Pimpinan unit kerja diimbau mengajak stafnya untuk shalat berjamaah dan menghentikan atau menunda segala aktifitas bekerja dan segera ke Masjid

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengeluarkan Surat Edaran tentang Gerakan Berjamaah Shalat Fardhu Lima Waktu di Masjid.

Gerakan berjamaah itu dimksudkan sebagai salah satu peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi umat Muslim di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Surat Edaran dengan nomor 451/111/kesra  tertanggal 12 Maret Tahun 2019 tentang Shalat Berjamaah Tepat Waktu tersebut, berupa imbauan Gubernur kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB

Hal itu merupakan penjabaran wujud nyata Visi Provinsi  NTB yang “Aman dan Berkah”. Hal itu pun disambut positif berbagai kalangan, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi  NTB.

Gerakan Berjamaah Shalat Fardhu Lima Waktu di Masjid/Mushala/Langgar dilakukan dengan menghentikan atau menunda berbagai kegiatan atau aktifitas saat masuk waktu Shalat bagi seluruh pegawai ASN yang beragama Islam.

“Kalau sedang rapat atau ada tamu, ajak sekalian tamu atau peserta rapat nya untuk Shalat Berjamaah,” ujar Karo Humas dan Protokol, Najamuddin Amy saat ditemui.

Demikian pula saat sedang bekerja, lanjut Najamuddin, khususnya di waktu dzuhur dan ashar, pimpinan unit kerja diimbau mengajak stafnya untuk shalat berjamaah dan menghentikan atau menunda segala aktifitas bekerja dan segera ke Masjid.

Jika sedang ada pelayanan diimbau untuk menyampaikannya dengan baik dan sopan kepada pemohon layanan.

“Surat edaran ini sangat tepat dengan momen Isra Miraj yang InshaAllah akan kita rayakan bersama, Kebijakan ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara jamaah di Masjid, bukan di Ruang kerja karena bisa lebih mempererat tali silaturahmi antar ASN ,”ujar calon Doktor Unair tersebut

Beberapa kabupaten /kota di NTB sudah melakukan kebijakan serupa.

“Kami sangat mengapresiasi. Ini harus ditingkatkan, mudah – mudahan seluruh kab/kota di NTB melakukan kebijakan serupa. Sehingga NTB Gemilang yang kita cita-citakan dapat terwujud, salah satunya NTB yang aman dan berkah,” kata Najam seperti dalam siaran pers Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB.

AYA

Bupati Lombok Utara, H Najmul Achyar menyempatkan hadir di Istana Negara. Tentu tidak sendiri. Najmul  bersama Bupati dan Walikota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo

MATARAM.lombokjournal.com – Kebijakan Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, yang mengeluarkan sebanyak 68 ribu warganya dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibiayai APBD, mengundang tanda tanya.

Informasi dari Kantor Cabang Mataram, kepesertaan BPJS Kesehatan Warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD, tahun 2019 jumlahnya menurun drastis.

Semula jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang termasuk  PBI di Lombok Utara per 31 Desember sebanyak 78 ribu orang. Tapi per Januari 2019, jumlahnya tersisa 10 ribu orang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tahun 2019 tidak lagi membayarkan iuran sebanyak 68 ribu orang.

Alasan apa pun di balik keputusan itu, tentu mengherankan.

BACA JUGA ;  68 Ribu Warga Lombok Utara Peserta BPJS Kesehatan , Tak Lagi  Ditanggung Pemda 

Dalam catatan Lombok Journal, Kabupaten Lombok Utara (KLU) pernah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri .

KLU tercatat sebagai salah satu dari 120 Kabupaten dan Kota, yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Bupati Lombok Utara, H Najmul Achyar juga menyempatkan hadir di Istana Negara. Tentu tidak sendiri. Najmul  bersama Bupati dan Walikota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia yang menerima Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05) 2018.

