Salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah adalah adanya permainan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator.

MATARAM.lombokjournal.com –– Percepatan penanganan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, terus dikejar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara.

Kini Pembangunan fisik rumah warga yang telah selesai 100 persen dibangun, dan siap dihuni warga sebanyak sebanyak 47.954 unit rumah di seluruh kabupaten/ kota.

Terdiri dari rumah rusak berat 11.230 unit, rumah kategori rusak sedang 8.004 unit, dan rumah kategori rusak ringan sebanyak 28.720 unit .

Kepala BPBD NTB, H.Ahsanul Khalik, MH di Mataram, Jum’at (28/06) 2019 mengungkapkan,  keseluruhan rumah yang telah selesai dibangun, ditambah yang sedang dikerjakan/hampir rampung berjumlah 119,768 rumah (53.78 persen).
Total rumah terdampak gempa sebanyak 222.564 unit. Meliputi rumah rusak berat

sebanyak 75.138, rusak rusak sedang sebanyak 33.373 dan rumah rusak ringan sebanyak 114.055 unit.

Ia menjelaskan, Rumah yang kini sedang dalam proses pengerjaan sebanyak 72.986 unit. Terdiri dari rumah kategori Rusak berat (RB) 21.924 unit, Rumah kategori rusak sedang (RS) sebanyak 15.706 unit dan kategori rusak ringan (RR) 35.356 unit.

Mantan Kadis Sosial ini juga mengungkapkan, kendala yang terjadi di lapangan sejauh ini, terus diminimalisir dengan melakukan pendampingan oleh kurang lebih 7000 personil fasilitator yang terdiri dari relawan, TNI/ POlri dan dari pemerintah daerah sendiri.

Jumlah Kelompok masyarakat (POKMAS) yang Telah terbentuk mencapai 8.988 Pokmas (165.297 KK). Terdiri dari Pokmas rumah rusak berat: 4.957 Pokmas (62.578 KK), Rumah rusak sedang 1.087 Pokmas (23.015 KK) dan Pokmas untuk rumah rusak ringan sebanyak 2.944 Pokmas (79.704 KK).

Diterangkannya, untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menugaskan pihaknya untuk menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang simpel namun tetap transparan dan akuntable.
Sehingga tidak berbelit-belit dan menyulitkan warga, terangnya.

Demikian pula setelah dilakukan pendataan dan cross check yang melibatkan seluruh stakeholder, warga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri rumah tahan gempa jenis apa yang akan dibangunnya.

Prosesnya dimulai dari pemenuhan kelengkapan administrasi, ditambah RAB, kemudian persetujuan BPBD dan Dinas Perkim dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi oleh Bank BRI sebelum pencairan.

Sedangkan kepada Aplikator, juga harus dilengkapi pakta integritas dengan melibatkan lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Sementara itu rekapitulasi transfer dana bantuan ke masyarakat (per 26/06), berdasarkan data kabupaten/kota dan Bank BRI sebagai bank penerima/penyalur untuk rumah rusak yang terverifikasi sebanyak 222,564 unit.

Dana bantuan yang di berikan dari pemerintah untuk rehab rekon ini sebesar Rp.5,11 Triliun lebih.Dari jumlah tersebut, yang telah di salukan ke masyarakat sebesar Rp.4,9 Triliun lebih, dan dana yang masih di rekening masyarakat sebesar Rp.1,08 Triliun lebih.

Sementara dana yang sudah ditransfer ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) mencapai Rp.3.8 triliun lebih.

Beberapa temuan kendala di lapangan seperti anomalI data penerima dana maupun indikasi penyelewengan di beberapa kabupaten/ kota, menurut Ahsanul, kini telah mulai diusut  kepolisian, jaksa dan Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penyaluran dan penggunaan dana bantuan dimaksud. Ditambahkannya,

upaya penelusuran dilakukan dengan membuat tim khusus untuk membantu termasuk dalam hal pengawasan.

Khalik menduga, salah satu penyebab progres dan persentase pembangunan rumah bantuan di Kabupaten Lombok Utara masih rendah adalah adanya permainan dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum Pokmas, aplikator dan fasilitator.

“Pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) bukan terkendala teknis, tapi adanya dugaan permainan di lapangan dan itu sedang kita telusuri untuk ditindak tegas,” katanya.

Dari capaian pembangunan fisik yang telah selesai sesuai rilis tanggal 26 Juni, kabupaten Lombok Utara terendah dalam persentase sebesar 6 persen. Dan progress tertinggi, dicapai Lombok Barat dengan 36 persen, pungkasnya. –

AYA/kominfotik ntb

Proses kredensialing harus dilakukan oleh suatu tim penilai yang mampu memberikan informasi transparan, akurat, dan bertanggung-jawab

lombokjournal.com —

MATARAM.jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Mataram turun langsung untuk melakukan kredensialing kepada Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/06).

Kredensialing merupakan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasilitas kesehatan apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS kesehatan atau tidak. Penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi serta teknis pelayanan.

Kredensialing dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sehingga peserta dapat dilayani dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Kebijakan kredensialing memberikan jaminan kualitas pelayanan yang relatif sama kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyampaikan, pada hakikatnya, kredensialing adalah suatu proses penilaian atas fasilitas kesehatan standar yang ditentukan BPJS Kesehatan.

Karena BPJS Kesehatan merupakan lembaga publik yang harus transparan, maka proses kredensialing harus dilakukan oleh suatu tim penilai yang mampu memberikan informasi transparan, akurat, dan bertanggung-jawab.

“BPJS Kesehatan Cabang Mataram tidak sendirian melakukan kredensialing ke rumah sakit, tetapi kami juga menggandeng Dinas Kesehatan dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk turun bersama melakukan penilaian kepada RS. Mata Provinsi NTB,” tambah Ali.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Mataram Ahmad Zulfikar yang ikut serta dalam tim kredensialing menjelaskan, kredensialing bermanfaat untuk menghindari penerimaan fasilitas kesehatan yang tidak bermutu dan tidak memenuhi standar.

Menurut Zulfikar,  dalam kesempatan itu  dapat bersama-sama melihat kesiapan rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Mataram untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Sehingga peserta merasa puas terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan,” ujar Zulfikar.

Di akhir pertemuan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kredentialing yang telah ikut serta bersama-sama melakukan penilaian terhadap fasilitas kesehatan.

Semoga kedepannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan mutu layanan untuk seluruh peserta JKN-KIS.

ay/yn/JAMKESNEWS

Program seperti ini yang bisa meringankan beban orang banyak terlebih yang paling membutuhkan.

lombokjournal.com –

Jamkesnews   ; Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus jadi primadona bagi banyak orang. Hal ini terlihat dari jumlah kepesertaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta program JKN-KIS mencapai 222.002.996 jiwa per 1 Juni 2019.Djoko Irianto (57), salah satu pengguna layanan JKN-KIS yang sudah lama merasakan manfaatnya. Ia mengaku sudah 3 kali melakukan rawat inap dalam kurun waktu 2 tahun. Ia dirawat lantaran mengidap gejala typus dan punya riwayat maag.

“Ini yang ketiga saya dirawat di rumah sakit. Selama 2 tahun ini sakitnya sama, typus dan maag. Karena usia juga tua, sepertinya daya tubuh saya melemah. Penyakit saya sering kambuh. Bersyukur saya punya Askes (Kartu Indonesia Sehat). Mau berobat sewaktu-waktu gak mikir biaya,” ungkap Djoko, saat ditemui di rumah sakit.

Lebih lanjut, Djoko menceritakan gejala yang ia rasakan sebelum memutuskan ke rumah sakit. Ia merasakan perut yang panas, persendian yang seperti putus, hingga akhirnya muntah-muntah.

Djoko lantas menuju ke rumah sakit lantaran kondisinya yang begitu parah.

