita sakit flue, demam, batuk, pilek, alergi dan penyakit kulit terutama terjadi pada anak-anak dan kaum perempuan.

“Untuk gejala penyakit dengan Symptoms ringan, Tim Kesira HBK Center KLU memberikan layanan cek tekanan darah maupun pemberian obat2an. Sementara untuk penyakit berat, pihaknya akan merujuknya ke Rumah Sakit terdekat”, ujarnya.

Saijudin menambahkan Tim Kesira HBK Center KLU dibekali dengan satu unit Ambulance Gerindra yang dipakai untuk melakukan antar jemput pasien selama 24 jam tanpa hari libur.

Kadus Dusun Kopong Sebangun, Ustads Nurjadin mengatakan bahwa warganya merasa sangat terbantu dengan adanya bakti sosial (Baksos) layanan kesehatan gratis oleh Tim Kesira HBK Center KLU ini.

“Kami berharap agar layanan kesehatan gratis ini bisa terus berlangsung, dan Tim Kesira HBK Center KLU secara rutin bisa mendatangi dan membuka Posko di Dusun Kopong Sebangun ini, agar warga saya bisa tetap terawat kesehatannya”, pintanya kepada HBK.

“In shaa Allah akan saya tingkatkan pelayanannya setelah perhelatan Pileg/Pilpres 2019 nanti. Saya akan terus dorong dan ingatkan agar Fraksi Partai Gerindra di DPRD KLU memberikan perhatian khusus untuk peningkatan layanan kesehatan gratis ini”, jawab HBK optimis.

Me

Tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Angka kasus konflik sosial di NTB megalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Dengan penurunn signifikan itu maka kondusivitas di Provinsi NTB dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini sejalan dengan data yang disampaikan Kabinda NTB, H. Tarwo Koesnarno.

“Dari tahun ke tahun kondusivitas NTB terus meningkat, jadi bagaimana kita meyakinkan tren yang semakin baik ini akan terus makin baik ke depan. Apalagi besok mau Pileg, Pilpres, jadi kita harapkan semua aman dan terkendali sehingga semua bisa berjalan dengan lancar,” ujar Wagub.

Halitu disampaikan Wagub Hj Rohmi pada wartawan  usai melakukan silaturrahmi dengan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi NTB, di Kantor DPRD NTB, Rabu, (13/03).

Dikatakan Umi Rohmi, menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang, masyarakat NTB dajak untuk terus menjaga kondusivitas, seperti memerangi penyebaran berita-berita Hoax yang disebarkan melalui media sosial di masyarakat.

“Kalau ada hoax, cepat diklarifikasi supaya masyarakat cepat mendapatkan berita yang valid, supaya bisa memandang segala sesuatu secara objektif, termasuk peran media juga sangat penting dalam menangkal berita Hoax,” tandasnya.

Wagub menambahkan, penurunan angka kasus konflik sosial yang cukup signifikan itu, tentunya karena adanya sinergitas semua unsur dan kesadaran masyarakat yang semakin baik.

Data Kabinda NTB, tahun 2016 sebanyak 178 kasus konflik sosial, tahun 2017 sekitar 78 kasus dan tahun 2018 hanya sekitar 23 kasus, untuk tahun 2019 diharapkan tidak ada kasus konflik sosial di NTB.

“Dari data-data yang disampaikan Kabinda NTB, dari tahun 2016, 2017, 2018 kasus konflik sosial, terus turun signifikan. Tentunya ini berkat sinergi semua pihak,” ujarnya.

Wagub mengingatkan,  tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB.

AYA

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua TP. PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc  hadir sebagai keynote speaker pada Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Masyarakat Provinsi NTB, di Gedung Sangkareang, Rabu (13/03).

Hj. Niken menyampaikan, banyak masyarakat yang masih awam terkait apakah itu HIV-AIDS.

“HIV adalah virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebablan kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah, gejala infeksi oportunistik karena penurunan kekebalan tubuh akibat virus HIV,” jelas Hj. Niken.

Sebagian besar penderita HIV-AIDS berada pada usia produktif, salah satu urutan penderita terbanyak adalah kaum ibu.

Menurut Ketua TP. PKK NTB kegiatan ini dianggap sangatlah penting, tentunya dengan berkolaborasi dengan KPAD NTB dan berbagai organisasi perempuan di NTB.

PKK hadir untuk menyampaikan ilmu, yang diharapkan nantinya organisasi wanita yang hadir saat ini dapat menyebarluaskan ilmu/pengetahuan kepada seluruh masyarakat dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, bahwa HIV-AIDS ini bukan tidak mungkin dialami siapa saja.

“Salah satu faktor lain adalah karena NTB menjadi salah satu pengirim tenaga kerja luar yang ketika pulang ke daerah membawa ‘oleh-oleh,” ucapnya.

Sebelumnya, saat yang sama Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj Ikhsanti Komala Rimbun menyampaikan, tujuan kegiatan ini tak lain ingin mmberi pengetahuan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi ibu-ibu Organisasi Wanita, Majlis Taklim yang ada di NTB agar dapat memahami secara menyeluruh.

“Ketika berada pada lingkungan orang yang terinfeksi HIV-AIDS, jangan menjaga jarak atau menjauh,” tambah Ketua DWP NTB.

Dengan adanya dukungan dari KPA NTB, PKK dan organisasi wanita lainnya ingin membangun kerjasama untuk menyebar informasi pencegahan dan penangulangan HIV kepada masyarakat.

Semua kalangan memiliki peran aktif mencapai target eliminasi HIV-AIDS Indonesia bebas HIV pada 2030.

Hj Ikhsanti berharap, hasil dari kegiatan ini para peserta dapat memahami upaya pencegahan dan penanggulangannya secara komprehensif dan tindak lanjutnya secara nyata.

AYA/Hms

Diakui Menkes, di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Faried Moeloek, S.pM (K) didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Kunjungan Kerja di NTB, Rabu (13/03).

Menkes meresmikan Gedung Public Service Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) di RSUD Kota Mataram.

Pada peresmian itu, Menkes memuji inovasi pelayanan kesehatan di NTB,  khususnya yang digagas RSUD Kota Mataram. S

Sebab, Kota Mataram telah menggagas Inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bernama Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medhical Service (MEMS) berbasis IT.

Di hadapan Wagub, Walikota  Mataram,  TGH. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram dan tamu undangan yang hadir, Menkes menyampaikan inovasi tersebut merupakan kejutan bagi dirinya beserta seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan.

Disebut kejutan katanya, karena di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini.

“Saya betul-betul mengapresiasai kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan berbasis IT, maka masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Mulai dari masyarakat melaporkan via layanan 119, dijemput oleh ambulance, perawatan selama perjalanan ke rumah sakit, hingga diberikan pelayanan di UGD, dapat ditindak cepat dan akan terpantau di layar dalam ruangan tersebut.

Bahkan kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan secara live kejadian atau pasien yang membutuhkan pertolongan, bisa dilakukan di ruangan tersebut. Yaitu melalui aplikasi WhatsApp.

Hal lain yang dianggapnya sebagai sebuah kejutan dalam pelayanan kesehatan adalah kerjasama pihak rumah sakit dengan maskapai penerbangan.

Sebab menurutnya, pelayanan kesehatan, di samping tepat, juga harus cepat. Sehingga, pasien rujukan dari kabupaten/kota, dapat menggunakan pesawat dan segera mendapat perawat medis.

Bahkan, wisatawan domestik dan mancanegara yang menjadi pasien pun, dapat memanfaatkan layanan tersebut. Meski, untuk pembayarannya ditanggung oleh pesien itu sendiri.

“Bisa saja wisatawan yang berkunjung ke NTB, jatuh sakit atau mengalami kecelakaan atau kejadian. Maka ini sangat penting,” ungkapnya.

BACA JUGA  ; Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2019 Dibuka Wagub 

Selanjutnya, pelayanan kesehatan dengan sistem home care yang digagas jajaran rumah sakit itu, merupakan inovasi yang menjadikan NTB ini berbeda dengan daerah lain.

“Artinya, banyak orang tua yang tidak mampu ke rumah sakit. Dengan dipanggilkannya petugas home care ke rumah, maka masyarakat bisa dibantu mengobati sakitnya,” jelasnya.

Ia berharap, Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Apalagi tahun 2021 NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sehingga, fasilitas kesehatan betul-betul disiapkan dengan baik.

Usai meresmikan, Menkes didampingi Wagub, Walikota dan Wakil Walikota Mataram serta jajaran RSUD, meninjau langsung ruangan PSC MEMS itu.

AYA

Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) melalui Pertemuan Rapat Koordinasi Teknik (Rakontek) Terpadu Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Golden Palace, Rabu (13/03).

Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan penekanan terhadap output Rakerkesda dalam mendorong pembangunan bidang Kesehatan di NTB.

”Rakerkesda harus mempunyai target yang besar, harus benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat,” kata Hj. Rohmi.

Masalah kesehatan harus diatasi dari hulu terutama terkait pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, lanjut Hj. Rohmi.

”Sekarang yang menjadi tugas kita yaitu bagaimana program yang bagus ini, betul-betul terimplementasi sampai dengan masyarakat bawah, bagaimana menyelesaikan masalah kesehatan ini dari titiknya atau dari hulu,” tegas Wagub.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar revitalisasi posyandu dapat berjalan dengan baik.

”Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, kita memiliki pandangan yang sama tentang kesehatan ini, sehingga apapun hasil dari rapat ini bisa memberikan efek yang baik terhadap pembangunan kesehatan di NTB ini,” kata Hj. Rohmi.

Rakerkesda 2019 Provinsi NTB dihadiri Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), beserta jajarannya, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Dr. Hj. Niken Saptarini Widyawati, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota se NTB, dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua PKK Provinsi NTB dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

BACA JUGA ;  Inovasi  Pelayanan Kesehatan Di NTB Kejutan Bagi Menkes

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kader PKK dan kader Posyandu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Pembukaan Rakerkesda 2019 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

AYA

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA

Hadirnya industri olahan akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

LOMBOKBARAT.lombokjournal.com —  Baru enam bulan mimpin NTB,  upaya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah menghadirkan industri pengolahan di daerah ini mulai terwujud.

Gubernur meresmikan sebuah industri Penyulingan cengkeh, yang di Banyumulek,  Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (12/03).

Hadirnya industri pengolahan hasil pertanian tersebut disambut baik. Sebab, hadirnya industri tersebut  jelasnya selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini.

“Persoalan kita saat ini adalah pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Doktor Zul,  sapaan akrab Gubernur NTB.

Untuk mengatasi kedua persoalan itu, kata Doktor Zul, adalah dengan membangun industri pengolahan sebanyak-banyaknya. Sehingga bahan baku hasil pertanian itu bisa diolah menjadi bahan siap pakai yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding sebelum diolah.

Selain itu,  hadirnya industri itu lanjut Gubernur akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah kerja, maka akan ada gaji tetap. Sehingga ada jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tegas pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu.

Gubernur juga yakin,  dengan hadirnya industri itu,  maka produktifitas pertanian NTB akan meningkat. Begitu juga dengan produksi bidang bidang lain, seperti perikanan, kelautan dan peternakan.

“Tugas selanjutnya adalah undang masyarakat untuk belajar merakit mesin ini.  Bikinkan replikanya,  dan serahkan kepada setiap desa di Lombok Utara,” ungkap Gubernur di hadapan karyawan dan masyarakat yang hadir.

Sementara itu,  Ketua JP Institut Ainurrahman,  ST. yang menginisiasi industri tersebut menjelaskan, keberadaan industri itu merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Termasuk proses recovery daerah setelah musibah gempa bumi tahun lalu.

“Program zero waste itu selaras dengan industri ini.  Sebab,  kami memanfaatkan  limbah dari cengkeh untuk proses pembuatannya,” jelasnya.

Ia juga melaporkan proses penyulingan minyak cengkeh ini membutuhkan satu ton bahan baku dalam setiap produksinya.

Dalam sehari,  pihaknya bisa memproduksi dua kali.  Sehingga bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya sekitar dua ton.

“Dana yang dikeluarkan setiap kilonya adalah 1.500 rupiah. Sehingga dalam sebulan sekitar 78 juta untuk bahan baku,” jelasnya.

Minyak cengkeh yang dihasilkan bisa mencapai 30 sampai 35 kg setiap produksi. Kemudian semuanya dipasarkan ke luar daerah.

Karena itu ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang membangun pembangunan industri tersebut.

Hadir juga pada kegiatan itu Komandan Korem 162 Wirabhakti.

AYA/HMS

LKKS akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) periode 2019 – 2023 yang diketuai oleh ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc, resmi dikukuhkan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, selasa (12/03).

Gubernur menjelaskan,  lembaga ini merupakan upaya untuk mengayomi masyarakat dengan baik dan diharapkan pengurus dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat, mudah-mudahan amanah baru ini bisa diselesaikan bukan hanya masalah sosial dan kemasyarakatan yang ada di NTB tetapi juga dapat menghadirkan keberkahan buat kita semua” tuturnya.

Sebagai ketua umum LKKS yang baru ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc menjelaskan, LKKS sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan.

“jadi kami akan berusaha mendapatkan data dan informasi seberapa banyak lembaga – lembaga sosial yang ada di NTB karena sampai sekarang belum terdata dengan baik yang akan kita coba usahakan dengan berkoordinasi dengan LKKS di kabupaten,” jelas Niken.

Kepala Dinas Sosial Ahsanul Halik, S.Sos., M.H mengatakan, lembaga LKKS diamanatkan untuk membantu pekerjaan pemerintah untuk dapat membangun  kesejahteraan sosial masyarakat NTB.

“Dinas sosial memiliki program unggulan yakni program keluarga Sasambo Gemilang yang kami harapkan dapat bekerjasama dengan LKKS untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat di NTB,” jelasnya.

AYA