“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja”

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh desa di NTB harus ramah pada investor, Sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan itu dalam dialog dengan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Kegiatan itu dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu, merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi” jelas Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu.

Bang Zul mengajak seluruh Kepala Desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB.

“Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.

Bang Zul juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB.

Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB,  terdiri dari 303 Kepala Sekolah dan 158 Kepala Puskesmas dan 1.100 Kepala Desa dan Lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” kata Hendri.

Ditegaskan, desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan, kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi.

Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan, seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi

“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Patria Uma menegaskan, gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan.

AYA/HmsNTB

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Orang nganggur alias belum mencicipi dunia kerja di NTB masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ada 85.520 pengangguran.

Data itu dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang.

Meski data ini disebut BPS naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja itu dilihat dari penduduk usia kerja di NTB sebanyak 3,6 juta. Penduduk usia kerja mereka yang berusia di atas 15 tahun.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arief Chandra Setiawan menjelaskan, dalam setahun terakhir secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang.

Namun, kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin, dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran di kota

TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dengan di desa. Data Agustus 2019, TPT perkotaan mencapai 4,05 persen dan di desa 2,84 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 pengangguran di perkotaan sebanyak 4,25 perse,n dan pedesaan 3,24 persen.

Lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 9,63 persen, dilanjutkan  dengan lulusan Diploma I-III di angka 6,66 persen. Lalu lulusan SMA umum 6,07 persen, lulusan Universitas 3,81 persen, SMP 2,80 persen, dan lulusan SD 1,41 persen.

“NTB daerah ke tujuh di Indonesia yang TPT tinggi, yaitu di angka 3,42 persen,” kata Setiawan dalam Penyampaian rilisnya kemarin di Mataram.

Berdasarkan PTP di kabupaten/kota, Kota Bima di angka 4,18 persen, Kota Mataram 5,51 persen, KLU 2,11 persen, Sumbawa Barat 5,52 persen, Bima 2,87 persen, Dompu 3,22 persen, Sumbawa 3,1, Lombok Timur 3,47 persen, Lombok Tengah 2,44 persen dan Lombok Barat 3,67 persen.

“Ini data Agustus 2019,” kata Setiawan.

Penduduk yang bekerja berdasarkan data  Agustus 2019 sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen.

Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455,39 ribu orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931,65 ribu orang (39,03 persen), terdiri dari 338,10 ribu orang setengah penganggur dan 593,55 ribu orang pekerja paruh waktu.

AYA

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur

TANJUNG.lombokjournal.com —  Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH menghadiri Sidang Paripurna DPRD laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, di ruang rapat sementara DPRD KLU, Selasa (5/11) 2019.

Pimpinan Rapat Paripurna, Nasrudin, SHI sebelum membuka rapat menyampaikan, pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah diberikan hak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembentukan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah.

Selain itu, pembentukan Perda harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Derivasi UU di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, tahapan pembahasan, penetapan dan pengundangannya.

Instrumen perencnaan

Ketua DPRD mengatakan, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas sebelum penetapan RAPBD tahun selanjutnya.

Ditambahkannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Pada ayat (2) menyatakan program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Kemudian ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Juru Bicara Bapemperda DPRD KLU, Hakamah, menyampaikan usulan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 harus digelar melalui rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, dasar dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah diatur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Di antara tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Sektetaris Komisi II DPRD KLU ini juga menyampaikan, perlunya atensi bersama berkaitan dengan Raperda RTRW KLU yang semestinya sebagai skala prioritas sudah diambil alih oleh provinsi untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

“Keberadaan Raperda RTRW sangat kita harapkan karena memiliki posisi yang strategis sebagai payung hukum bagi raperda-raperda yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan di Lombok Utara. Kami minta pemerintah daerah tetap aktif melakukan komunikasi serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna mempercepat penyelesaian penyusunan ulang Perda RTRW Nomer 9 Tahun 2011,” tegas Hakamah.