“Mendukung program JKN-KIS merupakan komitmen Kpela Daerah, yang memperhatikan layanan kesehatan yang layak bagi warganya,’ kata Mendagri saat itu.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS

Tentu saja itu terkait upaya mencapai UHC pada tahun 2019. Bupati Najmu Akhayar termasuk yang bersemangat mendukungnya…saat itu..

Rr

 Perpres 19/2016 yang kemudian diperbaiki dalam Perpres 82/2018, mengatur hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN.  Pelayanan kesehatan termasuk yang tdak dijamin akibat bencana alam

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram,  dr Muhammad Ali, mengatakan,  pengelolaan layanan kesehatan yang bersifat lokal, terkendala aksesnya, termasuk portabilitasnya ke seluruh Indonesia.

“Bagaimana kalau perlu rujukan ke luar kabupaten, atau penyakit-penyakit tertentu yang perlu pengobatan lanjut ke luar daerah, ‘ kata Muhammad Ali, Selasa (02/04) 2019, di hadapan wartawan di Aula BPJS Mataram.

Layanan kesehatan BPJS Kesehatan yang dinilai tidak menyentuh  para korban  gempa bumi, membuat Bupati Najmul Akhyar  mengambil kebijakan tak membayarkan iuran kepesertaan 68 ribu orang, per 1 Januari 2019.

Kepesertaan BPJS Kesehatan warga  Lombok Utara, yang per Desember 2018 sebanyak 78 ribu orang, tersisa 10 ribu orang.

BACA JUGA ;  Bupati Najmul Pernah Dapat Penghargaan UHC JKN-KIS 2018, Kini Kurangi Peserta BPJS Kesehatan

Sebagai pengganti layanan kesehatan bagi warganya, Najmul menggantinya dengan Kartu Lombok Utara Sehat.

Menurut Bupati Najmul, dengan menganggarkan sendiri biaya pengobatan, pemda justru untung. Jika anggaran tak terpakai kan kembali ke kas daerah.

Ada Anggaran Tersendiri

Muhammat Ali mengatakan, meski ia mengaku prihatin atas bencana bumi di Lombok Utara, namun ada regulasi yang mengatur,  pasal-pasal yang tidak memungkinkan  BPJS Kesehatan melakukan  layanan kesehatan.

Dalam Perpres 19/2016 yang kemudian diperbaiki dalam Perpres 82/2018, yang mengatur hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN.  Pelayanan kesehatan termasuk yang tdak dijamin akibat bencana alam.

“Kami harus mengikuti aturan itu,” tegas Muhammad Ali.

Penanganan bencana pada masa tanggap darurat, hal itu tak menjadi tanggungan program JKN, tambahnya.

“Ada dana tersendiri untuk mengatasi bencana,” kata Ali.

Muhammad Ali lebih lanjut mengatakan, pemerintah daerah wajib mendukung program JKN. Tentu ini dimaksudkan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, program penjaminan layanan kesehatan daerah, mestinya harus diintegrasikan dengan program JKN.

Menjawab pertanyaan, apakah ditariknya puluhan ribu warga KLU dari kepesertaan BPJS Kesehatan itu merugikan?

Muhammad Ali memberi gambaran, tahun 2018 pihak BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi ke seluruh puskesmas di Lombok Utara sebesar Rp10 milyar.

Sedang untuk Rumah Sakit Tanjung sebesar Rp.13,6 miyar, jadi total ke Lombok Utara mencapai Rp.23,6 milyar dalam kurun Januari hingga September 2018.

Selama tahun 2018, berapa yang telah dibayarkan Pemkab Lombok Utara ke BPJS Kesehatan?

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, jelas Ali, mestinya per 31 Desember 2018 harus membayar Rp16,3milyar, tapi baru membayar Rp11,2 milyar. Sisanya sebesar Rp.5,1 milyar baru dibayar bulan Maret.

