Agar eksektif terus melakukan optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.  Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah

MATARAM.lombokjournal.com —  DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya sepakat menetapkan Rancangan APBD P- NTB menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.

APBD Perubahan-NTB 2019 Bertambah Rp.158,5 Milyar lebih.

Persetujuan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD NTB yang dipimpin Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaidah di Ruang Rapat DPRD NTB, di Jalan Udayana Mataram, Jumat (02/08) 2019.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Forkopimda NTB, anggota DPRD NTB, Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, dan undangan lainnya.

Diawali pembacaan laporan Banggar DPRD NTB atas hasil pembahasannya Tentang Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, oleh juru bicara Badan  Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H. Muzihir.

Badan Anggaran DPRD-NTB menyatakan persetujuannya atas rancangan APBD Perubahan tahun 2019  untuk ditetapkan menjadi Perda.

Namun Banggar tetap memberikan catatan-catatan sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.

Diantaranya, masukan kepada eksektif agar terus melakukan optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Baik pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan yang syah lainnya maupun optimalisasi pengelolaan aset-aset dan kekayaan daerah lainnya yang potensial meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan cara demikian, diharakannya target pendapatan dan penerimaan daerah dapat terpenuhi. Dan devisit anggaran dapat ditutupi, ujar politisi Fraksi PPP itu.

Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Mahd,i saat membacakan Keputusan DPRD NTB tentang penetapan Raperda APBD-P Provinsi NTB TA 2019 menjadi Perda memaparkan, pendapatan daerah yang semula Rp.5.244.782.852.000,bertambah Rp.158.512.515.675.

Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp5.403.295.367.675. Belanja daerah, semula Rp5.253.582.354.405 bertambah Rp.245.496.736.723,4.

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.5.499.079.091.128,49. Devisit Rp.95.783.723.453,493.

Pada penerimaan pembiayaan daerah di anggaran murni semula Rp28.799.502.405; pada APBD Peruabahan berjumlah Rp95.783.723.453,49.

“Sisa lebih anggaran pembiayaan setelah perubahan menjadi nol,” papar Mahdi dihadapan peserta paripurna.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB serta seluruh pihak yang terlibat sehingga Raperda APBD-P Provinsi NTB Tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi Perda.

Setelah persetujuan ini, kata Wagub maka hal paling penting dilakukan adalah mengimplementasikannya dengan baik. Sehingga seluruh target kinerja daerah dalam rangka mewujudkan kesejahtraan rakyat benar-benar dipenuhi, ujar Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

“Saya berharap kemitraan strategis yang terbangun selama ini bisa menjadi memori baik yang bisa berlanjut pada langkah-langkah pengabdian kita selanjutnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

AYA/HmsNTB

Pemerintah Provinsi, juga ingin terus membangun optomisme kepada dunia usaha dan masyarakat NTB. Menjaga stabilitas keamanan di daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com  — Mewujudkan Visi NTB Gemilang tidak bisa hanya dilakukan Pemerintah Provinsi , dalam hal ini gubernur saja.

Dibutuhkan kerja sama dan kerja keras antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot, khususnya dalam menyelaraskan seluruh kebijakan yang ada di Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Pemerintah Provinsi sebagai regulator dan fasilitator terus bekerja keras, membangun soliditas komunikasi dan koordinasi yang baik, dengan seluruh elemen di tingkat Kabupaten/kota.

Khususnya Bupati dan Walikota di NTB, untuk menjemput segala potensi memajukan NTB. Baik di pemerintah pusat dan dunia usaha untuk berinvestasi di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak sejumlah Kepala Daerah berkunjung ke Pemerintah Pusat, dengan berbagai agenda yang membicarakan kemajuan NTB. Salah satunya, terkait upaya memaksimalkan Labuhan Badas dan Labuhan Lalar di Pulau Sumbawa.

Kebersamaan itu sebagai wujud  komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB,

“Menemani Wabub Kabupaten Sumbawa, rapat di Dirjen Perhubungan Darat untuk memastikan Kapal Besar Surabaya Badas beroperasi mulai bulan ini,” Gubernur  Zul dalam akun facebooknya.

Sebagai pakar ekonomi, Gubernur Zul  menyadari, pembangunan dan geliat ekonomi di suatu daerah, khususnya di NTB, sangat ditentukan oleh infrastruktur sebagai sarana mobilitas orang dan barang.

