Para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pesta demokrasi akan kembali digelar. Tujuh dari sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020.

Para petahana mulai memantapkan diri agar kembali terpilih. Dan para pendatang baru mencoba mencari celah memikat hati para pemilih.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, menilai para pendatang harus lebih agresif tampil dan menunjukan tajinya.

Pasalnya, para pendatang baru tidak memiliki satu modal utama yang sudah dipegang para petahana: popularitas dan elektabilitas.

Baik-buruknya petahana, kata pria yang akrab disapa Didu, tentu sudah dikenal masyakarat. Sementara para pendatang baru, sebagus apa pun gagasan yang ditawarkan terasa percuma jika tidak sampai pada masyarakat.

“Kalau mau imbangi popularitas dan elektabilitas petahana, pendatang baru harus sadar diri, jangan merasa kuat sebelum bertanding,” ujar Didu di Mataram, NTB, junat (9/8) malam.

Menurut Didu, para pendatang baru kerap terbuai dengan hasil survei internal. Didu menegaskan, hasil survei hanya sebagai tolok ukur atau alat sementara untuk melihat persepsi publik pada saat itu , bukan sebagai penentu yang pasti saat pemilihan terjadi.

“Hasil survei seharusnya diikuti tindakan lanjut. Kelemahan yang pendatang baru seringkali terkesan ikuti pola petahana, jangan. Harusnya dia melakukan tindakan yang tidak dilakukan petahana,” ucap Didu.

Didu menyarankan para pendatang baru lebih aktif bergerak terjun di lapangan dan menampilkan terobosan dalam upaya pengenalan diri serta gagasan yang ditawarkan. Para pendatang baru pun perlu menyesuaikan diri dengan segmen masyarakat yang ditemui.

“Membaurlah dengan lingkungan sekitar, kalau ketemu anak muda ya pakai gaya anak muda, sesuaikan segmentasi. Kalau ketemu tokoh ya tampil sopan,” kata Didu.

Yang pasti, para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan.

Didu menambahkan, selain aktif terjun di lapangan, para pendatang baru juga perlu bermain pada tatanan media sosial dan media mainstream atau arus utama sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

“Jangan lupa media sosial dan media mainstream harus berjalan seiringan dalam menopang gagasan yang dipunya,” ungkap Didu.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 adalah Lembaga Nirlaba yang berdiri sejak 4 Oktober 2019 yang digagas oleh Ketua Dewan Pendiri Mi6, Mucklis Tolomundu, yang juga mantan jurnalis Majalah Tempo Era dekade 80-an dan Majalah Pria Matra.

Me

Wagub harapkan terus terjalin kerjasama dan komunikasi dengan Pemprov serta OPD terkait

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kepala Kantor Wilayah IV KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Surabaya, Dendy R. Sutrisno menyampaikan komitmen serta kesiapan KPPU Kanwil IV untuk turut berkontribusi dalam percepatan pembangunan di NTB.

Hal itu disampaikannya saat beraudensi dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (8/8/2019).

KPPU  Kantor Wilayah IV mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT.

Wakil Gubernur menyambut baik kunjungan KPPU Kanwil IV tersebut. Ia mengatakan agar ke depan, kerjasama dan komunikasi dengan Pemprov serta OPD terkait dapat terus terjalin.

“Kehadiran KPPU ini mudah-mudahan dapat membantu dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki NTB,” ucap Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi pun berharap hasil produksi dan persaingan usaha yang ada di NTB dapat terus berjalan baik dan lancar.

Audiensi tersebut juga diikuti oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Mahasiswa dan Mahasiswi agar  memegang teguh hospitality dalam bentuk yang intangible yakni attitude, skill dan knowledge

MATARAM.lombokjournal.com —  Hal terpenting yang harus diutamakan oleh Mahasiswa dan Mahasiswi Poltekpar sebagai kampus yang didesain berkelas dunia adalah keramahan (hospitality), yang terlahir dari dalam hati, sehingga aura yang dikeluarkan positif.

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Dhalilah, M. Pd menyampaikan pesan itu saat mengisi  Studium Generale, menyambut mahasiswa baru dan tahun akademik 2019/2020,  di Rektorat Politeknik Pariwisata Lombok, Kamis (08/08)

Dikatakannya, para mahasiwa dan mahasiswi, harus merasa bangga dan bersyukur, telah lolos dan dapat menimba ilmu di kampus terbaik, yang bahkan hanya ada 6 di Indonesia dan salah satunya, ada di NTB.

“Rasa syukur harus diwujudkan dengan do your best dan memanajemen waktu dengan baik. Bersyukur jangan sampai hanya awalnya saja, akan tetapi diiplementasikan selama berkuliah disini, dengan bertekat I will give my best, sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik, bagi orangtua dan Indonesia,” ujar Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi memberi nasihat kepada Mahasiswa dan Mahasiswi agar  memegang teguh hospitality dalam bentuk yang intangible yakni attitude, skill dan knowledge.

Pada kesempatan ini, Direktur Poltekpar Lombok Dr. Hamsu Hanafi, MM, menyampaikan, ada 315 mahasiswa baru. Di tahun 2019, telah ada yang lulus kurang lebih 75 mahasiswa, akan tetapi angka tersebut masih jauh dari kebutuhan SDM dari KEK Mandalika.

Hadirnya Moto GP di Mandalika, merupakan suatu daya tarik bagi para wisatawan, sehingga dapat meningkatkan angka wisatawan ke Lombok. Ini membuka banyak peluang, atau lapangan pekerjaan, bagi para alumni-alumni Poltekpar dan juga masyarakat NTB.

AYA/HmsNTB

Prestasi bandara yang bertarap dunia ini pantas disandang karena pengelolaan Bandara Internasional ZAM ini dari waktu ke waktu telah mengalami peningkatan yang signifikan

lombokjournal.com —

LOTIM  ;     Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NW, Dr. Muh. Halqi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas penghargaan yang diberikan terhadap Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebagai bandara terbaik bertarap dunia.

“Kami selaku Pemuda NW dan pemuda NTB menyampaikan terima kasih kepada ACI yang telah memberikan label berkelas dunia. Dan Angkasa Pura I yang mendapat pengakuan sebagai operator bandara pertama di Asia Pasifik yang mayoritas bandaranya diakui atas komitmen dan pelayanan kebandaraan dunia,” jelas Halqi, Kamis (08/08/2019) di Pancor.

Seperti diketahui, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM) di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura meraih akreditasi Airport Customer Experience Accreditation dari Airport Council International (ACI).

Penghargaan ini  diberikan bersama 10 bandara internasional lainnya di Indonesia.

Karena itu, Pemuda NW menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Provinsi NTB untuk sama-sama menjaga capaian dari prestasi tersebut dengan menunjukkan rasa syukur, serta mendukung Bandara ZAM dalam pelayanan masyarakat sebagai simbol kejayaan dan kemakmuaran masyarakat.

“Kita harapkan seluruh masyarakat pengguna Bandara ZAM untuk bersama-sama menjaga lingkungan bandara, agar lebih tertib, bersih sebagaimana program pemerintah Provinsi NTB yang ingin mewujudkan NTB bersih karena bandara ini merupakan jendela NTB untuk dunia,” jelasnya.

Prestasi bandara yang bertarap dunia ini pantas disandang karena pengelolaan Bandara Internasional ZAM ini dari waktu ke waktu telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dan berdampak positif atas kemajuan ekonomi dan pariwisata NTB umumnya dan Lombok Tengah pada khususnya.

“Kami Pemuda NW akan ikut berpartisipasi dalam mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kondusifitas bandara Internasional ZAM dan apresiasi kepada seluruh manajemen bandara atas kerja keras atas pengelolaan bandara yang professional,” katanya.

Me

Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti  menduakan aspek lainnya

TANJUNG.lombokjournal.com  —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, membayar pajak merupakan salah satu cara membantu pemerintah menyejahterakan rakyat lewat pajak.

Hal itu dikatakannya saat membuka Gebyar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019, yang diselenggarakan di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah KLU, Rabu (07/08) 2019.

Acara bertajuk ‘Pajak Anda Untuk Membangun Lombok Utara’ itu salah satu bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang nomor 28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power).

Bupati Najmul mengatakan, Bapenda tugasnya bagaimana memikirkan,  mengakumulasi pajak sebaik-baiknya.

“Potensi Lombok Utara cukup besar kalau kita kelola dengan maksimal. Tentu kita bisa melakukan lompatan, kalau secara bersama-sama mengakumulasi pajak dengan target yang bisa dicapai,” tuturnya.

Dijelaskannya, Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti  menduakan aspek lainnya. Apabila aspek lain bisa mendukung sektor pariwisata, tentu aspek lain terjadi pula sirkulasi ekonomi yang punya prospek.

Dengan demikian bukan hanya pariwisata yang maju tetapi yang lain juga maju

“Pasar hortikultura belum kita tindak lanjuti. Saya berharap dinas yang berkaitan dengan pasar, segera mengajak pedagang kita untuk mengisi tempat itu. Jangan menghabiskan anggaran untuk membangun tetapi tidak ditindaklanjuti,” tandas bupati.

Hak Pemda melakukan pemungutan pajak

Kepala Bapenda KLU H. Zulfadli, SE., menjelaskan setelah dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009, kewenangan pajak yang mestinya dikelola pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Salah satunya melaui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Itu sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pajak Daerah KLU yang substansinya mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.

Sedangkan untuk pemungutan pajak pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki hak untuk melakukan penilaian, perhitungan dan pemungutan pajak.

Kegiatan gebyar pajak dan gerakan membayar pajak berlangsung meriah.  Gebyar pajak itu dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pengelola PBB-P2 tingkat BKP, kecamatan, desa, pembekel dan kadus.

Hadir dalamkegiatan itu, Ketua DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH., Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, Kabag Operasional Polres Lombok Utara Kompol. R Goultom, beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Acara ditutup dengan pelayanan pembayaran PBB-P2 secara simbolis oleh GM Hotel Jambu Luwuk Gili Trawangan.

sta/humaspro

Diharapkan pada tahun 2021 mendatang terminal maupun runway sudah bisa difungsikan

LOTENG.lombokjournal.com — Manajemen Bandara Internasional (BIL) Lombok kini tengah melakukan persiapan guna menyambut penyelenggaraan balapan Moto GP 2021 yang akan dilaksanakaN di kawasan ekonomi khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

Sejumlah pembenahan akan dilakukan pihak bandara, termasuk dengan melakukan perluasan terminal bandara hingga perpanjangan landasan pacu.

“Kami akan melakukan perluasan terminal sepanjang 20 ribu meter persegi, 10 ribu ke kiri dan 10 ribu ke kanan,” ungkap Wendo Asrul Selau Direktur Operasional PT Angkasa Pura I, Rabu (07/08) 2019.

Perluasan terminal bandara yang semula 20 ribu meter pesrsegi kini bErtambah menjadi 40 ribu meter persegi.

Tak hanya perluasan terminal, pihak Bandara Internasional Lombok, juga akan menambah landasan pacu sepanjang 550 meter persegi, agar bisa menampung pesawat dengan terutaa pesawat berbadan besar.

“Untuk landasan pacu bandara yang saat ini sepanjang  2,750 meter akan ditambah menjadi 3.330 meter,” jelasnya.

Penambahan infrastrtuktur pendukung bandara Intenasional Lombok kini masih dalam tahapan proses perencanaan diharapkan pada tahun 2021 mendatang terminal maupun runway sudah bisa difungsikan.

“Saya harapkan pada awal januari tahun 2021, semua fasilitas tambahan tersebut sudah bias digunakan,” tandasnya.

AYA

Diharapkan, mobil listrik tersebut segera dapat diproduksi masal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd mencoba mobil listrik karya anak negeri, dengan mengelilingi halaman kantor Gubernur NTB.

Hal itu dilakukan setelah menerima kunjungan dari Universitas Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan PLN Blits Explore Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu (07/08) 2019.

Ummi Rohmi sangat menyambut baik hadirnya mobil listrik karya anak negeri ini.

“Kami semangat mendengar anak-anak negeri bisa menciptakan mobil listrik ramah lingkungan seperti ini,” ungkap Wagub.

Ketua BKOW NTB ini berharap, mobil listrik tersebut segera dapat diproduksi masal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut.

“Luar biasa, kita rasanya seperti di negara maju dan indonesia tentunya harus maju. Mudah-mudahan Di NTB juga segera dimanfaatkan” jelasnya.

Daalam kesempatan itu, Ir. Ridwansyah, M.Sc., MT., MM selaku Asisten II yang turut hadir mengusulkan mobil listrik ini bisa digunakan di tempat-tempat wisata seperti di sirkuit MotoGP, sehingga menjadi eco tourism.

Yoga Uta Nugraha salah satu Tim ITS menjelaskan, mobil listrik ini diciptakan oleh mahasiswa ITS yang bekerja sama dengan PLN melakukan touring keliling Indonesia.

Tujuannya untuk mengenalkan kendaraan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu perjalanan ini sekaligus untuk menguji ketahanan mobil listrik.

“Kegiatan ini sendiri didukung penuh oleh PLN, berupa fasilitas untuk melakukan pengisian daya baterai mobil yang ada di seluruh Indonesia” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Konektivitas wilayah ini ditetapkan dalam RPJMD-NTB 2019-2023 sebagai  salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB tangguh dan mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri, sekaligus menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani

MATARAM.lombokjournal.com  — Mewujudkan Visi NTB Gemilang membutuhkan dukungan konektivitas infrastruktur wilayah.

Konektivitas itu baik antar desa dan kota, antar  kawasan produksi dan industri maupun membuka seluruh kawasan potensial yang selama ini masih terisolasi, sehingga aktivitas masyarakat di bidang sosial ekonomi dan bisnis dapat tumbuh dengan baik.

Konekvitas Infrastruktur itu, bukan hanya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan beragam moda transportasi lainnya, tapi juga infrastruktur digital. Yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media transpormasi di semua bidang kehidupan.

Asisten III Pemkab Bima, Drs. H.Arifuddin dan Staf Ahli SDM Pemkot Bima, Drs. M. Arif, M.Si  saat membuka Sosialisasi Perda NTB Nomor 3 Tahun  2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Bima, Selasa-Rabu (05-06/08) 2019, mengakui di daerahnya masih terdapat sejumlah lokasi yang belum terhubung jaringan telekomunikasi.

Menurut Arif, selain keterbatasan infrastruktur, juga terbentur SDM. Padahal tata kelola pemerintahan dan layanan publik ke depan diwarnai perkembangan yang sangat cepat.

Arif mengajak birokrasi dan seluruh jajarannya, untuk menyiapkan diri dan harus mulai ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik, Gde Putu Aryadi, MH saat memaparkan materi di hadapan ratusan pejabat pemerintah Kota dan Kabupaten Bima mengungkapkan, saat ini hampir tidak ada sektor pembangunan yang luput dari pemanfaatan teknologi informasi.

Mulai dari pengembangan dunia bisnis, pariwisata, pertanian, UMKM dan semua sektor pelayanan publik lainnya. Seperti perbankan, perumahan, layanan listrik, kesehatan dan pendidikan.

Bahkan sistem pertahanan dan keamanan di semua negara-pun saat ini memanfaatkan teknologi digital, ungkapnya.

Itu sebabnya, jika saat ini pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sangat konsens mewujudkan konekvitas seluruh wilayah di NTB, melalui program pembangunan infrastruktur secara terintegrasi.Termasuk infrastruktur digital agar menyentuh seluruh pemukiman dan kawasan-kawasan produktif potensial lainnya.

Bahkan konektivitas wilayah ini, ditetapkan didalam RPJMD-NTB 2019-2023 sebagai  salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB tangguh dan mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri, sekaligus menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani, ujarnya.

Saat ini penanganan ruas-ruas jalan yang kondisinya belum mantap, seperti di Kecamatan Wera, dan ruas jalan dilingkar utara Bima, Dompu seperti Kawasan biosfir Tambora dan Samota, menjadi prioritas untuk ditangani.

Dan  telah dianggarkan melalui pola anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak, tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB

Aryadi yang pernah memimpin Humas Pemkab Bima itu menjelaskan, konsep mewujudkan NTB Ramah investasi yang terus digencarkan Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah.

Di antaranya membuka jalur transportasi laut dari Pelabuhan Badas  menuju pulau Moyo sebagai destinasi kelas dunia dan kawasan sekitarnya dengan kapal cepat. Juga telah berhasIL melobi Kementrian perhubungan RI untuk membuka jalur Surabaya-Badas (PP), Surabaya-Pelabuhan Lembar (PP) hingga pembukaan rute penerbangan PertH- Darwin Australia dan  Lombok International Air Port (LIA).

Sehingga investasi dan pariwisata di NTB kini mulai tumbuh dan bergairah.

Doktor Zul juga berhasil menggaet investor galangan kapal terkemuka dunia asal Korea, Sungdong Holding yang akan berinvestasi untuk membangun Kota Baru Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Ia mengajak para pemangku amanah dan segenap jajaran Kominfo Kabupaten/Kota se-NTB untuk memperkuat pembangunan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan Masyarakat NTB Gemilang.

“Pekerjaan Rumah (PR) besar kita adalah bagaimana kita mampu membangun infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh masyarakat,” tegasnya.

AYA/HmsNTB

Maka perencanaan pembangunan di NTB mulai saat ini harus sama-sama dipikirkan juga termasuk di dalamnya terkait dengan indeks risiko bencana

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB bersama seluruh instansi terkait lainnya, Selasa-Rabu (06-07/08) 2019 membahas dan menyusun perencanaan kontijensi bencana agar lebih siap menghadapi setiap bencana yang akan terjadi.

Perencanaan Kontinjensi merupakan salah satu jenis perencanaan dalam Manajemen Bencana yang diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/ kedaruratan.

Kepala BPBD -NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos., MH menegaskan, perencanaan kontijensi diperlukan sebagai proses kesiapan dan kemampuan menghadapi bencana.

Termasuk memperkirakan kejadian bencana, sehingga dapat mencegah, mengurangi dampak, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampak bencana tersebut.

Ia mengajak semua pihak terkait, selain meningkatkan kewaspadaan, juga bersama-sama menyiapkan rencana kontijensi atau skenario penangangan bencana. Mulai dari Identifikasi karakteristik ancaman,  kemungkinan kejadian dan resiko yang timbul, sekaligus memetakan pihak-pihak yang terlibat.

Berikut pembagian tugas,  kebutuhan dan  sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD maupun pelibatan peran aktif seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada.

Rencana kontijensi tersebut, kata Ahsanul, harus dilakukan menyeluruh dan antisipatif. Artinya,  kalau gempa maka mulai sekarang harus disiapkan struktur bangunan tahan gempa.

Kalaupun gunung api, maka harus dirancang juga bangunan yang mampu bertahan sampai evakuasi selesai dilakukan. Begitupun kalau banjir harus tahan terhadap banjir, terangnya.

Maka perencanaan pembangunan di NTB mulai saat ini harus sama-sama dipikirkan juga termasuk di dalamnya terkait dengan indeks risiko bencana.

“Sebelum membangun infrastruktur, harus disertai rekomendasi ketahanan dan kajian kebencanaan berbagai instansi atau lembaga yang kompeten,” jelas Kalak BPBD Provinsi NTB ini.

Status Gunung Baru Jari

Anton Roy Purnama, Narasumber penyusunan Renkon Gunung Barujari Lombok Timur, mengusulkan perlunya dibentuk cluster yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tindakan saat terjadi bencana.

