Perusahaan Akali Iuran BPJS Kesehatan Dengan Mengecilkan Jumlah Dan Gaji Karyawannya

BPJS Kesehatan mempunyai kewajiban membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Menteri Keuangan Sri Mulyani (BPJS) mengungkapan, banyak perusahaan mengakali iuran BPJS Kesehatan selama ini, misalnya dengan mengeilkan jumlah karyawannya.

“Ada yang sudah mendaftar tetapi jumlah karyawannya dikurang-kurangin,” ujar  mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/08) 2019.

Dikatakan Sri Mulyani, misalnya jumlah karyawan 100 jadi lebih kecil dari 100 supaya tadi iuran mereka jadi lebih sedikit.

Selain itu, pada juga perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan namun melaporkan gaji karyawannya lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban baik dari sisi badan usahanya maupun pegawainya.

Seperti diketahui, peserta BPJS Kesehatan yang merupakan karyawan perusahaan swasta harus membayar 5 persen dari gaji pokok untuk iuran.

Namun, tidak semua iuran ditanggung oleh karyawan sebab 4 persennya dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya 1 persen dibayar karyawan. Hal inilah yang membuat perusahaan mencari cara mengakali iuran sehingga uang yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan lebih kecil.

Diungkapkan Sri Mulyani, fakta itu merupakan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas audit BPJS Kesehatan.

“Dalam hal ini BPJS Kesehatan harus kerja sama dengan pihak terkait termasuk dinas tenaga kerja supaya keputusan dunia usaha bisa ditingkatkan,” katanya.

Di tengah ancaman defisit, BPJS Kesehatan ternyata harus menanggung denda tunggakan dari rumah sakit yang nilainya puluhan miliar rupiah.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban membayar denda 1 persen dari setiap keterlambatan klaim.

“Klaim saat ini membuat kami belum bisa membayar secara tepat waktu. Posisi gagal bayar sampai Juni 2019 sekitar Rp 7 triliun. Kalau dananya ada, tentu akan dibayarkan,” kata Maya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Itu berarti, potensi denda yang membayangi BPJS Kesehatan sekitar Rp 70 miliar sampai Juni lalu. Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan semakin terbebani karena defisit tahun lalu belum tertutupi.

Rr

(Sumber; KOMPAS.com)

 




BPJS Kesehatan Sukseskan Program JKN-KIS Melalui Forum Komuniasi

Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Provins Nusa Tenggara Barat yang sudah mendukung penuh Program JKN-KIS

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    BPJS Kesehatan Cabang Mataram  menggelar Pertemuan Forum Komunikasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pada Selasa (20/08) 2019.

Kegiatan tersebut merupakan upaya menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas ketentuan peraturan yang berlaku dalam pencapaian kepesertaan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Selain itu memberikan solusi dan masukan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, baik dari segi kepesertaan maupun pelayanan kesehatan.

“Kegiatan ini sangat penting, karena BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari Pemerintah Daerah terkait peningkatan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Forum ini dibentuk sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang terjadi dilapangan,” ujar Ali

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, Dinas terkait dan Kepala BPJS Kesehatan se-Wilayah NTB. Pemaparan materi dalam kegiatan ini dibawakan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggaa Barat, Iswandi yang menjabat selaku Ketua Forum Komunikasi ini sangat mendukung penuh Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, khususnya terkait peningkatan kepesertaan dan pelayanan kesehatan.

“Dalam forum ini saya memerintahkan kepada seluruh Dinas terkait selaku anggota untuk bersama-sama meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS salah satunya dengan cara memberikan data-data yang dibutuhkan dalam Program JKN-KIS serta turun bersama untuk mensosialisasikan program JKN-KIS ini langsung ke Masyarakat. Kita harus bergerak cepat untuk mencapai sasaran yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS ini,” Ujar Iswandi

Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB, I Made Puja Yasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Provins Nusa Tenggara Barat yang sudah mendukung penuh Program JKN-KIS.

Semoga Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2019.

ay/yn/jamkesnews




IWAPI & UMKM di NTB Diminta Optimalkan Fasilitas IT

Saat ini, hampir semua proses dalam bisnis, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pemasaran hasil produk dan memperluas koneksi, bisa dilakukan dalam genggaman

Penyerahan cindramata kepada Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah oleh Ketua Umum DPP IWAPI Ir. Dyah Anita Prihapsari MBA di dampingi Ketua DPD IWAPI NTB Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi, usai membuka Musda IV DPD IWAPI NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Di Era revolusi industri 4.0, akan membawa pergerakan informasi dan transaksi yang cepat, bahkan bisa dilakukan dalam hitungan detik.

Hal ini menjadi kunci kemajuan dari sebuah bisnis. Bisnis skala kecil bisa tumbuh menjadi besar, berkat penggunaan Informasi Teknologi (IT).

Sebaliknya, tidak sedikit, perusahaan besar yang gulung tikar, akibat kalah dalam kompetisi bisnis, karena masih bersifat konvensional.

Mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi pada Perempuan Pengusaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) diminta mengoptimalkan fasilitas informasi teknologi (IT) digital.

Khususnya  dalam meningkatkan jaringan pemasaran bisnisnya di tingkat nasional dan internasional.

Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah emngungkapkan itu, saat membuka Musda IV DPD IWAPI NTB, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/8),

Menurut Wagub, penggunaan IT menjadi kunci sukses utama dalam mengembangkan bisnis di era digital.

Saat ini, hampir semua proses dalam bisnis, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pemasaran hasil produk dan memperluas koneksi, bisa dilakukan dalam genggaman,.

“itu semua berkat kemajuan dari informasi teknologi,” jelasnya.

Wagub berharap, keberadaan DPD IWAPI NTB, dapat menjadi lokomotif sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di NTB.

“IWAPI harus juga ambil bagian dalam melahirkan wirausaha-wirausaha muda NTB yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang akan berdampak terhadap bertambahnya lapangan kerja baru dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB,” jelasnya.

Selain bidang bisnis, DPD IWAPI NTB juga diharapkan menjadi agen yang berperan aktif dalam mendukung suksesnya program-program kerja pemerintah saat ini. Seperti program Revitalisasi Posyandu sebagai kunci utama peningkatan kualitas kesehatan keluarga, mulai dari bayi hingga lanjut usia.

Selain program revitalisasi Posyandu, yang tidak kalah pentingnya dan akan menjadi kunci dari kemajuan ekonomi di NTB, partisipasi semua elemen dalam mensukseskan program Zero Waste. Ketika NTB sudah bersih akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah kita untuk dikunjungi orang, baik domestik maupun mancanegara.

“Kami yakin IWAPI adalah mitra strategis dalam mensukseskan program revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di NTB,” kata wagub.

AYA/HmsNTB

 




Kepala BNPB Puji Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB

NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain,  dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala BNPB Letjen Doni Monardo memuji langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Lombok dn Sumbawa.

Pujian itu dikatakannya saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman, di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (20/08) 2019.

“Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kita berikan apresiasi khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB,” kata Letjen Doni Monardo.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menyampaikan, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana

Diungkapkannya, gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 29 Juli 2018 lalu mengakibatkan ratusan ribu bangunan rumah warga rusak. Puluhan fasilitas umum, rumah ibadah dan perkantoran juga terkena dampak dari gempa bumi Lombok Sumbawa.

Sehari pasca gempa bumi pertama di NTB, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo datang langsung ke lokasi terdampak gempa.

Presiden kemudian memerintahkan kepada menteri terkait termasuk juga kepala BNPB, TNI dan Polri untuk segera membantu mempercepat penanganan gempa bumi yang juga menelan banyak korban jiwa ini.

Dikatakan Doni Monardo, NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain,  dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini.

“Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama,” jelasnya.

Di balik cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, lanjut Pencetus Citarum Harum ini, tentu ada banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan.

“Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain,” jelasnya.

Presiden RI, lanjut Jendral Doni, melalui Kementerian Keuangan RI telah mengucurkan lebih dari Rp 5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok Sumbawa.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia,” ungkapnya.

Keterlibatan masyarakat

Menteri Sosial RI yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Dr. Harry Hikmat menyampaikan, dalam penanganan bencana itu penting untuk melibatkan masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat dalam menangani bencana ini efektif sekali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengetahuan serta kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” jelasnya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pasca gempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar.

“Kami sampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB,” ucap wagub.

Dalam paparannya, wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini juga menjelaskan, sampai dengan saat ini, jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit.

“Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan,” jelasnya.

Ketua BKOW NTB ini menjelaskan, pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi ini sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon.

Menurutnya, dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon.

“Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Sampai dengan 19 Agustus 2019, lanjut Wagub, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.

Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema “Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat”.

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri.

AYA/HmsNTB




iLoPETA, Aplikasi Bisnis Dengan 12 Fitur Layanan, Diluncurkan Di Bima

Gubernur Zul mengajak seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, utamanya anak-anak muda Bima dan NTB untuk menyiapkan diri dengan bekal ilmu dan teknologi

lombokjourfnal.com —

BIMA  ;   Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, didampingi Wakil Walikota Bima, Ferry Sofyan, SH dan Wakil Bupati Bima, Drs.Dahlan M.Noer meluncurkan aplikasi startUp iLoPETA, di Uma IloPETA, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, Selasa (20/08) 2019.

Sebuah sistem informasi untuk layanan jasa bisnis dan transportasi yang menggabungkan 12 fitur layanan dalam satu Aplikasi.

Aplikasi itu merupakan satu-satunya atau pertama kalinya di NTB, sebagai buah karya krativitas dari 3  pemuda asal Bima, yakni Agil, S.Kom,  Arif sarjana Elektronika dan  Indra yang merupakan Sarjana Pendidikan Matematika lulusan STKIP Bima.

Fitur-fitur dalam IloPETA tersebut, sangat mudah dapat diakses melalui android atau diunduh melalui geogle playstore.

Dan telah menyediakan fasilitas untuk promosi dan pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk menyediakan ruang konsultasi pembuatan website dan percetakan.

Fitur-fitur tersebut meliputi iloservice Ilofood (pemasaran kuliner) ilojek untuk ojek online, ilocar (taksi online), ilopickup (untuk jasa pengangkutan/pengiriman barang),  ilopro ( jasa layanan konsultasi Website dan percetakan),ilonews (akses berita dari berbagai media yang ada di NTB) dan ilomall ( jasa layanan belanja).

Karya tehnologi informasi itu difasilitasi oleh Bank  BNI cabang Bima selaku mitra pembina UMKM.

Gubernur Zulkieflimansyah berterima kasih kepada jajaran  perbankan yang  menfasilitasi anak-anak muda kota dan Kabupaten Bima untuk mengembangkan kreativitasnya.

Sehingga teknologi yang sangat bermanfaat bagi UMKM itu menjadi mungkin terwujud.

“Ini merupakan langkah awal untuk bisa menggurangi pengangguran dan kemiskinan,” tegas Gubernur Zul.

Menurutnya, Bima ke depan adalah Bima yang membutuhkan karya nyata.

Gubernur berpesan kepada Wakil Walikota dan juga Wakil Bupati Bima, agar ke depan lebih banyak mengembangkan beasiswa pendidikan untuk anak-anak pada bidang teknologi baik informatika maupun matematika dan fisika.

Gubernur menegaskan, pertumbuhan ekonomi ke depan akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan teknologinya.

Misalnya smartphone kita dalam waktu ke depan, mungkin akan dilengkapi dengan artificial intelegen (AI ) sehingga mampu mendeskripsikan suasana hati dan fikiran.

Itulah yang menggambarkan bahwa kemajuan tekhnologi akan menjadi penopang utama bagi kemajuan ekonomi dan peradaban suatu bangsa, tegasnya.

Gubernur Doktor Zul, juga mengungkapkan, tanggal 9 september 2019, Presiden RI, Jokowi dijadwalkan kembali mengunjungi NTB untuk melaksanakan ground breaking pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Resort di Lombok Tengah.

Menyambut event internasional olah raga balap yang akan menghadirkan jutaan orang  dan banyak peluang bisnis di tahun 2021 mendatang, Gubernur Zul mengajak seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, utamanya anak-anak muda Bima dan NTB untuk menyiapkan diri dengan bekal ilmu dan teknologi.

Sehingga  kelak tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam menyambut peluang-peluang yang ada.

AYA/HmsNTB




Layanan Radio terapi Bagi Peserta JKN-KIS di RSUD Provinsi NTB

Peserta JKN-KIS yang menderita kanker tidak perlu jauh-jauh di rujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan radioterapi

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Mataram dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bertempat di RSUD Provinsi NTB, Senin (19/08) 2019.

Penandatanganan addendum itu merupkan Komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Dalam Addendum itu, RSUD Provinsi NTB menambahkan pelayanan Radioterapi untuk peserta JKN-KIS. Pelayanan Radioterapi ini satu-satunya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan seluruh Kepala Instalasi RSUD Provinsi NTB.

Direktur RSUD Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri dalam sambutannya menyampaikan bahwa RSUD Provinsi NTB terus meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan Radioterapi.

Lalu Hamzi Fikri mengatakan, radioterapi atau disebut juga terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif, bertujuan menghancurkan jaringan kanker.

Pelayanan Radioterapi ini merupakan salah satu pelayanan yang membutuhkan biaya besar dan memakan waktu cukup lama.

Karena itu RSUD Provinsi NTB  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram memberikan pelayanan radioterapi untuk meringankan beban penderita kanker.

“Sehingga peserta JKN-KIS yang menderita kanker tidak perlu jauh-jauh di rujuk keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan radioterapi,” ujar Fikri

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali mengapresiasi RSUD Provinsi NTB yang telah melakukan peningkatan pelayanan khusunya bagi peserta JKN-KIS.

Dikatakannya, pasien kanker yang memerlukan pelayanan radioterapi sekarang tidak perlu khawatir mengenai biaya lagi, karena sekarang Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan pelayanan Radioterapi bagi penderita Kanker di RSUD Provinsi NTB.

“Dan pelayanan Radioterapi ini dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga peserta tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan raioterapi. Semoga dengan adanya pelayanan Radioterapi ini peserta JKN-KIS dapat lebih mudah berobat dan mendapatkan pelayanan yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh peserta JKN-KIS,” jelas Ali.

ay/yn,jamkesnews

 




Bupati Turun Langsung Saat Kebakaran Lahan di Bukit Pandanan Malaka

Bupati mengimbau masyarakat, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar lahan atau sampah sembarangan

lombokjournal.com —

PEMENANG ;  Bupati Lombok Utara, Dr. H Najmul Akyar SH. MH., turun langsung ke lapangan atas terjadinya kebakaran lahan di Bukit Pandanaan dan Bukit Nipah Malaka, Lombok Utara, Minggu (18/08) 2019 sore hingga malam.

Bupati Najmul Akhyar mengatakan, sekitar jam 2 dini hari pemerintah daerah dipimpin Gubernur NTB, bersama Kapolda NTB, Kapolres Lombok Utara beserta personil BPBD, Dinas Kehutanan, Pol PP Damkar, unsur TNI serta masyarakat, berjibaku dalam pemadaman titik api yang merembet ke areal terdampak.

Dikatakannya, sampai saat sedang dicari tahu sebab utama kebakarannya, apakah  ada faktor kesengajaan ataukah secara alami.

Masih ada empat titik api baru ditemukan dan berupaya dipadamkan sebelum meluas.

Bupati mengimbau masyarakat, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar lahan atau sampah sembarangan, mengingat sekarang cuaca panas, prediksi kekeringan dan angin yang begitu kencang.

Guna mencegah rembetan api meluas yang dikhawatirkan api meluas ke areal pemukiman warga sekitar agar segera diantisipasi.

Sekretaris Desa Malaka Marwan, S.Pd., menyatakan, kebakaran baru bisa dipadamkan saat dini hari (19/8). Bukit Pandanan yang terdampak lahan kebakaran mencapai tiga hektar lebih.

Upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan titik api lainnya. Salah satunya, melalui pemasangan spanduk oleh masyarakat, dan imbauan bekerja sama dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Lombok Utara.

(den/che/humaspro)




Masyarakat  Dihimbau  Sukseskan Simposium Internasional APGN 2019

APGN ini betul-betul hadiah terbesar buat kita bangsa indonesia terutama NTB untuk memulai langkah pertama mengeksplorasi hal-hal yang belum diungkap banyak kepada publik

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah mengimbau masyarakat NTB untuk sama-sama menyukseskan perhelatan Event simposiun internasional Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019.

International Conferrence and Symposium APGN 2019 tersebut, dipastikan dilangsungkan di UNESCO Global Gunung (UGG) Rinjani, Lombok, NTB pada 30 Agustus – 6 September mendatang.

“Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan International Conferrence and Symposium APGN 2019 yang diselenggarakan di Lombok, NTB, mulai 30 Agustus sampai 6 September mendatang,” kata Gubernur Doktor Zul, Senin (19/08) 2019 sore  di Mataram.

Atas nama pemerintah dan masyarakat NTB, Gubernur Zul menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Unesco dan Panitia International Conferrence and Symposium APGN 2019 yang telah memilih Lombok sebagai lokasi kegiatan APGN 2019.

“Ini sebuah kebanggaan bagi NTB, karena di tengah banyak pihak yang ingin menjadi tuan rumah, Lombok terpilih menjadi tuan rumah APGN 2019,” katanya.

Gubernur Doktor Zul mengajak segenap masyarakat NTB untuk sama-sama memberikan keramahan bagi lebih dari 500 peserta APGN 2019 yang berasal dari 27 negara di dunia.

Selain itu, Doktor Zul juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan kesan yang baik bagi para peserta APGN 2019 nantinya.

Menurutnya, event APGN 2019 bermakna sangat strategis bagi pengembangan Geopark Rinjani ke depan.

Dengan ditetapkannya Rinjani sebagai bagian dari Unesco Global Geopark Network pada 2018 lalu, kawasan Rinjani bukan sekadar menjadi destinasi wisata. Tetapi juga menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa menyumbang bagi khazanah perkembangan peradaban dunia.

“Geopark Rinjani ke depan, tentunya seperti misi kita yang ingin menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung, untuk berbagai kepentingan. Bukan hanya untuk kepentingan rileks dan pesiar, menjadi tempat orang-orang menikmati eksotisme Lombok, tapi untuk juga banyak belajar karena memang NTB ini punya pesona yang luar biasa,” terang Gubernur.

Ia mencontohkan, misalnya betapa sejarah panjang Rinjani yang letusan dahulunya sangat luar biasa impactnya terhadap peradaban di dunia.

Menurut Gubernur, Geopark Lombok kalau dikelola dengan serius akan sangat membawa dampak bagi kemajuan NTB.

“Karunia yang dianugerahkan luar biasa oleh Tuhan yang Maha Esa pada kita ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi peluang yang besar buat NTB bukan hanya dari segi geologinya tapi juga impact ekonominya, kegiatan sejarah dan lain sebagainya,” katanya.

APGN 2019 juga akan membuka peluang-peluang untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut tentang kegeologian.

APGN ini betul-betul hadiah terbesar buat kita bangsa indonesia terutama NTB untuk memulai langkah pertama mengeksplorasi, ungkap Gubernur Doktor Zul, karena masih ada hal-hal yang belum diungkap banyak kepada publik.

“Nah mudah mudahan dengan dijadikan Rinjani dan Tambora sebagai Geopark dunia, akan memancing lebih banyak keingintahuan kita membuka misteri tabir masa lalu yang mudah-mudahan menghadirkan cerita di masa yang akan datang untuk kemajuan NTB  yang kita cintai ini,” katanya.

AYA/HmsNTB




Promo “Seafood Sensation” Golden Palace Hotel Lombok, Sajian Lengkap Murah meriah

Dalam menu tersebut berbagai macam lauk sudah tersaji. Mulai dari jenis ikan, cumi-cumi, udang, kerang, kepiting, juga berbagai sayur-sayuran tercampur menjadi satu dalam menu tersebut

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Golden Palace Hotel Lombok (GPHL) terus berupaya memberikan yang terbaik. Menu baru selalu ada di setiap bulan. .

Ya, bukan Golden Palace Hotel Lombok namanya jika tidak menyajikan menu promo makanan terbaru ,

Sangat pas jika dikatakan ‘Rasa Tak Pernah Bohong’. Betapa tidak, setiap gigitan rasa dari masakan yang dihadirkan GPHL itu benar-benar terasa nikmat.

Sea Food Sensation

Apalagi jika disantap bersama rekan/sahabat maupun keluarga tercinta sambil menikmati suasana nyaman dan tenang di Hotel Golden Palace.

Tak tanggung-tanggung,  cukup bermodalkan Rp 300 ribu masyarakat sudah bisa menikmati sajian menu “Seafoood Sensation” lengkap tersebut dalam satu wadah cukup besar.

“Cuma Rp 300 ribu (perporsinya). Nah, satu porsi ini bisa untuk 3 sampai 4 orang bahkan lebih tergantung porsi masing-masing penikmat,” ujarnya didampingi Manager Food and Beverange GPHL, Reza Pahlevie dan Ida Nyoman Sri Utami selaku Asst Manager Public Relation GP, Senin (19/8) di Mataram.

Disebutkannya, dalam menu tersebut berbagai macam lauk sudah tersaji. Mulai dari jenis ikan, cumi-cumi, udang, kerang, kepiting.

Adapun berbagai sayur-sayuran tercampur menjadi satu dalam menu tersebut, yakni antara lainnya seperti kacang panjang, jagung, wortel, kentang dan masih banyak lagi lainnya.

“Untuk masalah rasa semua sudah dimodifikasi (perpaduan rasa). Begitu juga sambalnya, ada sambal ala-ala Thailand dan lada hitam. Tergantung request atau permintaan,” ujar Excecutif Chef GPHL Mukhlis.

“Mau ditambah level pedas juga bisa. Atau mau disajikan dalam rasa (bumbu) yang berbeda seperti asam manis, saus tiram dan lainnya juga bisa. Jadi tinggal di- request saja,” imbuhnya.

Lebih jauh ia menyampaikan, masyarakat atau konsumen yang ingin menyantap menu ‘Seafood Sensation’ ini tidak butuh menunggu waktu lama.

Karena cukup dengan rentan waktu sekitar 10 menit menu tersebut sudah siap untuk disantap.

“Tidak lama, hanya 10 menit saja semuanya sudah ready. Kalau masalah rasa (standar/asli) ukuran pedasnya sangat standard an bisa dibilang lebih ke nusantaraan,” demikian Chef Mukhlis.

Ditambahkan Manager Food and Beverange GPHL, Reza Pahlevie, menu ini merupakan menu terbaru yang disajikan oleh GPHL.

“Ini menu baru kita. Dan promo ini sudah mulai berlangsung sejak 1 Agustus kemarin dan akan tersedia sampai dengan bulan September mendatang,” tuturnya singkat.

Ia pun berharap agar masyarakat bisa menyantap masakan di Golden Palace, karena selain tempat yang sangat nyaman harga juga terjangkau untuk kalangan umum.

AYA (*)




RSUD NTB Mengoperasikan Radioterapi, Kini Siap Layani Pasien BPJS

Dengan dibukanya fasilitas Pelayanan Radioterapi oleh RSUD NTB ini sangat membantu penyembuhan para pasien kanker terlebih kini fasilitas ini sudah dapat dinikmati oleh pasie

Penandatanganan kerjasama bersama Kepala BPJS Mataram, dr Muhammad Ali di Gedung Radioterapi RSUD NTB.

MATARAM.lombokjournal.com  — Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB (RSUD NTB) kini sudah mengoperasikan Radioterapi, tepat hari Senin (19/08) 2019, yang selama ini hanya bisa diakses pasien pengidap kanker NTB di luar daerah.

Operasi, kemoterapi, dan radioterapi saat ini masih menjadi pilihan pengobatan utama bagi pasien kanker di Indonesia.

Setelah resmi dibuka untuk pasien umum Februari lalu, tepat hari Senin, fasilitas Radioterapi resmi beroperasi untuk pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Perencanaan pembangunan gedung Radioterapi telah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu, dan berhasil direalisasikan tahun 2017.

Setahun berikutnya digunakan RSUD NTB untuk melengkapi alat Radioterapi. Dan  di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah & Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, RSUD Provinsi NTB berhasil melakukan percepatan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

“Peresmian layanan perdana radioterapi bagi pasien JKN hari ini merupakan kado memasuki satu tahun pemerintahan pasangan Doktor Zul- Umi Rohmi. Hal ini akan sangat mendukung optimalisasi pencapaian misi NTB Sehat -Cerdas dan NTB Bersih-Melayani, untuk mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, selepas menandatangi kerjasama bersama Kepala BPJS Mataram, dr. Muhammad Ali di Gedung Radioterapi RSUD NTB.

Di hari perdana beroperasi untuk pasien JKN ini, Kepala BPJS Mataram memaparkan sebanyak kurang lebih 200 pasien sudah masuk dalam daftar antrian.

Dr. Ali menambahkan,  penyakit kanker ini merupakan satu dari 8 penyakit katastropik dalam program JKN yang menelan biaya kesehatan cukup besar.

Angka kasus berdasarkan data tahun 2017, penyakit katastropik ini mencapai 10 juta kasus pelayanan, penyakit kanker berada pada posisi ketiga sebanyak 15 persen kasus, setelah penyakit jantung 50 persen, dan stroke.

“Berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia, aksesibilitas pelayanan kesehatan di era JKN, mencapai 640 ribu kasus per hari.  Semoga dengan dibukanya BPJS untuk radiotherapi ini akan semakin mendukung aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk paien kanker khusunya di NTB.” tutur dr. Ali.

RSUD NTB sendiri mengaku benar-benar siap dengan fasilitas pelayanan terbarunya ini. dr. Hadi Nurhadi Sp. Onk. Rad dokter spesialis Radioterapi mengaku seluruh staf telah mendapatkan pelatihan optimal untuk melakukan terapi. Fasilitas sendiri sudah terbilang lengkap dengan pesawat radioterapi versi terbaru dibandingkan pelayanan radioterapi di daerah lainnya.

“Untuk penanganan kasus, kami sudah bisa menerima semua kasus. Meskipun ada dua alat yang sedang dalam perjalanan. Sedikit lama karena dipesan di luar negeri, tetapi tahun ini semuanya akan lengkap dan kami siap melayani pasien,” tutur dokter spesialis radioterapi lulusan Universitas Indonesia tersebut.

Pasien kanker

Hj. Manggar Dwiningtjas, salah seorang pasien kanker pelayanan Radioterapi RSUD NTB yang telah mendapatkan terapi sejak Februari lalu menuturkan.

Dengan dibukanya fasilitas Pelayanan Radioterapi oleh RSUD NTB ini sangat membantu penyembuhan para pasien kanker terlebih kini fasilitas ini sudah dapat dinikmati oleh pasien JKN.

“Sebelumnya saya bolak balik ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan Radioterapi. Prosesnya sangat lama menghabiskan waktu dan biaya besar untuk dirujuk ke luar daerah. Dengan dibukanya pelayanan Radioterapi oleh RSUD NTB ini, memberikan harapan pada kami untuk dapat mengakses pelayanan yang lebih baik untuk proses kesembuhan kami. Dengan itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesar atas tersedianya fasilitas ini,” tuturnya.

Dengan memiliki akreditasi paripurna dan internasional, ditambah dengan dibukanya pelayanan fasilitas Radioterapi ini semakin melapangkan jalan bagi RSUD NTB untuk membuka program Wisata Medis.

“Kita berharap fasilitas untuk pengobatan kanker kami terus berkembang, memperluas pangsa pasar tak hanya untuk NTB, tetapi mampu menjangkau NTT, ataupun dari daerah lainnya. RS kita juga sudah ditunjuk sebagai wisata medis. Dengan pelayanan Radioterapi ini kita semakin siap kedepannya bersinergi dengan akreditasi RSUD NTB paripurna dan internasional, untuk menyambut event motor GP dan Halal tourism,” tutup Dirut RSUD di akhir wawancara.

AYA