“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga”

MATARAM.lombokjournal.com —

Apel penutupan operasi penanggulangan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,  berlangsung Senin (04/11) 2019.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar apel yang dipimpin Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si itu, menandakan seluruh proses pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok telah berakhir.

“Alhamdulillah, dari target waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari operasi, namun sudah selesai dalam 12 hari saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada pihak Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sehingga kita dapat menuntaskan satu persoalan bencana ini,” kata Iswandi, Senin (4/11).

Dikatakan, kebakaran TPA Kebon Kongok menghabiskan tenaga dan pikiran. Bahkan ratusan juta uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digelontorkan untuk memadamkan api tersebut.

“Dalam operasi ini, kita telah menghabiskan biaya sekitar Rp 750 juta untuk mengatasi kebakaran TPA sampai tuntas,” ujar Mantan Kepala BPKAD Provinsi itu.

Menurut Iswandi, semua pihak harus menjadkan pelajaran berharga dari peristiwa kebakaran yang telah terjadi. Ditekankan,  jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Mengingat, setiap kebakaran akan terus membutuhkan biaya yang makin besar.

Biaya tersebut, bisa diminalisir dan dialihkan untuk hal-hal lainnya. Syaratnya, tentu saja mengantisipasi kebakaran serupa.

“Kita bersyukur, tidak ada korban jiwa, namun ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita semakin menyadari bahwa memilah sampah agar tidak menimbulkan musibah, menjadi sangat penting dilaksanakan,” ucapnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Iswandi, kebakaran seperti TPA sama sekali tidak diharapkan terulang kembali.

Ke depan TPA Kebon Kongok akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang harus dijadikan perhatian juga, jumlah sampah yang dibawa ke TPA bisa semakin berkurang.

Apalagi saat ini sudah semakin berkembang pemilahan sampah dari rumah tangga. Program Zero Waste juga semakin dikenal masyarakat untuk menyadarkan bahwa sampah bisa menjadi masalah atau berkah, tergantung dari cara pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa pula Iswandi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berjibaku memadamkan api siang dan malam.

“Kepada seluruh tim, disampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan sehingga upaya pemadaman lebih cepat tuntas dari waktu yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Apel penutupan dihadiri seluruh tim pelaksana operasi dari Tagana, pemadam kebakaan dan staf BPBD, Dinas LHK dan dinas terkait lainnya.

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga,” tutup Iswandi.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sempat meninjau langsung TPA Regional Kebon Kongok. Gubernur menginstruksikan agar penanganan kebakaran bisa dipercepat.

“Saya minta penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja, dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan,” pinta gubernur pada tanggal 20 Oktober lalu.

Gubernur juga memberikan deadline waktu 15 hari lagi saat berada di lokasi. Namun, petugas berhasil memadamkan api lebih cepat dari target yang diberikan gubernur.

Luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare. Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sempat terganggu.

AYA/HmsNTB

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani”

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) Provinsi NTB, Dr Ir. H. Iswandi terjun ke lokasi jalan Pusuk yang rusak di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (04/11) 2019.

Seperti ramai diberitakan, kondisi jlan di Pusuk, Lombok Utara saat ini semakin parah setelah rusak akibat longsor tahun lalu.

Iswandi memastikan, Pemprov NTB akan segera memperbaiki bahu jalan atau talud di KM 17,2 Jalan Provinsi jurusan Rembiga – Pemenang itu.

“Jalan yang rusak karena longsor sejak gempa tahun lalu segera ditangani,” kata Iswandi di sela-sela meninjau lokasi.

Langkah sigap perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov Tidak perlu menunggu tahun anggaran berikutnya.

Karena dikhawatirkan, bila terlambat ditangani bisa memakan korban jiwa.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini, penanganan perlu disegerakan karena musim hujan juga akan segera tiba. Apabila dibiarkan, kerusakan bisa merembet dan semakin parah.

“Tidak tunggu sampai tahun depan. Secepatnya diperbaiki,” ucap Iswandi.

Terkait dengan sumber dana, tidak perlu dikhawatirkan. Banyak cara untuk mensiasati biaya perbaikan jalan tersebut.

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani,” kata mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini.

Saat ini, pihaknya prioritaskan keselamatan para pengendara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi.

Mengingat, jalur tersebut cukup padat kendaraan sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk penanganan saat ini. Di antaranya, Pemprov menyiapkan posko pengamanan, barikade dan petugas Pol-PP di sekitar lokasi.

“Petugas di sekitar lokasi mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan,” terangnya.

Selain melakukan langkah jangka pendek, upaya jangka panjang tetap menjadi prioritas.

“Selanjutnya dilakukan penyelesaian secara fisik, itu akan dituntaskan oleh Dinas PUPR. Penyiapan rencana secara teknis dan anggarannya akan dputuskan besok,” ucap Iswandi.

Dalam inspeksi tersebut, Pj. Sekda NTB didampingi, Kabid Binamarga, Sekretaris Dinas PU, Ahmadi. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Syarifuddin dan Kepala Biro AP, Sadimin.

AYA/HmsNTB

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Sertifikasi halal kini tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi akan diambil alih oleh Kementerian Agama melalui Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019.

Pengalihan kewenangan itu sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun hingga kini, Majelis Ulama Indonseia (MUI) NTB masih mengelola sertifikasi Halal untuk produk UKM, obat-obatan,makanan hingga Kosmetik.

“Kita sampai saat ini di provinsi masih mengelola sertifikasi halal tersebut, mungkin karena di tingkat provinsi belum terbentuk BPJPH,” ujar Ketua MUI NTB Prof. dr.Syaiful Muslim,  Senin (04/11) 2019 di kantor Gubernur NTB.

Syaiful Muslim menegaskan, belum adanya  lembaga BPJPH di bentuk, karenan belum diketahui BPJPH di NTB akan berbentuk UPT atau dalam bentuk bidang.

“Hingga saat ini masih MUI yang mengelola sampai badan BPJPH itu dibentuk,” terangnya.

Ditegaskan Syaiful, meskipun ke depan MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi Halal, tapi peran MUI untuk menyatakan suatu prodak itu halal tetap tidak bisa di ganggu gugat.

“Yang mengeluarkan sertifikat halal itu nanti dari BPJPH, kan tetapi untuk menyatakan produk itu halal tetap dari MUI,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, jika tugas dari BPJPH  nantinya itu tidak hanya memberikan sertifiikasi halal untuk bahan makanan,obat atau kosmetik saja,  melainkan bisa memberikan sertifikasi untuk Hotel atau bahkan Rumah sakit berbasis syariah.

BPJPH itu sendiri belum terbentuk sampai sekarang, padahal sudah harus terbentuk per tanggal 17 Oktober itu.

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini,” ungkap prof Syaiful Muslim.

Karena dikelola oleh sebuah badan pemerintah, mungkin UMKM tidak bayar.  Artinya terpusat pada suatu lembaga yangg sudah dibentuk oleh pemerintah .

“Jadi kita bersyukurlah jadi apa pun yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Kalo tidak halal harus dibunyikan tidak halal. Jadi itu sudah membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, itu tergambar dari status Halalnya.                Jadi itu menguntungkan kita umat Islam,  kita terpelihara makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari,” kata Syaiful Muslim.

AYA

Masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri merupakan hal yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam masalah kesehatan jiwa, penting keluarga menjadi tempat pertama dalam proteksi dan pencegahan dini.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu, pada acara puncak Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 yang berlangsung pada kegiatan Inspiratif Expo Dinas Kominfotik bertempat, di Jalan Udayana Mataram, Minggu (03/11) 2019 pagi.

Dengan mengusung tema “Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri” (Mental Health Promotion and Suicide Prevention) kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat sambil mengikuti kegiatan Car Free Day.

“Ke depan, keluarga-keluarga di NTB ini adalah keluarga yang harmonis, anak-anaknya kalau mau curhat jangan sama orang lain, tetapi yang pertama adalah sama ibunya, bapaknya dan orang terdekatnya,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi menambahkan, komunikasi dalam keluarga harus dapat terjalin dengan baik. Selain itu, ia juga mengimbau supaya edukasi bagi anak-anak ke depan harus lebih ditingkatkan.

“Kunci utamanya adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang tau bagaimana cara membawa anaknya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa menatap masa depannya,” sambungnya.

Umi Rohmi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri kasus pemasungan yang masih terjadi di NTB.

Program revitalisasi posyandu juga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan.

“Mari kita bersemangat untuk bagaimana ke depan, jumlah masyarakat NTB yang terkena gangguan jiwa semakin turun, kemudian pasung juga kita ingin berantas di NTB ini,” harapnya.

Direktur RSJ Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM, menyampaikan, masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri merupakan hal yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Berbagai kegiatan juga dilakukan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, di antaranya pelayanan kesehatan jiwa, workshop, pameran hasil karya dari rehabilitan atau kelompok swabantu binaan Puskesmas dari wilayah Mataram dan juga aneka lomba.

“Kami melakukan sosialisasi pencegahan bunuh diri pada beberapa kegiatan hari kesehatan jiwa sedunia ini,” ungkap Evi.

Sama halnya dengan Wakil Gubernur, Evi juga berharap sinergi dalam mengatasi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri juga dapat terus terjalin.

“Harus ada kerja sama yang baik antar lintas sektor untuk mengatasi kasus bunuh diri, khususnya di NTB,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

It is uromexil forte pro ženy very important to keep in mind that these supplements are not FDA-approved for THC detoxing.

Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam NTB dan Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB yang berlangsung di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Minggu (3/11) 2019.

Dikatakan gubernur, acara yang memiliki tema “Kebangkitan Ekonomi Umat, Sebuah Keniscayaan Sejarah” ini relevan sekali dengan kondisi saat ini.

Karena sektor ekonomi harus sama-sama diperjuangkan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan.

“Setelah ekonomi mantap, maka Insya Allah akan disapa oleh keadilan. Perjuangan bapak ibu di sini sungguh luar biasa hebatnya, saya juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran pak Ketua di NTB”, katanya.

Gubernur  berharap dengan adanya Syarikat Islam yang telah dideklarasikan di NTB, dapat mendistribusikan harapan lebih baik di daerah ini, di tingkat nasional bahkan tingkat dunia.

Ketua Umum DPP Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H hadir secara langsung untuk melantik para Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam dan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB.

Hamdan mengatakan, untuk membangun bangsa yang kuat, maka kekuatan ekonomi rakyat juga harus dibangun, sehingga Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Panitia, Lalu Pujo Basuki Rahmat saat menyampaikan laporannya mengatakan, Syarikat Islam bisa  dikatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pertama yang terbentuk sebelum Indonesia merdeka.

Ia mengatakan, Syarikat Islam NTB ingin menjalankan programnya dengan baik.

AYA/HmsNTB

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya

lombokjournal.com —

BALI    ;    Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara meraih penghargaan Silver Winner Kategori Kepala Bagian Humas Kabupaten pada ajang Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

Penghargaan itu diterima dalam The 5th JAMPIRO (Jambore Public Relations Indonesia) yang dihelat di Sanur Denpasar Bali (31/10) 2019. Senior Public Relations Indonesia sekaligus Founder abd Director EGA Briefings Elizabeth Goenawan Ananto yang kangsung menyerahkan penghargaan itu.

Apresiasi Jambore PR Indonesia merupakan event tahunan, bertujuan melahirkan para praktisi PR terbaik. Dan meneruskan generasi PR berkualitas dengan mengapresiasi peran dan kinerja insan kehumasan Indonesia, melalui proses penilaian dan presentasi komprehensif dalam menunaikan fungsi public relations dan komunikasi publik.

Selain penyampaian program dan kegiatan sebagai corong pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat.

Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan mengatakan, humas berperan penting dengan menunaikan peran komunikasi publik dalam suatu lembaga dan instansi.

Melalui penghargaan tersebut pihaknya ingin menjadi bagian dari katalisator bagi humas pemerintah maupun public relations hingga berfungsi strategis dengan memanajemen instansinya masing-masing.

“Kami ingin Humas pemerintah tidak sekadar menjadi tenaga praktikal yang sangat teknis. Namun harus pula menyampaikan pesan dan visi pemerintah dalam membangun negeri sehingga terwujud harmonisasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan runutan penilaian penjurian hingga seorang praktisi humas atau public relations terpilih sebagai nominator.

Diawali dengan fase pengajuan portofolio kehumasan hingga tanggal 2 Oktober. Kemudian presentasi di hadapan para panelis Pakar Public Relations Indonesia pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta, hingga penyampaian undangan penganugerahan awarding Insan PR Indonesia tanggal 31 Oktober 2019.

Pemberian penganugerahan IPRI itu didahului dengan workshop Public Relations 29-30 Oktober 2019, menghadirkan narasumber para Pakar PR terkemuka Indonesia dalam kegiatan bertajuk Harmoni Komunikasi untuk Negeri.

Hasil sinergi kinerja tim

“Penghargaan itu merupakan tuah dari proses,” kata Mujaddid Muhas, M.A, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU,  saat dikonfirmasi usai menerima tropi dan piagam Silver Winner IPRI 2019

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya.

Atas keberhasilan itu, Mujaddid  menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang turut andil dalam interaksi serta manajemen program kegiatan kehumasan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol di antaranya mendiseminasi pemberitaan dan komunikasi secara kontinyu. Sebagai bentuk tanggungjawab dengan menyampaikan sejumlah program, kegiatan, dan kebijakan agar dapat tersampaikan dan dapat diketahui masyarakat.

Ditambahkannya, selama ini Bagian Humas dan Protokol menyebarluaskan berbagai kegiatan pemda melalui pelbagai media seperti media cetak, elektronik, online, media sosial maupun media ruang publik, termasuk di dalamnya membangun relasi dengan pewarta media.

Di samping itu, pihaknya senantiasa berupaya merawat dan menjalankan pendulum tupoksi mandat secara profesional dan semangkus-sangkil mungkin, melalui pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah, aspirasi atau saran para pewarta serta usulan dari korsa kehumasan di internal Humas dan Protokol KLU.

“Terima kasih pimpinan daerah, terima kasih para kadis dan jajarannya. Terima kasih rekan-rekan pewarta dan semua stakeholder atas interaksi dan sinerginya sehingga bisa sampai pada pencapaian demikian,” tuturnya.

Acara berlangsung khidmat dan meriah, ditandai hiburan pentas seni. Puncak acara pengumuman pemenang IPRI 2019 dalam berbagai kategori, yaitu Kategori Vice President, GM, dan Manajer.

Ada pula Kategori Kabiro Humas, Kabag Humas, Kasubag Humas, serta Kategori Most Popular in Social Media, Rookie Star dan Icon PR Indonesia.

Pada bulan Agustus 2019 di Tangerang Banten, Humaspro Setda KLU juga menerima tropi dan penghargaan dalam dua kategori, yaitu Best Leader Supporting PR and Communications, dan Terpopuler di Media Online 2019.

djn/humaspro

Di era digital ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Para pemenang Lomba pada ajang  Anugerah Duta Informasi tahun 2019 bertajuk ekonomi kreatif dan Zero Waste dibanjiri hadiah uang, sertifikat penghargaan, lapangan kerja hingga rumah.

Anugerah Duta informasi 2019 yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Didkominffotik) Provinsi NTB tersebut, mendapat dukungan penuh dari media dan sejumlah lembaga partner lainnya.

Dalam sebulan terakhir Didkominffotik telah berkolaborasi menggelar 4 kategori lomba karya jurnalistik dan entertaiment. Dari lomba itu, lahir 16 orang juara dengan talenta-talenta berbakat di bidang informasi, komunikasi dan media.

Di antaranya,  6 Pemenang  Akademi Presenter  yang diinisiasi Inews TV Grup bekerja sama dengan KPID NTB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB dan  Arief Foundation & Dasa Graha Group.

Lomba ini sebelumnya diikuti oleh 71 peserta yang mendaftar dari seluruh Kabupaten Kota Se NTB.

Kemudian,  9 pemenang Lomba Video pendek atau Vlog, Phonegraf dan Lomba Poster bertajuk ekonomi kreatif, Zero Waste dan berbagai keunggulan tentang NTB. Lomba ini diikuti 200 peserta yang mendaftar dan mengirimkan hasil karyanya kepada panitya.

Disamping hadiah untuk pemenang lomba, Gubernur Zulkieflimansyah juga menyerahkan penghargaan kepada seniman Perupa Ramah IT.

Para juara, selain menerima hadiah uang dan piagam penghargaan, juga mendapatkan voucher uang muka pembelian rumah dari Owner Arus Fondation dan Dasa Graha Group, Dr.(Hc).H.Muhammad Rusni.

Di antaranya, kepada juara 1 pemenang lomba Akademi Presenter diberi hadiah uang tunai Rp.1,5 juta dan Voucher uang muka rumah senilai Rp.30 juta.

Kemudian juara 2, uang tunai Rp.1 juta ditambah voucher uang muka rumah Rp.25 juta rupiah. Juara 3 diberi hadiah uang tunai  Rp.750 ribu ditambah voucher uang muka rumah Rp.20 juta. Serta pemenang 4 hingga pemenang 6 diberi hadiah uang tunai masing-masing Rp.500 ribu ditambah voucher uang muka rumah masing-masing Rp.15 juta dan Rp. 10 juta.

Dan bagi pemenang yang berminat menjadi presenter  di media TV maka INewstv group, membuka kesempatan bagi mereka untuk langsung diterima menjadi karyawan/presenter.

Berbeda dengan pemenang Akademi Presenter, Para pemenang Lomba Vlog, Phonegrafi, Poster dan Seniman Perupa Ramah IT, hanya dibanjiri uang Pembinaan dari Diskominfotik masing-masing sebesar Rp.2,5 juta ditambah voucher uang muka rumah dari Arief Fondation & Dasa Graha Groups masing-masing senilai Rp. 5 juta.

Pentingnya informasi dan literasi media

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si mewakili Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dalam sambutannya saat penyerahan hadiah di hotel Lombok Astoria Mataram, Jumat (01/11) 2019,  menegaskan, pentingnya informasi dan literasi media dalam semua aspek kehidupan.

Ia mengajak masyarakat untuk menguasai informasi dari berbagai aspek. Sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia.

“Masyarakat kita butuh ketersediaan informasi seluas-luasnya, dan badan publik wajib melakukan pembinaan atau penguatan literasi serta menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakes,” tegasnya.

Sekda yang akrab disapa Pak Is (H.Iswandi, red) menyebut 5 isu pokok yang berbasis informasi dan komunikasi. Pertama, di bidang demokrasi dan demokratisasi. Sebagai negara yang ingin menjadi negara demokrasi yang besar, kata Sekda, maka membutuhkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam semua proses pembangunan.

Dan ini membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menguasai informasi, kemudian memilih dan memilah serta memanfaatkan informasi itu, untuk kemajuan bersama, terangnya.

Kedua, kata Pak Is terkait dengan tantangan dan persoalan negara kita kedepan adalah globalisasi.

“Dan itu juga dibutuhkan informasi untuk bisa mengikuti perkembangan dunia,” jelasnya.

 Ketiga, Sekda menekankan pentingnya literasi media ditengah tengah negara kita yang multikultur dan majemuk, terlebih memasuki demokratisasi dan globalisasi. Sebab menurutnya permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat yakni konflik.

“Itu juga penyebabnya karna informasi. Tentunya, Miskomunikasi, masalah informasi tidak akurat, Hoax, dan lain-lain”, imbuhnya.

Demikian juga dengan persoalan keempat dan kelima, berkaitan dengan masalah korupsi dan good government, semuanya menyakut informasi dan keterbukaan.

“Pemerintahan yang tertutup, cendrung tidak baik”, terang mantan Kepala BPKAD itu.

Menurutnya,  beragam lomba karya jurnalistik dikemas dalam Anugerah Duta Informasi tahun 2019 oleh Diskominfotik NTB dan seluruh stakeholder seperti KI, KPID dan mitra kerja lainnya, dinilainya sebagai langkah  strategis yang harus terus dilakukan dan diperluas hingga menjangkau semua masyarakat.

Ruang ekspresi, partisipasi publik

Sebelumnya, Plt Kepala Diskominfotik NTB Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH, mengungkapkan bahwa penyerahan hadiah kepada pemenang lomba karya jurnalistik dalam ajang Anugerah Duta Informasi 2019, merupakan pemanasan awal menuju  2 event puncak dalam upaya membuka ruang ekspresi dan partisipasi kepada publik untuk ikut aktif dalam membangun NTB Menuju Gemilang.

Event puncak itu, kata Aryadi adalah Gelar Gebyar Keterbukaan informasi Publik dan  Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada tanggal 7 Nopember mendatang, yang akan menghadirkan ribuan orang dari semua level pejabat publik dan respresentasi rakyat.

“Bahkan acara itu dapat diibaratkan seperti kegiatan Jumpa Zul -Umi Rohmi akbar, ujarnya.

Kemudian pada tanggal 17 November, dilanjutkan dengan Gelar Anugerah penyiaran dengan tema “Siaran Sehat Untuk NTB Gemilang”.

“Ada 16 kategori lomba yang digelar pihaknya bersama KPID dan mitra kerja lainnnya. Dan karya jurnalistik yang terlibat dalam lomba ini, sudah lebih dari 200 karya,” tutur Aryadi.

Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu juga menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kominfotik yang dipimpinnya, semakin dinamis dan kompleks.

Di era digital saat ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja.

Tetapi semua warga dengan tekbologi digital dengan mudah dapat memproduksi dan menyajikan informasinya ke ruang publik, tuturnya.

Pihaknya bersama stakeholder terkait, KPID, KI, MUI, NGO, termasuk tokoh-tokoh masyarakat menjalankan fungsi penguatan literasi media, melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada berbagai komunitas dan masyarakat luas, termasuk penguatan literasi kaum mileniah agar bijak dan mampu memanfaatkan media untuk hal-hal yang produktif.

Dijellaskan Gde, selain fungsi  membangun kesadaran informasi masyarakat, pihaknya juga menjalankan peran sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi NTB, untuk terus memperkuat kualitas keterbukaan dan layanan informasi publik pada badan-badan publik di lingkungan pemerintah provinsi NTB.

Karena itu, kemitraan dan fasilitasi bersama KI-NTB dalam melakukan pembinaan, terus ditingkatkan, katanya.

AYA

“Maka, mari kita jaga MKD ini dengan nilai-nilai lokal, karena tidak semua kabupaten/kota memiliki MKD. Mungkin hanya kita di KLU saja yang baru memiliki lembaga yang berbasis ke-adat-an dalam rangka menjaga nilai kerarifan lokal yang ada”

LOBAR. Lombokjournal.com —  Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas tahap II bagi Pengurus Majelis Krama Desa (MKD) Se-KLU.

Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait penyelesaian sengketa berbasis masyarakat, berlangsung di hotel Puri Saron, Lombok Barat, Kamis (31/10) 2019.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 4 hari, diikuti Pemdes dan MKD Se-KLU dengan menghadirkan narasumber dari Polres Lombok Utara Iptu Antonius Dopi, Budayawan Kamardi, SH, Akademisi H. Safwan, SH, MH dan Sulistiono dari LSM Koslata.

Bupati Lombok mengatakan, pembentukan MKD pada awalnya dihajatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Desa.

Keberadaan MKD diharapkan dapat mengakomodasi penyelesaian permasalahan dengan pendekatan hukum adat berlandaskan norma budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Jalan keluar atas masalah yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan di “Berugak”, sehingga tidak terlalu banyak masalah masyarakat yang masuk ke ranah kepolisian.

“Alhamdulillah Lombok Utara merupakan kabupaten dengan angka kriminalitas paling rendah di NTB. Ini satu hal yang menjadi keunggulan kita,” kata Bupati Najmul.

Perspektif hokum adat

Dikatakannya, masalah yang diselesaikan melalui pengadilan memang akan tuntas, tetapi pengadilan dalam menjalankan kepastian hukum mengedepankan hitam putih.

“Kita berharap penyelesaian masalah masyarakat dapat diselesaikan oleh MKD. Jika tidak bisa diselesaikan barulah kita bawah ke ranah hukum,” cetusnya.

Menurut Najmul, dalam konteks upaya penyelesaian masalah perspektif hukum adatlah keberadaan MKD menjadi penting di setiap Desa.

Peran MKD menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, berdasarkan tiga perspektif yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum pemerintah. Tidak jarang masalah yang diselesaikan secara adat lebih berhasil daripada pendekatan formal.

Dicontohkannya, pemeliharaan hutan di Bayan. Jika ada oknum yang menebang pohon di tengah hutan, meski satu pohon saja maka sang oknum didenda dengan sanksi hukum adat. Efeknya terasa jauh lebih berat ketimbang sanksi hukum formal.

Apabila tidak bisa diselesaikan dengan sanksi adat, maka si oknum dijatuhi disanksi sosial yaitu diusir dari kampung tersebut.

“Ini cukup berat tetapi dampak dan efek jeranya baik di masyarakat, sehingga hutan adat kita yang di Bayan, Semokan masih utuh, berbeda dengan tempat lain,” tandas Sekjen Apkasi ini.

Kelebihan lain hukum adat terkait dengan pelestarian hutan, ketika seseorang hendak masuk hutan dengan membawa tali atau parang pun tidak dibolehkan atau “pamali” karena disinyalir alat tersebut digunakan untuk merusak hutan.

Itulah nilai-nilai bestari kearifan lokal yang sangat ditaati oleh masyarakat Bayan, sehingga harapan dan tujuan hutan tetap lestari bisa tercapai hingga saat ini.

Bupati lantas berpesan agar masyarakat tetap menjaga tatanan sosial itu dengan adat dan agama, bahkan terkadang lebih efektif jika dibandingkan menjaga hutan dengan undang-undang.

“Maka, mari kita jaga MKD ini dengan nilai-nilai lokal, karena tidak semua kabupaten/kota memiliki MKD. Mungkin hanya kita di KLU saja yang baru memiliki lembaga yang berbasis ke-adat-an dalam rangka menjaga nilai kerarifan lokal yang ada,” ajak bupati mengakhiri sambutan.

Lembaga adat = menjaga kerukunan desa

Sekretaris DP2KBPMD KLU H. Suhardi, S.KM memaparkan, MKD merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa.

Melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang MKD mengamanatkan agar di desa dibentuk lembaga atau majelis krama desa yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membina kerukunan masyarakat desa.

Dan memelihara perdamaian dan menangani sengketa yang ada di desa serta membantu pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di wilayah kerja masing-masing.

Pembentukan MKD di 33 desa telah dilaksanakan secara bertahap sejak peraturan tersebut ditetapkan. Pada 2017 terbentuk 15 MKD sedangkan pada 2018 terbentuk 28 MKD. Pengukuhannya digelar pada tanggal 1 Januari 2018 oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Keberadan MKD juga mendapat apresiasi dari Kajari Mataram dan beberapa Kabupaten/Kota yang dinaungi, KLU paling sedikit kasus yang masuk sampai ke ranah pengadilan. Hal ini membuat Kejari Mataram penasaran sehingga pada Juni 2018 beliau melakukan simulasi penyelesaian masalah di lapangan yaitu di Desa Bentek, ditemukan cara penyelesaian masalah oleh MKD,” paparnya.

Keharusan adanya MKD tercantum dalam rancangan RPJMD tahun 2016-2021, yaitu menumbuh kembangkan strategi dan arah strategis terintegrasi dengan nilai luhur budaya yang ada di masyarakat.

sta/humaspro

“Presiden tidak menaikkan iuran PBPU sebagaimana yang seharusnya”

lombokjournal.co,

MATARAM  ;   Pemerintah menanggung sebagian iuran peserta mandiri, karena itu memungkinkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja lebih rendah dari yang seharusnya.

Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, saat menjelaskan rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya.

Untuk Kelas I, iuran yang saat ini sebesar Rp80 ribu seharusnya naik menjadi Rp274 ribu per peserta per bulan. Namun, pemerintah memutuskan kenaikannya menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

Selanjutnya, iuran peserta Kelas II yang saat ini sebesar Rp51 ribu per peserta per bulan seharusnya naik menjadi Rp190 ribu. Kendati demikian, kenaikan diputuskan hanya Rp110 ribu per peserta per bulan. Terakhir, iuran Kelas III seharusnya meningkat menjadi Rp131 ribu tetapi diputuskan Rp42 ribu per bulan. Saat ini, besaran iuran kelas III adalah Rp25.500 per peserta per bulan.

“Presiden tidak menaikkan iuran PBPU sebagaimana yang seharusnya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

Artinya, sambung Fachmi, tidak seluruhnya kenaikan ditanggung oleh peserta BPJS Kesehatan tetapu masih ada subsidi pemerintah.

Dia mengungkapkan, tahun depan, angka pemanfaatan bagi peserta mandiri ditutup dengan subsidi pemerintah melalui skema PBPU yang dibayarkan lebih.

“Pemerintah masih hadir untuk peserta bukan penerima upah,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait kebijakan baru itu, kenaikan iuran peserta mandiri berlaku mulai 1 Januari 2020.

Rr (Sumber ; CNN indonesia)

Apa pun kondisinya, Pemda dan aparat Polri dan TNI siap melakukan antisipasi terhadap kondisi yang bakal terjadi dengan kesiapan matang dari sisi keamanan

TANJUNG.lombokjournal.com — Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Tioq Tata Tunaq 2019 digelar untuk pengamanan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019, di lapangan Supersemar Tanjung dilangsungkan Jumat (01/11).

Usai memimpin apel, Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan, apel merupakan representasi dari amanah yang terkandung dalam Peraturan Bupati Lombok Utara, Nomor 35 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Ini manifestasi kesiapan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di KLU. Agar penyelenggaraannya, tanggal 16 Mei 2019 sampai tanggal 30 Januari 2020, berlangsung Luber dan Jurdil.

Penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2019, tercatat ada 25 Desa dari 33 Desa di KLU yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. 25 desa itu terdiri dari Kecamatan Bayan 7 Desa, Kayangan 6 Desa, Gangga 4 Desa, Pemenang 4 Desa dan Kecamatan Tanjung 4 Desa.

Pilkades serentak tahun ini terdapat 113 calon Kepala Desa yang berkompetisi dengan 134.537 wajib pilih, yang akan berpartisipasi tersebar di 403 TPS di 5 kecamatan di KLU.

Data itu mengindikasikan tumbuhnya animo politik dan iklim demokrasi yang sehat di tengah-tengah masyarakat desa.

Namun, dengan jumlah TPS 403 jika dibandingkan dengan jumlah personil pengamanan Polri sejumlah 238 personil, tentu tidak sebanding.

Pola pengamanan

Jarak tempuh ke lokasi pengamanan dan potensi kerawanan konflik, aparat Polri Resort KLU kemudian menetapkan pola pengamanan TPS pada Pilkades serentak tahun 2019.

Pola pengamanan itu menjadi 3 pola, yakni TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan, dengan pola penempatan kekuatan personil pengamanan polri ditambah unsur perlindungan masyarakat (Linmas).

Merut bupati, dalam kacamata Kamtibmas,  peningkatan intensitas kegiatan politik desa tersebut tentu dapat saja memunculkan potensi kerawanan keamanan.

Muncul potensi kerawanan sepertti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan, perusakan alat peraga kampanye (APK) para calon, maraknya penyebaran ujaran kebencian/berita hoax di media social tentang kurang profesionalnya Panitia Pilkades.

Muncul juga potensi perjudian saat pemungutan dan penghitungan suara, juga ketidakpuasan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Sekjen Apkasi ini berpesan kepada para calon Kepala Desa agar berkompetisi secara sehat dan damai.

Dan calon harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengendalikan tim sukses dan pendukung masing-masing agar  tidak anarkis.

Diharapkan, para kontestan dan pendukungnya bisa menerima hasil pemilihan yang akan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan lapang dada dan jiwa kesatria.

Kemudian, kepada para personil yang melaksanakan pengamanan baik dari unsur TNI, Polri maupun Linmas, politisi Partai Demokrat ini berpesan, agar para personil pengamanan sejak dini menyiapkan mental dan fisik.

Bertugas dengan landasan komitmen moral, sinergitas dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat. Sehingga dapat menampilkan jati diri yang profesional, modern, dan dipercaya.

“Tolong antisipasi setiap kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pilkades serentak tahun ini seperti black campaign dan money politic, perselisihan antar simpatisan serta tindak pidana perjudian saat pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS. Serta terus lakukan penggalangan kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya pemungutan suara,” pinta Najmul.

Pemetaan Kamtibmas

Bupati Najmul mengatakan, semua pihak harus optimis, penyelenggaraan Pilkades yang dihelat pada 21 Nopember mendatang, berlangsung dengan baik.

“Seperti yang disampaikan oleh pak Kapolres, dinamika-dinamika itu ada, ini kan namanya pesta demokrasi. Tepat sekali pak Kapolres membagi wilayah menjadi aman, rawan kemudian kurang rawan dan sangat rawan. Pemetaan itu sudah masuk teknis pengamanan Polri,” katanya kepada media.

Pemetaan wilayah itu menunjukkan, apapun kondisinya Pemda dan aparat Polri dan TNI siap melakukan antisipasi terhadap kondisi yang bakal terjadi dengan kesiapan matang dari sisi keamanan.

Tugas Pemda bagaimana membackup pengamanan dengan baik, menyediakan anggaran, dan hal-hal serupa lainnya sehingga nanti semua pihak diharapkan bekerja sesuai dengan tupoksi dan kapasitas masing-masing.

Di tempat yang sama, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH menjelaskan pada media, penambahan personil dari luar KLU ditempuh melalui pola sinergi dan kerja sama dengan jajaran TNI.

“Teman-teman TNI juga siap backup. Kami juga minta pada hari pencoblosan itu personil dari Brimob Polda NTB,” tutur AKBP Herman Suriyono.

Jumlah personil Polres yang dilibatkan sebanyak 250 personil untuk mengawal pengamanan tahapan Pilkades serentak mendatang. Diharapkan kontestasi Pilkades tahun ini bisa dilaksanakan fair. Artinya para calon harus siap kalah dan siap menang.

“Ada beberapa desa di Kecamatan Tanjung yang perlu kita lakukan penebalan pengamanan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, harapan kita bersama Pilkades tahun ini bisa berlangsung dengan baik dan damai. Terlebih tadi masing-masing calon sudah membacakan deklarasi,” kata Herman.

Usai apel gelar pasukan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai dan penandatanganan komitmen bersama calon kepala desa dan Forkopimda.

sta/humaspro