Open House Digelar Pemprov NTB pada 1 Syawal 1445 Hijriyah

Pemprov NTB menggelar open house untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sebagai bagian dari perayaan Idulfitri dan upaya untuk mempererat hubungan antar warga, Pemerintah Provinsi NTB mengadakan rangkaian acara yang dimulai dengan Open House pada hari 1 Syawal 1445 Hijriyah.

BACA JUGA : Industri Kreatif Berkembang, NTB Jadi Tuan Rumah Event Nasional BBI

Dr. Najamuddin Amy, MM., Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, menjelaskan bahwa Pj Gubernur NTB menjadi tuan rumah acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, bertujuan untuk memfasilitasi silaturahmi dan rekonsiliasi antara berbagai elemen masyarakat.

“Setelah sebulan menjalani ibadah puasa Ramadan, Open House kami adakan sebagai wadah untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antara tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya, Selasa (09/04/24).

BACA JUGA : Mudik Ceria Gratis 2024, Mudahkan Pemudik Rayakan Lebaran

Acara tersebut akan berlangsung dari pukul 09.00 pagi hingga petang pukul 18.00 Wita. Ini menjadi momen bagi pimpinan Pemprov NTB untuk berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat dalam suasana yang penuh kegembiraan dan semangat halalbihalal.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Najamuddin Amy juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri, sambil berharap agar semua dapat terus meningkatkan kualitas diri.

Selain Open House, perayaan Sholat Idulfitri Pemprov NTB dipusatkan di Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Centre NTB. Sholat dipimpin oleh Masyaikh Ma’had Darul Quran Wal Hadits Pancor Lotim TGH. Sami’in Hadi, Lc., MA., dengan khutbah oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB Dr. TGH. Falahuddin, M.Ag.

BACA JUGA : Mengajar untuk Memotivasi, Pengajaran KMHDI di Sumbawa

Dengan merayakan Idulfitri bersama, diharapkan semua dapat kembali kepada fitrahnya yang sejati. Aamiin. dyd/njm

 




Pemprov NTB Safari Ramadhan yang Ketiga di Loteng

Kegiatan Safari Ramadhan yang dilakukan Pemprov NTB tujuannya untuk mempererat silaturahmi antara Pemerintah bersama masyarakat  di bulan suci

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Sekda melakukan peninjauan Operasi Pasar Murah di pinggir jalan masuk Masjid Miftahul Jannah Leneng, Lombok Tengah, mengawali  kegiatan Safari Ramadhan 1445 H  Pemprov NTB yang ketiga kalinya, dengan mengunjungi masyarakat Kelurahan Leneng, Lombok Tengah, Rabu, (27/03/24).

Pj Sekda mewakili Pemprov NTB mwlakukan Safari Ramadhan di Leneng, Loteng
Pj Sekda, Ibnu Salim

Operasi pasar murah ini diselenggarakan oleh Pemprov NTB melalui Disperindag, menawarkan berbagai kebutuhan pangan seperti beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau, bertujuan guna mengatasi inflasi daerah. Respons positif pun diberikan oleh masyarakat.

Pj Sekda NTB, Ibnu Salim yang mewakili Pj Gubernur NTB meminta maaf atas ketidakhadiran Pj Gubernur, H. Gita Ariadi  pada kegiatan Safari Ramadhan ini. 

BACA JUGA : Safari Ramadhan Hari Kedua Pj Gubernur di Kota Mataram

“Ini adalah kunjungan ketiga ayas nama Pemprov NTB, dalam Safari Ramadhan untuk mempererat silaturahmi di bulan suci ini. Kegiatan ini juga menyertakan gerak operasi pasar murah untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri,” ungkap Abah Ibnu.

Ibnu menambahkan bahwa menjaga stabilitas harga barang pokok adalah tugas pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan mendukung perekonomian masyarakat melalui penguatan UMKM dengan mempromosikan produk lokal.

Dalam pertemuan dengan jamaah dan Sekda Lombok Tengah yang mewakili Bupati, Abah Ibnu menyampaikan rasa syukur atas datangnya bulan suci Ramadhan yang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama, rangkaian Safari Ramadhan kali ini mencakup Shalat Magrib dan Isya berjamaah. 

BACA JUGA : Pengajian Ramadhan, Dakwah Kultural di Kalangan Milenial

Acara ini juga disertai dengan pemberian bantuan fisabilillah kepada takmir masjid, pengurus masjid, santunan untuk anak yatim, serta tokoh masyarakat setempat. Ican/her

 




Hak Angket Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Capres nomor urut 3, pertama kali menggulirkan  Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024     

LombokJournal.com ~ Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79. 

Hak-hak ini, seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, menjadi instrumen penting dalam mengawasi pemerintah.

BACA JUGA : Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Parta Mengalami Kenaikan Tidak Wajar

Di kalangan DPR RI masih terbelah pandangan terkait Hak Angket

Hak angket salah satu hak istimewa DPR, memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Mekanisme pengajuannya diatur oleh pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009, membutuhkan dukungan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi.

Wacana penggunaan hak angket muncul dalam konteks mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memimpin inisiatif ini. Namun, respons terhadap wacana ini terbelah di kalangan anggota DPR.

Ganjar mendorong pengusungan salah satu hak istimewa ini oleh partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggapnya sudah terbuka. Anies Baswedan, capres nomor urut 1, dan partai pengusungnya juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan hak angket.

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Potensi Manipulasi

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (05/03/2024), anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS mengadvokasi penggunaan hak ini. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti adanya mekanisme khusus untuk mengajukannya, yang tidak direspon saat itu.

Meskipun demikian, terdapat pandangan lain terkait wacana ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan skeptisisme terhadap terwujudnya inisiatif ini. Menurutnya, mayoritas anggota DPR cenderung menghormati hasil Pemilu 2024 dan memandangnya sebagai proses yang sudah selesai.

Pemikiran di kalangan legislator terbelah, dengan beberapa mendukungnya untuk mengatasi dugaan kecurangan, sementara yang lain lebih fokus pada penyelesaian rancangan undang-undang yang tertunda. Habiburokhman menekankan perlunya memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terkait Pemilu 2024 tanpa harus menggunakan hak angket.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apakah usulan ini akan tetap bergulir atau menghadapi kendala dalam pengajuannya. 

BACA JUGA : Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi

Meski ada dorongan dari sejumlah pihak, terutama dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan, tantangan dan perbedaan pandangan di kalangan DPR menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi kelanjutan wacana hak angket ini.***

(Dari berbagai sumber)

 




Koperasi PKK Cahaya Abadi Adakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi PKK Cahaya Abadi, Bunda Lale mendorong agar punya usaha lain selain simpan pinjam

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelangsungan Koperasi PKK Cahaya Abadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Penjabat (Pj) Ketua TP PKK NTB, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi, turut serta dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Mataram pada Senin (26/02/24).

BACA JUGA : MotoGP dan ARRC 2024, Peluncuran Tiket di Jakarta

Bunda Lale berharap koperasi PKK berinovasi
Bunda Lale

Dalam sambutannya, Bunda Lale sapaan akrabnya, tidak hanya berfokus pada aspek simpan pinjam, melainkan mengajak koperasi untuk menjelma menjadi entitas modern dengan diversifikasi usaha yang lebih luas.

“Harus lebih dari sekadar tempat simpan pinjam. Kami berharap agar PKK Cahaya Abadi dapat berkembang dengan membuka usaha pendukung lainnya,” ungkap Bunda Lale.

BACA JUGA : Bunda Lale Ajak Masyarakat Jalani Hidup Sehat

Menyadari tantangan yang dihadapi oleh banyak koperasi yang terpaku pada model simpan pinjam, Bunda Lale memberikan peringatan akan ketidakberlanjutan model tersebut. Beliau menggarisbawahi pentingnya adanya usaha pendukung, untuk menghindari stagnasi perekonomian.

“Koperasi yang hanya mengandalkan simpan pinjam memiliki risiko tinggi untuk kegagalan jangka panjang. Koperasi harus mampu berkembang melalui diversifikasi usaha, ini akan membawa banyak keuntungan,” pesan Bunda Lale kepada para anggota koperasi.

Tidak hanya itu, Bunda Lale juga mengajak seluruh anggota Koperasi PKK Cahaya Abadi NTB untuk menjaga semangat dan terus berinovasi guna menjadikan koperasi sebagai contoh yang inspiratif bagi koperasi lainnya.

BACA JUGA : Perdagangan dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi

“Dengan semangat dan inovasi, saya yakin Koperasi PKK Cahaya Abadi bisa menjadi lebih maju dan modern. Ini bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk memberikan contoh positif kepada lainnya,” tutupnya dengan penuh optimisme. novita/opik

 




Perdagangan dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks perdagangan, terdapat peran penting dari dua entitas utama, yaitu produsen dan konsumen

MATARAM.LombokJournal.com ~ Perdagangan merupakan salah satu cara umum mencari keuntungan. Merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan/atau jasa, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. 

Badan Pusat Statistik menjelaskan, perdagangan bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan imbalan atau kompensasi.

BACA JUGA : Pelabuhan Laut Kota Bima Ditinjau Pj Gubernur NTB

Dalam perdagangan, terdapat peran penting dari dua entitas utama, yaitu produsen dan konsumen
Perdagangan di pasar

Di Indonesia, regulasi perdagangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya peran perdagangan dalam pembangunan ekonomi.

 Namun, dalam perkembangannya, pengertian perdagangan perlu disesuaikan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional.

UU tersebut mencatat peran perdagangan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. 

Namun, untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada, diperlukan kebijakan politik ekonomi yang mendukung dan mengembangkan ekonomi rakyat. Termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

BACA JUGA : Rakor di Bima, Pj Gubernur NTB Dukung Lawan Destruktive Fishing

Dalam konteks perdagangan, terdapat peran penting dari dua entitas utama, yaitu produsen dan konsumen. Produsen mencakup pihak yang membuat atau menyediakan barang untuk diperdagangkan, sedangkan konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari produsen.

Perdagangan merupakan konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Ini melibatkan kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau pertukaran barang atau jasa antar pihak.

Dalam skala internasional, perdagangan memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar dan memperoleh barang dan jasa yang mungkin belum tersedia. 

BACA JUGA : Aset Pemprov NTB Dihibahkan untuk Tugas Pemerintahan

Hal ini menciptakan persaingan yang lebih besar di pasar global, menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan produk yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Pentingnya perdagangan juga terlihat dalam pasar keuangan, di mana perdagangan merujuk pada pembelian dan penjualan sekuritas. Seperti saham di bursa efek, yang memainkan peran vital dalam aktivitas ekonomi global.***

 




Pemilu 2024, Pj Gubernur NTB Salurkan Hak Pilih di TPS 12 Karang Taruna, Mataram

Dalam Pemilu 2024 dilakukan pemilihan serentak Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj)Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta Istri Ir. Hj. Lale Prayatni menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dengan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Jalan Pejanggik Nomor 28 Lingkungan Karang Taruna, Kota Mataram, Rabu (14/02/24). 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pantau Pelaksanaan Pemilu 2024

Pj Gubernur NTB menyalurkan suaranya untuk Pemilu 2024
Lalu Gite Ariadi

Hj. Lale Prayatni

Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur mengajak masyarakat mengikuti pencoblosan dan turut serta menjadi bagian dalam menjaga suasana yang kondusif, sehingga pesta demokrasi atau Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan sukses. 

Pada Pemilu 2024 kali ini dilakukan pemilihan Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia secara serentak. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 3.918.291 pemilih.

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Koordinasi Kabupaten/Kota se NTB

Angka tersebut tersebar di 16.243 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-NTB. 

Lombok Timur masih menjadi kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak mencapai 985.385 orang. Sedangkan, Sumbawa Barat menjadi daerah dengan pemilih paling sedikit yaitu hanya 102.422 pemilih.

BACA JUGA : Pemilu Dalam Negara Demokrasi

Dari 3.918.291 pemilih itu sebanyak 1.916.798 merupakan laki-laki dan 2.001.493 perempuan. Berikut ini jumlah pemilih di berbagai daerah di NTB. Rinciannya;

  1. Lombok Barat 517.819 pemilih.
  2. Lombok Tengah 772.406 pemilih.
  3. Lombok Timur 985.385 pemilih.
  4. Lombok Utara 183.391 pemilih.
  5. Kota Mataram 315.549 pemilih
  6. Sumbawa Barat 102.422 pemilih.
  7. Sumbawa 367.967 pemilih.
  8. Bima 376.525 pemilih.
  9. Kota Bima 112.347 pemilih.
  10. Dompu 184.460 pemilih.jm

 

 




Dukungan Makin Tebal, Insan Pariwisata Lombok Positif ke Ganjar Mahfud

Tak kurang 50 insan pariwisata dan ratusan simpatisan lainnya hadir di acara deklarasi dukungan insan pariwisata dari berbagai unsur untuk kemenangan Ganjar-Mahfud

LOBAR.LombokJournal.com ~ Dukungan untuk pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD terus muncul dan menebal di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

BACA JUGA : Setelah Memantau Harga Sembako di Pasar, Rachmat Hidayat : Harga-harga Melambung

Aksi bago bunga untuk dukungan Ganjar-Mahfud

Komunitas Insan Pariwisata Lombok mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar-Mahfud, Kamis (08/02/24) di kawasan wisata Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

Tak kurang dari 150 insan pariwisata dan ratusan simpatisan lainnya hadir di acara deklarasi dukungan insan pariwisata dari berbagai unsur untuk Ganjar-Mahfud. 

Deklarasi insan pariwisata diwarnai aksi simpati berupa berbagi bunga mawar merah dan tanda tangan deklarasi memenangkan Ganjar-Mahfud di atas kain putih sepanjang 100 meter. 

Aksi simpati diawali dengan bagi-bagi bunga kepada masyarakat Lombok Barat yang melintas di jalan raya Ampenan-Senggigi. 

“Bagi bunga ini sebagai tanda cinta Ganjar-Mahfud di kawasan wisata Senggigi dan Batulayar. Masyarakat berharap, setelah terpilih kelak Ganjar-Mahfud peduli dengan sektor pariwisata. Hidupnya sektor pariwisata di Lombok Barat khususnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasalnya, sektor pariwisata dapat menghidupkan sektor perekonomian masyarakat dari berbagai industri usaha,” kata orator aksi Insan Pariwisata Lombok, Shinta Allaika dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB.

BACA JUGA : Barisan Tuan Guru Muda (Baruda) Nusantara NTB Dukung Ganjar-Mahfud

Aksi simpati insan pariwisata menitipkan pesan politik kepada masyarakat sekitar agar tidak golput di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. 

Shinta juga mengajak masyarakat memenangkan paslon Ganjar-Mahfud.

“Kami mengajak masyarakat peduli pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika sektor pariwsata berjalan baik, maka ekonomi kita akan jadi lebih  baik. Ganjar-Mahfud akan menjadi pemimpin kita yang peduli kepada pariwisata, setuju !!!,” tegas Shinta yang disambut tepuk tangan riuh warga. 

Shinta menjelaskan, Insan Pariwisata Lombok menaruh harapan besar jika Ganjar Mahfud terpilih jadi presiden, dapat memperbaiki kondisi pariwisata di Lombok. Sebab sektor pariwisata di NTB, khususnya Lombok masih sangat memprihatinkan. 

Sistem promosi yang masih lemah, fasilitas pendukung obyek pariwisata yang sangat kurang, infrastruktur dan pendukung kemajuan sektor pariwisata lainnya. 

“Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di sektor pariwisata. Terlebih setelah covid 19 melanda, pariwisata kami sangat terpuruk,” tukasnya.

Aksi simpati menghabiskan alat peraga kampanye (APK) berupa 350 pcs baju kaos gambar paslon Ganjar-Mahfud, 300 pcs jilbab, 300 biji korek api, 200 bunga mawar merah plastik, 300 goodybag, 200 tangkai mawar, dan 200 cup es teh. Ada juga sebagian kalender. 

Setelah menerima tanda cinta dari relawan Ganjar Mahfud, simpatisan dan segenap insan pariwisata membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 100 meter. 

“Jika cinta dengan Ganjar Mahfud masyarakat dengan sukarela memberikan tanda tangan sebagai pernyataan siap menangkan Ganjar Mahfud,” jelas Shinta. 

“Sebagai tanda cinta Ganjar Mahfud ke insan pariwisata, kami berikan bunga mawar merah sebagai simbolnya. Itulah tanda cinta kami,” imbuhnya. 

Mewakili insan penyedia tempat hiburan, Staf Green Cafe Bar Dan Karaoke, Nadia mengatakan sangat mendukung presiden yang peduli pariwisata. 

“Dari pariwisata kami hidup, karena itu kami dukung presiden yang cinta pariwisata. Dan kami yakin Ganjar-Mahfud adalah orangnya. Semoga Ganjar Mahfud menang di pilpres nanti,” kata Nadia.

Sementara Relawan Ganjar Mahfud, H Alwi, mengaku sebagai pecinta Ganjar Mahfud. 

BACA JUGA : Apel Kesiapan Pengamanan Logistik Suara Pemilu 2024

Alwi menjadi orang pertama yang membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap menangkan Ganjar-Mahfud. 

“Saya tidak peduli siapapun, saya tetap cinta Ganjar Mahfud. Saya ingin memberi sikap saya orang pertama yang dukung Ganjar-Mafud,” tukas H. Alwi. 

Akhir dari agenda aksi simpati ini, seluruh insan pariwisata menyatakan sikap dan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Gajar Mahfud. Mereka siap memenangkan Ganjar-Mahfud di Lombok khususnya.

“Ganjar Mahfud menang, menang, menang,” tegasnya. me

 




Selewengkan Demokrasi Indonesia, Alumni Unram Desak Presiden Jokowi Mundur 

Demokrasi Indonesia terburuk di era Jokowi, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat alumni Unram Kecam cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo tidak saja diprutes civitas academica  di kampus-kampus. Kini, para ikatan alumni juga melayangkan aksi serupa. 

Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat alumni Inibersitas Mataram (Unram) atau KPPJ-BA Unram, melayangkan pernyataan sikapnya terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi t. 

BACA JUGA : Relawan GaMa Gelar Konser “Musik Jalanan untuk Demokrasi”

Protes pada Jokowi melalui pernyataan sikapnya, alumni Unram Dikomandoi sepuluh orang alumni Unram, yakni Sirra prayuna, Imron, Isdiyanto, Edy Irsam, Joko Suhartono, Didi Aulia Harahap, Muhammad Syafiq  Khan, Edi Irwan, Andi Kurniawan, dan Hermansah.

Mereka mengecam sikap pada Jokowi yang sudah menyelewangkan demokrasi  di Indonesia. 

Padahal, kontestasi Pemilu 2024  menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis. 

Cawe-cawe Jokowi dalam perhelatan Pilpres sudah terlalu jauh. Jokowi sudah terlalu jauh menyelewengkan demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi,” tegas Koordinator KPPJ-BA Unram, Sirra Prayuna dalam siaran tertulisnya, Sabtu (03/02/24). 

Menurut Sirra, cawe-cawe Presiden yang tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi , atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sekarang ini nyata terjadi.

Fakta ketidaknetralan Jokowi, dengan cawe cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA : AMAN Mataram Gelar Seminar/Dialog Perlindungan dan Hak-hak Masyarakat Adat

“Kami mencatat, campur tangan Jokowi dimulai dari kasus MK, kemudian pembagian bansos di depan istana dan bagi bagi kaos untuk salah satu paslon. Dan parahnya, Jokowi juga menggunakan fasilitas negara untuk menyolisasikan paslon,” ujar Sirra. 

Ia menegaskan, hanya di era Jokowi saja, Presiden terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam pemilu. Perbuatan tercela ini, baru kali pertama terjadi sejak reformasi.

Sebab, keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah yang berkuasa saat ini,  membuat etika politik terjerembab ke titik nadir. 

Sirra pun merasa prihatin atas kondisi Pemilu 2024 saat ini. Mengingat, hal ini akan menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia. 

Sebab cawe-cawenya terlalu dalam hingga berupaya memenangkan partai dan atau pasangan calon tertentu.

“Sejatinya pemilu adalah jalan damai untuk pergantian rezim yang sudah berkuasa selama maksimal masa jabatannya,” kata Sirra.

Karena itu, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram pun mendesak kepada Presiden Jokowi untuk kembali ke jalan yang benar 

Jalan yang benar, lanjut Sirra, adalah bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu.  

Dengan begitu Presiden Jokowi akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. 

BACA JUGA : Evaluasi BPKP, Jajaran Pemprov NTB Diminta Lakukan Perbaikan Signifikan

“Di saat akhir pemilu ini, kami tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Tapi jika terus bersikap tidak netral dan tidak demokratis sebaiknya Presiden  mengundurkan diri saja,” tandas Sirra Prayuna.***

 




Pembangunan Masjid Nurul Madinah Desa Kuranji Dalang, Panitia Mengajak Beramal Jariyah

Sesuai dengan rancangan, masjid Nurul Madinah ditargetkan selesai dengan anggaran lebih dari satu milyar ditargetkan diselesaikan pembangunannya tahun 2024

LOBAR.LombokJournal.com ~ Setelah penantian hampir 5 tahun, warga BTN Royal Madinah Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai pembangunan masjid Nurul Madinah sebagai sarana tempat ibadah bagi masyarakat, Rabu (31/01/2024). 

BACA JUGA : Hadiah Bulan Ramadhan, PT Jamkrida NTB akan Beralih ke Syariah  

Warga BTN Royal Madinah mengajak masyarakat untuk beramal jariyah membangun masjid Nurul Madinah
Lokasi pembangunan masjid Nurul Madinah

Terealisasinya pembangunan masjid itu setelah musyawarah antar warga yang dilaksanakan pada bulan November 2023. Keberadaan mushola yang tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah yang makin membesar. 

Warga juga membutuhkan tempat yang cukup untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti halnya penyelenggaraan pengajian dan pendidikan Al Qur’an bagi masyarakat.

Di dalam perencanaan, Masjid Nurul Madinah ini nantinya akan dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 460 meter persegi. Berada di tengah-tengah pemukiman warga, masjid Nurul Madinah ini akan menjadi sarana tempat ibadah bagi sekitar lebih dari 300 rumah tangga.

Sesuai dengan rancangan, masjid Nurul Madinah ditargetkan selesai dengan anggaran lebih dari satu milyar, yaitu Rp. 1.328.703.335,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). 

Masjid Nurul Madinah ditargetkan dapat diselesaikan pembangunannya pada tahun 2024. Hal itu menjadi harapan bersama masyarakat segera memiliki masjid, agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk. 

BACA JUGA : Relawan GaMa Mataram Gelar Konser Musisi Jalanan “Musik untuk Demokrasi”

“Tentu saja lebih cepat lebih baik, dan harapannya masjid ini selesai dikerjakan di akhir tahun ini agar masyarakat dapat merasa nyaman dan khusyuk dalam beribadah.” Ungkap Sekhan selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Madinah, Rabu (31/01/24).

Prosesi peletakan batu pertama akan diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2024 mendatang, sekaligus menandai dimulainya pembangunan masjid Nurul Madinah. 

“Nanti tanggal 7 februari insyaAllah akan ada prosesi peletakan batu pertama untuk mengawali pembangunan Masjid Nurul Madinah. Jika tidak berhalangan, nanti Ibu Hj. Sumiatun selaku plt. Bupati Kabupaten Lombok Barat yang akan mengawali proses pembangunan masjid ini,”  lanjut Sekhan.

Swadaya warga

Saat ini ketersediaan anggaran yang merupakan hasil swadaya iuran warga masyarakat masih sangat minim. Ketersediaan anggaran saat ini masih di bawah 10 persen dari total keseluruhan biaya yang dibutuhkan. 

Tentu saja panitia pembangunan masjid Nurul Madinah berharap kehadiran para donatur demi kelancaran pembangunan nantinya untuk dapat menitipkan sebagian hartanya untuk merealisasikan masjid Nurul Madinah.

“Saat ini modalnya jelas Bismillah, karena anggaran kita masih jauh dari target. Makanya kami mengajak masyarakat luas baik yang berada di NTB ini maupun di luar daerah untuk bersama-sama beramal demi terealisasikannya masjid Nurul Madinah. Kami menerima segala bentuk sumbangan baik berupa uang, material, dan juga doa dari segenap umat muslim agar masjid Nurul Madinah ini dapat diselesaikan sebagaimana yang direncanakan.” jelas Sekhan

Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia mengajak masyarakat muslim di NTB khususnya maupun dari luar daerah untuk beramal jariyah. 

BACA JUGA : Silaturtahmi Penglisir Puri Agung Blah Batu Gianyar ke Gedeng Gede Singasari, Puyung Loteng

Masyarakat yang ingin menyalurkan sumbangannya secara langsung dapat langsung berkunjung ke sekretariat panitia pembangunan masjid Nurul Madinah yang beralamat di Blok K16 BTN Royal Madinah, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Masyarakat juga dapat menyalurkan wakaf tunainya melalui rekening yang disediakan panitia. Bantuan tersebut dapat di salurkan ke Rekening Bank NTB Syariah dengan Nomor 504.02.11005.27-2 atas nama Masjid Nurul Madinah. 

Selanjutnya donatur diharapkan untuk dapat mengkonfirmasi dengan menyerahkan bukti transfer ke nomor 0853-3721-5118/ 0877-7359-3540. Nomor konfirmasi tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan proses pembangunan masjid Nurul Madinah.fik

 

 




AMAN Mataram Gelar Seminar/Dialog Perlindungan & Hak-hak Masyarakat Adat

Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD Aman) adakan seminar ‘Perlindungan hak-hak Masyarakat adat Nusantara 

MATARAM.LombokJournal.com ~ AMAN Mataram menyelenggarakan Seminar/Dialog perlindungan dan Hak-Hak Masyarakat Adat mengangkat tema ‘Perlindungan hak-hak Masyarakat adat Nusantara di Era Society 5.0″ di Hotel Pratama Mataram, Rabu (31/01/24) 

 Ketua PD Aman Mataram, L. M. Iswadi Athar dalam sambutannya menegaskan, tiap masyarakat adat harus tetap menjaga eksistensi adat di Kota Mataram.

BACA JUGA : Pelatihan Kader PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Mataram 

“Karena itu diperlukan perlindungan hak hak masyarakat adat nusantara Mataram, sehingga masyarakat adat mampu mempertahankan eksistensinya di Era Society 5.0,” kata Ketua Aman Mataram..

Walikota Mataram yang diwakili Asisten 1, Lalu Martawang saat menyampaikan sambutan seminar/dialog AMAN Mataramitu, menyinggung perubahan generasi.

Martawang mengatakan, dalam zaman yang dinamis dan penuh dengan perubahan generasi kita, anak anak muda masa kini, adalah saksi dari pergeseran besar dalam perkembangan teknologi dan cara kita hidup. 

“Kita telah melalui beberapa era sebelumnya, seperti Society 1.0 yang berfokus pada pertanian, seperti Society 2.0 yang ditandai oleh revolusi industri, society 3.0 dengan internet, dan society 4.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi canggih,” urai Martawang.

Namun, apa yang membedakan spciety 5.0 adalah fokusnya pada kemanusiaan. 

“Ini adalah era dimana teknologi seperti kecerdasan buatan, internet of rhings, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial,” katanya.

Menurutnya, masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu geografis tertentu, memiliki system nilai dan sosial budaya yang khas. Berdaulat atas tanah dn kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. 

BACA JUGA : Hadiah Bulan Ramadhan, PT Jamkrida NTB Segera Beralih ke Syariah

“Ada legih dari 70 juta Masyarakat adat di wilayah Indonesia atau sekitar 25 persen dari populasi penduduk Indonesia,” ungkap Lalu  Martawang.

Seminar/Dialog Perlindungan Hak-hak Masyarakat Tersebut yang dimoderatori Maheriandi,  dengan 3 orang narasumber berasal dari berbagai Instans dan tokoh Adat, Narasumber pertama L. Prima Wira Putra (Ketua PW AMAN NTB), kedua Pungka M. Sinaga (Kemenkumham NTB), dan Baiq Anggraini  (Bakesbangpol kota Mataram). 

Didalam dialog tersebut. Prima Wira Putra (PW Aman NTB) mengatakan, masyarakat adat itu bukan sekedar menggunakan pakaian adat, memainkan alat kesenian seperti Gendang Bleq, Peresean, dan seni lainnya.

Menurutnya, adat merupakan satu kesatuan yang harus dipegang teguh. Sehingga tidak memudarnya adat Sasak dengan adanya berbagai event nasional dan internasional yang selalu diselenggarakan, serta dengan memegang teguh adat dan kebudayaan sasak sehingga pariwisata di NTB semakin maju.

Sementara itu, Pungka M. Sinaga dari Kemenkumham NTB mengatakan pentingnya menjaga keutuhan adat. Karena suatu adat merupakan sebuah satu kesatuan suatu daerah. 

Dijelaskan, identitas dari adat ada 2 yaitu bahasa dan budaya. Agar tetap menjaga kebudayaan dan bahasa yang dimiliki masyarakat Sasak sebagai identitas dan ciri khas dalam bernegara,  hukum suatu negara mengikuti hukum adat daerah setempat,

Nara sumber lainnya, Baiq Anggraini dari Bakesbangpol Kota Mataram 3 mengatakan, setiap kegiatan  yang akan dilakukan/dilaksanakan oleh Aman Mataram akan selalu didukung, sehingga Aman Mataram makin maju dan berkembang seiring perkembangan kota Mataram.

Baiq Anggraini mengatakan, tiap kegiatan dan permasalahan masyarakat akan selalu didukung oleh Bakesbangpol Kota Mataram, agar Aman Mataram mampu menjaga Keutuhan NKRI dan Kebudayaan-kebudayaan dan adat yang dimiliki oleh masyarakat sasak.

BACA JUGA : Relawan GaMa Mataram Gelar Konser “Musik Jalanan untuk Demokrasi”

Acara dialog berlangsung, dengan sesi tanya jawab dengan peserta dari Komunitas Adat Nusantara di Mataram dan dari stakeholder yang peduli terhadap masyarakat adat Nusantara di Kota Mataram. (*)