NTB Diharapkan Tak Hanya Ekspor Jagung, Tapi Bisa Memproduksi Benih Jagung

Dingatkan kepada para investor untuk memperhatikan masyarakat kami disekitar agar diberdayakan

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan perusahaan yang memproduksi benih jagung,  yaitu CV. Karomah Jaya Mandiri dari jawa timur, jumat (05/04) 2019.

Manager CV. Karomah Jaya Mandiri, Burhana mengungkapkan,  perusahaan yang dibawanya ke NTB ini akan mengembangkan bibit jagung hibrida yang unggul di Lombok.

“Saya mewakili perusahaan ini mencoba mengembangka jagung di Lombok ini berupa alih teknologi pertanian, saya difasilitasi oleh bapak Abu Bakar berupa lahan untuk pengembangan benih jagung, untuk sementara kami masih menjajal pasar jagung di NTB ini,” terang Burhana.

ia mengungkapkan,  ia berkeinginan daerah Provinsi NTB tidak hanya mengekspor jagung tapi juga bisa membuat benih jagung.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur menyambut baik kedatangan CV. Karomah Jaya Mandiri yang berniat mengembangkan benih jagung di NTB,

Wagub  mempersilakan CV. Karomah Jaya Mandiri untuk mengembangkan perusahaannya di NTB ini dan ia mengingatkan aturan-aturan yang berlaku.

“Kami selalu mendukung investastor yang masuk di NTB  dan insya allah perusahaan ini berjalan dengan lancar, dan perlu juga kami ingatkan kepada para investor untuk memperhatikan masyarakat kami disekitar agar diberdayakan,” ungkap Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi juga mengingatkan kepada Karomah Jaya Mandiri untuk melaksanakan segala kewajibannya dan menyisihkan waktu untuk melaksanakan training agar seluruh pekerja Karomah Jaya Mandiri bekerja secara profesional kedepannya.

Di akhir penyampaiannya, Manager CV. Karomah Jaya Mandiri menyampaikan terimakasih atas sambutan dari Wakil Gubernur NTB karena telah bersedia menerima kehadiran CV. Karomah Jaya Mandiri di NTB ini.

AYA




Lapas Kelas I Mataram Sudah Over Kapasitas

Daya tampung LP Mataram yang sebenarnya untuk 300 orang, tapi jumlah warga binaan yang menghuni sekarang sudah mencapai 700 napi

MATARAM.lombokjournal.com – Masalah Kapasitas lapas yang dikeluhkan warga binaan Lapas Mataram, sebenarnya juga terjadi hampir di setiap Lapas yang ada di Seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Gubernur Zulkieflimasyah menanggapi adanya keluhan  penghuni lapas Mataram saat  acara jumpa ‘Bang Zul dan ummi Rohmi’,  Jumat (05/04).

“Kalau tentang kapasitas saya ras bukan di lapas kita aja tapi merata di seluruh indonesia tapi tentu ada usaha dari pemerintah seperti dikatakan oleh kepala lapas pembangunan yang baru dikuripan lombok Barat, ” ujar Gubernur.

Zul berharap jika dengan relokasi  ke tempat yang baru  para napi akan mendapatkan tempat yang lebih layak dan luas.

“Mudah-mudahan dengan tempat yang lebih layak besar tapi kita tidak berharap penghuninya bertambah juga,” cetusnya

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas l Mataram, Tri Saptono mengatakan, proses pembangunan gedung lapas baru di Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sedang berlangsung dan ditarget awal 2020 sudah bisa ditempati.

“Pembangunan LP yang baru sedang berlangsung, jumlahnya ada tiga blok, satu blok progres pembangunan telah mencapai 70 persen, mudahan tahun ini bisa diselesiakan artinya satu blok bisa pindah ke sana,” kata Tri di Mataram.

Mengingat kalau melihat kondisi LP Mataram sekarang, kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mengalami over kapasitas.

Dimana daya tampung LP Mataram yang sebenarnya untuk 300 orang, tapi jumlah warga binaan yang menghuni sekarang sudah mencapai 700 napi.

Harapannya dengan beroperasi gedung LP yang baru, separuh napi bisa dipindah ke sana, sehingga warga binaan tidak menumpuk di LP Mataram.

BACA JUGA ;  Gubernur Zul Merespon Cepat Aspirasi Yang Disampaikan Warga Binaan Lapas Mataram

Untuk fasilitas di LP baru, sementara ini sudah ada klinik, sarana olahrag dan sarana ibadah.

AYA




Gubernur Zul Merespon Cepat Aspirasi Yang Disampaikan Warga Binaan Lapas Mataram

Gubernur membeli sebuah lukisan hasil buatan warga binaan Lapas seharga 5 juta rupiah

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi, dengan peran dan tugas yang diembannya, berupaya mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatiannya kepada seluruh warga NTB.

Tidak terkecuali warga binaan Lapas kelas IIa Mataram,  hari Jum’at (05/04) 2019, dikunjungi Gubernur Zulkieflimasyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Jalilah.

Sellain itu, hampir seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB melalui kegiatan “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi”.

Bertempat di lapangan Lapas Mataram, Gubernur dan Wakil Gubernur serta para Kepala OPD bersilaturahim dan “Sharing” langsung aspirasi dan keluh kesah para warga binaan Lapas Mataram.

Diawali Lagu “Jangan Menyerah” oleh PRCC band, warga binaan lapas antusias mengikuti acara Jangzulmi. Beberapa ada yang menari, bahkan menangis karena larut dalam lagu yang populer dibawakan D’Masiv ini.

Gubernur mengawali acar ‘Jangzulmi. dengan menyapa warga dan memperkenalkan rombongan. Dari Wagub hingga seluruh kepala OPD diperkenalkan satu persatu.

“Kami datang lengkap, hampir semua kepala dinas datang. Mudah-mudahan ada perubahan yang bisa kami hadirkan utk bapak dan ibu semua disini,” jelas Gubernur dengan senyum khasnya

Gubernur kemudian melanjutkan dengan menceritakan sebuah kisah Inspiratif tentang persahabatan kepada seluruh hadirin.

“Esensinya adalah, dalam hidup tidak ada yang percuma. Semua ada maksud dan tujuannya, Allah lebih mengetahui daripada makhluk nya,” ujar Gubernur memotivasi.

Gubernur mengajak untuk mensyukuri apa yang ada.

“Apa yang ada pada diri kita, adalah Allah hadirkan yang terbaik untuk kita,” tambah nya, diiringi tepuk tangan seluruh warga lapas.

Dalam sesi dialog, warga binaan sangat antusias dan bangga bisa bertemu langsung Gubernur.

Dengan penuh harapan aspirasi dan permasalahan yang mereka sampaikan, akan mendapatkan respon cepat dari pemerintah.

Sebagian pertanyaan yang disampaikan dijawab langsung oleh Gubernur dan Kepala OPD terkait.

Mulai dari masalah kasus yang menjerat, kebutuhan alat olahraga, alat musik hingga alat masak dan pemasaran produk karya warga binaan.

Dari semua permasalahan yang disampaikan, Gubernur langsung menjawab dan akan segera menghadirkan kebutuhan warga lapas seperti alat musik dan olahraga.

Gubernur juga akan mengkaji ulang kasus hukum tentang ilegal logging.

“Saya sudah 4 tahun disni, baru pertama kali kami bisa berdiskusi dan bertatap muka dengan Gubernur. Saya terhenyuh,” ucap salah seorang warga binaan lapas asal Gunung Sari Lombok Barat.

“InshaAllah apa yang sudah disampaikan akan dibantu. Mengenai tataboga dan alat masak juga akan kita bantu,” tambah Wagub menjawab pertanyaan warga.

Sebelumya, Kepala Lapas kelas IIa Mataram, Tri Saptono Sambudji, Bc.Ip, SH, M.AP dalam pengantarnya mengatakan dengan total 1030 orang, kondisi lapas sebenarnya over kapasitas sebanyak 350 persen.

Namun berkat dukungan pemerintah daerah dan para stakeholders, kondisi lapas tetap dalam keadaan kondusif dan warga juga dalam kondisi sehat.

BACA JUGA ; Lapas Kelas I Mataram Sudah Over Kapasitas

Setelah acara Jangzulmi selesai, Gubernur juga melihat lihat hasil kreasi para warga lapas.

Gubernur juga membeli sebuah lukisan hasil buatan warga seharga 5 juta rupiah.

AYA

AFF/Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB




Bappenas; Proses Rehabilitasi, Pengaruhi  Pertumbuhan Ekonomi NTB

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) harus terus mendorong proses rehabilitasi pascarangkaian gempa di Lombok, pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Bambang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB (Musrenbangprov NTB) di Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis (04/04).

Bambang menilai, proses rehabilitasi sudah pasti memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018.

Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi nontambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB pada triwulan III 2018.

Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018.

Bambang melanjutkan, nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi pada 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga.

“Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” kata Bambang.

Bambang melanjutkan, tingkat kemiskinan NTB di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun pada 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen.

Tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten dan kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram.

“IPM NTB per periode 2014-2017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama,” ucap Bambang.

Bambang menambahkan, pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018.

Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten dan kota lainnya.

“Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,” lanjut Bambang.

Untuk itu, kata Bambang, kebijakan pembangunan NTB pada 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan, meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian.

AYA




Tinjau UNBK di SMA Negeri 2 Mataram, Wagub Diskusi Singkat Dengan Pelajar Australia

Di hari kedua, server dari pusat  sempat agak lambat sekitar 15 menit, namun setelahnya lancar

MATARAM.lombokjournal.com —  Saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 2 Mataram, Kamis (04/04), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. memantau dengan detil satu persatu kelas yang digunakan pelajar untuk pelaksanaan UNBK.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, yang dalam kunjungannya disambut jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan Keluarga besar SMAN Negeri 2 Mataram, berpesan kepada panitia UNBK agar masalah-masalah teknis dapat diantisipasi dan dihindari seminim mungkin.

“listrik dan jaringan jangan sampai terganggu.  Persiapkan juga jika terjadi kemungkinan terburuk. Konsentrasi siswa jangan sampai terganggu, sehingga mereka dapat melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya,” himbau Wagub

Wagub juga menghampiri para pelajar asal Australia yang sedang dalam program pertukaran pelajar di SMAN 2 Mataram.

Wagub menyapa dan berdiskusi singkat dengan pelajar tersebut.

“Kami sangat senang di Lombok,” jawab salah satu Siswa dengan nada bule. Diiringi canda tawa para pengajar yang mendampingi.

Ibu Made, salah seorang Guru di SMAN 2 Mataram menyambut antusias kedatangan Wagub yang menurutnya sangat perhatian dengan dunia Pendidikan di NTB.

“Kami sangat antusias, anak-anak juga begitu. Kami sangat senang dan bangga sekolah kami di kunjungi Wakil Gubernur. Beliau sangat fokus dengan pengembangan SDM di NTB,” jelasnya

Terkait pertukaran pelajar dari Australia, Bu Made yang juga merupakan Guru Biologi menjelaskan, para pelajar dari Australia itu belajar bahasa dan budaya yang ada di NTB.

Mereka kini dalam kelas twin, kelas yang merupakan gabungan dengan kelas unggulan SMA 2.

Kepala Sekolah SMAN 2 Mataram, Sahnan mengungkapkan, kegiatan pelaksanaan UNBK di SMAN 2  berjalan relatif lancar.

“Alhamdulillah, dari hari pertama hingga hari ini, semua berjalan. Tidak ada ada persoalan yang begitu menghambat. Listrik jiga tidak ada masalah,” jelasnya.

Dikatakan, hanya saja di hari kedua, server dari pusat  sempat agak lambat sekitar 15 menit, namun setelahnya lancar. Terakhir, Sahnan juga menjelaskan kondisi UNBK di SMAN 2 Mataram.

“Seluruh peserta UNBK berjumlah 591 peserta terbagi di 6 ruang ujian dengan pengawas sebanyak 48 orang yang disilang (ditukar) antar SMA. Peserta UNBK di SMAN 2 merupakan yang terbanyak di NTB.

“Harapan kami, nilai semuanya maksimal dan bisa lulus semua,” katanya.

AYA

 




Gubernur Hadiri Undangan Menristekdikti, Wagub Buka Musrenbang Provinsi

Musrenbang yang menjadi elemen penting proses berjalannya pembangunan, diyakini mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd direncanakan akan hadir membuka dan memberikan arahan umum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2020 di Mataram.

Karo Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menegaskan, kehadiran Wagub sesuai perintah langsung Gubernur.

Sedangkan Gubernur DR Zulkieflimansyah diundang langsung dan harus menemui Menristekdikti sesuai Instruksi Presiden beberapa waktu lalu terkait dengan segera beroperasinya secara mandiri 2 Politeknik di Kabupaten Lombok Utara dan di Kabupaten Bima serta proses percepatan Penegerian Universitas Teknologi Sumbawa.

Najam menjelaskan, komitmen peningkatan SDM NTB adalah salah satu Misi Gemilang NTB, Sehat dan Cerdas.

Untuk diketahui, Politeknik di 2 Kabupaten tersebut masih di bawah binaan Unram.

“Gubernur NTB akan hadir didampingi oleh Rektor Unram, Bupati KLU dan Bupati Bima. Kemarin sudah dikoordinasikan dengan Panitia Musrenbang, dua kepala daerah tidak bisa hadir karena menemani gubernur NTB,” jelas Najam.

Tapi gubernur tetap mengawal agenda  Musrenbang.

Sebelumnya,  Gubernur Zul menghadiri langsung Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah 2019.

Bahkan, dalam dua forum tersebut Gubernur menyaksikan langsung  penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB 2020.

Selain itu juga menyaksikan langsung  paparan para Bupati dan Walikota se-NTB tentang isu strategis dan usulan program/kegiatan untuk menjamin sinergitas, sinkronisasi dan keberlanjutan program-program pembangunan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot,” Jelas Najamuddin Amy.

Najamuddin  optimis, Musrenbang yang menjadi elemen penting dalam proses berjalannya pembangunan, mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Karena tahapannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari ditingkat bawah.

“Semua aspirasi dan masukan yang didapat, bersama-sama pemerintah akan mengintegrasikan hal itu. Musrenbang tahun ini agak unik dan berbeda karena para Kepala OPD dibekali pegetahuan dan metodologi  Balance Score Card (BSC) sehingga bisa mengukur kinerja pembangunan dari perencanaan sampai dengan evaluasinya”, ujar Najamuddin Amy.

Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB




Budidaya Jamur Solusi Kemiskinan Perkotaan

Menurut HBK, budidaya jamur ini solusi kongkrit pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan.

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Budidaya jamur tiram belum banyak dilirik oleh masyarakat P. Lombok. Padahal jamur tiram memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan.

Informasi ini didapat oleh Caleg DPR RI Dapil NTB-2/P. Lombok dari Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) saat bertandang ke Kelompok Tani (Poktan) Muzaidi di Kecamatan Sandubaya-Kota Mataram.

“Silahkan Pak Bambang lihat rumah jamur saya,” kata Muzaidi, Rabu (03/04).

HBK yang datang bersama istri tercintanya Hj. Dian BK melihat rumah jamur Muzaidi. Didalamnya ada sekitar 2.000 baglog (media tanam jamur). Dari penuturan Muzaidi, ada dua jenis jamur yang dihasilkan, yaitu jamur tiram putih dan hitam.

“Rata-rata tiap hari bisa panen sekitar enam kilogram Pak,” terangnya.

Untuk satu kilogram jamur, lanjutnya, dijual dengan harga Rp 30 ribu untuk jenis jamur tiram putih, sedangkan jamur tiram hitam bisa lebih mahal, yaitu sekitar Rp 40 ribu per-Kilogramnya. Dalam sehari rata-rata mendapat pemasukan antara Rp 150-180 ribu.

