Diingatkan, karya teknologi anak-anak NTB yang luar biasa itu, jangan sebatas gelar atau dipamerkan saja

LOTIM.lombokjournal.com – Produk teknologi tepat guna seperti  alat filter air hujan, alat pengolah sampah plastik dan sisa makanan anak-anak NTB, layak diproduksi massal.

Demikian juga alat pompa hidraulik yang tidak membutuhkan power karena energinya cukup menggunakan energi potensial di sungai atau danau saja, juga alat pengering padi, alat pipil jagung dan beragam karya teknologi tepat guna inovatif lainnya perlu dipromosikan lebih masif.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu pada pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di lapangan Tugu Selong Lombok Timur (18/07) 2019.

Dikatakannya, saat ini telah begitu banyak peralatan-peralatan praktis dan  murah yang bisa digunakan, sebagai hasil karya anak-anak NTB.

“Kualitasnya-pun tidak kalah dari produk-produk teknologi dari luar lainnya,” ungkap Wagub.

Umi Rohmi s mengajak seluruh masyarakat untuk mulai menggunakan produk teknologi buatan NTB itu sebagai peralatan utama dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang sedang digiatkan bersama.

“Mari kita kembangkan terus karya inovasi teknologi ini. Dengan cara memanfaatkan dan mempromosikannya secara lebih masif,” ajak Wagub.

Wagub juga mengingatkan agar karya teknologi anak-anak NTB yang luar biasa itu, tidak sebatas gelar atau dipamerkan saja. Tetapi yang penting adalah terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Untuk itu,  Wagub Umi Rohmi meminta Dinas BPMPD mengidentifikasi dan komunikasikannya dengan dinas perindustrian dan STIP untuk pengembangan dan pemanfaatannya dalam mendukung industrialisasi di NTB

“Menjadi sebuah keniscayaan, apabila produksi massal atau Industrialisasi hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diapresiasi serta dipromosikan secara masif,” ujarnya. Namun perlu dilakukan secara bertahap.

Industri pengolahan

Sebelumnya Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi sedikit menyinggung dan mempertanyakan tentang Program industrialisasi yang gencar digaungkan  Pemprov NTB.

Ummi Rohmi menegaskan, industralisasi yang dijalankan adalah industri pengolahan yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata dan industri kerakyatan lainnya.

Seperti pengolahan produk peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, hasil hutan bukan kayu, kerajinan rakyat serta usaha kecil menengah lainnya, termasuk industri pengolahan sampah.

Menurut Wagub NTB, untuk menciptakan daerah industri tidak cukup hanya menyiapkan lahan atau ruang (Geospasial) saja, tetapi harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Disamping itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak terkait untuk bersama sama mendukung dan bersinergi mewujudkan program industralisasi tersebut, terang Wagub Umi Rohmi.

Dalam hal ini kolaborasi dari pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan.

“Harus saling menyelaraskan, saling melengkapi dan bersinergi dalam menyukseskan program industrialisasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan dukungan sumber daya manusia, Umi Rohmi menjelaskan strategi jitu yang sedang diupayakanya.

Yakni pendirian beberapa Lembaga Pendidikan Vokasi seperti Balai Latihan  Kerja berskala Internasional serta memperbanyak Sekolah Kejuruan, dimana lulusannya diharapkan mampu berinovasi mendukung program industrialisasi dan seluruh program pembangunan lainnya.

AYA/Hms NTB

Supaya mulai sekarang bisa mengurangi bermain gadget, jangan hanya anak, ayah dan bunda juga harus berani keluar dari rumah meninggalkan gadget

MATARAM.lombokjournal.com —  Masyarakat Indonesia diajak mulai mengurangi ketergantungan anak pada gadget.

Dan mengajak anak lebih banyak bermain bersama di luar, dengan permainan tradisional yang ada dan berkembang di daerah masing-masing.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, pada acara perayaan Hari Anak Nasional Provinsi NTB 2019, sekaligus launching Gerakan #JamMainKita, di Mataram, Kamis (18/07) 2019.

