Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri wilayah pemasaran meliputi 2/3 wilayah Indonesia Kawasan Ttimur, Papua , sebagain besar Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat

MATARAM.lombokjournal.com — PT  Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) merupakan anak dari PT Pupuk Indonesia yang saat ini memiliki kapastitas produksi urea 3,43 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas produksi pupuk jenis urea sebesar 3,43 juta ton pertahun tersebut,  ternyata tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri namun juga dijual keluar negeri (ekspor).

Menurut Staf Departemen Pelayanan Dan Komunikasi Publik  (Yankomduk ) Pupuk Kaltim,Bambang Setyo,  dari produksi 3,43 juta ton pertahun tersebut ada sekitar 785 ton untuk diekspor.

“Tahun 2018 ini ada sekitar 785 ton urea yang diekspor,” ucapnya dalam acara sosialisasi product knowledge di Mataram, Selasa (30/4)

Menurutnya,  ekspor 785 ton pupuk jenis urea  tersebut dipasarkan ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat.

Namun ekspor baru dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi dan tentunya  mendapat pengawasan langsung dari pihak Kementerian BUMN dan PT Pupuk  Indonesia.

“Ekspor juga tergantung harga pasar diluar negeri, jika urea yang tinggi maka akan dijual jika jenis lain itu yang akan dijual keluar,” terangnya.

Perlu diketahu,  bisnis utama Pupuk Kaltim adalah memproduksi dan menjual amoniak, urea, pupuk NPK dengan segmen pasar dalam dan luar negeri.

Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri wilayah pemasaran meliputi 2/3 wilayah Indonesia Kawasan Ttimur, Papua , sebagain besar Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat.

Sedangkan produksi dari PT Pupuk Kaltim yang berdiri sejak tahun 1977 tersebut selain memproduksi urea namun juga pupuk jenis Amaniak sebanyam  2,74 juta ton per tahun dan jenis NPK 350 ribu ton per tahun.

AYA

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar

MATARAM.lombokjournal.com  — Memperkenalkan digital marketing ke masyarakat itu tidak gampang, mengenalkan Internasionalisasi dengan menggunakan  web itu bukan perkara mudah.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat menerima audiensi dengan Generasi Milenial NTB terkait diadakannya Digital Marketing Course,  dengan tema mencetak Entrepreneur Muda sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (30/04).

“Ketika saya lulus kuliah tahun 1997, kita coba melakukan internasionalisasi dengan web itu juga gak gampang. Mungkin kalo generasi milenial lebih mudah,” ungkap gubernur.

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar.

“Jadi petani kacang bisa mencari pembeli di website. Percuma kalau mereka punya website bagus tapi gak punya tempat untuk berjualan hasil bumi mereka. Jadi menurut saya harus ada langkah konkret bagi masyarakat NTB dalam sosialisasi digital marketing ini,” pesan Gubernur.

Iwo/Hms Prov NTB

Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG) NTB, tahun 2019 akan mendapatkan tiga alat sensor gempa baru.

Alat sensor ini akan meningkatkan kinerja BMKG NTB dalam melakukan pemantauan aktivitas kegempaan di NTB.

Kepala Stasiun Geofisika kelas III Mataram, Agus Riyanto, SP., MM bersama jajarannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (30/04).

Di hadapan gubernur Agus menjelaskan, ketiga sensor gempa baru tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Tambora, Pulau Sumbawa.

Agus meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTB, untuk memfasilitasi berupa penyediaan lahan sebagai shelter untuk penempatan ketiga sensor gempa tersebut.

Selain itu Agus juga meminta support dari Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, tujuanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di NTB, agar lebih memahami masalah kegempaan.

Dijelaskannya, BMKG NTB telah memiliki sekolah lapan geofisika, saat berada di Selaparang dan rencana juga akan dibangun di Sumbawa. Pembangunan ini bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten/Kota setempat.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB.

Sedangkan untuk pembangunan sekolah lapan geofisika di Sumbawa, gubernur sangat mendukung.

“Apa pun yang dibutuhkan BMKG dalam mendukung kelancara kinerja, sampaikan kepada kami agar kami dapat pasilitasi dengan segera,” tandasnya.

AYA/HMS  PROV. NTB

DImana pun berkiprah, ketika kita berprestasi, bersungguh-sungguh, Allah akan membantu dan melindungi kita

MATARAM.lombokjournal.com  —  Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., P.hd mengucapkan selamat kepada 12 pejabat fungsional yang dilantik dan sangat mengapresiasi semangat dan tanggungjawabnya pada pemerintah.

Pak Ros panggilan akrab Sekda menyampaikan itu usai melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (30/04).

Kata Pak Ros,  diharapkan semangat tersebut dapat diberikan kepada generasi-generasi berikutnya.

“Ilmu-ilmu beliau tentu akan lebih banyak dan dapat di share ke teman-teman yang menjadi generasi selanjutnya dalam kancah per-ASN-an,”  kata Pak Ros.

Dalam sambutan singkatnya itu ia berpesan, dimana pun kita berkiprah, ketika kita berprestasi, bersungguh-sungguh, Allah akan membantu dan melindungi kita.

“Orang lain lain akan menilai kita, apakah kita orang yang memang pantas diberikan apresiasi atau sebaliknya,” tutupnya.

Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat dan Kepala OPD lainnya lingkup Provinsi NTB tampak hadir dalam  pelantikan yang berlangsung dengan hangat ini.

AYA/HMS PROV NTB

Dengan adanya program pemerintah ini tiga kali operasi yang dilalui oleh ibunya semua dapat dijalankan tanpa biaya

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS  ;      Huzaimah yang berusia 50 tahun, ibu dari Lulus Wjayannto, baru saja menjalani operasi untuk ketiga kalinya dalam waktu yang cukup dekat.  Tentu saja biaya untuk operasi penyakit dalam itu tidak sedikit.

Apakah anak Huzaimah, yaitu  Lulus Wijayanto, mempunyai pekerjaan mapan sehingga bisa membiayai operasi ibunya?

Karena biaya operasi pasti sangatlah besar,  wajar kalau orang menganggap Lulus Wijayanto sebagai pemuda yang mapan, sehingga bisa membiayai 3 kali operasi ibunya dengan biaya yang tidak kecil.  Namun ternyata anggapan itu tidaklah benar.

Tinggal berdua dengan ibunya, Lulus hanyalah pengemudi ojek online atau ojol yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka.

Ibunya merupakan ibu rumah tangga yang sering sakit – sakitan. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa melakukan operasi sampai tiga kali, kalau biaya operasi sangat besar?

Lulus Wijayanto bisa bernafas lega melihat ibunya sudah sadarkan diri.

“Semua operasi Ibu tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena dijamin oleh BPJS Kesehatan, sebab kami adalah peserta program JKN – KIS,” terang Lulus.

Ia menceritakan, di tahun 2018 ibunya harus mengalami operasi Kista. Dan pada Desember 2018 lalu menjalani operasi Hernia.

“Namun karena satu dan lain hal serta berdasarkan indikasi medis maka sekali lagi harus dioperasi pada bulan April 2019 lalu,” lanjut Lulus.

Dikatakan  Lulus, keluarganya sangat berterimakasih dengan program JKN-KIS, karena dengan adanya program pemerintah ini tiga kali operasi yang dilalui oleh ibunya semua dapat dijalankan tanpa biaya.

“Anda bisa bayangkan, berapa biaya yang harus dibayarkan untuk tiga operasi ibu saya kalau tidak dijamin JKN-KIS. Yakin saya tidak mampu, bahkan kalau harus mengutang pun belum tentu akan ada yang bisa membantu. Kemungkinan terburuknya bisa jadi penyakit ibu saya bertambah parah karena tidak mampu berobat ke rumah sakit,” ujar Lulus.

Selain berterima kasih kepada pemerintah yang membantu masyarakat kurang mampu melalui program JKN-KIS, Lulus juga menyampaikan harapannya pada masyarakat lain agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup serta pola makan.

Yang juga penting adalah mempersiapkan diri dengan menjadi peserta program JKN – KIS sebelum sakit sebagai perlindungan untuk diri dan keluarga.

“Sedia payung sebelum hujan, jangan sakit baru daftar. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kapan akan jatuh sakit dan sebanyak apa biaya yang akan dihabiskan. Maka dari itu, sebaiknya persiapkan sedini mungkin dengan ikut program JKN – KIS dan jangan sampai lupa untuk membayar iuran rutin setiap bulan,” tutupnya.

ar/ws/JAMKESNEWS

Narasumber : Lulus Wijayanto, pengemudi Ojol

Pemerintah masih membahas usul menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI

lombokjournal.com —

MERAUKE ;   Pemerintah diharapkan secepatnya menemukan solusi terbaik untuk mengatasi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Ketua Badan Pembina Yayasan Lentera Kasih (Yaleka) Maro Papua, dokter Titus Tambaib berharap, pemerintah bisa menaikkan iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan langsung memindahbukukan penerimaan pajak rokok daerah ke rekening BPJS Kesehatan.

“Keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan,” kata Titus di Merauke, Papua, Senin (29/04).

Yayasan Lentera Kasih bergerak dalam pendidikan yang khusus mendidik dan mempersiapkan tenaga-tenaga medis di bidang kesehatan ibu dan anak, analis kesehatan, farmasi, dan keperawatan.

Tahun 2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit lebih dari Rp 10 triliun. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait berusaha mencari solusi untuk mengatasi kemelut pendanaan yang dihadapi lembaga tersebut.

Titus yang menjadi penggiat bidang kesehatan mengungkapkan,  salah satu solusi yang dapat ditempuh pemerintah adalah menaikkan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Selain itu,  merealisasikan penerapan Pasal 100 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 100, antara lain disebutkan kontribusi dari pajak rokok yang menjadi bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok dapat langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke rekening BPJS Kesehatan.

“Saya yakin apabila pemerintah merealisasikan Pasal 100 dalam Perpres 82 Tahun 2018, beban BPJS Kesehatan semakin ringan. BPJS Kesehatan harus didukung karena program ini sangat membantu dan mengangkat derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia,” jelas Titus.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, pemerintah masih membahas usul menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI.

“Masih dibahas dan belum diputuskan. Salah satu penyebab terjadinya defisit adalah iuran,” ujar Nila Moeloek.

Selain menaikkan iuran, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah peserta PBI seperti yang diusulkan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Rr

Sumber: Investor Daily

Dua tahun lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pernah menghitung besaran ideal bagi premi PBI perorang sebulan sebesar Rp 36 ribu

lombokjournal.com —

JAKARTA ;    Defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai masih akan tetap terjadi selama besaran iuran belum sesuai perhitungan aktuaris.

Hal ini dilontarkan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso terkait rencana pemerintah untuk menaikan iuran bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Akan tetap defisit sepanjang iurannya belum sesuai dengan perhitungan iuran secara aktuaris,” ujar Kemal di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, di Jakarta Pusat, Senin (29/04) 2019.

Saat ini, pekerja bukan penerima upah (PBPU) merupakan segmen peserta yang cukup banyak mencetak tunggakan. Sebanyak 40% peserta PBPU merupakan peserta tidak aktif. Sementara, peserta BPU yang aktif ada 60% dari totalnya sebanyak 30 juta peserta.

“Segmen peserta bukan penerima upah itu yang aktif sekitar 60 persen. Masih ada 40 persen yang tidak aktif dari 30 juta, jadi ada 16 juta. Tidak aktif ini bukan berarti mereka tidak bayar, kadang bayar kadang enggak,” tutur Kemal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya mengonfirmasi, pemerintah sedang membahas rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk golongan PBI. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah PBI dari jumlah saat sekarang yang tercatat 96,52 juta jiwa.

“Kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI dari yang sekarang ini Rp 23.000 menjadi lebih tinggi lagi,” ujar Sri Mulyani pekan lalu.

Kemal melanjutkan, dua tahun lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pernah menghitung besaran ideal bagi premi PBI perorang sebulan sebesar Rp 36 ribu.

“Sepanjang belum [sebesar] itu ya masih akan ada defisit. Defisit disebabkan karena memang iuran yang ditetapkan belum sesuai dengan iuran yang dihitung secara aktuaris,” lanjut Kemal.

Sekadar gambaran, defisit keuangan BPJS Kesehatan pada tahun lalu mencapai Rp 10,98 triliun. Jumlah itu diprediksi bakal meningkat menjadi Rp 16,5 triliun pada tahun ini, menurut paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, beberapa waktu lalu.

Rr

Sumber; CNBC Indonesia

Partisipasi Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisman tahun 2019, khususnya 120 ribu target dari  pasar Timur Tengah

lombokjournal.com —

DUBAI  ;    Kehadiran Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Arabian Travel Market (ATM) Dubai, Senin (29/04), untuk memperkenalkan dan mempromosikan keindahan wisata NTB.

Hadir bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal, saat itu Wagub Hj Rohmi mengunjungi Paviliun Indonesia.didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husain Bagis serta Konjen RI di Dubai, Ridwan Hassan.

NTB saat ini, bukan lagi hanya milik masyarakat NTB dan Indonesia. Namun sudah menjadi milik masyarakat dunia.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, saat mengunjungi ATM terlihat antusias mengamati stand demi stand yang menawarkan beragam produk industri pariwisata Indonesia. Ia pun yakin pariwisata Lombok segera bangkit dan menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan dunia.

Dikatakannya, posisi Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadikan ATM sebagai ajang bisnis pariwisata halal. Ummi Rohmi hadir untuk menyemangati perwakilan industri pariwisata NTB yang turut meramaikan ATM 2019.

“Setelah ini, kami berharap kunjungan wisman ke Lombok dan Sumbawa semakin meningkat. Tentunya dengan dukungan promosi dan konektivitas. Terima kasih Kemenpar yang selalu menjadi terdepan dalam mempromosikan tanah air,” ujarnya.

Kadispar NTB Lalu M. Faozal mengucapkan terima kasih kepada Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah dan Kemenpar yang terus mempromosikan Lombok-Sumbawa ke seluruh dunia, salah satunya di Timur Tengah.

“Promosi menjadi salah satu kunci sukses industri pariwisata. Semoga Lombok-Sumbawa terus semakin mendunia,” tegasnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan, partisipasi Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai target kunjungan 20 juta wisman tahun 2019, khususnya 120 ribu target dari  pasar Timur Tengah.

ATM sendiri sudah digelar selama 27 kali. Sepanjang perhelatannya, Indonesia sudah berpartisipasi sebanyak 18 kali.

“Pada tahun 2018, ATM Dubai diikuti oleh 75 industri dengan perolehan hasil transaksi mencapai Rp1,13 trilliun. Dari situ, kita bisa melihat seberapa besar efektivitas kegiatan tersebut. Karenanya, kita terus mengikutinya demi menjual Wonderful Indonesia ke pasar Timur Tengah,” tegas wagub.

AYA

Peran program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan ini diakuinya juga sangat berpengaruh pada keuangan keluarganya

JAMKESNEWS ;   Banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Baik itu untuk pengobatan penyakit ringan sampai dengan pengobatan yang membutuhkan tindakan operasi, bahkan rehabilitasi medis.

Salah satu penerima manfaat dari Program JKN-KIS tersebut adalah Iwan Paryono.

Peserta JKN-KIS  yang atu ini ini dari segmen peserta bukan penerima upah ( PBPU ), tak pernah menyangka hadirnya Program JKN-KIS telah membantu keberlangsungan hidupnya selama ini.

Ia mengungkapkan pengalamannya saat terkena penyakit ginjal dan sebelum adanya Program JKN-KIS.

“Saya punya sakit batu ginjal dari tahun 1984. Saat itu saya masih ditanggung oleh perusahaan tempat saya bekerja. Pernah melakukan operasi terkait sakit ginjal sampai 5 kali,” kata Iwa mulai bertutur.

Pada tahun 2007, Iwan  sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu berhenti berobat, karena tidak ada biaya.

“Sejak Program JKN-KIS ini ada pada tahun 2014, saya mendaftarkan diri sebagai peserta di hak kelas rawat kelas 2. Setelah beberapa kali saya periksa, saya divonis untuk tindakan HD seminggu satu kali,” tuturnya kepada Jamkesnews, Jumat (26/04).

Peran program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan ini diakuinya juga sangat berpengaruh pada keuangan keluarganya.

Iwan tidak tahu bagaimana jika tidak ada Program JKN-KIS yang membantu membiayai pengobatan penyakit Iwan sehingga dia tidak lagi resah memikirkan biaya berobat.

Bahkan ia sempat mengatakan, tanpa kehadiran Program JKN-KIS, rasanya ia ingin memasrahkan semuanya kepada Tuhan karena sedemikian susahnya mencari biaya untuk berobat.

Bayangkan, begitu terbantunya masyarakat dengan JKN-KIS. Apalagi seperti dari kalangan yang tidak mampu, yang setiap kali melakukan terapi cuci darah selama seminggu sekali membutuhkan biaya yang sangat menguras kantung.

“Saya merasa senang sekali mempunyai JKN-KIS karena pelayanan dari dokter keluarga sampai rumah sakit sudah baik, tidak membeda-bedakan pasien umum dan pasien JKN-KIS. Bagi saya, kalau tidak ada Program JKN-KIS ini, mungkin saya sudah berpasrah diri saja atas penyakit saya,” kata Iwan.

ma/as/jamkesnewws

Narasumber : Iwan Paryono

BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rawat inap

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS ;   Tenyata hingga kini ternyata masyarakat mash banyak yang belum memahami, dan belum bisa membedakan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Masih banyak yang menganggap, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa berobat di puskesmas saat sakit bukan  akibat kecelakaan kerja.

Tidak jarang menimbulkan perdebatan antara petugas rumah sakit atau puskesmas dengan peserta BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan.

Salah seorang pekerja program padat karya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mempertanyakan masalah itu saat menghadiri dialog Hari Buruh Sedunia alias May Day 2019 yang dilaksanakan salah satu Serikat Pekerja, Minggu (28/04)  2019.

Ia mengaku sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan gajinya sudah dipotong sebesar Rp250 ribu untuk iuran BPSJ Ketenagakerjaan.

“Tapi, pas saya mau berobat di Puskesmas, kata petugasnya tidak bisa digunakan. Jadi saya ingin tanyakan, apa gunanya ini kartu BPJS Ketenagakerjaan?” tanyanya, sebutlah namanya Ahmad.

Pertanyaan serupa ternyata juga sering dilontarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya.

PT Jamsostek

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugas BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Kesehatan, keduanya bisa digunakan berobat di Rumah sakit atau puskesemas.

Tapi, Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan saat peserta sakit akibat kerja. Misalnya, kecelakaan kendaraan saat ingin atau pulang kerja, kecelakaan saat kerja, teriris alat kerja dan lain sebagaiya.

Kalau menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan unlimited atau tidak terbatas hingga peserta sembuh.

Sementara, penyakit yang timbul bukan akibat kecelakaan kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menanggung biaya pengobatannya.

Penyakit bukan akibat kerja domain BPJS Kesehatan. Misalnya, flu, sakit gigi, sakit kepala biasa, maag, sakit perut dan lain sebagainya, tidak bisa menggungakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu dasar perbedaannya.

PT Asuransi Kesehatan (Askes)

BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) (Persero). BPJS Kesehatan bertugas memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rawat inap.

Jadi, kalau BPJS Kesehatan itu hanya memiliki satu program, yakni khusus untuk memberi perlindungan kesehatan. Kalau meninggal dunia, tidak ada santunan seperti BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sementara, BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero). Dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Hangga Nugracha/JAMKESNEWS