Rekomendasi besaran iuran merupakan wewenang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diputuskan oleh presiden

lombokjournal.com —

JAKARTA;   – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan angkat bicara soal rencana pemerintah bakal menaikkan iuran peserta jaminan kesehatan.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan tentu lembaganya menyambut baik mengenai rencana pemerintah tersebut.

“Tentunya kami menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikkan iuran bagi kelompok penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah,” kata Kemal di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (29/04) 2019.

Saat ditanya mengenai usulan kenaikan dari BPJS Kesehatan, Kemal mengatakan, lembaganya tak berwenang memberikan jawaban.

Menurut dia, BPJS Kesehatan tidak dalam posisi memberikan usulan mengenai besaran iuran. Rekomendasi besaran iuran merupakan wewenang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diputuskan oleh presiden.

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan mulai berancang-ancang menaikkan iuran BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan jumlah penerimanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah mulai mempertimbangkan peluang kenaikan iuran PBI dari yang saat ini sekitar Rp 23.000 per orang.

“Belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan. Juga jumlah penerimanya dinaikkan jadi di atas 100 juta orang,” ujar Sri Mulyani di Istana Bogor, Selasa, 23 April 2019.

Akan tetapi, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini memastikan rencana tersebut akan ditetapkan setelah hasil audit keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, pemerintah sudah membayar iuran PBI ke BPJS Kesehatan untuk periode tiga bulan pertama pada 2019 senilai Rp 8,4 triliun. Pembayaran tersebut dimaksudkan untuk menjaga likuiditas BPJS Kesehatan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan total iuran dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2018 mencapai Rp 81,80 triliun sedangkan beban manfaatnya Rp 94,05 triliun. Saat ini, jumlah peserta JKN Kartu Indonesia Sehat sebanyak 218,9 juta jiwa per Februari 2019.

Rr

Sumber; Tempo.co.

Ada dua jenis layanan pendaftaran autodebit bisa diakses di Mobile JKN, yaitu autodebit bank dan non-bank

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;    Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, mengatakan, peserta JKN-KIS tidak perlu repot lagi datang ke kantor Cabang BPJS Kesehatan maupun bank untuk mendaftarkan autodebit iurannya

BPJS Kesehatan terus berupaya membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS.

Salah satunya mengembangkan pembayaran iuran melalui metode autodebit bank (Bank Mandiri) dan non-bank (mobile cash).

Melalui mobile JKN, peserta makin mudah mendaftarkan autodebit dan melakukan pembayaran iuran JKN-KIS.

“Bahkan peserta yang tidak memiliki rekening bank atau misalnya di wilayahnya itu tidak terdapat titik layanan perbankan, maka peserta dapat tetap mendaftarkan autodebit iurannya melalui uang elektronik mobile cash,” kata Kemal.

Hal itu disampaikannya  pada acara peluncuran pembayaran iuran JKN melalui Autodebit Non-Bank di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Senin (29/04) 2019.

Kemal menjelaskan, ada dua jenis layanan pendaftaran autodebit bisa diakses di Mobile JKN, yaitu autodebit bank dan non-bank.

Konsep pembayaran iuran pun juga dikembangkan seperti model pengisian saldo rekening maupun uang elektronik, dimana dapat dilakukan melalui e-channel perbankan maupun ATM Bersama.

Sedangkan untuk top up uang elektronik mobile cash dapat dilakukan di channel PPOB seperti, PT Pos, Alfamart, hingga jejaring Apotek Sanafarma.

Bagi peserta yang tidak memiliki smartphone, peserta dapat melakukan registrasi melalui konsep USSD dengan menekan *141*999# melalui berbagai tipe ponsel. Bahkan peserta dapat melakukan registrasi di beberapa mitra payment point online banking (PPOB).

Dalam pengembangan metode pembayaran ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia.

PT Finnet adalah perusahaan penyedia infrastruktur teknologi informasi, aplikasi dan konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya yang mengelola rata-rata 3,2 juta transaksi per hari dengan nilai transaksi lebih dari Rp 365 miliar per hari.

Kemal menambahkan, dengan menggunakan layanan autodebit ini, peserta akan memperoleh banyak manfaat.

Peserta dapat melakukan pembayaran iuran sesuai dengan kemampuan kapan dan dimanapun, terhindar dari potensi risiko denda pelayanan akibat keterlambatan pembayaran iuran, dan beberapa channel memberikan program promo yang menarik.

Sejak tahun 2018,BPJS Kesehatan telah mengembangkan pembayaran iuran melalui metode autodebit konvensional lewat perbankan, yang bekerja sama dengan 4 bank mitra yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

BPJS Kesehatan juga telah memberlakukan kewajiban bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri dan peserta bukan pekerja, untuk melakukan pembayaran dengan metode autodebit.

Pengembangan metode pembayaran ini selain untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pembayaran iuran, juga menjawab perkembangan digitalisasi industri keuangan.

Rr

Sumber: BeritaSatu.com

Masih banyak anggapan dari orang jika kondisi di NTB masih belum stabil pasca terjadi bencana alam

MATARAM,lombokjournal.com  —  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan adanya penerbangan maskapai Air Asia, yang membuka Lombok-Perth Australia dan Lombok-Jakarta diharapkan mampu mendongkark tingkat kunjungan wisatawan.

“Mudah-mudahan lah Australia ini kita punya prospek bagus, potensi kunjungan perth Australia ke Lombok potensinya besar,” kata Ketua Kehormatan PHRI NTB I Gusti Lanang Patra, Senin (29/4).

Dikatakanya, melihat potensi yang bagus dari Australia, sehingga ini mampu mendorong tingkat kunjungan wisatawan.

Kendati selama ini, kondisi pariwisata NTB sendiri masih belum stabil, melihat dengan dibukanya penerbangan Jakarta dan Perth Australia tentunya pasarnya juga besar. Kendati ini tidak hanya berdampak pada pontensi tingkat kunjungan tetapi tingkat hunian hotel juga.

“Kalau sejauh ini respon pasar Australia ke sini sudah bagus, ditambah dengan Jakarta juga. kondisi keamanan stabil yang penting untuk pariwisata, terus tiket pesawat bisa turun dikit serta promosi gencar,” terangnya.

Dijelaskannya, upaya dari hotel sendiri inovasi dari pihak hotel untuk menarik  pengujung yakni terus berpromosi.

Selain itu pihak-pihak hotel juga teman terus gencar mengikuti semua pasar pasar wisata. Kendati masih banyak anggapan dari orang jika kondisi di NTB masih belum stabil pasca terjadi bencana alam, untuk itu industri pariwisata terus melakukan promosi.

“Sekarang ini dalam waktu dekat akan membukan pasar ke Dubai dari adanya travel Mart, serta pasar-pasar yang sebagai destinasi halal harus gencar, karena potensinya juga bagus,” tuturnya.

Menurutnya, halal turisme yang memang telah menjadi ikon dari pariwisata NTB, untuk itu perlu dikembangkan kembali.

Mengingat ada beberapa industri pariwisata mendukung dengan ikon tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu NTB juga terpilih sebagai salah satu destinasi wisata halal, kendati ini juga mampu menarik wisata sehingga kondisi destinasi wisata dapat kembali ramai lagi.

“Halal turisme ya pelan pelan lah intinya berusaha, tentunya nanti kita berharap ini bisa mendorong pariwisata. Kalau dibandingkan tahun lalu ya jelas tahun lalu, sejak gempa itu kita memang koleb semua,” katanya.

AYA

Memang secara umum di Ramadhan dan Idul fitri prevensi masyarakat mengunakan tunai meningkat

MATARAM.lombokjournal.com —  Kebutuhan uang kartal di masyarakat memasuki bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, diproyeksikan meningkat, terutama untuk uang pecahan kecil, dibandingkan kondisi normal.

Bank Indonesia (BI) perwakilan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Achris Sarwani, mengatakan,  diperkirakan pada  2019 ini kebutuhan uang untuk Ramadhan dan Idul Fitri sebesar Rp 2,87 Triliun, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,6 Triliun.

Mengingat kebutuhan masyarkat pada saat itu akan meningkat untuk penggunaan uang kartal. Hal ini telah dipersiapkan berbankan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kita memiliki cadangan stok uang apabila realisasi kebutuhan uang nantinya akan lebih dari perkiraan yang sebesar Rp 2,87 trilun,” ujar Achris Sarwani, Senin (29/04).

Dikatakanya, memang secara umum di Ramadhan Idul fitri prevensi masyarakat mengunakan tunai meningkat.

Kendati dalam hal ini tentunya sebagian masyarakat lebih memilih dengan tunai dibandingkan non tunai, sama halnya dengan inflasi di mana nantinya kebutuhan akan pangan juga akan menigkat.

“Tentu mereka tidak mau lah memberikan uang pada Ramadhan dan Idul ke saudara dalam bentuk non tunai,  jadi lebih memilih menggunkan transaksi tunai, itu prevensi ya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Achris menjelaskan, nantinya dengan kebutuhan uang yang di pastikan sebanyak Rp 2,87 trilun tersebut akan disebar di pulau Lombok dan Sumbawa.

Di Lombok,  perbankan diperkirakan Rp 1,8 trilun kebutuhan casnya, kemudian Bima dan kabupaten Bima kira-kira Rp 415 milar kemudian di Sumbawa Rp 390 miliar.

“Jadi malah ini bukan dampak pada ekonomi di NTB tetapi ini adalah kebutuhan masyarkat yang naik, jadi kami harus memenuhi itu,” katanya.

Sementara itu Kas keliling bersama direncanakan pada minggu ke-2 dan ke-3 d Mei 2019. Bank peserta yang berencana akan mengikuti kegiatan kas keliling bersama di Lombok antara lain Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank Shinhan, Bukopin, BTN, Bank NTB Syari, Bank Muamalat, BNI, BNI Syariah, dan BSM.

Sedangkan untuk Pulau Sumbawa yang meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima yakni Bank NTB Syariah Bima, Bank NTB Syariah Sumbawa dan BRI Syariah KCP Bima. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam pelayanan penukaran uang ini, karena Bank Indonesia dan perbankan akan menyediakan tempat untuk melaksanakan pelayanan penukaran dengan sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan lokasi.

“Kita berharap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan uang, terutama uang pecahan kecil, sehingga kebutuhan uang diperkirakan akan meningkat,” jelasnya.

AYA

Penandatanganan kerjasama antara Australia dengan Indonesia, Maret 2019 lalu, merupakan awal yang baik untuk melihat peluang kerjasama di NTB

MATARAM.lomvokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB dan Australia akan membuka peluang serta memperkuat kerjasama di sejumlah bidang. Hal itu dikemukakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat membuka Tourism Island Forum,  di Hotel Santika,  Senin (29/04) 2019.

“Kita sering bertemu dengan Helena ini. Kita minta kerjasama antara NTB dengan Australia itu diperkuat,” kata orang nomor satu di NTB itu.

Apalagi kata Gubernur, pada Bulan Juni 2019 yang akan datang, akan ada penerbangan langsung atau direct flight dari Australia ke Lombok. Sehingga, kerjasama antara NTB dan Australia perlu diperkuat dan dikembangkan.

Dengan direct flight itu lanjutnya,  para wisatawan dari Australia akan mudah menjangkau setiap pelosok daerah NTB.

Di hadapan Australian Consul-General, Bali, Dr. Helena Studdart,  Gubernur Doktor Zul menjelaskan ada tiga fokus program yang dapat dijadikan peluang kerjasama. Pertama, terkait pariwisata, yang saat ini menjadi salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak sekali orang Australia yang ini mengunjungi kita di Lombok,” jelasnya.

Selain pariwisata, bidang lain yang diperkuat untuk kerjasama adalah bisnis dan ekonomi. Doktor Zul menjelaskan, kerjasama dengan negara lain, tidak hanya menyangkut para wisatawan.

Namun juga menyangkut investasi dan bisnis serta ekonomi.

“Kerjasama itu tidak hanya menyangkut turis saja. Tetapi juga investasi, yang tertarik membangun banyak fasilitas, terutama menyangkut kesiapan NTB menyambut MotoGP, ” Jelas Doktor Zul.

Selanjutnya, pendidikan kata Doktor Zul merupakan salah satu program logis yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Australia.

“Kita mendapat kabar gembira bahwa Australia, terutama Australia Utara tertarik memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak muda NTB,” Ungkap Gubernur lulusan Inggris tersebut.

Dr. Helena Studdart, Konsulat Jenderal Australia, Bali menjelaskan,  penandatanganan kerjasama antara Australia dengan Indonesia, Maret 2019 lalu merupakan awal yang baik untuk melihat peluang kerjasama di NTB. Terutama menyangkut bisnis dan ekonomi.

Bahkan bidang pendidikan sudah lama dikerjasamakan, khususnya pertukaran pelajar dan mahasiswa.

Peluang kerjasama tersebut akan terus diperkuat seiring dicanangkannya berbagai program oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini.

AYA

Tahun ini, TPID Provinsi NTB Dan Satgas Pangan  Akan  Meningkatkan Kinerja Dan Sinergi Dalam Pengendalian Harga

MATARAM.lombokjournal.com –  Jelang bulan Ramadhan, TPID NTB siap mengawal harga kebutuhan pokok di bulan suci umat Islam

Pernyataan itu disampaikan Kepala Perwakilan BI  Provinsi NTB, Achris Sarwani yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi NTB, bersama Lasminingsih, SH, LLM, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa; Kombes. Pol. Syamsudin Baharuddin, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB; dan Hj. Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB .

Saat memberikan keterangan kepada para wartawan, pada tahun 2018 lalu pengendalian harga khususnya pada saat bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Provinsi NTB menunjukkan hasil yang cukup baik.

Inflasi bulan April 2018 0,37 persen (mtm), Mei 2018 1,3 7 persen (mtm) dan Juni 2018 0,76 persen (mtm).

Hal ini merupakan bukti kerja keras semua pihak yang berada di TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan,dalam menjalankan tugasnya dan bersinergi dalam menjaga serta mengawal gejolak harga komoditas pada periode tersebut.

Pada tahun ini ungkap Archris Sarwani, TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan Provinsi NTB tentu akan terus meningkatkan kinerja dan sinergi dalam pengendalian harga dan menjaga inflasi sesuai target yang ditetapkan.

Khususnya dalam waktu dekat terkait dengan momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, TPID NTB dan Satgas Pangan siap dalam mengawal harga kebutuhan pokok pada periode ini.

Sesuai siklusnya, diperkirakan inflasi akan menunjukkan peningkatan. Namun, kenaikan harga yang diperkirakan tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan.

Menjelang bulan Ramdhan, kemudian pada bulan Ramadhan, hingga Hari Raya Idul Fitri, TPID Provinsi NTB akan melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pemantauan harga secara harian di pasar tradisional dan modern.
2. Sidak dan monitor pasar, produsen/distributor/pedagang bahan pokok. Dalam monitor tersebut dilakukan pemantauan terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok di Produsen/distributor/pedagang.

Sebagai informasi di Bulog Divre NTB stok beras medium saat ini sebesar 52.000 ton          dan beras premium 3.500 ton yang cukup untuk stok selama 12 bulan; gula pasir 525        ton yang cukup untuk stok 2 bulan;  minyak goreng 68.000 liter yang cukup untuk 4          bulan ke depan.

3. Himbauan kepada produsen/distributor/pedagang untuk menjaga pemenuhan                    kebutuhan kepada masyarakat selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri                  dengan tetap memperhatikan kenaikan harga yang wajar dan tidak membebani                   masyarakat.

4. Pasar murah di beberapa lokasi strategis.

Sekda Provinsi NTB yang mewakili Ketua TPID Provinsi NTB bersama Anggota TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan menginformasikan kepada masyarakat ,  TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan yang berada di Provinsi maupun Kota/Kabupaten di Provinsi NTB akan terus hadir menjaga kecukupan stok dan kestabilan harga di pasar.

BACA JUGA ;  Bulan Ramadhan, Stok Bahan Pokok Aman Dan Harga Stabil

Masyarakat dihimbau untuk belanja dengan bijak dan tidak berlebihan untuk kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

AYA

Jika ada lonjakan kenaikan pada puasa Ramadhan mendatang, Disdag Provinsi NTB akan menggelar operasi pasar (OP).

MATARAM.lombokjournal.com – Memasuki bulan Ramadhan pada awal Mei mendatang, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok kebutuhan bahan pokok aman dan harga masih stabil.

Bahkan stoknya dapat terpenuhi hingga 12 bulan ke depan.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj.Putu Selly Andayani mengatakan,  jika Stok beras saja saat ini mencapai  52 Ribu ton.

“Sudah ada stok 52 ribu ton beras dari Bulog Divre NTB, kalau sudah stoknya aman, harganya bagus , dan semua masih dibawah  harga Eceran tertinggi (HET), dipastikan tidak akan mengganggu kestabilan Harga Bahan pokok (Bapok)selama puasa,” ujar Selly.

Saat melakukan pemantauan di pasar, Selly mengatakan harga beras di pasar  Rp.9000 karena dari Bulog saat ini  patahannya bagus, karena Bulog menjualnya kepada pedagang RP.8.100.

Berarti pedagang harus menjual 9000-10000.

Kalau sudah stoknya aman otomatis harga juga di bawah HET.

Selain itu  sejumlah kebutuhan pokok di NTB,  minyak goreng, gula, daging, ayam, dan telur ayam sejauh ini masih cukup aman. Untuk harga terjadi turun naik, jika memang akan ada lonjakan kenaikan pada puasa Ramadhan mendatang, Disdag Provinsi NTB akan menggelar operasi pasar (OP).

“Beberapa tempat kita akan adakan operasi pasar, apabila terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi nantinya,” terangnya.

