Mengajak seluruh masyarakat menerapkan pola hidup sehat, sebab  nasib kesehatan kita ditangan kita sendiri

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Anda tahu, apakah yang dinamakan sehat  itu? Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan.

Yang menyatakan itu tak lain adalah binaragawan nasional Ade Rai, tentu saja yang memahami benar apa itu arti sehat.

Ade Rai saat melakukan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (04/07), menyampaikan itu di hadapan ratusan masyarakat yang ingin melihat langsung sosok binaragawan itu.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Brand Ambasador BPJS Kesehatan, Sekda Lombok Barat, Ketua PKK Kabupaten Lombok Barat, Asisten I Kabupaten Lombok Barat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan 250 orang peserta yang terdiri dari seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

Acara Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Kabupaten Lombok Barat ini dibuka langsung oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq.

Dalam sosialisasi  yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat itu, Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong semangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat.

Menurut pria yang telah menjadi Brand Ambassador BPJS Kesehatan sejak 2016 lalu itu, sehat bukanlah tujuan namun merupakan syarat.

“Kalau mau kerja, kita harus sehat. Kalau mau olahraga badan harus sehat. Untuk itu mulai lah olahraga sejak sekarang agar kesehatan tetap terjaga walaupun usia sudah tidak muda lagi,” ungkap Ade Rai.

Sosialisasi ini diselenggarakan untuk mengajak seluruh masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Ditegaskan AdeRai, nasib kesehatan kita ditangan kita sendiri.

“Bukan di tangan pemerintah atau BPJS Kesehatan. Jadi warga harus lebih cerdas, karena sakit itu sesuatu yang tidak mengenakan,” lanjutnya.

Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Dikatakannya, kegiatan sosialisasi Program JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat Bersama Brand Ambassador BPJS Kesehatan pada hari ini, diharapkan dapat menjadi bagian dari sinergi bersama mendukung Program Indonesia Sehat tersebut.

“Sekaligus sebagai salah upaya pelaksanaan ruang lingkup pelayanan kesehatan dalam Program JKN-KIS yang bersifat komprehensif, tidak hanya dalam bentuk upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi termasuk promotif dan preventif,” terang Ali.

Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam kesempatan itu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat senantiasa mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS yang didasari oleh UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurutnya, phaknya menyambut positif kegiatan Sosialisasi Program JKN KIS dan Pola Hidup Sehat ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pemberian informasi secara langsung kepada kelompok masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kelompok masyarakat yang hadir dapat turut memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menjadi influencer terhadap Program JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat. Kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan berbagi pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak, sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menjaga kesehatan,” ujar Taufiq.

Di akhir kegiatan sosialisasi ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama mendownload aplikasi Mobile JKN. Aplikasi yang memudahkan peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya tanpa harus berlama-lama antri di Kantor BPJS Kesehatan.

“Tidak ada alasan malas lagi untuk mendaftarkan diri dan anggota keluaganya, karena BPJS Kesehatan telah meluncurkan aplikasi yang memudahkan peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya hanya dengan satu genggaman,” tutup Ali.

ay/yn/jAMKESNEWAS

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

MATARAM.lombokjournal.com — Keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola birokrasi menjadi instrumen penting terwujudnya birokrasi yang  mengutamakan integitas dan memberi layanan yang maksimal masyarakatnya.

NTB yang informatif, dialogis, dinamis, terkoneksi dan terintegasi menjadi target kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang harus dipenuhi sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H mengungkapkan itu pada Rapat Konsolidasi dengan para Pengelola PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB di Ruang Sidang KI NTB di Mataram, Rabu (03/07) 2019.

Menurutnya, badan publik informatif  tercermin dari kemudahan masyarakatnya dan semua tamu yang berkunjung, untuk mendapatkan informasi mengenai NTB. Agar mereka dapat melaksanakan aktivitas dan bisnis, termasuk berpartisipasi dalam menyukseskan program-program NTB Gemilang.

Meraih predikat NTB  Informatif, semua Perangkat Daerah sebagai Badan Publik, wajib memiliki sistem informasi yang mudah diakses masyarakat sebagai media pelayanan informasi publik.

“Salah satu instrumen yang harus dipenuhi adalah mempunyai website, ” tegasnya.

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Kemudian,  website tersebut harus menyajikan seluruh konten informasi publik yang menjadi tugas dan fungsi badan publik yang bersangkutan.

Konten informasi yang disajikan harus selalu diupdate, dilengkapi dengan penyediaan ruang layanan dan dokumentasinya, terang Gde Putu Aryadi.