Payung hukum tugas pemerintahan

Diuraikan politisi Gerindra ini, pada 4 November 2019, Bapemperda DPRD KLU telah melakukan rapat bersama eksekutif untuk membahas penetapan Propemperda KLU Tahun 2020. Rapat itu menetapkan sebabyak 16 Raperda dari Eksekutif dan 5 Raperda inisiatif DPRD.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami berharap agar seluruh OPD KLU terus berperan aktif mengusulkan Raperda termasuk naskah akademik dan juga penganggarannya,” harapnya.

“Kami juga minta TAPD mendukung upaya ini agar suatu produk hukum bisa optimal. Pada prinsipnya suatu peraturan daerah dibuat menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu juga untuk lebih memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga masyarakat Lombok Utara,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

Sebelum menutup rapat paripurna Ketua DPRD Nasrudin, SHI menyampaikan, setelah menyimak dan memperhatikan laporan Bapemperda, pihaknya untuk sementara menyimpulkan, pada prinsipnya DPRD menyetujui laporan Bapemperda KLU 2020.

Dokumen laporan Bapemperda itu selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Propemperda tahun 2020.

sta/humaspro

“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal”

MATARAM.lombokjournal.com —  Rapat Evaluasi progres pembangunan Smelter oleh PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat,  berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Rabu (06/11) 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB, didampingi Pj. Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi dan Asisiten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, mendengar penjelasan dari Direktur AMNT, Rahmat Makassau.

Dalam arahannya, Gubernur NTB minta dalam proses pembangunan Smelter dan Industri turunannya di KSB, PT AMNT memaksimalkan penggunaan material produksi dalam negeri.

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam proses konstruksi dan operasional Smelter, agar penyerapan tenaga kerja lokal menjadi skala prioritas.

“Pemerintah saat sekarang ini dalam posisi membantu dan akan memfasilitasi segala kebutuhan PT AMNT untuk mempercepat progres Smelter,” kata gubernur.

Dikatakan gubernr, kalau ada kendala, segera beritahu pemerintah. Agar pihak pemerintah segera melakukan komunikasi baik di tingkat daerah maupun di pusat.

Berjalan baik

Wakil Gubernur menilai, progres pembangunan Smelter berjalan dengan baik. Mulai dari pembebasan lahan Smelter seluas 850,16 hektar berjalan dengan baik.

Untuk relokasi jalan nasional dan provinsi, alih fungsi pelabuhan Benete ke Pelabuhan Lalar dan regulasi lainnya berjalan dengan baik.

Terkait kendala-kendala yang masih ada, Umi Rohmi sapaan akrab wagub, agar terus dilakukan komunimasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

“Secara umum pembangunan Smelter sudah on the ringht track. Dari pembenasan lahan dan regulasi semua berjalan baik. Adapun kendala yang ada lakukan pendekatan persuasif,” ujar wagub.

Wagub juga menekankan kepada pihak PT AMNT agar konsep pembangunan Smelter harus yang ramah lingkungan. Dan wagub juga meminta agar memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk menyiapkan tenaga kerja dengan skil yang sesuai dengan kebutihan, pemerintah akan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, training dengan lembaga teknik Petrotekno, revisi BLK dan SMK di NTB dan pembangunan Politeknik Pertambangan.

“Prioritas tenaga kerja lokal, lakukan training untuk upgrade capacity sehingga persentase bisa maksimal diisi tenaga kerja lokal,” pintanya.

Sebelumnya Direktur PT AMNT Rahmat Makassau menjelaskan, secara umum progres pembanguna  Smelter berjalan baik. Pihaknya optimis proses konstruksi akan berjalan baik sesuai waktu yang telah direncanakan.

Untuk kebutuhan tenaga kerja, Rahmat mengunkapkan bahwa pada tahap konstruksi Smelter, dibutuhkan 7000 – 8000 tenaga kerja. Proses rekruitmen tenaga kerja masa konstruksi melalui Kontraktor FPC, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Sedangkan untuk operasional Smelter dibutuhkan sekitar 500 – 600 tenaga kerja dengan skill baik. Untuk engineer dan operator diperlukan sekitar 100 orang dengan pendidikan S1/D3 Engineering.

“Kebutuhan tenaga kerja tersebut belum termasuk industri turunannya. Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“Di tahun 2017 lalu kita dapat 3 emas. Semoga kita dapat pertahankan itu. Dan tentu saja kita berharap tahun ini akan mendapatkan lebih banyak emas”

MATARAM.lombokjornal.com — Dengan persiapan dan proses latihan yang cukup intens, para atlit pelajar NTB mengaku optimis akan mampu meraih target  3 emas dalam Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) ke 9 di Jakarta,  tanggal 8 hingga 13 November 2019 di Jakarta.

Pada event ini, NTB mengirimkan 17 atletnya untuk unjuk prestasi membawa harum nama daerah pada sejumlah cabang olahraga, di antaranya  bulutangkis, tenis meja, renang, boccia, dan catur.

NTB juga memberangkatkan atlit disabilitas yakni satu  tim futsal  pelajar tuna rungu yang beranggotakan 15 orang.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin, pada acara pelepasan di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu (06/11) 2019, mengajak orang tua dan masyarakat mendoakan dan memberi semangat kepada para atlit, agar dapat berkompetisi dengan tenang dan berhasil meraih juara.

Umi Rohmi mengajak para atlet untuk selalu menjaga optimisme dalam perjuangan. Jika selama ini sudah berlatih tekun dan disiplin, maka ikhtiar itu harus pula diiringi dengan doa dan menjaga spirit untuk menang, tegasnya.

Menurutnya, kunci prestasi terleak pada semangat, kemauan, kerja keras, dan kesungguhan.

“Adik-adik semua telah berlatih keras, dan hasil pasti tak akan menghianati usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dispora Hj Husnanidiaty Nurdin mengungkapkan, target 3 emas yang ingin diraih, karena termotivasi dari hasil yang diraih NTB pada Papernas di Solo tahun 2017 yang lalu.

Para atlet yang dikirim sekarang, telah mendapatkan pelatihan sejak bulan Juli di training senter Gelanggang Olahraga Mataram. Selama di di Jakarta nanti, mereka akan ditemani oleh 8 orang pelatih dan 2 pendamping.

“Di tahun 2017 lalu kita dapat 3 emas. Semoga kita dapat pertahankan itu. Dan tentu saja kita berharap tahun ini akan mendapatkan lebih banyak emas,” tutur Kadispora.

Optimisme juga ditunjukan oleh para atlit yang siap berlomba. Luki Irmansyah, salah seorang atlit boccia asal Mataram mengaku telah siap mengikuti lomba.

Meski ini adalah lomba pertamanya, Luki, panggilan akrab siswa kelas 2 SMP penyandang tuna daksa tersebut tidak merasa deg-degkan dan optimis akan memberikan penampilan terbaiknya.

Hal serupa juga dituturkan Marry Anggraini, siswa kelas 3 SMP di SLB Kota Bima tersebut mengatakan akan memberikan yang terbaik pada cabang lomba lari yang diikuti.

“Saya sudah lama latihan dan akan memberikan yang terbaik,” tandas atlit lari bertubuh imut tersebut dengan mantap.

Novita/Kominfotik

Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH didampingi Wabup H. Sarifudin, SH, MH bersama Kepala OPD menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi NTB daerah pemilihan Lobar dan KLU di aula kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (05/11) 2019.

Anggota DPRD Provinsi NTB yang mengunjungi KLU dipimpin H. Hasbullah Muis anggota Komisi IV (PAN),  dari anggota Komisi II/Bangar Drs. H. Jamhur (PKB), anggota Komisi III/Bapemperda H. R. Nuna Abriadi, SIP (PDIP), anggota Komisi IV/Bangar Sudirsah Sudjanto, S.Pd.B, SIP (Gerindra), dan anggota Komisi V/Bangar H. Junaidi Arif, SP (PBB).

Ketua rombongan H. Hasbullah Muis menyampaikan, berbicara konsep idealisme, DPR Provinsi adalah wakil dari kabupaten bukan wakil dari provinsi.

“Jujur hari ini saya belum puas karena belum maksimal jumlah yang hadir seraya berharap ke depannya lebih maksimal,” kta Hasbullah.

Para anggota DPRD NTB Dapi 2 Lobar-KLU menyadari, kegiatan tersebut sangat penting lantaran mereka memahami ruang yang ada di DPRD Provinsi lebih banyak ruang politik.

Meskipun, Bupati KLU sangat dekat dengan gubernur tetapi dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan terkait bagaimana meloloskan program misalnya, dibutuhkan adanya dukungan politik dari DPRD Provinsi.

Pihaknya berharap sekaligus meminta ijin kepada bupati karena selama seminggu pada bulan Nopember ini, DPRD Provinsi akan melakukan reses di Dapil 2 Lombok Barat dan Lombok Utara.

“Saya berharap pertemuan kita hari ini adalah satu embrio untuk menyatukan persepsi dan pandangan menyatukan program-program dan kita gol-kan secara bersama sama,” harap Hasbullah.

Di samping itu, pihaknya merasa perlu membangun komitmen lantaran mereka merupakan perwakilan dan wujud nyata representasi dari masyarakat KLU dan Lobar.

Representasi itu diwujudkan dalam konteks memperjuangkan kepentingan masyarakat, seraya mengharapkan pada setiap kegiatan reses adanya ruang bagi bupati untuk berdiskusi dan berdialog.

Ruang Diskusi Dengan Anggota DPRD Provinsi

D ihadapan anggota DPRD Provinsi NTB Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar memaparkan, pihaknya membagi dua rombongan, yaitu satu rombongan ikut paripurna DPRD KLU dan satu rombongan lainnya mengikuti penerimaan kunjungan anggota DPRD NTB.

“Alhamdulillah semua kepala OPD hadir bersama kita disini,” ucap Najmul.

Ditambahkannya, Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU.

Di antara hal yang perlu didiskusikan adalah apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk menjadikan anggota DPRD Provinsi NTB sebagai mitra, dalam konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Lombok Utara.

“Saya ingin berpesan kepada kepala OPD yang hadir untuk disampaikan kepada Kepala OPD yang lain ternyata selama ini rupa-rupanya kita tidak mentradisikan berkomunikasi dengan anggota DPRD Provinsi,” pesan Sekjen Apkasi ini.

Ia melihat antara eksekutif KLU dan legislatif provinsi jalan sendiri-sendiri. Hal itu akibat tidak terjalinnya komunikasi antara kedua pihak.

Menurut Najmul, jika komunikasi terjalin dengan baik, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya komunikasi antara DPRD Provinsi dengan Gubernur.

Pada pertemuan yang diisi diskusi yang cukup cair itu, bupati juga berharap para kepala OPD agar memiliki nomor kontak anggota DPRD Provinsi terutama Dapil KLU, supaya kebutuhan-kebutuhan KLU bisa kita diskusikan dengan legislatif.

“Karena saya yakin fungsi-fungsi beliau ada di sana untuk menjembatani Pemerintah Lombok Utara dengan Pemerintah Provinsi bahkan pusat. Untuk itu saya pandang pertemuan ini sangat strategis untuk kita manfaatkan secara maksimal,” tutup politisi Demokrat ini.

Dialog dan diskusi kepala OPD lingkup Pemda KLU berlangsung akrab, santai dan fokus diselingi canda gurau.

sta/humaspro

Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri penutupan pelatihan penanggulangan benca alam komando resort militer (Korem) 162/WB di Lapangan Supersemar Tanjung, Selasa (05/11) 2019.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan sebagai Komandan Upacara adalah Mayor inf. Yudha Bakti Wadan Yonif 742 Satya Wirayudha.

Upacara itu dihadiri Kepala Basarnas NTB Nyoman Sidakarya, SH, Dir. Samapta Polda NTB Kombes. Pol I Ketut Suwitra, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH, unsur BMKG, kepala OPD lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Usai periksa pasukan dan pelepasan tanda pelatihan, Komandan Korem 162/WB Kolonel. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta latihan dan penyelenggara latihan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Dikatakan Ramdhani, kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan itu merupakan salah satu program kerja dari komando atasannya.

Tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana di wilayah.

Ia juga mengharapkan nantinya baik jajaran korem 162/Wira Bhakti, TNI, Polri serta seluruh stakeholder di NTB senantiasa siap berjibaku, dalam memberikan pertolongan khususnya saat terjadinya bencana.

“Seperti yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan kemarin, Indonesia merupakan kepulauan yang berada dalam jalur cincin api pasifik, yaitu jalur rangkaian ujung api dunia, dan merupakan jalur pertemuan antara patahan lempengan bumi dan NTB sendiri terletak di antara lempengan-lempengan besar dari lempengan Australia dan Asia Pasifik,” terang Kolonel Rizal.

Menurut Rizal, interaksi antara lempengan yang satu dengan yang lainnya di sepanjang zona itu dapat menimbulkan gempa tektonik baik dalam skala kecil, menengah maupun besar

Belajar dari penanganan gempa tahun lalu, ia memandang kegiatan itu penting untuk dilaksanakan sembari meminta peserta untuk benar-benar memahami dan dapat dipraktekkan di lapangan.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, usai mengikuti upacara                mengatakan pada media, rasa syukurnya yang mendalam, lantaran hingga kini Lombok Utara diistimewakan.

Selain itu, Bupati Najmul menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Danrem, keluarga besar TNI dan POLRI karena sampai hari ini (kemarin-red) pasukan-pasukan TNI masih ada di lapangan membantu masyarakat, tinggal bersama masyarakat.

Tidak berlebihan, pihaknya mengatakan jika TNI bersama rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan ril dilakukan.

“Hari ini juga dilakukan pelatihan, tentu untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam membantu masayarakat menangani bencana,” kata bupati.

sta/humaspro

Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi

MATARAM.lombokjournal.com – Menjelang perayaan Maulid Nabi pada November ini dipengaruhi permintaan masyarakat yang tinggi terutama untuk daging, namun persediaan daging di NTB sendiri masih banyak.

Persediaan daging di NTB masih mencukupi dan bahkan NTB masih untuk mengirim ke luar daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj. Budi Septiani, Rabu (06/11) 2019 di Mataram .

Ia menyebutkan, kebutuhan masyarakat NTB terhadap daging bisa terpenuhi dikarenakan terdapat 64 ribu ekor sapi siap potong.

Dari jumlah ini masih ada persediaan sekitar 76 ribu ekor sapi siap potong. Karena setiap tahun jumlah sapi siap potong yang disiapkan di NTB yaItu 140 ribu ekor.

Dengan persediaan saat ini, Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi.

Menurut Hj Budi, NTB tetap memberikan kontribusi kepada kebutuhan daging nasional sebesar lima persen.

Berdasarkan pantauan di pasar menjelang Hari besar keagaamaan, harga daging saat ini yaitu berkisar antara Rp 125 – 130 ribu per kg.

Padahal biasanya, harga daging sapi di NTB yaitu Rp 120 – 125 ribu per kg.

AYA

“JangZulmi akan menjadi kanal silaturahim, menyerap aspirasi dan mendengar masukan, saran dan ide/gagasan dalam komunikasi dua arah dalam dialognya”

MATARAM.lombokjournal.com — Kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi (Jangzulmi) akan berlangsung di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Kamis (07/11) 2019, dikemas spesial karena menyemarakkan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DPiP).

Dan dipastikan kegiatan itu akan semarak, karena menghadirkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat desa se-Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, edisi kali ini, akan hadir dalam Gebyar DBiP (Desa Benderang Informasi Publik). DBiP adalah inovasi pola pendekatan pelayanan publik ala Komisi Informasi Provinsi NTB yang kali ini memasuki gelaran yang ketiga,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S. Sos. M.Si saat dimintai keteranga, Rabu (06/11) 2019.

Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Protokol itu menyampaikan, kegiatan ini akan dihadiri oleh jajaran pemerintah desa dan kelurahan dari masing-masing kebupaten/kota se-NTB.

“Pemda kab/kota, para Kades, Kepala SMA/SMK, Kepala Puskesmas, Para Camat dan Lurah se Provinsi Nusa Tenggara Barat akan hadir dan menyemarakkan gebyar DBiP tahun ini,” ungkap pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB itu.

Bang Najam menjelaskan, kegiatan Jangzul-Mi ini merupakan salah satu agenda pemerintah provinsi yang ditunggu tunggu masyarakat.

Melalui acara ini, masyarakat dari berbagi latar belakang dapat menyampaikan gagasan dan harapan mereka secara langsung kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB.

“JangZulmi akan menjadi kanal silaturahim, menyerap aspirasi dan mendengar masukan, saran dan ide/gagasan dalam komunikasi dua arah dalam dialognya,” jelas Kandidat Doktor Universitas Airlangga Surabaya itu.

Agar kegiatan tersebut tersebar luas ke masyarakat,  ia berencana menyiarkannya secara langsung melalui media sosial Humas NTB, baik di Facebook, Instagram maupun twitter.

“Kami akan Live Streaming acara ini. Ditunggu ya,” katanya.

Ketua KI NTB, Hendriadi menjelaskan, kegiatan itu akan menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB. Terdiri dari 303 Kepala Sekolah dan 158 Kepala Puskesmas dan 1.100 Kepala Desa dan Lurah

Mereka  akan mengikuti Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik.

“Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) merupakan puncak acara dari sejumlah kegiatan penguatan, pendampingan dan penilaian implementasi keterbukaan informasi publik di NTB pada tingkat layanan dasar seperti sekolah, puskesmas dan desa/kelurahan,” jelasnya.

AYA/HmsNTB

—

Kirim dari Fast Notepad

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan kepribadian klien di Balai Pemasyarakatan Mataram, Selasa (05/11) 2019.

Kegiatan bimbingan kepribadian ini merupakan agenda rutin di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penghuni klien yang mendapat cuti bersyarat dan akan dibebaskan, selain mendapatkan bimbingan kemandirian.

Gubernur Zul memberikan nasihat kepada para klien Balai Pemasyarakatan Mataram, agar terus tetap optimis walaupun pernah memiliki masa lalu yang kelam.

“Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua pasti pernah punya derita masing-masing,” ucapnya.

Gubernur yang akrap disapa Bang Zul ini juga berpesan untuk tidak mudah patah semangat, dan selalu mensyukuri apa yang pernah dilewati dalam pembinaan di Balai Pemasyarakatan.

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram, Sudirman mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk menambah kapasitas baik dalam pribadi maupun kreativitas yang menghasilkan para kliennya.

“Kegiatan ini diperuntukkan bagi klien Balai Pemasyarakatan Mataram agar para klien tidak kembali ke jalan tersebut dan melanggar hukum,” ungkap Sudirman.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) NTB, Andi Dahrif Rafied, ia ingin menghapus pandangan tidak baik terhadap klien yang pernah menetap di Balai Pemasyarakatan.

“Harapan kami klien ini bisa menerapkan keahlian yang diajarkan ketika sudah kembali ke masyarakat. Hal ini juga membantu menghapus stigma masyarakat yang mengatakan mantan napi adalah penjahat. Padahal itu tidak sepenuhnya benar,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB