Dalam 5 tahun JKN-KIS jumlah faskes terus meningkat, pelayanan kesehatan juga menuju pada standarnya

lombokjournal –

MATARAM  ;  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Rumah Sakit (RS)  yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), akan diumumkan pekan ini .

Pengumuman akan disampaikan pada Kamis  (15 /08) 2019 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan dalam ajang  “BPJS Kesehatan Award”.

Tim Juri Eksekutif yang diketuai oleh Ibu Nafsiah Mboi, sudah memegang nama-nama FKTP dan RS  terbaik yang memiliki komitmen tinggi memberikan pelayanan optimal bagi peserta JKN-KIS.

“Perlu diketahui, tim juri melibatkan segala unsur yang terkait Program JKN-KIS, di antaranya Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Kesehatan, asosiasi konsumen, asosiasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan. Dengan demikian penilaian akan dijamin objektifivitasnya dari berbagai aspek,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (13/08).

Iqbal menambahkan,  juri untuk FKTP diketuai oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf dan didukung oleh tim dari Kementerian Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, IDI, PDGI, ADINKES, ASKLIN, PKFI dan YLKI.

Sedangkan tim juri RS diketuai oleh Nafsiah Mboi dan didukung oleh tim dari Kementerian Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ketua YLKI Tulus Abadi, PERSI dan ADINKES.

Di tingkat FKTP penghargaan akan diberikan kepada masing-masing satu FKTP terbaik dari lima kategori, yaitu kategori Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB).

Dii tingkat RS, penghargaan akan diberikan kepada empat rumah sakit dari masing-masing kelas rumah sakit, yakni rumah sakit kelas A, B, C, dan D.

“Dari 23.102 FKTP, 2.406 RS dan 1.264 Apotek diseleksi dari tahapan Kantor Cabang, Kantor Kedeputian Wilayah, hingga tingkat nasional. Selain itu, tim juri juga lakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riil di fasilitas kesehatan,” tambah Iqbal.

Ketua Juri Eksekutif Nafsiah Mboi mengatakan, melalui BPJS Kesehatan Award diharapkan akan mendorong fasilitas kesehatan lainnya untuk makin optimal memberikan layanan kesehatan khususnya di era JKN-KIS.

Nafsiah mengapresiasi perubahan yang ditunjukkan faskes setalah 5 tahun Program JKN-KIS berjalan. Kehadiran Program JKN-KIS  nyatanya mendorong faskes untuk lebih memperhatikan  mutu dan kualitas layanan.

“Tantangannya mutu dan kualitas ini juga dapat dijaga bukan hanya saat akreditasi. Selain itu dapat dirasakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. Semoga dengan BPJS Kesehatan Award dapat mendorong faskes dan juga pemerintah daerah merealisasikan hal tersebut,” kata Nafsiah Mboi saat Rapat Pleno Penetapan Pemenang BPJS Kesehatan Award,  Selasa (13/08) malam.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Juri FKTP Dede Yusuf mengatakan,  BPJS Kesehatan Award juga merupakan bentuk evaluasi bersama baik faskes maupun BPJS Kesehatan sendiri.

Menurut DedeYusuf, dalam 5 tahun JKN-KIS jumlah faskes terus meningkat, pelayanan kesehatan juga menuju pada standarnya.

“Kedua belah pihak saling melakukan perbaikan sampai pada kondisi yang ideal. Diharapkan  faskes pemenang BPJS Kesehatan Award dapat menjadi contoh, benchmark kepada faskes lain, jika ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan, standar ini yang dilihat,” kata Dede Yusuf.

Rr/HmsBPJSKes

Kegiatan Pekan Apresiasi Budaya merupakan event tetap tahunan di Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com —  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Pekan Apresiasi Budaya (PAB) tahun 2019.

Penyelenggaraan PAB di KLU tersebut merupakan apresiasi dan ruang ekspresi kebudayaan berbagai pranata dan institusi budaya yang ada di bumi Tioq Tata Tunaq,

Bupati Lombok Uyara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH saat membuka kegiatan PAB 2019 di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung (13/08) mengatakan, pentingnya  mensosialisasikan beragam norma dan kearifan lokal agar dapat diinternalisasi masyarakat.

Tak hanya masyarakat Lombok Utara semata, tetapi masyarakat luas.

Dikatakannya, kegiatan PAB untuk melestarikan secara turun temurun budaya yang hidup di masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya.

“Inilah kekhasan Lombok Utara yang kaya akan pranata budaya. Kegiatan seperti ini kita jadikan momentum kembali meneradisikan adat dan budaya kita serta melaksanakan norma-norma yang ada di Lombok Utara,” tutur bupati.

Bupati Najmul menjelaskan, berbagai atraksi prosesi maulid adat, prosesi khitanan, prosesi pengantenan, menunjukkan bahwa budaya memuliakan manusia.

“Segala hidup dan kehidupan masyarakat, tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Itulah nilai adat dan budaya,” kata bupati pada wartawan.

Event tetap

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kabid Kebudayaan Disbudpar KLU Arnowadi, S.Pd., menyatakan, kegiatan PAB merupakan event tetap tahunan di KLU.

Dilaksanakan bersamaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-11 KLU dan HUT ke-74 RI. Adapun latar belakang kegiatan dalam upaya melestarikan kearifan budaya lokal. Lantaran KLU terkenal dengan kabupaten berbasis budaya.

“Pelaksanaan kegiatan PAB kali ini, kita mengusung tema Paer Dayan Gunung Meririq Diriq. Diikuti lima kecamatan yang ada di KLU dengan berbagai prosesi pranata kebudayaan yang diatraksikan,” tandasnya.

Tampak prosesi karnaval budaya dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung dengan prosesi adat Sorong Serah Aji Krama, Kecamatan Pemenang menampilkan prosesi Adat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Sedangkan Kecamatan Gangga dengan prosesi Nyongkolan, Kecamatan Kayangan melalui prosesi adat Bisoq Beras/Menik serta Kecamatan Bayan dengasn prosesi Maulud Adat.

Berbagai prosesi diselingi penembangan pantun-pantun pesan moril kebudayaan. Pada akhir acara, hadirin disuguhi pentas seni budaya dari peserta masing-masing kecamatan.

Hadir dalam pembukaan tersebut, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH., Wakapolres Lombok Utara Kompol I Dewa Gede Sucipta, S.Pd., Ketua DPRD KLU terpilih Nasrudin, SHI., Wakil Ketua DPRD terpilih H. Burhan M. Nur, SH.,  Beberapa Pimpinan OPD beserta tamu undangan lainnya.

sta/humaspro

Saat para pengimpor sapi ini mendatangkan 20 ribu sapi dari Australia ke Jakarta, sebagian kecil dari angka itu bisa saja digemukkan dulu di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah memaparkan terobosan yang akan ditempuh Pemprov NTB.

Pemprov NTB akan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang ingin mengelola usaha pengembangbiakan sapi di NTB.

“Bukan Pemprov yang mendatangkan atau mengimpor sapinya. Tapi Pemprov membantu dan memfasilitasi investor yang tertarik untuk bisnis di area ini,” ujar Gubernur Zul, Selasa (13/08) 2019.

Pengembangbiakan sapi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa tumbuh menjadi sapi berkualitas kompetitif, mereka membutuhkan pakan yang berkualitas pula.

Hal ini memunculkan kebutuhan lain, yaitu pabrik pakan.

Ternak di NTB sengsara di musim kemarau tanpa pakan, dipastikan tidak akan kompetitif. Bahan baku pabrik pakan ada di NTB.

“Jagung dan lain-lain melimpah di kita. Dengan adanya pabrik pakan maka nilai-tambah produk pertanian kita akan meningkat. Jagung dan lain-lain akan mulai diolah di tempat kita,” ujarnya.

Seperti halnya memancing datangnya investasi di bidang pengembangbiakan sapi, Pemprov NTB pun akan berusaha menarik dan membantu investor yang mau membuat pabrik pakan ini.

“Investasi di pabrik pakan ini hanya akan menarik kalau pasarnya ada. Nggak ada insentif untuk munculnya pabrik pakan kalau yang mengonsumsi pakannya nggak ada. Saat ini sapi kita kurang dan petani kita nggak mau dan belum terbiasa dengan pakan olahan. Karenanya, pasar untuk pakan ini harus diciptakan,” ujarnya.

Gayung bersambut

Kunjungan Gubernur NTB ke Australia belum lama ini melahirkan peluang baru.

“Kebetulan Australia dekat dengan kita dan juga kekurangan pakan, tapi bagus di breeding karena areanya luas. Jadi harga sapi Australia relatif murah,” ungkap gubernur.

Untuk membuat insentif hadirnya industri pakan, maka impor sapi Australia menjadi opsi menarik untuk mereka yang tertarik membangun industri pakan.

Proses pembiakan sapinya dilakukan di Australia. Sementara, penggemukannya dilakukan di NTB. Usaha penggemukan sapi inilah yang akan memunculkan permintaan pakan.

“Disinilah pasar untuk industri pakan muncul. Di saat yang sama, semua fasilitas modern RPH kita dan lain-lain bisa termanfaatkan yang selama ini idle. Jadi pengolahan sapi kita mulai jalan dan dagingnya bisa dijual ke Jawa bahkan ke luar negeri,” ujarnya.

Strategi ini bukan berarti spesies sapi lokal diabaikan. Pengembangbiakan sapi lokal juga tetap akan menjadi pilihan untuk diseriusi.

Malahan, upaya mendatangkan sapi impor bisa juga dilakukan oleh pedagang-pedagang sapi lokal di NTB. Hasil produksi pabrik pakan bisa juga diekspor ke Australia.

Tidak tertutup pula kemungkinan, suatu saat, cattle station di Australia akhirnya dikelola dan dimiliki oleh orang-orang NTB sendiri.

Menurut Doktor Zul, saat ini ia tengah berupaya membujuk pemain besar yang berpengalaman di bidang ini.

Gubernur mengandaikan, saat para pengimpor sapi ini mendatangkan 20 ribu sapi dari Australia ke Jakarta, sebagian kecil dari angka itu bisa saja digemukkan dulu di NTB.

“Bisa saja diturunkan di Lembar 500 atau 1000 ekor untuk kemudian digemukkan dan diproses di NTB. Seiring dengan berlalunya waktu, kita akan ada pembelajaran dan pengalaman untuk kemudian skala usahanya diperbesar,” tegasnya.

Doktor Zul menyadari, semua ini memang tidak akan semudah di atas kertas. Namun, seperti yang selalu diutarakannya, perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan langkah pertama.

“Dan para pemenang dan pahlawan biasanya berani menempuh jalur yang tidak biasa dan jalan yang jarang dilalui oleh orang lain,” pungkasnya.

AYA (*)

Pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kepada wilayah wilayah yang sulit mendapatkan air bersih

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG ) Stasiun Geofisika Mataram memperkirakan, beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa dilanda kekeringan ekstrem  karena tidak diguyur hujan lebih dari 60 hari.

BMKG memperkirakan kondisi tersebut terjadi  hingga puncak kekeringan di NTB pada bulan Agustus.

Kepala BMKG stasiun Mataram  Ardhianto Septiandhi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan hari tanpa hujan  puncak kekeringan di NTB diperkirakan akan terjadi di bulan Agustus ini.

“Dari perkiraan yang mereka lakukan,   kekeringan yang hampir terjadi di seluruh wilayah indonesia ini  akan berakhir pada bulan Agustus,  mengingat  pada September mendatang  sudah memasuki musim penghujan. Meski demikian akan ada beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrime,” ujar Ardhi, Selasa (13/08) 2019

Ardhianto menjelaskan, dengan kondisi hari tanpa hujan yang begitu panjang menyebabkan NTB dilanda kekeringan ekstrem  akibat  berkurangnya ketersedian air di sebagian besar wilayah NTB

Adapun wilayah yang menjadi kategori awas kekeringan yakni wilayah Lombok Timur untuk itulah BMKG Stasiun Geofisika Mataram menghimbau masyarakat untuk mulai mempersiapkan pasokan air.

Pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kepada wilayah wilayah yang sulit mendapatkan air bersih.

Untuk informasi potensi kekeringan ekstrem tersebut, BMKG Stasiun Geofisika Mmataram juga sudah menyebarluaskan  informasi tersebut agar pemerintah daerah di NTB dan instansi terkait bisa segera mengambil langkah antisipasi.

AYA

Upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan, karena sewaktu waktu bisa terjadi bencana

MATARAM.lombokjounal.com — Simulasi bencana dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB bersama sejumlah instansi, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Penyelnggaraan simulasi dimaksudkan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat.

“Simulasi bencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) NtB Iswandi,  yang ditemui usai acara, Selasa (13/08) 2019.

Iswandi menjelaskan, NTB merupakan salah satu daerah bencana, terutama bencana gempa bumi. Itulah yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB  melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  menggelar simulasi bencana.

Upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan, karena sewaktu waktu bisa terjadi bencana.

Kegiatan simulasi penanggulangan bencana, menurutnya, perlu sering dilakukan di seluruh wilayah  NTB, sehingga masyarakat bisa memahami  langkah mitigasi.

Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, selain meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,  kegiatan ini juga bertujuan mengingatkan  masyarakat  bahwa potensi bencana ada di NTB

Lebih lanjut dikatakannya, dengan digelarnya simulasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama  seluruh pihak terkait terutama instansi pemerintahan  dalam menghadapi bencana.

“Ada sebanyak 12.000 personil. yang diturunkan dalam simulasi ini, mulai dari TNI, Polri, SAR, siswa dan para relawan,” jelasnya.

AYA

Semua hal  terkait kenaikan masih terus dibahas oleh internal pemerintah dari berbagai kementerian yang terlibat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan, akan diterbitkan peraturan presiden (pepres) sebagai dasar hukum.

Rencananya, penyesuaian tarif berdasarkan perpres akan diterbitkan pada tahun 2020 supaya bisa berlaku pada tahun itu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepastian kenaikan iuran itu usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/08) 2019..

Perpres akan berisi rincian kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan secara komprehensif untuk masing-masing kelas.

“Kalau BPJS Kesehatan terkait dengan iuran dan lain-lain, nanti kami sampaikan secara lebih komprehensif dalam bentuk perpres,” ungkap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Sayangnya, Ani sangat irit bicara terkait perkembangan isu kenaikan tarif iuran perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan alias Askes itu.

Menurutnya, semua hal  terkait kenaikan masih terus dibahas oleh internal pemerintah dari berbagai kementerian yang terlibat.

“Nanti kalau sudah keluar, kami sampaikan, biar tidak sepotong-potong mengenai seluruh aspek BPJS Kesehatan ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan berlaku untuk semua kelas. Mulai dari Mandiri I, Mandiri II, Mandiri III, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan persentase kenaikan tarif iuran tidak akan dipukul rata untuk semua kelas. Perhitungannya akan mengacu pada jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta.

“Tidak (sama per kelas), ini demi keadilan, nanti semua kelas harus ditinjau ulang. Nanti kami lihat efeknya, PBI seperti apa, non PBI seperti apa,” tutur Mardiasmo, pekan lalu.

Persentase dan nominal final tarif iuran juga akan ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus.

Audit BPKP, akan berisi soal perubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, hingga sumber dana yang bisa didapat dari berbagai bauran kebijakan dalam rangka menutup defisit.

Bila hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Begitu pula dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenaikan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.

“Biar kami tahu berapa dana selain kenaikan tarif yang bisa diterima, termasuk dari pajak rokok, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi berapa dapatnya, terus defisit yang reasonable (masuk akal), dan berapa kenaikan tarifnya,” jelas Mardiasmo.

Rr

Sumber ; CNN Indonesia

Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menekan angka defisit BPJS Kesehatan yang terjadi beberapa tahun belakangan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Usulan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk seluruh kelas naik mulai Rp 16.500 hingga 40 ribu.

Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mengusulkan besaran kenaikan premi atau iuran itu kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi Kebijakan DJSN, Ahmad Anshori mengungkapkan itu pada media  Tempo hari Rabu, (07/08) 2019 melalui pesan pendek.

“Rinciannya, besaran iuran yang diusulkan DJSN untuk kelas I Rp 120 ribu,” ujar Ahmad Anshori.

Dari usulan tersebut, premi kelas I tampak yang mengalami kenaikan paling signifikan. Sebelumnya, iuran anggota PBPU untuk kelas ini hanya Rp 80 ribu. Sedangkan kelas II diusulkan kenaikan sebesar Rp 29 ribu, dari semula Rp 51 ribu menjadi Rp 80 ribu.

Iuran untuk kelas III diusulkan naik Rp 16.500. Bila semula premi untuk kelas ini hanya Rp 25.500, kini DJSN meminta pemerintah mematok menjadi Rp 42 ribu.

Pertimbangan usulan kenaikan ini, menurut Ahmad Ansor, didasari berbagai pertimbangan. Pertama, kenaikan premi menyesuaikan dengan nilai keekonomian pelayanan jaminan kesehatan nasional.

“Kami telah mengacu pada data realisasi belanja jaminan kesehatan nasional selama 2014-2018,” ujar Ahmad.

Dengan penyesuaian tarif iuran, DJSN memperkirakan persoalan defisit anggaran BPJS yang diperkirakan mencapai Rp 28 triliun akan kelar dalam rentang dua tahun. Malah, menurutnya, besaran anggaran ini akan membuat BPJS surplus Rp 4,8 triliun.

Pertimbangan kedua, untuk meningkatkan rekomposisi tarif pelayanan. Dengan demikian, DJSN bakal menjamin terjadi peningkatan standar kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Ketiga, DJSN menimbang perlunya kesinambungan program jaminan kesehatan nasional.

“Meski begitu, kenaikan iuran bukan merupakan solusi permanen terhadap program jaminan kesehatan nasional,” ujar Ahmad.

Solusi permanen yang ditawarkan DJSN ialah perlunya restrukturisasi badan yang bertujuan menguatkan struktur kelembagaan, menjaga harmonisasi, dan melakukan penyederhanaan regulasi untuk proses pengambilan keputusan.

“Perlu juga adanya redefinisi manfaat dan pembiayaan,” tuturnya.

Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, DJSN memang memiliki wewenang untuk mengajukan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional.

Selain itu, DJSN berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadal penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pemerintah sebelumnya telah menyepakati kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan. Dalam rapat di Istana Negara pada Selasa, 30 Juli 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menekan angka defisit BPJS Kesehatan yang terjadi beberapa tahun belakangan.

Pemerintah memprediksi, hingga akhir 2019, BPJS Kesehatan berpotensi menanggung defisit Rp 28 triliun.

Rr/Tempo.com

Persoalan Kopi Lombok Utara adalah pada prosesingnya, karena itu kopi di KLU perlu dikembangkan dengan serius

PEMENANG.lombokjournal.com – Seminar dan Festival Kopi Lombok Utara yang dikemas dalam acara “Ngopi Senja” dibuka Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH di Malaka, Jum’at (09/08) 2019.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja sama dengan Setda KLU Bagian Ekonomi Setda KLU itu, dimaksudkan untuk mewujudkan kopi Lombok Utara yang lebih enak di pentas regional dan nasional.

Seminar dan Festival Kopi berlangsung tanggal 8-9 Agustus, menghadirkan narasumber Bupati Najmul, unsur BNPB Ir. H. R. Hutomo, unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB Anas Mudjitahid, CEO Rumah Kopi Nusa Tara H. Abdul Rochim.

Bupati Najmul di hadapan hadirin menyampaikan, untuk membangun keunggulan yang ada di KLU bisa dari berbagai perspektif yang prospek. Bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Jarang kita berpikir bahwa KLU menyimpan kekayaan luar biasa berupa kopi. Pernah ada tamu dari Kanada datang dengan membawa contoh kopi dari seluruh Indonesia. Setelah melihat kopi Lombok Utara, tamu tersebut menyampaikan bahwa kopi yang  didapatkan di Lombok Utara adalah kopi dengan kualitas terbaik,” tutur bupati.

Tetapi lanjutnya, persoalan Kopi Lombok Utara adalah pada prosesingnya. Kopi di KLU perlu dikembangkan dengan serius,

Kopi terbaik itu pasti ketemu dengan penikmatnya. Tiap penyelenggaraan Festival Kopi selalu ramai dikunjungi penikmatnya.

Banyak yang menjadikan kopi bukan hanya sebagai minuman, saja tetapi sebagai gaya hidup. Karena itu, Bupati Najmul mengapresiasi terlaksananya kegiatan Festival Kopidan berharap menjadievent tahunan.

Ketua Panitia pelaksana yang juga Kepala Bagian Perekonomian Setda KLU Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si dalam laporannya menyatakan, festival kopi sebagai wadah silaturrahmi antara pelaku usaha kopi, petani kopi, dan gerai kopi hotel maupun restoran yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Diuraikannya, festival kopi kali ini terdiri dari beberapa kegiatan acara seperti seminar kerja sama dan kewirausahaan yang diikuti 50 orang peserta dari unsur petani dan pengelola kopi, praktisi, akademisi, penyuluh pertanian maupun swasta.

Demontrasi kopi oleh pengelola kopi, penilaian cita rasa kopi, dan juga talkshow bertajuk Mewujudkan Kopi Lombok Utara yang Berkualitas dan Petani Sejahtera. Sesi tanya jawab serta dialog dari petani kepada narasumber dipandu Sekretaris Bappeda KLU Yuni Kurniati M, S.Pt.

Peserta acara itu disuguhi kopi sembari menikmati matahari terbenam.

Acara tersebut dihadiri Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto, perwakilan Kepala OPD, Unsur TNI/Polri, Petani Kopi, Pelaku Usaha Kopi, Pegiat Pariwisata dan tamu undangan lainnya.

sta/humaspro

TANJUNG.lombokjournal.com – Kakok Club dari Desa Gondang yang dipimpin Alif Rizaldi menjuarai cabang olahraga (cabor) Basket, setelah dalam final mengalahkan King Point dengan skor 52/38, yang berlangsung di Lapangan Basket Bappeda.

Kejuaraan turnamen basket se-KLU, Kamis (08/08) 2019 tersebut dalam rangka mencari bibit muda pebasket yang ada di Kabupaten Lombok Utara serta memeriahkan HUT ke-11 KLU dan ke-74 RI.

Koordinator penyelenggara Lomba yang juga Kabag Pemerintahan Setda KLU H. Rubain, M.Si, saat menyaksikan pertandingan mengungkapkan, ajang North Lombok Basket Ball (NLBB) Competition terdiri dari dua kategori, yakni yunior dan senior.

“Pertandingan ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori yunior dan kategori senior. Harapan kita kompetisi ini bisa membangkitkan gairah masyarakat, untuk mulai meminati basket bukan hanya pada lingkup sekolah saja, tetapi pada lingkungan masyarakat dan klub pebasket,” katanya.

Pertandingan ini salah satu dari 14 mata lomba yang diselenggarakan. Dan kompetisi tersebut bagian dari cara memberi ruang fasilitasi pada cabor-cabor sehingga kemeriahan HUT KLU dan HUT RI, bukan hiburan saja.

Pemain Kakok Club, Alif Rizaldi yang merupakan pebasket andalan KLU itu usai pertandingan menjelaskan sejarah singkat hingga bisa ikut kancah nasional, yang dimulai dari ikut seleksi tingkat kecamatan, kompetisi tingkat kabupaten dan mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda).

Akhirnya dipanggil mengikuti Pra-Pekan Olahraga Nasional di Banten. Kini ia telah ikut berlaga di kancah di tingkat nasional.

sta/humaspro

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   BPJS Kesehatan yang mengelola program asuransi kesehatan yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia, JKN-KIS, masih menderita defisit yang cukup besar.

Defisit hingga akhir tahun nanti diperkirakan makin membesar, yang mencapai Rp 28 triliun.

Tahukah anda apa yang menyebabkan BPJS Kesehatan tiap tahun mengalai defisit?

Salah satu penyebab defisit tersebut adalah peserta BPJS Kesehatan yang hanya mendaftar ketika sedang sakit. Namun setelah sehat mereka tak lagi mau membayar iuran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar iurannya secara ruttin itu.

“Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi. Seolah itu sudah menjadi urusan Bu Menkeu deh kalau saya sakit tagihannya,” ujar Sri Mulyani di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (09/08) 2019.

Sri Mukyani berharap, masyarakat Indonesia yang sudah paham tentang pengelolaan keuangan ikut berpartisipasi dalam memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi.

“Kita tetap berdoa, salat, puasa, kita tetap berharap. Tapi financial planning itu juga bentuk tanggung jawab kita untuk kepada diri sendiri maupun ke masyarkat apalagi ke anak cucu kita,” kata Sri Mulyani.

Rr/detik.com