Sedangkan NTB dialogis dan dinamis, menurutnya adalah tersedianya ruang atau akses bagi masyarakat untuk berinteraksi, berdialog  dan berdiskusi tentang ide-ide baik membangun NTB.

Sekaligus jdapat menyampaikan keluh kesah dan pengaduan terkait permasalahan yang perlu diatasi bersama.

Komitmen Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah dalah membuka ruang dialog melalui kegiatan jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Serta rutin turun mengunjungi masyarakat.

Pemprov NTB juga membuka akses layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu meminta, seluruh PPID Perangkat Daerah memberi atensi khusus, dan merespon tiap pengaduan masyarakat dengan penanganan konkrit.

AYA

NTBZero Waste menjadi salah satu program yang sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Ulama muda kharismatik, TGH Fauzan Zakaria menekankan, optimalisasi program NTB Zero Waste harus dilakukan secara terstruktur,  sistematis, dan masif (TSM), agar hasilnya lebih terlihat dan berdampak berkesinambungan.

“TSM ya. Jadi jangan hanya kecurangan Pemilu saja istilah TSM inipopuler. NTB Zero Waste justru harus TSM, terstruktur, sistematis, danmasif, baru kemudian kita bisa lihat target-target pencapaiannya,” tegasnya,

Pengasuh Pondok Pesantrean Al-Madani Lombok Timur ini menekankan, untuk mendukung NTB Zero Waste selain perlun kesadaran bersama, juga melibatkan semua pihak.

Pemerintah, sektor swasta, lembaga-lembaga non profit, dan masyarakat NTB secara umum, harus punya persepsi yang sama terhadap program NTB Zero Waste ini.

“Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri soal sampah ini. Saat ini NTB Zero Waste kan bisa dibilang baru kelihatan aromanya, baru asap-asapnya. Api semangat yang konkrit belum ada. Ini yang harus didorong, harus ada gerakan bersama, sistemnya harus disosialisasikan terus menerus,” katanya.

Menurutnya, gerakan bersama ini bisa dimulai dari hal kecil, namun dilakukan di seluruh instansi pemerintahan, perusahaan swasta, bahkan hingga ke lingkup pemerintahan terkecil di tingkat Desa.

“Maksud saya adalah dari seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta itu (NTB Zero Waste) harus dimasukkan sebagai salah satu program. Salah satu unsur yang harus dievaluasi. Juga di tiap sekolah-sekolah, negeri maupun swasta. Makanya saya katakana terstruktur, sistematis dan masif,” katanya.

Gerakan yang TSM juga diperlukan dalam upaya mengubah mindset masyarakat terkait NTB Zero Waste ini.

Sosialisasi perlu melibatkan semua pihak, selain sosialisasi formal juga harus dibangun sosialisasi dan edukasi non formal.

“Yang non formal, misalnya dari pengajian-pengajian para Tuan Guru, para Kyai itu kan informal, ya sudah serahin ke kita untuk duduk bersama kumpulin semuanya. Jaringan majelis taklim kan jumlahnya ribuan, (bisa dibuat) sebelum materi pengajian disampaikan kita pastikan dulu yang didahulukan untuk pembukaan pengajian adalah pesan-pesan penting kebersihan dan NTB Zero Waste ini,” katanya.

Dikatakannya, untuk mendukung program NTB Zero Waste ini, pihaknya tengah menggagas sosialisasi dan edukasi melalui khotbah-khotbah Jumat.

“Kita sedang kumpulkan dan mendesain konsepnya. Nanti khotbah Jumat itu dicetak dan dibagikan ke semua Masjid yang ada di NTB, materinya terkait Zero Waste,” jelasnya.

Ia menekankan, jika gerakan bersama secara TSM ini dilakukan untuk NTB Zero Waste, maka bukan tidak mungkin NTB akan menjadi Provinsi paling Bersih.

Ulama yang juga Ketua Umum Assosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) ini menambahkan, dukungan yang besar juga harus datang dari para pelaku industri pariwisata untuk program NTB Zero Waste.

Sebab, NTBZero Waste menjadi salah satu program yang sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah ini.

“Ya erat kaitannya kebersihan dengan pariwisata. Kebersihan kan salah satu dari Sapta Pesona Pariwisata. Jadi pelaku industri pariwisata juga harus bergerak bersama. Saya optimistis kalau semua terlibat dan dilakukan secara TSM, program ini pasti luar biasa berhasil,” tegas TGH Fauzan Zakaria.