Misalnya cluster manajemen, cluster logistik, kesehatan, keamanan dan pemulihan serta komunikasi dan edukasi. Sehingga penanganannya dapat berjalan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) pada saat tanggap darurat bencana, ujarnya.

Menurut Anton, selama ini status gunung baru jari hanya sampai status waspada, jarang sampai status awas.

Namun demikian karena gunung barujari atau gunung Rinjani ini menjadi magnet para wisatawan yang ingin menikmati panorama puncak gunung atau danau Segara Anak, maka diperlukan  kesiapan Pemerintah NTB dan Pemerintah Lombok Timur khususnya.

Kesiapan yang dimaksud,  tentu dalam melakukan penyelamatan maupun melakukan prosedur evakuasi bagi para wisatawan bila terjadi bencana di gunung Rinjani.

Sedangkan untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi penanggulangan/penanganan bencana maka  Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB bersama stake holder terkait lainnya, juga perlu menyiapkan media centre sebagai kanal informasi resmi dilengkapi sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Aryadi mengungkapkan, kini pihaknya telah menyiapkan ruang khusus pada  fortal NTB Satu Data, informasi tentang kebencanaan.

Aryadi menjelaskan, dalam sistem tersebut akan menyajikan 3 kategori informasi bencana.

Yakni pra bencana yang menyajikan data profil daerah rawan bencana, informasi terkait demografi dan fasilitas umum lainnya, sehingga bisa direncanakan jumlah kebutuhan tanggap darurat.

Kemudian kategori kedua, kata Aryadi adalah informasi tanggap darurat saat terjadi bencana. Di antaranya informasi/data jumlah korban, pengungsi, bantuan dan relawan/ petugas dan lain- lain.

Sedangkan kategori ketiga, adalah informasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

AYA/HmsNTB

Semangat gotong royong antara TNI, pemerintah dan masyarakat harus tetap dijaga, hal tersebut dinilai sangat positif untuk kemajuan bangsa di masa akan datang

MTARAM.lombokjournal.com —  Penyerahan Sebanyak 60.299 unit Rumah Tahan Gempa (RTG), di Dusun Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Selasa (06/08) 2019.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat melakukan penyerahan itu bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI Andika Perkasa, didampingi Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh.

Rumah tersebut terdiri dari 15.143 unit rusak berat (RB), 10.530 unit rusak sedang (RS) dan 34.626 unit rusak ringan (RR), yang sudah 100 persen selesai dan siap dihuni oleh masing-masing pemilik rumah.

Sedangkan yang dalam proses pengerjaan sebanyak 98.645 unit, terdapat di lima Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Lombok Barat.

Kebahagiaan terlihat di raut wajah masyarakat Dusun Gontoran Barat, saat Kepala staf angkatan darat (Kasad) bersama Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram melakukan Penyerahan Kunci Rumah Tahan Gempa secara simbolik, kepada lima warga perwakilan dari lima Kabupaten Kota terdampak gempa 6,4 SR pada 29 Juli dan 7.0 SR pada Agustus 2018 lalu.

Dari sejumlah Rumah Tahan Gempa yang diserahkan, merupakan struktur rumah instan sehat sederhana (RISHA) dan rumah instan konvensional (RIKO).

Gubernur memberikan apresiasi dan terimaksih, kepada Kasad dan seluruh jajaran TNI yang telah bekerja keras membantu pengerjaan RTG di NTB pasca gempa hingga tuntas.

Menurutnya semangat gotong royong antara TNI, pemerintah dan masyarakat harus tetap dijaga, hal tersebut dinilai sangat positif untuk kemajuan bangsa di masa akan datang.

Kasad juga berharap dengan pembangunan RTG tersebut, kedepan akan memberikan rasa aman dan kenyamanan serta dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa bagi masyarakat apabila terjadi peristiwa gempa bumi.

Usai penyerahan kunci RTG secara simbolik, Gubernur NTB bersama Kasad didampingi Wali Kota Mataram melakukan peninjauan rumah tahan gempa, yang telah selesai dibangun serta yang masih dalam proses pembangunan di Dusun Gontoran Barat.

AYA/HmsNTB