“Mulai sekarang, mengajak kepada masyarakat, ayah dan bunda untuk lebih banyak mengajak anak bermain di luar, dengan mempopulerkan kembali permainan tradisional,” kata pria yang akrab dipanggil Kak Seto.

Menurutnya, gerakan #JamMainKita bertujuan untuk membuat anak-anak bisa senang kembali bermain di luar rumah, tidak saja bermain gadget di dalam ruangan dan lainnya.

Tapi bisa lebih banyak memainkan permainan tradisional bersama anak lain di luar rumah.

Sebab, permainan tradisional oleh banyak ahli telah diteliti manfaatnya sangat besar dan positif untuk perkembangan kesehatan dan kecerdasan anak, psikososial, senang bergaul, berteman, bekerja sama dan sebagainya.

“Mohon ini bisa menjadi kegiatan yang bisa terus dikembangkan sampai tingkat RT dan RW. Mudah-mudahan habis kegiatan ini, para bupati dan wali kota bisa menganjurkan seluruh RT dan RW melalui lurah membiasakan anak lebih banyak bermain permainan tradisional, bahkan kalau bisa dilombakan,” katanya.

Ia mengatakan, untuk mendidik anak perlu kebersamaan orang sekampung.

“Semua harus rukun, jadi jangan sampai tidak rukun mendidik anak, supaya anak tidak lebay dengan senang bermain, sehingga kecerdasan dan kesehatannya juga bisa berkembang,” kata Kak Seto.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebutharus bisa dimulai dari ayah dan bunda.

Supaya mulai sekarang bisa mengurangi bermain gadget, jangan hanya anak, ayah dan bunda juga harus berani keluar dari rumah meninggalkan gadget sebagai teladan, presiden sudah, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW juga harus mengikuti.

“Dengan begitu, orang tua bisa bebas bermain dengan putra putri tercinta, bermain bersama keluarga minimal seminggu sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, permainan tradisional adalah warisan nenek moyang yang sangat berharga. Bahkan di dunia internasional, setiap bulan November di Jepang mengadakan festival permainan tradisional yangg diikuti berbagai Negara.

Dan tentu tidak ada salahnya mempopulerkan kembali permainan tradisional yang telah ada sejak berabad abad.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, berharap gerakan #JamMainKita bisa menjadi awal untuk kembali mengajak anak lebih banyak bermain di luar dengan permainan tradisional yang sangat positif bagi tumbuh kembang anak, dan mendorong kepekaan sosial dengan lingkungan sekitar.

“Dengan gerakan JamMainKita, juga diharapkan, akan membangkitkan semangat anak NTB untuk tumbuh kembang dengan baik. Sehingga, anak NTB yang sehat dan cerdas bisa menjadi awal yang baik dalam rangka terwujudnya NTB gemilang,” katanya.

AYA (*)

Dan telah membebaskan lahan, dan tahap pertama sudah mulai dibangun sebanyak 282 unit di Lombok Barat

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyambut kedatangan Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa yang didampingi Dirut PT. IONE Home Indonesia, Mr Akira Musumi mengatakan, banyak cara Allah SWT mempertemukan ummat yang satu dengan yang lainnya.

“Adanya musibah gempa, menghantar anda ke Lombok dan kita bisa bertemu,” kata Gubernur Zul saat menyambut tamu yang menemui di kantornya, Kamis (18/07) 2019.

Kunjungan Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa didampingi Dirut PT. IONE Home Indonesia, Mr Akira Musumi, selain menyampaikan rasa empati atas musibah gempa yang menyapa NTB, juga melaporkan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan perusahaannya di NTB.

Di Indonesia, perusahaan property itu bekerjasama dengan Perumnas dengan targetnya membangun 10 ribu unit rumah tahan gempa di indonesia. Dan perusahaan tersebut mampu membangun 4 ribu rumah tahan gempa di Indonesia per tahun.

Kepala Dinas PMPTSP, Lalu Gita Aryadi yang mendampingi tamu itu mengungkapkan, IIDA Group Holdings adalah perusahaan di Jepang yang bergerak di bidang property membangun rumah tahan gempa.

Di jepang perusahaan ini berhasil membangun 45 ribu rumah tahan gempa per tahun.

Lalu Gita menjelaskan, di NTB pihak  IIDA Group Holdibgs dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berinvestasi tidak kurang dari Rp. 100 Miliar.

Dan telah membebaskan lahan, yang rencananya akan membangun 2000 unit rumah tahan gempa. Tahap pertama sudah mulai dibangun sebanyak 282 unit di Lombok Barat.

Quota magang ditambah

Lalu Gita  juga mengungkapkan, sebagai perusahaan property terkemuka di Jepang, IIDA Group Holdings merekrut pekerja untuk magang di Jepang selama 3 sampai 5 tahun dengan penghasilan yang menggiurkan.

Peserta magang termasuk dari Lombok, jumlahnya sudah mencapai ratusan peserta. Ke depan quota peserta magang dari NTB jumlahnya akan terus di tambah.

Selain program magang bidang property, perusahaan tersebut juga akan merekrut program magang untuk tenaga perawat kesehatan yang kebutuhannya juga besar.

Gubernur NTB – Dr. Zulkieflimansyah menyambut baik perhatian, kegiatan pengiriman magang dan rencana-rencana investasi yang telah, sedang dan akan dilakukan IIDA Group Holdings di NTB.

“Apa yang jadi kendala investasi laporkan pada kami,” pesan Gubernur kepada Mr.Yoichi.

Dan kepada Kadis DPMPTSP NTB diminta agar membantu kelancaran perizinan yang dibutuhkan, tegas Gubernur Doktor Zul.

Gubernur juga berharap quota program magang ke jepang dapat terus ditambah.

Bahkan bila dibutuhkan, kata Gubernur, pihaknya siap membantu apa yang dibutuhkan Jepang dari NTB, khususnya terkait program magang dan produk-produk dari NTB.

Usai menemui Gubernur, Presiden IIDA Group Holdings dan rombongan melanjutkan kunjungan melihat progress projek di Lombok Tengah dan mengunjungi KEK Mandalika untuk menjajaki peluang berinvestasi di kawasan pariwisata tersebut.

AYA/Hms NTB

Sejauh ini pemerintah daerah Lombok Barat dinilai belum bersikap untuk menormalkan kondisi ini

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Dampak gempa bumi 2018 masih dirasakan para pelaku pariwisata.

Selain isu gempa yang kerap beredar di tengah masyarakat, disusul harga tiket pesawat yang mahal membuat kondisi Senggigi semakin terpuruk.

Situasi kawasan Senggigi misalnya, salah satu primadona pariwisata Lombok, masih muram hingga kini. Tamu atau wisatawan sedang sepi dan di jalan-jalan terkesan lengang.

Bukan hanya kalangan pengusaha hotel yang mengeluh, tapi sejumlah pengusaha tempat hiburan pun juga mengaku sedang paceklik.

Hal ini diperparah dengan kondisi infrastruktur penunjang yang belum maksimal, misalnya lampu penerang jalan yang gelap.

Assosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi mengaku, dampak buruk ini sudah dirasakan dan semakin parah belakangan ini.

“Kami jelas semakin terpuruk. Sudah dilanda gempa bumi 2018 yang dampaknya masih terasa sekarang, ditambah isu gempa dan banyak masalah lain yang semakin membuat sepi. Ibaratnya wajah pariwisata Senggigi saat ini suram,” kata Ketua APH Senggigi, Suhermanto, Kamis (18/7/2019) di Senggigi, Lombok Barat.

Untuk menormalkan kondisi ini para pengusaha tak mamppu berbuat banyak. Mereka berharap perhatian dan good will pemerintah.

Suhermanto menegaskan, sejumlah pengusaha hiburan di Senggigi saat ini benar-benar menjerit. Apalagi sejauh ini pemerintah daerah Lombok Barat dinilai belum bersikap atas kondisi ini.

Pendapatan rata-rata usaha hiburan di Senggigi menurun drastis. Dari yang biasanya bisa mengantungi omzet puluhan juga per hari, kini untuk menembus Rp5 juta per hari pun terasa sangat sulit.

Padahal, mereka harus menanggung biaya operasional, gaji karyawan, dan juga pajak yang harus dibayar ke Pemda setempat.

Kondisi ini, papar Suhermanto, semakin diperparah dengan menjamurnya kafe-kafe liar di sejumlah kawasan di Lombok Barat termasuk di Suranadi, Kecamatan Narmada.

“Keberadaan cafe-cafe liar atau illegal di kawasan Narmada dan sekitarnya, itu menambah susah kondisi kami. Padahal kami ini legal dan bayar pajak, sementara mereka kebanyakan tidak membayar pajak ke Pemda,” katanya.

Suhermanto berharap, Pemda Lombok Barat bisa mencarikan solusi untuk masalah ini.

Setidaknya, upaya penertiban cafe-cafe liar dan illegal di Lombok Barat harus mulai dilakukan, sebab, pertumbuhan mereka sangat masif.

Sekjen APH Senggigi Ketut Mahajaya menambahkan, selain permasalan tersebut, kondisi infrasruktur penunjang pariwisata di kawasan Senggigi juga perlu diperhatikan oleh Pemda Lombok Barat.

“Salah satu contohnya lampu penerangan jalan. Sekarang kondisi Senggigi ini gelap gulita. Bayangkan seandainya tidak ada penerangan dari tempat hiburan malam, mungkin semakin gelap Senggigi ini,” cetus Mahajaya.

Selain lampu penerangan jalan, Mahajaya juga menyoroti fasilitas umum lainnya seperti ketersediaan toilet umum dan juga tempat sampah di kawasan Senggigi.

Padahal, NTB saat ini tengah mengusung program unggulan NTB Zero Waste.

“Ini kan sangat disayangkan, bagaimana bisa Zero Waste sementara tempat sampah saja tidak tersedia di kawasan wisata. Bule seringkali harus mengantungi sampah untuk mencari tempat sampah.Ini kan ironis,” katanya.

Terkait sejumlah masalah tersebut, jajaran APH Senggigi yang terdiri dari belasan anggota pengusaha hiburan di Senggigi, akan melayangkan surat kepada Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid agar sejumlah permasalahan di kawasan Senggigi ini menjadi perhatian Pemda setempat.

“Kita jelas akan bersurat dalam waktu dekat. Bukan untuk kepentinngan pengusaha saja, tetapi agar wajah pariwisata Senggigi ini bisa lebih berbenah,” tegas Mahajaya.

AYA

Sebelumnya TGB meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Keenam Indonesia H Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012 silam

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  HM Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

TGB, Gubernur NTB Periode 2008-2018, meraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penyerahan tanda kehormatan diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/07).

“Penghargaaan ini atas upaya, inisiatif, dan pengaturan di daerah,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha lainnya adalah Bupati Bintan, Bupati Gianyar, Bupati Pohuwato, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Denpasar, dan Wali Kota Madiun.

Wapres JK mengatakan, tanpa gubernur, bupati, dan wali kota yang baik maka program dari pemerintah pusat tak bisa berjalan maksimal. Penghargaan ini bentuk apresiasi. Usaha pemerintah daerah tentu ada bagian penting dari peran kepala daerah.

“Kemajuan itu bisa digerakkan oleh pemerintah daerah,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dirangkai dengan penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnanugraha. Delapan kepala daerah penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha memiliki kinerja terbaik.

“Berturut-turut berkinerja terbaik. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi supaya kepala daerah berinovasi lebih baik,” kata Mendagri..

Dikatakan, sesuai arahan presiden dan wakil presiden kunci efektifitas dan efisian adalah hubungan yang baik antara pusat dan daerah.

“Ini menjadi motivasi kepala daerah dan kepala daerah bisa meningkatkan kinerja dalam otonomi daerah,” tegasnya.

Sebelumnya TGB meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Keenam Indonesia H Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012 silam.

Penghargaan diberikan atas prestasi menonjol dalam pembangunan daerah saat memimpin NTB.

Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Indonesia dalam pengelolaan manajemen pemerintahan.

AYA

BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat di download pada smartphone masing-masing

lombokjournal.com —

MATARAM ;   BPJS Kesehatan terus meningkatkan pemahaman masyarakat terutama bagi  Pekerja Penerima Upah (PPU) yang akan bergabung dalam Program JKIN-KIS.

Karena itu, BPJS kesehatan Cabang Mataram turun langsung mensialisasikan program JKN-KIS dan Aplikasi New e-Dabu kepada seluruh pegawai Mola Resort, hari Selasa (16/7) di Gili Air. Kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman terkait Program JKN-KIS.

Dan ini merupakan tugas BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Kepala Bidang  Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana yang ikut serta dalam sosialisasi di Gili Air mengatakan,  sosialisasi ini dilakukan agar seluruh pegawai pada Badan Usaha tersebut mengerti dan paham tentang Program JKN-KIS,  sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta.

Dalam kesempatan sosialisasi itu dijelaskan tentang aplikasi New e-Dabu yang khusus dibuat untuk memudahkan PIC Badan Usaha dalam proses pendaftaran.

Serta hal yang terkait mutasi peserta, tagihan iuran Badan Usaha, perubahan jenis kepesertaan, perubahan data peserta, upah, anggota keluarga, penonaktifan identitas, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan bagi para peserta JKN-KIS melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat di download pada smartphone masing-masing.

“Hal itu untuk mengetahui informasi terkait Program JKN-KIS seperti data diri, fasilitas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, serta banyak lagi fitur yang ada dalam Aplikasi Mobile JKN,” ujar Wayan Sumarjana.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, HRD Mola Resort Harun Zainuddin memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yang memberikan penjelasan terkait Program JKN-KIS kepada seluruh pegawai yang ada di Mola Resort.

Kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk perusahaan kami dan juga para pegawai di Mola Resort.

“Karena selama ini kami tidak tahu tentang Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang sudah hadir untuk melakukan sosialisasi tentang program JKN-KIS dan hari ini kami mendapatkan infromasi yang cukup jelas,” ujar Harun.

Di akhir acara I Wayan Sumarjana menyampaikan harapannya kepada seluruh Badan Usaha untuk dapat menyukseskan Program JKN-KIS dengan patuh sebagai peserta JKN-KIS.

“Badan Usaha dapat ikut serta menyukseskan Program JKN-KIS dengan rutin membayar iuran tiap bulan, serta patuh dalam melaporkan setiap perubahan data karyawan,” tutup Wayan.

ay/yn/JAMKESNEWS

Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan di antaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget

lombokjournal.com —

Basel, Swiss –  Sesuai dengan perundangan, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Implementasinya dituangkan dalam kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan (Faskes). Diharapkan, faskes akan memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien namun mutu kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, memberikan paparan tersebut dalam acara International Health Economics Assosiation (IHEA) Congress, di Basel Swiss, Selasa (16/07).

Dikatakan Fachmi, salah satu tantangan dalam penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini adalah bagaimana menyelaraskan antara anggaran (biaya) yang terbatas dengan tingginya angka pemberian pelayanan kesehatan.

Pengembangan model dan sistem pembiayaan menjadi salah satu alternatif mengatasi tantangan tersebut, katanya.

“Saat ini metode pembiayaan yang digunakan dengan Kapitasi dan INA CBG’s dikembangkan ke model pembiayaan yang lebih efektif. BPJS Kesehatan diharapkan dapat lebih agile dan memiliki posisi tawar sebagai active strategic purchaser (belanja strategis),” ujar Fachmi.

Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan di antaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget.

Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan adalah sistem pembayaran kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), berdasarkan pemenuhan atau pencapaian empat indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta di FKTP.

Keempat indikator tersebut adalah angka kontak, rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik, rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP.

Untuk metode hospital-value base sistem pembayaran yang dinilai menggunakan indikator value yang mewakili kebutuhan pasien, pembayar, rumah sakit dan regulator.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan value yang baik dapat memperoleh insentif sedangkan jika memperoleh value yang tidak baik akan memperoleh disinsentif.

Sedangkan, metode global budget adalah cara pembayaran klaim ke rumah sakit berdasarkan kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah sehingga dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prioritas kebutuhannya.

Dalam kongres tersebut, hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi dunia, seperti Profesor Peter Bermann, pemerhati ekonomi kesehatan dari Harvard University dan dari Indonesia seperti Profesor Budi Hidayat, Profesor Hasbullah Tabrany, Dr Pratiwi Soewondo.

“Pengembangan model dan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan juga merupakan bagian upaya implementasi strategi bauran kebijakan pengendalian defisit JKN. Namun, Untuk mengimplementasikannya memerlukan regulasi pendukung,” kata Fachmi.

Rr/BPJS Kes

Kesuksesan para pendatang baru akan terjadi pada pilkada 2020, apabila nama-nama lama cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru

lombokjournal.com —

MATARAM  — Pilkada 2020 akan memberikan kesempatan bagi para pendatang baru bersaing menawarkan gagasan dan terobosan kepada masyarakat pemilih di masing-masing kabupaten/kota di NTB.

Karena itu, kontestasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2020 diyakini akan berlangsung seru.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto mengatakan itu, Rabu (17/07) 2019.

Pilkada 2020 sendiri akan diselenggarakan di tujuh kabupaten dan kota yang ada di NTB, seperti Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.

Didu beranggapan,  pilkada 2020 menjadi titik momentum bagi para pendatang baru lantaran banyak pertahana yang sudah tidak bisa mengikuti pertarungan,  karena sudah dua periode menjabat.

“Secara garis besar, masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB menginginkan ada pembaharuan dan perubahan, tidak melulu orang itu lagi, itu lagi,” ujar Didu di Mataram, Rabu (17/07).

M16 yang mengawal peta kontestasi pilkada di NTB dalam beberapa tahun terakhir, melihat adanya kecenderungan masyarakat NTB yang lebih menginginkan perubahan.

Didu mengambil contoh pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang awalnya tidak diunggulkan sebagai pendatang baru, justru keluar sebagai pemenang. Padahal, pasangan yang diusung PKS dan Demokrat itu bersaing dengan nama-nama yang relatif jauh lebih populer.

Tren perubahan semakin mengemuka tatkala pemilihan legislatif (pileg), baik tingkat DPRD Provinsi NTB, DPRD kabupaten/kota, DPR RI, hingga DPD RI yang memunculkan nama-nama baru sebagai pemenang.

“Trennya di NTB dalam beberapa tahun terakhir seperti itu, banyak pendatang baru yang justru sukses memikat hati masyarakat,” kata Didu.

Kesuksesan para pendatang baru akan terjadi pada pilkada 2020, apabila nama-nama lama cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru.

Dalam pandangan Didu, pendatang baru mampu mengubah kekurangan menjadi kelebihan, hal ini yang tidak dimiliki para petahana yang kerap terbelenggu oleh zona nyaman .

“Para pendatang baru paham dirinya tidak sepopuler petahanan, makanya dia maksimal turun ke lapangan, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat,” ucap Didu.

Selain itu, para pendatang baru juga cenderung nothing to lose sehingga tidak begitu peduli tentang hasil akhir, melainkan berusaha semaksimal mungkin. Meski begitu, lanjut Didu, para pendatang baru juga harus tepat menggunakan strategi agar tepat sasaran.

Didu mengatakan, para pendatang baru sebaiknya bermain pada ranah yang kerap diabaikan oleh para petahana yakni media sosial dan terobosan kampanye yang unik dan kreatif serta pola partisipatif.

“Dengan menggunakan pola-pola tersebut, masyarakat lebih merasa dilibatkan. Sudah tidak zamannya lagi kampanye dengan model konvensional, sudah ketinggalan zaman,” ungkap Didu.

Me

MATARAM.lombokjournal.com – – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, memusnahkan 787 gram sabu dari dua pelaku yang ditangkap Mei 2019 lalu. Pemusnahan digelar di Kantor BNNP NTB, Rabu (17/07) 2019.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol. M. Nurochman, mengatakan, pemusnahan dilakukan sebagai upaya memerangi narkoba di NTB.

Sebelumnya, dua pelaku yang diduga pengedar narkoba bernama Jemmy Dwi Kurnia Putra dan Tatang Apriadi. Jemmy ditangkap di jasa pengiriman barang TIKI Mataram, kemudian Tatang diamankan di lobi Hotel Natuna Mataram lantaran membawa narkoba.

“Tersangka Jemmy membawa sabu 777,98 gram dan Tatang membawa 9,02 gram,” ungkapnya.

BACA JUGA ; 

Lombok Utara, Lombok Barat Dan Kota Mataram Wilayah Rawan Narkoba

Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dicampurkan oli lalu diblender. Bahkan kedua pelaku turut membantu petugas memusnahkan sabu milik mereka dengan cara diblender.

AYA

Pemetaan wilayah rawan narkoba yaitu terjadinya beberapa kasus kejahatan narkoba, kriminalitas, aksi kekerasan, bandar narkoba, produksi narkoba, angka penggunaan,  barang bukti narkoba dan entry point narkoba

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB petakan sejumlah wilayah di Provinsi NTB yang termasuk rawan narkotika.

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan berbagai parameter tersebut wilayah yang masuk dalam rawan penyelahgunaan narkoba tersebar di Lombok Utara,Lombok Barat hingga Kota Mataram.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Muhamad Nurochman SIK mengatakan, berdasarkan pemetaan wilayah rawan narkoba  ada beberapa kecamatan di NTB yang dianggap rawan narkoba.

“Yang kita petakan wilayah rawan narkoba, Gili Indah,  tiga gili di Pemenang KLI, Kecamatan Cakranagera, Kecamatan Ampeman dan Kecamatan Mataram, Sengigi dan Lembar,Lombok Barat,” ucapnya dalam penyampaian capaian BNNP NTB.  an Jajaran pada triwulan ke II, Rabu (17/7/2019).

Menurutnya, wilayah daerah yang rawan narkoba yang dipetakan tersebut bisa saja berubah namun saat ini  enam yang dianggap rawan.

“Ini bukan mutlak rawan tapi dinamis dan bisa pindah ke yang lain,” ujarnya.

Indikator BNNP NTB  dalam melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba yaitu terjadinya beberapa kasus kejahatan narkoba, kirminalitas, aksi kekerasan, bandar narkoba, produksi narkoba, angka penggunaan,  barang bukti narkoba dan entry point narkoba

Selain itu ada juga  indikator pendukung, yaitu banyaknya  lokasi tempat hiburan, tempat kos dan hunian dengan priviasi yang tinggi. Lalu tingginya angka kemiskinan dan ketiadaan sarana publik serta rendah interaksi sosial di tengah masyatakat.

Kemudian kedua indikator ini akan disatukan dan dianaliasi.

Bahkan Jendral bintang satu ini menyadari, setelah disampaikan data daerah atau wilayah rawan narkoba tersebut ketengah publik tentu akan mendapat banyak tanggapan baik dari Kepala Daerah, Camat maupun Lurah.

BACA JUGA ; 

787 Gram Sabu Dari Dua Pengedar Dimusnahkan

Namun pihak BNNP tidak hanya asal menyampaikan saja, karena bisa dipertanggungjawabkan karena didukung dengan data dan bukti.

AYA