“Ini data tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang diterbangkan ke Jayapura”

MATARAM.lombokjournal.com — 159 warga NTB yang kebanyakan sudah di Jayapura, kini tengah menanti proses evakuasi.

Mereka menunggu pesawat yang akan menerbangkan mereka kembali ke NTB.

Sejauh ini, situasi di Papua terbilang sudah lebih kondusif. Warga NTB di Papua juga dalam keadaan aman, tidak ada korban jiwa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih, Drajadiah, S.Sos, menyampaikan kondisi terakhir warga NTB DI Papua,  Selasa (01/10) 2019.

Menurut Wismaningsih, data sementara saat ini memperlihatkan adanya 159 orang warga NTB yang tersebar di sejumlah daerah di Papua.

Dari jumlah tersebut, sebagian telah keluar  dari Papua. Sisanya, yang belum dievakuasi mencapai 159 orang.

Dari 159 orang tersebut, sebanyak 89 orang sudah berada di Yonif 751, Sentani, Jayapura, Papua. Mereka terdiri dari 6 warga Dompu, 3 warga Lombok, 7 warga Sumbawa, 1 warga Kota Bima dan 72 warga Kabupaten Bima.

Di luar Yonif, masih ada 70 orang yang tersebar di berbagai tempat di Papua. Terdiri dari, 55 orang di Jayawijaya, 1 orang di Puncak Jaya, 6 di Yolimo, 3 di Polikara dan 5 orang di Lami Jaya.

“Ini data tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang diterbangkan ke Jayapura,” ujar Wismaningsih.

Wismaningsih menerangkan, total 159 orang yang terdata itu merupakan warga NTB yang mengungsi. Masih banyak lagi warga NTB lainnya yang tidak mengungsi.

Kebanyakan mereka tidak mengungsi karena bertugas. Misalnya, warga yang merupakan personel TNI atau pegawai pemerintahan.

“Ini juga merupakan kebijakan nasional, untuk keamanan daerah, agar nanti tidak terjadi kekosongan di Papua,” ujarnya.

Wismaningsih menerangkan, kondisi warga NTB di Papua cukup terjamin. Ia juga menegaskan tidak ada warga NTB yang meninggal dunia akibat kejadian ini.

“Warga masyarakat NTB, Alhamdulillah dalam kondisi baik. Mereka mendapat fasilitas dari Danrem setempat di Yonif 751 Jayapura, sehingga tidak tidur di tenda. Bahkan, Kabid dan Koord Tagana ikut tidur di lokasi ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, anak-anak pengungsi bahkan mendapatkan fasilitas permainan seperti odong-odong untuk membuat mereka lebih gembira di pengungsian. Ketersediaan logistik, menurutnya juga sudah sangat terjamin.

Semua perkembangan ini selalu dipantau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Pak Gubernur dan Ibu Wagub komitmennya sangat bagus, beliau mempersilakan evakuasi mengunakan apa saja yang dimungkinkan. Pesawat komersial juga tidak masalah. Karena memang belum ada penerbangan dengan pesawat herkules,” imbuhnya.

Selain itu, Wismaningsih menambahkan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB juga terus dilakukan.

“Kabupaten Bima sudah datang Kadisnya. Untuk provinsi, kita mengutus hari Jumat kemarin. Dari Sumbawa, kadisnya juga sudah menanyakan,” katanya.

AYA

“Kalau sudah dipilah maka tinggal langsung diolah, sehingga tidak menumpuk terlalu lama di TPA”

MATARAM.lombokjournal.com  — Ikhtiar mewujudkan NTB Asri dan Lestari melalui Program Bebas Sampah ( Zero Waste) terus digiatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam program zero waste, Pemerintah daerah tidak lagi akan memperbanyak tempat pembuangan sampah. Akan tetapi, akan fokus memperbanyak  tempat pengelolaan sampah seperti bank sampah.

Termasuk di antaranya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB, pada tahun 2020 nanti tidak lagi akan menerima sampah yang belum terpilah.

Dengan kata lain TPA tersebut hanya akan melayani sampah yang sudah dipilah sesuai jenisnya sehingga langsung dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi masyarakat.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang akrab disapa Umi Rohmi menegaskan hal tersebut, saat membuka rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan sampah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat bersama dengan sejumlah stakeholder terkait, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB Mataram, Senin (30/09) 2019.

Menurut Umi Rohmi, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menangani sampah yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat serta untuk mempermudah dalam pengelolaannya.

“Kalau sudah dipilah maka tinggal langsung diolah, sehingga tidak menumpuk terlalu lama di TPA”, tegasnya.

Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, MSi menyampaikan, setidaknya ada tiga hal yang penting dilakukan dalam mensukseskan program Zero Waste, yaitu pengurangan volume sampah, pengelolaan sampah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi program.

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Kota Mataram menghasilkan 314 ton sampah per hari, 273 ton di antaranya masuk ke TPA. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat menghasilkan 175,4 ton per hari, 101,76 ton di antaranya masuk ke TPA.

Sejumlah TPA yang ada di NTB yaitu TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

TPA Pengengat seluas 10 hektare di Lombok Tengah, TPA Ijo Balit dengan luas delapan hektare di Lombok Timur, TPA Jugil seluas delapan hektare di Lombok Utara dan TPA Oi Mbo seluas tujuh hektare di Kota Bima.

Selain itu,  ada TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas tujuh hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9 hektare, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA, yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 hektare.

AYA/HmsNTB

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih menunggu hasil kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyesuaian iuran untuk peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN

lombokjournal.com  —

JAKARTA  ;   Presiden RI, Joko Widodo akan mempertimbangkan permintaan Serikat Pekerja untuk meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.

Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), usai bertemu Presiden Kokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/09) 2019.

“Kami minta pemerintah tinjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III karena berpengaruh terhadap buruh dan rakyat,” kata Andi Gani.

Said Iqbal menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III akan memberatkan rakyat dan bisa menurunkan daya beli masyarakat.

“Jadi kami usulkan pada beliau untuk mempertimbangkan agar iuran BPJS kelas III tidak dinaikkan,” ujar Said Iqbal.

Menanggapi usulan itu, presiden menegaskan keputusan soal iuran BPJS Kesehatan perlu dihitung dan dikalkulasi. Sebab, jika tidak dinaikkan, perusahaan BPJS Kesehatan juga akan mengalami defisit yang besar.

“Semuanya dihitung, dikalkulasi,” kata Jokowi.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih menunggu hasil kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyesuaian iuran untuk peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN yang diusulkan naik.

Pemerintah berencana menaikkan iuran program JKN BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, rencananya, kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020.

Namun, hal ini berlaku hanya untuk kelas I dan II, dimana kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, dan kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Untuk kelas III masih ditunda setelah rencana kenaikan ditolak Komisi IX dan XI DPR.

FR (sumber; Tempo.com)

Masyarakat untuk menghentikan dan menghindari penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian dan kontens negatif lainnya yang menyebabkan daerah semakin buruk

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh masyarakat NTB, khususnya kaum melinial diajak memaknai moment peringatan ‘Hari Hak Untuk Tahu Sedunia ‘ (Right To Know Days untuk  menebarkan kebaikan, saling menyemangati dan menghentikan hoax.

Himbauan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang akrab disapa Umi Rohmi, dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM  pada peringatan Right to know days dirangkai Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional, Rumah Tuna Rungu (RTR).

Rumah Tuna Rungu  yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB bersama Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB  di panggung Inspiratif Expo Car Freeday Jalan Udayana Mataram, Minggu (29/09) 2019.

Ia menegaskan,  inti dari peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia adalah terpenuhi hak-hak masyarakat akan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan aktualitas diri dan lingkungannya.

Termasuk untuk masyarakat difabel.

Disamping hak untuk tahu, juga terdapat kewajiban untuk berbagi  informasi positif,  yang menginspirasi dan memberi semangat, ungkapnya

Sebarluaskanlah informasi yang positif dan bermanfaat, seperti pogram- program NTB Gemilang yang salah satunya yakni dibentuknya 99 Desa Wisata.

“Program NTB Gemilang juga harus disebarkan kepada seluruh saudara – saudara kita yang ada di luar daerah untuk dapat memberikan informasi bahwa NTB memiliki banyak sekali hal – hal baik” jelasnya.

Hartina juga mengingatkan, kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan dan menghindari penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian dan kontens negatif lainnya yang menyebabkan daerah semakin buruk.

Selain itu, ia berharap agar seluruh masyarakat  dapat menjadi corong bagi NTB, menjadi humas atau public relation untuk menggaungkan hal-hal positif dan potensi NTB yang luar biasa.

Kepada Seluruh OPD, Wagub berpesan agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi sehingga dari keterbukaan tersebut, akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal  berbagai proses pembangunan di segala bidang.

Membuka Informasi Publik

Ketua Komisi Informasi, Hendriadi menyatakan, keterbukaan publik adalah salah satu bentuk dari misi NTB bersih dan melayani. Berbagai informasi yang penting untuk dibuka tanpa harus diminta.

“Tadi kita sudah menggunakan bahasa symbol dengan membuka kotak informasi publik yang artinya sudah ada komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong membuka informasi publik melalui sarana prasarana yang telah disediakan salah satunya website,” jelasnya.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi NTB juga dihimbau untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik. Tahun 2018 sebanyak kurang lebih lima OPD yang berstatus informative dan sebagian masih berpredikat menuju informatif.

“Diharapkan tahun 2019 ini meningkat,” harapnya.

Hendriadi menambahkan, keterbukaan informasi publik yang ramah masyarakat difabel masih menjadi PR bersama seluruh perangkat daerah.

Dalam undang-undang sendiri, informasi publik wajib disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat difabel.

Untuk masyarakat difabel secara umum di NTB, penyampaian informasi publik memang masih belum maksimal.

Namun KI NTB selaku pawang keterbukaan Informasi Publik akan berupaya untuk membuat informasi publik juga dapat dinikmati masyarakat difabel.

Kegiatan Hari Hak Tahu Sedunia diintegrasikan dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional dari komunitas Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).

Tak hanya melakukan aksi kampanye bahasa isyarat, RTR NTB juga menampilkan beberapa pertunjukan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.

Seperti pertunjukan pantonim, peresean, dan tari tradisional. Dalam aksi tersebut, RTR NTB ingin memperjuangkan kesetaraan yang juga harus didapatkan oleh masyarakat tuli.

Ni Komang Tri Handayani selaku Ketua Panitia aksi berharap,, dengan belajar bahasa isyarat semua masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain dengan masyarakat tulI

AYA

Dengan autodebit, peserta tidak perlu lagi khawatir lupa membayar iuran setiap bulan

llombokjournal.com —

MATARAM   ;     Pembayaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sejak 1 Januari 2019, dilakukan dengan sistem autodebit bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Penerapan autodebit tidak hanya dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BNI, BRI, Mandiri, BCA) ataupun kartu kredit seperti Standar Chartered dan Citibank. Penerapan autodebit juga dapat dilakukan tanpa rekening bank.

Hal itu disampaikkan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso.

“Kami memberi pilihan, jika menggunakan program ini peserta tidak perlu repot membuka rekening bank atau mendaftar autodebit di bank,” kata Kemal melalui keterangan tertulis pada Sabtu 21 September 2019.

Dikatakan, Autodebit iuran JKN-KIS tanpa rekening bank, dapat dilakukan melalui uang elektronik Mobile Cash.

Mobile Cash sendiri adalah rekening bayar iuran BPJS Kesehatan yang dikembangkan oleh PT Finnet Indonesia. Caranya, peserta dapat mendaftarkan autodebit iuran cukup dengan menggunakan telepon seluler 2G dan menekan *141*999# (khusus pengguna telkomsel dan indosat) dan memilih menu daftar.

Setelah mendaftar, peserta dapat langsung melakukan pembayaran/pengisian saldo iuran di Kantor Pos, Alfamart, transfer VA BRI, transfer VA Bank Mandiri, jejaring Apotek Sanafarma di seluruh Indonesia. Pembayaran dilakukan dengan menyebutkan nomor peserta dan nomor telepon.

Kemal menuturkan, kemudahan itu untuk menjadi solusi bagi sebagian penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.

Selain itu, masih ada peserta yang tempat tinggalnya jauh dari jangkauan bank atau tidak memiliki perangkat komunikasi canggih seperti telepon selular 3G atau 4G.

Kemal menambahkan peserta juga dapat mengisi saldo kapan pun sesuai dengan kemampuannya. Peserta bisa menyisihkan saldo setiap hari, dan sampai dengan saldo tagihan iuran mencukupi akan langsung otomatis terdebit.

Saat ini, jumlah peserta yang telah mendaftar autodebit tanpa rekening bank sebanyak 110.175 peserta. Dari data tersebut, antusiasme terlihat pada peserta PBPU kelas 3 sebagai komposisi terbesar peserta yang menggunakan autodebit tanpa rekening bank yaitu sebesar 67,55 persen.

Kemal berharap akan semakin banyak peserta PBPU yang menggunakan autodebit baik melalui bank ataupun non rekening bank.

Dengan autodebit, peserta tidak perlu lagi khawatir lupa membayar iuran setiap bulan. Oleh karena pembayarannya selalu tepat waktu, peserta pun terhindar dari risiko denda layanan yang bisa muncul jika terlambat membayar iuran, dan tidak terkendala saat memerlukan pelayaan kesehatan.

“Untuk peserta yang saat ini sudah terdaftar sebagai peserta PBPU namun masih belum menggunakan autodebit, bisa langsung ke bank untuk mendaftar. Sebagai pilihan kami juga siapkan autodebit tanpa rekening bank. Upaya ini kami lakukan untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran secara tepat waktu, meningkatkan kepatuhan peserta, juga diharapkan dapat membantu meningkatkan sustainibilitas Program JKN-KIS,” ucap Kemal.

Direktur Utama Finnet Paulus Djatmiko menyampaikan optimisme solusi dari BPJS Kesehatan dan Finnet dapat memberikan dampak positif untuk seluruh lini masyarakat.

“Di sinilah Finnet bersama BPJS Kesehatan memberikan solusi kepada masyarakat. Keterbatasan jangkauan internet di pelosok daerah tidak menjadi hambatan. Dengan Mobile Cash, masyarakat yang belum terjangkau dengan produk bank tetap dapat membayar iuran JKN-KIS dengan menggunakan pilihan pembayaran autodebit. Cukup ingat *141*999#, ingat BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Rr

(sumber ; Tempo.com)

Melalui e-Dabu 4.2, proses pendaftaran dan approval data pekerja beserta anggota keluarganya dapat dilakukan sendiri oleh PIC perusahaan secara realtime

lombokjournal.com –

MATARAM  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus berinovasi dalam memudahkan pebisnis untuk mendaftarkan JKN-KIS para pekerjanya.

Di era digital, perusahaan dapat mendaftarkan pekerja menjadi peserta JKN-KIS tanpa harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan.

Ada banyak kanal pendaftaran yang bisa Anda akses dari layar komputer Anda, yaitu Online Single Submission (OSS) melalui laman www.oss.go.id, website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id, Portal Bersama BPJS pada laman www.bpjs.go.id, serta laman e-Dabu di https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/.

Setelah mendaftarkan perusahaan melalui kanal yang dipilih, Anda akan menerima link aktivasi melalui email perusahaan.

Selanjutnya, klik link aktivasi tersebut sehingga Anda dapat menerima nomor Virtual Account (VA), username dan password e-Dabu untuk meng-input data pekerja dan anggota keluarganya di e-Dabu 4.2 melalui laman https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/.

Siapkan data pekerja dan anggota keluarganya, dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis KTP elektronik, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan yang dipilih pekerja, nomor handphone dan alamat email.

Melalui e-Dabu 4.2, proses pendaftaran dan approval data pekerja beserta anggota keluarganya dapat dilakukan sendiri oleh PIC perusahaan secara realtime, sehingga setiap data yang dimasukkan haruslah akurat dan dilakukan secara tepat waktu.

Aplikasi e-Dabu 4.2 ini berisi menu Home, Peserta, Laporan dan Referensi. Menu Home berisi daftar tiket yang telah diproses oleh PIC perusahaan.

Sementara menu Peserta berisi proses penambahan pekerja baru yang belum menjadi peserta JKN-KIS melalui pencarian menggunakan NIK yang ada di Dukcapil, nomor JKN-KIS, nomor pegawai, atau nomor Kartu Keluarga (KK).

Selain itu menu Peserta juga digunakan untuk penambahan anggota keluarga, pengalihan pekerja, pengalihan anggota keluarga untuk menjadi pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan, perubahan data gaji, pencetakan KIS Digital, detail informasi data peserta, reaktivasi pekerja, serta notifikasi data pekerja PHK.

Ada satu hal yang penting diperhatikan. Khusus PHK yang dimaksud dalam proses notifikasi yaitu pegawai PHK memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran.

Pekerja yang di-PHK harus memenuhi kriteria dan kelengkapan dokumen yaitu sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial yang dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial.

PHK karena penggabungan perusahaan yang dibuktikan dengan akta notaris, PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian yang dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan, atau PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja yang dibuktikan dengan surat dokter.

Dalam proses PHK, Perusahaan menyampaikan laporan permohonan penonaktifan PHK Pekerja yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan ke kantor BPJS Kesehatan terdaftar. Apabila sudah diproses oleh BPJS Kesehatan, maka akan muncul notifikasi peserta PHK di aplikasi e-Dabu.

Selanjutnya, menu Laporan berguna untuk melakukan download tagihan dan rincian tagihan iuran perusahaan untuk bulan berjalan.

Sedangkan menu Referensi berisi informasi atau format file yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi e-Dabu 4.2, antara lain formulir perubahan gaji, user manual aplikasi e-Dabu, FAQ seputar e-Dabu, dan video tutorial aplikasi Mobile JKN.

Keberadaan e-Dabu 4.2 semakin memudahkan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS serta mengelola, dan mengupdate data kepesertaan JKN-KIS.

Jangan lupa, keikutsertaan Anda sebagai peserta JKN-KIS adalah wujud nyata menolong sesama. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Rr/ris

Pelayaran yang memakan waktu sekitar 25 jam dan dengan biaya murah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata pulau Sumbawa

lombokjounal.com  —

SUMBAWA  ;   Pelayaran Perdana Long Distance Fery Kapal Very KM Swarna Bahtera dari Pelabuhan Badas Sumbawa ke Surabaya, diresmikan hari ini, Minggu (28/09) 2019.

Peresmian tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Direktur Utama PT. ASDP, Dr. Ira Puspadewi,  MDM dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc,  di Pelabubahan Badas Kabupaten Sumbawa.

Peresmian ditandai dengan penandatangan MOU dan bunyi sirine dari kapal KM Swarna Bahtera dan sejumlah kapal kecil lainnya, disaksikan ratusan masyarakat dan pejabat, baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pembukaan pelayaran yang dinakhodai putra asli NTB, Kapten Abdul Rasyid, merupakan ikhtiar bersama antara Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa, salah satu langkah progresif  mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.

Sehingga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa.

Pelayaran yang memakan waktu sekitar 25 jam dan dengan biaya murah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata pulau Sumbawa .

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan pelayaran fery ini harus dapat dimanfaatkan  dengan baik oleh masyarakat di Pulau Sumbawa.

“Ini tergantung kita, mau menambah atau mengurangi,” kata Doktor Zul.

Orang nomor satu di NTB ini, menjelaskan kehadiran pelayanan ini harus mampu menciptakan pasar yang prospektif bagi kemajuan daerah. Sehingga ekonomi masyarakat terus bergerak maju dan meningkat.

Kehadiran pelayaran ini juga katanya untuk memberikan solusi alternatif bagi arus transportasi yang ada melewati pelabuhan lembar, yang jumlahnya mencapai 500 truk per hari.

“Apapun yang kita lakukan yang diniatkan untuk kebaikan, maka alam akan berkonspirasi untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Gubernur berharap agar kapal ini tidak kosong. Namun harus diisi dengan seluruh hasil produksi masyarakat Pulau Sumbawa.

“Lombok maju, Sumbawa maju, NTB Gemilang bukan hanya wacana,” tegasnya.

Dirut PT.  ASDP menyampaikan, proses diskusi yang dilakukan oleh jajarannya bersama pemerintah provinsi NTB dan kabupaten Sumbawa hanya berlangsung dua bulan.

Sehingga, berkat kerja cepat Gubernur dan bupati, pelayaran perdana Kapal Very KM Swarna Bahtera bisa dilakukan dengan sukses.

Ia mengungkapkan, rahasia untuk memperpanjang usia perusahaan itu, tidak hanya mencari keuntungan finansial. Namun, bagaimana memberikan manfaat yang sebesar besarnya pada masyarakat.

“Apa rahasianya perusahaan berumur panjang? tidak hanya mencari uang, tapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami baru 40 tahun, dan seribu tahun lagi masih ada,” jelasnya.

Satu kapal ini katanya pasti tidak cukup. Namun, akan dihadirkan lagi kapal-kapal lain, asal marketnya bisa dibuat.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melaporkan, pelayaran ini telah lama dinanti oleh masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang intens melakukan komunikasi dengan Dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan RI.

“Apa yang dihajatkan ini, sejalan dengan ikhtiar kabupaten Sumbawa, mewujudkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan rasa bangga dan bahagia serta rasa hormat kepada gubernur. Sebab, apa yang dilakukan Gubernur sesungguhnya mengurangi bebannya sebagai bupati.

“Hampir setiap saat dimarahi, khususnya pengusaha lokal, karena dianggap kelalaian bupati. Kalau masa panen tiba, mereka menunggu hingga dua puluh hari,” jelasnya.

Namun, berkat ikhtiar Gubernur pelayaran bisa dilakukan. Dan dia tidak lagi ditanya oleh masyarakat. Dan masyarakat menyambut dengan antusias.

AYA

Selain berkiprah di dunia kerja, alumni UTS juga banyak tersebar di berbagai universitas di Asia dan Eropa, baik itu di Malaysia, Taiwan, dan Polandia

lombokjournal.com —

SUMBAWA   ;  Mahasiswa yang telah lulus Wisuda Program Sarjana (S-1) Universitas  Teknologi Sumbawa (UTS), diharapkan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi NTB ini, utamanya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc saat Sidang Terbuka Senat dan Wisuda Program Sarjana (S-1) Universitas  Teknologi Sumbawa (UTS) tahun 2019 di Sumbawa, Sabtu (28/09) 2019.

“Human Development Index di Nusa Tenggara Barat ini masuk dalam kategori rendah. Hal itu bukan karena standar hidup masyarakat yang rendah, namun karena mayoritas anak-anak kita lulusan SMA kuliah di luar daerah seperti Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya dan lainnya ,” terang Gubernur.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengubah taraf pembangunannya dengan membuat lembaga pendidikan tinggi di Indonesia timur, utamanya di NTB.

Lembaga pendidikan harus aktraktif dan inovatif agar seluruh masyarakat Indonesia tertarik untuk menempuh pendidikan tinggi di NTB.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menuturkan bahwa sebagai kampus baru, UTS harus memiliki ciri khas tersendiri.

“Lembaga baru, kampus baru, tidak boleh menjadi kampus yang biasa, harus menjadi kampus yang istimewa, itulah sebabnya ada jurusan bioteknologi dan lain sebagainya,” ungkap Bang Zul.

Rektor UTS, Dr. Andi Tirta., M.Sc mengucapkan terima kasih atas kedatangan Gubernur NTB, yang juga sebagai inisiator pembangunan UTS dalam acara wisuda ini. Ia mengatakan, UTS adalah salah satu Universitas di Indonesia yang berkembang sangat pesat.

“Pada hari ini UTS mewisuda 324 wisudawan dari berbagai jurusan. Hari ini para alumni UTS telah tersebar di berbagai belahan dunia dengan bekerja di sektor pertambangan, pertanian, perbankan, wirausahawan dan lainnya,” terang Andi.

Ia menambahkan, selain berkiprah di dunia kerja, alumni UTS juga banyak tersebar di berbagai universitas di Asia dan Eropa, baik itu di Malaysia, Taiwan, dan Polandia.

“Dengan melihat lulusan-lulusan UTS yang sukses di dunia kerja, bukan tidak mungkin para wisudawan yang hari ini duduk di tempat ini, sudah banyak perusahaan yang menunggu di dalam maupun di luar negeri,” tuturnya.

AYA/HmsNTB

Diharapkan, Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia 2019 dapat berkontribusi dalam mencapai Indonesia bebas rabies tahun 2030

MATARAM.lombokjournal.com . ;  Untuk mencegah dan menghindari penyakit rabies di wilayah NTB, DITekankan pentingnya edukasi yang baik

Wakil Gubernur  menyampaikan itu saat memberi sambutan acara Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia 2019 yang berlangsung di Mataram, Sabtu (28/09) 2019.

Provinsi NTB dipilih sebagai lokasi terselenggaranya acara Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia 2019 ini menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Provinsi NTB. Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia tahun ini bertajuk “Vaksinasi Tuntas Rabies Bebas”.

“Kami dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, karena kami juga dipercayakan sebagai tempat merayakan hari rabies sedunia, tentunya kami berterima kasih dan memiliki tanggungjawab moral yang lebih lagi agar NTB bebas dari rabies,” ujar Wagub.

Wagub menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pada tahun 2022 mendatang, NTB akan bebas dari rabies. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada sebuah kerjasama dari semua pihak.

“Butuh keberanian kita semua dan komitmen menempatkan nyawa manusia di atas segala-galanya,” tambahnya.

Tidak mungkin penyebaran rabies ini tuntas hanya dengan Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan saja. Diperlukan juga kerjasama dengan pihak lain seperti Balai Karantina, Dinas Pendidikan dan lainnya. Dinas Pendidikan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak sejak kecil,  yang sesuai dengan umur mereka.

“Mari kita bergandeng tangan semua memberi edukasi itu, mulai dari TK hingga perguruan tinggi” tambah Wagub.

Edukasi juga dapat diberikan melalui program Revitalisasi Posyandu, yang juga merupakan salah satu program yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Wagub berharap dengan diselenggarakannya Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia ini membuat langkah Pemprov NTB  semakin kencang lagi untuk memproteksi diri dari rabies dan juga potensi bencana-bencana lainnya.

Ketua Penyelenggara Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia 2019, Dr. Arief Wicaksono mengatakan, vaksinasi menjadi kunci utama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies.

Arief juga menyampaikan apresiasinya pada pada seluruh instansi yang terlibat.

“Kami selaku panitia pelaksana World Rabies Day menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang telah melaksakan tindakan pengendalian rabies di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Arief berharap Peringatan Nasional Hari Rabies Sedunia 2019 dapat berkontribusi dalam mencapai Indonesia bebas rabies tahun 2030.

Acara itu juga dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan, salah satunya gerak anti rabies oleh anak-anak dari sejumlah Sekolah Dasar di Kota Mataram.

AYA/HmsNTB

“Saya berharap agar investor-investor China yang serius bisa tertarik dan segera berinvestasi di NTB”

MaTARAM.lombokjoural.com  ;  Lalu Gita Ariadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP NTB hadir mewakili Gubernur NTB, dalam pertemuan tahunan asosiasi perdagangan dan  jasa China,  di Zangjiajie Hu Nan pada tanggal 27 – 29 September 2019.

Forum ini untuk memahami arah kebijakan ekonomi  China sekaligus untuk  menjajaki peluang investasi bagi daerah kita.

Hadir juga Firdaus dan Guan Yue, perwakilan GOBID di Indonesia. GOBID adalah sebuah platform China yang membantu pengusaha-pengusaha  dunia bekerjasama di bidang tender internasional, investasi, perdagangan dan informasi.

Saat pembukaanm,  hadir pembicara-pembicara utama dari pemerintah, kalangan akademisi, pengamat dan pelaku ekonomi dari berbagai bidang usaha di China.

Analisa Prospek perdagangan dan investasi, dampak konflik perdagangan Tiongkok – AS, prospek ekonomi digital, pengembangan e-commerce lintas batas,  inovasi tekhnologi, rintisan kerjasama ekonomi,  menjadi topik bahasan dalam forum pertemuan tahunan ini.

Beberapa negara dan daerah yang memiliki potensi dan peluang  investasi yang dinilai bagus, seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat diundang untuk memaparkan kebijakan,  rencana pembangunan serta kebijakan perizinan dan insentiF investasi yg disiapkan di masing-masing daerah.

Indonesia dinilai  punya kesempatan menjadi tempat relokasi investasi china.

Selama ini Bangladesh dan beberapa negara asia tenggara memang menjadi pilihan relokasi investasi China karena mereka menyiapkan free trade zone bagi pengusaha China dengan berbagai kemudahan dan insentifseperti perpajakan, tenaga kerja dan lain-lain.

Pada kesempatan one on one meeting dengan para calon mitra investor yang tertarik dengan potensi dan peluang investasi di NTB, Kadis DPMPTSP NTB  memaparkan kebijakan nasional untuk ciptakan iklim investasi yang sehat di indonesia termasuk di daerah-daerah.

Secara nasional sudah  ada UU No 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone ) seperti Free Trade Zone yg diinginkan investor China.

Presiden RI sangat pro investasi terbukti dengan dilahirkannya berbagai paket kebijakan ekonomi, kemudahan berusaha ( Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 ), kemudahan  perizinan melalui system OSS ( Online Single Submission )  menurut PP 24 tahun 2018 serta kebijakan  terbaru ttg insentive investasi.

Pemprop NTB di bawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah  dan Dr. Hj. Siti Rahmi Djalilah  juga memiliki visi misi dan kebijakan yg ramah investasi.

Menyadari keterbatasan fiskal daerah,  selama ini Pemda NTB berjuang menarik masuknya invrstasi ke NTB.

Dalam perda 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal maupun Perda 8 tahun 2016 tentang insentif bidang pajak dan retribusi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, penyederhanaan perizinan dan lain-lain adalah bentuk regulasi dan policy menjadikan NTB yang ramah investasi.

“Saya berharap agar investor-investor China yang serius bisa tertarik dan segera berinvestasi di NTB,” kata Llau Gita Ariadi.

AYA/HmsNTB