Dari diskusi yang diselenggarakan M16, gubernur mengaku  mendapat banyak masukan soal Sekda ideal

lombokjournal.com —

MATARAM;      Ada fenomena baru dalam pemilihan Sekda NTB kalli ini, sebab ada ruang keterlibatan masyarakat memberikan masukan terkait Sekda NTB yang baik.

Hal itu terlihat dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, dalam diskusi Kamisan bertajuk “Sekda NTB Idola” di De-Lima Cafe, Kota Mataram, Kamis (17 /10) 2019. Diskusi tersebut melibatkan banyak kalangan.

Dalam diskusi yang dipimpin Ahmad SH tersebut dihadiri puluhan mahasiswa, aktivis, politisi hingga awak media.

Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah hadir sebagai pembicara utama, selain itu sejumlah tokoh yang menjadi narasumber utama seperti, Lesa Demarkasi Hasan Masat, Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi, Aktivis PMII Lombok Timur Taufik Hidayat ,  Aktivis LSM SUAKA , Bustomi Taifuri dan Wakil Direktur Mi6, Nasib Ikroman

Anggota Dewan Pendiri Mi6 , Hendra Kesumah membuka acara diskusi Kamisan mengatakan Mi6 mengapresiasi keterbukaan dan demokratisasi di era pemerintahan Zul-Rohmi, termasuk membuka diskursus tentang Pemilihan Sekda NTB.

“Mi6 mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan atensi Pak Gubernur NTB yang bersedia hadir mendengarkan masukan dalam forum Kamisan ini,” kata Hendra.

Gubernur di awal diskusi mengatakan, mengenal dengan baik lima calon Sekda. Kendati demikian, dia berharap melalui diskusi, gubernur mendapat informasi tambahan soal calon Sekda.

“Walaupun gini-gini gubernur punya peran menentukan Sekda. Lima calonnya hebat-hebat. Tapi saya perlu mendengar informasi dari teman-teman,” katanya.

Gubernur berharap Sekda NTB ke depan dapat sejalan dengan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Saya butuh Sekda minimal orang yang tidak punya agenda berbeda dengan gubernur. Semua orang saya kenal baik dan semua bisa kerjasama,” ujarnya.

“Kita ini manusia biasa dalam proses mengambil keputusan, oleh karena itu saya ingin dengar siapa sebenarnya yang disuarakan,” katanya.

Ruang pendapat publik

Hasan Masat dari Lesa Demarkasi, mengatakan, panitia seleksi (Pansel) calon Sekda NTB harus bekerja dengan profesional. Dia berharap Pansel tidak memilih Sekda berdasarkan keterwakilan wilayah.

“Pansel jangan sampai karena keterwakilan wilayah memilih Sekda. Saya berharap Pansel dan Gubernur jangan sampai Sekda itu keterwakilan,” ucapnya.

Dia berharap agar pendapat publik dapat didengar untuk memberikan masukan terkait calon Sekda.

“Pendapat umum harus diberikan ruang siapa figur yang tepat. Figur penting dan saya berharap nantinya gubernur bijaksana memilih yang memiliki fungsi pelayanan dan reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Taufik Hidayat, Perwakilan KNPI Lombok Timur, dalam diskusinya mengatakan sepakat jika Pansel tidak mendukung calon berdasarkan kewilayahan, namun dia juga meminta Pansel tidak mendukung Sekda berbasis organisasi kemasyarakatan.

“Sekda ini pejabat administratif yang sekiranya mengakomodir pelayanan publik di NTB. Melihat Sekda tidak hanya melihat wilayah, tapi perlu dicermati jangan juga Sekda dilihat dari perspektif Ormas. Kita sepakat lima tokoh adalah orang hebat dan baik,” terangnya.

Opik sapaan akrabnya secara terang menyebut nama calon yang dijagokan, yaitu Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah.

“Ridwansyah ASN senior dan saya yakini mampu bisa jadi bawahan dan mengartikulasikan kepentingan daerah, tentunya NTB gemilang dapat diraih dengan cepat,” ungkapnya.

Bustomi Taifuri dari LSM Suaka, dalam diskusinya memberikan kritikan pada pemerintahan Zul-Rohmi. Beberapa catatan kritiknya dilontarkan langsung di hadapan Zulkieflimansyah.

“Di kepemimpinan gubernur saat ini saya lihat compang-camping dalam perjalanan, misalnya memburuk eksekutif dan legislatif, kurang baiknya hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada beberapa persoalan seperti KEK. Apalagi penilaian Ombudsman soal maladministrasi,” cetusnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi, lebih bersikap netral dalam menyikapi eforia pemilihan Sekda. Dia menyadari penentuan Sekda tidak dapat diintervensi.

“Saya lihat ada Pansel di luar Pansel. Saya selaku anggota DPRD Fraksi PDIP tidak akan meminta karena saya dulu bukan pendukung Pak Gubernur,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan pemilihan Sekda bukan merupakan hak prerogatif gubernur. Melainkan pemerintah pusat.

“Pansel akan mengusulkan tiga orang, tentu yang terbaik dari lima orang. Tapi hati-hati ini bukan hak prerogatif gubernur. Gubernur akan usulkan ke Mendagri. Mungkin Mendagri akan diganti karena sebentar lagi presiden akan dilantik,” ungkapnya.

Ruslan menegaskan, lima cakon Sekda memang figur pejabat yang berkompeten. Namin hal ini tidak menafikan kiprah mereka masing-masing.

Ia sempat menyebut dua nama yakni Dr H Iswandi dan H Ridwansyah. Dua figur ini menurutnya punya nilai lebih.

Iswandi yang saat ini Penjabat Sekda dinilai punya kontribusi dalam pembangunan NTB, meski hanya sebagas pejabat sementara.

“Iswandi ibaratnya sudah berdarah-darah. Hal ini tentu akan jadi pertimbangan juga,” kata Ruslan.

Wakil Direktur M16, Nasib Ikroman, mengkritisi seorang senior dalam dunia politik yang ikut bermain dalam politik NTB masa kini.

Meskipun dia tidak menyebut siapa yang dikritisi, namun Achip sapaan akrabnya merasa keterlibatan seorang senior dalam dunia politik justru merusak iklim politik dan demokrasi di NTB.

“Visi Sekda bagaimana sukseskan visi gubernur. Sehingga saya pikir yang mendukung Sekda agak gak masuk, cuma satu hal yang saya keberatan, kok ada orang yang sudah lama pensiun kok ikut buka lapak. Saingan dengan yang lain, itu agak mengganggu kita sebagai generasi saat ini,” jelasnya.

Sementara, tokoh pemuda NW, yang juga menjadi sahabat sejati gubernur, Fihiruddin, dengan tegas mendukung Iswandi sebagai Sekda NTB.

“Saya adalah orang paling dekat dengan Gubernur. Kita mengkritisi gubernur bukan kita benci, tapi kita cinta,” ujarnya.

“Lima calon Sekda putra-putri terbaik NTB, terlepas dari masa lalu. Saya yakini apa yang dilakukan Pansel berjalan baik. Saya satu-satunya orang yang mendukung Iswandi. Saya menitip Pak Iswandi sama gubernur,” katanya.

Di akhir diskusi, Gubernur NTB berterimakasih pada M16 yang menyelenggarakan diskusi tersebut. Menurutnya, dari diskusi tersebut dia mendapat banyak masukan soal Sekda ideal.

“Saya terimakasih apa yang disampaikan sebagai informasi yang luar biasa. Kalau hasil Pansel ditetapkan tinggal kita serahkan di pemerintah pusat dengan pertimbangan gubernur. Terimakasih pada M16 yang juga menyelenggarakan diskusi ini,” ucapnya.

Me

“Ini akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu, sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik-trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stake holder Pemda sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal”

MATARAM.lomokjournalcom —  Proses percepatan rehab rekon (rehabilitasi rekonstruksi) di NTB dianggap berhasil oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil selama 10 bulan sebanyak 174 ribu unit rumah sudah selesai dikerjakan.

Atas penilaian itu, maka proses rehab rekon di NTB akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu yang juga dilanda bencana serupa.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., mengungkapkan itu usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto yang juga dihadiri Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos., di ruang rapat Kantor Gubernur NTB Mataram, Kamis (16/10) 2019.

Rakor itumerupakan monitoring dan evaluasi progress rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di wilayah Provinsi NTB yang diikuti para Kalak BPBD Kab/Kota terdampak gemap bumi, BPKP, para Dandim dan Danki Satgas rehab rekons terpadu, para Kapolres, perawakilan BRI dan undangan lainnya.

Danrem 162/WB dalam wawancaranya dengan insan media menjelaskan, kunjungan Deputi Kemenko Polhukam  untuk meninjau Formulasi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah terkait bencana gempabumi Lombok.

“Ini akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu, sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik-trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stake holder Pemda sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal,” ungkapnya.

Berdasarkan surat permintaan Gubernur NTB kepada Mabes TNI bahwa batas waktu Satgas terpadu rehab rekons sampai tanggal 31 Desember 2019. Namun untuk pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa akan terus dilakukan hingga selesai.

Dijelaskan Danrem, proses gempa di NTB dan di Palu bedanya hanya dua bulan. Dalam rentang waktu dua bulan tersebut, progress rehab rekonsnya sangat jauh. Di Palu baru hanya 19 unit rumah yang sudah dikerjakan.

Untuk itu, sambung Danrem, rekan-rekan yang ada di Palu diminta untuk belajar di NTB terkait dengan proese percepatan rehab rekons.

Danrem juga menjelaskannya tentang beberapa trik dalam proses percepatan rehab rekon yang dilaksanakan di NTB, yakni dengan penyederhaan persyaratan administrasi dari 19 poin menjadi sembilan point.

Juga pelayanan satu pintu untuk mempercepat pengurusan administrasi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, dan sinergitas TNI Polri, Pemda bersama BPBD dan seluruh stake holder yang ada di NTB untuk bersatu mempercepat rehab rekon.

Kalak BPBD Provinsi NTB menyampaikan, terkait dengan penggunaan dana siap pakai yang sudah berada di masyarakat.

Menurutnya, strategi yang digunakan ketika BNPB mentransfer dana rehab rekon ke BNPB Kab/Kota dan dari BNPB Kab/Kota mentranfer ke masyarakat dan masyarakat langsung membentuk Pokmas, dari rekening masyarakat ini kemudian di debet ke Pokmas.

Kemudian Pokmas bekerjasama dengan aplikator atau swakelola dalam pembangunan RTG, maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh Pemerintah pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah.

Namun yang bisa ditarik, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 ada rekenning masyarakat yang belum menggunakan dana siap pakai tersebut.

Karena itu, sambung Khalik, masyarakat agar segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah.

“Ini uang sudah ada di masyarakat, agar segera membangun fisik RTG,” tegasnya.

Khalik menjelaskan,  bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan dan dikemudian hari ada temuan, maka Pemkab/Kota bisa mengumpulkan data untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.

“Ada formulasi dalam bentuk dana hibah dengan proses pengusulan dari Pemkab/Kota dan direkomendasi oleh Gubernur NTB dan BNPB, dari BNPB kemudian memberikan dana hibah ke Kab/Kota dan itu masuk ke dalam APBD,” terangnya.

Terkait dengan penggunaan dana rehab rekon oleh masyarakat, menurut kalak BPBD, fasilitaor TNI Polri dan Pemerintah akan terus melakukan pendampingan di lapangan. Termasuk  Wartawan memiliki peran untuk mendorong masyarakat menggunakan dana tersebut dengan cepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Usai menggelar rapat koordinasi, Deputi Kemenko Polhukam didampingi Danrem 162/WB bersama Kalak BPBD dan instansi terkait melaksanakan peninjauan dan pengecekan RTG di Kabupaten Lombok Utara.

AYA/HmsNTB

Konsep dari Lotte Grosir yakni memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro untuk dapat melakukan distribusi sampai ke beberapa kota di sekitar Lombok, dan juga ke pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com –  Peresmian Lotte Grosir Mataram, di Jl. A.A Gde Ngurah 127, Kamis (17/10) 2019 pagi, dinilai sebagai sinyal bagi NTB, khususnya Kota Mataram, situasi ekonomi sudah tumbuh dan bangkit.

Penilaian itu disampaikan Gubernur NTB,  H. Zulkieflimansyah saat meresmikan grosir,  yang diawali dengan persembahan Gendang Beleq. Gubernur yangd atang bersama istrinya Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menganggapnya sebagai angina segar bagi ekonomi  NTB.

“Tentu ini, sinyal bagi NTB , bagi kota Mataram, bahwa ekonomi kita sudah tumbuh dan tentunya bangkit,” ungkap gubernur.

Diingatkan, agar dalam menyalurkan CSR, Lotte Group ini memiliki konsep yang unik, yang tidak hanya memberikan donasi, tapi ada kegiatan berkala.

“Mudah-mudahan ada kegiatan berkala dari Lotte Group, untuk mengirim petani dan UKM kita ke Korea supaya wawasannya semakin bertambah dan mengerti betul, bagaimana  berbisnis ala Korea, sehingga Lotte Group ada di hati masyarakat yang ada di desa-desa,” harap Gubernur.

Presiden Direktur PT. Lotte Chemical Indonesia Mr. Kim Yong Ho, menerangkan,  konsep dari Lotte Grosir yakni memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro untuk dapat melakukan distribusi sampai ke beberapa kota di sekitar Lombok, dan juga ke pulau Sumbawa.

Mr. Kim mengakui,  gerainya mendapatkan suplai yang sangat luar biasa dari suplai-suplai lokal.

“Disini peran dari Lotte Grosir adalah memberikan arahan, bimbingan tentang produk-produk, apa yang bisa dijual sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Mataram,” ungkapnya.

Mr. Kim memastikan bahwa, dengan kehadiran gerainya, dapat memberikan alternatif tempat berbelanja  bagi pelanggan di Mataram dan juga luar Mataram.

“Saya berharap kehadiran lotte grosir  bisa menjadi tempat belanja yang sangat disayangi oleh masyarakat NTB,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Diharapkan  kedatangan Gubernur NTB ke PT. Sadhana Arifnusa bisa membangun pemahaman, dan bisa menambah kuota pembelian

lombokjournal.com —

LOTIM   ;   Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah berharap agar petani tembakau tidak menjual tembakau melalui calo.

Hal itu dikatakan gubernur waktu menyaksikan pembelian tembakau Oven dan Rajangan di Gudang PT. Sadhana Arifnusa di jl. Raya Montong Baan No.234, Sikur, Lombok Timur, Kamis (17/10) 2019.

“Alhamdulillah PT. Sadhana Arifnusa bersedia membeli tembakau petani kita. Asalkan, petani kita ini tidak menjualnya melalui calo atau spekulan,” ungkap Gubernur.

Diungkapkannya, beberapa hari sebelumnya gubernur juga sudah berkunjung ke PT. Bentoel di Lombok Timur,  guna melihat secara langsung pembelian tembakau oleh PT Bentoel.

“Sekarang ini, kami datang guna menyaksikan secara langsung proses pembelian tembakau di PT. Sadhana Arifnusa. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh petani tembakau untuk menjual tembakaunya melalui jalur yang benar, Harus bermitra dengan binaan,” katanya.

Para petani tembakau yang menjadi mitra dunia usaha relatif tidak memiliki masalah dalam menjual hasil panennya. Mereka mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman sampai dengan panen.

Namun yang menjadi masalah adalah para petani tembakau yang non mitra usaha.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si yang turut mendampingi Gubernur Zul mengaku sempat mendengar Informasi,  PT. Sadhana Arifnusa tidak menerima pembelian petani tembakau.

“Tapi alhamdulillah, kami bersyukur, hari ini, kami melihat secara langsung PT. Sadhana Arifnusa membeli dan menyerap tembakau petani-petani kita,” kata Husnul Fauzi.

Menambah kuota pembelian

Kuswanto selaku Station Manager berharap dengan kedatangan Gubernur NTB ke PT. Sadhana Arifnusa bisa membangun pemahaman, dan bisa menambah kuota pembelian.

“Kami berterimakasih, gubernur bisa menyaksikan secara langsung proses pembelian di PT kami,” ujarnya.

Kuswanto menerangkan, kuota awal pembelian tembakau adalah 3000 ton. Lalu, sampai hari ini ditambah menjadi 3300 ton. Lalu, ditambah lagi 500 ton. Dengan demikian, jumlah akhir kuota pembelian tembakau sebanyak 3800 ton.

“Alhamdulillah kami bisa menambah kuota pembelian, Kehadiran gubernur menambah hangat jalinan silaturrahim kami,” tutup Kuswanto.

Salah seorang petani tembakau, Fadli yang sejak 1996 bermitra dengan PT. Sadhana Arifnusa mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan Gubernur NTB yang secara langsung menyaksikan proses pembelian tembakau tersebut.

“Kami merasa sangat bergembira, karena (kuota) pembelian tembakau bertambah, mudahan tetap sehat Gubernur NTB,” ungkap pria berusia 40 tahun yang berasal dari Desa Lando, Kecamatan Terara, Lombok Timur.

Hadir Bupati Lombok Timur, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, beserta ratusan petani mitra.

AYA/HmsNTB

Aparat tak hanya melakukan penaganan dilokasi kebakaran, juga  masyarakat setempat  sudah dilakukan penanganan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dengan pembagian masker

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi NTB serta pihak terkait hingga saat ini masih berusaha untuk memadamkan kebakaran  tempat pembuangan akhir (TPA)  Regional Kebon Kongok Lombok Barat, yang terjadi pada Minggu sore lalu.

Kepala Pelaksana Badan penanggulanagn bencana daerah (BPBD) NTB, Ashanul khalik menjelaskan,  para tim yang terdiri dari LHK,BPBD Provinsi/kota, Dinas Sosial Provinsi, PUPR Provinsi sudah melakukan penangan secara terpadu yang dilakukan sejak Malam hari (16/9).

“Ada LHK, BPBD kab/ kota dan Provinsi, kemarin kita sudah rapat dengan sekda segera melakukan penanganan secara terpadu, dan mulai semalam kita pasang Light tower  dilokasi karena bekerja sampai malam,” ujarnya, Kamis  (17/10) 2109 di kantor Gubernur NTB.

Dengan diturunkannya alat berat oleh Dinas PU  dan tentunya dengan dibantu oleh petugas dari kabupaten Lombok Barat, Mataram kebakaran agar bisa teratasi.

Aparat tak hanya melakukan penaganan dilokasi kebakaran. Untuk masyarakat setempat  juga sudah dilakukan penanganan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dengan pembagian masker.

“Selain menurunkan alat,untuk masyarakat sekitar,  dinas kesehatan sudah membagikan Masker ,”  katanya.

Hingga saat ini belum ada masyarakat  yang melapor untuk dievakuasi.

Hasil rapat yang dilakukan dengan Sekda hari Rabu (16/10) disepakati untuk kendaraan yang disediakan yakni pemadam kebakaran sebanyak  3 unit, Kota Mataram  2 unit, Lombok Barat 1 unit, tanki untuk suplay air ada 9 unit, BPBD Provinsi sebanyak  2 unit, Dinsos Provinsi 4 unit, PUPR provinsi 1 unit, Kota Mataram 1 unit, damkar Lobar 1 unit.

Kemudian ada ekspakator dari PUPR Provinsi, dam truk 2 unit dari Dinas LHK 1 unit, kemudian Ligh tower dari BPBD bast light 3 unit  dari BPBD provinsi,  kemudian juga disiapkan masker khusus kebakaran untuk petugas.

“Hingga saat ini jumlah petugas yang membantu pemadaman api sebanyak 50 orang lebih,” kata Ahsanul.

AYA/HmsNTB

Mulai dari komunikasi langsung hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial sudah dibuka

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;    Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi  Djalillah, M.Pd mengungkapkan keterbukaan informasi publik di NTB dalam 2 tahun ini terus diperkuat dan dibuka selebar-lebarnya.

Dikatakan wagub,  sudah dibuka seluruh kanal komunikasi dan arus informasi dua arah, sehingga interaksi pemerintah daerah dan rakyat tidak ada jarak.

“Tidak hanya secara aktif menyampaikan informasi, program dan kebijakan pembangunan NTB Gemilang, tetapi juga kami terbuka menerima kritik, saran dan mendengar beragam informasi, termasuk apa-apa kebutuhan rakyat, sehingga dapat direspon, dilayani dan ditangani dengan cepat,” terang Wagub.

Hl itu disampaikan Umi Rohmi pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019, di hadapan tim evaluator, dari Komisi Informasi (KI) pusat, di Ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta Batavia Kamis (17/10) 2019.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dari Tim Evaluator yang terdiri dari para pakar, komisioner KI,  praktisi dan tenaga ahli  terkait inovasi dan kolaborasi mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik di NTB, Wagub Umi Rohmi menjelaskan hampir semua Kanal komunikasi dibuka dan terbuka bagi publik.

Mulai dari komunikasi langsung hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial.

Saat itu wagub  hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos. MH

Inovasi layanan publik

Sejak dilantik setahun lalu, pihaknya sudah menggagas 3 inovasi layanan publik yang dijadikan sebagai program unggulan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pertama, program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap hari jumat pagi.

Program itu, kata wagub merupakan implementasi Konsep silaturahmi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, kritik  dan saran secara langsung.

Sehingga forum itu sangat bermanfaat, tidak saja sebagai media penyampaian aspirasi, kritik dan saran oleh masyarakat secara langsung kepada Gubernur/Wakil Gubernur. Tetapi juga diseminasi dan klarifikasi informasi.

Juga diskusi dan tanya jawab untuk menyempurnakan kebijakan dan program Pemerintah. Sekaligus Pemecahan masalah & solusi cepat yang terjadi di masyarakat bersama aparatur Perangkat Daerah sesuai tugas & fungsinya.

Karena pada forum itu tidak hanya dihadiri oleh OPD, tetapi Kolaborasi antara Pemerintah dengan pakar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lintas generasi. Dan dilaksanakan secara bergilir dan rutin di Kabupaten/Kota se-NTB atau tempat khusus (misal di kampus, dan lain lain)

Kedua, layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Aplikasi itu diadakan, kata wagub karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan.

“Dan kami ingin memberikan layanan yang secepat-cepatnya”, terang Wagub.

Sehingga dengan aplikasi NTB care, pihaknya dengan cepat mendapatkan beragam informasi dari warga.

Wagub juga menjelaskan bahwa di aplikasi NTB telah tersedia halaman khusus (whistle blowing system) untuk menampung pengaduan masyarakat yang ditangani secara cepat oleh instansi teknis terkait.

Tidak itu saja, Wagub Umi Rohmi menyebut layanan melalui aplikasi NTB Care telah diintegrasikan dengan sejumlah kanal komunikasi lainnya.

Seperti NTB SMS Center/0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah di NTB, sehingga semua informasi dari masyarakat dengan cepat dapat diktahui.

Ketiga, Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal  NTB Satu data. Melalui Portal itu, kata wagub memudahkan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

“Ini sebagai alternatif media diseminasi data dan informasi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Semua kanal komunikasi publik itu, terang Umi Rohmi dikelola secara kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Misalnya Pemanfaatan Forum Data yang melakukan pertemuan tiap bulan untuk updating data dan informasi yang akan dipublikasikan di Portal NTB Satu Data. Anggota Forum Data adalah seluruh OPD dan dibina oleh BPS. Forum Data Provinsi juga melakukan sinkronisasi data informasi dengan Forum Data Kabupaten/Kota se-NTB sehingga terwujud layanan NTB Satu Data yang update dan akurat.

NTB Care

NTB Care dikelola secara bersama pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa dan instansi pengelola layanan dasar lainnya.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program pemberdayaan Desa.  Sejak 2016 melaksanakan program DBip (Desa Benderang informasi publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

“Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki Website, karena desa-desa itu masih blank spot. Insyallah tahun 2020 nanti, kami berkomitmen seluruh desa blank spot akan bisa dituntaskan,” tuturnya.

Tidak itu saja, NTB juga sudah mengintegrasikan website resmi Badan Publik Provinsi dan Badan Publik Perangkat Daerah dengan media sosial (Facebook, Twitter, dan WA Group).

Serta diseminasi informasi melalui inspiratif Expo serta pergelaran seni budaya dan pertunjukan rakyat bekerja sama dengan pekerja seni, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

AYA/HmsNTB

LPP NTB bekerjasama dengan Dinas Dikbud dan Konsulat Jenderal China di Denpasar membiayai dana keberangkatan dan administrasi bagi penerima beasiswa dan membebaskan SPP tiap tahunnya, dengan syarat dan kondisi tertentu setiap universitas

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB (LPP-NTB) kembali membuka kesempatan untuk mengikuti seleksi program  beasiswa pendidikan luar negeri, khususnya S1 tujuan China.

Dalam roadshow sosialisasi di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (Selasa, 15/10) 2019 pihak LPP menjelaskan perihal program tersebut di depan puluhan peserta.

Melalui skema beasiswa kategori B (Partial Funding) pemerintah membiayai sebagian pembayaran bagi penerima beasiswa yang dinilai layak.

LPP NTB bekerjasama dengan Dinas Dikbud dan Konsulat Jenderal China di Denpasar membiayai dana keberangkatan dan administrasi bagi penerima beasiswa dan membebaskan SPP tiap tahunnya dengan syarat dan kondisi tertentu setiap universitas.

Batas pendaftaran program Beasiswa S1 Tujuan China yang berakhir pada 30 April 2020, masing masing akan mengirim siswa ke tiga universitas, Yunnan University, Kunming – Yunnan Prov. (100 siswa), Beijing Wuzi University, Beijing (50 siswa) dan Yangzhou University, Yangzhou – Prov. Jiangshu (50 siswa).

Skema pembiayaan

Kepala Divisi Kerjasama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Imanuela Andilolo dalam presentasinya menjelaskan, pola rekrutmen dan skema pembiayaan hingga profil pembiayaan ketiga universitas yang menjadi tujuan beasiswa.

Termasuk beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar beasiswa di antaranya, Ijazah SMA dan SKHUN asli, terjemahan Bahasa Inggris Ijazah SMA dan SKHUN oleh penerjemah bersumpah, terjemahan nilai Rapor dari Kelas 1-3, Surat Rekomendasi 2 buah ( Rekomendasi dari Kepala Sekolah / Wali kelas / Guru), Rencana Studi S1 (penjabaran jurusan yang diinginkan dengan Bahasa inggris), Surat Pernyataan Orang tua, Passport (jika ada), Sertifikat Bahasa (TOEFL/IELTS/TOEIC) (jika ada), Curriculum Vitae dalam Bahasa Inggris.

“Untuk kriteria seleksi tahap sekolah dapat menyeleksi sepuluh siswa dengan mensyaratakan surat pernyataan kesanggupan biaya dari orangtua, usia minimal 17 tahun dengan prestasi sepuluh besar atau berprestasi dengan keahlian dasar Bahasa inggris serta memiliki pengalaman organisasi,” jelas Ima.

Dari brosur yang dibagikan LPP NTB kepada peserta sosialisasi, tercantum rata rata biaya beasiswa kategori B ini sebesar Rp. 80.000.000 dan yang termurah di Yunnan University sebesar Rp. 65.000.000 selama empat tahun dengan biaya rata rata per bulan yang harus dikeluarkan oleh orangtua antara Rp.1.400.000 hingga Rp.2.000.000.

Biaya kuliah tersebut telah ditanggung SPP dan biaya administrasi serta keberangkatan, sedangkan biaya hidup sekitar Rp.1.800.000 perbulan ditanggung penerima beasiswa bersangkutan.

AYA/jm/HmsNTB

Banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinyapun kurang memadai

MATARARAM.lombokjournal.com —  Kaum perempuan dan para kader PKK di NTB diajak aktif dan terlibat langsung dalam mensukseskan program Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM), program yang memiliki hubungan erat mewujudkan masyarakat sehat dan generasi cerdas

Ketua TP.PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, menyampaikan ajakan itu karena peran dan potensi perempuan di NTB, jumlahnya sangatlah besar.

Dari total penduduk NTB yang mencapai 5,6  juta jiwa lebih, keberadaan perempuan usia produktif 14 – 24 tahun jumlahnya mendominasi.

“Ini merupakan potensi yang perlu diberi ruang dan diberdayakan secara optimalkan,” ungkap Hj. Niken, Rabu (16/10) 2019 di hotel Green Legi Mataram.

Hj Niken mengatakannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop  Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Yayasan Plan International Indonesia,

Dikatakannya, dalam praktek kehidupan sehari-hari kaum ibu dan perempuan pada umumnya menjadi pemeran kunci mewujudkan lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat.

Bahkan pada program Dasa Darma PKK melalui kader-kadernya, kini terus mengkampayekan Gerakan hidup sehat, termasuk kebersihan lingkungan dan sanitasi.

“ Ini program rutin ibu-ibu PKK, insya Allah akan dapat mengubah perilaku masyarakat kita menuju perilaku yang bersih dan sehat,” jelasnya.

Ia menyadari tantangannya tidaklah kecil. Sebab masih banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinyapun kurang memadai. Misalnya tidak ada air bersih dan tidak ada jamban. Kondisi itu ditambah lagi dengan ketidaktahuan mereka bagaimana menjaga kesehatan, ujarnya.

Karena itu sentuhan edukasi menurutnya perlu terus digiatkan melalui berbagai pola dan pendekatan agar tumbuh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang Gerakan hidup bersih dan sehat.

“Ini tantangan dan tugas kita ke depan untuk terus mengkampanyekan hidup bersih dan sehat,” ungkapnya.

Niken mendorong peran kepemimpinan perempuan meningkatatkan akses sanitasi di masyarakat. Ia juga mengajak Tim PKK yang ada di wilayah dampingan project YPII untuk memimpin gerakan peningkatan sanitasi di tingkat desa melalui strategi penguatan pengasuhan berbasis keluarga.

Keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan sanitasi diharapkannya dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan STBM di Provinsi NTB.

Ketidakadilan gender

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan,Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Lieska Prasetya, M. Sc menjelaskan, masih ada kesenjangan yang menimbulkan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan salah satu gender, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, termasuk yang disabilitas dan lansia menjadi korban.

Wujud Ketidakadilan gender itu menurutnya beragam. Di antaranya marginalisasi atau peminggiran hak-hak, dimana hak salah satu gender terabaikan karena kepentingan gender yang lain ataupun karena kepentingan politis yang lebih besar.

Maka Pengarusutamaan gender (puG) Merupakan solusi dan strategi  mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.

Pengintegrasian perspektif gender tersebut, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sedangkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Agus Nurali Sp.KO mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat menciptakan sinergi untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi dalam pelaksanakaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

“Lebih jauh lagi ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 74 bahwa Pemerintah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Pembangunan kesehatan yang inklusif tidak hanya berdasarkan kriteria ketimpangan wilayah akan tetapi bahwa kesehatan dipastikan bisa diakses baik oleh semua masyarakat termasuk diantaranya adalah penyandang disabilitas,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Masing-masing narsum nanti boleh mendukung Calon Sekda NTB idolanya untuk dipromosikan”

lombokjournal.com —

MATARAM  :  Diskusi Kamisan M16, hari Kamis (17/10) malam pukul 20.30 wita, yang bertajuk ‘Sekda NTB Idola’ akan dihadiri Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sekaligus sebagai Keynote Speakers.

Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH mengatakan, kehadiran gubernur juga akan menyampaikan informasi-informasi up to date terkait dinamika yang sedang berlangsung, khususnya soal konstestasi Calon Sekda NTB maupun informasi lainnya.

“Mi6 berharap Pak Gub bisa mengikuti diskusi kamisan Mi6 hingga usai sekaligus bertukar pikiran positif dengan audiens maupun para tokoh yang hadir,” kata lelaki yang akrab disapa Didu, Kamis (17/10) 2019.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi NTB ini mengatakan, Kamisan Mi6  nanti akan berlangsung meriah karena hadirnya sejumlah tokoh yang menjadi Narasumber utama yakni, Mesir Suryadi, (Mantan Ketua PMI NTB) , Hasan Masat (Lesa Demarkasi), Taufik Hidayat, Chris Parangan, Ruslan Turmuzi (Anggota DPRD NTB ), Nasib Ikroman ( Wakil Direktur Mi6), Bustomi Taifuri ( Suaka ), Abdul Majid (Aktivis NU/PMII).

Moderator Diskusi Ahmad SH, mantan Deputi Direktur Walhi Nasional dan moderator cadangan  Wahidjan, aktivis Serikat Tani.

“Delapan Narasumber tersebut  akan menyampaikan ide dan gagasannya  terkait konstestasi pemilihan Sekda NTB,” ujar Didu didampingi oleh Sekretaris II Mi6, Budi Wawan dan salah satu pendiri Mi6, Moh Fihirudin.

Diskusi Kamisan Mi6 sengaja didesign menjadi forum adu gagasan antar Narasumber baik pro atau kontra, kritik oto kritik tanpa harus melakukan black campaign terhadap salah satu kandidat calon Sekda NTB.

“Masing-masing narsum nanti boleh mendukung Calon Sekda NTB idolanya untuk dipromosikan,” katanya.

Mi6 akan menayangkan  diskusi tersebut secara live Kamisan Mi6 via FB maupun publikasi secara berkala via media online, baik lokal dan nasional, termasuk media cetak maupun elektronik.

Sekretaris Mi6, Lalu Athari menambahkan, diskusi Kamisan Mi6 kali ini diperkirakan akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di NTB karena isunya sedang jadi trading topic yakni pemilihan Sekda NTB.

“Mengenai tehnis acara diskusinya sifatnya cair dan tidak kaku. Misalnya moderator bisa minta time out atau istirahat diganti oleh moderator cadangan. Demikian juga dengan narsum tidak harus duduk di depan berderet yang kesannya formal dan kurang interaktif,” kata Lalu Athari sembari mengatakan Mi6 akan mengedepankan aspek entertain agar suasana diskusinya lebih rileks

Athari menambahkan, hasil diskusi kamisan Mi6 akan dibuatkan notulensinya dalam bentuk summary report yang akan disampaikan keberbagai pihak yg terkait sebagai bahan masukan.

“Mengenai hasil akhir siapa yang lolos tiga besar sebagai calon Sekda NTB hasil seleksi Pansel , Mi6 mempercayakan sepenuhnya kepada Pansel maupun Gubernur NTB untuk memutuskannya karena itu sudah domain atau kewenangannya,” tukas Athari.

Me

Kegiatan operasi pasar semen ini dilakukan upaya menstabilkan harga semen yang masih melonjak di pasaran

MATARAM.lombokjournal.com —  Menindaklanjuti kelangkaan semen yang masih terjadi di Pulau Lombok, Dinas Perdagangan (Disdag) NTB kembali melakukan operasi pasar semen yang akan berlangsung selama lima hari ke depan terhitung mulai Selasa (15/10) 2019.

Operasi pasar semen sudah mulai dilakukan di Lombok Utara, dan akan dilakukan di seluruh kabupaten di Pulau Lombok.

“Hari pertama kami adakan di Kabupaten Lombok Utara, dan kabupaten serentak mulai hari ini yakni di Kota Mataram di Polsek Cakranegara, Lombok tengah di Praya, dan Lombok Timur di Polsek Masbagik dan Lombok Barat di Gununsari,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj.Putu selly andayani,  Rabu,(16/10) 2019.

Selly menjelaskan, operasi pasar semen ini melibatkan beberapa distributor semen di Pulau Lombok dengan berbagai merek semen untuk menjual semennya secara terbuka kepada masyarakat.

Di tiap lokasi menyiapkan semen dengan jumlah yang berbeda diantaranya semen merk Holchin sebanyak 500 sak,gersik 150 sak , dan akan dilihat jika peminatnya banyak akan ada penambahan.

“Dalam operasi pasar ini masing-masing semen dijual  dengan harga Rp 58.000/sak dan dibatasi untuk masyarakat sebanyak 10 sak per orang kecuali untuk pokmas itu bisa mencapai 70 sak karena di tiap kelompok ada tujuh orang tentunya dengan membawa SK atau tand tangan dari pihak kelurahan,” tegasnya.

Kegiatan operasi pasar semen ini dilakukan upaya menstabilkan harga semen yang masih melonjak di pasaran, dan akan terus dilakukan hingga harga semen kembali normal.

“Seperti diketahui harga eceran semen untuk saat ini dijual dengan harga Rp 85.000,” kata Selly.