“Pasarnya sudah jelas. Biasa diantar oleh anak-anak langsung,” sambungnya.

Penjelasan Muzaidi ini mengusik rasa ingin tahu HBK. Diantara yang ditanyakan adalah modal yang dibutuhkan membangun rumah jamur dan membeli baglog.

Menurut Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini, budidaya jamur akan menarik bila melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.

“Akan dapat membantu ekonomi keluarga jika berjalan optimal,” ucap HBK.

Muzaidi menjabarkan, untuk rumah jamur yang dibuat, untuk baglog dengan kapasitas 2.000 buah itu butuh modal sekitar Rp 7 juta. Sedangkan pembangunan rumah dan rak jamur menghabiskan sekitar Rp 20 juta lebih. Masa panen jamur berlangsung selama lima bulan. Jika rerata tiap hari Rp 150 ribu, maka selama lima bulan mendapat Rp 22,5 juta.

“Setelah dipotong modal Rp 7 juta, keuntungannya itu Rp 15,5 juta. Sementara rumah jamurnya bisa dipakai seterusnya,” terangnya.

Penjelasan Muzaidi ini kian membuat HBK dan istri penasaran. Sembari panen jamur, HBK meminta hitung-hitungan jika ingin membuat kelompok budidaya jamur. Menurut HBK, budidaya jamur ini solusi kongkrit pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan.

“Sangat inspiratif ini. Bagus untuk ditiru dan dikembangkan masyarakat perkotaan,” ucap Hj. Dian BK.

Pilot Project Pengolahan Hasil Pertanian

Kehadiran HBK beserta istri tercintanya, Hj. Dian BK di Poktan Bijaksari tak hanya melihat budidaya rumah jamur. Pada kesempatan tersebut juga, Muzaidi mengajak HBK melihat pengolahan hasil-hasil pertanian.

Kelompok ini mengolah bawang merah menjadi bawang goreng, selain itu ada juga keripik pisang dan keripik singkong.

“Bawang merah itu harganya naik turun. Saat panen besar, harganya anjlog. Rugi kita kalau dijual”, katanya.

Selain bawang merah, sebenarnya yang kerap membawa problem bagi petani holtikultura adalah cabai. Ketika panen sedang bagus dan banyak, harga di pasaran terjun bebas.

“Ya, cabai itu juga membutuhkan pengolahan. Hanya saja saat ini saya fokus pada bawang merah, kripik singkong, dan kripik pisang dulu,” imbuhnya.

HBK mengungkapkan, di Poktan Bijaksari banyak hal yang bisa dipelajari. Petani holtikultura fokus pada cabai dan bawang merah. Disaat yang sama Ketua Poktan Bijaksari juga fokus budidaya jamur.

“Ini (Poktan Bijaksari) bisa menjadi pilot project hasil pertanian,” katanya.

Untuk memberikan nilai tambah, kata HBK, hasil pertanian holtikultura sebaiknya dijual dalam bentuk olahan. Membuat bawang goreng, kripik singkong, kripik ubi dan kripik pisang adalah ide yang tepat. Tinggal bagaimana memikirkan konsep kemasan dan pemasarannya sehingga bisa lebih menarik.

“Tadi karena hanya masuk di warung-warung maka kemasannya hanya plastik. Nanti coba kita arahkan kemasannya lebih baik dan bisa tembus pasar modern,” terangnya.

Jamur sendiri, tambah HBK, selain dijual mentah bisa juga dijual dalam bentuk olahan kripik jamur atau abon jamur. Di toko maupun restoran, jamur menjadi salah satu menu olahan dengan banyak peminat.

“Jamur ini kan makanan bagus, hygienis, tanpa kimia bahkan disebut sebagai salah satu makanan yang memiliki anti oksidan yang tinggi,” imbuhnya.

HBK menambahkan, dirinya akan berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan sektor pertanian bila lolos menjadi anggota DPR RI nanti. Selain produksi pertanian, yang akan menjadi fokusnya juga adalah peningkatan nilai tambah hasil-hasil pertanian.

“Saya akan terus mengawal sektor pertanian dari hulu sampai hilir. Supaya masyarakat kita bangga sebagai petani,” tandasnya.

Me




 H Irzani Batik Ijo : NTB Care Bisa Jadi Cikal Bakal Smart City

Smart City ini bisa dikembangkan di Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Apalagi Pemprov NTB juga sudah melaunching program NTB Care, sebuah sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital online

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;   Perkembangan teknologi yang cukup pesat dewasa ini. Jika bisa dikelola baik, pengaruhnya bukan hanya pada gaya hidup masyarakat semata, tetapi juga kemudahan akses dan pelayanan pemerintahan.

Sistem digitalisasi data dan konektivitas terpadu secara online juga membuat sejumlah kota besar di dunia memanfaatkan teknologi dalam membangun konsep Kota Cerdas atau Smart City.

“Beberapa kota besar di Indonesia juga mulai memanfaatkan teknologi untuk membangun Smart City. Saya pikir gagasan ini bisa juga diterapkan di NTB,” kata Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30, Haji Irzani, di Gerung Lombok, Barat, Rabu (03/04)

Irzani yang akrab disapa Batik Ijo menjelaskan, istilah kota cerdas atau Smart City merupakan pengembangan kota berbasis teknologi informasi.

Menurut hasil sementara kajian Smart City Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2017, urgensi smartcity disebabkan oleh bertambahnya tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75 persen per tahun.

Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi penduduk yang tinggal di perkotaan sebesar 56,7 persen pada 2020. Jumlah ini akan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menetapkan delapan indikator smart city,  antara lain smart development planning (perencanaan pembangunan), smart green open space (ruang terbuka hijau), smart transportation (transportasi ramah lingkungan), smart waste management (pengelolaan sampah), smart water management (pengelolaan sumber air), smart building (pemetaan pembangunan), dan smart energy (pemanfaatan energi baru terbarukan).

“Delapan indikator yang digunakan Kementerian PUPR ini merupakan inovasi dari konsep greencity yang digabungkan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi pintar. Nantinya indikator ini akan berguna sebagai target perkembangan kota cerdas,” ujar  Batik IjoIrzani optimistis.

Smart City ini bisa dikembangkan di Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Apalagi Pemprov NTB juga sudah melaunching program NTB Care, sebuah sistem pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital online.

Menurut Irzani, hal ini selaras dengan keberhasilan Provinsi DKI Jakarta yang meluncurkan program Smart City di tahun 2015 silam. Dimana saat ini keberadaannya diklaim makin mempermudah kinerja aparat Pemprov agar lebih cepat merespons keluhan warga.

“Contoh lainnya bisa dilihat juga Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang  meluncurkan portal terintegrasi yang berisi semua layanan dan informasi terpadu,”  imbuh Irzani

Sementara di Jawa Tengah, papar Irzani, Pemkot Semarang sudah mengoperasikan situation room yang berfungsi sebagai pusat integrasi kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Semarang.

“Melalui ruangan ini, setiap pelayanan dan pembangunan secara real time akan terpantau, termasuk data-data statistik terkait,” katanya.

Namun, untuk Kabupaten dan Kota di NTB,  Sekum  PWNW NTB ini mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus serius dipersiapkan.

Salah satunya adalah bagaimana membuat RTRW yang ramah dalam konteks Smart City. Sebab, salah satu prasyarat utama kota Smart City ialah kesanggupan daerah tersebut bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan kota.

“Termasuk soal tata kelola peruntukan lahannya, melalui RTRW,” jelas H Irzani yang beberapa tahun terakhir mendampingi TGB keliling Indonesia saat kegiatan Dakwah Nusantara .

Integrasi Penataan Kawasan

Irzani menilai, daerah Lombok Utara bisa memulai melakukan hal ini.

Pasca gempa bumi 2018 lalu, Pemda KLU diharapkan lebih serius dan cermat menata kawasan dan peruntukan lahannya sesuai proporsi kebutuhan Smart City.

“Integrasi penataan kawasan hunian penduduk, perkantoran, area bisnis, kawasan wisata dan lain-lain harus dilakukan berdasarkan RTRW agar sesuai dengan ekspektasi pertumbuhan KLU untuk beberapa generasi ke depan,” katanya.