“Itu bisa dilihat, jumlah itu surplus atau defisit,?” kata Ali tetap tersenyum.

Rr

Hino juga  menegaskan posisinya sebagai pemimpin pasar truk dan bus di Lombok

MATARAM.lombokjournal.com —  PT Hino Motors Sales Indonesia menggelar Safety Driving Competition di kota ke-23 di Lombok (NTB).

Kompetisi ini digelar bagi pengemudi Truk Hino Dutro maupun Ranger yg tersebar di seluruh kabupaten kota di Pulau Lombok. acara di adakan di Exs. Bandara Selaparang , Selasa (02/04).

Deputy General Manager Sales Planing dan Strategis Division PT HMSI, Wibowo Santoso mengatakan,  Hino Safety Driving Competition merupakan bagian dari  Hino untuk mendukung program pemerintah dalam keselamatan berkendara dan meminimalisir kecelakaan di jalan.

Acara Driving Competition ini bertema “Mengemudi dengan aman, bisnis pun makin nyaman” ini betujuan untuk memberikan pelatihan sekaligus diperlombakan dalam hal keselamatan , keamanan dan ketertiban berkendara kepada pengemudi yang ada di Lombok.

“Kami ingin melalui kegiatan safety Driving competition dapat bermanfaat tidak hanya untuk para peserta atau pengemudi melainkan bagi semua penggina kendaraan, terutama untuk pengemudi yang biasa mengendarai Truk,”  uUjar santoso

Santoso menyatakan,  jika Hino terus berupaya mewujudkan komitmennya dalam hal keamanan berkendara melalui teknologi kendaraan terdepan,  serta mengkampanye keselamatan untuk mengurangi resiko dan tingkat kecelakaan di jalan.

PT Hino mengajak 100 pengemudi bus untuk ikut tes tulis pada  hari pertama tanggal 1 April bertempat di Showroom Hino Indomobil Cahaya Prima Jl.A.yani dasan tereng Narmada, yang mana pengemudi di tes tertulis mengenai keselamatan berkendara seperti daily inspection, proper driving, economical driving, safety driving,dan tanda rambu – rambu lalu lintas.

Setelah itu 20 pengemudi terbaik akan memguji kemmpuan meteka dalam mengemudi truk dengan tiga metode bekendara y itu Inseption test berupa zig -zag forwad dan backward serta reverse parking.

“Kami harapkan melalui program ini para pengemudi memegang nilai – nilai, bahwa keselamatan di jalan raya harus dimulai dari diri sendiri,kami akan terus berkomitmen meningkatkan jumlah pengemudi truk di indonesia yang sadar akan oentingnua keselamatan berlalu lintas.” tegasnya

Melalui Hino Safety Driving Surabaya, Hino juga  menegaskan posisinya sebagai pemimpin pasar truk dan bus di Lombok. Selama periode 2018, penjualan Hino mencapai 4000 unit se indoneisa.

Sementara itu kegitan semacam ini rencananya akan digelar kembali pada tahun berikutnya dengan harapan agar para pengemudi sopir truk bisa lebih memahami bagaimana berkendara yg baik dan benar.

Selain itu pihak hino selaku pihak penyelenggara juga berharap agar para peserta bisa menerapkan ilmu yg mereka dapatkan di kehidupan sehari hari sehingga kedepanya para sopir truk di lombok ini semakin tertib serta mengutamakan keselamatan dlam berlalulintas.

Disamping itu juga dalam kegitan ini pt hino juga menyediakan hadiah fantastis bagi para peserta yg berhasil meraih juara, yakni juara 1 mendapatkan Rp 15 juta juara dua Rp.7 juta serta juara tiga Rp.3 juta rupiah.(*)

AYA

Sandiaga Uno akan Hadir di Lombok YES 2019, berbagi  pengalaman dan akan Latih Entrepreneur Milenial NTB

lombokjournal.com —

MATARAM  ;     Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno dijadwalkan akan mengunjungi Lombok hari  Selasa, 9 April 2019 mendatang.