AYA

Pasien Geriatri adalah pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB meningkatkan kualitas pelayanan kepada para lanjut usia (lansia) yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Direktur RSUDP NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, Rabu (03/07/19) mengatakan, populasi lansia di atas 60 tahun akan meningkat cukup tinggi beberapa tahun ke depan. Kelompok usia ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibanding usia di bawahnya.

Untuk mengakomodir para lansia, RSUDP NTB menyediakan layanan ‘geriatri’ yakni layanan kesehatan khusus bagi para lansia yang mengalami masalah medis lebih dari 1 penyakit.

Peningkatan pelayanan itu guna mewujudkan misi ke-3 NTB sehat dan cerdas, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023.

“Untuk mempermudah para lansia di atas usia 60 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama jika dibutuhkan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan,” katanya.

Selama ini, layanan khusus bagi lansia di atas 60 tahun ini sudah dilakukan. Namun pasiennya menyebar di seluruh poli. Angka kunjungan pasien selama ini sekitar 30 persen dari total kunjungan.

“Ke depan konsep yang sedang kita susun adalah menyiapkan bangsal khusus di rawat inap dan kita siapkan home visit bagi pasien,” tambah Fikri.

Geriatri sendiri merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari keadaan-keadaan fisiologis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan orang-orang lanjut usia. fokusnya pada penuaan dini dan tatalaksana penyakit terkait usia lanjut.

Pasien Geriatri adalah pasien Lanjut Usia dengan multi penyakit atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan. itu membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara Interdisiplin.

Poli geriatri tersebut telah dibuka sejak Senin (01/07). Poli Geriatri jadi salah satu cara bagi RSUDP NTB terus meningkatkan pelayanan kepada lansia.

“Pokoknya pengembangan layanan geriatri terus kita tingkatkan,’’ tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI memproyeksikan pada tahun 2045 Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta lansia. Atau hampir mencapai 20 persen populasi.

Bahkan, proyeksi PBB  menyebutkan,  persentase lansia Indonesia akan mencapai 25 persen pada tahun 2050 atau sekitar 74 juta lansia.

Pada tahun 2018, persentase lansia mencapai 9,27 persen atau sekitar 24,49 juta orang. Persentase lansia di Indonesia didominasi oleh lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun) yang persentasenya mencapai 63,39 persen.

sisanya adalah lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 27,92 persen, dan lansia tua atau kelompok umur 80 tahun keatas sebesar 8,69 persen.

Jumlah penduduk lansia di NTB sendiri, berdasarkan data BPS NTB, proyeksi 2010–2020 memiliki penduduk usia muda (0–14 tahun) sebesar 29,62 persen.

Penduduk usia produktif (15–59 tahun) sebesar 62,34 persen, dan penduduk usia 60 tahun ke atas di Provinsi NTB sebesar 8,03 persen.

AYA

Semua pelatihan digital menjadi sangat penting, sebab Ponpes Al Madani akan segera menjadi pilot project industrialisasi pesantren

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR ;  Pondok Pesantren (Ponpes) Al Madani Mamben, Lombok Timur.menggelar pelatihan jurnalistik.

Forum Media Siber (Formasi) NTB itu bertujuan mengasah keahlian menulis peserta yang merupakan mahasantri dan pembina.

Kegiatan ini dimulai sejak Senin (01/06), dan akan berlangsung  selama tiga hari. Sebagian besar akan diisi dengan praktik langsung setelah peserta mendapat bekal teori yang cukup.

Pimpinan Ponpes Al Madani, Tuan Guru Fauzan Zakaria menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan menciptakan hafidz yang juga ahli menulis disamping menguasai teknologi.

Dikatakannya, sejarah penulisan mushaf Alquran menandai dimulainya keseriusan budaya tulis menulis an kewartawanan di dunia islam.  Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ke tiga ide penulisan  mushaf itu dimulai.

Lalu dilanjutkan pada zaman Tabi’in, tidak hanya penulisan Al Qur’an tapi juga penulisan Hadis, dan puncaknya adalah zaman Tabi’ tabi’in para cendikiawan muslim berlomba-loma menulis kitab dalam brbagai disiplin ilmu.

“Itulah yang kita warisi hingga sekarang. Maka para santri tdak cukup mnghafal alqur’an dan pandai baca kitab saja, tapi juga harus terdepan dalam kmmpuan jurnalistik.” kata Fauzan.

Antusiasme peserta tampak begitu tinggi dengan kehadiran beberapa pembina santri.

Dijelaskan Fauzan, para peserta yang hadir ini beberapa waktu lalu juga pernah menerima bekal pelatihan pembuatan video konten digital.

“Lengkap rasanya bila semua peserta ini mendapatkan pelatihan membuat berita online setelah mereka beberapa hari yang lalu dilatih juga untuk membuat konten vidio digital,” ujar konseptor dan inisiafor seribu rumah Tahfidz yang akan segera di luncurkan tahun ini.

Ia menambahkan, semua pelatihan digital menjadi sangat penting. Pasalnya, pesantren yang sudah meluluskan banyak hafidz sejak delapan tahun lalu ini akan segera menjadi pilot project industrialisasi pesantren.

Pondok Pesantren Al Madani akan segera meluncurkan program industrialisasi pesantren. Diharapankan Ponpes Al Madani dapat menginspirasi seluruh Ponpes llainnya. Agar ke depan, lembaga pesantren mmiliki kemandirian ekonomi.

“Al Madani akan menjadi salah satu plopor industralisasi pesantren, sebagai pusat kegiatan industri santri dan masyarakat sekitar, di tahap awal kita fokus produksi konveksi dulu khususnya hijab, mukena, gamis dan pakaian muslim lainnya,” jelas alumni Mesir itu.

Sekretaris Daerah Prov. NTB, H. Iswandi dalam sambutan tertulisnya sangat mengapresiasi keterlibatan Formasi NTB yang mampu mengambil momen dalam melatih penulisan berita di Ponpes Al Madani.

“Saya berharap Sinergisitas Formasi NTB dengan Ponpes yang ada di NTB juga segera dilakukan, karena dunia penulisan jurnalistik ini sangat penting untuk para santri agar mampu mengelola produk tulisan yang baik. Sehingga mereka (santri red.) bisa menilai tulisan atau berita hoax dan berita benar,” pungkas birokrat segudang pengalaman ini.

AYA

Para produser diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih bahasa yang akan dicantumkan dalam lagu

MATARAM.lombokjournal.com – KPID bersama FKIP Unram mengadakan seminar tentang “Kajian potensi pelanggaran lagu-lagu berbahasa sasambo di televisi dan radio”  di Kampus FKIP Unram Selasa, (02/07) 2019.

seminar meningkatkan kewaspadaan terhadap konten-konten yang berbahaya bagi masyarakat NTB khususnya disiarkan TV dan radio,

Ketua KPID Provinsi NTB Yusron Saudi, S.Pd.,M.Pd menerangkan seminar itu adalah amanat UU 32 tentang SSJ (Sistem Stasiun Jaringan). Salah satu ayatnya mengatur, Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Yusron, pelanggaran-pelanggaran cenderung lebih banyak didapat pada lagu.  Masyarakat cenderung menikmati lagu namun tidak mempedulikan apa isi dari lagu tersebut.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para produser bisa lebih berhati-hati dalam memilih bahasa yang akan dicantumkan dalam lagu. KPID berkepentingan atau turut serta karena lagu-lagu tersebut disiarkan dengan melalui frekuensi yang ada.

Kegiatan-kegiatan seperti ini akan banyak dilakukan dan tentu saja akan menjadi awal untuk Sasambo tercinta dan tentu saja NTB Gemilang, sesuai tagline KPID, Siaran sehat untuk NTB Gemilang, tegasnya.

Dekan FKIP Unram Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. mengatakan kegiatan seperti ini akan menjadi awal dan tentu saja akan berlanjut.

Untuk mengkaji lagu-lagu dari Sasambo ini kita sudah menghadirkan oran-orang yang berkompeten dalam mengkaji lagu-lagu tersebut, harapnya.

Peran Media sangatlah penting di jaman ini, antara konten dengan bahasa pengantar informasi. Terkadang konten yang diberikan benar namun bahasa pengantar yang diberikan kurang tepat maka konten tersebut akan menjadi tidak benar/tidak baik.

Disinilah peran literasi diperlukan, kita bisa menyatukan makna antara konten, gambar dan bahasa.

Kaum Melinial Cinta Seni Daerah

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. mewakili Gubernur menerangkan, saat ini kita dihadapkan perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Sehingga sajian informasi sangat mudah didapatkan. Termasuk anak-anak usia belia sekali pun sudah sangat familier dengan  beragam informasi media sosial dan hiburan yang mudah diakses melalui mobile handphone dan fasilitas komunikasi lainnya.