Ia menaruh harapan besar dengan adanya koneksi Kapal besar dari Labuhan Badas ke Surabaya dan dari Labuhan Haji ke Labuhan Lalar, agar kegiatan ekonomi di NTB akan lebih dinamis.

“Pembangunan dan geliat ekonomi sangat ditentukan oleh mobilitas orang dan barang. Mudah-mudahan dengan dimulainya kapal dari Badas ke Surabaya dan dari Labuhan haji ke Labuan Lalar, geliat ekonomi jadi lebih dinamis. Itu saja,” ujar Gubernur dalam akun facebooknya.

Global Hub

Selain mengunjungi Dirjen Perhubungan Darat membicarakan infrastruktur di NTB. Gubernur  Zul juga terus berupaya menjemput bola melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah investor untuk memberikan keyakinan kepada dunia usaha agar berinvestasi di NTB.

Terutama dalam pengembangan Global Hub di Kabupaten Lombok Utara.

“Inilah tim yang masih yakin dan percaya bahwa membangun Global Hub di Lombok Utara itu mungkin. Saya sekarang juga yakin,” ujar gubernur.

Pemerintah Provinsi, juga ingin terus membangun optomisme kepada dunia usaha dan masyarakat NTB. Menjaga stabilitas keamanan di daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di NTB.

Bertemu Jung Hong Jun, Pendiri Sungdong Industry Holdings Korea, yang tetap punya optimisme membangun dan menjadi investor Bandar Kayangan di Lombok Utara.

“Orang boleh pesimis, tapi dengan pertemuan malam ini saya yakin Bandar Kayangan ini bisa kita wujudkan. Saya optimis,” pungkas gubernur dalam akun facebooknya.

AYA

Dengan hadirnya fasilitas penunjung tersebut, Wapres pun meyakini PMI Dea malela akan menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul di Tanah Air dan juga dunia internasional

SUMBAWA.lombokjournal.com  —  Fasilitas di Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela, yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (3/8). diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla

Salah satu fasilitas yang diresikan wapres  adalah Gedung Wisma Ustaz yang merupakan bantuan dari PT PLN (Persero) melalui program PLN Peduli.

Wapres mengapresiasi PLN yang telah membantu pembangunan fasilitas di PMI Dea Malela.

“Terima kasih karena telah secara bergotong royong untuk membangun fasilitas di pesantren ini,” kata Kalla.

Dengan hadirnya fasilitas penunjung tersebut, Wapres pun meyakini PMI Dea malela akan menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul di Tanah Air dan juga dunia internasional.

“Sehingga Indonesia dapat menjadikan  contoh pendidikan Islam dalam menjawab segala tantangan dan harapan bangsa,” ucap Wapres.

Pembina Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea Malela, Din Syamsuddin menyampaikan terima kasihnya kepada PLN atas bantuan yang telah diberikan.

“Bangunan Wisma Ustaz merupakan bantuan dari PLN, maka dari itu dinamakan The Power Building,” tutur Din.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka berharap bantuan yang diberikan oleh PLN dapat bermanfaat bagi aktifitas pendidikan di PMI Dea Malela dan masyarakat.

“Ustaz ini memiliki peran penting dalam proses pendidikan di pesantren. Kami berharap keberadaan fasilitas wisma ini akan memberikan kenyamanan kepada para pengajar, sehingga dapat lebih semangat dalam mendidik para siswa,” pungkas Rudi.

Melalui Yayasan Baitul Maal (YBM), PLN juga memberikan bantuan paket sembako bagi 1.000 kaum dhuafa dengan total nilai sebesar Rp 250 juta. Dana tersebut berasal dari hasil pengumpulan zakat pegawai PLN yang dikelola oleh YBM PLN.

AYA

Ke depan OSS dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG)  seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPS) Provinsi  NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyambut baik diluncurkannya OSS versi terbaru ini.

Lalu Gita Ariadi mengatakan itu di tengah-tengah acara Sosialisasi OSS versi 1,1 di Mataram, Jumat (01/08) 2019, yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

Menurutnya, kebijakan perijinan pola OSS sejalan dengan cita-cita Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan seluruh jajaran pemerintah daerah, yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah yang Ramah Investasi dan menempatkan NTB Sebagai MICE Destination.