Menurut dia, moment saat ini bisa jadi motivasi untuk penataan wajah KLU dari depan yang harus tampak lebih indah dan menawan. Agar ketika masyarakat atau wisatawan masuk dan berkunjung ke KLU nampak suasana kota yang lebih modern dan indah.

Gerbang utama KLU di kawasan Bangsal, bisa dibangun dengan sarana taman Kota yang menjadi ikon daerah.

Selain itu , sepanjang jalan dari Bangsal menuju pusat pemerintahan KLU di Tanjung, juga bisa diperlebar dan ditata sedemikian rupa agar lebih menarik dengan berbagai fasilitas umum seperti  trotoar , tong sampah , PJU, Toilet da lain-lain.

“Halaman depan KLU harus mulai ditata dan direstorasi sesuai dengan motto dan semboyan Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

Hal ini menurut Irzani juga bisa dilakukan di daerah lainnya di NTB. Jika masalah RTRW sudah tuntas, maka daerah bisa dengan mudah mengembangkan konsep Smart City di kawasannya.

engan melakukan itu, maka pembangunan terintergrasi di Provinsi NTB bisa segera terwujud. Pasalnya, tambah Irzani, Pemprov NTB sendiri sudah melakukan sejumlah gebrakan dan inovasi program yang mendukung ke arah itu.

Selain NTB Care, Pemprov NTB juga menerapkan program NTB Zero Waste yang juga menjadi salah satu indikator Smart City.

“Saya yakin  dengan Smart City ini  bukan hanya bisa mempermudah pelayanan pada masyarakat, tapi sekaligus menciptakan ruang-ruang kreasi baru bagi generasi muda, millennials NTB di masa depan,” tukasnya.

Me




Rakor Untuk Persiapan Kunker Wapres Yusuf Kalla

Rencananya, Jusuf Kalla akan tiba di NTB sekirar pukul 13.10 WITA menggunakan pesawat yang mendarat di Lombok International Airport

lombokjournal.com

JAKARTA ;  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos. M. M menghadiri rapat koordinasi di Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta Selasa (02/04) 2019.

Rakortersebut terkait dengan agenda Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB pada Sabtu, 6 April 2019. Dan rakor dilakukan untuk mempersiapkan kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu,

“Kami akan siapkan segala keperluan untuk kelancaran kunjungan kerja Wapres ke NTB,” kata Karo Humas Najamuddin Amy, saat ditemui usai rapat Koordinasi dengan pejabat terkait.

Ia menambahkan, beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan selama kunjungan kerja Wapres di NTB antara lain, melihat progress dan memantau secara langsung rekonstruksi pasca bencana gempa dan Wapres direncanakan akan menghadiri Silaturrahmi Kebangsaan.

Silaturrahmi Kebangsaan tersebut rencananya digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram. Rencananya, Jusuf Kalla akan tiba di NTB sekirar pukul 13.10 WITA menggunakan pesawat yang mendarat di Lombok International Airport.

Hms Pemprov NTB




Empat Atlet NTB Terima SK Dari Kemenpora

Atlet NTB lainnya yang juga berprestasi diharapkan mendapat penghargaan yang sama

MATARAM.Lombokjournal.com –  Prestasi olahraga benar-benar membawa berkah bagi empat atlet dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dan itu berarti mengubah nasib empat atlet NTB, setelah resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keem[atnya masing-masing  I Gusti Bagus Saputra (BMX) asal Mataram, Ahmad Zigi Zaresta Yuda (Karate) asal Lombok Barat, Putu Dini Jasita Utami (Voli Pantai) asal Mataram dan Danangsyah Yudhistira (Voli Pntai) asal Dompu.

Empat atlet ini diangkat bersama 285 atlet berprestasi se Indonesia dan sudah menerima SK CPNS dari Kemenpora di Jakarta. Diharapkan atlet NTB lainnnya segera menyusul mendapat nikmat menerima SK CPNS serupa.

NTB GEMILANG