“Potensi kerja sama perdagangan juga akan dibicarakan ketika berdiskusi dengan Wakil Gubernur Zhii Cingjiu terutama terkait ekspor produk UMKM dari NTB”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Untuk mempererat kerja sama di bidang pendidikan, bidang pemerintahan, perdagangan dan investasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah melakukan kunjungan kerja ke Kota Zhejiang dan Beijing,  tanggal 23 – 30 Oktober 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, selain didampingi  Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, ikut serta Rektor Universitas Mataram, Rektor UIN Mataram, Lembaga Pengembangan Pendidikan  (LPP) NTB serta Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Agenda kunjungan kerja ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan dibiayai oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RRT.

“Kunjungan kerja Gubernur ini atas undangan resmi Kedutaan Besar RRT,” ujar Najamuddin Amy, Rabu (23/10) 2019

Untuk memantapkan kerja sama pendidikan, Gubernur bersama rombongan akan mengunjungi empat universitas yaitu Zhejiang Gongshang University, Hangzhou Normal University, Beijing Wuzi University serta University of Science and Technology Beijing.

“Selain bertemu dengan rektor masing – masing universitas, Gubenur juga akan bertemu dengan mahasiswa Indonesia khususnya NTB yang kuliah di sana,” ujar Bang Najam, sapaan akrabnya.

Rektor Universitas Mataram dijadwalkan akan menandatangani MoU dengan Beijing Wuzi University, sedangkan Rektor UIN Mataram dijadwalkan untuk mendiskusikan potensi kerjasama dengan universitas – universitas tersebut.

Kerja sama bidang pemerintahan, Gubernur Zul dijadwalkan bertemu dengan Wakil Gubernur Zhu Congjiu di Zhejiang, untuk bersilaturrahmi dan membicarakan potensi kerjasama kedua belah pihak.

Gubernur Zul dijadwalkan untuk bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Djauhari Oratmangun untuk berdiskusi mengenai potensi kerjasama dalam berbagai bidang antara NTB dengan RRT.

“Dalam bidang perdagangan dan investasi, Gubernur dan rombongan akan berkunjung ke perusahaan Everbright Environmental Energy (Hangzhou) Co.,Ltd yang merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga sampah yang tertarik untuk berinvestasi di NTB,” ujar Bang Najam.

Gubernur juga akan bertemu penanggung jawab Perusahaan Juma Youyi J yang memiliki ketertarikan untuk membangun kereta gantung di salah satu objek wisata di Lombok.

Lebih lanjut dikatakan, Gubernur Zul juga akan berkunjung ke Hangzhou Future Sci-Tech Dream City untuk melihat Silicon Valley dari Tiongkok dan berbincang dengan pengusaha yang menjadi bagian dari kota tersebut.

“Potensi kerja sama perdagangan juga akan dibicarakan ketika berdiskusi dengan Wakil Gubernur Zhii Cingjiu terutama terkait ekspor produk UMKM dari NTB,” kataBang Najam.

AYA/HmsNTB

“Kami tak  khawatir harus mengeluarkan biaya berobat untuk kesembuhan anak kami. Mudah–mudahan program JKN-KIS terus berlanjut”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Nabila Safitri yang masih berusia 1 bulan harus terbaring lemah di tempat tidur dengan memakai selang oksigen. Bayi ini sudah 3 hari dirawat di ruang perawatan anak kelas III RSUD dr. R Soedjono Selong.

Minggu (31/03) 2019, tim Jamkesnews mengunjungi Nabila dan ibunya, Ratnasari (44). Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN asal Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela ini pun bersedia membagi pengalamannya selama menggunakan kartu JKN – KIS.

“Awalnya Nabila sempat dirawat di Puskesmas Pringgasela selama 3 hari. Tapi karena batuk dan sesak napasnya tidak kunjung sembuh akhirnya dirujuk ke rumah sakit,” ungkap Ratna.

Dokter mendiagnosa, Nabila menderita Pneumonia. Penyakit akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur ini biasanya menyebabkan demam dan batuk yang berkepanjangan pada bayi.

Penangangan yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kondisi penyakit bertambah parah.

Untung saja Ratna dan adiknya Siti (27) langsung sigap membawa Nabila ke Puskesmas. Bayi berbobot 3 kg ini pun dengan segera mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringgasela.

Menurut Siti, pelayanan di puskesmas sangat baik, perawat melayani  dengan ramah dan selama 3 hari di sana tidak dipungut biaya perawatan sama sekali.