Diharapkan, pengurusan melalui sistem Ijin melalui OSS ini akan mengundang investor berinvestasi di NTB.

“NTB membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para Investor untuk berinvestasi dalam 3 sektor unggulannya, yaitu pariwisata, pertambangan, dan pertanian,” terangnya.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1 antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan KPPA, Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM.

Dilihat dari desain sistem OSS versi 1.1 lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha,  sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Selain itu memuat isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), terdapat penjelasan mengenai jenis pelaku usaha.

Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi,  ke depan OSS dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG)  seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut.

Berdasarkan data dari BKPM selama 1 tahun terakhir, sejak  9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, telah tercatat registrasi perusahaan melalui OSS sebanyak 546.623 pengguna.

BACA JUGA ;  Percepat Pengurusan Iiin Usaha, BKPM Luncurkan OSS VERSI 1.1.

Rinciannya, terdiri dari aktivasi akun sejumlah 507.780 pengguna, Nomor Induk Berusaha (NIB) sejumlah 466.642, izin usaha sejumlah 437.971, dan Izin Komersial/Operasional sejumlah 349.200.

Jumlah tersebut terbilang sangat kecil dikarenakan sebagian besar pelayanan ijin di berbagai daerah di indonesia masih dilakukan secara manual.

AYA

Percepatan layanan  melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah bersama pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, terus memperbaharui sistem layanan ijin investasi atau ijin berusaha sebagai komitmen melayani dan memberi kemudahan kepada para investor.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Sudibyo menegaskkan itu, saat membuka Sosialisasi OSS versi terbaru di Mataram, Jumat (01/08) 2019.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), meluncurkan fasilitas pelayanan pengurusan ijin investasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1.

Aplikasi OSS versi 1.1 merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari aplikasi OSS versi 1.0 yang merupakan konversi dari pelayanan penerbitan surat ijin investasi atau  surat ijin usaha secara manual.

Dengan aplikasi versi terbaru ini lebih mempermudah para investor atau masyarakat untuk mengakes layanan ijin usaha/ investasi.

Di dalamnya dilengkapi fitur-fitur layanan yang memuat berbagai ketentuan dan kriteria/kategori usaha, serta proses bisnis dan registrasi perusahaan yang mudah diakses, dan dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Wisnu Wijaya Sudibyo  di hadapan para peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan daerah lainnya, Wisnu Wijaya menjelaskan, OSS versi 1.1 selain mempermudah proses perijinan. Selain itu, untuk menumbuhkan gairah berinvestasi sekaligus memperkecil terjadinya penyimpangan.

BACA JUGA ; Kebijakan Prijinan PolA OSS versi 1,1, Jadikan NTB Ramah Investasi

Percepatan layanan  melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang wajib dilakukan melalui lembaga OSS.

AYA

Menyatukan komponen di masyarakat menjadi tugas pegiat politik dan hukum maupun aktivis seperti M16. Kekuatan tidak mesti soal politik, tapi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Pendiri Komunitas untuk Orang Hilang (Kontras) sekaligus pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Eros Djarot, mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 31 Juli 2019.

Eros menyambangi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang dulunya adalah juniornya dalam dunia pergerakan. Bahkan, Zulkieflimansyah secara langsung menjemput Eros di bandara.

Usai acara dengan  Gubernur NTB, Eros memberikan nasehat kepada Lembaga Kajian Sosial dan politik M16 di sela sela sarapan pagi di Lombok Raya Hotel , Jumat (02/08) 2019.

Dalam kesempatan ini hadir Direktur M16, Bambang Mei F, Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah, Penggagas dan Pendiri Mi6, Muchklis Tolomundu,  Moh. Fihirudin dan wartawan Detik  Wahyu Kusuma Wardhana .

Eros Djarot memberikan  saran dan masukan soal penguatan civil sosiety.

Dijelaskannya,  civil society sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, sehingga penguatan civil society sangat penting di era keterbukaan informasi ini.

“Pertanyaan kritis lembaga yang dibentuk ini sudah menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan enggak, kalian harus membangun civil sosiety yang lebih kuat dari DPR, Bupati, Camat,” ujar Eros.

Eros mengungkapkan, menyatukan komponen di masyarakat menjadi tugas pegiat politik dan hukum maupun aktivis seperti M16. Kekuatan tidak mesti soal politik, tapi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat.

“Menyatukan komponen di masyarakat untuk menjadi kekuatan. Kekuatan tidak hanya soal politik praktis bagaimana bangunin idealnya budaya seperti apa. Biasanya institusi seperti partai yang ada dalam realita mereka punya kekuasaan tapi bukan penguasaan. Kalian yang harus aktif memberikan banyak kesadaran,” paparnya.

Menjadi tugas M16 untuk memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menyatukan kekuatan.

“Orang sekarang diberikan pemahaman pada haknya saja sementara dihadapkan pada tanggung jawab pada lari. Masyarakat yang sadar pada hak dan tanggung jawab pasti menang,” pesan Eros yang juga pendiri Pro Demokrasi (Prodem) ini.

Kata Eros, civil society memang sudah harus mulai dari sekarang diperkuat, karena biasa setiap pemerintah ada kecenderungan penyeragaman, yang terkadang justru hanya berimplikasi pada kemunduran peradaban.

“Seperti agama misalnya katakanlah mencoba menterjemahkan Islam tapi dengan paham yang tidak kena itu akan menyebabkan kemunduran bahkan peradaban zamannya. Pemahaman surga neraka yang begitu sempit sehingga menyebabkan orang-orang buta agama. Itulah tugas-tugas teman-teman. Membangun civil society menjadi target utama,” terangnya.

Eros juga menerangkan cara yang dilakukan civil sosiety dalam konteks kemajuan zaman. Dia memiliki rumus 3D, yakni data, dana dan daya. Ketiganya harus berjalan bersamaan.

Menurut Eros, pakai tiga rumusan; data, dana dan daya. Konsentrasi civil society memiliki ini semua. Bagaimana memiliki dana, artinya enggak boleh orang dari tempat lain mengontrol semaunya, kalian harus punya kekuatan untuk mengakses dana.

“Ada data, gak punya dana dan daya hancur juga. Ketiganya sangat penting kalau kita istilahkan Bung Karno trisaksi lah. Bagaimana mau berdikari kalau enggak punya itu. Ketiga tonggak itu adalah dasar membangun civil society,” tutupnya.

lombokjournal.com — 

MATARAM ;  Ary Juliant sering menyebut dirinya sebagai ‘gerilyawan’ musik. Apa maksudnya? “Sederhana, kita harus bisa mengatasi keterbatasan. Saya bisa  melakukan pertunjukan musik dimana saja. Di kampung, di pinggir air terjun, di komunitas pemuda di desa-desa, di kafe, di gedung pertunjukan, dimana-mana sama saja,” katanya.

Saya pernah menonton Ary yang tampil bersemangat dan memukau di ajang Senggigi Jazz & World music Festival 2016 yang berlangsung di pantai Senggigi. Sama besemangatnya waktu saya menontonnya tampil di satu komunitas di sebuah kampung di Lombok Utara, di ‘Warung(-nya pak) Jek’ yang tiap Selasa malam sering diisi musisi campur baur, atau di komunitas Rumah Kucing di Montong (RKM), kawasan Senggigi.  Ary selalu sederhana, bersemangat, ceria, menghibur, dan sering menyebut ‘sesat’ tentang musik yang dimainkannya.

Ary menetap di Lombok sejak 1995, hijrah dari Bandung. Dia mungkin termasuk jenis musisi Baladeur, istilah yang dipakai teman-teman Ary, mungkin maksudnya untuk tidak mengatakan ‘troubadour’.

Sebutan Troubadour hampir identik dengan ‘penyanyi’, meski  etimologi kata itu ada pengertian yang bervariasi. Troubadour dimulai di Occitania di akhir abad ke-11, kemudian gerakan seni itu menyebar  ke Itali dan Spanyol, bahkan di Jerman muncul gerakan-gerakan serupa, seperti Minnesang.  Dante menyebut lirik troubadour sebagai  fiksi retorik, musikal dan puitis, biasanya bertema ksatria dan cinta istana. Karena itu, pengikut seni troubadour  kadang mendapat sindiran sebagai para sosialis yang berkelakuan borjuis, atau sebaliknya seperti borjuis berkelakuan sosialis.

Tentu saja Ary Juliant bukan penyanyi pengikut seni troubadour.  Ia mungkin semacam baladeur atau penyanyi balada  yang selalu tampak humble, meski memiliki energi besar.  Ia pernah menolak musik industri, meski sekarang lebih arif. “Tidak masalah musik industri (atau industri musik), yang penting menghargai (juga mau berkompromi) dengan proses kreatif musisi,” kata Ary.

Ayo kita tonton konser Ary Julian bersama Suradipa di Taman Budaya NTB, hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 jam 20.00 wita

Ka-eS

Pernah Pemkab KLU merencanakan pembangunan sarana atlet di Lapangan Gondang Tapi adanya gempa, Lapangan Gondang dipakai membuat shelter pemukiman huntara. Hal serupa juga terjadi di Pemenang

TANJUNG.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara Dr. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, tumbuhnya embrio atlet yang berprestasimerupakan  potensi Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk berprestasi DI bidang olaraga.

Saat menghadiri Pengukuhan Pengurus KONI KLU periode 2019-2023 di Tanjung, Kamis (01/08) 2019 menekankan pentingnya lembaga keolahragaan yang mewadahi sebagai penunjang percepatan pengembangan prestasi olahraga.

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus KONI KLU tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi NTB nomor 8 tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019.

Diharapkan, melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Lombok Utara, prestasi olahraga bisa terukir dengan adanya atlet-atlet binaan dari cabang olahraga.

Mitra Pemda

Kepada media Bupati Najmu Akhyar mengatan, KONI KLU bisa membantu pemerintah dan masyarakat mengembangkan olahraga di KLU. KONI KLU akan menjadi mitra pemerintah bagi pembinaan olahraga berprestasi.

“Melihat potensi atlet sudah banyak, selain Lalu Muhammad Zohri, Sudirman dan banyak lagi potensi atlet kita dari pelajar, seperti Mirawan yang mengukir prestasi,” tutur bupati.

Terkait sarana dan prasarana, pernah Pemkab KLU merencanakan pembangunan sarana atlet di Lapangan Gondang Tapi adanya gempa, Lapangan Gondang dipakai membuat shelter pemukiman huntara. Hal serupa juga terjadi di Pemenang.

“Seandainya tidak terjadi bencana gempa yang menimpa kita, mungkin sudah banyak sarana yang kita miliki. Semoga tahun depan sekolah pelatihan olahraga ada di Lombok Utara,” imbuh bupati.

Mewakili Ketua KONI Provinsi NTB M. Nurhaedin, S.Sos menyampaikan, pengukuhan ini merupakan rangkaian amanat sesuai dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan amanat AD/ART KONI. Kepengurusan kabupaten/kota wajib dilakukan konsolidasi dalam rangka mempercepat kemajuan olahraga berprestasi.

“Kami dari Kepengurusan Provinsi NTB beratensi pelantikan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tak  sekadar diucapkan tapi bagaimana jajaran pengurus baru bergandengan tangan bersama pemerintah KLU membangun komunikasi dengan pihak swasta serta masyarakat,” tandasnya.

Dijelaskannya, sejarah baru bagi olahraga, lantaran prestasi Lombok Utara telah sampai pada kancah nasional bahkan internasional.

“Kita sudah memiliki kepengurusan baru, salut pengurusnya tidak gemuk tetapi ramping. Artinya ini bagus karena pengurus KONI tidak perlu banyak orang tetapi ramping dan berkualitas,” urainya.

Seperti kita ketahui bahwa pengurus KLU ada dari unsur legislatif, eksekutif, swasta bahkan ada dari kalangan klub komunitas dan pengurus cabor.

“Tadi kami sepakat dengan Bupati bahwa 20 pengurus ini, kita sebut tim 20 percepatan pengembangan olahraga berprestasi di Lombok Utara,” tuturnya.

Ketua KONI KLU yang baru H. Burhan M. Nur, SH., berterima kasih kepada pimpinan dan jajaran pengurus KONI Provinsi NTB serta seluruh cabang olahraga (cabor) se-KLU yang telah mengamanatkan kepadanya menahkodai KONI KLU periode 2019 – 2023.

“Pertama dilakukan adalah pembenahan pada tingkat pengurus dan mengajak seluruh cabor olahraga untuk sama-sama berbenah dan melakukan inventarisasi terhadap seluruh cabor di Lombok Utara,” imbuhnya.

Prestasi olahraga KLU bisa sejajar dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB, melalui sprinter terbia,k Lalu Muhammad Zohri.

