Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi 0,13 persen, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,30 pada bulan Juni 2019 menjadi 136,12 pada bulan Juli 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis, bulan Juli 2019, besarnya deflasi itu masih di bawah angka inlasi nasional.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,30 persen,” ujarKepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi NTB, Lalu Putradi Kamis (21/8/2019).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,03 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2019 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,8 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,27 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,09 persen.

BACA JUGA ; Bulan Juni 2019 Ekspor NTB Turun 75,96 Persen, Impor Turun 25,87 Persen

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 1,01 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,31 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,11 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,05 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juli 2019 sebesar 2,59 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juli 2018 sebesar 3,25 persen.

AYA

Program NTB Gemilang lebih cepat dapat terwujud jika didukung selarasnya program-program pembangunan di semua level pemerintahan. Mulai dari desa hingga provinsi

MATARAM.lpmbokjournal.com –– Keberhasilan pembangunan di desa merupakan  indikator awal bahwa NTB Gemilang akan dapat diwujudkan dengan baik. Keberhasilan desa ibarat cermin bagi NTB Gemilang.

“Jika rakyat desa sejahtera, maka kita optimis bahwa pembangunan untuk NTB Sejahtera dan mandiri akan tercapai,” ungkap I Gde Putu Aryadi, S Sos, MH.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB mengungkapkan itu saat membuka Bimbingan Teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa se-NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Dikatakannya, pembangunan desa akan berhasil bila seluruh rakyatnya mengambil peran aktif dan guyub melaksanakan program-program pembangunan desa.

“Kuncinya adalah partisipasi dan pelibatan semua elemen didesa. Dan untuk menumbuhkan partisipasi, maka pemerintah desa harus membuka kran informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat,” tegas Gde Aryadi.

Dengan transparansi, dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pembangunan.

Ia mencontohkan soal penanganan kemiskinan.  Salah satu kendala dalam mengurangi angka kemiskinan adalah data yang tidak akurat di tingkat desa, ungkapnya.

Sehingga menyebabkan penyaluran bantuan bagi warga masyarakat yang miskin menjadi salah sasaran.

Soal pengelolaan dana desa, mantan Irbansus ini menyebut beberapa laporan dugaan korupsi dana desa tidak semuanya benar,. Itu karena kurangnya informasi yang didapatkan warga masyarakat.

“Sepanjang 2018 yang lalu, dari puluhan laporan dugaan korupsi dana desa, setelah dicek di lapangan ternyata tidak semuanya benar. Ini karena pejabat desa tidak transparan dalam memberikan informasi penggunaan anggaran sehingga masyarakat jadi menduga-duga adanya penyelewengan,” jelas Gde Aryadi.

Gde menegaskan, program NTB Gemilang lebih cepat dapat terwujud jika didukung selarasnya program-program pembangunan di semua level pemerintahan. Mulai dari desa hingga provinsi.

Ia juga menyebut bimtek  PPID Desa itu sebagai upaya menyelaraskan pembangunan sampai ke desa. Salah satu Peran dari PPID Desa adalah memastikan data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pemberdayaan pembangunan daerah menjadi valid, tegasnya.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Lalu Ahmad Busyairi menyebutkan, ada tiga desa dari masing-masing Kabupaten/Kota se-NTB sebagai perwakilan atau piloting  yang ikut dalam bimbingan Teknis PPID Desa tersebut.

Ahmad Busyairi menegaskan, Bimtek tersebut adalah bagian integral dari upaya pemda NTB mewujudkan NTB Gemilang.

Sebab menurutnya, dinamika yang terjadi di desa akan ikut mempengaruhi ukuran pencapaian pembangunan daerah. Beberapa hal seperti kesehatan (stunting) atau kemiskinan menjadi hal yang krusial karena lebih banyak terkonsentrasi kabupaten/ kota (desa).

“Perangkat desa sebagai pejabat yang berwenang mengelola jalannya pembangunan di desa harus memiliki kecakapan dalam mengelola dan memberikan informasi sebagai hak warga nya”, ujar  Miq Busyairi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai UU No 14  tentang Keterbukaan Informasi Publik, strategi pemerintahan yang terbuka dalam informasi ini sangat penting mengingat desa sebagai prioritas pembangunan nasional adalah stakeholder penting dalam kemajuan daerah.

Pengelolaan anggaran dana desa misalnya, harus memiliki transparansi yang baik dalam penggunaannya.

Jika tidak dapat dijalankan oleh perangkat desa sebagai kewajiban yang melekat maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi desa agar transparansi dapat tercapai.

Menurutnya, bimbingan teknis bagi PPID Desa diperlukan sebagai penguatan kapasitas setelah diluncurkannya  program Desa Benderang Informasi pada 2016 silam sebagai amanat peraturan KI tentang PPID Desa.

Ada 16 desa model yang telah terdata sebagai penyelenggara desa benderang informasi. Masing masing kabupaten/ kota terpilih dua desa sebagai model penyelenggaraan keterbukaan.

AYA/HmsNTB

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional

MATARAM.lombokjournal.com — Kegiatan BISMA Goes To Get Member (BIGGER) 2019 berlangsung di Lombok Raya Hotel Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan kegiatan itu di Mataram, setelah  rangkaian pelaksanaan BIGGER setelah Bogor, Malang, Palembang, Padang dan Banyuwangi.

BIGGER merupakan program sosialisasi platform BISMA (BEKRAF Information System in Mobile Application) kepada pelaku ekraf di Indonesia.

BISMA sendiri merupakan platform bagi pelaku ekraf mendaftarkan diri maupun usahanya ke database resmi Bekraf. Aplikasi ini dapat diunduh melalui android maupun ios atau melalui website BISMA https://bisma.bekraf.go.id/

BISMA dibangun dengan tujuan mendukung kepentingan pemerintah memperoleh data mikro ekonomi kreatif untuk menunjang perkembangan ekraf nasional.

“Sehingga ke depan data ini dapat kami jadikan acuan untuk menyusun berbagai program maupun kebijakan yang tepat bagi para pelaku ekraf di masing-masing daerah,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan Bekraf, Wawan Rusiawan,saat menghadiri kegiatan BIGGER Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Keuntungan dibangunnya BISMA

Keuntungan lain adanya BISMA bagi pelaku ekraf di antaranya Be Updated dimana pelaku ekraf bisa mendapatkan informasi dan agenda terkini seputar kegiatan ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf.

 Be Marketed karena BISMA menyediakan etalase untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif. Be Supported dimana pelaku kreatif yang terdaftar menjadi prioritas utama memperoleh dukungan dan bantuan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Be Integrated di mana usaha pelaku ekraf terintegrasi dalam database Bekraf, sekaligus terhubung dengan jejaring investor usaha kreatif di Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah Be Engaged dimana pelaku kreatif dapat terlibat langsung memberikan masukan melalui kuesioner online di BISMA untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif nasional

Wawan menambahkan, saat ini tercatat lebih dari 45.000 pelaku ekraf di Indonesia dengan 827 jumlah usaha ekraf di NTB yang sudah terdaftar di platform BISMA.

Namun angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) yang mencacat terdapat 8,2 juta jumlah usaha ekraf yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Mataram tercatat baru 344 pelaku ekraf yang mendaftar melalui platform BISMA dari 17.193 pelaku ekraf yang ada.

Maka Bekraf menilai perlunya mendata secara rinci pelaku ekonomi kreatif dan usaha yang digeluti melalui sebuah platform khusus,  sehingga pelaku ekraf nasional bisa dipetakan secara mikro.

Mataram menjadi salah satu lokasi diselenggarakannya rangkaian BIGGER 2019 karena dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

Selain menyosialisasikan BISMA kepada pelaku ekraf Mataram, rangkaian kegiatan BIGGER ini juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas mengenai pengemasan produk, pemasaran produk, teknik fotografi komersil, hingga pengelolaan keuangan memperkenalkan program-program Bekraf lain yang mampu mengakselerasi perkembangan ekraf nasional.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Pemasaran, Joshua Puji Mulia Simandjuntak, dan dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi, Sabartua Tampubolon; Direktur Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri, Hassan Abud; Co-Founder Filosofi Kopi, Handoko Hendroyon;

Juga hadir Ahli Pengemasan Produk, Endang Warsiki; Direktur PT. Halal Ventures Indonesia, Harjono Sukarno; Community Manager Buka Lapak, Mega Tri Agustina dan Penulis Buku Smartphone Photography Ariana Octavia.

BIGGER menargetkan lebih dari 300 pelaku ekraf yang berasal dari Kota Mataram dan sekitarnya menghadiri kegiatan ini dan mendaftarkan usahanya ke BISMA.

Melalui kegiatan ini Bekraf berharap dapat memperoleh data mikro yang valid mengenai data ekonomi kreatif untuk mendorong akselerasi ekonomi kreatif Indonesia melalui pemetaan program dan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pelaku ekraf di masing-masing wilayah.

Tentang Bekraf Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif. Saat ini, Kepala Bekraf dijabat oleh Triawan Munaf.

Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam merumuskan, menetapkan mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio

AYA

Jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

lombokjournal.com –

JAKARTA   ;   BPJS Kesehatan menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam, per 1 Agustus 2019.

Sejumlah peserta tidak didaftar lagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dan secara bersamaan didaftarkan peserta pengganti.

Terkait hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf pada tahap pertama, akan dinonaktifkan peserta PBI sesuai dengan SK Mensos tersebut.

Namun secara  bersamaan pula, telah didaftarkan sejumlah peserta lain sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid, dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Iqbal juga mengatakan, penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.

“BPJS Kesehatan akan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan,” kata Iqbal, Rabu (31/07).

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.

Atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019.

Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal.

Jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU.

Atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Iqbal.

Bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan.

Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK.

“Keputusan menteri ini sebagai suatu upaya peningkatan data PBI agar lebih tepat sasaran, kemudian diganti oleh orang yang lebih berhak,” kata Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arif yang juga hadir dalam kesempatan tersebut bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Rr/Jamkesnews

Tak hanya itu, ia juga berpesan bagi peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu, karena iuran yang dibayarkan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program JKN-KIS

lombokjournal.com —

BIMA  ;    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan program jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.

Termasuk pemberi kerja atau biasa disebut Badan Usaha yang wajib mendaftarkan karyawan beserta anggota keluarganya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat.

Supriyadi (35), pemilik usaha percetakan di Bima contohnya, ia sangat paham akan kewajiban pengusaha dan ia pun sangat peduli dengan kesejahteraan karyawannya, terbukti karyawannya sudah didaftarkan ke program JKN-KIS.

Dikaatakannya, dengan mendaftarkan karyawannya  sebagai peserta JKN – KIS, maka ia sudah tidak takut lagi jika terjadi sakit karena sudah dapat perlindungan dari BPJS Kesehatan.

Bekerja lebih tenang, selain itu karyawan dan keluarga juga terjaga kesehatannya.

“Bagi saya karyawan merupakan aset yang paling penting dalam menjalankan usaha, oleh sebab itu semua hak-hak mereka harus saya penuhi dengan baik, salah satunya dengan mendaftarkan mereka pada program JKN-KIS. Ini bukan hanya sekedar  memenuhi ketentuan pemerintah, akan tetapi Program JKN-KIS memang sangat membantu karyawan dan juga saya sebagai pengusaha,” ujar Supri, panggilan akrabnya.

Saat ditanya pengalamannya menggunakan kartu JKN – KIS, Supri justru belum pernah menggunakan selama ini. Supri bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga masih bisa bekerja dan menyisihkan rejekinya untuk membantu sesama.

“Alhamdulillah selama ini belum pernah sakit berat paling sebatas batuk, pilek, demam saja, namanya juga manusia yang bisa capek. Saya cukup istirahat di rumah saja,  jadi iurannya bisa buat nolong orang lain,” jelas Supri.

Supri juga mengajak masyarakat di Kota Bima  untuk menjadi peserta JKN-KIS, karena sakit tidak tahu kapan datang nya. Tak hanya itu, ia juga berpesan bagi peserta JKN-KIS untuk membayar iuran tepat waktu, karena iuran yang dibayarkan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program JKN-KIS.

“Ayo kita sisihkan sebagian rejeki kita untuk bergotong royong menjadi peserta JKN – KIS dan membantu sesama. Tidak ada orang yang menjadi miskin jika senang berbagi rejeki,” kata Supri.

Ay/ad/jamkesnews

Pengembangan Mandalika dinilai menutup peluang pengembangan pariwisata lain.

MATARAM.lombokjourna.com —   Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Islami Indonesia (APII) TGH Fauzan Zakaria  berharap, agar pemerintah juga memperhatikan keindahan alam yang ditawarkan dari pesona Sembalun di Kabupaten Lombok Timur.

“Kita akan kreated Sembalun sebagai satu – satunya wisata gunung yang terbaik di Lombok. Jangan sampai NTB atau Lombok ini hanya dikenal dengan Mandalikanya saja. Mandalika itu adalah pintu gerbangnya pariwisata di Lombok, masa wisatawan baru datang ke Mandalika terus balik lagi,” katanya, Rabu (31/7).

Menurutnya, siapa tak bangga dengan pengembangan pembangunan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika di Lombok Tengah, yang kini menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan nasional.

Totalitas pemerintah untuk terus berbenah memoles KEK Mandalika seakan tak henti.

Namun bukannya membuat masyarakat NTB menjadi sepenuhnya puas, pengembangan Mandalika dinilai menutup peluang pengembangan pariwisata lain.

TGH Fauzan juga melontarkan penjelasan keamanan dari wilayah Sembalun di Lombok Timur yang disebutkan terdampak perlintasan cincin api sesar gempa.

Sebagaimana yang diyakini dari pakar gempa, yang menyebutkan setelah megatrush dikeluarkan di wilayah tersebut maka hingga puluhan tahun bahkan ratusan tahun akan aman dari bencana gempa bumi.

“Kalau soal gempa inikan saat ini sudah aman. Wilayah Lombok Timur itu sudah mengeluarkan megatrusHnya, jadi sebagaimana dikatakan peneliti maka daerah itu dinyatakan sebagai wilayah yang aman dari gempa,” ucapnya.

Mantan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (NTB) ini juga menilik potensi yang besar dari alam Sembalun.

Ia mengatakan meski indah, namun perlu sedikit polesan untuk membuatnya lebih menarik lagi. Seperti halnya pembenahan infrastruktur serta memperbanyak atraksi atau event agar membuat wisatawan yang berkunjung dapat berlama – lama menikmati wisata di Sembalun.

Termasuk dengan mengangkat budaya lokal yang dapat menjadi potensi bidikan kamera para wisatawan yang datang.

Wilayah Sembalun yang juga dikenal sebagai salah satu sentra bawang nasional ini, dinilai TGH Fauzan sebagai potensi yang dapat dikombinasikan dengan perkembangan priwisata di daerah tersebut.

“Bagaimana sekarang pemerintah ini menumbuhkan itu semua, industri – industri yang ada. Bagaimana caranya pertanian diselaraskan dengan pariwisata. Seperti halnya agrowisata yang harus diedukasi agar kualitasnya semakin bagus,  kuantitas hasilnya semakin meningkat. Perlu peningkatan teknologi pertanian agar hasil tani memiliki nilai jual tinggi,” jelasnya.

Dan yang mendasar, diungkapkan TGH Fauzan adalah potensial dari sisi religius. Dimana NTB yang dikenal dunia sebagai wisata halal sejatinya harus didorong dengan segala sesuatu yang benar – benar bernuansa halal.

Di Lombok Timur ini lanjut Fauzan, kental dengan kota santrinya. Mayoritas penduduk muslim terbesar NTB serta kultur budaya yang tak lepas dengan tradisi keislaman.

“Saya melihat paling besar potensinya untuk wisata halal itu ya Lombok tumor,  dari segi kultur persentasi penduduk muslim dengan keberagaman yang kental dengan budaya,” jelasnya.

AYA (*)

Adanya aplikasi SAMPUN, masyarakat akan lebih mandiri dan menyadari bahwa sampah dapat menjadi sumber daya, sehingga tidak ada lagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Di tengah geliat pemerintah daerah mewujudkan NTB Asri dan Lestari melaui program bebas sampah (Zero Waste), Hayi Nukman, seorang pemuda asal Narmada Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, bersama teman-temannya menghadirkan sebuah inovasi  teknologi informasi, yakni  membuat aplikasi bernama Sampah Untuk Negeri (SAMPUN).

Hayi memang dilahirkan dengan bakat dan skill dibidang teknologi. Sejak sekitar 6 tahun yang lalu, ia mengaku sudah berkiprah di industri Teknologi informasi.

Ia punya keinginan besar berkiprah dan bermanfaat bagi masyarakat. Keinginam itu membuatnya terus berkreasi untuk menciptakan teknologi mengubah sampah menjadi sumber daya bagi masyarakat kini terwujud.

Istilah “Sampun” diambil dari Bahasa sasak yakni berarti sudah.

“Nama SAMPUN kita ambil dari bahasa ibu kita, yakni bahasa Sasak. Dimana Sampun dalam bahasa Sasak berarti Sudah.” tutur Hayi di Narmada, Selasa(30/07-2019).

Cara kerja aplikasi SAMPUN sangatlah sederhana. Masyarakat cukup datang ke BSU (Bank Sampah Unit) partner yang sudah disiapkan dengan membawa sampah dan KTP sebagai ID tabungan sampah dari masyarakat.

Dengan adanya aplikasi SAMPUN, masyarakat akan lebih mandiri dan menyadari bahwa sampah dapat menjadi sumber daya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang akan membuang sampah begitu saja.

Dari ID KTP akan dikonversi dengan nomor rekening tabungan di bank yang telah bekerjasama dengan SAMPUN.

“Setelah sampahnya ditimbang, nilai sampah langsung dikonversi ke nilai rupiahnya. Alat timbangan digital tersebut sendiri adalah karya anak NTB yang termasuk kategori timbangan pintar, karena langsung mengirim data ke aplikasi,” jelasnya.

Hasil pengumpulan sampah yang telah ditimbang akan langsung masuk ke dalam tabungan.

Kemudian, nilai uang di dalam buku tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti membeli sembako, membeli pulsa listrik, membeli Gas, beli pulsa HP dan lain-lain.

“Ked epan, juga kita upayakan untuk membayar obat di Puskemas atau fasilitas kesehatan lainnya yang menjadi partner kita, dan tidak menutup kemungkinan, bayar sekolah nantinya bisa dengan ini,” papar Hayi.

Dengan inovasi teknologi ciptaannya itu, Hayi berharap agar sampah tidak hanya menjadi barang yang dibuang begitu saja. Namun sampah dapat menjadi sumber daya dan dengan aplikasi ini masyarakat dapat membuat sampah menjadi berkah.

Menurutnya, tantangan yang paling sulit saat ini adalah bagaimana  menyadarkan masyarakat. Terutama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan nilai dari sampah itu.

Namun dengan aplikasi SAMPUN ini, ia optimis, secara perlahan akan tumbuh kesadaran masyarakat akan sampah. Jika dikelola dengan baik, sampah bukan lagi sumber petaka melainkan bisa menjadi berkah.

“Saya pulang ke Lombok juga karena ingin bermanfaat bagi daerah dan masyarakat sendiri, ada kepuasan hakiki,” tuturnya.

AYA

Nelayan ingin agar pimpinan dan para pemangku kepentingan datang serta mendengar keluhan mereka. Lalu, menghadirkan solusi-solusi sederhana untuk mereka

SELONG.lombokjournal.com —  Berdialog dengan para nelayan, membuat  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bisa menyaksikan sendiri budidaya lobster dengan keramba-keramba yang berada di tengah laut.

Selain itu, menyapa dan berinteraksi dengan nelayan di Telong Elong, Lombok Timur, Selasa (30/7), Gubernur Zul  bisa langsung mendengar keluhan mereka.

Dan dari dialog itu, Pemprov NTB bisa memberi solusi kebijakan yang tepat sasaran.

Dari pertemuan dengan nelayan di Telong Elong, Lombok Timur, gubernur langsung melihat potensi lautnya, dan mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan.

“Nelayan kita punya harapan yang sederhana dan tidak muluk-muluk,” kata Gubernur Zul.

Nelayan ingin agar pimpinan dan para pemangku kepentingan datang serta mendengar keluhan mereka. Lalu, menghadirkan solusi-solusi sederhana untuk mereka.

Doktor Zul menambahkan, dengan melihat langsung aktivitas nelayan di lapangan, ada banyak perspektif lain yang ditemukan.

“Memang banyak bedanya dengan cerita-cerita yang sering disampaikan di kantor-kantor kami,” ujarnya.

Tahun ini, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk 13 program pengentasan kemiskinan. Dari anggaran tersebut, nelayan juga mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan.

Untuk nelayan, Pemprov NTB menyiapkan program budidaya udang/motorisasi nelayan yang akan mendapat alokasi Rp3,2 miliar.

Pemprov NTB akan memberikan dukungan kebijakan untuk budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah mereka.

Selain Pemprov NTB, pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota di NTB juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) juga telah menggelar kegiatan pelatihan bagi istri nelayan.

Pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP). Puluhan istri nelayan di Pantai Tanjung Karang Mataram, dilatih mengolah hasil tangkapan agar bisa memiliki nilai tambah.

Kebijakan peningkatan nilai tambah melalui terbangunnya industri rumahan, merupakan salah satu agenda kebijakan NTB Gemilang yang terus.

AYA/HmsNTB  (*)

Dengan mengikuti Program JKN-KIS, bisa tenang dalam beraktivitas. Selain itu, keuangan keluarga juga lebih stabil apabila ada yang jatuh sakit

lombokjournal.com –

Muhaffan (45), seorang wiraswasta,  yang sudah menjadi peserta Program JKN-KIS dan  rutin membayar iuran menegaska, program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),banyak membantu masyarakat.

Hingga saat inii Muhaffan mengaku masih dikaruniahi kesehatan yang baik.  Karena itu, ia memang belum pernah menggunakan kartunya.

“Tapi bila nanti saya atau keluarga saya sakit tinggal bawa kartu ini,” kata Muhaffan saat ditemui, Jumat (26/07) 2019.

Ia tidak berhrap sakit, tapi karena seseorang selalu akan mengalami sakit. Bila saat sakit itu tiba, Muhaffan mengaku tiidak khawatir.

“Semoga langsung bisa diobati. Apabila saya sakit, nanti kan bisa di-cover karena selalu bayar iuran. Dari cerita tetangga saya yang sudah pernah pakai, urusannya tidak repot dan juga pelayannya juga tidak dibeda-bedakan antara peserta Program JKN-KIS dengan yang  bukan peserta,” jelasnya,

Muhaffan menuturkan, Program JKN-KIS ini harapan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu secara finansial.

Menurutnya, dengan mengikuti Program JKN-KIS, dirinya bisa tenang dalam beraktivitas. Selain itu, keuangan keluarga juga lebih stabil apabila ada yang jatuh sakit.

Muhaafan mengaku, ia  rajin bayar iuran karena  takut saat jatuh sakit, ia tidak punya pegangan uang.

“Program JKN-KIS juga salah satu program pemerintah yang berhasil menurut saya. Sebagai wiraswasta, penghasilan tiap bulannya tidak menentu, ya saya takut saja saat anak saya tiba-tiba jatuh sakit, saya sedang tidak pegang uang,” jelasnya.

Selain menuturkan Program JKN-KIS, Muhaffan  juga memberikan pendapatnya mengenai pelayanan yang diterima bgi peserta program JKN-KIS.  Ia menegaskan, pelayanannya ini sangat baik bagi peserta Program JKN-KIS.

“Kalau ada yang bilang, pelayanannya kurang baik bagi yang membawa BPJS Kesehatan, itu tidak benar. Kalau soal antrian, itu soal wajar. Yang jelas, mulai dokter sampai petugas kkesehatan lainnya, peserta yang membawa kartu itu tidak ada dibedakan dengan pasien lainnya.,” ujar Muhafan.

Program JKN-KIS sangat membantu, dan jelas tidak menambah angka orang miskin sebab berobat dengan kartu BPJS Kesehatan tidak perlu  mengeluarkan biaya ap pun.

DA/pm/JAMKESNEWS

Peningkatan yang cukup bermakna terlihat pada sub indek kesehatan lingkungan, sub indeks penyakit menular, perilaku, dan kesehatan reproduksi sub indeks penyakit menular, perilaku, dan kesehatan reproduksi

MATARAM.lombokjournal.com –  Tahun 2013, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) NTB, masih di posisi 19, tapi  saat ini sudah berada pada posisi 11 dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Berarti ada peningkatan signifikan dibandingkan 5 tahun lalu.

“Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Juli 2019, IPKM kita naik dari urutan 19 di tahun 2013 menjadi urutan 11,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Selasa (30/07/19).

Peningkatan IPKM menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat NTB. IPKM  digunakan untuk memonitor keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dan melihat penentuan peringkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dikeluarkannya nilai indeks ini juga untuk melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB.

Dijelaskan, data yang digunakan untuk menyusun IPKM yakni Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Potensi Desa (Podes) 2018, dan Susenas Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, terang dr. Eka.

Angka peningkatannya pun cukup signifikan. Yakni dari 0,5236 pada tahun 2013 menjadi 0,6190.

Nilai Sub Indeks tertinggi adalah penyakit menular dengan skor 0,8890 dan yang terendah adalah pelayanan kesehatan 0,4574.

Sebagian besar sub indeks mengalami peningkatan. Namun peningkatan tertinggi pada sub indeks kesehatan lingkungan.

Artinya terjadi kondisi membaik pada indikator penyusun sub indeks kesehatan lingkungan.

Peningkatan yang cukup bermakna juga terlihat pada sub indeks penyakit menular, perilaku, dan kesehatan reproduksi.

Satu sub indeks yang mengalami penurunan yaitu sub indeks penyakit tidak menular. Artinya, terjadi kondisi yang memburuk pada indikator penyusun sub indeks penyakit tidak menular.

Untuk IPKM dengan peringkat tertinggi secara nasional masih melekat pada provinsi Bali. Artinya, Masyarakat Provinsi Bali hidup paling sehat dan lebih berpeluang panjang umur.

Sementara IPKM terendah disandang oleh Provinsi Papua.

Maasih mendekati nilai minimal

Meskipun mengalami peningkatan, namun diingatkan tetap harus menjadi perhatian, karena  nilai IPKM Provinsi NTB masih mendekati nilai minimal.

Hal ini menunjukkan masih banyak kabupaten/kota yang nilainya pada kelompok minimal.

“Ada beberapa pergeseran di urutan kabupaten/kota. Kota Mataram turun ke urutan kedua, diganti oleh kabupaten Sumbawa Barat sebagai peringkat satu,” ucap Eka.

Kabupaten Lombok Timur menjadi terendah di Provinsi NTB dengan skor IPKM 0,5914. Kemudian kabupaten Bima dengan skor 0,6006.

“Lombok Timur turun dari peringkat 8 di NTB pada tahun 2013, menjadi peringkat 10 atau terakhir saat ini,” tambahnya.

IPKM tertinggi yaitu KSB memiliki skor 0,6964, meningkat dari sebelumnya pada urutan ketiga di NTB. Selanjutnya urutan kedua Kota Mataram dengan skor 0,6724, diikuti Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan skor 0,6436.

Kemudian urutan berikutnya kita Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, Dompu, kabupaten Bima dan barulah terakhir Lombok Timur.

Untuk skala nasional, kabupaten/kota mengalami lonjakan peringkat yang cukup baik.

“Dalam urutan di tingkat nasional terjadi lonjakan prestasi kabupaten/kota di NTB. Karena KSB menduduki posisi 6 nasional, sebelumnya kabupaten/kota NTB hanya menduduki peringkat 20-an,” katanya..

Meski kabupaten Lombok Timur menjadi peringkat terendah di NTB, namun di tingkat nasional sudah berada pada posisi 240.

Pada tahun 2013, kabupaten/kota NTB di peringkat 200 sampai 300-an. Jadi secara keseluruhan terjadi peningkatan IPKM NTB, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi.

AYA