MATARAM.lombokjournal.com —  Pedagang hewan Kurban sudah  bermunculan jelang Hari raya idul Adha atau hari Raya Kurban.

Seperti di sepanjang jalan Majapahit Kota Mataram,  berbagai jenis kambing qurban disiapkan oleh pedagang mulai dari kambing Etawa hingga kambing lokal,  dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.1.500.000- hingga Rp.6000.000.

Samsul Arifin,  pedagang kambing qurban mengatakan, seluruh kambing yang ia jual ini dipastikan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan qurban,  baik dari segi usia maupun kesehatan hewan.

“Saya jualan kambing sudah lama, jadi gak perlu khawatir jika ada yang membeli dipasatikan kambing yang saya jual sehatdfan tanpa cacat,” ujarnya, Selasa (30/07/2019).

Samsul menjelaskan,  jika animo masyarakat untuk berqurban terbilang cukup tinggi hal ini terlihat dari jumlah kambingnya yang telah terjual dimana sejak seminggu dirinya mulai berjualan sudah 20 ekor.

“sudah lumayan banyak yang beli dari hari pertama kami buka dan pasti biasnya prmbrli akn bertambah bnyak disaat seminggu sebelum lebaran Idul Adha,” tuturnya.

AYA

Tanaman cabai anjlok dan banyak petani beralih menanam tanaman lainnya. Namun, Selly optimis akhir Agustus nanti harga cabai akan kembali normal karena telah masuk masa panen

lombokjournal.com  —

MATARAM  ;   Ratusan masyarakat antusias mengunjungi pasar murah yang digelar Dnas Perdagangan (Disdag) Nusa Tenggara Barat, agar masyarakat terbantu memenuhi bahan pokok.

Kali ini pasar murah digelar di Karang Seraya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selasa, 30 Juli 2019, masyarakat setepat   menikmati kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih murah dari harga umumnya.

Hadir di kegiatan tersebut, Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih.

Selly menjelaskan, kegiatan pasar murah tersebut digelar dalam rangka perayaan keagamaan bagi umat Hindu, yaitu Kuningan. Ke depan, perayaan keagamaan umat Muslim akan digelar serupa, untuk membantu masyarakat.

“Kita juga menyediakan daging ayam, di pasar murah ini, tapi memang permintaan masyarakat kebanyakan daging kerbau. Kebetulan distributor menyiapkan ayam,” ujarnya.

Meskipun demikian, masyarakat antusias berbondong-bondong membeli sembako dan peralatan dapur lainnya.

Selly juga mengungkapkan belakangan ini di NTB, harga cabai mengalami kenaikan. Di tingkat petani harga berkisar Rp55 ribu hingga Rp60 ribu, sehingga sampai pasar harga Rp80 per kilo.

Penyebabnya,  tanaman cabai anjlok dan banyak petani beralih menanam tanaman lainnya. Namun, Selly optimis akhir Agustus nanti harga cabai akan kembali normal karena telah masuk masa panen.

“NTB adalah sentra cabai terutama Lombok Timur, karena cabai dikirim ke Jakarta. Akhir Agustus insyaallah akan panen,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga, Selly menjelaskan Disdag NTB tetap melakukan sidak pasar dan pasar murah, khususnya saat hari besar keagamaan nasional atau HBKN.

Pasar murah tidak hanya digelar di Lombok, namun hingga Sumbawa. Harga sembako dan lainnya dijual murah, seperti minyak Rp10,9 ribu atau beras Rp8,3 ribu per kilogram.

Selain itu, di pasar murah tadi, sebanyak 50 warga kurang mampu diberikan sembako dengan hanya bermodal KTP.

Mereka juga dapat merasakan indahnya hari keagamaan dengan sembako yang cukup.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih, mengatakan kenaikan harga cabai di NTB memang karena belum masa panen saat ini.

“(Soal) Cabe ini kita lari ke petaninya memang belum masanya jadi itulah dinamikanya untuk harga kesediaan produk-produk hortikultura ya seperti yang kita lihat,  nanti kalau pada masanya untuk bulan-bulan berikutnya musim panen, nah diharapkan nanti bulan Agustus  akhir ini kita sudah mulai sudah mulai punya persediaan yang banyak,” ungkapnya pada koranntbcom.

Yati seorang pembeli mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Dia membeli banyak kebutuhan pokok untuk kebutuhan dapur.

“Ya syukur ada pasar murah, karena masyarakat dapat terbantu. Harga di sini lebih murah dari harga di pasar pada umumnya,” ucapnya.

Me

Diperlukan ratusan bahkan ribuan Peserta JKN-KIS yang sehat dan  rutin membayar iuran setiap bulan untuk membiayai pengobatan 1 orang Peserta JKN-KIS yang sakit

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta JKN-KIS di seluruh Indonesia dan dari berbagai segmen peserta.

Tidak terkecuali bagi peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), seperti yang diungkapkan oleh Hartati ketika ditemui tim Jamkesnews, Rabu (24/7).

Ditemui di sela-sela kesibukannya, ibu yang sehari-hari merupakan Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh peserta JKN-KIS yang telah rutin membayar iuran tiap bulan.

“Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik karena adanya prinsip gotong royong,” ungkapnya.

Kepada tim Jamkesnews, Hartati mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program JKN-KIS yang telah membantu biaya pengobatannya ketika sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Makassar.

Hartati mengatakan, betapa pentingnya memproteksi diri sejak dini dengan mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta Program JKN-KIS. Ini sangat ia pahami betul karena manfaat yang sudah pernah ia rasakan.

“Dengan membayar iuran rutin setiap bulan berarti kita telah berkontribusi untuk membantu membiayai pengobatan peserta JKN-KIS lainnya yang sedang sakit,” jelasnya.

Hartati melanjutkan bahwa peserta JKN-KIS tidak perlu merasa rugi jika harus terus membayar iuran.

Menurutnya justru harus bersyukur, karena artinya kita masih diberi kesehatan. Lebih dari itu, berarti masih diberi kesempatan untuk membantu peserta  lain melalui iuran yang kita bayarkan rutin itu.

“Ketika sedang sehat kita membantu peserta lain yang sedang sakit. Sebaliknya suatu saat ketika kita sakit maka kita dibantu peserta lain yang sehat yang rutin membayar iuran. Iurannya untuk membayar biaya pengobatan, itulah mengapa membayar iuran itu wajib dan penting,” katanya.

Menutup perbincangan, Hartati menyampaikan bahwa Program JKN-KIS memang sangat bermanfaat.

Dirinya adalah salah satu contoh dari bagaimana sistem gotong royong pada penyelenggaraan Program JKN-KIS ini diterapkan. Diperlukan ratusan bahkan ribuan Peserta JKN-KIS yang sehat dan  rutin membayar iuran setiap bulan untuk membiayai pengobatan 1 orang Peserta JKN-KIS yang sakit.

“Terima kasih Program JKN-KIS,” katanya.

HS/ba/JAMKESNEWS

Partisipasi BPJS Kesehatan Cabang Mataram dalam peringatan Harganas ke-XXVI ini, untuk mengenalkan Program JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-XXVI yang diselenggarakan oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (28/07), dimeriahkan dengan pemberian informasi layanan kesehatan kepada masyarakat.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram menghadirkan Mobile Customer Service (MCS) dan anjungan Mobile JKN sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat tentang program JKN-KIS.

Kepala BKKBN Provinsi NTB Sama’an,  membuka kegiatan yang berlangsung di Kantor BKKBN Provinsi NTB itu.

Kegiatan itu dihadiri berbagai perwakilan instansi se-pulau Lombok, di antaranya Kelompok Pemuda Provinsi NTB, Bank Mandiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, dan seluruh pegawai BKKBN se-Pulau Lombok.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram dalam kegiatan itu, aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat melalui MCS dan Anjungan Mobile JKN.

Partisipasi dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram dalam peringatan Harganas ke-XXVI tersebut, untuk mengenalkan Program JKN-KIS.

“Kami memberikan informasi terkait program JKN-KIS kepada seluruh peserta yang datang pada acara Harganas ke-XXVI. Masyarakat yang datang ke Mobile Customer Service (MCS) juga antusias mendengarkan informasi yang diberikan oleh petugas BPJS Kesehatan terkait Program JKN-KIS,” ungkap Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendraatmaja, saat ditemui Tim Jamkesnews di Kantor BKKBN Provinsi NTB.

Nengah menambahkan, dalam kegiatan tersebut ia mengajak peserta JKN-KIS untuk segera mendowload Aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan berbagai kemudahan layanan tanpa harus antri lama di Kantor BPJS Kesehatan.

Kepala BKKBN Provinsi NTB Sama’an mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram yg ikut serta dalam acara Harganas ke-XXVI.

Dikatakannya, dengan adanya Mobile Customer Service (MCS) ini peserta bisa lebih mudah menanyakan terkait program JKN-KIS. Jadi dalam satu tempat peserta dapat sehatnya karena senam bersama, dan dapat pula informasi langsung terkait program JKN-KIS yang terbaru melalui petugas BPJS Kesehatan.

“Kami selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Harganas ke-XXVI. Semoga melalui acara ini BPJS Kesehatan semakin dekat dengan masyarakat dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Sama’an.

ay/yn/Jamkesnews

Tidak hanya bangga bisa menjadi pahlawan bagi sesama, ia pun mengatakan lega telah menjadi peserta JKN-KIS

lombokjournal.com —

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan dalam kehidupan social  pasti bergantung dan membutuhkan pertolongan orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menolong sesama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satunya dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), seperti yang diungkapkan Ida Ayu Karini, salah satu peserta JKN-KIS yang merasa bangga  bisa menolong sesama melalui program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dalam kesempatan bincang-bincang ia mengatakan, menjadi peserta JKN-KIS yang sehat sama seperti menjadi pahlawan bagi sesame.  Karena jika kita tidak menggunakannya ,berarti iuran yang dibayarkan setiap bulan dapat digunakan oleh peserta lain yang sedang sakit dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

“Rasanya kita punya kebanggaan, ya bangga dong ya dengan iuran yang kita bayarkan setiap bulan, namun manfaatnya bagi peserta yang sakit sangat besar,” ungkap Ida Ayu Karini.

Tidak hanya bangga bisa menjadi pahlawan bagi sesama, ia pun mengatakan lega telah menjadi peserta JKN-KIS.

Pasalnya, melindungi diri dari ancaman biaya pelayanan kesehatan yang mahal, perlu dilakukan sejak dini sebelum sakit. karena biaya pelayanan kesehatan saat ini tidak murah.

Seperti kata pepata,  sedia payung sebelum hujan. Kini Dayu merasa sangat aman, nyaman, lega dan terlindung karena telah menjadi peserta JKN-KIS,.

“Saya tidak perlu khawatir lagi jika suatu saat nanti saya sakit dan memerlukan pelayanan di fasilitas kesehatan. Karena saya tahu program JKN-KIS ini menjamin seluruh biaya pelayanan kesehatan tanpa iur biaya apabila sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” cerita Ida Ayu Karini sambil menunjukkan kartu JKN-KIS.

Selain merasa lega, Karini juga tidak pernah merasa rugi karena telah rutin membayar iuran setiap bulannya

“Saya selalu sisihkan uang penghasilan saya setiap bulan untuk membayar iuran dan tidak pernah terlambat untuk membayar iuran bulanan. Walaupun penghasilan saya setiap bulan tidak seberapa, namun saya merasa malu jika tidak membayar iuran tepat waktu, apalagi sampai menunggak iuran,” tuturnya saat ditemui, Selasa (23/07) 2019.

Karini pun mengajak seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS agar segera mendaftarkan diri beserta anggota keluarga.

Menjadi peserta JKN-KIS sungguh memberi kenyamanan bagi nya  dan keluarga. Dayu sangat mengapresiasi program JKN-KIS , iurannya relatif terjangkau namun manfaatnya begitu besar.

Karena itu ia mengajak seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, segeralah mendaftarkan diri beserta anggota keluarga. Jangan sampai menyesal nantinya saat jatuh sakit namun belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“jangan merasa rugi karena apabila tidak pernah menggunakan, berarti kita dan keluarga dalam keadaan sehat dan iuran yang telah dibayarkan setiap bulannya dapat digunakan peserta lain yang sedang sakit.  Di sinilah letak prinsip gotong royong dari program JKN-KIS ini,” ajaknya.

Bersama keluarganya ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesungguhan pemerintah yang telah mencanangkan program JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik pula. Harapan saya dan keluarga, semoga program mulia ini tetap berjalan secara berkesinambungan dan semakin memberikan manfaat baik bagi seluruh penduduk,” katanya sungguh-sungguh.

ay/dh/JAMKESNEWS

Semua bentuk layanan pengobatan diberikan secara menyeluruh untuk manfaat yang optimal bagi pesertanya

lombokjournal.com  –

Joy Destiny Tobing (38), penyanyi yang terkenal karena suaranya yang indah, berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan di  Jakarta Selatan, tengah mengurus beberapa keperluan terkait kepesertaannya di Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Wajahnya terlihat sangat antusias, dan sesekali mengangguk mendengarkan penjelasan dari petugas BPJS Kesehatan.

Dalam kesempatan berbincang-bincang,  Joy mengungkapkan kesan dan pesannya.

Menurutnya, ia sudah menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2018 ketika ia mendapatkan kartu KIS dari kelurahan.

“Awalnya, status kepesertaan saya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Segera saja saya pindahkan status saya menjadi peserta perorangan mandiri dan memilih kelas satu, karena saya merasa tidak nyaman dibayarkan oleh pemerintah sedangkan saya masih mampu membayar iuran,” tutur Joy.

Joy mengaku, dirinya memang jarang menggunakan kartu KIS untuk berobat. Tapi, beberapa saudaranya banyak yang telah menggunakan bahkan untuk penyakit yang kronis.

Yang membuat Joy kagum, semua bentuk layanan pengobatan diberikan secara menyeluruh untuk manfaat yang optimal bagi pesertanya.

Dikatakannya, saudaranya  ada yang harus pasang ring jantung, ditambah komplikasi diabetes. Dan dengan memanfaatkan kepesertaan JKN-KIS benar-benar sangat membantu.

“Puji Tuhan, saudara saya dijamin selama pengobatannya tersebut. Itulah yang semakin meyakinkan saya dan keluarga besar untuk menjadi peserta JKN-KIS yang taat dengan membayar rutin iurannya. Kalaupun kami tidak sedang pakai, kami semua yakin iuran ini akan digunakan oleh saudara-saudara kami yang lain untuk berobat,” tutur Joy sambil tersenyum.

Itu namanya memahami makna gotong royong. Siapaa yang sehat, bersedia membantu yang sakit. siapa tahu, suatu saat kita yang sakit. orang lain yang masih sehat  yang akan giliran membantu.

Sw/JAMKESNEWS

Melayani itu tidak cukup dengan training, tidak cukup dengan pelatihan saja., tapi dengan hati dan komitmen yang kuat

MATARAM.lombokjournal.com – Rumah sakit terbesar di Bumi Gora tengah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadi rumah sakit terakreditasi paripurna bertaraf internasional (go to internasional).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB akan memasuki babak baru, untuk meningkatkan pelayanannya.

Mutu pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan syarat terpenting untuk dapat meraih predikat paripurna dan bertaraf internasional.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menegaskannya  saat memberi pengarahan kepada segenap menejemen  dan stakeholder rumah sakit pada acara re-komitment akreditasi paripurna internasional di Halaman RSUD-NTB di Dasan Cermen Mataram, Senin (29/07) 2019 pagi.

Gubernur  Zulkieflimansyah yang lebih akrab disapa doktor Zul itu menegaskan,  melayani itu tidak cukup dengan training, tidak cukup dengan pelatihan saja.

Tetapi dengan hati dan komitmen yang kuat dari dalam diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jika seluruh kekuatan di rumah sakit ini, didedikasikan untuk melayani masyarakat, maka Gubernur Zul meyakini , pada tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat layak menyandang akreditasi paripurna dan bertaraf internasional.

Hal ini menurutnya sejalan dengan misi NTB Gemilang yang bersih dan melayani.

Kesulitan tingkat tinggi

Menanggapi harapan gubernur,  Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dr. Lalu

Hamzi Fikri menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh RSUD NTB untuk menghadapi penilaian kenaikan akreditasi paripurna dan internasional.

Seluruh jajaran dan stakeholder terkait lainnya, kata dr.Fikri saat ini  terus memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi menghadapi penilaian dari KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit.

KARS tersebut merupakan sebuah lembaga independent yang akan mengukur, apakah RSUD NTB memenuhi syarat untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Terdapat 20 elemen penilaian dari KARS. Dan beberapa point di antaranya memiliki kesulitan tingkat tinggi. Sebagai contoh, menejemen obat dan ketersediaannya.

“Atau tantangan yang lebih besar yaitu penilaian Peningkatan Mutu dan Keselamtan Pasien (PMKP) yang merupakan jantungnya rumah sakit. Dan kami memiliki waktu kurang lebih 5 bulan untuk mempersiapkan ini,” kata Fikri..

ia optimis, RSUD NTB akan mampu meraih akreditasi paripurna internasional 2020.

Optimisme itu didasarkan modal dasar kuat yang sudah dimilikinya saat ini. Mulai dari status rumah sakit bertaraf Nasional, ditambah dukungan sumber daya yang dimilikinya saat ini.

Di antaranya, ketersediaan berbagai fasilitas pelayananan di berbagai bidang. Seperti fasililitas pelayanan untuk penyakit kanker, RSUD NTB memiliki Instalasi Radioterapi yang diresmikan akhir tahun lalu.

Kepala Instalasi Radioterapi, dr. Dewi Anjarwati,Sp.Rad beserta jajarannya sendiri telah mendapatkan penghargaan Bapetan and Safety Security Award dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam kegiatan Radiologi Diagnostik dan intervensional dengan predikat sangat baik.

Sehingga masyarakat penyintas kanker di NTB tak perlu dirujuk keluar daerah lagi  untuk mendapatkan pelayanan medis, terangnya.

Selain itu, jumlah tenaga medis juga sudah memadai. Baik tenaga Dokter spesialis yang jumlahnya  mencapai 108 orang maupun  dokter umum 19 orang serta 1 orang SMF emergency dan seorang VCT.

Para Dokter spesialis itu meliputi: 12 SMF Penyakit Anak, 9 SMF Penyakit Dalam, 5 SMF ANastesi, 9 dokter SMF Bedah Umum, 2 dokter SMF Bedah Onkologi, 3 dokter SMF Bedah Syaraf, 1 dokter SMF Bedah Mata, 3 dokter SMF Bedah Plastik, 3 dokter SMF Bedah Orthopedi, 1 dokter SMF Bedah Gigi dan Mulut.

Selain itu juga  4 dokter SMF Urologi, 3 dokter SMF Fisioterapi, 5 dokter SMF Gigi dan Mulut, 1 dokter Pathologi Klinik, 2 dokter Phatologi Anatomi, 7 dokter SMF Mata, 10 dokter SMF Obsgyn, 5 dokter SMF Jantung, 3 dokter SMF kulit dan Kelamin, 7 dokter SMF Paru, 5 dokter SMF THT, 3 dokter SMF Radiologi, dan 6 dokter  SMF Syaraf.

AYA

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang meningkatkan hubungan kemitraan dengan Pemda di wilayah kerja BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

BIMA  ;   Konsistensi pembayaran iuran wajib PNS Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan finansial.

Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi baik dari segi iuran maupun data peserta melalui rekonsiliasi.

Untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Bima menggelar acara Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah, Pemda, PNS Pusat, Polri, PPNPN dan Pemuktahiran Data PNS Daerah Triwulan II Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Bima pada Senin (29/07) 2019.

Acara ini bertujuan untuk memperoleh kualitas akurasi data dan iuran yang valid antara BPJS Kesehatan Cabang Bima dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan KPPN.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Bima, Kepala KPPN Bima, Kabid Kesra dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Bima dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima beserta tim Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Hindro Kusumo menyampaikan, Rekonsiliasi Iuran Wajib ini dilakukan secara rutin secara berkala di seluruh Kabupaten di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bima agar data dan iuran peserta terpenuhi dengan akurat.

Menurut Hindro, akurasi data peserta harus selalu konsisten ditingkatkan menunjang validitas master file, serta pemenuhan hak peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data adalah adanya pelaporan yang belum dilaksanakan secara disiplin terkait pendaftaran peserta baru, perubahan data peserta meliputi penambahan anggota keluarga, peserta meninggal, mutasi atau perubahan gaji,” ujar Hindro.

Selain itu, ia menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang meningkatkan hubungan kemitraan dengan Pemda di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bima, khususnya Pemda Kabupaten Bima, serta dengan instansi vertikal dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima.

Hal senada juga disampaikan Kabid Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Bima Arifuddin, bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab serta komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga kesinambungan program JKN-KIS.

“Dengan terjalinnya hubungan kemitraan yang semakin erat diharapkan dapat mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam optimalisasi kolektabilitas penerimaan iuran demi sustainabilitas keuangan untuk keberlangsungan program JKN-KIS,” pungkas Arifuddin.

Acara ditutup dengan penandatangan kesepakatan angka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

ay/ad/JAMKESNEWS

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, pada Senin (29/07) 2019 lalu

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Keputusan Pemerintah terkait  rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini masih menjadi pertanyaan masyarakat.

Terutama berapa besar kenaikan iuran itu, dan apakah kenaikannya akan sebandng dengan peningkatan layanan kesehatan.

Tapi masyarakat diharapkan bersabar menunggu keputusan pemerintah, apakah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau tidak.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/08) 2019.

Rencananya, aturan mengenai BPJS Kesehatan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang digodok.

“Nanti, kalau sudah keluar, kita akan sampaikan biar tidak sepotong-sepotong mengenai seluruh aspek BPJS Kesehatan,” kata Menkeu di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ia mengatakan, pemerintah akan menyampaikan secara komprehensif mengenai keputusan jadi atau tidaknya menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan, terkait iuran dan lain-lain, nanti disampaikan secara lebih komprehensif. Waktu kita sampaikan dalam bentuk perundang-undangannya, yaitu Perpres,” jelas Menkeu.

Saat ini, iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk ruang perawatan kelas III adalah Rp 25 ribu per orang, Kelas II Rp 51 ribu, dan Kelas I Rp 80 ribu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, pada Senin (29/07) 2019 lalu.

Selain membahas kenaikan iuran, rapat juga membahas tentang perbaikan manajemen, khususnya pada sistem kontrol BPJS Kesehatan.

Rr

Sumber: Investor Daily

Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa

MATARAM.lombokjournal —  Kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak.

Gubernur Zulkieflimansyah biasanya langsung mengunjungi daerah terdampak dalam kesempatan pertama.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM,  Senin (29/07) 2019. Hal itu ditegaskan,  terkait keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur Zul kurang memperhatikan warga korban gempa di KLU.

Najamuddin menegaskan,  saat ini Gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

“Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi,” ujar Najamuddin.

Saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur, Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur Zul langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

“Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, Gubernur Zul mendorong proses pemulihan pascabencana.  Berbagai upaya prosedural, juga terus diupayakan.

Pada Januari 2019 lalu, Gubernur  Zulkiefliansyah dan Wakil Gubernur,  Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” ungkap Gubernur Zul di hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur Zul  mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Fasilitator terbatas

Sementara itu, Wagub mengungkapkan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurutnya, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi, terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali,” ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, Najamuddin menyerukan,, proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB