Banyak aktivitas bisnis di NTB yang dapat dikembangkan, dan pemerintah NTB sangat terbuka untuk menjalin kerjasama

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tandatangani  Letter of Intent (LoI) perjanjian kerjasama dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Rabu (11/09) 2019.

Penandatanganan kerjasama ini sebagai lanjutan pertemuan Senin (09/09) 2019 lalu.

Dewan Perdagangan Islam Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama ini usai melakukan survei di beberapa tempat strategis di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan, perjanjian kerjasama ini awal saling kenal antara NTB dengan Malaysia.

“Tidak mungkin kita saling membantu jika kita tidak saling memahami, tidak mungkin kita saling memahami jika tidak saling mengenal, dan saya kira ini adalah upaya awal untuk saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu, kita akan saling memahami untuk kemudian kita saling membantu satu sama lain,” ungkap gubernur.

Dikatakannya, banyak aktivitas bisnis di NTB yang dapat dikembangkan, dan pemerintah NTB sangat terbuka untuk menjalin kerjasama. Dengan kerjasama ini, banyak perubahan yang akan terjadi di NTB.

Adanya kerjasama ini, akan banyak penerbangan dari Malaysia ke NTB dan sebaliknya.

“Kami berharap hal itu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari Malaysia ke NTB,” kata gubernur.

Semua pihak diminta membantu dan memfasilitasi para investor. Gubernur Zul berharap, adanya kerjasama ini dapat meningkatkan angka kunjungan wisata dari Malaysia.

Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Datuk Sahar menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur NTB dengan pelayanan dan kesungguhan NTB untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia.

“Banyak hasil dari pembicaraan dan diskusi yang kita laksanakan beberapa hari ini, investor-investor yang kami bawa ke sini adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi, semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Datuk Sahar.

Perlu diketahui, penandatanganan pembentukan kerjasama ini terdiri dari bidang pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan dan pariwisata.

AYA/HmsNTB

Empat kriya binaan Dekranasda NTB juga mendapatkan penghargaan sebagai karya kriya unggulan pada acara Dekranas Award

MATARAM.lombokjournal.com —  Penghargaan Pembina Dekranasda Terbaik se-Indonesia Tahun 2019 diraih Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua Dekranasda NTB

Dekranasda NTB dipandang mampu bekerjasama dengan baik dengan kabupaten kota se-NTB.

Tak hanya itu, Hj. Niken juga dinilai mampu mengembangkan produk unggulan di NTB yang berbasis budaya dan kekayaan lokal, serta berdaya saing di kancah Nasional hingga Mancanegara.

Hj. Niken mendapatkannya di tahun pertama sebagai Ketua Dekranasda NTB. Penghargaan langsung diserahkan oleh Ketua Umum Dekranasda, Hj. Mufidah Jusuf Kalla saat pembukaan pameran Kriyanusa Dekranasda 2019 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (11/09) 2019.

“Alhamdulillah, penghargaan ini diraih atas kerjasama Dekranasda Provinsi NTB dan Dekranasda 10 kabupaten kota di NTB. Saya dedikasikan juga untuk para perajin di NTB atas karya-karyanya yang sangat baik dan berkualitas,” ungkap Hj. Niken.

Hj. Niken berharap, semoga prestasi yang telah diraih makin meningkatkan semangat semua pihak untuk berkarya.

“Semakin kreatif dan semakin percaya diri untuk berdaya saing global,” tuturnya.

Selain penghargaan yang diterima Ketua Umum Dekranasda NTB, empat kriya binaan Dekranasda NTB juga mendapatkan penghargaan sebagai karya kriya unggulan pada acara Dekranas Award.

Karya tersebut antara lain adalah tas ransel wanita kategori serat alam karya desainer Amrul Hadi dari Ermina.

Untuk kategori material asli alami lain, NTB mampu meraih tiga penghargaan melalui produk mutiara yakni, piring kue (motif daun kates) dari Lamops Craft Works karya Desainer Efdalius Ruswand.

Dua lainnya diborong Riana Melia dari Lombok NTB Pearls dengan karyanya bros Daun kates dan bros liontin pipa daun anggur.

Hadir dalam acara tersebut Ibu Iriana Joko Widodo beserta istri para Menteri Kabinet Kerja.

AYA/HmsNTB

Perlu ada upaya-upaya preventif dan edukatif untuk mengamputasi penyebaran radikalisme tersebut

MATARAM.lombokjournal.com – Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB bekerjasama dengan Dewan Anak Mataram menyelenggarakan kompetisi Film/Video Pendek bertema “Kita Beda Kita Bersaudara” tingkat pelajar.

Kompetisi ini bertujuan menanamkan bibit toleransi pada anak sejak di masa sekolah.  Pelajar berkompetisi membuat film atau video pendek yang bertema keberagaman.

“Semoga dengan lomba semacam ini dapat memupuk rasa toleransi adik-adik, sehingga ketika telah dewasa nanti dapat merawat budaya adik-adik serta kesatuan NKRI,” pesan Asisten III Setda Provinsi NTB, Hj. Hartinah, di Taman Budaya NTB, Rabu (11/09) 2019.

Hj. Hartinah menyampaikan itu saat memberikan sambutan acara penganugerahan pemenang Lomba tersebut,

Selain mengajarkan toleransi, Lomba ini juga diharapkan dapat menangkal radikalisme yang  ada  sekolah.

Dari hasil penelitian dan Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), dipimpin Prof Dr Bambang Pranowo, guru besar sosiologi Islam di UIN Jakarta. Penelitian yang dilakukannya pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan, hampir 50 persen pelajar setuju tindakan radikal.

Sehingga perlu ada upaya-upaya preventif dan edukatif untuk mengamputasi penyebaran radikalisme tersebut.

“Ajang Lomba seperti ini juga bisa menjadi penangkal adanya paham radikalisme di dalam sekolah. Soalnya kan anak seusia saya cepet sekali terhasut ajakan orang lain,” ujar Gaung Alif, siswa SMAN 1 Mataram selaku panitia acara.

Pembelajaran toleransi memang sangat kental terlihat dalam acara tersebut. Diawali dengan penampilan Wayang Botol (Watol) dari Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS) sebagai pembuka acara.

Kemudian kata-kata motivasi dari TGH. Hasanain, dan pemutaran film pendek bertema toleransi karya anak-anak NTB.

Pembelajaran toleransi yang tidak terkesan menggurui juga disuguhkan dalam penampilan lakon dari Teater Sanggar Budaya Pelangi SMAN 2 Mataram berkolaborasi dengan Teater Tereng SMAN 3 Mataram.

Lakon yang menceritakan tentang kegalauan, perundungan, dan perberbedaan anak remaja tersebut berhasil memukau para penonton.

Pemenang dalam Lomba tersebut sendiri di antaranya, Rival dan Kawan-Kawan sebagai juara 1, Team Z juara 2, dan Liat Family sebagai juara 3.

Untuk Juara Favorit The Iswae Generation sebagai favorit 1 dan SMANSAGA sebagai juara favorit 2. Kriteria pemenang dinilai berdasarkan Penyampaian Pesan, Originalitas Ide, dan Kualitas Video.

AYA/HmsNTB

Kegiatan Gala Dinner juga diisi dengan penyerahan mandat APGN tahun 2021, yang dilakukan Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah kepada Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Satun, Thailand

LOBAR.lombokjournal.com —  Pesona Taman Narmada dan kasiat Air Awet Muda dipaparkan di hadapan Komite Asia Pasific Geopark Network (APGN) dan peserta Simposium Internasional APGN ke-6 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah memaparkan pesona Taman Narmada itu saat gala dinner APGN, Kamis (05/09) 2019 malam di Taman Narmada, Lombok Barat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komite APGN ke-6 untuk kegiatan luar biasa yang telah mereka lakukan (di Lombok) termasuk Gala Dinner  ini di Taman Narmada,” kata Wagub Ummi Rohmi, membuka sambutannya dalam

Hadir dalam Gala Dinner, Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin,  Asisten Jejaring Inovasi Maritim Kemenko Maritim, Latif Nurbana, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan para peserta APGN dari 35 negara.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, saat menyampaikan sambutannya dalam bahasa Inggris,  menjelaskan Taman Narmada merupakan replika dari Gunung Rinjani.

Setiap bagian taman telah dibangun dan ditata dengan sempurna berdasarkan lanskap Gunung Rinjani. Dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem.

Wagub memaparkan, pada saat itu Raja terlalu tua untuk melakukan ritual pengorbanannya di Gunung Rinjani, sehingga ia memerintahkan semua arsitek kerajaan untuk membawa nuansa Gunung Rinjani ke Taman Narmada.

“Taman ini juga terkenal dengan mata air alami yang membuat semua orang yang meminumnya awet muda,” kata Ummi Rohmi.

Wagub Ummi Rohmi menegaskan, sebagai perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Barat, ia menyampaikan rasa senang bahwa NTB menjadi tuan rumah APGN tahun 2019.

“Malam ini kita bisa merayakan keajaiban bumi ibu dan diingatkan betapa menakjubkannya planet ini,” katanya.

Ummi Rohmi kemudian memaparkan pesona Lombok dan Sumbawa.

“Provinsi kami terdiri dari hampir 300 pulau yang tersebar di provinsi ini dengan dua pulau besar utama yang disebut Lombok dan Sumbawa,” katanya.

Dipaparkan, NTB memiliki tiga suku utama yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo, kami kaya akan budaya dan sejarah.

Pantai indah terletak di setiap sudut provinsi, menawarkan pantai pasir putih dan air sebening kristal yang dilengkapi dengan terumbu karang yang indah bagi para pengunjung.

Dua gunung berapi bersejarah, Tambora dan Rinjani, menawarkan pemandangan indah serta peluang tak terbatas untuk belajar dan meneliti sejarah dunia ini.

Kerajinan tangan dan potongan kain tenun yang indah kaya akan filosofi dan budaya.

“Dan inilah alasan mengapa saya bangga menyebutnya RUMAH!. Saya berharap bahwa setelah acara ini, anda semua akan menghabiskan beberapa hari lagi untuk menikmati keindahan alam dan budaya di  provinsi kami, dari keaktifan Gili Trawangan hingga pantai-pantai eksotis di Mandalika, atau bahkan menikmati kesunyian dan ketenangan Desa Sade dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari orang-orang di pulau ini,” katanya.

Kegiatan Gala Dinner juga diisi dengan penyerahan mandat APGN tahun 2021, yang dilakukan Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah kepada Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Satun, Thailand.

Sementara itu, Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok yang sudah menjadi tuan rumah yang baik bagi serangkaian kegiatan APGN 2019.

Menurutnya, menjadi sebuah pengalaman sangat berharga selama berkegiatan di Lombok, NTB, dengan panorama alam yang indah dan keberagaman seni budayanya.

“Kami mengapreasiasi NTB, pemerintah dan masyarakatnya yang sudah menyambut dan memberikan kehangatan dalam rangkaian APGN di Lombok ini,” katanya.

Simposium Internasional AGPN merupakan kegiatan dua tahunan dari UNESCO Global Geopark untuk wilayah Asia Pasific.

Prof Xiaochi Jin menjelaskan, APGN 2021 mendatang akan diselenggarakan di Geopark Satun, Thailand.

Ia berharap Dewan Geopark Rinjani Lombok bisa turut serta dalam pertemuan dua tahun mendatang di Thailand.

AYA/Diskominfotik

Salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI

MATARAM.lombokjournal.com — Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB, diminta aktif mempublikasikan program-program unggulan dan program strategis yang ditanganinya melalui website masing-masing.

Publikasi dan keterbukaan itu penting, agar masyarakat tahu dan mengerti program tersebut.

Sekaligus untuk menutup peluang munculnya isu-isu negatif atau hoax yang merugikan kita semua, ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH.

Ia didampingi Ketua Informasi (KI) NTB, Hendriadi saat rapat evaluasi dan monitoring pelayanan informasi Publik oleh PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB, di Aula Sidang KI di Jalan Udayana Mataram, Jumat (06/09) 2019.

Ia menegaskan, didalam RPJMD NTB 2019-2024, setidaknya terdapat 60 program  unggulan Daerah, masing-masing OPD sudah memiliki program unggulan yang harus diimplementasikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Itulah yang harus dipublikasikan lewat website OPD, terangnya.

Aryadi menyayangkan, publikasi informasi terkait program unggulan dan program strategis lewat website OPD penanggungjawab dan pengelola program tersebut belum maksimal.

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajarlah jika masyarakat menjadi bertanya-tanya,” tegasnya.

Mantan Irbansus inspektorat NTB itu juga mengajak seluruh PPID Perangkat Daerah untuk meningkatkan update informasi publik yang dimilikinya.

Menurutnya, saat ini terjadi perubahan kepercayaan publik terhadap informasi yang tersaji di media publik. Kalau diera orde baru, kata Aryadi informasi yang diproduksi dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah, diuji kebenarannya oleh masyarakat dengan cara melakukan cek and rechek pada media mainstream yang ada seperti koran, majalah atau radio dan TV.

Kalau media media tersebut sudah menyajikan dan mengulasnya dengan baik, maka masyarakat percaya terhadap kegiatan pemerintah tadi.

Tetapi sekarang justru sebaliknya.  Ditengah menjamurnya pertumbuhan media massa, baik media sosial maupun media daring, maka apa yang tersaji di akun media tersebut, rakyat tidak langsung percaya.

Tetapi akan mengkonfirmasi informasi itu pada situs resmi pemerintah atau badan publik yang bersangkutan, terangnya.

“Maka ini merupakan kesempatan bagi PPID untuk mengisi ruang publik ini dengan lebih banyak menyajikan informasi-informasi publik yang akurat, mencerdaskan dan melibatkan rakyat sebagai produsen informasi. Karena Ketersedian data yang lengkap terkait program strategis per OPD merupakan bentuk keterbukaan publik,” tegasnya seraya melakukan evaluasi satu persatu terkait updating Website tiap-tiap OPD.

Hal senada ditegaskan, Ketua  Komisi Informasi provinsi NTB, Hendriadi. Ia  mengatakan dengan tersajikannya informasi publik secara lengkap dan upto date maka menjadi langkah preventif untuk mengurangi timbulnya sengketa informasi.

Sebab salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI.

“Makin  banyak sengketa, maka makin rendah predikat keterbukaan informasinya. Atau dapat disebut badan publik yang bersangkutan tidak terbuka”, ungkapnya.

BACA JUGA  ;  Lembaga Penyiaran TV & Radio Komit Dukung Program NTB Gemilang

Ia menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terdapat 3 sengketa informasi yang disidangkannya.

“Kalau informasi sudah disediakan dengan data yang lengkap dan transparan, maka peluang adanya sengketa informasi akan minim,” tutup komisioner yang akrab disapa bang Hendri itu.

AYA

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajar jika masyarakat  bertanya-tanya”

MATARAM.lombokjournal.com — Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB, diminta aktif mempublikasikan program-program unggulan dan program strategis yang ditanganinya melalui website masing-masing.

Publikasi dan keterbukaan itu penting, agar masyarakat tahu dan mengerti program tersebut.

Sekaligus untuk menutup peluang munculnya isu-isu negatif atau hoax yang merugikan kita semua, ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH.

Ia didampingi Ketua Informasi (KI) NTB, Hendriadi saat rapat evaluasi dan monitoring pelayanan informasi Publik oleh PPID Perangkat Daerah Provinsi NTB, di Aula Sidang KI di Jalan Udayana Mataram, Jumat (06/09) 2019.

Ia menegaskan, didalam RPJMD NTB 2019-2024, setidaknya terdapat 60 program  unggulan Daerah, masing-masing OPD sudah memiliki program unggulan yang harus diimplementasikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Itulah yang harus dipublikasikan lewat website OPD, terangnya.

Aryadi menyayangkan, publikasi informasi terkait program unggulan dan program strategis lewat website OPD penanggungjawab dan pengelola program tersebut belum maksimal.

“Kalau data dan publikasi informasinya belum maksimal, maka wajarlah jika masyarakat menjadi bertanya-tanya,” tegasnya.

Mantan Irbansus inspektorat NTB itu juga mengajak seluruh PPID Perangkat Daerah untuk meningkatkan update informasi publik yang dimilikinya.

Menurutnya, saat ini terjadi perubahan kepercayaan publik terhadap informasi yang tersaji di media publik. Kalau diera orde baru, kata Aryadi informasi yang diproduksi dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah, diuji kebenarannya oleh masyarakat dengan cara melakukan cek and rechek pada media mainstream yang ada seperti koran, majalah atau radio dan TV.

Kalau media media tersebut sudah menyajikan dan mengulasnya dengan baik, maka masyarakat percaya terhadap kegiatan pemerintah tadi.

Tetapi sekarang justru sebaliknya.  Ditengah menjamurnya pertumbuhan media massa, baik media sosial maupun media daring, maka apa yang tersaji di akun media tersebut, rakyat tidak langsung percaya.

Tetapi akan mengkonfirmasi informasi itu pada situs resmi pemerintah atau badan publik yang bersangkutan, terangnya.

“Maka ini merupakan kesempatan bagi PPID untuk mengisi ruang publik ini dengan lebih banyak menyajikan informasi-informasi publik yang akurat, mencerdaskan dan melibatkan rakyat sebagai produsen informasi. Karena Ketersedian data yang lengkap terkait program strategis per OPD merupakan bentuk keterbukaan public,” tegasnya seraya melakukan evaluasi satu persatu terkait updating Website tiap-tiap OPD.

Hal senada ditegaskan, Ketua  Komisi Informasi provinsi NTB, Hendriadi. Ia  mengatakan dengan tersajikannya informasi publik secara lengkap dan upto date maka menjadi langkah preventif untuk mengurangi timbulnya sengketa informasi.

Sebab salah satu indikator untuk menilai suatu badan publik menurutnya ditentukan oleh jumlah sengketa informasi yang disidang oleh KI.

“Makin  banyak sengketa, maka makin rendah predikat keterbukaan informasinya. Atau dapat disebut badan publik yang bersangkutan tidak terbuka”, ungkapnya.

BACA JUGA  ;  Lembaga Penyiaran TV & Radio Komit Dukung Program NTB Gemilang

Ia menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2019 telah terdapat 3 sengketa informasi yang disidangkannya.

“Kalau informasi sudah disediakan dengan data yang lengkap dan transparan, maka peluang adanya sengketa informasi akan minim,” tutup komisioner yang akrab disapa bang Hendri itu.

AYA

64 lembaga penyiaran aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring dan terhubung juga dengan media sosial

MATARAM.lombokjournal.com — Pimpinan 64 Lembaga Penyiaran Publik, baik TV Nasional sistem siaran jaringan (SSJ) dan TV Lokal maupun Radio siaran yang ada di NTB, memiliki komitmen sama,  ikut mengawal dan mensukseskan program-program pembangunan mewujudkan NTB Gemilang.

Semua lembaga penyiaran publik  aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB itu, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring yang dapat digunakan untuk mengisi informasi tentang program unggulan NTB Gemilang.

Sehingga cakupan informasinya jauh lebih efektif  menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan para pimpinan media penyiaran se-NTB, saat berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Penjabat Sekda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi M.Si bersama KPID NTB, difasilitasi oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB,  Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di Bale Sea Food Mataram, Senin (09/09) 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Pak Is sapaan akrab Penjabat Sekda NTB, mengajak seluruh lembaga penyiaran di NTB berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan visi NTB Gemilang.

Menurutnya media massa, termasuk TV dan Radio memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Terwujudnya good governance merupakan konsensus dan hasil kerja bersama pemerintah, warga negara dan sektor swasta,” ujarnya.

Apalagi dalam UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran juga mengatur,  TV  berjaringan wajib memenuhi muatan lokal sebesar 10 persen dari total jam tayang siaran.

Namun pemerintah juga memahami, lembaga penyiaran sebagai lembaga profit, disamping memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memajukan rakyat di daerah.

Karena itu,  Pak Is mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur pada pertemuan tersebut ingin mendapatkan masukan, saran dan ide-ide konkrit dari semua lembaga penyiaran, khususnya dalam mengatur konten siaran agar kepentingan publik tentang informasi dan kerja pemerintah dapat tersiar dan diketahui masyarakat.

Sebelumnya, Plt. Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi menegaskan, belakangan ini di tengah menjamurnya media sosial dan media daring, ada kesan sebagian badan publik termasuk instansi pemerintah mulai menapikan peran lembaga penyiaran.

Mereka terkesan lebih fokus pada media sosial, sementara informasi yang tersaji di media sosial seringkali bersifat tendensius dan hoax sehingga menimbulkan kegaduhan.

Padahal lembaga penyiaran publik seperti TV dan Radio, kata Aryadi jauh lebih efektif sebagai media publikasi dan edukasi.

Selain karena dikelola secara profesional dengan landasan kode etik dan tanggung jawab yang tinggi, juga hampir semuanya memiliki laman daring yang bisa juga di share lewat media sosial official.

“Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui”, ungkap Gde.

Karena itu, Aryadi berharap kemitraan dengan lembaga penyiaran publik perlu terus diperkuat. Termasuk  porsi untuk penyebaran informasi terkait 60 program unggulan NTB Gemilang oleh lembaga penyiaran televisi dan radio perlu ditingkatkan, ujarnya.

Para pimpinan media penyiaran mengungkapkan, mereka rindu akan kerja sama kemitraan yang sangat baik, yang pernah terjalin beberapa tahun sebelumnya.

Mereka pada prinsipnya memiliki komitmen yang sama, ingin berperan mewujudkan NTB Gemilang. Sebagaimana diungkapkan perwakilan MNC Group di NTB, H Samiarto bahwa pihaknya intens menyiarkan kontens-kontens pembangunan dan aktivitas sosial budaya daerah pada seluruh  TV jaringannya.

Namun ia juga menyayangkan perhatian terhadap media TV dan Radio dalam  kerjasama program-program pemerintah Daerah sangat minim.

“Bukan saja soal  anggaran dan biaya produksi. Tetapi juga terkait kerjasama dalam penyiapan materi dan konten terkait informasi pemerintah”, ujarnya.

“Dulu saat bapak Sekda masih jadi Karo umum yang membawahi Humas, kita pernah bekerja sama sangat baik. Kami berharap, itu bisa dibangun lagi”, imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan perwakilan SCTV Group yang juga Ketua IJTI NTB, Riadi. Ia melihat pola kemitraan antara instansi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Penyiaran perlu di perkuat melalui program kerjasama dalam menyiarkan program-program unggulan NTB Gemilang.

“IJTV komit mendukung NTB Gemilang melalui siaran sehat dan mencerdaskan”, ujarnya.

Perwakilan Lombok Post TV, H.Rudi berharap kerja sama pemprov NTB dengan Lembaga Penyiaran dapat dibangun kembali sebagaimana pernah terjalin 5 tahun lalu, harapnya.

Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, dari 64 lembaga penyiaran aktif yang memiliki izin siaran dan terdaftar di KPID NTB, hampir seluruhnya memiliki situs laman daring dan terhubung juga dengan media sosial.

Saat ini pengajuan ijin untuk mendirikan media penyiaran di NTB tetap tinggi, namun slotnya sudah habis, terangnya. Hal itu menunjukkan bahwa media  penyiaran memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat.

BACA JUGA ;  Website OPD diminta Aktif Publikasikan Program Unggulan

Selebihnya, KPID NTB terus mendorong agar kemitraan dapat terjadi bukan saja kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyiaran publik. Tetapi juga dengab seluruh stake holder pembangunan daerah dan masyarakat.—

jm

 “Bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah”

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 diputuskan naik 65% dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Hanya saja, bila peserta mandiri tersebut nyatanya tidak mampu bisa dimasukan dalam penerima bantuan iuran (PBI).

Kepesertaan PBI adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Di mana iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD. Saat ini ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

“Bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah,” tulis data Kementerian Keuangan, Selasa (10/09) 2019.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay).

Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas.

Misalnya, peserta yang semula kelas 1 menjadi kelas 2 atau kelas 3, atau dari kelas 2 turun ke kelas 3.

Kenaikan iuran BPJS ini diiringi dengan perbaikan sistem JKN secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi BPKP, baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing. Rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan DJSN.

Fbn/SUMBER; okezone

“Nggak ada niat misalnya untuk jual manusia, (Dugaan) human trafiking terlampau jauh. Kalau ada prosedur yang kurang benar kita perbaiki”

MATARAM.lombokjournal.com —  Temuan hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB, terkait dugaan penyimpangan administrasi dalam pengiriman pelajar NTB ke Korea Selatan, ditanggapi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Terkait temuat tersebut, Gubernur Zul menganggapnya hal yang wajar, itu disebabkan kemungkinan Ombudsman tidak mengetahui cerita lengkapnya

“Mungkin Ombudsman tidak mengetahui kelengkapan ceritanya,” kata Gubernur membela diri pada Selasa (10/09) 2019.

Hasil investigasi Ombudsman pelaksanaan pengiriman peserta program pendidikan lanjutan tenaga kesehatan dari jenjang D3 ke S1 ke Universitas Chodang diikuti 18 calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di NTB.

Pengiriman calon mahasiswa ini direncanakan untuk mengikuti pendidikan medical management yang sebenarnya proses perkuliahannya baru akan dimulai pada September 2019.

Program pengiriman calon mahasiswa itu  ke Universitas Chodang, Korea Selatan yang terletak di Muan, Jeolla Selatan, baru berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President Univesrsity of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019.

Namun faktanya meskipun belum terbit Perjanjian Kerjasama, 18 calon mahasiswa ini justru telah diberangkatkan ke Korea Selatan pada Maret 2019.

Padahal dalam skema jadwal kuliah, perkuliahan baru akan dimulai pada September 2019. Pemberangkatan lebih awal dimaksud bertujuan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk memperdalam bahasa Korea.

Apalagi beberapa calon mahasiswa mulai merasakan adanya perbedaan antara fakta dan janji dalam proses persiapan kuliah hingga perkuliahan.

Dari sinilah polemik dan kesimpangsiuran opini serta informasi di media massa berkembang.

Jangan takut salah

“Saya kira rekomendasi Ombudsman untuk lebih berhati-hati saya kira wajar saja dan kita memberikan apresiasi. Tapi kita  jangan takut salah juga,” jelas Gubernur.

Pengiriman beasiswa ke Korea sebenarnya tidak hanya keinginan mahasiswa kuliah keluar negeri, termasuk jika ada orang punya niat baik tentu Pemda menampung rencana kerja sama tersebut.

Jika dalam perjalanan ada yang tidak sesuai harapan dengan kenyataan, Pemprov NTB akan mencoba perbaiki meknisme selanjutnya melihat apa kekurangan.

“Nah yang konyol kalau kebetulan langsung dikaitkan dengan penjualan manusia itu terlalu jauh,” sesal gubernur.

Gubernur mengajak semua pihak menjaga konduksifitas daerah jangan sampai  membuat kesan satu tahun  kepemimpinan gubernur baru membuat gaduh. Padahal menurutnya itu masalah yang tidak besar.

“Nggak ada niat misalnya untuk jual manusia human trafiking terlampau jauh. Kalau ada prosedur yang kurang benar kita perbaiki,” jelasnya.

Menurut gubernur, temuan Ombudsman itu jadi masukan yang baik. Bukan hanya Ombudsman tapi yang lain akan disikapi dengan baik.

“Kita berterimakasih pada Ombusman mudahan masyarakat menyadari kita punya Ombusman,” tambahnya.

Gubernur menjelaskan, yang mengurus maupun yang diurus tidak punya pengalaman internasional, sehingga Pemprov NTB meminta Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) mem-back up.

Perjalanan beasiswa ke depannya akan diurus LPP. Gubernur mencontohkan orang yang tidak pernah keluar negeri pasti akan merasakan kebingungan awalnya.

Mahasiswa itu yang tadinya makan di kampus tetapi kampus di luar negeri tidak menyediakan kantin untuk makan.

“Itu namanya terlantar? Padahal kan musim panas disana kan libur,” ujar gubernur.

Pemprov menyayangkan jangan sampai nanti ada program bagus namun rasa takut berlebihan sehingga kapok,  padahal peluang yang tersedia begitu banyak.

“Jadi teman-teman media  membantu jangan sampai ketidak benaran kalau terus terus di grecokin orang lama lama malah percaya pada info yang tidak benar,” katanya.

Sebetulnya program pengiriman pelajar NTB sudah dilakukan dari dulu termasuk sebelum ia menjadi Gubernur NTB namun justru yang ribut hanya hari ini saja.

“Saya sebelum jadi gubernur ngirim orang sekolah sudah banyak. Yang perlu prosedurnya itu karena ada kata bekerjanya, perlu diperbaiki lah jangan jadi trauma jangan karena nilai setitik rusak susu sebelenggu,” tegaas gubernur.

AYA/HmsNTB

“Sebelumnya 298 desa, kini bertambah menjadi 302 desa yang alami kekeringan”

MATARAM.lombokjournak.com – Penyaluran air bersih terus dilakukan akibat kekeringan yang melanda beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data semula terdapat 298 desa yang kekeringan akibat musim kemarau, tapi kini bertambah menjadi 302 kabupaten/kota.

Karena itu, upaya mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah di NTB itu, pihak Dinas Sosial Provinsi NTB telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih.

“Saat ini penyaluran air bersih masih terus dilakukan kekeringan akibat musim kemarau yang melanda NTB. Daerah yang dilada kekeringan makin meluas. Sebelumnya 298 desa, kini bertambah menjadi 302 desa. Kabupaten kota yang terdampak parah kekeringan terbanyak di kabupaten lombok tengah,” ujar Kepala Dinas Sosial, Wismaningsih Drajadiah, Selasa (10/09) 2019.

Wismaningsih  mengatakan, hingga bulan Agustus 2019 Dinas Sosial Provinsi NTB telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih kepada warga masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran ittu dilakukan bersama instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

Dijeaskannya, sumber air bersih itu dipasok dari wilayah Lingsar dan Narmada sebagai wilayah sumber air di NTB khususnya.

Seperti diketahui kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 ini lebih luas jika dibandingkan tahun 2018 lalu, sebab kekeringan yang terjadi tahun ini jumlah masyarakat yang tedampak  lebih banyak.

Seperti yang terjadi di wilayah Lombok Timur, tepatnya di bagian selatan Lombok Timur sehingga berdampak terhadap kondisi pertanian masyarakat.

AYA