Sandi akan berbagi pengalaman entrepreneur pada milenial di Lombok City Center (LCC) dalam acara bertajuk Lombok Young Entrepreneur Summit (YES) 2019.

Ketua Panitia Lombok YES 2019, Nauvar Farinduan, mengatakan Sandi rencananya hadir di acara tersebut mulai pukul 16.00 Wita hingga 18.00 Wita.

Sandi katanya, akan memberikan sejumlah pengalaman dan pencerahan pada entrepreneur muda di NTB.

“Nanti di LCC, Pak Sandi akan memberikan pencerahan, cerita, pengalaman bagaimana pemuda untuk bisa kuat menghadapi globalisasi, guna menciptakan model bisnis yang baru yang kita sebut sekarang startup,” ujar Farin sapaan akrabnya, Senin, 1 April 2019.

Sejak kemarin dibuka pendaftaran gratis secara online, hari ini sudah hampir mencapai angka 4.000 pendaftar. Padahal, kuota untuk peserta dibatasi 5.000 orang.

“Hari ini yang sudah mendaftar hampir di angka 4.000. Kuota kami yang diberikan hanya  5.000 sesungguhnya,” pungkasnya.

Farin mengusahakan ada penambahan kuota untuk jumlah peserta, mengingat antusias masyarakat yang mendaftar sangat besar. Pendaftar yang seluruhnya adalah milenial tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi hingga Pulau Sumbawa.

“Kami sudah sampaikan ke pusat kalau untuk Lombok terlalu sedikit rasanya kalau hanya 5.000. Kami meminta tambah, karena bagaimanapun Pak Sandi tidak hanya seorang entrepreneur, tetapi juga sebagai calon wakil presiden,” jelasnya.

Sandi direncanakan akan bermalam di Lombok. Sandi rencananya akan menggelar pertemuan dengan para tokoh agama atau tuan guru dan tokoh budaya untuk mendeklarasikan ‘NTB bersama untuk Indonesia Menang’.

Lalita Wistara, dari DPP Gerindra sekaligus bagian kepanitiaan memberikan bocoran terkait rangkaian acara Lombok YES 2019. Nantinya acara tersebut juga akan diselipkan hiburan dengan mendatangkan artis Siti Badriah dan MC nasional seperti Rina Nose dan YouTubers Atta Halilintar.

“Ada hiburan, artis dan MC nasional. Dapat bocoran Siti Badriah, MC-nya Rina Nose sama kalau tidak ada halangan Atta Halilintar,” ungkap perempuan berparas cantik itu.

Dalam acara tersebut, Lalita menjelaskan akan terlibat berbagai elemen, di antaranya elemen pengusaha, UMKM, simpatisan, milenial, budaya, akademisi dan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, steering commite atau SC adalah Caleg DPR RI nomor urut 01 Partai Gerindra Dapil NTB II/Pulau Lombok, Haji Bambang Kristiono atau HBK.

HBK menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, Lombok YES 2019 dapat menjadi manfaat untuk milenial dalam menggali strategi enterpreneur muda, terlebih lagi kegiatan tersebut menghadirkan Sandiaga Uno.

“Acara itu sangat baik bagi milenial di NTB. Karena, dapat menambah wawasan tentang entrepreneur bagi generasi muda. Apalagi Pak Sandi punya pengalaman banyak soal enterpreneur,” tuturnya.

Me

Registrasi sebagai peserta klik link berikut :

bit.ly/LombokYes2019

PIC Acara

#MeTonFARIN (Nauvar Farinduan)

Contact Person; Anin (WA only) 0821 2956 299

Gubernur memaparkan Visi membangun NTB Gemilang dan enam Misi dalam mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, Muara dari semua program ada di kepemimpinan.

Strategi yang menarik bukan pada seberapa bagusnya dokumen, namun kunci sukses adanya kerendahan hati dan kesediaan hati para pemimpin untuk saling bertemu.

Ha itu ditekankan Gubernur Zul, dalam acara pembukaan Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2020, di Hotel Lombok Raya, Senin (01/04) 2019.

Menurutnya, Kalau pemimpin-pemimpin sering bertemu tidak ada program yang sulit, karena tidak hal yang baru di bawah matahari.

“Tapi sehebat apa pun program yang kita buat, sehebat apa pun dokumen itu, kalau hati pemimpin jarang bertemu, jarang duduk bersama, hubungannya terlampau formal, kita tidak akan mencapai apa-apa untuk NTB yang Gemilang,” katanya.

Di hadapan para Kepala Daerah se-NTB, Doktor Zul menyampaikan kedepan harus ada Forum kepala daerah sebagai wadah untuk saling bertemu.

Ia meyakini dengan adanya silaturrahim yang intens, maka Insyaalah tidak akan sulit apapun yang kita inginkan.

“NTB bukan hanya akan Allah SWT hadirkan magfirahnya, tapi juga Allah SWT akan menghadirkan berkahnya,” ujarnya.

Gubernur memaparkan Visi membangun NTB Gemilang dan enam Misi dalam mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023.

Menurutnya, NTB yang gemilang ke depan harus terukur dalam mewujudkan NTB Baldatun Toyyibatun Warabbun Gofur.

Kalimat yang indah itu mengandung makna bukan saja tujuan pembangunan kita akan tercapai, tapi kita menginginkan NTB ini sebagai satu area yang Allah SWT menghadirkan Magfirahnya buat kita semua.

NTB Tangguh dan Mantap sebagai misi pertama, menurutnya Tangguh ini bukan hanya sekedar analogi kuda jantan saja, tapi tangguh adalah kemampuan untuk bangkit.

Jadi tangguh itu adalah orang yang punya kemampuan bangkit delapan kali setelah terjatuh tujuh kali.

Seperti yang dikatakan oleh kepala Negara, NTB sebagai Provinsi yang dilingkipi ring of piyer, yang memungkinkan berbagai macam bentuk bencana bisa terjadi kapan saja menyapa kita.

Kita harus punya daya tahan, tapi juga harus bisa memprediksi dan berdamai ketika bencana itu menyapa kita.

“Kalau kita lihat di negara maju, orang Jepang ada bencana gempa bumi, mereka meresponnya dengan biasa, tahu dan jernih tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi tangguh itu, NTB ini mau banjirkah, tanah longsor, mau gempa bumi, mau apa minimal kita punya kejernihan, tidak panik untuk menghadapi bencana dan punya kemampuan mengantisipasi kira-kira bencana menyapa kita,” paparnya.

Sedangkan NTB mantap, gubernur mengatakan itu adalah ekspresi besar kita untuk menginginkan infrastruktur NTB yang bagus.

“Mudah-mudahan kita tidak menginginkan ada infrastruktur di NTB yang tidak beraspal, semuanya mantap. Infrastruktur mantap bukan hanya ada di Pulau Lombok tapi juga pulau-pulau yang lain di NTB,” ucapnya.

Kedua, NTB bersih dan melayani, menurut gubernur, ini merupakan kata yang gampang diucap, tapi susah untuk dilaksanakan. Siapa yang menjadi gubernur bupati, harus mau melayani dan berinteraksi dengan masyarakat.

“Jadi gak gampang karena godaannya banyak, posisi kita yang mungkin terlena,” ujarnya.

Untuk itu, misi ini betul dijaga agar jangan sampai ada hal-hal yang melukai masyarakat kita dikemudian hari.

“Ini gampang tapi susah, kalau tidak kita saling bertemu dan mengingatkan,” tandasnya.

Ketiga, NTB sehat dan cerdas, segala kemajuan yang ada di NTB saat ini, akan tidak memiliki makna kalau masyarakat sakit, masih ada masyarakat yang meninggal di jalan karena sakit karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai , dan karena jauhnya pelayanan kesehatan.

“Apa guna kita ada MotoGP, ada Mandalika ada apa,  kalau masyarakat kita sakit, ada yang meninggal di jalan karena tudak menemukan fasilitas kesehatan, ada yang meninggal di jalan karena nggak ada bidan nggak ada dokter,” ujarnya.

Sedangkan untuk NTB cerdas, ia mengatakan, semua masyarakat NTB harus berpendidikan. Karena untuk mendapatkan pendidikan adalah hak bagi siapa saja.

Semua strata sosial berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar, begitu juga menengah dan termasuk untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Keempat, NTB Asri dan Lestari, dalam mensukseskan misi ini, gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan kesejukan di Kabupaten/kota dengan menata dan menghadirkan tanaman-tanaman yang asri sehingga di NTB kita bisa menemukan tempat tenang dan nyaman.

“Keasrian ini penting, taman-taman kita indah supaya kabupaten kita tambah bagus,” imbuhnya.

Sedangkan untuk mewujudkan NTB lestari, ia meminta pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian Hutan.

Dengan demikian lingkungan dan alam lestari yang kita dambakan akan terwujud, tentunya kita akan terhindar dari berbagai macam bencana.

Kelima, NTB Sejahtera dan Mandiri, menurut gubernur untuk mewujudkan NTB sejahtera yang menjadi prioritas pemerintah. Kemakmuran, kesejahteraan, daya beli harus diprioritaskan.

Karena kesejahteraan punya korelasi positif dengan akrab dan ramahnya daerah kita pada investor.

“Tidak mungkin ada lapangan kerja, tidak mungkin kita menyelesaikan kemiskinan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, tidak boleh birokrat dan pimpinan untuk mempersulit hadirnya investasi atau dunia usaha di tempat kita. Justeru sebaliknya apa yang bisa kita lakukan supaya investor merasa betah dan nyaman dibandingkan daerah-daerah yang lain.

“Bila perlu kita menjemput pengusaha yang ada disana itu, untuk hadir di tempat kita, dan itu biasanya karena pertemuan-pertemuan informal, bukan karena yang formal,” tabdasnya.

Sedangkan untuk mandiri mengandung makna yang identik dengan anak-anak muda daerah kita berpartisipasi aktif bukan sebagai penonton tapi sebagai pemain.

“Kita tidak ingin MotoGP, Mandakika, Smelter, kalau semua orang tenaga kerjanya itu dari luar NTB”. ujarnya.

Keenam, NTB Aman dan Berkah, artinya orang yang datang ke NTB tidak merasa takut. Sedangkan berkah itu adalah magfirah Allah SWT akan menyapa kita semua.

“Semua poin itu, kab/kota harus selalu membahas dalam pertemuan intens. Mudah-mudahan dengan sering bertemu banyak hal lain yang bisa kita sampaikan dan selesaikan bersama,” pungkasnya.

AYA/Hms NTB

Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok bulan Februari 2019 sebanyak 3.588 orang

MATARAM.lombokjournal.com  — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Pebruari 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari 2019.

TPK bulan Pebruari 2019  sebesar 32,63 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Januari 2019 mencapai sebesar 32,84 persen. Ini berarti mengalami penurunan sebesar  0,21 poin.

“Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Pebruari  2018 sebesar 40,60 persen berarti mengalami penurunan  sebesar 7,97 poin,” ujar Kepala Bada Statistik NTB, Suntono di kantor BPS NTB Senin (01/04).

