Pentas Wayang Kulit ini bisa dijadikan salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat, agar mereka antusias berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 17 April mendatang

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH  ;     Gelaran pentas Wayang Kulit Lalu Nasib seri ke-IV akan dilangsungkan di lapangan Desa Marong, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Sabtu (16/3), mulai pukul 20.00 WITA .

Kali ini Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, Haji Bambang Kristiono, SE yang kerap disapa akrab HBK mengatakan. akan  mengangkat Tema seputar Anti Money Politik dalam Pemilu 2019 yang damai dan bermartabat.

Ini salah satu cara HBK mengajak partisipasi masyarakat Desa dalam mensukseskan Pemilu 2019.

“Agar Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019 ini makin kuat legitimasinya, maka tingkat partisipasi masyarakat ke TPS untuk memilih harus semakin besar,” ucap HBK.

HBK mengapresiasi penyelenggara Pemilu di NTB yANg telah bekerja keras mensosialisasikan Pemilu serentak 2019 kepada para pemilih dengan mendorong tingkat partisipasi pemilih agar meningkat dibanding Pemilu sebelumnya.

“KPU, Bawaslu dan Polri di NTB patut diapresiasi karena telah bekerja sesuai prosedur dan tupoksinya masing2 dalam mensukseskan kampanye maupun gelaran Pemilu serentak tanggal 17 April 2019, yang akan dating,” tukas HBK.

HBK melanjutkan, sebagai Caleg DPR RI, dirinya juga memiliki tanggung jawab moral agar Pemilu Legislatif (Pileg) di Dapil NTB – II/P. Lombok ini benar-benar berlangsung secara adil dan damai dengan menjunjung tinggi kaidah2 Fair Play.

Menurut HBK, pentas Wayang Kulit ini bisa dijadikan salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat, agar mereka antusias berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 17 April mendatang.

“Jangan ada yang Golput. Selain tentu saja, mengkampanyekan program pertanian, sebagai prioritas unggulan apabila saya, in shaa Allah, bisa mewakili masyarakat P. Lombok di gedung Parlemen Senayan nanti”, kata HBK.

Bagi HBK pentas seni Wayang Sasak ini masih menjadi media suluh yang sangat efektif bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan.

Pesan yang disampaikan oleh Ki Dalang Lalu Nasib melalui bahasa Sasak dengan Joke-jokenya yang khas lebih mudah dipahami oleh rakyat di pedesaan.

“Setelah pentas di Desa Marong, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah ini, pentas Wayang Kulit HBK akan manggung di Kab  Lombok Timur sebanyak dua kali masing-masing di Kab. Lombok Timur bagian Utara, dan Kab. Lombok Timur bagian Selatan,” tegas HBK.

HBK juga menyampaikan terima kasih serta penghormatan teramat dalam kepada pimpinan DPC Partai Gerindra maupun HBK Center di masing-masing Kabupaten yang telah mendukung dan bekerja-sama mensukseskan pentas Wayang Kulit Lalu Nasib ini,” kata HBK.

Me

Revitalisasi posyandu dapat dijadikan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan gigi dan mulut

MATARAM.lombokjournal.com —  Musyawarah Daerah (MUSDA) Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) dibuka Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, NTB di Hotel Grand Legi, Jumat (15/03).

Wakil Gubernur Hj. Rohmi menyampaikan, perawatan gigi dan mulut masih belum menjadi prioritas masyarakat dalam hal kesehatan.

”Di NTB, bahkan Indonesia, perawatan gigi dan mulut masih belum menjadi prioritas yang ditekankan didalam keluarga,” kata Hj. Rohmi.

Menurutnya, ini menjadi tugas bersama, karena perawatan gigi dan mulut merupakan hal yang sangat vital didalam kesehatan.

Diingatkan,  pentingnya revitalisasi posyandu dapat dijadikan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan gigi dan mulut.

”Posyandu kita diseluruh NTB semoga bisa berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan bukan hanya mengobati, karena hal-hal seperti perawatan gigi dan mulut bisa masuk penyuluhan-penyuluhan yang ada di Posyandu,” jelas Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi berharap PTGMI dan Pemerintah dapat membangun kerja sama yang lebih baik ke depannya.

”Mudah-mudahan ke depan semakin banyak yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah. Semoga tugas dan tanggung jawab kita dalam mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan bisa berjalan dengan baik,” harap Wagub.

Pada kesempatan yang sama, Epi Nopiah, S.Pd, MAP, Ketua Umum DPP PTGMI, mengapresiasi respon positif dan kerja sama Wakil Gubernur pada PTGMI Provinsi NTB.

