“Menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW”

MATARAM.lombokjournal.com — Penyerahan santunan Gerakan Sedekah Seribu (Gassibu) untuk  yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Raudhatul Akhror Babakan Kebon, Mataram, Minggu (15/09) 2019, mendapat apresiasi Gubernur Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul mengaku bangga dan senang bisa mengunjungi masyarakat Babakan pada acara santunan tersebut.

Menurut Gubernur, yang dibutuhkan masyarakat adalah kedatangan para pemimpin untuk menyapa dan mendengar secara langsung keluhan masyarakat.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini pun mendorong terus upaya-upaya semacam ini. Hal ini dinilainya sebagai empati dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan.

“Niat mulia ini harus kita dukung, dan InsyaAllah pemerintah NTB akan membantu gerakan ini,” pungkasnya.

Gubernur NTB yang datang menggunakan sepeda motor ini berharap, Gerakan Sedekah Seribu (Gassibu) ini terus berjalan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.

“Menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,” katanya.

Muhammad Farhan, Ketua Gassibu mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur NTB yang telah menyempatkan datang dan memberikan santunan secara simbolis kepada yatim piatu dan kaum dhuafa.

Farhan menerangkan, program Gassibu ini sudah berjalan selama tiga tahun, gerakan ini pun diinisisasi oleh masyarakat Babakan sendiri dengan harapan bisa bersedekah meskipun hanya dengan seribu rupiah.

“Untuk penyerahan santunan tahun ini kami dari Gassibu memberikan santunan kepada yatim piatu sebanyak 42 orang sementara untuk kaum dhuafa sebanyak 26 orang,” tutupnya.

Kepala Lingkungan setempat tak lupa menyampaikan rasa bahagia dan rasa syukur atas kunjungan gubernur ke warganya.

“Kami terharu dan merasa bersyukur, ini sejarah pertama kali kami dikunjungi oleh Gubernur NTB, Gubernur kita semua,” ceritanya disambut tepuk tangan warga.

Hadir juga Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Mutawalli, Lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, masyarakat, pemuda, beserta puluhan Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.

AYA (*)

“Perlu optimalisasi dan pemberdayaan kawasan Lingkar Selatan sebagai pusat rekreasi dan kuliner”

lombokjournal.com —

MATaRAM    ;    Kawasan Lingkar Selatan di sudut Kota Mataram memiliki potensi besar tumbuh dan berkembang  sebagai salah satu destinasi  sarana rekreasi dan kuliner warga kota .

Di sana terdapat belasan lapak ikan bakar segar yang dijual warga.

Namun sayangnya lokasi tersebut belum terlalu populer di mata masyarakat Kota Mataram. Bahkan Lingkar Selatan masih menyandang sterotip atau image sebagai  ‘jalur buangan’ atau jalur yang tidak strategis.

1. Makmur Said (HMS) yang bersiap maju sebagai calon Walikota Mataram dalam Pilkada 2020, memiliki keinginan besar untuk menata Kota Mataram lebih baik lagi.

Selain Taman Udayana, yang menjadi atensi ke depan adalah Lingkar Selatan.

“Potensi Lingkar Selatan sangat besar. Aneka kuliner laut dijual masyarakat di sana, tapi memang belum populer,” kata HMS.

Karena itu, pemerintah perlu hadir dan memberikan pemberdayaan ekonomi kepada pedagang kuliner agar lebih optimal dalam menjalankan bisnis kuliner lautnya.

HMS mengatakan, Dinas Perdagangan selain melakukan pendampingan dan pemberdayaan perlu juga melakukan terobosan kebijakan terkait pemberian bantuan ketrampilan maupun modal usaha melalui skema dana bergulir.

“Melalui skema tersebut para pedagang lapak kuliner memiliki spirit dan tanggungjawab dalam membesarkan usahanya ,” tandas Makmur Said, Minggu (15/09) 2019.

Lebih jauh Mantan Sekda Kota Mataram ini mengatakan, untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya penataan dan pembenahan  lapak-lapak pedagang yang terkesan kurang indah dipandang.

Terdapat beberapa pedagang  menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang yang mengurangi estetika di kawasan itu.