Menurutnya, perkembangan stok dan harga bapok di pasar relatif stabil, antara lain beras premium dijual dengan harga Rp 10.000 per kg – Rp 11.000 per kg, gula pasir Rp 12.000 per kg, minyak goreng curah Rp 11.000 per liter, telur ayam Rp 1.500 per butir dan bawang putih Rp 39.000 per kg.

Harga ini masih kategori bawah, atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras itu yang premium harganya berkisaran di Rp 9-10 ribu per kg.

Dikatakannya, harga beras masih berada di  kisaran Rp 10 ribu per kg, mengingat saat ini telah memasuki masa panen, bahkan diprediksi harganya akan kembali turun, sehingga untuk stoknya akan kembali bertambah, dan harganya masih tetap di bawah HET.

BACA JUGA  ;  TPID Siap Mengawal Gejolak Harga Kebutuhan Pokok

Beberapa komoditas bahan pokok lainnya, seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging beku, sudah dipatok dengan HET di pasar tradisional maupun ritel modern di antaranya beras medium dan premium, minyak goreng kemasan, gula dan daging beku.

“Untuk daging ayam, cabai, bawang merah dan bawang putih juga akan kita usahakan tercukupi meskipun saatvini untuk bawang putih harganya masih diatas rata-rata,” katanya.

AYA

STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu langkah merubah pola kerja masyarakat NTB yang semula dari sektor pertanian ke industrI, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan produksi Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB, Senin (29/4).

Gubernur Zul mendorong para aplikator, yang menggunakan lahan di STIP NTB, untuk menggunakan tenaga lokal.

“Mungkin butuh  waktu lama, tapi harus dimulai. Harus ada transfer teknologi dan management expertise dari aplikator ke tenaga kerja lokal di NTB,” ujar Gubernur.

Di STIP NTB saat ini ada 17 aplikator yang akan mengerjakan 11 jenis RTG. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perindustriaan Provinsi NTB Andi Pramania, investasi yang masuk ke STIP NTB untuk pembangunan RTG sekitar Rp. 37 miliar.

“Pemerintah provinsi sudah menyiapkan lahan dan sejumlah fasilitas secara gratis di STIP. Kalo bisa yang dipekerjakan buruhnya, tenaganya, engineers nya semua orang lokal. Mungkin banyak kekurangan. Tapi itu tugas bapak-bapak untuk mengajarkan mereka. Mohon kesabaran bapak-bapak,”  kata gubernur yang akrab disapa Doktor Zul.

Doktor Zul juga mengatakan, semua aplikator yang ada di STIP ini sedang membuat sejarah baru di NTB.

“Bapak ibu sedang buat sejarah. Anda sedang menulis sejarah baru NTB. Sehingga ada shifting of mind, shifting of paradigm. Orang yang biasa bekerja di agriculture sector, menjadi orang yang bekerja di services dan industries,” pesan Doktor Zul.

Serapan tenaga kerja, tambah Andi, sekitar 231 orang dan 150 orang yang sedang menunggu untuk bekerja.

Kemampuan produksi STIP sekitar 500 unit rumah per minggu atau sekitar 73 unit per hari. Andi juga mengatakan STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019.

Pada akhir acara, gubernur berkesempatan meninjau pencetakan panel RTG.

Iwo/ Humas Prov NTB

Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah

lombokjournal.com –

JAWA TIMUR ;  Pemprov NTB berada di peringkat 3 – setelah Provinsi Jawa Timur pada urutan pertama dan Jawa Barat pada urutan kedua — dengan skor 3,2048, dan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan itu merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2017

Pemprov NTB menerima penghargaan pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke – XXIII di Lapangan Diponegoro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/04). Perhargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik secara nasional.

Berdasarkan metode pemetaan regional provinsi wilayah tengah, NTB menempati urutan teratas. Mengungguli Bali dan Sulawesi Selatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih mewakili Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo.

“Ini kan keberhasilan semua kita, seluruh stake holder provinsi, kabupaten/kota di NTB. Penghargaan ini merupakan wujud kinerja aparatur di lingkup provinsi NTB serta 10 kabupaten/kota didukung dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat NTB,” ujar Asisten I.

Baiq Eva berharap, ke depan Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota bisa meraih posisi pertama dalam hal kinerja pemerintah daerah.

Tentu ini membutuhkan kerjasama yang solid dari semua OPD. Mari kita bergandengan untuk kedepannya nanti, tambah Baiq Eva.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat tidak bisa dianggap sebagai konsumen.

Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan,” pesan Tjahjo Kumolo.

Iwo/ Biro Humas NTB

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA