Membicarakan potensi gampa bumi atau tsunami, maka harus dibarengi pembicaraan terkait mitigasi

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat Nusa Tenggara Batat (NTB), khususnya di Lombok, dihimbau tak takut dan panik menanggapi pernyataan pakar geologi terkait potensi gempa dan tsunami di selatan Lombok.

Justru hasil penelitian para pakar geologi itu bisa jadi pengetahuan masyarakat, sehingga pemahaman atas potensi tersebut bisa dijadikan peningkatan kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi bencana.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, menjelaskan pada Lombok Journal di kantornya, Rabu (17/07) 2019.

“Sebenarnya, yang membuat masyarakat takut dan panik setelah pernyataan pakar itu banyak dibagikan melalui medsos, dengan dibumbui hal-hal yang tidak semestinya,” kata Agus.

Agus kemudian menjelaskan, pernyataan Prof Ron Haris DI Universitas NU baru-baru ini, pakar geplogi asal Amerika, itu merupakan hasil penelitian bersama BMKG tahun 2012. Saat itu tim Studi Paleo Tsunami menyisir daerah pesisir mulai Bali hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Di kawasan yang jauh dari pantai, ditemukan jejak tsunami purba.  Ditemukan endapan pasir luar,  meski jaraknya jauh dari pantai, juga ditemukan rumah kerang, serta habitat-habitat laut lainnya.

Dari temuan-temuan itu disimpulkan ada kejadian atau peristiwa lm yang luar biasa, yang kemudian dipahami sebagai terjadinya tsunami di era jaman purba.

“Peristiwa tsunami itu bisa saja terjadi pada jaman masih ada gugusan pulau Sunda Kecil,” jelas Agus.

 Mitigasi

Dikatakan Agus, kalau membicarakan potensi gampa bumi atau tsunami, maka harus dibarengi pembicaraan terkait mitigasi. Upaya ini mencakup konten sosialisasi, maupun  pelatihan-pelatihan evakuasi

Dan soal mitigasi itu merupakan rana Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Selama ini pemda belum banyak melakukan upaya mitigasi,” kata Agus sambil menambahkan,  upaya mitigasi harus benar-benar menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di NTB.  Mulai dari Pemerintah Provinsi  seluruh  seluruh Kabupaten/Kota.

BMKG Stasiun Geofisika Mataram pernah melakukan  sosialisasi, yang disebut Sekolah Lapang Geofisikan. Yang diundang mulai pihak TNI/Polri, stakeholder, dan lingkungan pendidikan/sekolah.

Saat itu sempat dilakukan simulasi di atas meja yang dinamakan TTX atau Table Top Exercise.

Gempa Bali

Dalam kesempatan terpisah, Agus Riyanto menjelaskan,  gempa Bali,  Selasa (18/07) 2019 pagi,  disebabkan pertemuan dua lempeng dua dunia, yakni lempeng Indo Australia yang menyusup masuk ke dalam lempeng  Euro Asia.

Menurutnya, dari catatan alat BMKG  yang termonitor selama 24 jam,  telah terjadi 14 gempa susulan yang ditimbulkan akibat gempa utama yang terjadi pada Selasa pagi.

Gempa tektonik yang berpusat di bagian selatan atau barat daya Nusa Dua, Bali itu memiliki kekuatan 5,8 Skala Rihter dan dirasakan hampir di seluruh wilayah Bali, pulau Lombok hingga Banyuwangi,  Jawa Timur.

Agus menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak terlalu khawatir, namun tetap waspda. Sebab  pulau Lombok merupakan wilayah yang berada di wilayah cincin api, sehingga memiliki potensi gempa dan potensi tsunami yang cukup tinggi.

Masyarakat dihimbau terus mengupdate informasi tentang BMKG melalui kanal-kanal resmi yang disediakan seperti instagra,  twiter,  facebook dan web resmi BMKGy ang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat.

AYA

Pihak Tokopedia mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPJS Kesehatan membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan program JKN-KIS

lombokjournal.com — Animo masyarakat dalam melunasi iuran BPJS Kesehatan cukup tinggi, karena itu diperlukan cara untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam membayar iuran BPJS Kesehatan agar tepat waktu.

Karena itu, Tokopedia sejak Selasa (16/07) resmi menghadirkan layanan pembayaran BPJS secara autodebit.

Layanan pembayaran BPJS Kesehatan secara autodebit bisa diakses oleh masyarakat melalui situs ataupun aplikasi Tokopedia.

Menurut data internalnya, jumlah pengguna layanan pembayaran BPJS secara autodebit di Tokopedia mengalami kenaikan sebesar hampir 5 kali lipat sejak peluncuran. Pihak Tokopedia terus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah seluruh kebutuhan masyarakat.

Pihak Tokopedia mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPJS Kesehatan membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan program JKN-KIS.

Layanan pembayaran BPJS Kesehatan  dikembangkan secara autodebit di Tokopedia, sehingga pengguna kini tidak perlu khawatir atau lupa membayar iuran BPJS Kesehatan, karena pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan tanggal yang ditetapkan oleh pengguna.

Sistem autodebit akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran kapan pun dan dimana pun sehingga status kepesertaan tetap aktif dan pengguna dapat menikmati pelayanan program BPJS secara optimal.

Pengguna Tokopedia yang menggunakan layanan pembayaran BPJS secara autodebit juga bisa menikmati potongan harga sebesar 5% hingga Rp 75.000 untuk 6 kali pembayaran yang berlaku sampai 31 Agustus 2019.

Selain itu, Pembayaran BPJS dengan metode transaksi debit otomatis atau autodebit bisa dilakukan dengan transaksi melalui OVO dan Saldo atau kartu kredit yang terdaftar di Tokopedia.

Setelah setiap transaksi yang berhasil, invoice akan dikirim ke email pengguna sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.

Venny S/Kontan

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai diare yang termasuk penyakit menular ini masih minim

MATARAM.lombokjournal.com — Keterbatasan air bersih sejak musim kemarau  berlangsung di seluruh Wilayah Indonesia termasuk di NTB, menyebabkan wabah penyakit diare merupakan kasus  yang terus bertambah .

Kasus penyakit diare meningkat karena keterbatasan air bersih terutama di wilayah yang terdampak akan musim kekeringan seperti di daerah Sumbawa dan Bima.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr.Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Selasa (16/07) 2019.

“Di musim kemarau saat ini mengakibatkan  kualitas air menjadi berpengaruh yang tentunya mrnimbulkan penyakit .” ujar Eka.

Eka menyampaikan di musim kemarau ini standar kesehatan harus tetap diingat, air harus selalu dimasak.

“Kemudian makanan harus dimasak dengan matang dan harus dalam tertutup jangan sampai terkena debu karena membawa kuman, itulah kenapa angka diare meningkat seperti itu,” terangnya

Selain itu, Eka kerap mengingatkan masyarakat, penyakit diare ini sifatnya menular. Sebagian besar penyakit diare yang terjangkit di wilayah NTB ini karena adanya virus yang cepat terjangkit dari satu orang ke lainnya.

Kasus penyakit diare di NTB sudah mulai meningkat sejak awal bulan Juli 2019. Namun berdasarkan data mengenai penyakit diare tersebut, kenaikan angka masih belum terbilang besar meskipun kasus wabah diare ini sudah meningkat secara rata di seluruh daerah NTB.

“Di NTB naiknya wabah diare hanya sekitaran 5-10 persen, biasanya di sini tidak sampai kejadian luar biasa ( KLB ),” Tegasnya

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai diare yang termasuk penyakit menular ini masih minim.Membuat  Dinas Kesehatan untuk terus mencoba sosialisasikan perihal diare yang bisa terjangkit akibat virus melalui posyandu dan beberapa kegiatan kesehatan lainnya di lingkungan masyarakat, terutama di Lombok Selatan.

AYA

Kesadaran masyarakat untuk berobat saat ini lebih tinggi sejak ada layanan BPJS Kesehatan. Akibatnya, terdapat daftar antrean panjang karena pasien bisa mengakses layanan, sementara sarana faskes terbatas

lombokjournal.com –

MATARAM  ;  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hari Senin (15/07), merayakan HUT ke-51  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di usia yang matang ini,  penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS)di era Jokowi-Jusuf Kalla  ini, menorehkan pencapaian-pencapaian yang memberi manfaat besar bagi layanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Perayakan hari ulang tahunnya yang ke-51 BPJS Kesehatan, bila dihitung sejak Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) beroperasi pada 1968.

Informasi dari bpjs-kesehatan.go.id, BPDPK yang kemudian berkembang menjadi Perum Husada Bhakti tahun 1984, dan perusahaan tersebut berubah menjadi PT Askes (Persero) pada 1992.

Seiring upaya-upaya pengembangan agar lebih memberi manfaat besar bagi masyarakat, akhirnya bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014.

Bagaimanakah pencapaian-pencapaian yang telah diraih penyelenggara Program JKN-KIS di era Pemerintahan Jokowi – JK ini? Berikut catatan prestasi yang telah dicapai BPJS Kesehatan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK;

1.Peserta program JKN capai 82 persen

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, peserta program JKN per 1 Maret 2019 sebesar 218.132.478 juta jiwa atau 82 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Sementara, fasilitas kesehatan yang tergabung dengan program JKN sebanyak 27.211.

Sejak 2016, pemerintah tercatat sudah membangun 2.032 puskesmas baru, merehabilitasi 4.743 puskesmas, dan menyediakan 1.799 puskesmas keliling roda empat menggunakan DAK Kesehatan.

Dana tersebut juga digunakan untuk membangun 39 public safety center, 224 puskesmas keliling, membeli 920 ambulans, dan menyediakan 2.965 sarana prasarana puskesmas.

2. Program JKN-KIS dinilai paling terasa manfaatnya

Survei Alvara Research Center berjudul “Laporan Survei Pilpres 2019: Ketika Pemilih Semakin Mengkristal”, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi program pemerintah yang paling terasa manfaatnya.

KIS berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah, dengan skor 68 persen disusul program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur.

Pada 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan atau rata-rata 640.765 per hari.

“Dari data tersebut dan dengan berbagai dinamika yang terjadi, tidak terbantahkan lagi bahwa program JKN-KIS telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

3. JKN-KIS berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi

Dikatakan  Iqbal, efek lain dari kehadiran program JKN-KIS menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI 2016 menyebutkan, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 diprediksi bisa mencapai 289 triliun.

Program tersebut juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Dari penelitian FEB UI juga disebutkan, pada 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.  JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

4. PBI-JK ditambah 96,8 juta jiwa pada 2019

Dana yang digelontorkan pemerintah untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga terus meningkat. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan Rp 25,5 triliun untuk 92,2 juta jiwa. Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan dana Rp 25,4 triliun untuk 92,3 juta jiwa.

Sementara pada 2015 dan 2016 dana yang dikeluarkan masing-masing Rp 19,8 triliun dan Rp 24,8 triliun. Jumlah PBI pada 2015 sebanyak 87,82 juta jiwa dan pada 2016 sebanyak 91 juta jiwa.

Pada 2019, pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN, dari 92,4 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa.

Penambahan kuota PBI-JK tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Sepanjang 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan, sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

5. BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun

Meski peserta program JKN mencapai 82 persen, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit hingga Rp10,98 triliun. Selain itu, panjangnya antrean dan sistem rujukan pasien dalam berobat juga menjadi polemik.

Iqbal mengklaim, kesadaran masyarakat untuk berobat saat ini lebih tinggi sejak ada layanan BPJS Kesehatan. Akibatnya, terdapat daftar antrean panjang karena pasien bisa mengakses layanan, sementara sarana faskes terbatas.

“Kebijakan soal ini tentu tidak bisa diselesaikan BPJS Kesehatan sendirian, perlu kerja sama antarkementerian dan lembaga mengatasi masalah ini. Ini perlu didorong ke pemerintah, utamanya pemda atau pemkot untuk memperbaiki layanan, menambah dokter, tenaga medis, termasuk pelibatan faskes swasta,” ungkapnya.

6. BPJS Kesehatan dapat suntikan dana dari pemerintah untuk mengatasi defisit

Lantaran defisit, pemerintah memberikan dana tambahan untuk dana jaminan sosial BPJS Kesehatan. Hal itu sejalan dengan PP No 87/2013 jo PP No 84/2015. Pada September 2018, pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Kemudian, pada 5 Desember 2018, pemerintah kembali mengucurkan dana sebesar Rp 5,2 triliun.

Pada 2019, Kementerian Keuangan akan segera menindaklanjuti hasil audit yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BPKP terkait defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan. Sementara itu, untuk menjaga cashflow di tingkat rumah sakit yang mengalami dampak defisit program JKN, BPJS Kesehatan telah memfasilitasi program SCF (supply chain financing) melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan.

Dengan program tersebut, RS dan fasilitas kesehatan yang mempunyai piutang terhadap BPJS Kesehatan dapat mengajukan dana kepada lembaga keuangan dan perbankan tersebut, yang akan diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dari jumlah piutang RS atau fasilitas kesehatan tersebut.

Rr/BPJS Kes

—

Pengiriman dilkukan bertahap, dan Batch 1 akan dikirim ke Malaysia mulai bulan Oktober tahun ini

MATARAM.lombokjournal.com  —   ITDC akan melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan ITDC serta perhelatan Moto GP di kawasan Mandalika.

Kesepakatan itu terjadi setelah Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah hari ini, Selasa (16/7),  menerima Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dan berdiskusi terkait persiapan perhelatan ajang balap motor terakbar sedunia Moto GP.

Ajang balap motor terakbar itu akan digelar pada tahun 2021 di kawasan Mandalika, Lombok Tengah.

Agar memiliki keahlian dan kualifikasi, Pemprov NTB dan ITDC menyepakati akan melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi Race officials MotoGP dan akan dikirim berlatih di Sirkuit Sepang Malaysia, dan semua biaya selama pelatihan akan ditangung oleh ITDC.

“Semua pelatihan selama berada di Sepang akan dibiayai pihak ITDC. Kami akan prioritaskan 150 dari Loteng dan sisa 150 dari daerah NTB yg lain,” ujar gubernur.

Pelatihan ini akan dikirim bertahap dan Batch 1 akan dikirim ke Malaysia mulai bulan Oktober tahun ini. Detail teknis dan pendaftarannya nanti akan disampaikan oleh ITDC secara resmi.

“Kalau anak anak muda kita sukses mereka bisa berpartisipasi menjadi race officials di berbagai event motogp yg di selenggarakan di berbagai negara,” pungkas gubernur.

AYA

Pentingnya usaha pencegahan untuk menangani PTM. Usaha ini meliputi pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat, meski hal itu beresiko menjadi sorotan karena  menimbulkan kerugian atau defisit.

Seperti diungkapkan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, berdasarkan data Balitbang Kemenkes menunjukkan, Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa meningkat sampai 70 persen tanpa perbaikan penanganan penyakit.

PTM adalah salah satu sub indeks dalam IPKM 2018. Seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan penurunan PTM, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam sebaran.

Indikator dalam PTM mencakup hipertensi, diabetes melitus, obesitas sentral, cedera, kesehatan gigi mulut, gangguan mental emosional.

Penurunan PTM terjadi pula di Bali yang mencapai nilai IPKM 2018 tertinggi 0,6889. Indeks PTM di Bali turun menjadi 0,5444 dari sebelumnya 0,8215.

Penurunan PTM kontras dengan nilai IPKM 2018 keseluruhan yang meningkat dibanding pada 2013. IPKM 2018 menjadi 0,6087 dari sebelumnya 0,5404.

BPJS berpotensi mengalami defisit kalau meihat data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 tanpa perbaikan penanganan kesehatan.

“Data Balitbang Kemenkes menunjukkan, Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa meningkat sampai 70 persen tanpa perbaikan. Artinya defisit BPJS Kesehatan bisa rugi Rp 28-30 triliun bukan lagi Rp 19 triliun, karena salah satu bebannya adalah penyakit katastropik,” kata Nila di Jakarta, Selasa (16/07) 2019.

Nila kembali mengingatkan pentingnya usaha pencegahan untuk menangani PTM. Usaha ini meliputi pola hidup sehat dengan makan makanan gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, olahraga, dan periksa kesehatan secara rutin.

Usaha berikutnya adalah tidak merokok, buang air besar di jamban, dan perilaku hidup sehat lainnya.

Buruknya nilai PTM dalam IPKM 2018 menandakan, penyakit ini sudah menjadi masalah semua orang.

Masyarakat diharapan Nila berharap masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Daerah diharapkan bisa lebih aktif menangani masalah nasional ini.

Rr

Go down the pill right money amulet into the water in your mouth and also swallow both concurrently.

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB,  Arief Chandra Setiawan menyatakan, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, mengalami kenaikan.

“Gini Ratio Maret 2019 naik sebesar 0,007 poin,” kata Arief Chandra, Senin (15/07) 2019.

Ariief menytakan, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,407 mengalami penurunan 0,014 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2018.

Namun meningkat 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,398.

“Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,340 turun 0,003 poin dibanding Gini Ratio September 2018 dan meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,333.” Katanya.

Dikaatakan, bulan Maret 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,34 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,92 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang.

Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 18,96 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

AYA

Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6.

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB merespon laporan BPS tersebut dengan menyebut, Pemerintah Provinsi NTB selama ini memang tetap konsen pada upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM saat menghadiri undangan rilis di BPS NTB, Senin (15/07) mengatakan, Provinsi NTB pascagempa sering diasumsikan dengan daerah yang terpuruk dari sejumlah sektor, salah satunya terkait kemiskinan.

Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS NTB dari September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB justru menurun meskipun tipis.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau P0 di NTB pada Maret 2019 sebesar 14,56 persen.

Angka ini menurun 0,07 persen poin dibanding September 2018 yang sebesar 14,63 persen.

Pendekatan kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan adalah kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Masyarakat NTB pascagempa banyak menerima bantuan makanan dan non makanan dari berbagai kalangan, sehingga terhindar dari kekurangan makanan yang bisa berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan.

“Kita memiliki daya tahan. Karena pasokan makanan dan non makanan selama pascagempa tetap mengalir dari banyak pihak. Sehingga angka 0,07 persen ini harus disikapi sebagai optimisme kita. Saat kita terpuruk pun kita masih bertahan di angka 0,07 persen poin itu,” kata Najamuddin Amy.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si dalam rilisnya mengatakan, selama September 2018 – Maret 2019, garis Kemiskinan naik sebesar 3,03 persen, yaitu dari Rp 373.566,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 384,880,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2019, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,54 persen pada garis kemiskinan,” kata Arief.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2019 tercatat sebesar 735,960 orang (14,56 persen). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 735,620 orang (14,63 persen).

Memang terlihat angka kemiskinan naik tipis 340 orang selama periode tersebut karena adanya penambahan jumlah penduduk.

Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total penduduk selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu ada penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekati garis kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Adapun distribusi persentase kemiskinan di 34 provinsi se-Indonesia dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, Provinsi NTB berada diurutan ke 8 tertinggi setelah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu. Adapun secara nasional, angka kemiskinan berada di angka  9,41 persen.

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi NTB tetap bertahan pascabencana, salah satunya karena inflasi yang terus terjaga.

Catatan BPS NTB, inflasi di daerah ini dari September 2018 ke Maret 2019  tetap terkendali di angka 1,32 persen. Jika angka inflasi tetap terkendali kedepannya, maka jumlah penduduk yang miskin akan tetap bisa dikurangi.

Selanjutnya yang membuat NTB tetap bertahan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di atas angka 100. Dari September 2018 – Maret 2019, angka NTP naik dari 109,76 menjadi 110,46.

“Artinya kesejahteraan masyarakat petani, terutama di pedesaan meningkat, sehingga secara otomatis penduduk miskin akan tertahan,” kata Arief.

Faktor selanjutnya yang membuat persentase penduduk miskin berkurang karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di NTB turun sebesar 0,45 persen dari Agustus 2018 – Februari 2019.

“Faktor tersebut bisa menjadi daya ungkit agar persentase penduduk miskin di Provinsi NTB itu turun,” katanya.

Adapun faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan kata Arrif, salah satunya bantuan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT di NTB turun sebesar 1 persen dari tahun 2018 ke 2019. Angka tersebut juga berpengaruh. Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6.

“Itu menjadi salah satu faktor kenapa penurunanya kok sedikit. Bisa kita seharusnya menurunkan angka kemiskinan lebih tinggi.,” katanya.

Terkait dengan Gini Ratio, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio Maret 2019 naik tipis sebesar 0,007 poin.

BACA JUGA ; September 2018 – Maret 2019 Ada Penurunan Penduduk Miskin

Distribusi Gini Ratio 34 provinsi se-Indonesia, dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, maka Provinsi NTB berada diurutan ke 9 tertinggi yaitu 0,379. Angka ini lebih rendah daripada Gini Ratio secara nasional yang berada di angka 0,382.

“Kita masih berada di bawah angka nasional. NTB masih untung karena secara nasional yaitu 0,382,” kata Najamuddin Amy.

AYA/HmasNTB

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019

MATARAM.lombokjournal.com – Persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen), sedang pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat itu, Senin  (15/07) 2019.

“Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,07 persen poin,” ujar Kepala Bidan Statistik Sosial BS NTB Arrief, Chandra Setiawan.

Arrief menyatakan, bullan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 384,65 ribu orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 351,31 ribu orang atau 13,45 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

“Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk perdesaan,” ujarnya.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Dijelaskan, Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

“Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil,” jelasnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,346 pada September 2018 menjadi 2,500 pada Maret 2019.

Untuk pedesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,411 pada September 2018 menjadi 2,166 pada Maret 2019.

BACA JUGA ; Masyarakat NTB Mampu Bertahan Pascasgempa

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,589 pada September 2018 menjadi 0,504 pada Maret 2019.

AYA

Presiden Jokowi menyatakan,  pemerintah akan memberikan prioritas untuk lima destinasi  wisata dari 10 destinasi “Bali Baru”, yaitu Mandalika, Danau Toba, Taman Bunaken Manado, Labuan Bajo dan Candi Borobudur

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, hadir dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf  Kalla DI Jakarta, Senin (15/07) 2019.

Dalam ratas tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang lima gubernur, salah satunya Gubernur NTB. Empat gubernur lainnya, masing-masing  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam ratas hari Senin, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan prioritas untuk lima destinasi  wisata dari 10 destinasi “Bali Baru”, yaitu Mandalika, Danau Toba, Taman Bunaken Manado, Labuan Bajo dan Candi Borobudur.

Presiden mengatakan, sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung kemajuan pengembangan sejumlah destinasi wisata.

“Pertama saya pergi ke Mandalika, lantas Toba, Manado, dan Labuan Bajo. Saya ndak ke Borobudur karena sudah pernah bolak-balik ke sana, sudah tahu masalahnya,” ungkap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas di Kantor Presiden, Senin (15/07) 2019.

Berdasarkan pengamatannya saat meninjau lokasi-lokasi tersebut, Presiden menyebutkan persoalan yang masih kentara adalah pada pengaturan dan pengendalian tata ruang, konektivitas, fasilitas dasar, sumber daya manusia, atraksi, dan promosi yang terbatas.

“Berkaitan akses konektivitas menuju destinasi wisata. Saya lihat infrastruktur masih banyak yang perlu dibenahi, baik berupa terminal airport, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dan berkaitan dengan dermaga pelabuhan,” tambah Presiden.

Moto GP 2021