“Saya ucapkan terima kasih kepada ibu Wakil Gubernur serta seluruh pengurus DPD PTGMI Provinsi NTB yang telah mendukung penuh program-program kami, karena di NTB ini segala sesuatunya rapi dan terstruktur,” ucapnya.

Ketua DPD PTGMI Provinsi NTB, Sufie Haswinda, SKM , berharap PTGMI ke depan lebih menunjukkan diri dan bersinergi dengan pemerintah.

”Kami dari PTGMI NTB berharap agar ke depan dapat menunjukkan serta mendekatkan diri dengan program pemerintah, dan juga membangun sinergi dengan bidang profesi kesehatan lainnya,” terang Sufie.

MUSDA ke VI ini juga dirangkaikan dengan seminar, sumpah profesi serta penyerahan cinderamata oleh Ketua DPD PTGMI Provinsi NTB kepada Wakil Gubernur NTB dan Ketua Umum DPP PTGMI.

AYA

Dalam kegiatan ini selain dapat menjadi wadah pendidikan kepemiluan, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut memilih dan meminimalisirangka golput di 17 April 2019 mendatang

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam Memeriahkan Milad Ke 55, DPD IMM NTB Bersama KPU NTB melaksanakan ‘Kegiatan KPU Goes To campus’ dengan Tema “sosialisasi Hari Pemungutan Suara dan Tata Cara Pindah Memilih”.

Tujuannya memberikan pemahamaman kepada masyarakat, khususnya mahasiswa agar tidak golput.  Harapannya, masyarakat berbondong Bondong memberikan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Disamping itu pesta demokrasi dalam momentum Pilpres dan Pileg per 5 tahun sekali in, hendaknya dijadikan ajang untuk pendidikan, pembenahan dan evaluasi diri bagi semua kalangan, baik pelaksana pemilu maupun masyarakat secara umum.

Karena dapat menjadi ukuran bagian penentu masa depan dan kesejahteraan masyarakat 5 Tahun berikutnya.

Disamping itu poin besar agenda ini, juga merupakan bagian yang di ikhtiar oleh IMM dan KPU dalam memberikan pendidikan Kepemiluan yang disampaikan kepada semua lapisan masyarakat.

Dan kampus menjadi titik sentral dalam menyampaikan informasi baik ini, mengingat kampus adalah wadah yang jauh dari doktrin-doktrin kehidupan politik. Dan masih memiliki kemurnian pikiran dalam melihat dan memperbaiki tatanan kehidupan politik dan keumatan di indonesia umumnya.

Dan harapan DPD IMM NTB, dalam kegiatan ini selain dapat menjadi wadah pendidikan kepemiluan juga bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut memilih dan meminimalisir angka golput di 17 April 2019 mendatang.

Dan kegiatan semacam ini harus menjadi tradisi KPU dan siapa pun mengingat ini adalah kegiatan yang sangat produktif dalam membangun wawasan dan pandangan masyarakat umum.

Acara Sosialisasi ini di hadirin oleh Komisioner KPU NTB,  Ir  Syamsudin sebagai narasumber dan Dr. Nurhasanah Dosen Universitas Muhammadiyah.

Acara ’KPU Goes To Campus’ ini dibuka Rektor Ummat, H.Arsyad Gani M.Pd.

“Prestasi Untuk KPU yang melaksanakan kegiatan KPU goes to Campus, ” kata Arsyad Gani.

AYA

Butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan

MATARAM.lombokjournal.com —  Meski sudah ada Perda Kawasan tanpa rokok, hingga saat ini belum terlihat diaplikasikan secara maksimal.

Bahkan, meski sudah diberlakukan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sejak bulan November, hingga saat ini belum diaplikasikan maksimal.

“Perda Kawasan tanpa rokok, di lapangan belum diaplikasikan secara maksimal. Itu karena membutuhkan komitmen dari semua  stakeholder,” ujar Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi Djalillah Jumat (15/3).

Ia menjelaskan jika Perda itu sudah diketok atau disahkan  bukan berarti diketok terus teraplikasi langsung di lapangan.

“PR kita diamana kalau perda sudah diketok, tehnisnya betul-betul diaplikasikan, Nah itu tugas pemerintah provinsi kabupatrn/kota, dan stakholder terkait juga harys bersinergi jika perda itu mau dilaksanakan,” terangnya.

Rohmi menekankan, butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan,

“Gak bisa bilang butuh waktu sebulan dua bulan, tapi yang terpenting bagaiman setiap stakeholder bisa memanfaatnkan perannya dengan baik,” katanya..

Dikatakannya, kenapa begitu keras jika di lingkungan Kantor Gubernur (Pemprov)  harus steril dari asap rokok karenA dirinya sayang dengan pegawai/ASN.

“Karena saya sayang dengqn lingkup Pemprov itu jangan sampai gak sadar dengan kesehatan, janganlah mengganggap rokok itu sebagai kesenangan pribadi karena efeknya banyak sekali, merokok didepan perokok pasif kan bahaya,” tegasnua

Menurutnya, itu semua kembali lagi bagaimana membuat itu sebagi kesadaran pribadi. Ini semua kebutuhan pemerintah harus saling menjaga, di pemprov sudah ketat.

“Step by step perlu ketegasan dan komitmen pemangku kebijakannya jika ingin perda yang sudah dibuat itu dilaksanakan,” kata Hj Rohmi.

AYA

 Air Asia bakal menggerakkan 97 juta database jaringan Air Asia global untuk membantu sosialisasi Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok

lombokjournal.com —

BANTEN ;   Gubernur Zulkieflimansyah juga berharap dukungan dari Air Asia terkait akan digelarnya balapan MotoGP di sirkuit Mandalika tahun 2021.

Harapan itu dismpaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan, di Kota Tangerang Banten, Kamis (14/03).

Dikatakannya, Lombok akan menjadi tuan rumah balapan MotoGP pada 2021, dan kontraknya akan berjalan selama 3 tahun atau 3 musim balapan.

“Saat ini kami juga sedang membangun sirkuit jalan raya berkelas internasional untuk balapan MotoGP. Kami berharap, jaringan luas Air Asia di lingkup global mau membantu dalam sosialisasi dan memperkenalkan Sirkuit Mandalika menjelang MotoGP Lombok 2021 nanti,” kata Zul.

Pembangunan sirkuit dan gelaran balapan MotoGP Lombok, disebutkan Zul akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7 ribu orang.

Sementara jumlah penonton diperkirakan mencapai 300 ribu dari domestik dan mancanegara. Itu menjadi potensi bagi maskapai penerbangan seperti Air Asia untuk turut mengambil kue penumpang pesawat ke Lombok.

Dendy merespon positif harapan Gubernur NTB, dengan menyatakan bakal menggerakkan 97 juta database jaringan Air Asia global untuk membantu sosialisasi Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok.

“Kami sangat mendukung promosi sirkuit MotoGP di Lombok. Ada 97 juta database Air Asia yang bisa kami gerakkan untuk meningkatkan awareness publik dunia bahwa salah satu seri balapan MotoGP akan digelar di Lombok Indonesia pada 2021 mendatang.” tambah Dendy.

Sebagai informasi, balapan MotoGP di Indonesia pernah digelar pertama kali di Sirkuit Sentul Bogor Jawa Barat pada tahun 1997 silam. 24 tahun setelahnya, baru akan digelar kembali di Lombok NTB.

BACA JUGA ; Air Asia Tambah Penerbangan Langsung Perth – Lombok

Dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut, Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu M. Faozal dan ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Anita Ahmad dan sejumlah pengurus lain.

AYA

Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019

lombokjournal.com —

BANTEN  ;    Penandatanganan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) berlangsung antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan.

Acara  penandatanganan itu bertujuan untuk pengembangan penerbangan dan dukungan peningkatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, berlangsung di Kantor Air Asia di Jalan Marsekal Suryadharma no. 1 Selapajang, Neglasari, Kota Tangerang Banten, Kamis (14/03).

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, penandatanganan itu  tindak lanjut konkret dari dua pertemuan antara Pemprov NTB dengan PT. Indonesia AirAsia  sebelumnya.

Air Asia akan menambah rute penerbangan langsung (direct flight) Perth (Australia)–Lombok, dengan menempatkan dua pesawat di Bandara Internasional Lombok.  juga menambah frekuensi penerbangan Kuala Lumpur–Lombok menjadi lebih dari dua kali sehari.

”Ini ikhtiar cepat dan akselerasi untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali perekonomian NTB pascabencana dari sektor pariwisata, ” kata Zulkieflimansyah dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU.

Memperbanyak direct flight rute penerbangan domestik dan internasional dengan AirAsia sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing ke Lombok dan Sumbawa, tambah Gubernur.

Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019.

Menurut Dendy Kurniawan, acara hari ini adalah sejarah baru bagi Air Asia Indonesia. Karena pertama kalinya seorang gubernur datang dan menandatangani kerja sama bidang penerbangan.

Dendy mengaku bangga dan terhormat, baru pertama kalinya kantornya dikunjungi gubernur dan sekaligus menandatangani sebuah kerjasama.

”Dan kami sepakat untuk mendukung kebangkitan perekonomian NTB pascabencana gempa bumi lalu, melalui sektor pariwisata dan tentunya kapasitas kami sebagai sebuah maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan penerbangan ke NTB.” papar Dendy.

Dendy juga menekankan, dalam waktu dekat akan menempatkan dua pesawat Air Asia di Lombok,  melayani rute baru direct flight Perth – Lombok, dan penambahan frekuensi baru Kuala Lumpur – Lombok. S

Selanjutnya juga akan membuka rute baru Yogyakarta dan Bali pada pertengahan tahun ini.

AYA

 Kini sudah cukup lega karena dirinya telah melakukan autodebit. Ia  tidak perlu lagi khawatir lupa membayar dan mengulang kejadian serupa

lombokjournal.com —

JAKESNEWS  ;   Mulyani (38) mengaku senang kini telah dapat membayar iuran JKN-KIS-nya secara autodebit. Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak tahun 2015, Baru-baru ini ia melapor ke salah satu bank mitra BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran autodebit.

“Sebelum menggunakan autodebit, saya biasanya bayar lewat atm setiap bulan. Cuma kadang saya suka lupa atau terlambat membayar dari waktunya,” ungkap Mulyani saat ditemui oleh tim Jamkesnews, Rabu (13/03).

Mulyani bercerita jika dulu dirinya pernah lupa membayar iuran hingga menunggak sampai beberapa bulan. Saat dirinya hendak menggunakan KIS yang dimilikinya ke rumah sakit, pihak administrasi menyampaikan jika dirinya harus melunasi tunggakan iurannya terlebih dahulu karena status kepesertaannya sudah nonaktif akibat menunggak 3 bulan.

Setelah Mulyani melunasinya, barulah ia dapat mengakses pelayanan di rumah sakit dan harus bersedia membayarkan denda pelayanan karena telah menunggak iuran.

“Dulu saya sempat menunggak hingga 3 bulan sampai kartu saya nonaktif. Ketika harus ke rumah sakit, saya diminta untuk melunasi tunggakan dulu dan membayar denda pelayanannya. Walaupun jika dibandingkan, bayar tunggakan sekaligus denda masih jauh lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya apabila menjadi pasien umum. Tapi seharusnya saya tidak perlu membayar denda jika rutin membayarkan iurannya tiap bulan,” tuturnya.

Menyesal karena telah menunggak, Mulyani kini sudah cukup lega karena dirinya telah melakukan autodebit. Ia  tidak perlu lagi khawatir lupa membayar dan mengulang kejadian serupa.

Menurut Mulyani, pengurusannya pun tidak rumit, ia tinggal datang ke cabang bank dimana ia memiliki rekening dan mengisi formulir autodebit yang tersedia.

Saat Mulyani mengetahui soal informasi autodebit ini ia langsung coba mendatangi bank cabang terdekat. Menurut informasi yang saya terima autodebit ini sudah bisa dilakukan di bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA. Kebetulan Mulyani sudah menjadi nasabah salah satu bank tersebut.

“Dengan autodebit ini, saya jadi tidak khawatir lagi akan menunggak dan jika sewaktu-waktu membutuhkannya, saya bisa menggunakannya tanpa halangan. Saya juga menyarankan untuk peserta lain dapat melakukan autodebit ini, selain praktis juga mengurangi banyaknya yang menunggak iuran. Dengan autodebit kita sudah memastikan untuk rutin membayarkan iuran dan bersama-sama membantu kelangsungan program JKN-KIS ini,” tutup Mulyani.

KA/om/Jamkesnews

Narasumber : Mulyani

Menkes mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus

Lombokjornal.com

Jakarta – Kementerian Kesehatan menunda pencabutan dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis dari tanggungan BPJS Kesehatan.

Awalnya, dua obat terapi bernama Bevacizumab dan Cetuximab tak lagi ditanggung terhitung 1 Maret 2019.

“Kemarin sudah diputuskan ditunda dan menunggu kajian,” ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/03).

Nila tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan pencabutan itu apabila ada standar dan bukti bahwa obat kanker usus itu memang efektif. Pasalnya harga dari dua obat itu terhitung mahal.

Menurutnya, kalau obat itu kurang efektif, maka alokasi dananya lebih baik dialihkan ke program lain.

Selama ini, kata Nila, obat dasar untuk pengobatan kanker kolorektal tetap ditanggung BPJS Kesehatan. Sementara untuk obat terapi, sempat timbul pertanyaan mengenai efektivitasnya.

