Kebanggaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, dapat kita lihat telah tersandarkan kapal dalam ukuran besar kapal cruise yang mengangkut wisatawan asing

LOBAR.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, optimistis akan dapat mengejar capaian target kunjungan 4,5 juta wisatawan di tahun 2020.

Hal itu dikatakan wagub, usai menyaksikan langsung sandarnya kapal pesiar Sun Princess di Pelabuhan Gili Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (05/11) 2019.

“Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kali Pelabuhan Gili Mas beroperasi. Bagi kami ini adalah suatu progres yang sangat baik. Tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita melayani tamu-tamu kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Hasan Basri Laut menjelaskan, kapal pesiar berukuran besar bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Sekotong, Lombok Barat, menandai pelabuhan ini sekarang sudah resmi beroperasi.

Kapal pesiar Sun Princess berukuran 261 meter itu berkapasitas 5.000 orang. Kali ini kapal tersebut mengangkut 2.031 orang wistawan mancanegara.

Dermaga di Pelabuhan Gili Mas sepanjang 440 meter telah rampung dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / PT Pelindo III, dan siap untuk disandari kapal pesiar Sun Princess dengan Length Overall (LOA) 261 meter, lebar 32 meter, bobot mati 77,441 GT.

Sebelumnya, kapal pesiar tidak bisa sandar ke pelabuhan Lembar saat mengunjungi Pulau Lombok.

“Telah kita saksikan bersama bahwa hari ini menjadi hari kebanggaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, dapat kita lihat telah tersandarkan kapal dalam ukuran besar kapal cruise yang mengangkut wisatawan asing. Tentunya ini sebuah potensi yang sangat dibanggakan dan ini juga dapat berpengaruh pada pendapatan daerah terutama pariwisata yang menjadi ikon,” ucap Hasan Basi saat menghadiri uji coba sandar Kapal Cruise di Terminal Gili Mas, Lombok Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Komersial, Putut Sri Muljanto mengatakan, mulai hari ini, kapal pesiar dengan panjang lebih dari 300 meter bisa langsung bersandar di dermaga Gili Mas.

Kini wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar, sehingga dari keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin.

Kapal pesiar berbendera Bermuda tersebut berlayar dari Fremantle, Australia dan merupakan kapal perdana yang sandar di dermaga Gili Mas, setelah itu menuju Port Kelang, Malaysia.

“Kunjungan kapal pesiar direct call dari luar negeri langsung ke Pulau Lombok ini sangat bagus, menunjukkan antusiasme operator kapal pesiar dan penumpangnya ingin berwisata di Pulau Lombok.” ujar Putut.

AYA/HmsNTB

“Apa pun yang kita lakukan, penerima manfaat dari Samota ini harus masyarakat”

MATARAM.lombokjournal.com —  Kedua kawasan super prioritas di NTB, selain Mandalika di Lombok Tengah  dan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) di Pulau Sumbawa harus terus dipacu.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat silaturahmi dengan Mantan Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, di Ruang Kerja Gubernur NTB , Selasa, (05/11) 2019.

Selain menjadi cagar biosfer dunia, kawasan Samota di Pulau Sumbawa didesain menjadi kawasan yang ramah investasi.

Samota merupakan wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Potensi tersebut

“Mari kita terapkan secara konsisten pembangunan Samota tersebut yang berbasis kepada masyarakat, tentunya dengan mengembangkan sumber daya lokal,” ujar Gubernur.

Diharapkan aktivitas ekonomi  masyarakat di Samota memasuki proses industrialisasi, misalnya, produksi Ikan menjadi tepung Ikan.

“Kalau kita kelola melalui proses industrialisasi, maka akan terjadi nilai tambah pada pendapatan masyarakat kita,” kata Gubernur.

Badrul Munir saat itu menjelaskan bahwa, semua komoditas yang ada di Samota itu akan diolah di dalam daerah. Dengan diolahnya komoditas tersebut, selain menambah pendapatan masyarkat, tentunya Provinsi NTB tidak akan mengimpor barang mentah.

“Kita punya kopi Tambora, kita juga punya mente, semuanya kita oleh disini untuk selanjutnya kita machingkan dengan enam program strategis NTB Gemilang,” ujarnya.

BM sapaan akrab Badrul Munir mengatakan, Samota harus menjadi kawasan yang ramah investasi. Selain itu Samota juga harus menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal.

“Samota ini kita hajatkan untuk memperkuat kawasan wisata dengan didukung daya tarik dari Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Tambora,” tambahnya

Badrul Munir yang  menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 ini berharap, agar Samota tersebut bisa menjadi kawasan yang maju.

“Apa pun yang kita lakukan, penerima manfaat dari Samota ini harus masyarakat,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Sudah banyak inovasi yang telah dibuat RSUD Prov NTB dalam memberikan pelayanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — RSUD NTB kini berusia 50 tahun yang biasa disebut usia emas, dan disadari ke depan disadari ke depan makin banyak tantangan yang akan dihadapi.

Sebab makin bertambahnya tahun, maka jumlah penduduk akan semakin banyak.

Juga bertambahnya jumlah penyakit non infeksi, berkaitan dengan lifestyle masyarakat, usia, kondisi cuaca dan sebagainya. Dan diperlukan kesadaran masyarakat untuk memilih pola hidup sehat.

Sedang untuk penyakit infeksi, tentu jauh lebih mudah diatasi dengan obat.

Namun tantangan itu disambut optimis oleh segenap jajaran RSUD Pemerintah Provinsi NTB,  didasarkan pada modal capaian kinerja pelayanan yang telah diraih selama ini.

Salah satu capaian kinerja yang baik itu, adalah telah diraihnya rekomendasi Akreditasi paripurna. Dengan modal itu, di pertengahan tahun 2020i, RSUD Provinsi NTB diharapkan siap “go international” dengan memperoleh akreditasi internasional.

Wakil Direktur dr. H. Agus Rusdhy Hariawan, H.Sp. OG. MARS menjelaskan, sesuai rekomendasi Survey Simulasi yang dilakukan pada bulan Okteober 2019, RSUD NTB direkomendasi menuju akreditasi paripurna.

“Akreditasi Paripurna kita canangkan pada bulan januari 2020.  Dan sekitar bulan Juli atau Agustus 2020 kita akan menuju ke Internasional ” tuturnya dalam perayaan HUT Emas RSUD Prov NTB, di komplek RSUD di Mataram, Selasa (05/11) 2019.

Sudah banyak berbagai inovasi yang telah dibuat RSUD Prov NTB dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Di penilaian wilayah bebas bersih melayani, dalam 2 tahun terakhir ini yang kita sangat unggulkan untuk pelayanan adalah cathlab atau pelayanan ring jantung, kemudian radio terapi yang hanya satu – satunya di NTB, pelayanan Bed Management Sistem (BMS) yang setiap orang dapat mengakses dan rencana untuk medical tourism yang akan kita kembangkan kedepan,” tutur dr Agus.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A berharap agar RSUD Prov NTB dapat memenuhi pelayanan rujukan dari masyarakat NTB.

“Contohnya kemarin sudah diresmikan Unit ICU Anak, semoga setiap saat kebutuhan– kebetuhan pelayanan bisa terlayani disini dan memang pelayanan yang ada di Kelas A,” tuturnya.

Perihal akreditasi internasional, dr Eka berharap, agar tahun 2020 dapat mencapai bintang 6 yakni bertaraf internasional.

“Kita berharap RSUD Prov NTB tahun depan bisa mencapai akreditasi internasional, kalau selama ini paripurna dan tahun depan bisa meraih bintang 6,” jelasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB dr. Doddy Ario K SpOG K menuturkan, agar RSUD membuat berbagai standar untuk internasional.

“ Adanya medical taourism ini sudah seharusnya membuat berbagai standar internasional untuk menarik wisatawan luar dapat berobat disini. Apalagi dengan adanya perhelatan Moto Gp yang merupakan event yang besar, jadi RSUD harus menyiapkan SDMnya, fasilitas sarananya termasuk sistem- sistem managemen yang bagus dan bertaraf internasiona,” jelasnya.

AYA

Dengan informasi yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan peserta terhadap program JKN-KIS

MATARAM.lombokjournal.com — Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah berjalan selama lima tahun, telah banyak manfaat yang dirasakan baik oleh peserta JKN-KIS maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program JKN-KIS memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS tidak bisa berdiri sendiri.

Dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai pembayar iuran, fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan, dan pemerintah sebagai regulator untuk menyukseskan program mulia ini.

Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menyelenggarakan pertemuan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/10) 2019.

Pertemuan ini melibatkan seluruh perwakilan fasilitas kesehatan yang menjadi provider BPJS Kesehatan Cabang Mataram dan dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Ketua TKMKB Cabang Mataram, Ketua TKMKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta seluruh anggota TKMKB.

Kegiatan ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN-KIS di wilayah Cabang Mataram selama in. Misalnya, terkait dengan rasio rujukan yang cukup tinggi ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Selain itu, kurang optimalnya pemahaman masyarakat terhadap Program Rujuk Balik (PRB).

“Dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah berupaya menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. Saya mengharapkan dalam forum ini, rekan-rekan fasilitas kesehatan dapat menyampaikan kendala yang terjadi di lapangan, sehingga kita dapat menemukan akar permasalahan dan mendiskusikan solusinya,” tutur Doddy, Ketua TKMKB Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang menyampaikan,  pemberian edukasi kepada masyarakat tentang tata cara pemanfaatan program JKN-KIS merupakan tanggung jawab bersama.

BPJS Kesehatan telah menyediakan kanal pengaduan baik melalui saluran care center 1400500, maupun petugas PIPP di rumah sakit.

Fasilitas kesehatan juga diharapkan turut memberikan edukasi program JKN-KIS dari perspektif medis.

Dengan informasi yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan peserta terhadap program JKN-KIS.

Kepuasan peserta merupakan salah satu indikator keberhasilan Program JKN-KIS.

ay/yn/Jamkesnews

Dengan adanya dermaga Gili Mas para wisatawan bisa langsung menepi tanpa harus menggunakan sekoci

MATARAM.lombokjournal.com — Kapal Pesiar Sun Princess ini menjadi kapal pertama yang berlabuh di kawasan dermaga Gili Mas, Lombok Barat.

“Hari ini uji coba pertama, tadi masuk kapal Sun Princess cruise dengan kapasitas 2.100 orang, dan sampai dengan Desember kita ada sisa delapan kapal  yang akan berlabuh di dermaga Gili Mas,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Moh Faozal, Selasa (05/11) 2019.

Penumpag pada hari pertama ini melakukan kunjungan ke lima tempat destinasi yang ada di Lombok meskipun tak semua penumpang turun.

Meskipun kunjungan Kapal Sun Princess ini hanya sehari tapi merupakan awal yang baik bagi kemajuan pariwisata NTB untuk ke depan.

“Kapal Sun Princess hanya one day tour, nanti malam jam sepuluh sudah berangkat ke Singapore, namun akan datang berikutnya yakni ditanggal 25 November kapal Cruise yang berkapasitas 3000 penumpang,” tegasnya.

Dermaga pelabuhan Gili Mas merupakan impian pemerintah NTB. Selain bisa mendatangkan wisatawan nantinya Gili mas ini juga berfungsi untuk pengangkutan barang dengan kapasitas besar, melalui jalur laut.

Dengan adanya dermaga Gili Mas para wisatawan bisa langsung menepi tanpa harus menggunakan sekoci.

Meskipun baru dalam tahap uji coba dari bulan November hingga Januari mendatang, tapi hingga akhir tahun ini sudah ada tujuh kapal yang sudah mendaftar untuk  mendarat di Gili Mas.

“Hari ini masih uji coba, sampai nanti di bulan Februari izin dari Kementrian Perhubungan akan keluar baru bisa beroperasi dalam skala besar,” kata Faozal.

Setelah izin dari Kementrian Perhubungn keluar, dipastikan pada tahun 2020 sudah ada 20 Kapal Cruise yang akan berlabuh ke pelabuhan Gili Mas.

“Awal yang baik bagi perkembangan Pelabuhan Gili Mas dan pariwisata Lombok, NTB, jadi target kita yang empat juta Kunjungan di  tahun 2020 ke NTB akan bisa tercapai,” kata Faozal yakin.

AYA

“Kesehatan reproduksi wanita tidak cuma ditentukan dengan kondisi fisik yang bebas penyakit, melainkan bagaimana seseorang mampu memiliki organ yang sehat”

MATARAM.lombokjournal.com —  Faktor pembunuh perempuan di Indonesia salah satunya adalah kanker serviks. Hal ini terjadi, karena kurangnya edukasi dan informasi dalam diri perempuan terkait pentingnya menjaga daerah kewanitaan.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc mengatakan itu saat menghadiri acara Inspirasi Sehat PSV (Perempuan Sadar Vagina) di Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (5/11) 2019.

Karena itu diharapkan, acara Inspirasi Sehat PSV ini terus dilakukan di berbagai tempat di NTB. Sehingga masyarakat, mulai dari remaja sampai dengan orang tua, mengetahui informasi akan pentingnya menjaga alat reproduksi.

“Saya berharap acara seperti ini tidak hanya dilakukan di kota-kota saja dan acara ini juga dapat dilakukan dalam berbagai forum yang sejenis,” jelasnya.

Hj. Niken sangat mengapresiasi acara PSV yang bertujuan untuk memperingati Hari Ibu ke-91, dengan tema ” Perempuan Sehat  Bahagia Berdaya dan Keluarga Tahan Negara Kuat”.

Ketua Dharma Pertiwi Koorcab NTB Daerah J, Kirana Rizal Ramdhani menyampaikan, pentingnya seorang wanita agar lebih memperhatikan organ reproduksi.

“Kesehatan reproduksi wanita tidak cuma ditentukan dengan kondisi fisik yang bebas penyakit, melainkan bagaimana seseorang mampu memiliki organ yang sehat,” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Kunci dari kemajuan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di NTB adalah melalui industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, membuka Expo Peternakan Pertanian, dalam rangka 5 tahun kiprah LIPI untuk NTB, di Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek, Selasa, (05/11) 2019.

Gubernur Zul menyambut gembira desain STIP yang selain sebagai pusat pengembangan industrialisasi dan bisnis, juga akan menjadi pusat edukasi, industrialisasi dan rekreasi.

Kawasan STIP Banyumulek diminta harus didesain dengan sentuhan-sentuhan nilai seni yang tinggi. Sehingga akan menghadirkan rasa nyaman, indah dan menyenangkan.

Dengan demikian tempat ini akan selalu ramai dikunjungi anak-anak muda untuk belajar dan berkreasi.

Kawasan STIP dinilai sangat tepat sebagai pusat edukasi bagi para pelajar tentang industrialisasi dan rekreasi. Agar ke depan generasi muda NTB memiliki jiwa bisnis yang tinggi.

“Tidak mungkin kita semua akan menjadi PNS. NTB tidak akan maju kalau lulusan SMA dan perguruan tinggi cita-citanya jadi guru honorer, tapi industrilah yang akan menyebabkan total produktivity kita meningkat. Industrialisasi yang menyebabkan marginal produktivity bidang peternakan pertanian diserab melalui industri itu,” ujarnya.

Gubernur Zul menekankan, kunci dari kemajuan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di NTB adalah melalui industrialisasi.

Menurutnya, industrialisasi tidak selalu harus dimaknai dengan pembangunan pabrik-pabrik besar, namun skala-skala kecil yang mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan di NTB, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi daerah.

Gubernur berharap Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) di bawah bimbingan dari LIPI akan mampu menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

STIP adalah ruang dimana semua orang akan mengekspresikan imajinasi untuk kemudian dikloning menjadi spin off di luar STIP menjadi industri-industri yang luar biasa.

Dengan demikian maka NTB akan menjadi pusat destinasi dengan kemajuan teknologinya.

“Kalau NTB mau maju, kalau mau kemakmuran menyapa kita, kalau mau kesejahteraan bukan lagi impian, maka industrialisasi adalah jawabannya,” pungkas Gubernur.

Pengembangan peternakan

Sebelumnya, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati yang mewakili Kepala Pusat LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati mengatakan, NTB merupakan provinsi yang sangat potensial untuk pengembangan peternakan.

Sehingga fokus awal pengembangan di STIP Banyumulek adalah peternakan sapi potong yang didukung teknologi pertanian pasca-panen, sosial ekonomi lainnya yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan STIP Banyumulek.

LIPI akan terus bekerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB untuk mengembangkan kawasan STIP Banyumulek dengan teknologi canggih. Agar ke depan STIP bisa menjadi etalase dan pusat informasi teknologi peternakan pertanian terpadu bagi akademisi, pebisnis, pelajar, UMKM dan masyarakat umum.

Selain itu, STIP juga didesain sebagai tempat pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi, untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat dengan hadirnya industrialisi terhadap UKM dan masuknya investor.

Pengembangan STIP juga diharapkan akan mampu mencetak wirausahawan baru di daerah dengan aplikasi teknologi hasil produksi di STIP.

Dengan hal tersebut, ia berharap akan berdampak terhadap peningkatan  kesejahteraan masyarakat di sekitar STIP khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima pengelolaan STIP Banyumulek dari LIPI kepada Provinsi NTB. Selain itu juga diserahkan serifikat rekor MURI terhadap inseminasi buatan dan IB sexing dan recording Sapi Bali berbasis Android.

Gubernur Zul meninjau proses inseminasi terhadap Sapi Bali dan proses pembuatan 219 kg pakan ternak.

AYA/HmsNTB

“Saya  yakin Lombok, Mandalika NTB siap menjadi tuan rumah yang baik buat  kegiatan internasional”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah angkat bicara terkait pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang menyatakan kemungkinan memindahkan lokasi MotoGP Indonesia tahun 2021 ke Jawa Timur.

Menpora menyatakan itu, karena Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika dinilai belum memenuhi kriteria untuk ajang Moto GP.

Namun Gubernur Zul yakin bahwa Menpora tidak mengatakan itu. Sebab kabar itu baru beredar di media sosial.

“Soal Moto GP pertama kita jangan sering bikin gaduh dulu sekarang dengan media sosial yang cepat sekali menyebar kabar yang belum tentu kebenarannya. Saya sudah cek  ke Menpora, saya yakin dia gak mungkin ngomong begitu,” ujar Gubernur Zul, Selasa,(05/11) 2019.

Menurutnya, jika pihaknya sudah diberitahu oleh pihak ITDC jika kesiapan pembangunan sircuit sudah hampir 100 persen.

“Kan beberapa waktu lalu Ceo MotoGP Dorna sudah langsung mengecek Lokasi di Mandalika dan kita ketahui jika kunjungn tersebut sangat memuaskan bagi Ceo tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya pernyataan dari Menpora tersebut membuat kita berfikir Positif ke depan.

“Mudah-muhadan  jadi nilai  positif saja dan membuat kita semangat dan tidak main-main dalam pembangunan KEK, karena bukan hanya dipindahkan ke Jawa Timur kalau kita belum siap betul, bisa saja dipindah bukan di Indonesia lagi penyelenggaranya, kan tidak mungki ada even organaizer (EO ) yang mau menyelenggarakan kegiatan jika di tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka,” ujarnya.

Hingga saat ini Gubernur NTB yakin jika Moto GP bisa dilaksanakan di Mandalika.

“Saya  yakin Lombok, Mandlika NTB siap menjadi tuan rumah yang baik buat  kegiatan internasional,” katanya.

AYA

“PBI naik menjadi Rp42.000, tapi dibayar oleh pemerintah. Begitu dengan pemda untuk peserta yang didaftarkan oleh pemda. Jumlahnya hampir setengah yang didampingi oleh pemerintah”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ; Bagi peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU ) dan peserta bukan pekerja diberi peluang untuk pindah kelas iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Pusat, Andi Afdal Abdullah mengatakan, peluang itu diberikan sebagai upaya menekan beban masyarakat yang tergolong tak mampu.

“Jadi kalau kita miskin kelas tiga Rp 42.000 tidak mampu, ada kuota penerima bantuan iuran kalau betul betul tidak mampu. Agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik,” katanya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11) 2019.

Bagi peserta PBPU yang merasa keberatan dan memang tidak mampu, bisa mengajukan diri sebegai peserta bantuan iuran (PBI). Caranya adalah dengan mengurus surat keterangan miskin yang diajukan ke Dinas sosial.

Adapun kuota pemerintah dalam membiayai PBI di luar dari kewajiban sebagai pemberi kerja yakni mencapai 96,8 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara 37,3 juta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“PBI naik menjadi Rp42.000, tapi dibayar oleh pemerintah. Begitu dengan pemda untuk peserta yang didaftarkan oleh pemda. Jumlahnya hampir setengah yang didampingi oleh pemerintah,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen mulai berlaku 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar:

42. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
43. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II
44. Rp 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Rr (Sumber: Merdeka.com)

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

TANJUNG.lombokjournal.com —  30 orang OPD lingkup Pemda KLU mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Mina, Senin (4/11) 2019.

Bimtek yang dihelat selama dua hari itu, diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bagian Pemerintahan Setda KLU.

Dalam bimtek itu didatangkan dua orang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Sondang Lumban Gaol Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat PEIPD Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri. Dan Azwar Yusuf Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri.

“Selamat datang bapak/ibu dari Kementerian Dalam Negeri, semoga merasa nyaman berada di sini (Kabupaten Lombok Utara-red),” sapa Bupati Najmul pada tamunya sebelum membuka bimtek

Bupati Najmul Akhyar mengatakan,  acara bimtek memiliki arti sangat penting, karena menyangkut cara pemerintah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Menurutnya, perspektif berpikir aparatur birokrasi, birokrat adalah pelayan bagi masyarakat yang  memberikan amanah kepada para aparatur birokrasi.

“Siapa pun kita, adalah pelayan bagi manyarakat. Sehingga kewajiban kita adalah melayani dengan baik dan hak mereka adalah untuk mendapatkan pelayanan yang baik,” kata bupati.

Bupati memaparkan, sejak awal ketika amanah menakhodai Lombok Utara diberikan kepada dirinya, ia menginginkan setiap kantor yang melayani masyarakat di KLU hendaknya menjadi rumah solusi bagi masyarakat yang datang.

Sekjen Apkasi ini, mengatakan, di setiap kantor itu harus disiapkan resepsionis yang ramah, murah senyum, tidak judes, sehingga masyarakat merasa nyaman.

“Saya ingin Bimtek ini menjadi penyegaran terhadap apa yang kami sampaikan sejak awal. Bahkan dulu kami pernah melakukan pelatihan di salah satu hotel untuk resepsionis supaya suasana di kantor itu tidak beda dengan suasana di hotel dalam soal pelayanan,” tutur bupati.

Menurutnya, jika ada resepsionis yang tidak bisa senyum maka tempatkan dia di depan komputer saja.

Aparatur birokrasi KLU harus melaksanakan ketentuan terkait pelayanan minimal, di mana masyarakat Lombok Utara mendapat pelayanan dasar.

“Sebelum gempa kita sudah mencoba menerapkan pojok menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui. Kamu berharap bimtek ini tidak hanya bersitat normatif saja, tetapi mesti yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pesannya kepada peserta bimtek.

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

“Sekali lagi saya ingin inovasi-inovasi di setiap OPD,” tegas Najmul mengakhiri sambutan.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, S.Sos, M.Si di hadapan Bupati Najmul melaporkan, penyelenggaran bimbingan teknis penerapan SPM tersebut didasari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, Permendagri nomor 100 tahun 2018, Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 48 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD tahun 2019.

Mantan Sekdis Dukcapil KLU ini menyamppaikan, tujuan dari bimtek tersebut menyosialisasikan dasar-dasar SPM di Pemerintah Daerah KLU. Serta memahami teknis penyusunan rencana pelaksanaaan pelayanan dasar terhadap pelayanan di KLU.

Sekaligus mengoptimalkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pelakasanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

sta/humaspro