Ia merasa berbangga sekaligus mendapat tantangan, KONI KLU tak bisa berjalan tanpa peran aktif Pemda, pihak swasta dan cabor yang ada.

Sesuai dengan Undang Undang, KONI adalah organisasi pelaksana yang membantu pemerintah dalam bidang keolahragaan.

Rangkaian acara diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah. Pada kegiatan mendatang diadakan Rapat Kerja diantara pengurus, menyusun agenda program kegiatan tahunan.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua KONI NTB M. Nurhaedin, S.Sos., Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, S.IK. MH., Perwakilan Kodim 1606 Lobar Kapten Inf. Turmuzi, Pimpinan PSSI KLU Raden Nuna Abriadi, S.IP, Pengurus Cabor se-KLU.

sta/humaspro

Diingatkan, selain membaca, anak-anak juga diajarkan berdiskusi terkait apa yang telah dibaca untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak sejak dini

LOBAR.lombokjournal.com —  Saat menghadiri acara Roah Literasi di Bale Baca Desa Gegerung Lombok Barat, Kamis (01/08) 2019, kepada anak-anak yang hadir diingatkan untuk terus membaca demi masa depan yang cerah.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, M.Sc, menyampaikan itu sebab hanya dengan membaca kita akan menjadi cerdas

Menurutnya, membaca adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Diceritakannya sebuah kisah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah membaca.

“Kita disuruh membaca, dengan membaca kita akan menjadi cerdas, kita adalah satu-satunya mahluk yang dikaruniai kemampuan untuk membaca, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga membaca situasi dalam kehidupan kita,” terangnya.

Hj. Niken memberikan semangat kepada anak-anak di Bale Baca untuk merawat buku-buku yang ada  agar bisa dibaca oleh yang lain. Dengan membaca anak-anak menjadi generasi yang  bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya NTB.

Ia berterima kasih kepada pihak yang penyelenggaran acara, diharapkan acara-acara seperti ini dilaksanakan sesering mungkin agar membentuk generasi muda NTB yang berkualitas.

“Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk kerajaan dongeng, para relawan dan orang-orang yang berperan dalam acara ini,” kata Hj. Niken.

Ia berpesan kepada kerajaan dongeng agar selain membaca, anak-anak juga diajarkan berdiskusi terkait apa yang telah dibaca untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak sejak dini.

Ibu Khusnul, koordinator relawan di Bale Baca mengungkapkan, semangat membaca anak-anak di Desa Gegerung sangat tinggi. Hal itu yang membuat para relawan bersemangat mendatangkan buku dan memperindah Bale Baca yang sebelumnya kumuh dan banyak sampah.

“Terimakasih kepada Ibu Gubernur karena telah berkesempatan hadir, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah agar Bale Baca ini menjadi lebih baik lagi,” katanya.

AYA/HmsNTB

Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik (BPS) merilis Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juni  2019 sebesar US$ 757.996, turun sebesar 75,96  persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan Mei 2019 yang bernilai US$ 3.153.694.

Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas.

“Ekspor bulan Juni 2019 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 45,07 persen, disusul ke Amerika Serikat sebesar 17,64 persen ,dan  China 14,11 persen,” ujar kepala Bidang Distribusi, Lalu Putrai, Kamis (01/08) 2019.

Dikatakan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juni 2019 adalah Perhiasan/ Permata senilai US$ 417.918 (55,13 persen), Garam, Belerang, dan Kapur US$ 172.577 (22,77 persen), Ikan dan Udang sebesar US$ 134.204 (17,70 persen), serta Barang Kiriman sebesar US$ 26.884 (3,55 persen).

Nilai impor pada bulan Juni 2019 senilai US$ 7.069.410. Ini berarti impor mengalami penurunan sebesar 25,87 persen dibandingkan dengan impor bulan Mei 2019 sebesar US$ 9.536.572.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Amerika Serikat (64,60 persen), Singapura (12,62 persen), Filipina (11,18 persen), dan Australia (4,03 persen).

BACA JUGA  ; Juli 2019, Deflasi Kota Mataramr 0,03 Persen Dan Kota Bima Mengalami Deflasi 0,52 persen

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (68,98 persen), Bahan Peledak (10,75 persen), serta Mesin/ Peralatan Listrik (5,25 persen),” jelas Pungkasnya

AYA