“Saya tidak ingin buruh menjadi bingung. Ini tidak berpengaruh ke daya beli dengan tambahan batas atas dari PPU”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Kenaikan batas atas penghasilan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta, tak membuat peseta Pekerja Penerima Upah (PPU) terkuras kantongnya.

Sebab kenaikan iuran peserta program JKN itu tidak akan signifikan seperti dibayangkan.

Menurut Dirut BPJS, Fachmi Idris, berdasarkan hitung-hitungan BPJS Kesehatan, peserta PPU Badan Usaha dengan gaji Rp10 juta per bulan hanya akan menambah iuran sebesar Rp20 ribu per bulan, menjadi Rp100 ribu dari sebelumnya Rp80 ribu per bulan.

“Saya tidak ingin buruh menjadi bingung. Ini tidak berpengaruh ke daya beli dengan tambahan batas atas dari PPU,” ucap Fachmi Idris, Jumat (01/11) 2019.

Lagi pula, total peserta PPU Badan Usaha yang mendapatkan gaji di atas Rp8 juta diklaim tidak sampai 5 persen. Artinya, mayoritas peserta masih berpendapatan di bawah Rp8 juta.

“Jadi, 95 persen peserta sebenarnya tak ada pengeluaran tambahan,” ucap Fachmi.

Diketahui, peserta PPU Badan Usaha harus menanggung 1 persen dari total gaji dengan batas atas Rp8 juta. Namun, mulai tahun depan, batasannya bertambah menjadi Rp12 juta.

Dengan demikian, bagi pekerja yang memiliki gaji di atas Rp8 juta harus menambah koceknya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan per bulannya.

Selain peserta PPU Badan Usaha, BPJS juga mengerek iuran peserta mandiri dari kelas I hingga III. Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.

Kemudian, pemerintah juga menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Hal ini berlaku mulai Agustus 2019.

Rr (Sumber ;  CNN Indonesia)

“Saat ini, masih dalam pembahasan di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan semua pihak”

lombokjournal.com

JAKARTA  ;   Ini peringatan bagi peseta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang kerap menunggak membayar iuran.-

Saat ini Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi para peserta yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, penunggak iuran BPJS Kesehatan bakal beresika tak bisa mengurus perizinan pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM) hingga paspor.

“Nantinya, misal untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan ada syarat pelunasan BPJS Kesehatan. Ada juga untuk paspor,” ujar Fachmi di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11) 2019.

Namun, sanksi yang akan diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres).itu masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

“Saat ini, masih dalam pembahasan di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan semua pihak,” kata Fachmi.

Selama ini pihak BPJS masih melakukan penagihan secara persuasif kepada para peserta yang menunggak.

“Apabila menunggak kami akan melakukan penagihan. Kami akan gunakan cara paling lembut. Begitu peserta tidak bayar tunggakan, kita telepon untuk ingatkan sampai 3 bulan. Jika tidak juga membayar, kita penagihan langsung. Itu pendekatan non regulatif,” kata Fachmi..

Rr (Sumber ; Kompas.com)

“Mencuci tangan dengan sabun dan mengkonsumsi makanan bergizi, upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga kebugaran tubuh”

MATARAM.lombokjournal.com —  Peralihan musim seperti saat ini perlu diwaspadai sebab bakteri penyakit Ispa (Infeksi pernafasan), Diare dan j Demam Berdarah Bangue cepat mengganggu kesehatan

“Ispa, diare dan juga demam berdarah dangue – DBB berpotensi terjadi pada pergantian musim kemarau ke musim hujan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurhandini Eka Dewi, Jumat (01/11/2019).

Eka menegaskan, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan hal utama yang dilakukan sehingga dapat menghindari berbagai penyakit musim pancaroba.

Pada masa pergantian musim kemarau ke musim penghujan terdapat berbagai jenis penyakit  yang bisa menyerang masyarakat.

Menurutnya, penggunaan masker di musim kemarau penting dilakukan untuk menghindari debu sedangan pada saat hujan harus menggunakan payung agar tidak terpapar secara langsung air hujan.

“Kalau sudah musim hujan maka perlu diwaspadai adalah DBD, karena hujan berhenti, hujan berhenti itukan ada genangan – genangan tempat perindukan nyamuk,” paparnya.

Disebutkan, meski penyakit musim pancaroba tidak berbahaya, namun lebih baik melakukan upaya pencegahan, seperti menerapkan hidup bersih dan menjaga lingkungan tetap bersih.

Hal ini mengurangi risiko terjangkit berbagai penyakit yang kerap muncul di musim pancaroba.