“Ini memang tidak bisa memperpanjang usia atau menyembuhkan dan itu sudah dikaji oleh para pakar dengan meta-analisis dengan, referensi global dan harus evidence based dari sejarah kita sendiri.” katanya.

Kementerian Kesehatan, tutur dia, juga sudah berbicara dengan BPJS Kesehatan, Badan POM, serta organisasi profesi perhimpunan dokter onkologi mengenai perkara tersebut. Mereka bersepakat untuk mencabut tanggungan dua obat itu dari jaminan kesehatan.

Namun, Nila kemudian mendapat masukan dari ikatan dokter bedah digensif bahwa obat tersebut masih positif dan efektif untuk para penyintas kanker usus tersebut.

“Kami minta standar dan bukti bahwa itu ada dan selanjutnya akan kami perhitungkan atau bicarakan kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa per 1 Maret 2019, dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Dua obat terapi tersebut adalah obat Bevacizumab dan obat Cetuximab.

Akibat rencana itu, Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) kemudian mengajukan keberatan. Perkumpulan ini meminta BPJS Kesehatan untuk tetap membiayai dua obat sekaligus memasukkan keduanya tetap masuk dalam Formularium Nasional (Fornas).

DIAS PRASONGKO

Sumber; TEMPO.CO

Kerja sama dengan ICW diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Konkretnya, BPJS Kesehatan ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Hal ini dikatakan Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

“Konkretnya kami ingin mengimplementasikan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS ini, merupakan dana amanat yang sesuai prinsip Undang-undang. Amanat itu harus akuntabel dan transparan penggunaannya,” kata Bayu saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis  (14//03).

BPJS Kesehatan sengaja menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), bekerja sama  dengan lembaga independen untuk menekan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

Salah satu Kecurangan yang mungkin terjadi, misalnya penyalahgunaan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Bayu mengatakan potensi kecurangan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, pada 3 kota besar, yaitu Balikpapan, Manado dan Palembang.

Contoh temuan kecurangan di Manado sebesar Rp 33 miliar.

“Itu hanya diambil sampel. Nah ini pasti ada beberapa hal inefisiensi fraud itu,” ujar Bayu.

Kerja sama tersebut diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS yang bersih dari kecurangan. Dengan demikian, kata Bayu, BPJS Kesehatan bisa lebih optimal dalam menjalankan amanah perundang-undangan untuk memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas.

“Dan tanpa diskriminasi kepada seluruh penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN-KIS,” ujar Bayu.

Adnan mengatakan, ICW akan mempelajari titik rawan potensi kecurangan dalam sistem di BPJS Kesehatan

. “Apakah ini kelemahan mekanisme. Apa ini sistem kontrol tidak banyak atau karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya dalam sistem yang dibangun,” kata Adnan.

Rr  (Sumber ; TEMPO.CO)

Dinas Koperasi melakukan pelatihan, agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah

MATARAM.lombokjournal.com —  Guna meningkatkan UMKM yang ada di NTB, Dinas KOperasi melalui Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB, melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota .

Kepala Bidang UMKM, Erwadio mengatakan, melalui pelatihan nantinya para pelaku UMKM akan diajarkan bagimana mengelola hasil UMKM nya agar bisa menarik para pembeli.

“Kita adakan pelatihan secara bergilir kepada pelaku UMKM, kita ajarkan bagaimana cara mengelola maupun mengolah hasil UMKM nya agar bisa menjadi produk yang dIminati, ” ujarnya, Kamis (14/03).

Semua itu dilakukan Dinas Koperasi agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah.

Seperti diketahui data jumlah UMKM di NTB  diPosisi  31 Desember berjumlah  649.017 ribu UKM di seluruh NTB.

Sebarannya mulai dari Mataram sebanyak 58.149 ribu, Lombok Barat 121.106 ribu, Lombok Utara 7.411, Lombok Tengah 129.433 ribu, Lombok Timur 161.264 Ribu, Sumbawa Barat 16.655, Sumbawa 47.555 ribu, Dompu 28.660 ribu, Bima 53614 ribu Kota Bima 25.170 ribu.

“Dari semua jumlah UMKM tersebut produk jenis makanan masih mendominasi,” ujar Erwadio.

Saat ini para UMKM sudah bisa melakukan pemasaran melalui E-Comers. Mengingat  pemasaran melalui online cukup menjanjikan, sehingga para pelaku saat ini mampu menggunakan digital marketing dalam menjalan usahanya.

“Semua pelaku usaha ini sudah banyak memasarkan produk mereka lewat online,” kata Erwadio.

AYA