Di sektor pelayanan publiK, Pemprov NTB  membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award yang dimenangkan Provinsi NTB, di Jakarta, Selasa (23/07) 2019.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menjelaskan, Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai pemenang Gold Katagori Provinsi Sedang Pelayanan Publik Indonesia’s Attractiveness Award 2019.

Indonesia’s Attractiveness Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Pemenang penghargaan ditentukan setelah melalui riset dengan melibatkan investor dan publik.

Proses penentuan pemenang dilakukan serangkaian tahap. Mulai dari penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data, hingga tahap penjurian dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2019. Dalam proses ini, NTB akhirnya terpilih dari 56 nominator kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia’s Attractiveness Award 2019, Y Tomi Aryanto menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB telah melakukan serangkaian terobosan yang menggembirakan. Khususnya, di bidang investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata.

Dikonfirmasi usai menerima Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengutarakan bagaimana NTB terus berbenah di banyak lini.

Salah satunya, di sektor pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan membuka akses publik untuk mengadukan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Untuk memudahkan proses ini, warga dapat menggunakan aplikasi NTB Care. Aplikasi ini memungkinkan warga mengadukan persoalannya dan langsung dapat ditanggapi ataupun ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Dengan NTB Care, kita memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemimpin dan aparatur negara di dalam masyaraka,” ujar Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini.

Dikatakannya, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan memang harus didengar dan segera direspon. Dalam berbagai kesempatan juga terus mendorong agar para pelaku usaha bisa merasakan kenyamanan berusaha di daerah ini.

Gubernur telah memberikan garansi bahwa seluruh perizinan usaha di wilayah kewenangan Pemprov NTB harus tuntas dalam sepekan. Dan ditegaskannnya kesiapannya memberikan jalan keluar jika pelaku usaha menemukan kendala di luar proses perizinan.

Ia kerap meluangkan waktu langsung mendampingi sendiri para pelaku usaha yang ingin mengunjungi NTB.

Menurutnya, upaya semacam itu ditempuhnya untuk menanamkan keyakinan kepada para pelaku usaha, NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi. NTB, adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, mulai gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka.

“Kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kemudahan proses perizinan

Ketua Komisi Ekonomi DPRD NTB, Dr. M. Firmansyah dalam sebuah opininya juga mengutarakan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses izin investasi.

“Perizinan yang lama dan berbelit-belit memang salah satu penghambat daya saing ekonomi nasional dan daerah. Sehingga, mempercepat izin investasi merupakan program pemerintah dari pusat sampai daerah dan menjadi keniscayaan era industri 4.0 saat ini,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, jalan mempercepat izin bukan dengan memangkas prosedur penilaian calon investor. Melainkan, menambah tenaga (petugas) yang bekerja di bidang perizinan itu.

Selain kemudahan untuk investor asing dan luar daerah, Firmansyah juga mengingatkan perlunya pemerintah daerah lebih sering duduk satu meja dengan pengusaha lokal. Terutama pengusaha berskala menengah dan atas.

Pemerintah daerah bisa memaparkan pintu-pintu untuk dimasuki pengusaha lokal. Sementara, pengusaha lokal memaparkan pengalaman dan rencana kerja untuk membangun investasi daerah.

Ketika nilai investasi-nya cukup besar, pengusaha lokal dapat membentuk konsorsium sehingga cukup modal untuk itu.

“Atau dengan pola lain misalnya perusahaan daerah menggandeng perusahaan luar daerah untuk bekerja sama dengan pola Business to Business (B to B) di antara mereka,” sarannya.

AYA/HmsNTB (*)

Semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE

MATARAM.lombokjournal.com —  Industrialisasi memang  harus dimulai dari hadirnya industri permesinan. Karena dengan mesin, memungkinkan produktivitas kita meningkat di berbagai sektor.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah mengutarakan itu saat mengunjungi kantor pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7-2019).

Ia mengaku sangat senang menyaksikan Badan Usaha Daerah ( BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTB sudah mulai mendapat pesanan produk-produk permesinan dari masyarakat dan para pelanggan.

“Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat,” katanya.

Menurut Gubernur Zul, tugas Pemerintah Daerah,  adalah membuka akses pasar bahkan menciptakan pasar buat produk-produk mesin karya masyarakat dan anak-anak muda NTB.

Diingatkan  jajarannya, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk mulai membangun kerjasama dengan PT.GNE.

Misalnya menjadi pasar bagi BUMD itu untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan.

Di antaranya, pengadaan marka Jalan dan petunjuk arah di Dinas Perhubungan. Alsintan, perlengkapan alat-alat pertanian lainnya, mesin pengolahan, pengeringan, alat pasca panen di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Demikian juga di Dinas Perdagangan, Doktor Zul menyebut pengadaan terop, gerobak UKM, dan peralatan lain untuk bantuan kepada para pedagang mestinya bisa diadakan lewat BUMD, atau mengutamakan produk-produk lokal dari anak-anak NTB.

Juga Dinas LHK untuk mesin pengolahan sampah, Bak sampah, karoseri dump truk dan lain-lain.

Di Dinas Perindustrian seperti pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk IKM serta paving blok, kanstin, alat berat, Mesin Bor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman.

Sementara di Dinas Sosial, pengadaan mesin pengolahan untuk bantuan ke masyarakat.

Bahkan semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE, kata Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB

Dengan data tersinkronisasi dan terintegrasi, mempermudah kerja pemerintah mejalankan sebuah program

MATARAM.lombokjournal.com  —  Program-program pembangunan untuk NTB Gemilang, akan sukses jika didukung data statistik sektoral yang akurat

Hal itu dikatakan ungkap  Plt. Kepala Dinas Komonikasi Informatika dan Statistik NTB, I Gede Putu Aryadi S. Sos, MH, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral, di Golden Palace Mataram, Selasa (23/07) 2019.

NTB Satu Data Satu Peta tak hanya mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Tetapi juga dapat mendukung percepatan pembangunan sebuah daerah.

Jika mau berhasil dan sukses, maka kuasailah data dan informasi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik Sektoral itu diikuti para Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten/Kota, dan para pejabat Forum Data NTB,

Gede menjelaskan, dengan data yang tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik di setiap jenjang pemerintahan, maka akan mempermudah kerja pemerintah dalam mejalankan sebuah program.

Sebagai contoh dalam menuntaskan kemiskinan, tanpa adanya data yang valid mengenai jumlah warga miskin, program pengentasan kemiskinan bisa jadi salah sasaran.

Di lain sisi, jika data sektoral mengenai potensi di sebuah daerah dapat tersedia dengan baik, maka akan semakin membuka peluang NTB untuk menjadi daerah ramah investor.

Diskominfotik NTB meminta kerjasama seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi NTB yang hadir dalam rakor tersebut untuk memantapkan NTB Satu Data Satu Peta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, NTB Suntono, SE, M.Si., yang mengisi Rakor tersebut juga menjelaskan, dengan tersedianya data yang akurat bisa membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dengan tepat.

Data juga dapat menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan di masa yang akan datang. Karena itu, BPS NTB terus berupaya untuk memberikan pelatihan kepada setiap perangkat daerah, agar dapat menyuguhkan data sektoral yang  tersinkronisasi dan terintegrasi dengan baik.

“Harapan kita ke depan, dengan diadakannya rakori seperti ini data yang tidak sinkron bisa kita sinkronkan, data yang belum terintegrasi bisa kita intergrasikan,” tutur Suntono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mauke, Papua.

Hingga saat ini jumlah dataset yang tersedia pada portal satu data NTB, sebanyak 1.467, terdiri dari 886 dataset statistik sosial, 350 dataset ekonomi dan 231 dataset infrastruktur.

AYA

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  ;   Taupik Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan DPD KNPI Lotim, dalam Musda KNPI Lotim, hari Sabtu (20/07) 2019,  di hotel Pondok Bambu Sekarteja, Lotim.

Pemilihan yang dilakukan Perwakilan Pemuda di Lombok Timur,  baik dari unsur Pengurus Kecamatan,  Pengurus DPD KNPI Lotim dan DPD KNPI NTB, sepakat meminta Taupik Hidayat memimpin kembali KNPI Lotim untuk keduakalinya.

Menurut Sekretaris Musda, Mastur, terpilihnya Taufik sebagai ketua, tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis..

Dikatakannya, peserta MUSDA sudah tahu bagaimana perjuangan saudara Taupik Hidayat dalam memimpin KNPI LOTIM selama 3 tahun terakhir.

“Di tengah kelesuan kaderisasi organisasi dan minimnya perhatian pemerintah daerah, KNPI tidak mendapat dukungan anggaran dari pemda sehingga praktis KNPI di bawah pimpinan Saudara Taupik Hidayat berjuang secara swadaya untuk survive,” tuturnya.

Ditemui terpisah di Selong, Taupik Hidayat menyampaikan terimakasih terhadap amanat yang diberikan peserta MUSDAn.

“Walaupun, sejatinya saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada sahabat sahabat saya yang lain untuk menggantikan saya,” katanya.

Namun, ternyata kawan-kawannya masih menginginkannya berjuang bersama mereka,  dan Taufik memaknai dukungan itu sebagai cara “kawan mencintai kawan nya” sehingga ia menerima amanat itu.

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022.

“Ayo kita majukan Pemuda Lombok Timur. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati H. Sukiman dan Wakil Bupati H. Rumaksi,  pemuda Lombok Timur akan lebih diperhatikan sehingga dapat menjadi penopang pembangunan di desa,” kata Taufik.

Sinergitas antara DPD KNPI Lotim dan Pemerintah Daerah adalah kunci sukses pembangunan pemuda Lotim menuju terciptanya masyarakat yang adil,  sejahtera dan aman.

AYA (*)

Kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com —  Penambangan liar yang dilakukan masyarakat di  Bukit Prabu, Lombok Tengah  telah menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan menyebabkan jatunya korban jiwa.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Danrem 162 WB,  Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah kepala OPD, Senin (22/07) 2019 sore, meninjau langsung lokasi penambangan liar tersebut.

Gubernur ingin memastikan, apa yang dilakukan di lokasi penambangan itu telah merusak lingkungan serta masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita,” tegas Gubernur.

Agar masyarakat segera menghentikan penambangan illegal itu, Gubernur Doktor Zul, akan segara membentuk tim.

Menurutnya, kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, maka akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,” jelasnya.

Karena itu, orang nomor satu di NTB itu menghimbau masyarakat untuk segera menghentikan penambangan itu.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan serta masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Apalagi, sebagaian besar penambang itu menggunakan bahan kimia untuk proses penyulingan hasil tembang tersebut.

“Pada saat yang sama mencari solusi segera agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah yang dilarang penambangannya ini,” ungkapnya.

AYA/Hms NTB

Masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) NTB, Suntono menjelaskan, komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan, ungkapnya.

Dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan, terangnya.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan, upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah,seperti Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT,  telah tepat sasaran.

Ia menjelaskan, masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran.

Dikatakannya, faktanya dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS), ungkapnya.

Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan, kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid.

“Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address,” katanya.

Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. Dan harus dilaksanakan lebih cepat, tegasnya.

Validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.

Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker, terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan, masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin.

BACA JUGA ;  Penurunan Angka Kemiskinan Masih Lamban

Hal tersebut menunjukkan, masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas, pungkasnya. –

AYA/Hms NTB

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur Umi Rohmi saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/07) 2019, mengajak terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Wagub mengajak jajarannya mencermati dan mengkaji  faktor-faktor penyebab penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Sebab, penurunan penduduk miskin di NTB masih sangat lamban.

Pada bulan Maret 2019 penduduk miskin NTBB sebanyak 14,56 persen dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen, atau.menurun tipis (0,07 persen),

Kinerja penanganan kemiskinan memang diapresiasi, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap  progesif dalam penurunan angka kemiskinan.

Namun penurunan tipis tersebut harus dijadikan pelecut dan bahan evaluasi. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran, dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan..

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi minta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, Berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen).

Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379.

Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Intervensi tepat sasaran

Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, agar Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan intervensi tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan, pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Kebutuhan dasar makanan, adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori per kapita per hari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

BACA JUGA ; Penurunan Kemiskinan Ditentukan Efektifnya Pelaksanaan Program Intervensi Pemerintah

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

AYA/Hms NTB

ToT sudah berakhir dan para pelatih siap kembali ke NTB untuk menularkan ilmu yang didapat di Darwin

MATARAM.lombokjournal.com —  Penanandatanganan Letter of Intens (LOI) antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Linda Reeves, Direktur PT. Global Labour Solutions Australia, Selasa (15/7) lalu,  telah terealisasikan.

Provinsi NTB sudah mengirim ASN lingkup Provinsi NTB untuk mengikuti Training for Trainers (ToT) gratis selama 2 minggu di Darwin.

Kerjasama itu merupakan hasil nyata kunjungan kerja Gubernur Zul yang diundang oleh Konjen RI untuk Northern Terittory Australia.

Kepala Biro Humas dan Prokotol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Ami, menjelaskan itu di kediamannya di sela mengisi hari libur, Minggu (21/07) 2019.

“ASN yang kemarin sudah mengikuti ToT di Darwin sekarang telah berbekal sertifikat trainer yang diakui oleh Pemerintah Australia. Selain bisa melatih, mereka juga dapat menjadi pendamping instruktur teknis untuk tenaga kerja yang akan bekerja di Australia,” ujarnya.

Para pelatih bersertifikat ini, jelas Najamuddin, fokus pada 5 bidang penyiapan tenaga kerja, yaitu hospitality, aged care, child care, vocational education, cattle farm.

Sekarang ToT sudah berakhir dan para pelatih siap kembali ke NTB untuk menularkan ilmu yang didapat di Darwin.

“Alhamdulillah, para ASN ini malam ini akan kembali ke NTB. Saat ini mereka sedang diterima jamuan oleh Konjen RI Northern Teritorry Australia di Darwin. Semoga menjadi manfaat untuk NTB Sejahtera.an Mandiri. Where there is a will There is a Way,” harap Najamuddin.

AYA/Hms NTB

Sebagian besar kasus penderita jantung, disebabkan oleh asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun bukan perokok (perokok pasif)

MATARAM.lombokjournal.com — Berbagai aksi mengkampanyekan hidup bersih dan sehat tanpa asap rokok, mengisi peringatan hari ulang tahun ke 111 ikatan dokter indonesia (IDI) Provinsi NTB, diisi dengan

Diawali dengan fun walk, memungut sampah oleh para dokter, para medis dan mahasiswa kedokteran, kemudian senam jantung sehat, check up kesehatan, dan talk show “Pengaruh Rokok Terhadap Jantung dan Paru”, bersama Dr.Yusra (dokter spesialis jantung) dan Dr. Eva (dokter specialis paru-paru) sebagai narasumber.

Dokter Yusra mengatakan, saat ini  banyak ditemukan kasus-kasus pasien yang terserang jantung coroner. Menurutnya, jantung coroner terjadi karena penyempitan pembuluh darah ke jantung.

Pemicunya, kata dokter Yusra, selain karena hipertensi, kolestrol, gula darah, triglersida dan faktor lingkungan lainnya.

Juga  sebagian besar kasus penderita jantung, katanya disebabkan oleh asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun bukan perokok (perokok pasif), ujarnya.

Karena asap rokok juga akan terhirup oleh masyarakat disekitarnya, meski bukan perokok. Bahkan perokok pasif ini resikonya 13 kali, terkena penyakit jantung dibandingkan dengan tanpa asap rokok sama sekali.

Penjelasan senada diungkapkan Dr. Eva. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru, karena didalamnya mengandung zat-zat berbahaya, seperti nikotin carcinogen,dan aerosol serta zat-zat berbahaya lainnya.

Penjelasan tersebut mengundang sejumlah pertanyaan dari masyarakat yang hadir. Diantaranya Haris dari gunung sari yang menanyakan efek dari rokok elektrik.

Ia mengaku pernah mencoba rokok elektrik, dan setelah di lakukan test terhadap asap yang menempel di kapas ternyata tampak lebih bersih dari rokok biasa.

Terhadap hal tersebut, dokter Yusra menjelaskan, rokok elektrik juga sama  resikonya. Karena rokok elektrik  tetap mengandung nikotin, carcinogen,dan aerosol.

Bakan zat-zat tersebut bisa menempel dijendela, kursi, baju dan lain-lain. Sehingga jika terhirup oleh keluarga atau anak-anak kita, dapat berpotensi menyebabkan penyakit kanker.

Wagub Umi Rohmi tidak luput juga bertanya tentang  resiko bagi masyarakat yang hidup dengan perokok.

Terhadap pertanyaan tersebut, Dokter Eva menjelaskan, saat merokok maka ada dua efek yang ditimbulkannya

. Yakni asap utama yang lebih besar akan beresiko bagi pecandu rokok terserang jantung/paru-paru. Dan asap sampingan yang akan berpengaruh pada lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya.

Secara resiko, kata dokter Eva adalah sama-sama besar kemungkinan terkena penyakit kanker, jantung dan lainnya.

Pengunjung lainnya Ikhsan dan Inaq Ruri yang suaminya kecanduan rokok menanyakan solusi mengatasi rokok. Karena menurutnya  saat ini anak-anak saja sudah mulai merokok. Sementara pabrik rokok tidak mungkin kita tutup, ungkapnya.

Terhadap hal ini, para dokter dari IDI memberikan Tips, untuk menciptakan lingkungan yang bebas rokok, maka kita semua, terutama para orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak.

BACA JUGA ; Wagub; Masalah Kesehatan Dan Kebersihan ‘Pekerjaan Rumah’ Bersama

Berhentilah  merokok sekarang juga, sarannya.  Maka untuk  bisa berhenti merokok,  harus dimulai dari komitmen yang kuat untuk perduli pada diri sendiri dan lingkungan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

AYA/Hms NTB

Dibutuhkan proses dan sinergitas dari semua pihak untuk membangun mindset yang benar tentang sampah

MATARAM.lombokjournal.com —  Mewujudkan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan masalah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri dan lestari,  masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diatasi.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah mengungkapkan itu pada Hari Bakti Dokter Indonesia ke 111, dirangkai Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kerjasama Yayasan Jantung Indonesia NTB dan IDI NTB,  di arena Care free day pada Inspiratif Ekspo di Jalan Udayana Mataram, Minggu (21/07) 2019.

Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu menegaskan, kesehatan sangat erat kaitannya dengan budaya hidup bersih dan komitmen menciptakan lingkungan yang bersih.

Pemerintah Provinsi NTB bersama-sama seluruh pemerintah Kabupaten/kota sangat konsen menangani masalah sampah melalui gerakan program bebas sampah (Zero waste), ujarnya.

“Menjadi tugas kita bersama untuk membangun kesadaran semua elemen masyarakat tentang kebersihan. Sekaligus mengubah mindset tentang sampah,” tegas Umi Rohmi.

Wagub juga menyatakan dibutuhkan proses dan sinergitas dari semua pihak untuk membangun mindset yang benar tentang sampah.

Masyarakat kita harus terus diedukasi dan diberikan contoh serta desiminasi informasi bagaimana memilah dan membuang sampah pada tempatnya.

Budaya memilah sampah, antara sampah plastik dan sampah organik yang dapat dijadikan pupuk, bila sudah berhasil dibudayakan,  maka ke depan sampah bukan lagi menjadi sumber penyakit, tetapi sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Umi Rohmi, ke depan tidak hanya muncul istilah “buanglah sampah pada tempatnya saja. Tetapi juga jual-lah sampah pada tempatnya”.Wagub mengajak seluruh pihak untuk berjuang bersama.

“PKK, IDI dan NGO serta seluruh instansi lainnya, mari kita bergerak bersama, sehingga kita bisa yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya tinggal 30 persen saja,,” ajaknya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, yang menyatakan hal sama,  kerja sama semua pihak untuk mewujudkan NTB Gemilang sangatlah diperlukan.

BACA JUGA ; Hidup Sehat Tanpa Roko, Atasi Jantung Coroner

PKK ke depan siap bekerja sama dengan IDI dalam mengimplementasikan berbagai program mewujudkan NTB sehat cerdas. Termasuk lingkungan yang asri-lestari melalui program Zero Waste, pungkasnya.

AYA/Hms NTB