Kunjungan juga dilakukan ke FKTP di beberapa wilayah untuk memastikan pelayanan JKN-KIS berjalan baik

lombokjournalcom –

Sukses atau berhasilnya pencapaian penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) tentu juga ditentukan peran akktif masyarakat sebagai peserta.

Karena itu, jajaran direksi dan pimpinan senior BPJS Kesehatan secara rutin menyambangi sejumlah wilayah di Indonesia, mEnjaring aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan penyelenggaraan program JKN-KIS.

Selain untuk memantau langsung implementasi JKN-KIS, kunjungan tersebut juga dilakukan guna menjaring aspirasi masyarakat setempat demi menyempurnakan jalannya program jaminan kesehatan sosial.

Salah satu jajaran pimpinan BPJS Kesehatan yang berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia adalah Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya A Rusady.

Maya mengatakan, kondisi geografis di Indonesia sangat bervariasi, begitu juga dengan demografi dan latar belakang perekonomian penduduknya.

Pihaknya ingin mendengar langsung suara masyarakat tentang pelaksanaan JKN-KIS di berbagai tempat, khususnya ke masyarakat tingkat kelurahan hingga ke RT.

“Apa saja yang perlu dipertahankan, apa saja yang perlu disempurnakan. Ini akan menjadi evaluasi kami untuk melakukan peningkatan layanan JKN-KIS ke depan,” kata Maya,  Jumat (12/07) 2019.

Dalam kunjungannya terkait peringatan  HUT BPJS Kesehatan yang ke-51, Maya mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya masih menemukan banyak warga yang kekurangan infromasi terkait dengan penggunaan kartu JKN-KIS.

Pihaknya juga turut melakukan kunjungan ke FKTP di beberapa wilayah untuk memastikan pelayanan JKN-KIS berjalan baik.

“Pembaruan data pada sejumlah kartu peserta JKN-KIS pun dilakukan untuk meningkatkan validitas data,” ujarnya.

Unsur pimpinan BPJS Kesehatan pun menyerahkan bantuan dan mengajak masyarakat membiasakan perilaku hidup sehat.

Maya menambahkan, dalam menjaga kesinambungan JKN-KIS, BPJS Kesehatan tak bisa berjalan sendiri melainkan butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Terlebih, saat ini sudah ada lebih dari 222,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang tercatat sebagai peserta JKN-KIS.

“Masyarakat punya peran besar untuk mengawal agar Program JKN-KIS bisa terus berjalan, salah satunya dengan menjaga agar yang sehat tetap sehat, dan yang sakit tidak bertambah parah. Sehat itu murah dan mudah. Makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, dan olah raga ringan tiap hari. Ini hal yang sederhana, tapi tantangannya luar biasa karena tergantung komitmen kita sendiri,” ucap Maya.

Diingatkannya, makna gotong royong yang menjadi filosofi BPJS Kesehatan dalam mengemban tugasnya menjalankan Program JKN-KIS. Ia juga mengingatkan iuran dari peserta yang sehat akan sangat membantu peserta yang sakit.

“Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh masyarakat, khususnya yang sudah menjadi peserta JKN-KIS, agar gotong royong dapat terwujud dan program perlindungan kesehatan ini dapat berjalan optimal,” katanya.

Kemal Setia Permana/TribuneJabar      

Pengusaha nasional dan lokal hingga saat ini memang belum banyak mengetahui peluang-peluang, kebijakan dan insentif investasi di negara tujuan outward investment

MATARAM.lombokjournal.com – Para investor yang berkomitmen mengembangkan bisnis di NTB diberi kemudahan dan fasilitas investasi hingga pemasaran.

Lebih dari itu, juga penyediaan fasilitas Outward Investment Bagi para investor termasuk  pengusaha Lokal dan Pengrajin UMKM, untuk permodalan dan perluasan jaringan pemasaran memasuki pangsa pasar ekspor.

Kepala Dinas DPMPTS, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan ruang investasi dan kemudahan disediakan bagi investor itu, Rabu (11/07) 2019.

Diungkapkannya, kini Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, menyediakan fasilitas green field investment, merger, akuisisi dan/atau perluasan fasilitas asing yang sudah ada.

Sehingga memudahkan para investor dan perusahaan lokal untuk memperluas jaringan usahanya hingga ke luar negeri.

NTB Ramah Investasi  itu merupakan program unggulan dalam RPJMD-NTB tahun 2019-2023 di bidang ekonomi yang diusung pasangan Gubernur, Dr.H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah.

Lalu Gita menjelaskan, penguasaha lokal  dan UMKM di NTB, selama ini sudah seringkali menerima pesanan hasil produk usahanya dari luar daerah NTB. Bahkan dari luar negeri pun seringkali meminta produk usaha UMKM dari NTB.

Namun karena kendala permodalan dan masih lemahnya pengetahuan mekanisme atau dokumen cara pengiriman produk keluar negeri, sehingga pengusaha lokal belum begitu banyak dapat memanfaatkan pasar ekspor tersebut.

Dijelaskanya, kehadiran Forum Fasilitasi Mint Outward Investment yang menghadirkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lembaga Pembiyaaan Ekspor Indonesia, para pengusaha dan pelaku UMKM menemukan titik terang, ujarnya

Penyediaan Pembiayaan Ekspor

Direktur kerjasama penanaman Modal Luar Negeri BKPM RI Ir. Wisnu Wijaya Sudibyo, MM meyakinkan para Pengusaha Nasional dan pengusaha lokal maupun UMKM, agar tidak cemas.

Pemerintah melalui BKPM RI terus memperhatikan kemudahan pelaku usaha yang ingin mengekspor produk usahanya ke luar negeri.

Berbagai informasi yang diperlukan mengenai negara-negara yang menjadi tujuan expor, akan difasilitasinya.

“Kami juga telah menggandeng LPI dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau eximbank, untuk bekerja sama dalam penyediaan pembiayaan ekspor maupun juga pembiayaan investasi,” terangnya.

Dikatakannya, untuk menunjang kebijakan ekspor tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan program National Interest Account (NIA). Sehingga memihak pada pengusaha lokal maupun nasional, jelasnya.

“Bila ada pelaku usaha di NTB yang sudah mampu memenuhi standar untuk expor atau ada permintaan pasaran luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Thailand atau Korea akan kami fasilitasi dengan mengusulkan produk usahanya ,” tambah Nanda Asyrian, Manajer Departemen Devisi Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis LPEI.

Diakuinya, pengusaha nasional dan lokal hingga saat ini memang belum banyak mengetahui peluang-peluang, kebijakan dan insentif investasi di negara tujuan outward investment.

Kata Nanda, penyebabnya karena keterbatasan akses informasi dan jejaring kerja. Juga  kurangnya kesiapan (readiness) perusahaan nasional untuk memasuki pasar global.

Ini juga karena minimnya pengetahuan tentang ekspor impor hingga kendala kepabeanan yang sering dihadapi.

AYA/Hms NTB

MATARAM.lombojournal.com — Jajaran Laskar Sasak  diharapkan dapat berkiprah bersama membangun NTB.

Dalam pelaksanaan program-program untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, daerah ini butuh kondusifitas, rasa aman, nyaman dan tidak ada keributan. Apalagi kalau ada investasi, bisa merangkul masyarakat lokal.

Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima jajaran pengurus Organisasi Laskar Sasak, di ruang kerjanya, Kamis (11/07) 2019.

Wagub Hj Rohmi juga berharap, keberadaan Laskar Sasak bisa mengedukasi masyarakat bagaimana agar investasi bisa menjadi tanggung jawab dan dijaga bersama.

“Jangan sering diprovokasi pikiran negatif tentang investasi, satu sisi kita harus jaga investasi itu sesuai aturan yang ada,” pesan Wagub.

Rr

Saat usaha mereka berkembang, ekspansi akan terjadi dan bagi warga NTB, ini akan mendatangkan banyak hal baik. Salah satunya, kesempatan kerja lebih banyak

lombokjournal.com — 

Sumbawa Besar ;   Pebisnis atau investor yang ingin membuka usaha di NTB merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat NTB. Dengan menjadi keluarga, semua pihak akan berupaya mencapai kebahagiaan bersama.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat mendampingi Rani Suryani, seorang pebisnis dari PT. Indofarm Sukses Makmur, Rabu (10/07)  2019.

Rani berkunjung ke sejumlah tempat di NTB untuk melihat langsung potensi sektor peternakan di daerah ini.

Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT HMT) Serading, Kabupaten Sumbawa dan Science and Techno Park (STP) Sumbawa.

Di STP, Gubernur dan Rani juga menyimak presentasi Dr. Arief Budi Witarto, Direktur STP Sumbawa. Selain Rani, hadir pula Lam Man Yin, CEO LSO Indonesia yang bergerak di bidang tambak udang.

Kesediaan Gubernur mendampingi kunjungan dua pelaku usaha ini berbuah manis. Rani langsung mengutarakan ketertarikan dan rencananya untuk berbisnis di NTB.

Salah satunya adalah penggemukan sapi-sapi Australia di NTB. Sebagai uji coba, rencananya 1000 sapi akan diimpor dari Australia dan digemukkan di NTB.

BPT HMT Serading dan STIP Banyumulek dinilai akan cocok untuk menjadi tempat mengemukkan sapi-sapi ini.

“Kita lihat dulu ujicoba yang 1000 ekor itu,” ujar Rani.

Selain itu, Rani juga mengutarakan rencana mendirikan pabrik pakan ternak, khususnya ternak unggas (ayam).

“NTB memang luar biasa. Saya berpikir, kayaknya peternakan ayam itu yang paling cocok. Karena bahan utamanya jagung tersedia di sini,” ujar Rani.

Selain pakan unggas, Rani juga tak menampik kemungkinan akan berbisnis pakan sapi di NTB.

“Cuma saya harus mempelajari dulu lebih detail. Pakan sapi, pernah saya uji, sepertinya kalau kita mixed (mencampur) sendiri lebih murah. Kita harus ramuan kita sendiri,” ujar Rani.

Soal kapan rencana ini akan direalisasikan, Rani bahkan mengakui ada kemungkinan tahun ini rencana ini bisa dieksekusi.

“Kalau memang sudah fixed, why not? Pabrik pakan, khususnya ayam. Sesegera mungkin. Mudah-mudahan (tahun ini),” ujarnya.

NTB Bersahabat Bagi Investasi

Terkait rencana bisnis ini, Gubernur menerangkan, yang ia lakukan adalah memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha, NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi.

NTB adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, pemerintah daerah, gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka.

“Bahwa kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip tersebut bukan hanya diwujudkan lewat pernyataan. Gubernur NTB telah membuktikan sendiri. Ia pun tak sungkan menjadi semacam pemandu kunjungan bagi para investor yang datang ke NTB.

Upaya ini dilakukannya bukan semata formalitas. Melainkan, agar para pelaku usaha merasa diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar NTB.

“Kami ke sini itu bukan berarti beliau harus investasi di sini. Kita tunjukkan apa yang kita punya, kita hidangkan karpet merah buat siapa saja,” ujarnya.

Dengan memberikan kemudahan bernivestasi, para pelaku usaha akan cepat meraih keuntungan. Saat usaha mereka berkembang, ekspansi akan terjadi dan bagi warga NTB, ini akan mendatangkan banyak hal baik. Salah satunya, kesempatan kerja lebih banyak.

“Jadi kita perlakukan para pelaku usaha ini sebagai warga kita yang baru, keluarga kita yang baru, untuk kemudian sama-sama menikmati hidup bersama. Jadi nggak harus kehadiran beliau investasi diindikasikan oleh aktivitas bisnis saja. Kalau beliau nyaman, bukan hanya pakan ternak bukan hanya penggemukan, tapi juga yang lain-lain,” tegasnya.

Menurut Gubernur, tugas semua pihak adalah membuat para pelaku usaha merasakan kenyamanan di NTB.

“Dan kita bantu untuk betul-betul dengan sepenuh hati tanpa pamrih apa-apa. Apalagi mau menyusahkan. Kalau ada yang kurang-kurang kita yang tambahin. Ada infrastruktur yang kurang, kita yang bikin. Pemda itu begitu ke depan. Bukan duduk di kantor,” kata Gubernur Zul.

AYA/Hms NTB

Berbagai kegiatan akan di gelar, mulai pameran otomotif dan bazar hingga eksplore wisata dan Adventure offroad

MATARAM.lombokjournal.com — Acara Jambore Nasional Ikatan Motor Indonesia (Jamnas IMI 2019) akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Acara yang melibatkan ratusan pengurus dan ribuan anggota klub motor Se Indonesia ini akan meramaikan Lombok, mulai tanggal 22 hingga 25 hingga Agustus 2019.

Berbagai macam kegiatan akan di gelar, mulai dari pameran otomotif dan bazar, Touring Merah Putih, Kejurnas Time Rally dan fun Rally wisata,Trail adventure, Malam puncak JAMNAS, Eksplore wisata Lombok,Kejuaraan Mini GP dan Adventure offroad.

Menurut Ketua Panitia JAMNAS IMI 2019 H. Faurani Sibawae,SE, HIngga saat ini persiapan terus dilakukan, mulai dari berkoordinasi dengan Panitia pusat dan Pemerintah Daerah.

“Hingga saat ini, kami terus melakukan persiapan terkait acara ini, mulai dari surat menyurat, koordinasi baik instansi pemerintah dan swasta untuk kesuksesan acara tersebut nanti,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut rencnanya akan berlangsung di beberapa tempat, yakni Eks Bandara Selaparang Kota Mataram dan Kawasan Wisata Mandalika.

AYA

Dari keseluruhan jumlah jamaah yang telah menjalani pemeriksaan, ada 4 jamaah yang mereka rekomendasikan untuk ditunda dan dibatalkan keberangkatannya

MATARAM.lombokjournal.com — Petugas Kantor Kesehatan Embarkasi Lombok mengintensifkan pemeriksaan ulang kondisi kesehatan tiap jamaah calon haji yang baru masuk Asrama Haji.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para jamaah, sebelum mereka diterbangkan Ke tanah suci Mekkah .

“Beginilah aktifitas pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram, pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Asrama Haji ini merupakan pemeriksaan tahap akhir untuk memastikan para calon jamaah haji layak atau tidak diterbangkan ke tanah suci ujar Kepala KKP Mataram, I Wayan Diantika, Rabu (10/07) 2019 di Asrama Haji.

Wayan menyatakan, jika tidak semua jamaah yang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Hanya saja calon jamaah haji yang dari data buku kesehatan mereka memiliki riwayat penyakit dan masuk golongan resiko tinggi, yang menjadi sasaran dari pemeriksaan kesehatan ini.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan pihaknya sejak awal pemberangkatan jamaah calon haji asal NTB hampir sebagian besar menderita penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, mulai dari hipertensi kolesterol hingga diabetes.

Untuk sementara dari keseluruhan jumlah jamaah yang telah menjalani pemeriksaan, ada 4 jamaah yang mereka rekomendasikan untuk ditunda dan dibatalkan keberangkatannya.

Dua orang yang dipastikan gagal berangkat pada musim haji tahun ini, satu karena hamil muda dan satu lagi karena mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Mutiara Sukma Provinsi NTB.

wayan Diantika mengatakan, untuk memastikan para Jamaah Calon Haji bisa maksimal dalam menjalankan ibadah, pihaknya juga telah membekali seluruh jamaah tentang kiat menghadapi kondisi cuaca panas, yang diperkirakan suhu di Arab Saudi mencapai 50 derajat celcius

BACA JUGA ; Menderita Gangguan Jiwa, Calon Jemaah Haji Asal Mataram Ditunda Keberangkatannya

Dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut, para jamaah diminta agar memperbanyak mengkonsumsi air putih serta selalu membawa alat semprotan air saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

AYA

Banyak hal luar biasa yang sudah dilakukan untuk NTB. Dari mulai soal peningkatan SDM, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi, sampai sektor pertanian dan kelautan

MATARAM.lombokjournal.com — TGB (Tuan Guru Bajang) sapaan akrab mantan Gubernur NTB, HM Zainul Majdi, dinilai layak mengisi posisi menteri.

Penilaian itu disampaikan Lembaga Kajian Publik dan Politik, M16, menilai Gubernur NTB sudah saatnya TGB ini menjadi milik Indonesia.

“Saya nilai sudah saatnya TGB ini menjadi milik Indonesia. Bukan lagi milik NTB semata,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, Rabu (10/07). 2019.

Didu sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto mengatakan, TGB terbukti sanggup berselancar dalam kerasnya pertarungan politik Pilpres 2019.

Bahkan, Koorbid Keummatan DPP Partai Golkar itu menjadi salah satu komunikator Jokowi-Ma’ruf Amin yang handal. Publik yang tak percaya dan cenderung apatis pada Presiden bisa mendapat penjelasan yang tepat.

“Ketika ada isu soal agama, TGB mendinginkan situasi. Salah satu pernyataannya yang cukup baik adalah jangan sampai kontestasi politik merusak persaudaraan,” ucapnya.

Karena kata TGB, persaudaraan adalah aset tak terlihat milik Indonesia.

Didu menyebut, mengikuti pemberitaan aktivitas TGB mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bahkan hingga Pulau Sulawesi. Ajakan TGB untuk meletakkan politik secara wajar itu sudah tepat.

“Jangan lagi ada pembelahan di masyarakat. Ini kan pesta demokrasi lima tahunan, bagi yang kalah masih ada kesempatan lima tahun lagi. Jangan dibuat ruwet,” bebernya.

Lanjut Didu, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan (PBNW) sanggup berjejaring dengan bagus ketika bertemu ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun organisasi masyarakat lainnya.

Dengan lintas agama juga seolah tidak ada sekat. Pertemuannya dengan banyak ulama sepuh, mengisyaratkan TGB bisa diterima semuanya.

“Dan jangan lupa, TGB ini ketua ikatan alumni Al Azhar Indonesia. Ada puluhan ribu alumni di Indonesia,” imbuhnya.

Dari sisi kecakapan memimpin, diakui Didu, TGB sudah teruji. Selain pernah menjadi anggota DPR RI, ia dua periode memimpin NTB. Banyak hal luar biasa yang sudah dilakukan untuk NTB. Dari mulai soal peningkatan SDM, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi, sampai sektor pertanian dan kelautan.

“Jadi wajar ketika saya ke Jawa kemudian ditanya, dari mana? Ketika saya jawab NTB, orang akan menjawab, oh TGB ya,” urainya.

Sebagai tokoh politik, TGB diakui oleh Didu memiliki visi pembangunan yang jelas. Ulama yang memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Programnya bisa mengena sasaran.

“Sosok TGB yang saya kenal itu model politikus apa adanya. Tak terlalu mengumbar pencitraan, fokus pada kerja nyata,” terangnya.

Mantan ED Walhi NTB ini menyebut, TGB sebagai permata bagi NTB, namanya sanggup menarik perhatian seluruh Indonesia. Dan warga NTB secara tidak langsung bisa dikenal karena TGB.

“Semestinya kita warga NTB satu suara mendukung TGB masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Diakui Didu, politik memang selalu menghasilkan momentum tak terduga, kadang yang berkeringat justru kurang diperhatikan. Sebaliknya yang santai, justru dielu-elukan.

“Itulah pentingnya kita suarakan, ini kebanggaan bersama,” tegasnya.

Ada modal bagus yang harus dilanjutkan oleh TGB dalam merawat keberagaman di Indonesia yaitu konsep Wasathiyatul Islam atau islam di tengah. Mempererat kembali ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah yang terbelah usai Pilpres.

“TGB memiliki kelebihan dalam merajut persaudaraan,” tandasnya.

Me

Jamaah calon haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com —  Calon jamaah haji kloter asal Kota Mataram bernama Hasna, batal berangkat pada musim haji tahun ini, akibat mengalami gangguan jiwa.

Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, Hasna dia dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Mataram.

“(Hasna) Mengalami gangguan jiwa, dan dirujuk ke RSJ. Keberangkatan ditunda tahun depan,” ujar Kepala Seksi Sistem Informasi Haji Kementerian Agama NTB, Sri Latifa Muslim, Rabu, 10 Juli 2019.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram, I Wayan Diantika mengatakan, jamaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat tahun depan.

“Apa yang dilakukan direhabilitasi kesehatan ini semata-mata untuk memperlancar ibadah semua jamaah. Jadi kalau ada yang kami tunda mohon dipahami, atau memang kalau ada yang dibatalkan tahun ini sudah ada jaminan dari Kementerian Agama tahun depan diprioritaskan. Tidak perlu membayar apapun lagi,” jelasnya.

Dia mengatakan kondisi cuaca yang panas di tanah suci dapat memicu jamaah mudah sakit, sehingga kesehatan jamaah menjadi prioritas.

BACA JUGA ; Kantor Kesehatan Pelabuhan Cek Ulang Kesehatan Jamaah Calon Haji

“Bahkan semua rekam medis dari Puskesmas, dari kabupaten kita buka untuk melakukan antisipasi lebih komprehensif,” tuturnya.

AYA

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi posyandu keluarga

MATARAM.lombokjournal.com – Jumlah posyandu yang sangat banyak di NTB, belum berkolerasi optimal dengan peningkatan ketahanan keluarga dan  kesehatan hidup anggota keluarga.

Sehingga jumlah yang bannyak itu belum berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu saat Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi NTB di Hotel Puri Indah, Mataram, Senin, (08/07) 2019.

NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu yang sangat banyak. Yakni mencapai lebih dari 7.207 posyandu. Bahkan di tiap desa bisa ditemukan 3 sampai 4 posyandu.

Penyebabnya, kualifikasi dan mutu Posyandu lebih banyak (58 persen) masih dalam kriteria strata pratama dan madya (pasif/kurang aktif). Sedangkan yang aktif  (purna-mandiri) hanya 52,9 persen.

Karena itu, revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan  Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan misi NTB Sehat Cerdas sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023. Program ini dijadikan prioritas.

“Program revitalisasi Posyandu yang digiatkan Pemprov. NTB bekerjasana dengan PKK dan seluruh stakeholder lainnya, akan menyasar pada upaya merubah atau merevitalisasi Posyandu pasif menjadi aktif,” kata Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi.

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi posyandu keluarga.

Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah  kesehatan, dengan pendekatan keluarga  yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama. Yakni KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare.

Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan  program dari lintas sektor, yaitu  Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan).

Kata Umi Rohmi, lebih jauh dari itu OPD yang memiliki program yang sama di tingkat Desa juga akan disinergikan untuk mendorong terwujudnya inovasi pelayanan posyandu mandiri tersebut.

Satu Desa, Satu Posyandu Keluarga

Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM pada Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi NTB itu menegaskan, Revitalisasi Posyandu  adalah peningkatan posyandu ke strata yang lebih baik.

Yakni peningkatan Status dari Posyandu Purnama & Mandiri menjadi Posyandu Keluarga. Satu posyandu keluarga untuk satu desa atau kelurahan.

Jadi semua posyandu yang tersebar di Provinsi NTB diarahkan menuju posyandu keluarga.

“Kami mengindentifikasi apa saja yang harus dilakukan dalam percepatan revitalisasi posyandu ini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menambahkan Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

Dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Tujuannya, memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehataan dasar, sekaligus mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Terlebih angka gizi buruk (stunting) di NTB masih relatif tinggi. Tahun 2017 masih mencapai 150 ribu anak, atau sekitar 37,2 persen. Meski mengalami penyusutan hingga 32 persen.

Namun menurut dr. Eka, angka kasus sebanyak itu termasuk katagori buruk.

Sehingga upaya merevitalisasi posyandu-posyandu yang ada, perlu dipercepat guna memberi pembinaan dan pemantauan, ujarnya.

Dalam pandangannya, diperlukan Advokasi dan sosialisasi pemanfaatan dana desa untuk posyandu.

Menurutnya dukungan anggaran dari dana desa sangat efisien guna mendukung segala kebijakan pelayanan kesehatan posyandu di desa.

Hal itu diamini Kepala Dinas BPMPD NTB Dr. H. Ashari SH. MH. Ia berjanji akan memperkuat  intervensi dana desa demi terwujudnya program reviltalisasi posyandu.

AYA/Hms NTB

Masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan tiap program yang dilaksanakan, tiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun ini menerapkan aplikasi Balance Score Card (BSC) sebagai tools untuk melakukan evaluasi dan monitoring.

Balanced score card  merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat.

Penerapan sistem manajemen itu guna memastikan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh  ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

Penerapan system itu tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga saat mensosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Visi NTB Gemilang

Pemeritah Provinsi NTB melalui Perda No.1 tahun 2019 tentang RPJMD-NTB 2019-2023 mengusung Visi NTB Gemilang.  Visi tersebut akan dicapai melalui 6 Misi. Yakni NTB Tangguh dan Mantap; NTB Bersih dan Melayani; NTB Sehat dan Cerdas; NTB Asri dan Lestari; NTB Sejahtera dan Mandiri; serta NTB Aman dan Berkah.

Visi-misi tersebut diwujudkan dan diimplementasikan pada 6 bidang program strategis prioritas dan 60 program unggulan. Dan seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta secara bertahap dan terintegrasi, untuk segera mengeksekusi dan merealisasikannya.

Dengan BSC, maka semuanya akan menjadi lebih obyektif dan transparan.

“Pelaksanaan program-program pembangunan NTB Gemilang, dan apa pun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah, akan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntable, terukur dan objektif,” ungkap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat rapat pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTB, di RRU Kantor Gubernur, Senin (08/07) 2019.

Dikatakan, masyarakat pun dapat ikut memantau setiap program yang dilaksanakan. Sekaligus setiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya, dapat diketahui juga. Pada program/kegiatan apa atau bidang dan seksi mana yang belum mencapai target.

Apakah program eksekutif, legislatif atau justru karena ada persoalan kinerja pada SDM yang mengelolanya, terang Gubernur Doktor Zul sapaan akrabnya.

Diera yang serba digital ini, kata Gubernur sudah tidak ada lagi  program-program yang dapat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat juga ikut memantau, tandasnya.

Dengan BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau.

“Saya dan Bu Wagub serta Pak Sekda setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD,” tegas Gubernur.

Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

Dengan alat ini, maka tugas kita menjadi lebih ringan dan ketika dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah,  dapat dilakukan secara obyektif.

“Bukan berdasarkan like and dislike, tetapi karena diukur dari kinerja secara obyektif,” tegas Doktor Zul.

Hal senada disampaikan Wagub, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Seluruh Perangkat Daerah dimintanya untuk bersama-sama dapat merampungkan proses input data program/ kegiatan kedalam BSC pada akhir bulan Juli ini.

Sehingga pada tanggal 19 September 2019 dalam satu tahun pemerintahannya, sudah semuanya mantap. Dan sudah dapat diterapkan secara menyeluruh sebagai tools dalam pengawalan dan pengelolaan seluruh program mewujudkan NTB Gemilang, ujarnya.

“Tidak boleh ada lagi OPD yang belum tuntas, apalagi belum memahami atau belum menguasai ilmunya,” pinta Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

Karenanya, Wagub mengingatkan kepada para Kepala OPD agar tidak menyerahkan semua urusan  BSC kepada Staf dan Pejabat yang menangani program saja.

Tetapi semuanya harus terlibat dan mengerti cara kerja dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Bappeda jugaRevitalisasi Posyandu, Untuk NTB Sehat Cerdas.

AYA/Hms NTB