“Dulu saya pernah dapat cerita  kalau biaya operasi pasang ring jantung itu bisa sampai 80 juta. Alhamdulillah  di rumah sakit dapat informasi ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS”

lombokjournal.com  —

SELONG   ;   Maemunah (55), warga asal Kalijaga Kecamatan Aikmel ini sangat merasakan manfaat yang besar dari program JKN-KIS.

Pagi itu Selasa, (12/02) Maemunah ditemui oleh tim jamkesnews di kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong untuk mengurus keperluan ibunya yang melakukan operasi pemasangan ring pada jantung di RSUD Kota Mataram.

Ibu dua orang anak ini menceritakan,  ibunya memang sudah lama menderita penyakit jantung koroner. Dia ingat,  gejala awal yang dirasakan ibunya adalah nyeri dada, sesak napas, mudah lelah disertai mual, dan sering keringat dingin.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, akhirnya sang ibu diindikasikan untuk menjalani operasi pemasangan ring jantung.

Prosedur pemasangan ring jantung ini berfungsi untuk membantu melebarkan pembuluh darah yang tersumbat akibat lemak yang menumpuk. Sehingga aliran darah ke jantung menjadi lebih lancar dan akan menurunkan resiko serangan jantung.

Maemunah awalnya sangat mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan pasti akan besar. Walaupun dia sudah mempersiapkan uang dalam jumlah tertentu, dia merasa tidak akan cukup untuk biaya perawatan dan pembelian obat.

“Dulu saya pernah dapat cerita dari orang-orang kalau biaya operasi pasang ring itu bisa sampai 80 juta. Saya sama suami sudah menyiapkan biayanya, tapi saya pikir itu belum cukup. Setelah operasi kan pasti perlu perawatan dan obat-obatan, dan itu juga tidak hanya sekali dan jangka waktunya pasti lama. Alhamdulillah pas di rumah sakit dapat informasi kalau ternyata bisa gratis pakai JKN-KIS. Semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Alhamdulillah operasinya juga berjalan lancar, ibu sudah 2 minggu yang lalu pulang ke rumah. Ini saya datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengganti faskesnya ibu. Mau pindah ke tempat yang lebih dekat dengan rumah saya. Biar ibu lebih mudah untuk melakukan kontrol berobat,” ungkapnya.

Menurut Maemunah, prosedur pelayanan yang dirasakan selama di rumah sakit sangat memuaskan. Tidak membeda-bedakan dengan pasien umum lainnya.

“Alhamdulillah, semuanya dimudahkan dari awal dirujuk di RSUD Kota Mataram sampai ibu selesai dirawat dan pulang ke rumah. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, mereka akan direpotkan kalau operasi pakai BPJS Kesehatan, di rumah sakit nanti akan dipersulit administrasinya dan ujung-ujungnya akan diminta bayar juga. Tapi, saya buktikan sendiri kalau itu tidak benar sama sekali. Prosesnya mudah kok, asal kita selalu mengikuti prosedur yang ada. Apalagi kalau kita selalu rutin untuk membayar iurannya. Insyaallah akan mudah,” ujar Maemunah.

Tak sampai di situ, pada akhir wawancara dengan tim jamkesnews, Maemunah berharap diharapkan program JKN-KIS dapat terus berlanjut agar memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

ay/ys/jamlesnews

Narasumber : Maemunah

“Program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit”

lombokjournl.com —

SELONG ;    Maskam (39), mantan Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di pulau Lombok.

Maskam yang ditemui kala itu datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong itu untuk mengurus perbaikan nama istrinya yang ada di kartu JKN-KIS.

“Saya jauh-jauh datang dari Ketapang Raya untuk memperbaiki nama istri saya yang salah di kartu JKN-KIS. Istri saya mau melahirkan di rumah sakit, jadi harus segera di urus, Berkas-berkasnya juga sudah saya siapkan. Saya dari dulu sudah biasa mengurus hal-hal seperti ini, waktu itu saya masih jadi kepala desa, saya yang biasanya ngurus keperluan warga-warga terkait BPJS Kesehatan. Mendaftarkan peserta, melaporkan ada yang salah nama, atau ada yang mau pindah fasilitas kesehatan,” ungkap Maskam.