“Mencuci tangan dengan sabun dan mengkonsumsi makanan bergizi, upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga kebugaran tubuh,” saran Eka.

AYA

“Biasanya harga naik, karena karakteristik momen Maulid di NTB, khususnya di Lombok, berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Rata-rata masyarakat membeli bahan pokok dengan jumlah yang sangat banyak”

MATARAM.lombokjournal.com —  Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat maupun permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Deputi Kepala Bidang Ekonomi Moneter Perwakilan Bank Indonesia (BI ) Perwakilan NTB, Wahyu Ari menyebut itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang bertema “Pengendlian harga bahan pokok menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan trend kenaikan wisatawan di akhir tahun”, Jumat (01/11) 2019.

“Pada momen peringatan hari besar keagamaan umat islam yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, tingkat konsumsi masyarakat mengalami peningkatan cukup signifikan,” ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, untuk mengantisipasi meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat pada momen Maulid Nabi tersebut, harus diimbangi  dengan  pasokan bahan pokok yang memadai.

Selain itu juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan harga, melalui  operasi pasar pemantauan yang dilakukan oleh satgas pangan.

Ini perlu dilakukan guna memastikan kelancaran dan harga bahan pokok selama perayaan maulid .

“Biasanya harga naik, karena karakteristik momen Maulid di NTB, khususnya di Lombok, berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Rata-rata masyarakat membeli bahan pokok dengan jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

DiJelAskannya, dalam momen hari besar keagamaan bahan pokok yang paling sering dibeli oleh masyarakat, yakni bahan-bahan seperti bumbu dapur beras, minyak goreng serta daging sapi dan daging ayam.

Biasanya ada kenaikan harga, karena konsumsi masyarakat naik pada saat momen itu. Meski begitu pihaknya meminta masyarakat jangan terlalu panic, karena stok untuk bahan pokok yang diperlukan sudah tersedia.

“Pemerintah hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat, Jadi masyarakat  tidak perlu panik. Kepannikan itu  menyebabkan kenaikan signifikan,” kata Wahyu.

AYA

Berdasarkan perhitungan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta mandiri kelas 1 seharusnya sebesar Rp 274.204 per bulan, kelas 2 sebesar Rp 190.639 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 131.195 per bulan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Pemerintah resmi menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan mulai awal tahun depan.

Namun, meski iuran naik hingga 100%, BPJS Kesehatan menyebut besaran iuran tersebut masih di bawah harga keekonomiannya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan pemerintah sebenarnya berfungsi untuk merasionalkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut pun menurut dia, sebenarnya masih dibawah harga keekonomiannya.

“Bisa dikatakan besaran iuran ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Jadi jangan dibilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11) 2019.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta mandiri kelas 1 seharusnya sebesar Rp 274.204 per bulan, kelas 2 sebesar Rp 190.639 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 131.195 per bulan.

Namun, hasil perhitungan tersebut dinilai masih terlalu tinggi bagi masyarakat.

Adapun dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru diteken Jokowi akhir  bulan lalu,

iuran peserta mandiri kelas 1 ditetapkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Ia pun menekankan peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan akan mendapat sanksi berupa sulitnya mengakses layanan publik seperti pembuatan KTP, SIM atau Paspor. Meski begitu, pemerintah akan melakukan penagihan secara persuasif.

“Tunggakan sari peserta itu dilakukan penagihan dengan cara paling lembut yang bernama soft collection,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga masih menyubsidi warga tak mampu dengan membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tahun ini, pemerintah membayarkan Rp 48,71 triliun untuk iuran PBI APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan selisih kenaikan iuran peserta PBI APBD atau yang ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 19 ribu untuk Agustus hingga Desember 2019.

Sementara pada tahun depan, menurut dia, pemerintah akan membayarkan iuran untuk peserta PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun. Jumlah itu, di luar iuran PBI yang ditanggung daerah.

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat dapat terus diakses masyarakat,” katanya.

Rr (Sumber ; Hms BPJS Kes)

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur”

LOBAR.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah.,M.Sc menjadi keynote speaker dalam agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Pengendalian Harga Bahan Pokok Melalui Penguatan BUMD dan Konektivitas Antar Daerah” di Hotel Sheraton Lombok Barat, Jumat (01/11) 2019.

Gubernur menyampaikan, salah satu jalan untuk mengendalikan inflasi adalah mengembangkan industrialisasi pada tingkat daerah.

“Kami di NTB ini mencoba untuk mengambil jalan mengembalikan inflasi ini dengan jalan melingkar, industrialisasi adalah tema besar yang coba kita asah di NTB. Menurut kami, inflasi menjadi PR besar di Indonesia karena kita tidak memiliki industrial base yang kuat,” terang gubernur.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur mengungkapkan, NTB ke depan harus menjadi contoh bagi Bali dan NTT maupun wilayah lainnya dalam pengendalian inflasi dengan industrialisasi.

Menurutnya, produk pertanian maupun peternakan jika diolah di dalam daerah, dapat menyelesaikan banyak permasalahan ekonomi, mulai dari harga, pengangguran, dan tidak terkecuali inflasi.

“Selama ini kita ekspor jangung misalnya, besok-besok tidak boleh ada lagi. Jagung itu harus diolah di sini, industrialisasi itu akan memaksa pengolahan hasil pertanian maupun peternakan untuk diolah disini,” tutur Bang Zul.

Bahkan untuk memaksimalkan hal itu, Gubernur mengeluarkan peraturan yang memprioritaskan pengusaha dalam daerah untuk dimenangkan dalam tender-tender pemerintah.

Ia meminta kepada Bank Indonesia (BI) selaku penyelenggara kegiatan untuk memperhatikan pengusaha yang sedang mengembangkan industrialisasi.

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur,” pintanya.

Untuk mengembangkan industrialisasi, ia memaksa para pimpinan perusahaan daerah dan OPD di NTB memakai produk-produk dalam daerah.

Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah agar inflasi dapat terkendali dengan baik.

Ia menggambarkan betapa majunya NTB jika industrialisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Industrialisasi itu desain dengan sengaja, sekarang kita ekspor pisangnya, tahun depan keripiknya, dua tahun kedepan mesin pembuat keripiknya, tahun depan lagi, mesin pembuat mesin keripiknya. Dapat dibayangkan betapa majunya NTB ini,” terang Gubernur.

AYA/HmsNTB

Konjen  Hirohisa Chiba mendukung program NTB Zero Waste, karena baginya pengolaaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam usaha menjaga lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com —  Berbagai gagasan kerja sama yang sedang dan akan dilakukan antara Pemerintah Jepang dan Provinsi NTB, menjadi topik bahasan saat Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Hirohisa Chiba, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (01/11) 2019.

Beberpa topik bahasan keduanya, di antaranya Bidang Pendidikan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan juga kerja sama di Sektor Kerajinan asli NTB. Wakil Gubernur menyambut positif kunjungan Konjen Jepang, Hirosi Chiba.

Menurutnya,  Jepang merupakan negara maju yang memiliki banyak hal positif yang bisa ditiru NTB. Termasuk dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

“Kami ingin sampah-sampah di NTB ini dikelola dengan baik agar menjadi hal yang berguna bagi masyarakat,” tutur Wagub.

Wakil Gubernur yang biasa dipanggil Umi Rohmi itu juga turut menyampaikan program unggulan Pemprov seperti Zero Waste atau bebas sampah dan juga Revitalisasi Posyandu.

Ia juga memuji Jepang dalam mitigasi kebencanaan, sehingga Wagub berharap NTB juga mampu meniru hal tersebut.

“Kami ingin Posyandu lebih baik lagi dan lebih berkualitas, kita berikan pemahaman dan edukasi dari Posyandu, selain edukasi dari sekolahnya juga,” lanjutnya.

Mengenai pariwisata, Umi Rohmi mengungkapkan, NTB terus meningkatkan penerbangan langsung dari berbagi negara. Hal itu dilakukan agar akses ke NTB dapat lebih mudah.

Berbagai kerja sama yang terjalin antara Jepang dan Indonesia, secara khusus khusus dengan Provinsi NTB, diharapkan berjalan baik dan terus ditingkatkan.

“Insya Allah kalau ke NTB tidak akan menyesal, karena memang indah untuk dikunjungi,” jelas Umi Rohmi.

Hirohisa Chiba pada kesempatan itu mengaku senang bisa mengunjungi NTB.

Terkait program mitigasi bencana, ia menuturkan bahwa Jepang selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah.

“Setiap pemerintah daerah di Jepang melakukan pengawasan agar selalu siap apabila ada bencana,” ungkapnya.

Ia mengaku mendukung program NTB Zero Waste, karena baginya pengolaaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam usaha menjaga lingkungan.

“Harapan kami di seluruh bidang dapat saling membantu, ada kurang lebih 100 orang Jepang yang tinggal di NTB. Mudah-mudahan ke depan wisatawan Jepang semakin banyak yang  berkunjung ke NTB ini,” kata Hirohisa Chiba.

AYA/HmsNTB

Satu lagi alasan mengapa penting membayar iuran BPJS tepat waktu

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan masih membengkak karena pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, ginjal, dan kanker.

Tak main-main, Asisten Deputi Direksi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan BPJS dr. Medianti Ellya Permatasari, mengilustrasikan pembiayaan satu orang penderita kanker dibiayai oleh 1300 peserta yang sehat.

“1300 orang sehat untuk membiayai satu orang kanker,” ujar dr. Medianti di acara diskusi publik di Perpustakaan Nasional RI, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (29/10) 2019.

Medianti meminta masyarakat untuk terus membantu mau bergotong royong sama-sama membiayai pasien yang sakit dengan rutin membayar iuran BPJS setiap bulannya.

Karena menurutnya, satu berbanding 1300 itu dipandang sebagai ilustrasi tingginya pembiayaan penderita kanker.

“Itu ilustrasi aja, makanya itu kita butuh tolong menolong, butuh gotong royong, yang sehat mendaftar jadi peserta BPJS, yang sehat membayar iuran secara rutin tepat, supaya digunakan ke pasien-pasien,” tutur dr. Medianti

“Tidak hanya pasien kanker, ada yang pasien lainnya, yaitu pasien jantung, gagal ginjal, jadi memang kita minta masyarakat saling tolong menolong, itu ilustrasi aja,” lanjutnya.

Dari seluruh layanan BPJS Kesehatan, anggaran tertinggi pengobatan ada pada layanan penyakit jantung, baru setelah itu penyakit kanker.

Layanan obat, peralatan, dan SDM juga jadi pemicu membengkaknya anggaran hingga defisit puluhan triliun rupiah.

“BPJS itu penyakit paling tinggi (adalah) jantung, kalau nggak salah Rp 34 triliun, kalau kanker Rp 13 triliun,” katanya.

Rr (sumber ; Suara.com)

BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai bulan Januari 2020, masyarakat harus bisa menilai secara proporsional.

Sebab besaran iuran BPJS Kesehatan yang disesuaikan itu, tidaklah besar dibandingkan manfaat yag diperoleh masyarakat.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf  dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (30/10) 2019.

Selain itu, pemerintah masih memiliki andil paling besar dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran, baik melalui peserta PBI APBN, PBI dari pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Menurut Iqbal, kontribusi pembayaran iuran oleh pemerintah sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

Dalam beleid yang baru diterbitkan tersebut, kenaikan iuran memang terjadi di setiap kategori.

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta. Menurutnya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Penyesuaian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan suami/istri, dan 3 orang anak. Artinya, beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” terang Iqbal.

Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan sebesar Rp 160.000 untuk kelas I. Kenaikan iuran ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik.

Iqbal pun mengatakan, BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi tugasnya, mulai dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Rr (sumber; Kompas.com)

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat”

lombokjournal.com —

MATTARAM   ;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 kembali menggelar diskusi kamisan membahas calon Sekda NTB. Kali ini, diskusi kedua tersebut bertajuk “Pendapat Publik untuk Sekda NTB Idola.”

Diskusi yang digelar di De-Lima Cafe Kota Mataram pada Kamis malam, (31/10) 2019 bekerjasama dengan Lombok Global Institute (Logis).

Sebelumnya, hasil seleksi calon Sekda telah berhasil menjaring tiga nama yang telah diserahkan pada Gubernur NTB. Namun, Gubernur enggan membuka tiga nama tersebut.

Lima nama calon Sekda yang sebelumnya ikut berkompetisi masing-masing adalah Asisten Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Kepala Distanbun NTB, Ir. H Husnul Fauzi, M. Si, Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.

Pembicara utama yang dihadirkan adalah mantan Sekda NTB, HM Nur.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutan mengatakan sengaja menghadirkan HM Nur sebagai pembicara utama agar memberi pemahaman utuh soal Sekda ideal.

“Pembicara utama adalah mantan Sekda NTB supaya kita memiliki pemahaman utuh bagaimana Sekda ideal,” katanya.

Didu sapaan akrabnya mengatakan, kelima calon Sekda memiliki peluang yang sama untuk menjadi Sekda, jika dilihat dari rekam jejak masing-masing.

“Ada isu calon Sekda prioritas saya rasa belum dan bisa jadi enggak. Bisa jadi limanya berpeluang sama. M16 tetap merasa calon Sekda ideal dua laki-laki dan satu perempuan,” ujarnya.

Tiga Kriteria Sekda Ideal

Mantan Sekda NTB, HM Nur, mengatakan kriteria Sekda ideal ada tiga, yakni kemampuan pada bidang akademis, fungsional dan managerial. Dengan kemampuan tersebut maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kemampuan akademis, kemampuan teknis fungsional bisa diukur dari jenjang jabatan, kemudian kemampuan managerial. Namun paling mendasar adalah nasionalisme, jika tidak memiliki nasionalisme maka semua akan runtuh,” ungkapnya.

Dikatakan, nasionalisme hadir jika memiliki rasa kebangsaan, tidak membedakan bahasa dan bangsanya. Perbedaan yang mengikat kita untuk bersatu. Konfigurasi tiga aspek itu melahirkan nasionalisme.

Dia mengungkapkan peran Sekda juga sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga Sekda harus netral dari segala kepentingan diri, kelompok maupun golongan.

“Sekda harus netral dari segala kepentingan. Ketika ada kepentingan personal atau kelompok maka pasti kebijakan tidak pada rakyat,” ujarnya.

Sekda Harus Pintar Komunikasi

Pembicaraan dari unsur akademisi, hadir Dr Wildan. Dia menjelaskan Sekda sangat penting sehingga Mendagri hingga presiden ikut menentukan, karena Sekda dipandang sebagai pengawal kepentingan nasional.

“Proses rekrutmen Sekda kenapa sampai Mendagri dan presiden menentukan karena posisi Sekda sebagai pembina kepegawaian bahwa diharapkan dapat mengawal kepentingan nasional,” ujarnya.

Dr Wildan berharap Sekda NTB terpilih nantinya tidak hanya memiliki integritas, tapi juga kemampuan komunikasi. Dia mencontohkan, banyak dinamika yang buntu antara pemerintah daerah dengan dewan atau DPRD, karena ketidakmampuan komunikasi Sekda sendiri.

“Sekda harus memiliki kemampuan komunikasi, karena banyak dinamika dengan dewan kadang buntu karena kemampuan komunikasi,” jelasnya.

Dia meminta Sekda harus dapat membangun jaringan dengan pemerintah pusat maupun kementerian. “Orang pintar dan jujur belum tentu memiliki kemampuan jaringan seperti itu,” ujarnya.

Terkahir, dia berharap Sekda tidak menjadi “tukang ketik” penetapan pegawai. Karena, Sekda memiliki tugas mengembangkan pegawai secara profesional dan jujur.

“Sekda harus memiliki kemampuan khusus pengembangan pegawai, harus memiliki perhatian lebih. Sekda juga tidak boleh menjadi ‘tukang ketik’ dalam penempatan pegawai, karena dia mengawal pengembangan karier dan profesionalisme pegawai,” tegasnya.

Sekda Harus Jadi Penasehat Gubernur

Akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Mataram, Dr Asrin, menjelaskan Sekda ideal harus dapat meyakinkan gubernur soal kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga gubernur tidak terjebak dalam kekeliruan melahirkan kebijakan yang berdampak pada publik maupun politik.

“Bagaimana mampu meyakinkan gubernur bahwa kebijakan tidak berakibat fatal dengan masyarakat dan berakibat fatal secara politik. Sehingga gubernur tidak salah arah dalam mengambil keputusan, apalagi ketika politik interes sangat tinggi,” tuturnya.

Jika Sekda hanya sebagai tukang ketik, maka bangkrut negara ini. Pemda ini bangkrut, katanya.

Sekda menurutnya dapat memahami apa keinginan daerah sekaligus apa keinginan masyarakat. Pada posisi tersebut peran profesionalitas Sekda dipertaruhkan, karena terkadang, kepentingan daerah dipengaruhi kepentingan politis, sehingga berdampak pada masyarakat.

“Kita berharap Sekda NTB ke depan cerah dan bisa memberikan pertimbangan pada gubernur,” ucapnya.

Sekda Jadi Bodyguard Gubernur

Hadir mewakili pemuda, Mantan Ketua Umum GPII , Karman BM , Dia menceritakan posisi Sekda pada suatu titik akan mengalami dilema. Satu sisi Sekda harus pasang badan ketika gubernur dikritik, di sini lain

Sekda “tidak boleh” lebih pintar dari gubernur, khususnya saat di pemerintah pusat.

“Sekda di waktu tertentu tidak boleh lebih pintar dari pimpinan, tetapi ketika gubernur dikritik yang pasang badan adalah Sekda,” katanya.

Sekda juga harus siap menjadi pengawal bagi gubernur ketika mendapat respon negatif terhadap kinerjanya.

“Sekda harus mampu merespon dinamika di luar sebelum masuk ke Pemprov. Kemudian bisa menjadi bodyguard untuk gubernur,” ucapnya.

Diskusi berlangsung menarik dengan banyaknya peserta yang menyumbang saran untuk calon Sekda NTB ke depannya.

Me