“Setelah dirujuk ke rumah sakit pun, kami mendaftar menggunakan kartu JKN – KIS. Perawat di sini kemudian mengatakan semua biaya perawatan dan pengobatannya dijamin asalkan mengikuti prosedur yang berlaku,” tutur Siti, adik Ratna yang kala itu ikut menemani.

Ratna mengungkapkan, kondisi Nabila memang belum sepenuhnya membaik. Namun, ia percaya dengan dibawa ke RSUD Selong, anaknya akan mendapat pertolongan medis yang tepat.

Ratna juga mengatakan bahwa Nabila akan dipasang selang makanan yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaannya untuk memenuhi asupan nutrisi karena tidak bisa menyusu.

“Kata dokter, Nabila tidak boleh diberikan ASI secara langsung mengingat kondisinya masih sesak napas dan terus menerus batuk, takut tersedak jika diberikan susu. Jadi nanti akan dipasangkan selang makanan. Saya setuju saja atas semua saran dokter, yang penting anak saya bisa cepat sembuh,” kisah Ratna.

Pekerjaan Ratna dan suaminya sebagai buruh tani tidak akan cukup untuk membayar biaya perawatan Nabila yang mencapai jutaan rupiah.

Bagi keluarga Ratna, penghasilan sebulan pun tidak akan cukup untuk biaya berobat Nabila, makanya Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa kartu JKN – KIS ini.

“Kami tidak perlu khawatir harus mengeluarkan biaya berobat untuk kesembuhan anak kami. Mudah – mudahan program ini akan terus berlanjut. Jadi, masyarakat kecil pun tidak akan takut berobat ke rumah sakit, asal selalu mengikuti aturan dan syarat yang berlaku,” ungkap Ratna.

ay/hf/Jamkesnews

Narasumber : Ratnasari

“Seandainya tidak punya kartu JKN – KIS, saya berarti harus mengeluarkan uang sejuta lebih setiap minggunya”

lombokjournal.com —

SELONG   ;    Suara mesin pencuci darah terdengar di ruang hemodialisa RSUD dr. Soedjono Selong,  Sabtu (06/04) 2019. Belasan orang tampak terbaring dengan berbagai macam selang yang mengalirkan darah dari tangan ke mesin pencuci darah di sampingnya.

Mawardi (68), adalah salah satu pasien yang rutin melakukan cuci darah setiap minggu. Ia selalu didampingi oleh anaknya, Uswatun (24).

Laki – laki yang dulunya bekerja sebagai buruh tani ini sekarang hanya hidup berdua dengan anak perempuannya setelah istrinya meninggal 4 tahun yang lalu.

“Setiap Sabtu bapak memang sudah jadwalnya ke sini. Tidak terasa sudah hampir 4 bulan, saya menemani bapak bolak–balik ke rumah sakit untuk cuci darah,” cerita Uswatun ketika ditemui oleh tim Jamkesnews.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) asal Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya ini sejak tahun 2018 sudah didiagnosa mengidap penyakit gagal ginjal kronik. Ia pun menceritakan awal gejala penyakitnya hingga melakukan cuci darah.

“Awalnya pinggang saya sering sakit, kemudian bengkak dan terasa panas di seluruh badan. Perut pun rasanya penuh, padahal hanya makan sedikit. Ditambah lagi tekanan darah saya yang memang tinggi. Saya lantas ke Puskesmas, di sana saya langsung dirujuk ke rumah sakit. Sempat dua kali di opname, sampai akhirnya diharuskan cuci darah rutin,” ungkap Mawardi.

Cuci darah atau hemodialisa (HD) adalah prosedur khusus yang harus dilakukan oleh penderita gagal ginjal kronik, sebagai pengganti ginjal yang sudah rusak.

Biaya untuk sekali cuci darah pun tidaklah murah, bisa mencapai jutaan rupiah.

“Saya juga tidak menyangka akan cuci darah seumur hidup. Seandainya tidak punya kartu JKN – KIS, saya berarti harus mengeluarkan uang sejuta lebih setiap minggunya, belum lagi untuk beli obat dan keperluan yang lain – lain. Sepertinya saya tidak akan sanggup,” tutur Mawardi.

Ia merasa bersyukur karena ada JKN –KIS. Kartu kecil yang dapat membiayai cuci darah bapaknya yang biayanya berjuta – juta.

“Jujur sampai sekarang saya masih takjub, iuran yang kami keluarkan per bulan hanya 51.000, tapi manfaatnya sangat jauh melebihi itu. Kartu ini bagaikan penyambung hidup bapak,” tambah Uswatun sambil menunjukkan kartu JKN – KIS miliknya dan Mawardi.

Meskipun ia harus tetap melakukan cuci darah, Mawardi tidak merasa terpuruk dengan kondisinya. Di ruang hemodialisa RSUD dr. R Soedjono Selong, ia bersama dengan pasien – pasien lainnya sudah merasa dekat karena setiap minggunya bertemu dan memiliki jadwal cuci darah yang sama. Mawardi juga merasa sangat puas dengan pelayanan yang dia terima selama melakukan cuci darah.

“Tidak hanya dengan pasien, dengan perawat di sini pun sudah saya anggap keluarga sendiri. Mereka sangat ramah. Pelayanannya pun sangat baik. Ruangan ini sudah jadi rumah kedua saya. Intinya saya tidak mengkhawatirkan apa–apa lagi. Dengan rutin bayar iuran JKN – KIS, cuci darah seumur hidup pun tetap gratis,” tandasnya.

ay/hf/Jamkesnews

 Narasumber : Mawardi

Proses perizinan dan non perizinan diselesaikan dalam waktu 3 jam jika persyaratan telah sesuai dengan ketentuan

MATARAM.lombokjournal.com — Selama tahun 2019 permintaan informasi publik tentang perizinan dan investasi dari masyarakat mencapai 6 (enam) permintaan.

Dua permintaan diantaranya dilakukan secara manual dan empat permintaan data informasi secara elektronik.

Informasi publik lain terkait perijinan dan investasi di NTB, khususnya informasi di luar yang diminta tersebut, sudah tersaji didalam Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPM-PTSP Provinsi NTB, Nunung Triningsih pada Rakor Bidang Penanaman Modal DPM-PTSP lingkup pemerintah kabupaten kota se-NTB dengan tema “Mewujudkan NTB Ramah Investasi melalui keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi” di Hotel Madani Mataram, Selasa (22/10) 2019.

Nunung mengungkapkan, dibutuhkan keterbukaan dan integritas pelayanan agar terwujud gairah investasi yang sehat, serta mampu mempercepat realisasi investasi.

Jadi hal penting yang harus dilakukan adalah penguatan keterbukaan informasi publik dan pembangunan zona integritas, pada unit-unit layaban publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani  (WBBM).

Menurut Nunung, pihaknya i terus membuka kran keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang layanan perijinan dan investasi, Harapannya, bisa meyakinkan para investor agar merasa aman dan nyaman berinvestasi di NTB.

“Ini sudah menjadi kebijakan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah , semua perangkat daerah harus memberikan layanan dan kemudahan kepada masyarakat dan investor yang ingin berbisnis di NTB. Inti dari NTB ramah investasi adalah kemudahan dan keterbukaan,” ujarnya.

Dengan adanya layanan keterbukaan informasi yang intensif dapat memberikan kemudahan tentang perizinan bagi investor asing maupun investor dalam negeri.

Ia menjelaskan, dalam mewujudkan NTB ramah investasi, Pihaknya telah melakukan beberapa upaya.

Di antaranya pendampingan dalam pengurusan nomor induk bisnis melalui Online Single Submission (OSS), yaitu sistem yang mengintegrasikan semua layanan lisensi bisnis yang berada di bawah pimpinan daerah dan dilakukan secara elektronik.

Juga pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dari unsur OPD terkait yang memiliki tugas menerima pengaduan dan melakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap investor serta memfasilitasi investor yang menemui kendala.

Proses perizinan dan non perizinan diselesaikan dalam waktu 3 jam jika persyaratan telah sesuai dengan ketentuan.

Realisasi Investasi

Perkembangan realisasi investasi Di NTB dari tahun ke tahun menunjukan progres yang sangat positif.

Pada tahun 2017 nilai realisasi investasi sebesar Rp 11,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat dengan capaian Rp 15,78 triliun.

Ini menunjukan progres investasi yang sangat cepat. Untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 25 persen, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) mencapai 75 persen.

Tahun 2019, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun yang dibagi rata kepada 10 pemerintah kabupaten kota. Sampai dengan triwulan III tahun 2019 hanya mencapai pada angka Rp 5,58 triliun.

“Realisasi capaian dengan yang ditarget memang sangat jauh,” katanya.

Menurutnya, ini dampak gempa tahun lalu. Karena efeknya bukan terjadi di tahun 2018 tapi sangat terasa di tahun 2019.

Dengan bencana itu, tidak dari investor yang memilih untuk menjadwal ulang segala bentuk kegiatan investasinya.

Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) inspektorat NTB, Drs. Syamsuddar, M.Ak menjelaskan,  Zona integritas yang dibangun melalui reformasi birokrasi harus baik. Sehingga menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi merupakan.

Ini langkah awal untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan percontohan di setiap tingkat unit kerja, untuk menuju WBK-WBBM.

“WBK dan WBBM merupakan alat untuk mempertahankan diri. Apalagi didukung dengan tanda tangan fakta integritas. Dengan itu, tentu kita tidak akan melakukan seuatu yang tidak sesuai dengan aturan dan segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada tindakan KKN,” tuturnya.

Informasi Publik

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi mengatakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik.

Ini  yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Maka kewajiban badan publik adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakes dengan mudah.

Menurut Hemdri, keterbukaan informasi terkait investasitelah diatur dalam peraturan Komisi Informasi di bidang perizinan pasal 13 ayat 1, badan publik wajib menyediakan informasi publik tiap saat.

Sekurang-kurangnya di antaranya; syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan atau dikeluarkan berikut dengan dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.

“Keterbukaan informasi terkait investasi dapat mempercepat investor untuk melakukan investasi di NTB,” tutur Hendri sapaan akrab Ketua KI NTB tersebut.

Badan publik dalam hal ini, website resmi DPM PTSP harus mencantumkan informasi publik mengenai potensi investasi dan lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Prosedur memperoleh hak investasi, proses pelaksanaan investasi dan terakhir adalah daftar investor termasuk profil investor.

Hendri menjelaskan, manfaat KIP bagi investasi dapat meminimalisir biaya transaksi dalam setiap kegiatan investasi yang dilakuakan.

Menghindari terjadinya black economy atau ekonomi hitam yang tidak diinginkan, peluang mendapatkan investor semakin besar dan memiliki keseriusan yang nyata.

Dan melahirkan investasi yang konkret sehingga potensi ekonomi daerah tidak hialng.

AYA

Pada pembukaan CPNS tahun 2018, NTB mendapat jatah formasi sebanyak 3.136 formasi,  artinya tahun ini NTB mendapat penambahan sebanyak 68 formasi CPNS

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB siap membuka lowongan 3.204 CPNS sesuai formasi yang telah diperoleh masing-masing pemerintah daerah.

Pembukaan CPNS tahun ini, NTB mendapat penambahan jumlah formasi jika dibandingkan rekrutmen tahun 2018.

Jadwal pendaftaran CPNS akan mulai dibuka awal November mendatang

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Fathurrahman, Rabu (23/10) 2019 menyebut pembukaan CPNS yANg kembali digelar tahun ini mendapat peningkatan jumlah formasi yakni sebanyak 3.204 CPNS

Pada pembukaan CPNS tahun 2018, NTB mendapat jatah formasi sebanyak 3.136 formasi,  artinya tahun ini NTB mendapat penambahan sebanyak 68 formasi CPNS.

Fathurahmanpun merinci, kuota formasi CPNS yang diperoleh Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB, yakni kabupaten Lombok Timur memperoleh kuota sebanyak 482 formasi CPNS, terdiri dari tenaga pendidikan sebanyak 273 formasi tenaga kesehatan 152 formasi dan tenaga teknis 57 formasi.

Lombok Tengah memperoleh kuota sebanyak 479 formasi CPNS, dengan rincian tenaga pendidikan 252 formasi, tenaga kesehatan 177 formasi, dan tenaga teknis 50 formasi.

Kabupaten Sumbawa memperoleh 342 formasi,  terdiri dari tenaga pendidikan 212 formasi tenaga kesehatan 96 formasi dan tenaga teknis 34 formas.i

Kota Mataram memperoleh 275 formasi dengan rincian tenaga pendidikan 177 formasi, tenaga kesehatan 76 formasi, dan tenaga teknis 22 formasi.

Kabupaten Dompu memperoleh 249 formasi, terdiri dari tenaga pendidikan 120 formasi, tenaga kesehatan 103 formasi, dan tenaga teknis 26 formasi.

Kabupaten Bima memperoleh 241 formasi CPNS, terdiri dari tenaga pendidikan 163 formasi, tenaga kesehatan 36 formasi, dan tenaga teknis 42 formasi.

Selanjutnya Lombok Barat memperoleh 205 formasi, terdiri dari tenaga pendidikan 139 formasi, tenaga kesehatan 58 formasi, dan tenaga teknis 8 formasi.

Kemudian Kota Bima memperoleh 175 formasi, dengan rincian tenaga pendidikan 45 formasi, tenaga kesehatan 10 formasi, dan tenaga teknis 120 formasi.

Terakhir kabupaten sumbawa barat memperoleh 105 formasi terdiri dari tenaga pendidikan 26 formasi/tenaga kesehatan 35 formasi, dan tenaga teknis 44 formasi.

Setelah pemberian kuota formasi untuk masing-masing pemda, Fathurahman mengatakan, pembukaan rekrutmen CPNS 2019 masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat namun.

Sesuai jadwal yang sudah dibuat Kemenpan RB jadwal pendaftaran, CPNS akan dibuka awal November mendatang.

AYA

“Kita menyerahkan ke KASN dulu, nanti setelah itu KASN menyerahkan ke Kemendagri”

MATARAM.lombokjournal.com — Tiga nama dari Lima calon Sekda NTB yang sudah mengikuti Pansel, kini sudah ada di tangan Gubernur Zulkiefkimansyah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Fatuhrraman, Rabu (23/10) 2019.

Fatuhrrahman menjelaskan, jika tahapan yang sudah dilaksanakan Panitia Seleksi (pansel),  sudah dipastikan tiga besar nama calon Sekda tersebut sudah disampaikan ke Gubernur.

Namun menurutnya, sebelum tiga besar calon Sekda itu diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus terlebih dahulu diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

“Kita menyerahkan ke KASN dulu, nanti setelah itu KASN menyerahkan ke Kemendagri,” terangnya.

Jika mekanismenya pansel seperti itu, dari KASN memberikan rekomendasi ke Kemendagri. Karena ini satu tingkat madya, jadi tindakannya ke Kemendagri yang melakukan proses selanjutnya.

Ini sudah ada dalam peraturan Kemenpan RB no 15 tahun 2019.

Meskipun Gubernur memiliki hak preogratif untuk memilih Sekda, tapi dari ketiga Calon Sekda tersebut harus tetap mempertimbangkan hasil dan aturan dari Kemendagri.

Dalam proses seleksi calon Sekda NTB, gubernur sebagai pimpinan tertinggi agar memperhatikan kapasitas dan kapabilitas calon Sekda yang diserahkan pansel.

Selain itu, pengalaman dalam birokrasi serta loyalitas juga harus dipertimbangkan.

“Karena seorang Sekda harus mampu memahami kemauan dan jalan pikiran gubernur dalam mewujudkan visi misi NTB gemilang,” kata Fathurahman.

AYA

Aduan masyarakat terkait kenaikan harga semen telah direspon cepat, melalui Dinas Perdagangan  NTB 

MATARAM.lombokjournal.com —  Layanan aduan NTB Care telah menerima 38 aduan dari masyarakat, selama kurun bulan Oktober 2019.

Hal itu diugkapkan Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi Informatika Statistik provinsi NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH ,

“Sampai akhir bulan oktober, sudah hampir 38 aduan yang kami terima melalui layanan aduan NTB Care.” ungkap mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB  ini di kantornya, Rabu (23/10) 2019.

Gde Aryadi menerangkan, sejumlah aduan masih berkutat di sektor yang sama seperti bulan sebelumnya, seperti masalah air bersih, sampah, layanan publik serta masalah yang akhir-akhir ini menyedot perhatian yakni tentang kenaikan harga semen.

Aduan masyarakat terkait kenaikan harga semen telah direspon cepat, melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama Disperindag Kabupaten/Kota, yang melakukan sinergi untuk mengantisipasi dan mencari solusi tepat, termasuk melakukan operasi pasar.

Seperti diketahui, belum lama ini Disperindag NTB telah melakukan operasi pasar bersama distributor semen se pulau Lombok, dengan tujuan memastikan harga semen dapat dijangkau warga dan juga untuk menstabilkan harga.

Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, hari Selasa (12/10), telah dilakukannya opersi pasar. Itu untuk menjawab keluhan masyrakat, di sisi lain warga juga sangat membutuhkan semen, selanjutnya digunakan membangun rumah pasca gempa.

Aduan selanjutnya datang dari ujung timur Lombok, tentang sampah yang berserakan di area pantai Labuhan Haji Lombok Timur.

Dalam aduannya warga meminta pihak berwenang dalam hal ini Pemkab Lotim untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap oknum tak bertanggung jawab yang melakukan pembuangan sampah di area pantai.

Terlebih saat ini pantai Labuhan Haji dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari andalan bagi warga di wilayah Lombok Timur. Maka dibutuhkan perhatian khusus terkait permasalahan sampah tersebut.

Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Lombok Barat warga menginginkan adanya perhatian dari pemerintah untuk kaum muda setempat.

Warga minta agar pemerintah memberikan ruang dan kesempatan hingga memfasilitasi kelompok/komunitas muda berbentuk program kegiatan untuk mengembangkan kemampuan diri, potensi ataupun kreatifitas agar lebih produktif di usia emas mereka.

Plt. Kepala Dinas Kominfiotik NTB I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendesain fitur platform berbasis laman daring (website) yang terintegrasi langsung di website resmi dikominfotik NTB. Tujuannya untuk menampung kreatifitas komunitas atau kaum muda NTB, Khususnya di bidang penulisan.

Pihaknya tengah merancang satu tools portal berita di website resmi  bertajuk “Jurnalisme Warga dan Millenial”.

“Yang nantinya akan difungsikan untuk menampung karya terbaik dari putra putri NTB berbentuk tulisan,” jelas Aryadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya penambahan tools/layanan menu ini, diharapkan anak muda NTB dimana pun dapat menginformasikan apa pun termasuk progres pembangunan NTB.

“Bahkan mereka juga dapat mengabarkan kemajuan, inovasi, kreatifitas, ataupun potensi desa mereka sendiri,” kata Aryadi.

AYA

“Manfaat Sirukogalar bagi petugas kesehatan, mereka lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan pasien dapat dimonitor oleh puskesma sampai rujuk balik dengan perawatan lanjutan di rumah”

MATARAM.lombokjournal.com — Sistem Rujukan Komunikatif Tiga Pilar (Sirukogalar) merupakan inovasi sistem yang mendukung perawatan primer dalam memberikan layanan kesehatan mental.

Harapannya, inovasi itu dapat menurunkan tindakan pasung, khususnya pada penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sehingga pasien bisa dirawat di berbagai layanan kesehatan melalui komsumsi obat secara rutin, dan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan ODGJ sehat berdaya produktif.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJMS) Provinsi NTB, Dr. Evy Kustini Somawijaya, MM mengungkapkan itu saat workshop peningkatan Tim Pelaksanaan – Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) di Grand Legi Hotel Mataram, Selasa (22/10) 2019.

Dr. Evy mengatakan, sistem rujukan tiga pilar ini akan perkuat komunikasi antara RSJ, Puskesmas dan Masyarakat, baik melalui kader kesehatan jiwa maupun langsung pada pasien dan keluarga tidak terputus.

Terapi dapat terpantau dengan baik, demikian juga perkembangan pasien pasca pasung/rawat dapat di pantau dengan baik. Dengan demikian diharapkan angka kekambuhan kecil dan pasien lebih berdaya.

“Pengembangan sistem ini, untuk memonitoring pengobaran pasien pasca rawat, dengan demikian pihak rumah sakit dapat mengontrol risiko kambuh atau dipasung lagi,” ungkap Direktur RSJMS NTB itu.

Berdasarkan data dari RSJMS NTB, jumlah pasien pasung hasil penjangkauan berdasarkan kabupaten kota sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 56 kasus pasung. Meningkat dibanding kasus pasung yang terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebanyak 20 kasus.

Namun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan yang sangat jauh. Bahkan sebanyak 332 kasus pasung yang terjadi di tahun 2013 silam.

Karena itu, kasus pasung menjadi masalah kemanusia dan sosial yang harus diminimalisir. Sehingga Pemerintah terus berupaya menargetkan ke depan NTB bebas pasung.

Pihak RSJ akan terus perkuat sosialisasi serta komunkasi antara tim psikiater atau melalui tim ACT RSJ dan atau kelompok swabantu dari tiap puskesma yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB.

Selain itu, pihaknya juga akan semakin mengembangkan aplikasi inovasi “Makpasol” yang membantu masyarakat atau petugas untuk lapor jika menemukan kasus pasung di masyarakat.

“Manfaat Sirukogalar bagi petugas kesehatan, mereka lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan pasien dapat dimonitor oleh puskesma sampai rujuk balik dengan perawatan lanjutan di rumah,” tuturnya.

Sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan masalah kesehatan jiwa secara lebih luas lagi.

TP KJM kab/kota menjadi wadah koordinatif utama dalam penyelesaian masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa semakin luas dan beragam, pasung, ODGJ dan Tentamen Suicide (Percobaan bunuh diri) menjadi masalah utama.

Kunci utama untuk mencegah kekambuhan dan mendukung keberhasilan perawatan hingga pasien sehat, beradaya dan produktif adalah keberlanjutan pengobatan.

AYA

“Yang pasti,  bakal calon yang mendaftar di Gerindra harus bebas dari kasus korupsi, taat pajak dan  bebas narkoba”

MATARAM.lombokjournal.com —  DPD Partai Gerindra Provinsi NTB membentuk Desk Pilkada. Pembentukan Desk Pilkada Gerindra ini agar dapat fokus dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Utsman Ahim melalui siaran pers, Selasa (22/10) .

Diketahui, tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Ali mengaku, menyangkut pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB, maka persiapan awal oleh DPD Gerindra NTB, yakni pembentukan Panitia Desk Pilkada untuk membuka pendaftaran sekaligus menjaring bakal calon kepala daerah.

“Sesuai jadwal pembukaan kita mulai pada 25 Oktober hingga 15 November 2019,” ujarnya.

Ali menuturkan kepanitian Desk Pilkada Gerindra selain dirinya yang ditujuk sebagai Ketua juga terdiri dari Lalu Ridwan Indra selaku Sekretaris dan Imam WP selaku Bendahara.

Menurut dia, pihaknya membuka kesempatan pada siapa pun warga NTB yang ikut berkompetisi pada Pilkada kali ini untuk melakukan pendaftaran.

Terkait kader Gerindra. Ali menegaskan, tidak akan ada perlakukan khusus. Mengingat, mereka juga diwajibkan melalukan pendaftataran pada Desk Pilkada yang sudah dibentuk oleh partai.

“Pokoknya, Gerindra itu terbuka pada siapa pun. Syaratnya, selama dapat bekerjasama dengan partai dalam upaya memajukan peradaban melalui perjuangan politik, maka mereka kita perkenankan mendaftar lewat Gerindra,” jelas Ali.

Ia menjelaskan, usai proses pendaftaran rampung, maka sesuai mekanisme Desk Pilkada Gerindra NTB akan melakukan survei.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui respon masyarakat terkait tingkat elektabilitas masing-masing kandidat yang sudah melakukan pendaftaran itu.

“Yang pasti,  bakal calon yang mendaftar di Gerindra harus bebas dari kasus korupsi, taat pajak dan  bebas narkoba,” ucap Ali.

Me

Program Zero Waste tidak hanya tindakan saja, tapi harus ada Peraturan Daerah (perda) agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan

MATARAM.lombokjournal.com — Guna mendukung program Zero Waste yang digagas Pemerintah Provinsi NTB, Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mulai menggurangi penggunaan plastik di tiap hotel .

Ketua Asosiasi Hotel Mataram( AHM) Ernanda Dewobroto menjelaskan, semua Hotel yang ada di Mataram sudah berkomitmen untuk mengurangi penggunan plastik di tiap kegiatan yang diadakan di hotel masing-masing .

“Kita sudah mengurangi  penggunaan botol plastik, jadi biasanya jika ada meeting pemerintahan yang dulunya kita menggunakan botol plastik sekarang menggunakan air yang dituang langsung ke gelas serta menggunakan sedotan dari bahan ramah lingkungan dan stainlesteell,” terang Ernanda

Pihak hotel juga sudah mulai memilah sampah yang dihasilkan mulai dari sampah yang termasuk Organik maupun an organik.

“Selain mengurangi sampah plastik, sampah-sampah yang dihasilkan dari hotel kita pilah terlebih dahulu sebelum diambil oleh petugas kebersihan,” cetusnya

Ernanda berharap, jika Program zero waste tidak hanya tindakan saja akan tetapi harus ada Peraturan Daerah (perda) dari pemerintah agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan.

AYA/HmsNTB