Menurutnya, Masyarakat di Desa Ketapang Raya masih ada yang belum mengetahui tentang program JKN-KIS. Maskam selaku kepala desa tergerak untuk membantu warga di desanya untuk lebih mengenal program JKN-KIS.

“Masih ada mbak yang tidak paham bagaimana mengurus kalo ada yang keliru identitasnya, maklum tempatnya jauh dari sini. Kasian juga yang tidak punya kendaraan, harus bayar lebih besar untuk bisa pergi, itupun mereka belum tentu tahu bagaimana cara mengurusnya. Alhamdulillah saya yang masih sehat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sini. Makanya saya inisiatif membantu mereka,” lanjutnya.

Maskam mengungkapkan program dari BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bermanfaat. Dengan prinsip gotong royong, orang-orang tidak mampu pun dapat berobat gratis di puskesmas ataupun rumah sakit.

Terkait program tentang JKN-KIS, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang gencar melakukan sosialisasi, tetapi dari pihak pemerintahan desa sampai dusun pun harus tergerak untuk melakukannya. Agar warga di daerah pelosok dapat memahami pentingnya program ini dan sekaligus dapat merasakan manfaatnya.

“Saya berharap, untuk ke depannya masyarakat lainnya harus memperhatikan identitas yang tertera pada kartu JKN-KIS. Kalau ada yang salah cetak atau keliru bisa diperbaiki secepatnya, tanpa harus menunggu sakit untuk menggunakan kartu tersebut, kan jadinya butuh waktu lebih lama untuk memperbaikina. Yang penting saat kartu JKN-KIS digunakan ketika sakit, sudah tidak ada kendala yang berarti,” tutup Maskam pada akhir ceritanya pada tim Jamkesnews.

ay/ys/jamkesnews 

Narasumber : Maskam

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah beserta Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat kepada empat Pimpinan DPRD NTB atas dilantiknya secara definitif.

DPRD NTB diharapkan bisa terus bersinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di wilayah NTB.

Gubernur Zul menyampaikan ucapan itu usai Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi NTB Masa Jabatan 2019-2024 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Kamis (10/10) 2019.

“Mudah-mudahan sinergi kerjasama yang sudah baik terbangun selama ini, dengan hadirnya pimpinan definitif dan banyaknya darah-darah segar sebagai anggota DPRD Provinsi, akan lebih baik untuk mewujudkan NTB Gemilang,” harap Gubernur.

Pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2019-2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang diwakili oleh Hakim Tinggi Miniardi, SH, MH.

Empat pimpinan NTB DPRD NTB difinitif yaitu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH. sebagai Ketua DPRD Prov. NTB, serta H. Mori Hanafi, SE., M.Comm, Drs. H. Muzihir dan H. Abdul Hadi, SE., MM sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan partai dan semua pihak yang memberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2019-2024.

“Kami memandang tugas pimpinan lembaga legislatif sebagai tugas mulia karena kami menyadari memimpin tugas Ketua DPRD NTB sangat sulit untuk mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan amanah rakyat semata,” ungkapnya.

AYA

Konsep halal tourism akan disempurnakan dengan  inovasi-inovasi yang memungkinkan semua orang aman, tentram dan menyenangkan ketika mereka menikmati keindahan alam NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. KH. Ma’ruf Amin mengatakan, wisata dalam perspektif halal bukan objek wisata yang dirubah menjadi halal.

Tapi, halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotelnya dapat memiliki standar kehalalannya.

Sehingga orang yang berkunjung di NTB merasa nyaman dan menyenangkan. Jadi tidak akan pernah merubah alamnya atau objek wisata lainnya.

“Tetapi layanannya yang kita beri kehalalannya. Dan MUI akan terus menopang perkembangan industri halal di Indonesia, terutama di NTB yang sedang giat mengembangkan wisata halalnya,” ungkap Kiyai yang juga sebagai Wakil Presiden RI terpilih pada pembukaan The Internasional Halal Tourism Conference di Mataram, (10/10) 2019.

Kehadiran Wapres terpilih tersebut didampingi Menteri Pariwisata, Arif Yahya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Steering Committe internasional halal conference, Muhyidin Junaidi, Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Sutan Emir, Ceo cressentrating Asia, M. Fazal Bahardeen serta bebera pejabat pemerintah lainnya.

Konferensi Wisata Halal Internasional dengan mengusung tema “Halal is Our Way of Life” atau halal adalah cara hidup kita merupakan isu yang diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengembangkan wisata halal di Indonesia.

Salah satunya, adalah destinasi wisata di Provinsi NTB yang telah dinobatkan sebagai “World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination pada tahun 2015 lalu.

“Upaya kita untuk memoles destinasi wisata halal agar lebih indah. sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki keunikan dibanding wisata daerah lain. Tentu dengan standar halal dalam makanan dan minuman dipastikan sudah memenuhi standar halal internasional,” tutur Kiyai Ma’ruf Amin.

Fasilitas penunjang halal tourism, Kementerian Pariwisata akan terus membenahi. Seperti restoran, hotel, travel dan fasilitas penunjang lainnya. Sehingga orang datang ke Indonesia dan NTB merasa aman dan nyaman.

Apalagi NTB punya Islamic Center yang ditetapkan sebagai icon wisata religi dan sebelumnya telah dilaunching lampu hias yang menambah keunikannya. Ini merupakn icon menarik bagi pengembangan wisata halalnya.

Kiyai Ma’ruf Amin mengatakan, lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal dunia mengacu pada standar MUI. Karena itu, MUI telah banyak memberi pengakuan kepada lembaga halal di luar negeri.

Di antaranya, Sincung halal for Taiwan. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang mewakili MUI di Taiwan. Selain di Taiwan, ada juga di negara Korea dengan nama ‘Ini Halal Korea’.

Untuk itu, MUI memiliki kepentingan untuk mengembangkan halal tourism bersama dengan kementerian pariwisata.

Hal senada di sampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkiefkimansyah, memaknai halal tourism tidak boleh direduksi maknanya sebatas halal tourism saja

Namun, konsep halal tourism akan disempurnakan dengan  inovasi-inovasi yang memungkinkan semua orang aman, tentram dan menyenangkan ketika mereka menikmati keindahan alam NTB.

“Banyak orang yang menyangka bahwa dengan adanya halal tourism kemudian orang tidak boleh lagi berenang. Sehingga cerita menakutkan ini mematahkan semangat halal tourism,” tutur Gubernur NTB.

Dengan adanya Konferensi Internasional ini, gubernur yang akarab di sapa Dr. Zul berharap ada konsep baru yang tawarkan untuk mengembangkan wisata halal di NTB yang lebih dikenal oleh dunia internasional.

Pemerintah Provinsi NTB juga akan menyediakan sebuah pulau sebagai proyek percontohan (pilot projekt) untuk mengembangkan destinasi wisata halal.

“Sehingga orang akan berkaca di NTB.Terus terang, banyak pengusaha besar yang kami temui dari Korea, Autralia dan lainnya, ketika mereka datang ke Lombok ada aura yang berbeda,” ungkap Dr Zul.

Dr. Zul mengatakan, banyak hal yang indah, utama dan eksotisme Lombok tidak ditemukan di tempat lain. Kenapa pemerintah NTB begitu semangat mengembangkan wisata halal, karena pemerintah ingin membuktikan bahwa Islam itu sangat kompatibel juga dengan pariwisata.

“Jangan sampai umat Islam dipersepsikan tidak bersahabat dengan pariwisata,” tutur orang nomor satu di NTB.

Untuk itu, kata Dr Zul hadirnya Konferensi internasional dapat menghasilkan pemikiran yang menakjubkan. Sehingga ide tentang halal tourism menjadi sebuah konsep yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat NTB ke depannya.

Menurut gubernur, untuk mengembangkan wisata halal tentu dibutuhkan konferensi internasional seperti ini.

AYA

Deputi 1 Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Korem dan jajaran dan para fasilitator yang telah berjuang dalam percepatan rehab rekon RTG

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;      Deputi 1 Kemenko PMK RI Bidang Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana, Mayjen TNI (purn) Dody Usodo Hargo,  meresmikan dan menyerahkan 40 ribu unit rumah  tahan gempa (RTG) bantuan pemerintah untuk Korban Gempa NTB.

Dody Usodo Hargo  didampingi Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dan Kalak BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos. saat acara penyerahan  secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak gempa, di lapangan Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Lombok Barat, Kamis (10/10) 2019.

40 ribu unit RTG tersebut terdiri dari rumah rusak ringan, rumah rusak sedang dan rumah rusak berat yang ada di Kabupaten/Kota se NTB yang sudah jadi dalam kondisi 100 persen, dan siap untuk ditempati pemiliknya.

Kalak BPBD Provinsi NTB dalam sambutannya mengucapkan selamat datang Deputi 1 Kemenko PMK dan ucapan terimakasih kepada TNI Polri yang telah membantu proses percepatan rehab rekon sehingga pembangunan RTG dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Danrem 162/WB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat yang sukses dan cepat dalam proses rehab rekon selama 6 bulan yang lalu.

“Ini berkat kerjasama semua pihak yang saling bahu membahu dalam proses rekonstruksi pembangunan RTG baik TNI Polri maupun Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Terkait dengan aplikator yang nakal, menurut Danrem, tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Deputi 1 Kemenko PMK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Korem dan jajaran dan para fasilitator yang telah berjuang dalam percepatan rehab rekon RTG.

Dijelaskannya, kehadirannya di NTB dalam rangka memantau dan memastikan progress pembangunan RTG untuk para korban gempa.

“Bagi rumahnya yang belum jadi 100 persen agar bersabar dan khusus untuk rumah yang rusak berat agar segera dipercepat sehingga warga yang tidak memiliki rumah bisa langsung menempatinya,” harap Purnawirawan TNI AD tersebut. Hasil progress rehab rekons ini akan dijadikan bahan rapat di tingkat pusat,” paparnya.

Diharapkan seluruh masyarakat NTB bangkit dari keterpurukan pasca gempa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik

Penandatanganan prasasti oleh Deputi 1 Kemenko PMK dan penyerahan kunci rumah secara simbolik oleh fasilitator kepada Deputi dan selanjutnya penyerahan kunci secara simbolik oleh Deputi didampingi Danrem 162/WB kepada Pokmas.

AYA

Kegiatan ini diharapkan dilaksanakan secara rutin oleh PLN agar stok ketersediaan darah di PMI Lombok barat dapat tercukupi

lombokjournal.om —

MATARAM ;  PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menggelar aksi kemanusiaan donor darah, Kamis (10/10) di Kantor PLN UIW NTB,

Kegiatan ini bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Listrik Nasional ke-74 yang akan jatuh pada tanggal 27 Oktober.

Kegiatan donor darah ini merupakan wujud dan sumbangsih nyata PLN untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Pulau Lombok.

Pada kegiatan ini PLN UIW NTB bekerjasama dengan PMI Lombok Barat.

“Kita tahu bahwa darah ini merupakan bagian penting kehidupan. Kebutuhan darah untuk saudara kita yang membutuhkan harus terpenuhi. Oleh karena itu, menyambut Hari Listrik ini, kami ingin kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya donor darah,” tutur Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram, Dony Noor Gustiarsyah.

Penanggung Jawab Laboratorium Unit Donor Darah PMI Lombok Barat, Dewi memberikan apresiasi kepada PLN karena telah bekerja sama dengan PMI Lombok Barat dan menginisiasi pelaksanaan kegiatan donor darah ini.

“PMI Lombok Barat melayani semua rumah sakit yang ada di Lombok Barat dan Mataram, serta beberapa juga di KLU. Kita ucapkan terimakasih kepada PLN yang sudah mengadakan ini sangat membantu sekali untuk ketersediaan darah di PMI Lombok Barat,” ucap Dewi.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh pegawai PLN yang ada di Pulau Lombok, tenaga alih daya, hingga masyarakat umum. Animo dari peserta cukup tinggi, dibuktikan dengan terkumpulnya 145 kantong darah dalam kegiatan donor darah ini.

“Antusiasme para pendonor cukup besar, target kami sebenarnya hanya 100, tapi ini bisa melebihi. Cukup lumayan untuk menambah stok darah,” kata Dewi.

Dewi berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin oleh PLN agar stok ketersediaan darah di PMI Lombok barat dapat tercukupi.

“Baiknya rutin, jadi mungkin ada event 17 Agustus atau apapun kita bisa diundang pasti kita senang sekali karena bisa membantu memenuhi kebutuhan darah,” tutup Dewi.

AYA

“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan (charity) dan sifatnya peri-feri (pinggiran)”

lombokjournal.com —

MATARAM;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram mendorong penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun Indonesia secara umum.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Pilitik M16 Mataram,   Bambang Mei Finarwanto menyampaikan larangan  penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan Pilkada 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk perlakuan diskriminatif.

Menurut pria yang akrab disapa Didu, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada, termasuk penyandang disabilitas.

Didu tidak sependapat dengan keputusan KPU yang menganggap kalangan disabilitas masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

“Mereka sebagai penyandang disabilitas bukan karena kemauannya. Mereka seharusnya diberi ruang dan didorong sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk tampil dalam konstestasi pilkada serentak,” katanya, Rabu (08/11) di Mataram .

Kata Didu, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Didu menilai keberpihakan dan kesetaraan menjadi kunci utama dalam memberikan ruang politik dan kesempatan kepada penyandang disabilitas maju falam kontestasi pilkada serentak 2020.

Didu menyorot Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam aturan tersebut, di pasal 7 disebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil GUbernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Didu menyampaikan memasukan penyandang disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam keputusan KPU justru bertentangan, khususnya dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konstitusi.

Didu beranggapan syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Didu mengajak para penyandang disabilitas tidak dijustifikasi bahwa mereka tidak sehat dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit .

“Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas,”

Didu menganggap banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota.

Selama ini, terutama dalam kontestasi pilkada, kata Didu, penyandang disabiltas acap dipandang sebelah mata dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan ( charity ) dan sifatnya peri-feri (pinggiran) sebatas pada menjalankan peran kewajibannya. Tidak ada kemauan yang sungguh2  mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dlm sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada,” papar Didu.

Presiden RI ke IV , Abdurahman Wahid meskipun disabilitas terbukti  dimasa kepemimpinannya yang singkat , terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi utang luar negri secara signifikan .

“Ketika Allah SWT memberikan ujian atau cobaan kepada kaumnya dalam ketidaksempurnaan ataupun kelemahan fisik dibanding umat lainnya, maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menjaganya  dan memberikan kelebihan disisi lain. Itu hukumnya wajib bukan sunnah,” tukasnya.

Me

MTQ, merupakan upaya agar Al-Quran tetap dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

LOBAR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi NTB, di Halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (9/10) 2019.

Wagub dalam sambutannya menilai  bahwa pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB cukup baik dan luar biasa. Ini dilihat dari antusiasme masyarakat yang hampir setiap malam selalu memadati lokasi MTQ tersebut.

“Ini semua tidak terlepas dari semua dukungan masyarakat yang masih tetap setia ikut memeriahkan jalannya MTQ dan ini merupakan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT,” ujarnya

Menurut Wagub, penyelenggaraan MTQ tidak bisa dipandang sebagai sebuah kegiatan seremonial biasa. Sebab, MTQ merupakan satu rangkaian dari syiar agama.

MTQ, merupakan upaya agar Al-Quran tetap dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Agar penutupan MTQ Provinsi NTB kali ini berlangsung semakin sukses, kami mengimbau pengunjung yang hadir agar sama-sama menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” harap Wagub NTB.

Menurut Wagub, Al-Quran merupakan kalam ilahi yang tidak hanya sekedar dibaca. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami kandungan kitab suci Al-Quran.

“Tentu yang terpenting juga adalah kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari,” imbuhnya. Oleh karena itu, selaku pemerintah daerah Provinsi NTB Wagub sangat mengapresiasi MTQ yang ke-28 ini.

Wagub berharap dengan kegiatan keagamaan, Insya Allah akan membawa seluruh warga NTB menjadi masyarakat yang cinta Al-Quran.

Sebelumnya, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si melaporkan bahwa MTQ tingkat provinsi yang ke-28 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Lebih jauh, H. Fauzan Khalid mengungkapkan keinginannya kepada Wakil Gubernur NTB beserta seluruh Bupati dan Walikota yang hadir pada acara tersebut untuk menandatangani petisi dalam rangka mengusulkan kepada pemerintah pusat agar para juara MTQ tingkat nasional diangkat menjadi PNS. Dan, untuk Juara Provinsi minimal diangkat menjadi pegawai P3K.

“Meski pengangkatan tersebut bukan wewenang Pemerintah Provinsi, tapi saya berharap, kita sama-sama tandatangani petisi tersebut untuk kita usulkan ke pemerintah pusat,” ungkap Bupati Lobar menutup sambutannya.

Di MTQ kali ini, juara umum dimenangkan oleh Kota Bima dengan nilai 67. Peringkat kedua diraih Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 64. Peringkat ketiga Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 63. Peringkat keempat Kabupaten Bima dan Kota Mataram dengan nilai 50. Peringkat kelima Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai 43. Peringkat keenam Kabupaten Sumbawa dengan nilai 30. Peringkat ketujuh Kabupaten Dompu dengan nilai 24. Peringkat kedelapan Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 23. Peringkat kesembilan Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai 18.

Kegiatan MTQ dihadiri pula unsur Forkopimda NTB, Bupati Lombok Timur, Asisten 1 Setda Kota Bima, Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat beserta seluruh perwakilan kafilah se-Nusa Tenggara Barat.

AYA/HmsNTB 

Para pelaku pariwisata diajak memberikan contoh bagaimana memilah dan mengelola sampah dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com —  Kunci untuk bisa mendatangkan  4,5 juta wisatawan mengunjungi NTB pada tahun 2020 nanti adalah rasa aman, nyaman, kebersihan dan keramah-tamahan.

“Kalau destinasi wisata itu bersih dari sampah, toiletnya harum, masyarakatnya ramah, saya yakin wisatawan akan senang dan bahagia berkunjung dan akan bercerita kepada dunia tentang pesona lombok-sumbawa. Dalam hal ini para wisatawan juga berperan sebagai media promosi langsung yang sangat efektif,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd.

Wagub mengatakannya saat membuka Rakor Pariwisata Daerah 2019, untuk Sinkronisasi Program Kepariwisataan, Menuju 4,5 juta Wisatawan Lombok Sumbawa 2020, di hotel Lombok Raya Mataram NTB, Rabu (09/10)) 2019.

Menurut Umi Rohmi, banyak pihak menyebut keindahan destinasi Wisata Lombok-Sumbawa, bak surga yang dititipkan Allah di bumi ini.

Maka mari kita jaga karunia keindahan ini, salah satunya dengan benar-benar menjaga dan memperhatikan kebersihan  lingkungan agar bebas dari sampah, ajaknya

Umi Rohmi juga menyebut masih ada kebiasaan di sebagian masyakat yang  membuang sampah disembarang tempat.

Juga belum terbiasa memilah sampah dan mengolah sampah untuk kepentingan yang bermanfaat, sehingga sampah plastik, botol mineral atau sampah lainnya masih mencemari  laut, sungai dan gunung-gunung.

Padahal sampah-sampah itu, menurut Wagub membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa hancur.

Karena itu, ia mengajak para pelaku pariwisata dapat memberikan contoh bagaimana memilah dan mengelola sampah dengan baik.

Juga harus ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya memilah sampah organik maupun non organik, sehingga mudah diolah yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ketika program bersih lingkungan dan bebas sampah ini tercapai, maka Umi Rohmi optimis untuk menggaet kunjungan 4,5 juta wisatawan dengan mudah akan terwujud.

Wagub juga meminta kepada para kepala desa  agar mengintegrasikan pengembangan dan pembangunan  99 Desa Wisata di desa masing-masing dengan pengelolaan bank sampah, BumDes dan UMKM pendukung industri pariwisata lainnya sehingga mendongkrak daya tarik dan angka kunjungan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H. Lalu Moh. Faozal., S.Sos., M.Si menyampaikan strategi pengembangan kepariwisataan menuju 4.5 juta wisatawan tahun 2020.

Menurutnya, pembangunan kepariwisataan merupakan integrasi antara pembangunan sarana dan prasarana, dengan daya tarik dan SDM di destinasi pariwisata tersebut.

Kita harus dapat menjaga dan melestarikan daya tarik wisata,  membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Karena itu, penataan sarana prasarana, pembenahan amenitas dan peningkatan kelembagaan masyarakat serta tata kelola geosite, termasuk SDMnya harus terus ditingkatkan.

“Bahkan pembentukan bank sampah untuk mendukung Zero Waste dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih disetiap desa wisata terus kami dorong, ” tuturnya

Ia menambahkan,  pengembangan pariwisata harus memiliki aspek pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus dikembangkan seperti Kawasan pantai atau gili, geopark yang dikemas dengan menarik. Cara lain dengan mengintervensi 99 desa wisata secara terencana dan bertahap, pungkasnya.

Ikhtiar menuju 4,5 juta Wisatawan Lombok Sumbawa 2020 tersebit ditandai dengan pemukulan gendang beliq secara bersama oleh  Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Rohmi Djalilah, M. Pd, didampingi Staf Ahli Kementerian Pariwisata RI Anang Sutono, Kadispar H. Lalu Moh. Faozal, Kadis Pemuda dan Olahraga Ir Husnanidiaty Nurdin , Kadis Perdaganagan NTB Hj Putu Selly Andayani,  Direktur ITDC I Gusti Ngurah Ardita, GM Angkasa Pura I LIA Nugroho Jati.

AYA/HmsNTB

FKPPI diminta mengambil peran terdepan dalam pencapaian program mewujudkan NTB Gemilang tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah mengajak seluruh pengurus dan keluarga besar  Forum Komunikasi Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) terus memperkuat toleransi beragama  dan simpul-simpul kebersamaan dalam membangun dan memajukan NTB yang selama ini sudah terjalin baik.

FKPPI juga diminta gubernur untuk aktif mengedukasi masyarakat, khususnya kaum milenial agar tidak mudah terpapar paham-paham radikal serta tidak mudah percaya dan terpancing terhadap informasi atau isu-isu hoax di media sosial yang bertujuan memecah belah negara.

Ajakan itu disampaikan gubernur dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri  Provinsi NTB,  Muh. Rum pada acara pembukaan rapat kerja Daerah (Rakerda) I PD XXV PB FKPPI di gedung Sangkareang, Selasa (08/10) 2019.

“Untuk mengatasi persoalan berbangsa dan bernegara saat ini, cukup pegang teguh 3 hal ini. Yakni amalkan nilai-nilai Pancasila, kembali pada UUD 1945 dan NKRI harga mati,”  tegas Gubernur Zul

Untuk mewujudkan cita-cita besar menuju NTB Gemilang, kuncinya adalah  peran aktif  dan dukungan dari semua pihak.

Ia meminta FKPPI mengambil peran terdepan dalam pencapaian program mewujudkan NTB Gemilang tersebut.

Hal senada disampaikan Kasrem 168/WB Letkol Inf. Endarwan Yansori. Ia berharap FKPPI dapat membangkitkan semangat dan kesadaran generasi muda untuk memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta setia pada Pancasila dan UUD 1945.

“Berikanlah yang terbaik untuk mengawal dan membangun negeri ini. Sehingga kedaulatan NKRI tetap kokoh,” pesannya kepada segenap pengurus cabang KB FKPPI se-NTB  usai dilantik oleh Ketua Pengurus Daerah Keluarga Besar FKPPI NTB,  Endah Yuliastuti,SE.

Selain melantik pengurus cabang, juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda ucapan ulang tahun ke-41 FKPPI yang jatuh pada 12 September 2019 lalu.

AYA/HmsNTB