“Di rumah sempat muntah-muntah. Sebelum itu perut saya terasa panas. Kadang merasa persendian ini seperti putus. Karena keadaan yang seperti itu, saya minta keluarga untuk antar ke rumah sakit. Sekarang sudah lumayan, nafsu makan juga sudah kembali,” ceritanya.

Selama perawatan di rumah sakit Mitra Sehat Medika-Pandaan, Djoko merasa nyaman. Ia mengaku jika  rumah sakit tersebut menjadi andalan ketika dirinya sakit. Tak ada biaya yang ditagihkan selama perawatan di sana. Kebaikan program JKN-KIS benar-benar nyata menurutnya.

“Tiga kali rawat inap, tiga kali saya di sini. Yang dua rujukan, satunya langsung kesini. Selain dekat rumah, pelayanannya juga enak. Gak ada biaya yang ditagihkan selama saya di sini. Dari ruangan sampai obat-obatan semua ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di akhir obrolan, Djoko mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Ia merasa terbantu dengan sinergitas kedua belah pihak.

Ia berharap program JKN-KIS terus berjalan dan memberi manfaat nyata. Menurutnya program seperti ini yang bisa meringankan beban orang banyak terlebih yang paling membutuhkan.

“Karena saya sudah baikan, saya berterima kasih kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Kolaborasi ini akan banyak membantu orang khususnya mengenai jaminan kesehatan. Dulu orang takut soal biaya, tapi sekarang sudah ada solusinya. Saya harap masyarakat tahu akan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan terlebih demi kebaikan,” tutupnya.

ar/vn/Jamkesnews

Jaminan kesehatan nasional yang sudah ada saat ini akan diperkuat di 2020

lombokjournal.com —

JAKARTA ;    Penyebab defisit BPJS Kesehatan karena, penerimaan total dana iuran dalam satu bulan tak sebanding dengan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang jadi mitranya.

Hal itu diungkapkan  Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (27/06) 2019.

Dikatakan, kemampuan BPJS dalam mengumpulkan dana tidak sebanding dengan pemberian layanan publik yang sangat besar. Pemerintah akan memperbaiki gap antara kemampuan memupuk dana dengan pelayanan.

Pemerintah saat ini tengah me lihat dari kombinasi tagihan, audit BPK nya, serta dilihat kemampuan fiskalnya. Kombinasi ketiganya yang akan diselesaikan oleh pemerintah.

Jaminan kesehatan nasional yang sudah ada saat ini akan diperkuat di 2020, dengan target sasaran layanan publik jangkauan sebesar 98 juta orang.

“Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akan membantu mengaudit sistem. Audit tersebut akan jadi basis kebijakan JKN 2020,” tambah Askolani.

BPJS Kesehatan terus menerus mengalami defisit tagihan akibat besarnya penguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada 5 Desember 2018, pemerintah mengucurkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit keuangan.

Pada September 2018 pemerintah juga sudah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun.

(Sumber ; KOMPAS)

Tujuannya memberikan pengetahuan seputar pelayanan JKN-KIS sejak dini kepada mahasiswa kedokteran yang nantinya akan melayani peserta JKN-KIS

lombokjournal.com —

JAMKESNEWS   BPJS Kesehatan Cabang Mataram mensosialisasikan Program JKN-KIS, Kamis (27/06) 2019 di Aula Kantor BPJS kesehatan Cabang Mataram.

Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa di Kota Mataram terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Manfaat program JKN-KIS ini disampaikan secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswi Kedokteran Universitas Mataram.

Sosialisasi disampaikan  Staf Utilisasi dan Anti Fraud BPJS Penjaminan Manfaat Rujukan Kesehatan Cabang Mataram Findi Dwi Ariestania Putri dan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram Putu Gede Wawan Swandayana.

Wawan mengungkapkan,  sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar pelayanan JKN-KIS sejak dini kepada mahasiswa kedokteran yang nantinya akan melayani peserta JKN-KIS.

Sehingga di usia yang masih muda para pelajar dan mahasiswa bisa benar-benar memahami program JKN-KIS, kemudian membagikan pemahaman tersebut ke keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

“Dengan kegiatan sosialisasi ini kita memastikan bahwa peserta sosialisasi bisa memahami tentang program JKN-KIS, baik itu prosedur pelayanan peserta ataupun hak dan kewajiban sebagai peserta JKN-KIS,” ungkap Wawan.

Dalam sosialisasi tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan  pentingnya tiap masyarakat Indonesia menjadi peserta program JKN-KIS. Salah satu alasannya adalah gotong royong dalam membiayai peserta yang sedang sakit dengan membayar iuran tepat waktu.

Karena sifatnya yang wajib, kepesertaan JKN-KIS harusnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia.

Tidak hanya masyarakat yang mampu melainkan masyarakat yang tidak mampu dapat merasakan manfaat program ini. Sehingga anggota masyarakat yang sakit dapat berobat secara gratis yang biayanya diperoleh dari iuran yang dibayarkan peserta JKN-KIS yang sehat.

dr Ika Primayanti selaku dosen pembimbing, menyadari pentingnya kegiatan ini.

“Harapannya ke depan melalui pembekalan ini mahasiswa dapat ilmu yang dibutuhkan untuk berada di tempat praktik sehingga saat melayani peserta JKN-KIS mereka sudah tau tentang aturan yang ada,” ujar dr. Ika Primayanti, dosen pembimbing Universitas Mataram.

ay/yn/JAMKESNEWS

Di luar sana ada banyak orang yang memaknai pariwisata lebih dari pantai, gunung atau air terjun

lombokjournal.com —

PERTH   ;   Pariwisata sebagai seni mengelola dan memfasilitasi berbagai minat manusia. Dari pelayaran yang menantang, hingga keheningan yang reflektif.

Dalam lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke Perth, Australia, memberikan makna mendalam, terkait sisi lain pariwisata yang selama ini belum dikembangkan.

Hal itu dikemukakan Doktor Zul, usai bertemu dengan Fremantle Sailing Club di Perth, klub berlayar dengan ribuan anggota dari beragam usia dan minat, Jumat (28/06) 2019.

Klub ini telah memiliki struktur kelembagaan yang sangat baik. Mereka memiliki kalender tahunan yang diisi dengan berbagai agenda pelayaran, termasuk yang bersifat kompetitif.

Klub ini bahkan telah memiliki sistem regenerasi dengan membentuk keanggotaan junior dan akademi pelatihan. Tujuannya membentuk generasi pelaut yang akan melanjutkan kiprah klub ini di masa depan.

“Mereka tiap tahun menyelenggarakan perlombaan berlayar dari Perth ke Bali yang diikuti banyak peserta dan pelancong,” ujar Doktor Zul.

Dengan menjadi daerah persinggahan para anggota Fremantle Sailing Club, para pelaku wisata di Bali tentu akan menikmati manfaat dari aktivitas mereka selama di daerah tersebut. Informasi ini menginspirasi Doktor Zul.

Menurutnya, untuk memajukan pariwisata di NTB, semua pemangku kepentingan memang perlu banyak belajar dari Bali. Kesuksesan Bali dalam mengkreasikan tumbuhnya aktivitas semacam ini patut direnungkan bersama.

“Bali mengajarkan kita bahwa pariwisata bukan melulu persoalan pantai yang indah dan gunung-gunung yang menakjubkan. Tapi, lebih pada persoalan mengemas semuanya menjadi atraksi yang menawan hati dan memberi kesan dalam,” ujarnya.

Pemikiran ini membawa Doktor Zul pada pemaknaan lain akan pariwisata. Di luar sana ada banyak orang yang memaknai pariwisata lebih dari pantai, gunung atau air terjun.

Mereka membutuhkan hal yang selaras dengan minat-minat mereka. Beberapa orang lain juga memaknai pariwisata sebagai aktivitas yang memberikan mereka momentum untuk merefleksikan kehidupan.

Sebagian orang mungkin memiliki minat dalam pelayaran dan menginginkan tempat yang baik untuk menambatkan banyak perahu mereka. Tapi, tidak sedikit orang yang ingin melarikan diri dari rutinitas dunia.