Suntono mengatakan,  rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Pebruari 2019 tercatat 2,16 hari. Ini mengalami penurunan sebesar 0,75 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2019 sebesar 3,16 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Pebruari 2019 tercatat 44.654 orang yang terdiri dari 34.822 orang tamu dalam negeri (77,98 persen) dan 9.832 orang tamu luar negeri  (22,02 persen),” ujarnya

TPK Hotel Non Bintang bulan Pebruari 2019 hanya sebesar 20,60 persen, mengalami penurunan sebesar 3,77 poin dibanding bulan Januari 2019 dengan TPK sebesar 24,37 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan Pebruari 2018 mengalami penurunan sebesar 5,04 poin dari 25,64 persen.

“Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Pebruari 2019 sebesar 1,89  hari, mengalami penurunan 0,25 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2019 sebesar 2,14 hari,” ujarnya.

Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok bulan Februari 2019 sebanyak 3.588 orang. Terbanyak dari Malaysia 1.517 orang dan China 670 orang

AYA

Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,17 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,40 persen

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB merilis,  bulan Maret 2019, Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 134,22 pada bulan Februari.2019 menjadi 133,93 pada bulan Maret 2019.

” Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,11 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB Senin (01/04).

Ia menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,17 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,40 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Maret 2019 sebesar 0,22 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,11 persen dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,21 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,77 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,47 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,25 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,05 persen dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen.

“Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Maret 2019 sebesar 0,04 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Maret 2018 sebesar 0,65 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Maret 2019 sebesar 2,44 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Maret 2018 sebesar 3,30 persen,” kata Suntono.

AYA

Bawang putih ex impor masuk ke NTB untuk permintaan pasar akan bawang putih lebih murah, Selain itu ketersediaan bawang lokal tidak mencukupi kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com – Tingginya harga bawang putih lokal, membuat Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima bawang putih impor masuk ke NTB.

Kepala Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kebutuhan bawang putih di NTB cukup banyak.

“Ini kini menghadapi untuk bulan puasa, bawang putih ex impor itu tujuannya adalah menstabilkan harga,” kaya Hj Putu Selly Andayani, Senin (01/04)

Selly menjelaskan, harga bawang putih saat ini cukup tinggi hingga Rp 30 ribu per kilo. Mestinya harganya tidak setinggi itu untuk bawang putih ex impor, biasanya hanya berkisar Rp 15-18 ribu per kilo.

Maka dari itu pemerintah pusat meminta mengimpor bawang putih, agar kebutuhan jelang puasa tercukupi dan harga tetap stabil.

“Takut itu nanti inflasi gara-gara bawang putih, bagaimana kita tidak menerima. Kalau urusan bapok tidak bisa menolak itu,”  terangnya.

Ia mengatakan, dengan harga bawang putih mahal tentu hal ini memicu terjadinya di inflasi, di mana jika infalsi daya beli masyarkat berkurang.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Disdag menerima masuknya bawang putih impor ke NTB. Bawang putih yang masuk ke NTB merupakan bawang ex impor, mengingat di NTB tidak ada pelabuhan impor.

Menurutnya bawang putih ex impor masuk ke NTB untuk permintaan pasar akan bawang putih lebih murah dibandingkan dengan bawang putih lokal. Selain itu ketersediaan bawang lokal tidak mencukupi kebutuhan.

“Bawang lokal itu bisa harganya Rp 60-80 ribu perkilo, kalau ex impor itu harganya harusnya 15-18 ribu tapi sekarang naik sudah sampai 30 ribu,” ujarnya.

Meski sebelumnya Dinas Pertanian dan Perkebunan mengklaim ketersediaan bawang di NTB surplus. Namun harga bawang di pasar justru cukup tinggi, kendati masyarakat beralih menggunkan bawang ex impor dibandingkan dengan bawang lokal.

Terkait hal ini, Selly menegaskan jika kondisi di NTB surplus tentunya harga dapat lebih murah.

“Kalau memang surplus bisa tidak harga sampai 20 ribu bawang lokal, jangan masyarakat kita di beratkan untuk beli bawang putih harganya Rp 60-80 ribu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Distanbun Provinsi NTB, H Husnul Fauzi menyebutkan, hasil bawang putih pada tahun 2018 lalu dari 19 ribu ton dan surplusnya mencapai 7500 ton, dengan kondisi ini tak perlu ada bawang impor yang masuk ke NTB.

“Kalau bawang putih memang masih dibutuhkan di Indonesia, tetapi di daerah kita surplus,” katanya.

AYA

Keberadaan lembaga survey politik berpotensi mendemoralisasi semangat dan spirit caleg muda yang tidak konfiden (inferior) dengan dominasi yang diduga melakukan buzzer penggiringan opini secara sepihak

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto , SH keberadaan Lembaga Survey Politik yang kurang presisi dalam menyampaikan kajian dan hasil survey nya , khususnya dalam hasil – hasil  pemilihan legislatif  2019, justru berpotensi  menurunkan kualitas demokrasi karena informasi yang dipublish terkesan tidak sesuai dengan fakta di lapangan

” Mi6 mendapatkan sejumlah informasi top secret lapangan bahwa pilleg 2019 di NTB berbeda dengan pilleg 2014, dimana caleg muda ( caleg pendatang baru) makin agresif dengan beragam taktik dalam meraih dukungan masyarakat . Mereka ini bergerak ibarat operasi kladestein , senyap tapi masiv,” Kata Dir Mi6,  Bambang Mei.

Didu, panggilan akrab Bambang Mei F mengatakan, gerakan senyap merayap caleg pemula  di basis ini kerap luput dari analisis hasil lembaga survey karena beragamnya strategi caleg muda dalam mengamankan basis-basis pemilih loyalnya.

” Kesan subyektifitas Lembaga Survey tentu akan mempengaruhi kredibilitasnya di mata rakyat,  jika hasil survey nya tidak akurat ,” tegas Didu .

Selain itu kata Didu , keberadaan lembaga survey politik berpotensi mendemoralisasi semangat dan spirit caleg muda yang tidak konfiden (inferior) dengan dominasi yang diduga melakukan buzzer penggiringan opini secara sepihak .

“Bisa jadi tidak bergeraknya  dan tidak agresifnya sejumlah caleg muda didapil pemilihannya ,  selain faktor internal,  tidak tertutup kemungkinan mentalnya sudah down duluan akibat  publikasi lembaga survey yang seolah-olah memperkuat elektabilitas calon  tertentu. Hal ini kemudian dipandang menutup harapan bagi para caleg . Akibatnya  caleg bisa jadi sulit move on menjadi tidak termotivasi di dapilnya ,” ungkapnya .

Sementara itu Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah yang juga Caleg DPRD NTB dapil 8 Lombok Tengah No urut 2 Dari Partai PERINDO tidak pernah mau tahu dan menggubris Lembaga Survey Politik terkait pengumuman hasil caleg yang memiliki elektabilitas yang kuat .

” Saya bersama caleg caleg muda partai lain akan melawan Supremasi  dan membuyarkan prediksi Lembaga Survey tersebut dengan taktik dan strategi lain,” ujar Athar .

Athar menilai bahwa politik itu unpredictable dan selalu bergerak dinamis . Menjudgment hasil konstestasi pilleg melalui survey tidak boleh sepenuhnya dipercayai karena ada faktor subyektifitas. Dan rakyat sudah tahu juga kalau lembaga survey itu tidak sepenuhnya independen.

” Hasil itu tidak bisa tertukar oleh orang yang tidak pernah turun ke basis dan hanya mengandalkan permainan persepsi semata. Saya tetap rajin turun ke basis,  meski tanpa harus memakai jasa dan arahan  lembaga survey. Saya nggak mampu bayar , mending beaya itu utk mengentertain rakyat didapil,” tukas Athar .

Athar memprediksi pilleg 2019 akan makin banyak caleg muda yang melenggang di parlemen karena rakyat menginginkan wakilnya  dari figur yang lebih merakyat dan tidak diragukan track recordnya .

Me