HMS juga berharap, agar di Lingkar Selatan dapat disediakan lapak atau kedai kopi lebih banyak lagi, sehingga wilayah tersebut menjadi alternatif baru hiburan bagi masyarakat Kota Mataram.

“Jadi tidak hanya kuliner aja yang dapat dinikmati di sana, namun masyarakat dapat bersantai di kedai kopi,” ucapnya.

Dia menyarankan, jika di selatan wilayah Lingkar Selatan berderetan lapak ikan bakar, maka di utaranya perlu dibangun lapak-lapak kedai kopi.

Sehingga jalur tersebut akan semakin ramai. Karena jika hanya diisi oleh lapak ikan bakar, maka tidak setiap hari masyarakat akan berkunjung ke sana.

Maka untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya trobosan baru.

“Jika di selatan Lingkar Selatan terdapat lapak ikan maka di utara harus ada deretan kedai kopi atau kuliner lain. Sehingga masyarakat tidak bosan ke sana. Karena  selera orang tidak setiap hari makan ikan bakar,” katanya.

Sementara itu terkait perencanaan pengembangan lingkar selatan, HMS mengatakan konsep awalnya untuk pembebasan lahan dan pembangunan sekitar 8 hektar , tapi yang mampu dibebaskan hanya 3 hektar.

Kawasan lingkar selatan didesign menjadi pusat rekreasi dan kuliner seperti ‘Mini Ancol kota Mataram’.

“Saya tahu persis proses awal karena terlibat langsung dari sisi penyediaan anggaran mulai dari perencanaan, penyediaan anggaran sampai dengan pembangunannya ,” ungkap HMS.

Selain itu diharapkan, fasilitas penerangan dan keamanan di wilayah tersebut lebih dioptimalkan lagi. Itu agar Mataram memiliki wajah yang lebih nyaman, dan tentunya membawa keuntungan bagi pedagang sekitar.

“Perlu optimalisasi dan pemberdayaan kawasan Lingkar Selatan sebagai pusat rekreasi dan kuliner,” tandas HMS.

Sementara terkait progres pengumpulan KTP ,  HMS mengatakan saat ini Tim Relawan HMS masih melakukan proses verifikasi terhadap setiap dukungan KTP warga kota Mataram.

Me

Secara berkala akan ada pertemuan-pertemuan koordinasi, sharing ide dan alih teknologi yang dibutuhkan oleh anggota Holding ini di bawah fasilitasi DEK Syariah BI Pusat

lombokjournal.com —

BANJARMASIN  ;   Deputi Ekonomi dan Keuangan (DEK) Syariah Bank Indonesia menyelenggarakan FESyar (Festival Ekonomi Syariah Pesantren) Wilayah Indonesia Timur, yang berlangsung tanggal 11 – 14 September 2019 di Banjarmasin.

Dua tujuan utama program DEK Syariah BI ini, yakni menumbuhkan sentra bisnis berbasis pesantren. Dengan harapan,  memenuhi kebutuhan kalangan pesantren, sehingga tidak hanya menjadi konsumen produk luar (jangka pendek).

Pondok Pesantren dalam jangka panjang diharapkan menjadi agen pembangunan masa depan, selain memiliki kompetensi keagamaan,  juga harus memiliki kompetensi entrepreneur.

Dalam FESyar tahun 2019, BI Cabang Mataram, NTB diwakili dua UKMK berbasis Syariah dan satu Pesantren Unggul dalam Ekonomi Syariah.

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW) Pancor, yang diwakili H. Khirjan Nahdi,  hadir dalam acara ini dengan 3 agenda: Presentasi Pesantren Unggul (bersaing dengan Pesantren Nurul Aman, Kota Makasar, Sulsel, Pesantren Wali Sanga, Kabupaten Ende,  NTT).

Selain presentasi Pesantren Unggul,  tim YPH PPD NW Pancor juga menjadi narasumber dalam seminar pengembangan ekonomi pesantren berbasis syariah, panel bersama Prof.  Hafidz Anshary (Pengarah Syariah Perbankan Syariah Kalimantan Selatan), Bambang Himawan (Deputi DEK Syariah BI Pusat),  dan pimpinan pesantren nominasi pesantren unggul dari Sulsel dan NTT.

Agenda terakhir, perwakilan YPH PPD NW Pancor mengikuti FGD Model Holding Pesantren.  Khusus FGD ini ditujukan untuk menghimpun dan membagi ide, resources, bahkan produk pesantren antar pesantren yang diikuti oleh 11 pesantren dari Prop. NTB, Kalsel, Sulsel, Gorontalo,  Sulteng, dan Papua.

Khirjan mengatakan, banyak hal yang bisa dipelajari dari kegiatan ini, seperti memperoleh hasil yang membanggakan sebagai pesantren unggul di wilayah timur Indonesia (wilayah keja BI NTB Mataram).

“Hal ini mengingat besarnya komunitas santri di YPH PPD NW Pancor, dan banyaknya potensi bisnis (syariah)  yang dapat dikembangkan,” terangnya di Banjarmasin, Jumat (13/09) 2019.

Kelanjutan dari kegiatan ini, secara berkala akan ada pertemuan-pertemuan koordinasi, sharing ide dan alih teknologi yang dibutuhkan oleh anggota Holding ini di bawah fasilitasi DEK Syariah BI Pusat.

AYA (*)

Penjabat Sekda bersama dengan semua pemangku kebijakan diharapkan menjadi satu kolaborasi mewujudkan NTB yang Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —  Dr. Ir. H. Iswandi  dilantik kembali sebagai Penjabat Sekretaris Daerah NTB untuk tiga bulan ke depan.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan pelantikan, di Kantor Gubernur NTB, Jumat (13/09) 2019, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  No. 821/9279/SJ tertanggal 11 September 2019.

Wakil Gubernur mengatakan, dengan dilantiknya kembali Iswandi sebagai Penjabat Sekda, tidak mengubah program apa pun.

Sambil menunggu jalannya seleksi Sekda definitif, Iswandi diminta melanjutkan apa yang telah dilaksanakan tiga bulan sebelumnya.

“Dengan pelantikan ini, semua tugas dan tanggung jawab kita bisa berjalan dengan lancar hingga kita mendapatkan Sekda definitif hasil dari proses seleksi,” kata Ummi Rohmi.

Ia mengungkapkan, dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, khususnya di Provinsi NTB, semua pemangku kebijakan harus mengedepankan saling percaya antara satu dengan yang lainnya.

“Kunci dalam menjalankan tugas kita ini adalah kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, sinergitas yang baik maka tugas dan tanggungjawab yang begitu berat yang kita hadapi kedepannya, akan bisa kita laksanakan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

Diharapkannya, Penjabat Sekda bersama dengan semua pemangku kebijakan menjadi satu kolaborasi mewujudkan NTB yang Gemilang.

Penjabat Sekda yang baru saja dilantik, Dr. Ir. H. Iswandi mengatakan, tiga bulan yang lalu ia fokus ke RPJMD. Sekarang tiga bulan selanjutnya, ia akan menyiapkan peta jalan menuju NTB Gemilang sebelum tahun 2020 ini.

Dengan telah dilantiknya anggota DPRD NTB yang baru, Iswandi juga berharap dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan cita-cita NTB Gemilang. Dengan arah dan prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan.

AYA/HmsNTB

“FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik dan senang saat menerima para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang kerjanya, Jumat (13/09) 2019.

Dalam agenda  silaturrahim tersebut, Gubernur Zul  mengatakan bahwa FPK ini hadir sebagai penjaga persatuan di NTB.

Diharapkaan, FPK bisa menjadi tempat informasi dan konsultasi lintas etnis di tengah masyarakat. Ini penting untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dalam pembauran kebangsaan.

“Forum ini saya kira bukan hanya pakaiannya yang beragam. Tapi saya yakin hati kita juga beragam. FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain,” ungkap gubernur.

Kehadiran sekitar 10 pengurus FPK yang lengkap dengan pakaian etnis masing-masing ini dipimpin langsung Ketuanya, Ali Ahmad. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kabinda NTB, Tarwo Koesnarno dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i.

Terpisah, Ketua Umum FPK, Ali Ahmad mengaku senang sekali bisa bersilaturrahim bersama Gubernur NTB.

Ali Ahmad, yang sekaligus mewakili etnis mbojo mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu dari hasil rekomendasi rapat koordinasi FPK NTB.

“Alhamdulillah semua suku maupun etnis yang tergabung dalam FPK ini, bisa bersilaturahim langsung bersama Gubernur NTB,” ungkapnya

Saat itu yang hadir dalam silaturrahim tersebut yaitu suku Sasak, Samawa, Mbojo, Betawi, Tionghoa, dan berbagai etnis lain yang ada di Indonesia.

“Semua suku  yang tergabung dalam FPK ini, harapan kami sama, yaitu menghadirkan pembauran dan keharmonisan di daerah kita NTB,” katanya.

AYA/HmsNTB

Kerja sama tidak hanya terbatas mengirimkan mahasiswa NTB belajar di Rusia. Bisa saja melalui pertukaran belajar mengajar antara pelajar, dosen, hingga profesor Rusia dan NTB

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mewakili Gubernur NTB bersama rombongan tim beasiswa Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, YM Lyudmila Georgievna Vorobieva, di Wisma Kedubes Rusia, Jl. Karet Pedurenan 1 Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (12/09) 2019.

Dalam brunch meeting tersebut, Hj. Niken dan Dubes Rusia mendiskusikan beragam potensi kerja sama antara Provinsi NTB dengan Rusia.

Mulai dari kerja sama di bidang pendidikan, kebudayaan, hingga peluang kerja sama kota kembar (sister city).

Dubes Rusia mendapat penjelasan dari Hj Niken, Pemprov NTB punya program beasiswa pendidikan anak-anak NTB, ke banyak negara di dunia.

NTB sudah mengirimkan 237 mahasiswa-mahasiswi S1 hingga S3 ke sejumlah negara seperti Polandia, Cina dan Malaysia per September ini. Dan ke depan, akan terus menyusul lebih banyaka.

“Karenanya dari pertemuan ini, saya pikir sebuah peluang besar untuk bisa menjajaki potensi beasiswa ke Rusia,” ujar Hj. Niken, mengawali perbincangan dengan Dubes Rusia.

Menurut Hj. Niken, kuantitas dan kualitas universitas di Rusia yang tinggi, jadi alasan mengapa tim beasiswa LPP NTB tertarik mengirim anak-anak NTB ke negeri Beruang Merah itu.

“Banyaknya kampus berkualitas di Rusia, dikenal telah melahirkan inventor-inventor di berbagai bidang teknologi kelas dunia, menjadi daya tarik bagi kami. Selain itu juga terkait disiplin ilmu pertanian dan kebudayaan yang cukup maju dan bagus di sejumlah kampus ternama di Rusia. Kami semakin yakin untuk membuka jalan kerjasama di banyak bidang, selain pendidikan,” terang Hj Niken.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, YM Lyudmila mengaku merasa tersanjung, rombongan dari Provinsi NTB tahu begitu banyak soal Rusia, terutama terkait pendidikan, pertanian dan kebudayaannya.

“Saya merasa terkejut sekaligus tersanjung bahwa Rusia begitu dikenal di NTB, terutama di bidang pendidikan,” katanya.

Lyudmila mengatakan, memang banyak universitas di Rusia yang menerima mahasiswa-mahasiswi dari berbagai negara lain, termasuk dari Asia.

Contohnya pelajar dari Malaysia ada sekitar tiga ribu orang yang sedang belajar, di berbagai kampus di Rusia, berbasis skema komersial.

Sementara untuk Indonesia, sejauh ini, terdapat kuota sekitar 100 mahasiswa berbasis beasiswa yang belajar di Rusia.

“Dalam konteks program beasiswa NTB, peluang dan kesempatan untuk NTB sangat terbuka lebar,” ujar Dubes Lyudmila.

Dubes Lyudmila mengatakan, kerja sama tidak hanya terbatas mengirimkan mahasiswa NTB belajar di Rusia. Bisa saja melalui pertukaran belajar mengajar antara pelajar, dosen, hingga profesor Rusia dan NTB.

Termasuk kerja sama bidang penelitian antar kampus. Potensi kerjasama di multisektor mulai dari bidang akademik, kebudayaan hingga pertanian.

Dikkatakannya,  ada mahasiswa-mahasiswi dari Kuba yang belajar pertanian di banyak kampus di Rusia. Dari sana, potensi pertukaran kebudayaan pun terjadi sehingga turunan dari bidang pendidikan begitu banyak.

“Kesempatan-kesempatan seperti itu sangat realistis untuk kita buka juga dengan NTB. Tidak ada yang tak mungkin,” kata Glinkin Vitaly, Counsellor Kedubes Rusia sekaligus Direktur Pusat Ilmu dan Kebudayaan Rusia di Jakarta yang juga hadir dalam pertemuan.

Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti N.A.S mengatakan, dari pertemuan awal itu akan ditindaklanjuti secepatnya.

LPP NTB akan segera berkoordinasi dengan Pusat Ilmu dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, untuk menentukan mekanisme kerja sama dan juga seleksi kampus-kampus di Rusia, yang memiliki potensi menjadi tujuan belajar para penerima beasiswa NTB.

Sri Hastuti berharap, melalui sistem, skema dan mekanisme yang tepat, resmi dan ideal dapat segera merealisasikan peluang kerja sama ini secepat mungkin.

Dubes Rusia dan jajarannya sangat terbuka terhadap niat dan rencana itu. Kampus-kampus di Rusia pun juga banyak yang menyediakan kuota beasiswa untuk pelajar asing, sebagaimana tadi disebutkan.

“Apalagi biaya hidup di Rusia termasuk relatif terjangkau. Kami optimis akan segera ada pelajar NTB yang kuliah mengambil tingkat S1 hingga Doktoral (S3) di Rusia,” terang Sri Hastuti.

AYA/HmsNTB

Di kawasan pendidikan dan perkantoran, tentu akan berbeda dengan kawasan perniagaan, pusat transportasi seperti terminal, dan lain sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Perencanaan dan pembangunan tata ruang perkotaan Jika tak dikelola dengan baik, hal bisa menjadi faktor penghambat kemajuan, sekaligus memicu peningkatan angka kemiskinan perkotaan.

H Rohman Farly (HRF) mengatakan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan gelombang urban ke perkotaan menjadi tantangan tersendiri, Fenomena ini terjadi di semua Kota besar.

“Ini juga bisa saja terjadi di Kota Mataram, di mana pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi tinggi, sementara ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan sulit diraih,” kata H Rohman Farly, Rabu ( 11/9)

Pria kelahiran Rembige yang saat ini menjabat Sekda Lombok Timur  mengungkapkan, menangkap fenomena lazim pertumbuhan kota ini, perlu strategi perencanaan dan pembangunan rata ruang yang mengakomodir dan mengantisipasi potensi permasalahan.

Salah satu yang ditawarkan adalah konsep pembangunan tata ruang dan pembangunan kawasan berbasis potensi zonasi.

“Konsepnya terlihat sederhana, ya mirip One Village One Produck di beberapa Desa unggulan nasional. Apa salahnya jika dalam hal tertentu Kota belajar dari Desa?”  kata Rohman.

Dikatakannya, Kota Mataram dengan  6 Kecamatan yang masing-masing punya potensi dan permasalahannya sendiri-sendiri, perlu mencermati perencanaan pembangunan ke depan.

Ia mencontohkan, pendekatan pembangunan untuk kawasan di lingkar pesisir tentu jauh berbeda dengan kawasan di pusat perniagaan, juga sebaliknya.

Menurutnya, pembangunan berbasis potensi zonasi ini, memudahkan fokus pengembangan potensi yang ada di setiap zonasi kawasan itu sendiri.

Misalnya di pesisir masyarakat membutuhkan program yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan,

“Kemudian yang punya potensi wisata juga bisa disuport dengan kepariwisataan. Sehingga setiap kawasan disentuh sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Stakeholders yang terkait dengan potensi kawasan juga bisa disinergikan dengan baik, terintegrasi pada akhirnya,” tambah HRF.

HRF menambahkan, dengan pola demikian diharapkan akan tumbuh peluang lapangan kerja di setiap zonasi yang tumbuh dari potensi lokal mereka sendiri.

Selain itu, dalam jangka menengah dan panjang, hal ini akan membantu meminimalisir terjadinya salah sasaran program pembangunan.

“Sehingga apa yang difasilitasi pemerintah itu tidak mubazir karena salah sasaran, dan bisa lebih fokus kepada pengembangan potensi yang ada di kawasan,” imbuhnya.

Pembangunan berbasis potensi zonasi, menurut HRF juga akan memudahkan pelaksanaan konsep penataan wilayah pada akhirnya.

Penyediaan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan juga pusat-pusat industri UMKM bisa lebih ditata dan dimaksimalkan.

Di kawasan pendidikan dan perkantoran, tentu akan berbeda dengan kawasan perniagaan, pusat transportasi seperti terminal, dan lain sebagainya.

“Ke depan, ini juga akan menjadi ikon yang baik untuk Mataram. Jadi pengunjung domestik atau wisatawan luar yang datang bisa punya banyak pilihan,” katanya.

Me

“Untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp 5.000 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000”

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, sehingga harus dilakukan penyesuaian iuran.

“Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu (09/11) 2019.

Fahmi menjelaskan itu, terkait langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran peserta program  Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurutnya,  ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali.

Sebagai upaya memastikan Program berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat.

Selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat, karena sebagian sudah ditanggung pemerintah.

Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Fachmi mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

Dijelaskannya, iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp. 2.000 per hari, hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum.

“Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp 5.000 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000,” ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan, masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD.

Untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

Lebih jauh ditegaskannya, salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya.

“Sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tutur Fachmi.

Perlu diketahui, dari 223 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS, termasuk memastikan kebijakan pemerintah pusat soal penyesuaian iuran ini nantinya dapat terimplementasikan dengan baik di masing-masing wilayah.

Pemerintah Daerah diharapkan turut menyosialisasikan kebijakan terbaru, melakukan upaya peningkatan kepatuhan stakeholder terhadap regulasi.

Selain itu,  meningkatkan upaya promotif preventif dengan melibatkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pihak-pihak lainnya untuk menggerakkan warga setempat menerapkan pola hidup sehat.

Rr

(Sumber; Hms BPJS Kesehata)

Pelanggaran kepesertaan BPJS dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Setelah melalui jalan panjang, akhirnya Pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2020.

Rinciannya, kenaikan iuran itu, untuk kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, kelas II dari Rp59.000 jadi Rp110.000. Dan kelas III diusulkan dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 .

Keputusan menaikkan iuran itu harus dilakukan, kenapa?  Karena sejak 2014, tiap tahun program JKN selalu mengalami defisit.

Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Diprediksi, untuk tahun 2019 itu defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp30 triliun lebih.

Berikut ini 10 fakta menarik seputar BPJS Kesehatan, mulai dari kenaikan hingga penyebab defisit. Dari data Kementerian Keuangan, Rabu (11/09) 2019.

1. 1. Keputusan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diiringi perbaikan sistem JKN secara keseluruhan. Kenaikan iuran ini juga telah dibahas bersama Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan hingga DJSN.

2. Total Pemakai BPJS Kesehatan

Selama 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN mencapai 233,9 juta layanan. Secara rata-rata jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan tiap hari.

3. Mayarakat Tak Mampu Dijamin Tidak Terbebani Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kenapa? Karena iuran BPJS untuk 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar pemerintah. Sementara 37,7 juta jiwa lainnya iurannya dibayar oleh Pemda.

4. Ternyata Peserta Mandiri Banyak yang Menunggak Pembayaran

Prinsip gotong-royong dalam program JKN tidak jalan, karena yang kaya seharusnya membantu yang miskin dengan membayar iuran lebih, tapi tidak jalan karena tidak disiplin bayar iuran.

5. Karena Itu, Diputuskan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kelas I dan 2 naiknya 100 persen. Sedangkan kelas 3 naiknya 65 persen. Hal ini dilakukan karena peserta mandiri penyebab defisitnya JKN terbesar.

6. Tujuan Kenaikan Iuran untuk Kurangi Defisit

Karena setiap tahun BPJS Kesehatan selalu rugi, iuran pun dinaikan untuk menjaga keberlangsungan program JKN. Jadi jangan sampai program JKN yang manfaatnya dirasakan sebagian besar penduduk terganggu keberlangsungannya.

7. Khusus Peserta Mandiri Kelas 3

Iuran peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Jadi sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

8. Jika Tak Mampu, Peserta Mandiri Kelas 3 Bisa Ajukan PBI

Bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dapat dimasukan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos. Sehingga berhak masuk PBI yang iurannya dibayar pemerintah

9. Aturan Sanksi soal Pelayanan Publik Tertentu

Dalam pasal 5 ayat (2) PP 86 Tahun 2013 diatur bahwa pelanggaran kepesertaan BPJS dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

10. Beseran Iuran Penyebab Defisit

Sudah banyak peserta mandiri yang tidak disiplin bayar iuran. Ternyata penyebab lainnya adalah besaran iuran yang underpriced.

Fbn/SUMBER; okezone

“Ditetapkannya Rinjani dan SAMOTA sebagai cagar biosfer dunia, keharusan bagi kami di NTB untuk sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan”

lombokjournal.com–

JAKARTA  ;  Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mendapatkan kesempatan memaparkan potensi pariwisata NTB di hadapan ratusan peserta Rakornas Pariwisata ke-III tahun 2019, Rabu  (11/09) 2019, di Ballroom Swiss Hotel PIK Avenue Jakarta.

Dalam paparannya dijelaskan, Mandalika yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional saat ini terus bergerak menyelesaikan dan melengkapi berbagai infrastruktur serta fasilitas penunjang lainnya.

Apalagi Mandalika akan menjadi lokasi balap motor paling bergengsi di dunia: MotoGP pada tahun 2021.

“Salah satu infrastruktur yang saat ini terus dikebut pengerjaannya yaitu Sirkuit Mandalika. Hal ini mengingat, sirkuit Mandalika nantinya akan digunakan sebagai lokasi perhelatan MotoGP 2021,” jelas Wagub.

Dikatakannya, sejumlah usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan Mandalika.

Usaha itu yaitu penambahan kapasitas bandara internasional Zainuddin Abdul Madjid, penyediaan infrastruktur ICT, penyediaan sarana dan kesiapsiagaan mitigasi bencana, manajemen galian C dan standar galian, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terampil, peningkatan kualitas akomodasi, atraksi, dan pelayanan wisata serta manajemen transportasi.

“Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,32 Km dengan 93,2 ribu kursi serta area terbuka untuk 138,7 ribu penonton.

Sementara itu, bypass yang akan dibangun dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sampai ke Mandalika sepanjang 17 Km yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020. Pelabuhan Gili Mas Sekotong juga telah siap beroperasi mulai awal tahun 2020,” paparnya.

Selain Mandalika, Wagub yang juga ketua BKOW NTB ini memaparkan tentang dua cagar biosfer dunia yang dimiliki NTB yaitu Rinjani dan SAMOTA.

“Ditetapkannya Rinjani dan SAMOTA sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO, maka keharusan bagi kami di NTB untuk sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan,” tegasnya.

Ditegaskannya, menjadikan kebersihan itu menjadi program prioritas melalui program Zero Waste.

“Program Zero Waste ini kami betul-betul masifkan di NTB. Karena kami sadar betul bahwa penanganan sampah ini menjadi sangat krusial dan sangan penting didalam membangun Lombok dan Sumbawa,” jelasnya.

Desa-desa di NTB juga didorong untuk membentuk bank sampah. Terlebih, di 100 desa wisata prioritas yang telah ditentukan.

“Desa wisata yang kami bangun di NTB dibagi kedalam 6 kategori yaitu 9 desa wisata Ekraf, 14 desa wisata budaya, 24 desa wisata alam, 18 desa wisata agro, dan 34 desa wisata bahari,” sebutnya.

Rakornas Pariwisata ke-III tahun 2019 yang berlangsung dari 10-11 September 2019 ini mengangkat tema “Pengembangan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas”.

Hadir membuka Rakornas adalah Menteri Pariwisata RI Bapak Arif Yahya.

Memanjakan wisatawan

Sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alamnya yang indah, terbentang dari ujung Ampenan sampai ujung Sape menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang menikmatinya.

Berbagai event berskala nasional maupun internasional kerap kali dilaksanakan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pariwisata juga telah memasukkan Mandalika Lombok sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional yang diistilakan dengan 10 Bali Baru.

Dari 10 destinasi prioritas ini, diturunkan kembali menjadi 5 destinasi yang disebut sebagai destinasi Super Prioritas. Mandalika termasuk juga di dalamnya.

Pesona pariwisata di Bumi Gora ini nantinya akan semakin memanjakan para wisatawan.

AYA/HmsNTB