Namun di tengah perkembangan teknologi digital yang cepat itu, menurut Aryadi media televisi dan radio masih menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang efektif. Radio dan TV banyak menyajikan hiburan dan entertaiment lainnya.

Menurutnya, satu hal yang patut disyukuri,  saat ini telah muncul kecintaan kaum melinial terhadap seni budaya daerah, termasuk lagu-lagu daerah (Sasambo).

Terbukti dengan makin banyaknya lagu-lagu sasambo yang digandrungi dan disiarkan di radio maupun TV lokal.

Ditengah semangat berkreativitas seni itu, kata Gde sapaan akrabnya, tentu terkadang muncul ekspresi atau kata-kata dan ungkapan dalam lagu dan seni  tersebut yang kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama.

Disinilah peran KPID yang bertugas nengawasi kontens penyiaran untuk mengingatkan lembaga penyiaran publik agar tidak menyiarkan kontens-kontens yang mengandung muatan dan potensi merusak karakter bangsa, tegas Aryadi

Tugas ini tentu tidak mudah, karena tiap daerah memiliki nilai kearifan lokal yang relatif berbeda, Misalnya pada masyarakat Mbojo, sebagai wujud penghormatan kepada orang tua atau orang yang dituakan, seringkali mengganti namanya.

Sebut saja misalnya nama Muhamad, akan lebih sopan di panggil memo. Namun sebaliknya bagi masyarakat di tempat lain, hal semacam itu malah dianggap tidak sopan.

Disinilah pentingnya peran para tokoh budayawan, akademi dan para cerdik pandai memberi kajian akademis dan masukan agar kontens-kontens yang disiarkan tidak menimbulkan konflik. Atau kesalahpahaman ditengah kehidupan masyakat budaya sasambo yang hiterogen, pungkas mantan Irbansus ini.

AYA

Sejak dilaunching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB menggencarkan  sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang program-program unggulan sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan NTB Gemilang, salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi NTB Care.

Aplikasi NTB Care merupakan  media untuk menampung dan menangani   pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah layanan publik. Ini  wujud pemerintah Provinsi NTB hadir dan mendengar keluh kesah dan menampung ide- ide baik dari masyarakat, sebagai bahan menyempurnakan kebijakan dan program-programnya.

Sekda KSB, M.Aziz S.H, M.H.diwakili Kadis Kominfo, Drs.Burhanuddin mengungkapkan itu,  saat membuka  sosialisasi di Grand Royal Taliwang Hotel, Jumat (28/6-2019)

Di tengah masih lemahnya literasi digital masyarakat, aplikasi NTB care merupakan salah satu media mereduksi dan memperkecil berkembangnya isu-isu hoax, khususnya terkait dengan layanan publik.

Dihadapan para camat dan Kepala OPD yang hadir,  Sekda menegaskan NTB Care adalah salah satu bentuk media yang berfungsi meningkatkan  literasi digital masyarakat luas di NTB, khususnya KSB.

Pertama, karena melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada pihak yang berkompeten.

Mereka bisa langsung mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Dan sebalik pengaduan dari masyarakat  haruslah didasarkan fakta, bukan hoax, tegasnya.

Kedua,  aplikasi NTB Care ini  menurut Burhanuddin wajib digunakan ditingkat kabupaten dan kota.  Walaupun pemerintah Provinsi yang membuatnya, namun dalam tataran pelaksanaannya,

Pemda Kabupaten/Kota wajib menjalankan dan merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Hal itu  sejalan dengan perpres 95 tahun 2018 tentang sisitem pemerintahan berbasis elektronik, yang antara lain mengatur bahwa aplikasi umum yang terkait layanan publik, termasuk NTB Care yang dibuat pemerintah Provinsi NTB ini, wajib dilaksanakan pemerintah di bawahnya.

Jadi Pemda Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat aplikasi baru yang sama, tetapi cukup melaksanakannya saja. Dan terpenting dalam manangani pengaduan masyarakat, OPD terkait responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut, terangnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. menegaskan, aplikasi NTB Care ini merupakan wujud komitmen  membuka ruang interaksi dan dialog yang seluas- luasnya kepada masyarakat.

Dan masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah maupun pengaduan dan gagasan-gagasan kreatif, bagaimana rumah besar NTB ini dapat kita rawat dan bangun bersama menuju Gemilang.

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu juga menjelaskan Gubernur/Wakil Gubernur dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, menjalankan dua peran yang sangat strategis.

Yakni, pertama sebagai koordinator penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dan kedua, menjalankan fungsi pengawasan  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan layanan publik.

Jadi apikasi NTB Care merupakan salah satu media bagi pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan, layanan publik sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah sudah tertunaikan dengan baik.

Dengar cara mendengar keluh-kesah dan beragam masukan dari masyarakat di seluruh pelosok daerah, maka pemda akan memiliki gambaran untuk mengevaluasi progra-programnya agar menyentuh kemanfaatan kepada masyarakat.

Sejak dilaunching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB di Diskominfotik Provinsi NTB telah menerima lebih dari 750 pengaduan dan keluh kesah dari masyarakat kepada perangkat daerah yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota di NTB.

AYA/Hms NTB

Beberapa ASN yang juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah ditunjuk untuk mengikuti kursus singkat mengenai mitigasi bencana ke Australia

MATARAM. lombokjournal.com  — Usai melawat ke Australia, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pun langsung turun tangan memberikan pembekalan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB yang akan mengikuti kursus singkat ke Darwin, Northern Territory (NT.

Kunjungan Gubernur ke Australia belum lama ini g membuahkan sejumlah capaian menggembirakan. Salah satunya adalah ditandatanganinya kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah Northern Territory bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Berselang beberapa hari usai menuntaskan rangkaian lawatan ke Australia, Gubernur NTB langsung menindaklanjuti kerjasama tersebut. Ini diwujudkan dengan menyiapkan para ASN yang akan dikirim.

“Hari ini saya memberikan pembekalan ASN-ASN kita yang akan mulai short course (kursus singkat) di Darwin Australia tanggal 8 Juli ini,” ujar Gubernur, Senin (01/07).

Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin dengan biaya itanggung pihak Northern Territory, Australia.

Beberapa ASN yang juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah ditunjuk untuk mengikuti kursus singkat mengenai mitigasi bencana ke Australia.

Mereka antara lain, Staf Ahli Gubernur, Ir. Mohammad Rum, MT, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS.

Pengiriman pimpinan OPD tersebut karena tupoksi mereka berkaitan dengan masalah kebencanaan. Terutama untuk Kepala Dikes dan Direktur RSUD Provinsi NTB, berkaitan dengan penanganan bencana yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Gubernur menegaskan, NTB memiliki stok ASN yang hebat. Bahkan, menurutnya, para ASN yang berhasil lulus seleksi ke Darwin pada batch pertama ini ternyata hampir semuanya merupakan lulusan pascasarjana Australia.

Menurutnya, kesempatan mengikuti kursus semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB.

Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri.

Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi Gubernur, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Birokrasi di NTB diharapkan akan siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB. “Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” pungkas Doktor Zul.

AYA/Hms NTB

inflasi Kota Mataram sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Juni 2019, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,54 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 135,57 pada bulan Mei 2019, menjadi 136,30 pada bulan Juni 2019.

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis, Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,55 persen.

“Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi, Lalu Putradi Senin (01/07) 2019.

ia menyatakan, Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2019 sebesar 0,54 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,94 persen;

Kelompok Sandang sebesar 0,62 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,59 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,32 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,25 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juni 2019 sebesar 1,72 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Juni 2018 sebesar 1,51 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juni 2019 sebesar 3,39 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juni 2018 sebesar 3,02 persen,” pungkasnya.

AYA

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019

MATARAM.lombokjournal.com  — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis TPK bulan Mei 2019  hanya sebesar 33,34 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan April 2019 mencapai sebesar 39,43 persen.

“Ini berarti mengalami penurunan sebesar  6,09 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Mei  2018 sebesar 54,06 persen,  berarti mengalami penurunan  sebesar 20,72 poin,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Lalu Putradi, Senin (01/07) 2019.

Ia menyatakan,  jika Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 2,42 hari. Ini mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 2,40 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 42.100 orang, yang terdiri dari 31.032 orang tamu dalam negeri (73,71 persen) dan 11.068 orang tamu luar negeri  (26,29 persen),” paparnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan Mei 2019 sebesar 21,57 persen, mengalami penurunan sebesar  1,67 poin dibanding bulan April 2019 dengan TPK sebesar 23,24 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan Mei 2018 mengalami penurunan sebesar 7,60  poin dari 29,17 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Mei 2019 sebesar 1,87 hari, mengalami kenaikan 0,27 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 1,60  hari.

“Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok bulan Mei 2019 sebanyak 2.841 orang. Terbanyak dari Malaysia 724 orang dan China 366 orang,” pungkasnya.

AYA