Mereka membutuhkan tempat yang hening, jauh dari keramaian. Sebuah tempat untuk berkontemplasi. Dan ada banyak lagi minat yang memotivasi orang untuk mengunjungi sebuah daerah.

Maka, untuk memenuhi beragamnya motivasi berwisata itu, dibutuhkan kreativitas para penentu kebijakan dan pengelola jasa wisata.

Memberikan berbagai alternatif dan bentuk wisata yang memungkinkan banyak orang dengan beragam minat datang. Lalu, menemukan kebahagiaan sejati di daerah kita.

“Pariwisata sejatinya adalah seni dan kemampuan untuk menciptakan berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat hidup kemudian jadi reflektif, penuh pilihan, bervariasi dan lebih punya makna dan penuh arti,” kata Doktor Zul.

Perantau NTB di Perth

Hal lain yang memberikan makna menyentuh bagi Doktor Zul adalah pertemuan dengan para perantau asal NTB di Perth. Di Perth, Doktor Zul bertemu dengan Rudy, seorang pemuda dari Dusun Klui, Lombok  Utara yang menurutnya luar biasa

Di Perth, Rudy memiliki dan mengelola sebuah restoran terkenal, yaitu Bintang Cafe. Menurutnya, Rudy merupakan bukti bahwa anak-anak muda NTB bisa berkiprah sukses di mancanegara.

“Nggak ada yang mustahil. Asal berani aja. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan,” ujar politisi PKS ini.

Sore harinya, Doktor Zul juga bersilaturahmi dengan masyarakat NTB di Perth. Dari silaturahmi ini, Doktor Zul merasakan pentingnya membuat jarak psikologis antara Perth dan Lombok semakin dekat.

“Direct flight Perth-Lombok mudah-mudahan membuat jarak psikologis jadi semakin dekat,” ujarnya.

Bertemu dengan warga NTB di berbagai negara, memperkuat keyakinan Doktor Zul, NTB memang milik semua orang.

“Cinta kita semua pada NTB sungguh dalam, lebih besar dari makna yang bisa diwakili oleh kata itu,” pungkasnya.

AYA (*)

BPJS Kesehatan Cabang Mataram turun langsung untuk menjelaskan hak yang didapat kepada seluruh veteran

lombokjournal.ccm —

MATARAM ;   – BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada Veteran yang ada di Wilayah Kota Mataram, Kamis (20/06)

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Veteran Kota Mataram I Dewa Putu Puja, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram I Wayan Sumarjana serta seluruh veteran wilayah Kota Mataram.

Ketua Veteran Kota Mataram I Dewa Putu Puja mengatakan sosialisasi Program JKN-KIS ini sangat penting. Selama ini banyak pertanyaaan dari para veteran lain tentang program JKN-KIS yang sudah banyak berkembangan baik tentang aturan maupun hak yang di dapat oleh peserta.

“Dengan adanya aturan-aturan terbaru dari BPJS Kesehatan, saya berharap tim dari BPJS kesehatan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman veteran secara langsung sehingga pemahaman tentang program JKN-KIS ini dapat diterima dengan jelas,” ujar Dewa

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana mengungkapkan bahwa sosialisasi Program JKN-KIS ini rutin dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk kali ini BPJS Kesehatan Cabang Mataram turun langsung untuk menjelaskan hak yang didapat kepada seluruh veteran.

“Sosialisasi ini terus kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait hak yang didapatkan pada program jaminan kesehatan nasional ini. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan tentang prosedur pelayanan, hak yang diadapatkan peserta, batas usia anak yang masuk dalam tanggungan, cara pendaftaran sebagai peserta mandiri, dan masih banyak lagi. Para veteran ini banyak yang menanyakan tentang batas usia anak yang ditanggungan, karena sebagian besar anak veteran ini sudah lulus kuliah, bekerja, menikah, dan lebih dari 25 tahun,” Ujar Wayan.

Wayan berharap setelah sosialisasi ini para peserta dapat membantu untuk menyebarkan informasi terkait program JKN-KIS kepada seluruh masyarakat yang ada dilingkungan sekitar baik keluarga, saudara, maupun tentangga yang belum paham tentang hak yang didapatkan sebagai peserta JKN-KIS.

ay/yn/Jamkesnews

Anggota BKOW untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengeksekusi program-program untuk masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com  —  Seluruh anggota BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) diajak mendukung berbagai program unggulan di NTB,  diharapkan BKOW dapat turut andil dalam slah satu program revitalisasi posyandu.

Agar posyandu di NTB lebih diberdayakan kembali, sehingga posyandu bukan hanya sekedar nama.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menyampaikan tu saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal bersama keluarga besar BKOW di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (26/06) 2019.

“Kita ingin posyandu direvitalisasi, agar posyandu bukan hanya untuk bayi dan ibu hamil tapi juga ada penyuluhan-penyuluhan di dalamnya. Seperti masalah yang terjadi di NTB terkait isu lingkungan, narkoba, perkawinan anak, dan masalah buruh migran illegal,” tuturnya.

Wagub mengatakan, saat ini BKOW sudah merencanakan struktur dan programnya dengan baik. Program-program tersebut harus segera direalisasikan dan menyentuh elemen masyarakat, agar kiprah BKOW terlihat di masyarakat NTB.

“Meskipun program-program tersebut sedikit, masyarakat dapat mengetahui kiprah dari BKOW” jelasnya.

Di akhir sambutannya Wagub mengajak anggota BKOW untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengeksekusi program-program untuk masyarakat NTB.

“Yang terpenting, masyarakat merasakan kehadiran kita. Walaupun hanya diwakili oleh beberapa momen, tapi kehadiran BKOW dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Wagu Hj Rohmi.

Rr/Hms NTB

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan langkah-langkah tegas terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencatut Dinas LHK Provinsin NTB untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

 MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan, tidak benar jika Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pungutan dalam bentuk apa pun terkait pelaksanaan program Zero Waste.

Penegasan itu disampaikan terkait adanya oknum yang mencatut nama DLHK kota Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,  Syamsuddin menegaskan, tidak benar jika Dinas LHK Provinsi NTB melakukan pungutan (dalam bentuk apa pun) terkait pelaksanaan program Zero Waste.

Syamsuddin menjelaskan adanya oknum yang mencatut nama DLHK Kota Mataram dan Provinsi NTB melakukan pungutan terhadap sejumlah instansi/lembaga untuk pengadaan tong sampah.

“Kami dari Dinas LHK Provinsi NTB tidak pernah mrlakukan pungutan untuk pengadaan tong sampah terkait program zero waste,” tegasnya saat jumpa pers dengan awak media di Ruang Rapat Sekretatis Daerah Kantor Gubernur NTB, Kamis, (27/06) 2019.

Ia menuturkan, pada 26 Juni 2019 kemarin, oknum yang bernama Andy tersebut datang ke kantor Bintang Sejahtera NTB dan meminta uang sejumlah Rp. 600 ribu dengan alasan untuk pembelian tong sampah.

Andy datang ke kantor Bintang Sejahtera NTB dan meminta uang sejumlah Rp. 600 ribu, dengan alasan untuk pembelian tong sampah.

Namun, karyawan perusahaan yang dipimpin oleh Syawaludin itubmerasa curiga dan tidak bersediab memberikan uang yang diminta oknum tersebut.

“Namun saya dapat informasi bahwa pada bulan puasa kemarin ada yang menyerahkan sejumlah uang yang diminta oknum tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah tegas terhadap oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencatut Dinas LHK Provinsin NTB untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin di kesempatan  yang sama juga menuturkan,  dirinya sedang berada di lapangan pada saat oknum bernama Andy itu datang ke kantornya untuk meminta sejumlah uang yang dimaksud.

Salah seorang karyawannya yang menerima Andy saat itu merasa curiga dan tidak mau menyetahkan uang yang diminta Andy sehingga sempat terjadi adu mulut sebelum oknum tersebut pergi menunggalkan lokasi.

Mendapat laporan dari karyawannya itu, Syawal kemudian melakukan konfirmasi ke Dinas LHK dan mendapat jawaban,  LHK tidak pernah menugaskan siapa pun untuk melakukan pungutan terkait pembelian tong sampah.

Syawal juga mengaku,  kejadian yang dialaminya tersebut ia share di medsos. Tak disangka olehnya ternyata status di laman Facebooknya itu mendapat  komentar dari beberapa orang yang mengaku mengalami hal yang sama bahkan ada yang sudah menyerahkan uang ke oknum tersebut.

“Saya tidak menyangka dari status fb saya itu banyak yang komen mengalami hal yang sama bahkan ada yang sudah menyerahkan uangnya,” kata Syawal.

AYA

Bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara

lombokjournal.com —

DARWIN ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di sela lawatannya ke Darwin, Australia, Kamis, (27/06) 2019 mengungkapkan mimpi besarnya jika penerbangan langsung berhasil dibuka dan berkembang..

Secara geografis, Provinsi NTB dan Kota Darwin, Australia cukup dekat. Namun, akses transportasi berupa penerbangan langsung masih menjadi tantangan bagi kedua daerah ini.

Untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, Gubernur Zulkieflimansyah  minta Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka.

Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, maka waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lombok tidak akan lama.

“Kalau direct flight Darwin-Lombok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,” ujar Gubernur.

Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia.

Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu.

Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur Doktor Zul ini pun membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini.

Kelak bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia.

Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara.

“Saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada peternakan-peternakan sapi dan kerbau di Australia Utara ini dimiliki oleh peternak-peternak dari Pernek dan Raberas,” ujarnya.

Seperti yang selalu disampaikannya dalam berbagai kesempatan, Gubernur menyerukan seluruh elemen masyarakat NTB untuk tidak takut bermimpi besar. Tentu saja, setiap mimpi besar pada awalnya akan ditertawakan orang.

“Tapi saya yakin mimpi ini dalam jangkauan kita semua,” seru Gubernur.

Untuk mewujudkan hal-hal besar, tentu dibutuhkan keberanian dan tekad yang ekstra. Keberanian dan tekad, bisa dibangun dengan mengubah atau membalik cara berpikir.

“Bukan hanya orang Australia bisa membeli properti dan tanah-tanah di tempat kita. Kita pun harus berani dan punya kemampuan membeli tanah-tanah di sini,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, harga tanah dan ternak di Australia tidak lebih mahal dari di NTB. Tanah-tanah di Utara Australia ini, menurutnya justru lebih murah dari harga tanah di Kawasan Mandalika dan Samota.

“Jauh lebih murah lagi tanah-tanah yang banyak buayanya,” seloroh Gubernur.

Di hari keempat lawatannya ini, Doktor Zul antara lain bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia yang akan membantu memastikan penerbangan langsung Perth-Lombok yang telah dibuka dapat terus berkembang.

Gubernur menegaskan, upaya mempromosikan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata.

“Ini tugas kita semua, terutama business community kita,” tandasnya.

Selain bertemu para penentu kebijakan setempat, Gubernur juga tak lupa menyapa warga asal NTB di Australia. Salah seorang diantaranya adalah Renny Newall yang sudah 32 tahun menetap di Darwin. Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa.

Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin.

“Ada juga ibu Mariatun dari Lombok yang sudah 30 tahun di Darwin. Jadi sudah ada yang meretas jalan baru,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga bertemu Nico, salah seorang putra Gunung Sari, Lombok Barat. Nico dulunya kuliah di UGM Yogyakarta dan saat ini sedang ditugaskan di Perth oleh Kementerian Luar Negeri.

“Nico putra Lobar ini saya yakin suatu saat nanti akan jadi Dubes seperti seniornya Lalu Muhammad Iqbal dari Loteng,” harap Doktor Zul.

AYA/Hms NTB  (*)