Sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi

MATARAM.lombokjournal.com  —  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB yang saat ini telah mengalami banyak perubahan dari segi manajemen.

PPID yang teringrasi dengan Public Relation Command Center (PRCC) itu menjawab keingintahuan masyarakat terhadap informasi publik yang disediakan Biro Humas dan Protokol.

PPID  sebagai pengelola dan penyedia dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai  amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Saat ini, PPID Biro Humas dan Protokol makin siap untuk menerima kebutuhan masyarakat terkait informasi. Apalagi, sistem integrasi yang dibangun dalam aplikasi PRCC dapat memantau interaksi masyarakat, terutama di media sosial.

Sehingga, apapun kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya informasi publik dapat diperoleh di PPID Biro Humas dan Protokol.

Karena itu, pada Presentasi Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB,

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., M.M., menjelaskan keikutsertaan PPID Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik itu sangat dirasakan manfaatnya.

“Kami sudah merasakan manfaatnya bahwa dengan kami mengikuti monev ini, maka yang pertama yang kami rasakan adalah peningkatan kerjasama antar bagian dan sub bagian menjadi sangat kuat dan didukung dari segi data dan informasi,” jelas Bang Najam di hadapan para komisioner KI Provinsi NTB, Kamis (31/10) 2019.

Bang Najam juga menjelaskan sistem yang dikembangkan Biro Humas dan Protokol saat ini, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh informasi.

Biro Humas pun mendapatkan kemudahan untuk memperoleh masukan, saran dan gagasan masyarakat terkait pembangunan atau pimpinan daerah.

Untuk mendukung penerapan aplikasi itu, Bang Najam menjelaskan telah melatih staf Humas dan Protokol, baik dalam bentuk Bimtek maupun pelatihan lainnya. Sehingga kapasitas SDM yang ada mendukung keberlangsungan aplikasi informasi itu.

Pada presentasi itu, Bang Najam, yang pernah menjabat Wakil Ketua KI Provinsi NTB itu, melaunching Aplikasi PPID dalam bentuk video pendek. Isinya, terkait alur pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat di Biro Humas dan Protokol.

Pada presentasi itu juga, Bang Najam sempat ditanya oleh Komisioner KI Provinsi NTB, terkiat keberlanjutan atau suistainability Manajamen PRCC, apabila terjadi pergeseran kepemimpinan di tingkat kepala Biro di kemudian hari.

Bang Najam  menjelaskan, kekhawatiran itu sempat dialaminya sekitar enam bulan lalu. Namun, saat ini tidak terjadi apa yang dikhawatirkan itu, sebab pihaknya menyiapkan regenerasi. Menyediakan SDM yang mumpuni untuk menanganinya.

Yaitu alih pengetahuan dari para ahli kepada staf di Biro Humas dan Protokol.

Yang kedua, lanjutnya, manajemen PRCC telah masuk dalam standar harga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah mendaftarkan inovasi PRCC itu sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

AYA/HmsNTB

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasti support dan berada di depan, sehingga program ini dapat berlanjut dan membawa berkah bagi Pemerintahan NTB”

MATARAM.lombokjournal,com —  Program Inovasi yang telah terlaksana di NTB, yang telah tercanangkan pada 2016, dinilai sangat bagus dan menyentuh pendidikan dasar.

“Ini program yang sangat bagus karena menyentuh pendidikan dasar dan kita tahu literasi, numerasi dan inklusi ini menjadi isu yang penting, penting tapi sering kali kita abaikan,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka pertemuan steering committee program Inovasi di Nusa Tenggara Barat, di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Kamis (31/10) 2019.

Dikatakan wagub,  pada era 4.0 anak-anak lebih gemar bermain gawai, sehingga lambat untuk menulis, dan lebih tertarik pada gambar. Dengan fenomena itu Wagub mengajak untuk lebih peduli.

“Bagaimana kita proteksi, supaya anak-anak kita betul-betul bisa belajar dari rumahnya (tematik) dua arah. Kemudian numerasi, bagaimana mereka mencintai matematika dan belajar menggunakan logika, sehingga benar-benar dari pemahaman dan kuat dasarnya,” tambah Wagub.

Program ini dinilai sangat bagus, karena mengikutsertakan perguruan tinggi dan memberdayakan sumber daya di daerah yang menjadi hal yang penting dan merupakan ujung tombak bagi Wagub dalam melanjutkan program nantinya.

“Saya yakin, universitas-universitas di NTB sudah semakin bagus ke depan dan dapat diberdayakan untuk mendampingi program ini,” tutur Wagub.

Wagub Hj Sitti Rohmi berharap. agar program ini dapat dilanjutkan dan dilaksanakan tidak hanya di enam kabupaten/kota tetapi bisa menyeluruh di 10 kabupaten/kota di NTB.

“Kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasti support dan berada di depan, sehingga program ini dapat berlanjut dan membawa berkah bagi Pemerintahan NTB,” tutup Wagub.

Program Director Inovasi, Mark Heyward menyampaikan,  pihaknya siap untuk melanjutkan kerjasama, mendesain bersama program yang dapat ditindaklanjuti sendiri.

“Kita siap untuk kerjasama dan bersama-sama kita akan cari bagaimana untuk peningkatannya dan Kabupaten/kota yang tidak mengikuti tahap awal program ini, kita harap juga nantinya akan turut berpartisipasi menjadi bagian dalam program ini,” ungkap Mark.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Rusman, SH, MH mengajak kabupaten/kota untuk bersama-sama berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Saya berharap Inovasi menggerakkan kita untuk bagaimana hal-hal biasa kita jadikan hal yang tak biasa atau out of the box, untuk menemukan cara-cara luar biasa dan bersama kabupaten/kota kita membangun kemitraan yang baik dalam peningkatan pendidikan kita,” tutup Rusman.

AYA/HmsNTB

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang menunjukan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan seperti itu diminta tidak hanya seremonial, namun mampu memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat

Penegasan itu disampaikan wagub saat membuka kegiatan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Provinsi NTB Tahun 2019 yang berlangsung di DAS Jangkok, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan Tengah, Kamis (31/10) 2019.

Kegiatan yang bertemakan “Generasi Masa Depan, Generasi Peduli Sampah” tersebut dihadiri pula sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov dan Pemkot Mataram.

“Kita tidak mau pada saat acara saja kita bergerak, kita bersama-sama menunjukan kepedulian kita, tetapi hari-hari setelah itu akan kembali lagi seperti hari-hari biasanya,” tegas wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi kembali mengajak masyarakat bersama-sama bersinergi menjaga lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih merupakan warisan terbaik bagi generasi di masa datang.

“Kalau kita mau memberikan warisan terbaik bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, yang paling baik adalah berikan lingkungan terbaik bagi mereka,” sambungnya.

Ummi Rohmi berharap program-program Zero Waste, seperti Bank Sampah, pilah sampah dari rumah dapat berjalan dengan lancar. Ia yakin, bila pemerintah dan masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjaga lingkungan serta pengelolaan sampah, maka NTB Zero Waste dapat terealisasikan.

“Mulai sekarang dan tidak boleh nunggu lagi, mari sungguh-sungguh kita jaga lingkungan, kita lakukan penanaman pohon, pengelolaan sampah dan kuncinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan pilah sampah dari rumah,” jelasnya.

Ummi Rohmi berharap kegiatan yang berlangsung hari ini dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan NTB yang asri dan lestari.

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini,” pungkasnya.

Kepala Seksi OP Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Gede Suardiari, MT yang mewakili Kepala BWS Nusa Tenggara I, melaporkan bahwa kegiatan Hari Habitat Dunia sekaligus Hari Kota Dunia di Provinsi NTB untuk tahun ini dipusatkan di Sungai Jangkok, Kelurahan Ampenan Tengah.

Kegiatan ini diisi dengan gotong royong dan kerja bakti di beberapa zona yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019 di DAS Jangkok ini kita bagi dengan 10 zona,”  ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :                                                                a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku  1              Agustus 2019                                                                                                            b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan          dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang perbulan untuk bulan pelayanan         1 Agustus – 31 Desember 2019.

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :                                                    Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5 persen  dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1 persen  (satu persen) dibayar oleh Peserta.                                                                                    a. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota         Dewan  Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian        iuran mulai 1 Oktober 2019                                                                                    b. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,                pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan      pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.                                                   c.    c.  Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran              mulai 1 Januari 2020
3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :                                                                  a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-                                                                                b. Kelas II menjadi Rp 110.000,-                                                                                c. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

Pemerintah terbesar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengungkapkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.

Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Sarman.

Sarman menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja.

Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Sarman.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sarman berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Rr

Saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengaku optimis, program Zero Waste atau NtB bersih dari sampah bisa segera terwujud pada tahun 2023 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB saat menghadiri kegiatan peresmian Bank Sampah di kawasan jalan lingkar selatan Kota Mataram, Rabu,(30/10) 2019.

Zero Waste merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Bang Zul-Ummi Rohmi, salah satu dari visi misi pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

Program Zero Waste merupakan program yang dicetuskan Wagub Hj Sitti Rohmi.

Tak heran pada setiap kegiatan yang dilakukan Wakil Gubernur NTB ini,  selalu mengkampanyekan program Zero Waste kepada masyarakat.

Salah satunya yakni memilah sampah mulai dari rumah masing masing. Langkah memilah sampah mulai dari rumah itu dinilai mampu mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

“Pada tahun 2023 mendtang pemerintah NTB melarang pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir jika sampah belum terpilah,” Ujar Wagub,

Wagub mengatakan, dengan terus melakukan program pemilahan sampah mulai dari rumah tangga tersebut, pada tahun 2023 mendatang program Zero Waste bisa terwujud. Tentu dengan kerjasama semua piha,k baik itu pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat NTB pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah, Syawaludin menerangkan,  berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB sampah di NTB per harinya mencapai  3500 kubik lebih.

Target pengurangan sampah pada program Zero Waste YAKNI  30 persen hingga 2023 mendatang.  Keberadaan Bank Sampah di masing -masing Kabupaten, dijadikan sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah, mulai dari hal terkecil yakni sampah dalam rumah tangga.

Salah seorang pencetus Bank Sampah,Syawaludin menjelaskan, pada tahun lalu Bank Sampah  sedikitnya mengolah 900 ton sampah yang sudah diolah dan dijadikan sebagai pendapatan bagi warga yang dikumpulkan dari semua nasabah .

Keberadaan Bank Sampah dengan semangat NTB Zero Waste tersebut, saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB. Dan semua sudah mulai aktif mengkampanyekan program Zero Waste.

AYA

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya”

TANJUNG.lombokjournal.com —  Banyak orang memandang pensiun itu suatu masalah, sehingga banyak yang ketakutan hingga tidak jarang disikapi dengan sikap pesimisme.

Namun tidak sedikit yang memandang, justru pensiun itu saat seorang pegawai merasa dimerdekakan. Dan peluang melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tidak berhubungan langsung dengan rutinitas yang biasanya dikerjakan di ruangan atau kantor.

“Saya berharap bapak ibu berada diposisi dimana pensiun itu dianggap sebagai peluang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baru,” kata Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH saat memberi pengarahan  dalam  Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun tahun 2020.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri Taspen itu, berlangsung di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (29/10) 2019.

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya,” tegas Bupati Najmul.

Jika seorang PNS memandang pensiun sebagai sesuatu yang positif, maka insya Allah akan menjadi positif.

Pelatihan ini juga dihadiri Inspektur Inspektorat KLU Zaenal Idrus, SH, Sekban BKDPSDM KLU Baiq Rahmawati, SP, Kepala Cabang Taspen Persero Mataram beserta jajarannya.

Pemda KLU telah melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan pensiun dimulai sejak dua tahun terakhir.

“Anggaplah apa yang diajarkan saat ini untuk mengisi waktu luang bapak dan ibu selama masih produktif sehingga dengan demikan kita berpikir pensiun itu bukan masalah tetapi sebuah solusi,” pesan Bupati di akhir sambutannya.

Wirausaha baru

Kepala Cabang PT. Taspen Mataram Tribuna Pitra Djaya menguraikan, PT. Taspen Persero mempunyai program kerja kewirausahaan bagi para ASN yang akan purna bakti.

Pihaknya mengaku program tersebut dilaksanakan atas himbauan Presiden yang telah dilaunching pada bulan Pebruari 2019 di Bogor Jawa Barat yang diikuti setidaknya oleh 5000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri memberikan pelatihan kepada bapak dan ibu sekalian agar nanti setelah pensiun tidak terputus untuk berkarya serta bisa bermanfaat untuk keluarga di samping agar tidak tidak memunculkan penyakit,” pungkasnya.

Pitra Djaya juga melaporkan, kegiatan di Lombok Utara direncanakan mulai dari proses perencanaan jenis kewirausahan yang ingin dikembangkan sampai pada proses penjualan produk yang dihasilkan.

“Kami berharap mata rantai tatanan usaha yang dibangun nantinya tidak terputus. Artinya kegiatan wirausaha yang dilakoni bisa berlangsung terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,” harap Pitra Djaya.

Di tempat yang sama, salah seorang panitia kegiatan pelatihan Bank Mandiri Taspen I Gusti Agung Bagus Robi Putrawan melaporkan, pihaknya (Bank Mandiri) mempunyai tiga program yaitu Mantap Sehat (senam sehat), Mantap Aktif (kegiatan kerohanian) serta  wirausahanya pun mantap.

Jadi, sinkron dengan kegiatan yang ingin digeluti.

Dilaporkannya juga, pihaknya melaksanakan program Wira Usaha Mantap diadakan dengan peserta 100 orang ASN yang memasuki pensiun pada tahun 2020. Sementara materi pelatihan terdiri dari pengolahan dan pemasaran kopi, tanaman hidroponik dan budidaya bebek.

“Harapan kami semoga dengan kegiatan ini bisa memunculkan banyak wirausaha baru,” harapnya seraya memotivasi peserta pelatihan

Tribuna Pitra Djaya  juga membeberkan kegiatan seperti itu sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu di KLU dengan bekerjasama dengan Pemda KLU.

Pihaknya juga siap membantu terkait dengan permodalan jika dibutuhkan oleh ASN yang sudah memasuki pensiun yang membutuhkan modal.

Sebelum Bupati meninggalkan ruangan pelatihan dilakukan foto bersama dan penyerahan cinderamata oleh Bupati Lombok Utara kepada Bank Mandiri dan PT. Taspen.

sta/humaspro

Meski memiliki pro dan kontra akan tetapi tambang sangatlah penting bagi pembangunan. Sebagai contoh Kutai Kertanegara tidak akan terjadi jika tidak ada tambang

MATARAM.lombokjournal.com  – Seluruh perusahan tambang di NTB diminta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sehingga, keindahan pulau-pulau di NTB ini tetap terjaga dan selalu menarik masyarakat untuk berkunjung.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siiti Rohmi Djalilah menyampaikan itu dalam agenda Temu Profesi Tahunan XXVII Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (30/10/2019).

Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB itu menjelaskan,  di Provinsi NTB terdapat beberapa tambang besar.

Namun ia menilai, keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak mempengaruhi keindahan pulau-pulau yang ada di NTB. Sebab, pemerintah selalu menekankan mereka untuk tetap menjaga lingkungan.

Kepada peserta pertemuan, wagub menjelaskan,  NTB terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa serta beberapa pulau kecil di dalamnya. Beberapa tambang besar juga terdapat Di NTB.

“Tapi keindahan pulau-pulau kami masih tetap terjaga karena kami dari pemerintah menekankan kepada tambang-tambang tersebut untuk berorientasi kepada lingkungan,” ungkap Umi Rohmi pada kegiatan dengan tema ‘Pengelolaan Pertambangan Indonesia dalam Industri 4.0’.

Wagub yang pernah berkecimpung di dunia pertambangan sekitar 10 tahun itu menyampaikan, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami keberadaan pertambangan.

Padahal pertambangan ini tetap diperlukan. Hanya saja, yang paling utama diperhatikan adalah aspek kelestarian lingkungan.

“Saya sedih karena banyak yang belum begitu paham bahwa tuntutan kita di dunia pertambangan dalam beberapa tahun kedepan Insya Allah akan semakin ramah terhadap lingkungan,” tambahnya.

Disampaikannya, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia. Ia mengajak kepada tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak hanya mengikuti seminar saja tetapi harus menikmati keindahan-keindahan di NTB.

Umi Rohmi berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan hal-hal yang produktif dan menjadikan tambang agar familiar bagi masyarakat NTB sebagai sesuatu yang bukan untuk ditakuti.

Agar masyarakat paham terhadap pentingnya tambang, serta bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa tambang juga dalam beroperasi tetap memperhatikan lingkungan.

“Bagaimana cara tambang-tambang ini bisa ramah dan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang kita lakukan dan bagaimana manfaat kita. Mudah-mudahan regulasi tentang tambang semakin memudahkan, semakin membuat perusahaan tambang ini beroperasi dengan produktif di Indonesia,” kata wagub..

Tambang mengundang pro dan kontra

Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS menjelaskan,  pertambangan memiliki hal positif dan negative.  Sering terjadi pro kontra di masyarakat.

Bambang Gatot  mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadikan tambang sebagai tulang punggung pembangunan daerah maupun nasional.

Menurutnya,  meski memiliki pro dan kontra akan tetapi tambang sangatlah penting bagi pembangunan. Sebagai contoh Kutai Kertanegara tidak akan terjadi jika tidak ada tambang.

“Oleh karena itu manfaat sosial, manfaat finansial selalu kita tingkatkan terus dan itu sudah saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan tambang agar bagaimana tambang itu berarti bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Diharapkan,  ke depan pertambangan harus lebih baik lagi sebagai agen development dan agen perubahan.

Ketua Perhapi, Ir. Rizal Kasli, IPM menjelaskan,  pihaknya telah merancang dan menjalankan beberapa program unggulan untuk mencapai visi misi dari organisasi ini.

“Program tersebut adalah memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder pertambangan berdasarkan kajian strategis Perhapi meliputi pertambangan seperti merevisi undang-undang mineral dan batubara, kebijakan nasional mineral dan batubara, konservasi keselamatan kerja, pemikiran terhadap isu lingkungan dan ilegal loging dan beberapa hal lain yang terkait dengan aspek teknis dan regulasi,” ujar Rizal.

Hadir juga pada kegiatan itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. Muhammad Husni, M.S., Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Dr. Andy Tirta, M.Sc., Ketua Umum Perhapi Ir. Rizal Kasli, IPM., dan Pengurus Perhapi.

AYA/HmsNTB

Pengelolaan air limbah yang tepat merupakan bentuk  dukungan terhadap  program Zero Waste yang dicanangkan oleh pemerintah daerah NTB

MATARAM.lombokjournal.com – NTB, khususnya Lombok, saat ini menjadi salah satu destinasi wisata  terbaik di Indonesia karena itu untuk mendukungnya maka diperlukan pengelolaan limbah sejak dini.

Pengelolaan air limbah juga dibutuhkan kesadaran semua pihak agar jangan sampai terlambat seperti di daerah lainnya di Indonesia.

Menurut CEO PT Global Fasco Indonesia, Rey Zebua, pengelolaan air limbah harus dilakukan sejak saat ini dan jangan terlambat seperti di daerah lainnya.

“Jangan sampai sungai yang ada di Lombok  seperti Sungai Citarum Jawa Barat terpapar limbah berat,” ucapnya saat ditemui di sela sela sosialisasi dan optimisasi Instalisasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), di Kantor Dinas Kesehatan NTB,Rabu (30/10/2019) pagi.

Pihaknya menduga,  pemerintah Jawa Barat sendiri  mungkin terlambat melakukan pencegahan dan penanganan terhadap limbah baik air limbah maupun padat yang berasal dari altivitas usaha maupun rumah tangga.

“Jadi kalau sekarang kita lakukan  sosialisasi, maka  10 atau 20 tahun ke depan masalah limbah bisa teratasi, agar jangan sampai terjadi hal serupa di Jawa Barat,” terangnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri pihak Rumah Sakit dan Puskesmas tersebut, pihak PT Global Pasco Indonesia memaparkan terkait dengan tehnik pengelolaan air limbah yang sesuai dengan ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Sumber limbah itu berbeda beda demikian pula tehnik pengelolaannya tentu beda pula, dimana nanti hasil akhir limbah yang  keluar ke badan sungai itu sudah tidak terpapar lagi bakteri dan terciptakan ekosistem yang seimbang,” tegasnya.

Sehingga dengan pengelolaan limbah yang tepat maka hal tersebut juga dapat menunjang sektor pariwisata di NTB.

Pihak CEO PT Global Fasco Indonesia berharap kepada Pemerintah NTB melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan penyuluhan dan teguran kepada pihak-pihak yang berkaitan.

“Jika mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 104, bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” jelasnya.

Pengelolaan air limbah yang tepat merupakan bentuk  dukungan terhadap  program Zero Waste yang dicanangkan oleh pemerintah daerah NTB.

Dinas Kesehatan NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Marjito menyambut baik dengan adanya sosialisasi terkait dengan  pengelolan IPAL.

“Dengan keberadaan PT Global Fasco Indonesia ini ikut berkontribusi dalam pengelolaan air Limbah,” terangnya.

Dalam sosialisasi tersebut hadir pula  sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan Mataram, Dinas Lingkungan Hidup NTB.

AYA

Bank Sampah diminta tidak hanya menangani sampah plastik saja, diharapkan juga mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan “The Gade Clean and Gold” di Bank Sampah Bintang Sejahtera Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu (30/10) 2019.

Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Nuril Islamiyah, SE., MM, hadir dalam peresmian tersebut, karena itu bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program Zero Waste di Provinsi NTB.

Saat peresmian hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Kota Mataram.

The Gade Clean and Gold merupakan program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” yang dicanangkan PT. Pegadaian untuk ikut ambil bagian mensukseskan program Zero Waste di NTB.

Wagub Hj Sitti Rohmo menyambut gembira hadirnya program tersebut, sebab ia menilai program ini sangat luar biasa. Hal ini akan menjadi motivasi untuk menambah semangat masyarakat untuk mewujudkan NTB bebas sampah.

“Dengan energi positif ini, kita semua optimis di NTB sebentar lagi akan bebas sampah, ini sudah di depan mata,” ujarnya.

Menuju Baitullah

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini berharap program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” dapat segera berjalan di seluruh wilayah NTB, bukan hanya di Kota Mataram saja.

Program ini bisa menjadi penyemangat untuk mengelola sampah dengan baik, karena dengan tabungan sampah orang bisa menunaikan ibadah haji.

“Dengan menabung 3,5 gram emas dari hasil sampah, sudah bisa membuka jalan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan hal ini akan meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan sampah,” ungkapnya.

Untuk mensukseskan program ini, peran PT. Pegadaian, pemda dan PT. Bintang Sejahtera harus lebih luas.

Terutama untuk membentuk Bank Sampah dengan mendorong peranan desa dan kelurahan di NTB untuk membentuk minimal satu unit Bank Sampah di setiap desa/kelurahan.

Selain itu, ia juga meminta Bank Sampah tidak hanya menangani sampah plastik saja. Namun mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing.

Umi Rohmi menyakini dengan pengolahan sampah organik dengan baik, maka program Zero Waste akan menuju kepada zero cost untuk pertanian dan peternakan.

“Selama ini tingginya cost pertanian di pupuk, sedangkan untuk peternakan tingginya cost itu ada pada biaya pakan ternak. Kalau bisa mengolah sampah untuk pupuk dan pakan ternak , maka kita akan bisa mewujudkan NTB zero cost untuk perternakan dan pertanian,” katanya.

Wagub berharap masyarakat NTB akan terbuka pandangan dan wawasannya, bahwa sampah bukan penyebab musibah, tapi sumber daya yang mendatangkan manfaat dan berkah, apabila mampu dikelola dengan baik.

DItekankan,  kunci dari keberhasilan semua hal itu dengan mulai melakukan pemilahan sampah. Bank Sampah harus terdepan dalam memilah sampah di tingkat masyarakat.

Selain itu juga harus gencar melakukan kampanye pilah sampah dari rumah.

“Semoga program ini bisa diperluas di seluruh wilayah NTB, sehingga masyarakat NTB bisa menabung untuk menunaikan cita-citanya untuk naik haji,” harapnya.

Peduli lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Bali-Nusra, Nuril Islamiyah, SE., MM menjelaskan, program “The Gade Clean and Gold” merupakan wujud nyata kepedulian Pegadaian melalui CSR terhadap lingkungan.

“Pegadaian tidak semata untuk mencari duit, tapi juga nama baik. Pegadaian memberikan kemanfaatan disamping secara bisnis dan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Nuril mengatakan program ini merupakan komitmen bersama antara Pegadaian dan pemerintah dalam memberikan kemanfaatan seluas luasnya kepada masyarakat, dengan mengajak masyarakat memlilah sampah menabung emas menuju Baitullah.

Ia menjelaskan, program ini merupakan wujud nyata Pegadaian peduli lingkungan dengan lebih fokus masuk ke Bank Sampah dan membangun mitra. Sebagai kontribusi memberikan kemanfaatan seluas- luasnya bagi suksesnya program pemerintah di NTB.

“Pagadaian mengajak warga Mataram untuk peduli kepada sampah. Hanya dengan membawa 5 kg sampah per hari, maka dalam waktu 5 bulan atau 3,5 gram emas, bisa dijadikan jaminan berangkat ke Baitullah,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan,  selain di Kota Mataram, juga akan segera dibangun Bank Sampah di Sumbawa Besar dan Selong, Lombok Timur.

“Momentum sinergi Pemerintah Provinsi dan Kota Mataram dengan masyarakat ini akan membuka wawasan dan mata kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pegadaian juga menyerahkan mobil operasional Bank Sampah kepada PT. Bintang Sejahtera, dana CSR Bank Sampah sebesar Rp 250 juta,  CSR peduli sarana prasarana media pembelajaran untuk PAUD “Qanak Muchtar” sebesar Rp 30 juta, dan CSR sarana prasarana jalan dan gorong-gorong untuk Lingkungan Otak Desa Ampenan.

AYA/HmsNTB

Sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Total pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat yang masuk ke NTB Care, dari tanggal 1 oktober hingga hari ini, Rabu (30/10) 2019, jumlah pengaduan masyarakat di 10 Kabupaten/kota sebanyak 47 pengaduan.

Dari 47 pengaduan tersebut yang mendominasi adalah kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih.

“Persoalan yang mendominasi adalah persoalan kelangkaan air bersih  karena musim kemarau panjang,” terang PLt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH., ditemui di ruangannya Rabu (30/10) 2019 siang.

Gde menuturkan, ada banyak hal lain yang diadukan oleh masyarakat melalui aplikasi pelayanan NTB Care. Di antaranya soal layanan publik tentang e-KTP, layanan kesehatan di rumah sakit dan bandara, pembangunan rehab rekon, pendidikan serta kemacetan yang ada di Kota Mataram.

“Termasuk adalah matinya trafik light di Rempung Lombok Timur,” ucapnya.

Selain itu, ada inovasi dan kreativitas warga Sekotong Lombok Barat yang membuat paving block dengan bahan dasar dari sampah plastik untuk mendukung program pemerintah provinsi NTB soal Zero Waste.

“Ini warga Sekotong minta dukungan ke Dinas LHK NTB untuk kelancaran usahanya. Warga tersebut bernama Abdul Aziz ini,” terangnya sembari memperlihatkan aplikasi NTB Care di handphonenya.

Yang terakhir, pengaduan warga Tanjung KLU yang mengeluhkan masalah penampung bak air yang tidak berfungsi yang dibangun pada tahun 2016 silam. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp500 juta.

“Baknya tidak berfungsi dan terbengkalai sudah beberapa tahun lalu,” tutup Gde.

Untuk diketahui, NTB Care adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung dan menerima serta merespon cepat semua keluh dan aspirasi masyarakat NTB di bawah kendali Dinas Kominfotik NTB.

Bahkan NTB Care ini sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah, pungkasnya.

AYA/HmsNTB