Gubernur NTB menawarkan kepada Ketua BKPRMI NTB, H. Mohan Roliskana untuk bekerjasama membangun masjid yang melek teknologi

MATARAM.lombokjournal.com —  Masjid- masjid di NTB diharapkan mulai berbenah dan harus bersahabat dengan teknologi.

Banyak pemuda dan remaja yang menginginkan agar masjid menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan, dan gampang terakses dengan jaringan internet.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu di  Aula Pendopo Wali Kota Mataram, saat acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi NTB, Sabtu (09/11) 2019.

“Untuk memajukan remaja masjid, tidak hanya dengan ceramah saja. Penting jaringan teknologi yang dihadirkan di masjid, misalnya berupa wifi,” kata gubernur.

Internet gratis  diperlukan untuk menarik para pemuda dan remaja agar mereka datang ke masjid.  Sebab pola pikir pemuda sekarang jauh berbeda.

“ Misalnya pemuda dahulu sangat senang pulang ke desa masing-masing bertemu dengan keluarganya. Namun, pemuda sekarang tidak mau pergi ke desa, jika tidak ada jaringan internet,” katanya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, menawarkan kepada Ketua BKPRMI NTB, H. Mohan Roliskana untuk bekerjasama membangun masjid yang melek teknologi.

“Saya menawarkan kerjasama dengan Ketua BKPRMI NTB untuk mengadakan wifi gratis di setiap masjid, dimulai dari kota Mataram,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus berterimakasih kepada Gubernur Zul  yang menyempatkan datang untuk memberikan masukan kepada BKPRMI.

Ia berpesan kepada para pengurus yang dilantik agar menggerakkan para pemuda dan remaja di setiap daerahnya masing-masing untuk mengajak mereka meramaikan masjid.

“Saya dan segenap pengurus pusat mengajak pengurus DPW yang baru saja dilantik untuk meramaikan masjid di seluruh pelosok di Nusa Tenggara Barat,” ajaknya.

Ketua DPP ini mengatakan, DPP akan menyumbangkan sebuah masjid untuk masyarakat Lombok Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

AYA/HmsNTB

“Ada hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota. Itu harus diatur dengan UU”

TANJUNG.lombokjournal.com — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (FISIP UNPAD) Bandung, melalui Program Academic Leadership Grant (ALG) 2019, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

FGD Itu untuk menggali realita dari implementasi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di daerah tertinggal sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengurai implementasi itu, langka awalnya bagaimana membangun model relasi kewenangan antarpemerintah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berimplikasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan lokal.

Rombongan UNPAD diterima oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH didampingi para Kepala OPD serta stakeholder terkait di Aula Kantor Sekda KLU, Kamis (07/11) 2019.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH saat menerima rombongan kunjungan FGD UNPAD mengatakan, KLU hingga kini masih dalam keadaan prihatin lantaran diguncang gempa berkali-berkali dan beruntun.

Di antaranya dua kali diguncang gempa dasyat yaitu tanggal 29 Juli dan tangal 5 Agustus 2018.

Menurut catatan BMKG antara 29 Juli sampai 5 Agustus telah terjadi frekuensi kejadian gempa sebanyak 2000 kali.

Puncak gempa pada 5 Agustus dengan kekuatan besar mencapai 7.0 SR berakibat hampir 80 persen fasilitas umum hancur luluhlantak.

Namun, menurut alumnus Universitas Brawijaya Malang ini, catatan penting dari musibah dahsyat itu, bahwa gempa bumi adalah cara Allah SWT mendorong semua elemen membangun Lombok Utara menjadi lebih baik ke depan.

Pada aspek pendidikan tinggi, sambung Najmul, perguruan tinggi di Lombok Utara kini tengah diikhtiarkan.

Pihaknya memang sangat meyakini perubahan SDM itu hanya bisa terwujud dengan pendidikan. Di antara langkah yang diambil yaitu mendorong anak-anak Lombok Utara agar bisa masuk di perguruan tinggi melalui mekanisme MoU kerja sama dengan LPDB.

“Ini langkah-langkah kami dalam rangka  membagun dan meningkatkan SDM masyarakat kami, maka saya berpendapat bahwa pertemuan ini sangat penting sekali,” tandas Bupati.

Implementasi pelayanan dasar

Dalam pada itu, pimpinan rombongan UNPAD Bandung Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Deluarnoor, SH, M.Hum dalam paparan singkatnya menjelaskan, riset dikhususkan pada pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pekerjaan umum.

Tahun 2019 pihaknya telah mempublikasi pemerintahan nasional, daerah kepulauan dan daerah tertinggal disamping daerah perbatasan. Sudah tiga tahun terlampaui. Tujuan kegiatan FGD tersebut untuk menjalin keakuratan data kemudian bagaimana mengimplementasikannya berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menurut Profesor Nandang, bangsa Indonesia telah menyekati konsep negara kesatuan berbentuk republik yang dikenal dengan NKRI.

Tetapi dalam bangunan negara kesatuan itu juga muncul konsep otonomi daerah. Lantas terjadi hal yang tidak disangka-sangka yaitu bencana sehingga berimbas pada pelayanan publik seperti pelayanan dasar.

Pelayanan dasar merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Ditambahkannya, UU nomor 22 Tahun 1999 menegaskan, kabupaten/kota dan provinsi itu tidak berhirarki. Jadi bulatan antara Provinsi dan Kabupaten/kota .

“Kita berpikir ada pesan dari fakultas kita bahwa ada hubungan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota. Itu harus diatur dengan UU,” pungkasnya.

Sementara pihak Dekanat FISIP UNPAD menjelaskan, UNPAD menjadikan riset-riset sebagai salah satu aktivitas utama akademis lantaran kekuatan akademik diyakini ada pada jurnal ilmiah.

UNPAD kemudian mewajibkan setiap dosen untuk memublikasikan karya ilmiahnya. Selain itu, publikasi yang bagus harus lahir dari fisik yang bagus.

UNPAD memberikan materi riset dalam konteks training leadership grant. Tujuannya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dalam masyarakat.

Jadi, bukan riset semata tetapi riset yang mengkaji persoalan-persoalan yang muncul seperti tata kelola kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pihak UNPAD setuju dengan pendapat Bupati Lombok Utara bahwa semua kalangan harus memiliki pandangan positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Sta/humaspro

“Kehadiran kita bersama tentu untuk memberikan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lombok Utara”

TANJUNG.lombokjournal.com — 

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri Rapat Paripurna ke-51 masa sidang III tahun dinas 2019 dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap 4 buah Raperda, di ruang Sidang Sementara DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (7/11).

Usai membuka rapat, Pimpinan sidang Mariadi, S.Ag menyampaikan, sesuai dengan undangan yang telah didistribusikan, agenda pokok Rapat Paripurna DPRD adalah penjelasan Kepala Daerah terhadap 4 (empat) buah Raperda.

Pimpinan sidang saat itu didampingi Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin, SHI

4 Raperda tersebut, yaitu Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Raperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, serta Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Disabilitas terbelakang dan miskin

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Lombok Utara menyampaikan pokok-pokok pikiran terhadap 4 Raperda dimaksud, seperti rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Najmul Akhyar memaparkan, para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, serta tidak terpisahkan dari warga negara.

Sebagian besar mereka hidup dalam kondisi yang terbelakang atau miskin. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan bahkan penghilangan hak penyandang disabilitas.

Melalui UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan, hak asasi manusia yang setara, kebebasan dasar kaum difabel serta menjamin upaya pemenuhan hak kaum difabel.

Berdasarkan data Dinas Sosial dan PPA KLU tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas mencapai sekitar 200 orang. Dengan sejumlah itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun komitmen memberikan perlindungan dan pengakuan yang sama terhadap hak kaum difabel di KLU.

“Kehadiran kita bersama tentu untuk memberikan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lombok Utara,” kata Najmul.

Penyediaan cadangan pangan

Rancangan Peraturan Daerah tentang  Tata Cara Pelaksanaan Cadangan Pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar sehingga strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah.  Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat pesat sementara ketersediaan sumber pangan terbatas serta tidak sebanding dengan kebutuhan pemenuhan manusia akan pangan.

Dalam hal memenuhi cadangan pangan, Pemerintah KLU harus dapat menyediakan cadangan pangan yang cukup serta mekanisme penyaluran disesuaikan dengan wilayah dan rumah tangga.

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan sehingga penting adanya Peraturan Daerah mengenai tata cara Pengaturan Cadangan Pangan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Perpustakaan wujud pelayanan masyarakat

Begitu pula rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Perpustakaan. Bupati penerima penghargaan Kepala Daerah inovatif 2019 ini menerangkan, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan perpustakaan termasuk perwujudan pelayanan terhadap masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Di samping itu, wadah belajar bagi kita agar menjadi manusia beriman dan bertakwa.

“UU nomor 24 tahun 2007 adalah bentuk nyata pengakuan pemerintah yang dapat digunakan menjadi pedoman pelaksanan perpustakan,” tandasnya.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Dalam pada itu, keberadaan Hukum Adat secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu sampai saat ini.

Masyarkat Hukum Adat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, juga memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lainnya. Bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan subyek hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Secara yuridis, UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) menegaskan eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Najmul mengingatkan, Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah masuk pembahasan DPRD melalui Pansus yang dibentuk sebelumnya. Namun masih adanya perbedaan-perbedaan persepsi dan penafsiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014.

sta/humaspro

“Semoga dengan kedatangan Duta Baca di NTB ini bisa membuat masyarakat untuk tertarik dalam membaca”

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Manggaukang Raba menyebutkan tingkat minat baca masyarakat NTB masih rendah.

Hal itu  Dibuktikan dengan beberapa survei yang menunjukkan bahwa minat baca masyarakat NTB masih berada pada urutan 10 besar terbawah dari 34 provinsi di Indonesia.

Salah satu tantangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah masih rendahnya minat baca masyarakat NTB.

Sehingga ini menjadi tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat NTB

Manggaukang mengatakan ada beberapa terobosan yang akan dilakukan tahun ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat NTB.

Di antaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat yang ingin meminjam buku di perpustakaan daerah.

Dan ini yang menarik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB akan mendatngkan secara langsung duta Baca indonesia yang seklilgus menjadi presenter tanah air,  Najwa Sihab.

“Kita akan mendatangkan presenter kondang, Najwa Shihab ke NTB yang saat ini menjadi Duta Baca Indonesia yang kehadirannya kali ini   dalam rangka menghadiri acara pembudayaan gemar membaca,” kata Manggaukang

Kedatangan Najwa Shihab ke NTB untuk menghadiri kegiatan talkshow yg akan diselenggarakan di gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, sekaligus menghadiri pembudayaan gemar membaca.

“Semoga dengan kedatangan Duta Baca di NTB ini bisa membuat masyarakat untuk tertarik dalam membaca,” kata Manggaukang.

Bang Zul mengatakan kepada para siswa dan guru, untuk tidak memikirkan hal-hal berat saat belajar. Apalagi, tidak sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup

MATARAM.lombokjournal.com – Guru dan siswa SMA Negeri 1 Kota Mataram yang sedang melaksanakan kegiatan Imtaq memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kaget sekaligus senang dikunjungi Gubernur NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah di sekolah mereka,  Jumat (08/11) 2019.

Tak disangka, di tengah agenda yang padat, gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu, masih sempat bersilaturrahim sekaligus memberikan motivasi kepada guru dan siswa di sekolah tersebut.

Bagi Kepala SMAN 1 Mataram,  Drs. H. Muh. Jauhari, MM, sosok Bang Zul, disamping sebagai Kepala Daerah, juga merupakan orang tua bagi siswa-siswinya.

“Beliau sosok yang luar biasa. Anak anak kami merasa senang dan ingin sekali bertemu Gubernur. Mereka ingin motivasi dan petuah, apalagi bagi anak anak kelas XII,” kata Jauhari.

Katanya, seluruh jajarannya sedang mempersiapkan siswa yang akan belajar di luar negeri, khususnya di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sebab, program yang digagas Gubernur ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik.

Hal yang sama juga dirasakan Dra. Hj. Toyyibah Bage, M.Pdi ketika menyambut kahadiran Gubernur di sekolahnya. Guru senior yang mengajar Pendidikan Agama Islam itu merasa mendapatkan motivasi besar atas kehadiran Gubernur Bang Zul.

Apalagi yang disampaikan Gubernur dinilai bermanfaat untuk meningkatkan motivasi diri.

“Ceramahnya itu mengena, bagaimana kami terus berpegang teguh pada agama tapi dengan tetap hidup bahagia,” katanya.

Ia menilai apa yang disampaikan Gubernur pada silaturrahim itu tidak hanya membangkitkan semangat siswa dan guru beragama Islam. Namun menurutnya, motivasi itu membangkitkan seluruh siswa, termasuk bagi yang beragama non muslim.

Ketua Osis SMAN 1 Mataram, Muhammad Azzim Billah merasa senang dan tersadarkan dengan motivasi yang disampaikan Bang Zul. Menurut siswa kelas XI MIPA II itu, kata-kata Gubernur itu mampu membangkitkan semangat diri dan teman-temannya.

“Kita sebagai anak muda tidak harus fokus pada satu hal. Tapi kita juga harus bisa bersenang-senang, tidak merasa tertekan dengan pelajaran,” ungkap remaja yang menyukai traveling itu.

Pada silaturrahmi itu, Bang Zul mengatakan kepada para siswa dan guru, untuk tidak memikirkan hal-hal berat saat belajar. Apalagi, tidak sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup.

Terutama siswa yang setiap hari bergelut dengan berbagai mata pelajaran.

Menurutnya, siswa harus tetap mengisi hari-harinya dengan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Namun, tidak boleh juga melupakan kebahagiaan dan rasa senang meski harus tetap mengerjakan tugas sekolah.

“Anda boleh saja berinteraksi dengan siapa pun, mengunjungi berbagai tempat apa pun, namun tidak boleh melupakan identitas diri,” katanya.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul mendorong  lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan

TANJUNG.lombokjournal.com — Gong industrialisasi pertanian di NTB mulai ditabuh. Satu per satu, benih industri berwujud aneka komoditas mulai tumbuh.

Di Lombok Utara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyaksikan sendiri perkembangan menggembirakan yang berhasil disuguhkan oleh tumbuhnya industrialisasi di sektor pertanian.

“Hari ini saya menyaksikan di Lombok Utara. Upaya ini mulai menunjukkan bahwa memang ada cahaya di ujung terowongan. Betapa tidak, petani-petani kecil berbinar matanya, bersinar wajahnya melihat tanah yang tadinya gersang dan kering kini hijau siap dipanen,” ujar Gubernur, Kamis (07/1) 2019.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zul usai melihat lahan pertanian jagung yang diairi dengan teknologi irigasi tetes alias drip irrigation. Setelah diterapkan, teknologi ini rupanya berhasil melipatgandakan produktivitas jagung di tanah kering tersebut.

“Jagung yang tadinya hanya bisa dipanen sekali setahun, kini bisa minimal tiga kali setahun dengan hadirnya drip Irrigation dengan hasil tiga bahkan empat kali lipat!” katanya.

Gubernur Zul meyakini, kesinambungan penanaman akan memungkinkan ketersediaan bahan baku untuk pakan ternak yang kemudian memajukan peternakan dan juga industri makanan di NTB.

Terobosan ini sudah dimulai dari KLU. Selanjutkan, Gubernur bertekad untuk mereplikasi terobosan serupa di tanah-tanah kering lainnya di seluruh Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur selalu menegaskan keyakinannya bahwa pengangguran dan kemiskinan akan bisa dikurangi dengan industrialisasi.

Sebab, industrialisasi memungkinkan hadirnya peningkatan produktivitas. Komoditas yang tumbuh dari tanah-tanah di NTB, bisa menghasilkan nilai tambah berlipat ganda berkat industrialisasi.

Konsep industrialisasi yang dimaksudkan Gubernur Zul juga tidak selalu harus berupa hadirnya teknologi yang terlalu rumit atau berupa mesin-mesin besar.

Justru, yang akan didorong adalah lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan.

Setelah diolah, nilai komoditas NTB ini, tentu saja akan jauh lebih besar. Proses mengolah produk ini juga pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja.

Dalam skala satu atau beberapa unit, jumlah tenaga kerja yang terserap mungkin sedikit. Namun, jika teknologi sederhana ini diterapkan secara massal dalam bentuk sentra industri-industri rumahan di berbagai daerah di NTB, akumulasinyamelahirkan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik NTB, laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB pada triwulan ketiga 2019 hanya mencapai 1,18 persen (y on y).

Data ini memperlihatkan, industri pengolahan belum mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itulah, Gubernur menegaskan perlunya semua pihak terus berupaya mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan di NTB.

Meski sulit, Gubernur meyakini langkah ini adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh masyarakat NTB.

“Perjalanan panjang, memang harus dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Kami sangat ingin program-program pemerintah pusat dan pemprov bisa berjalan dan efektif di 116 Kecamatan seluruh NTB. Masukan  dan saran akan kami sampaikan kepada pimpinan”

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB  mengadakan silaturahim dengan seluruh Camat se-NTB untuk mempercepat akselerasi berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dan Pusat, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (07/11) 2019.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada para camat  yang telah meluangkan waktunya, juga kepada para Kabag Pemerintahan yang telah berkoordinasi demi terselenggaranya acara silaturahim ini,” kata Penjabat Sekda Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi pada pertemuan tersebut.

Iswandi menjelaskan, silaturahim dilakukan sebagai kanal untuk menyampaikan informasi kepada para Camat dan Kabag Pemerintahan kabupaten /kota agar kedepannya memiliki sinergi dan terbentuk suatu hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa.

“Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sangat bersemangat membangun komunikasi dengan kecamatan. Untuk itu Pemprov ingin bergandengan tangan dengan para Camat se NTB untuk menyukseskan berbagai program pemerintah pusat dan provinsi,” sambungnya

Iswandi menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas gubernur adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pada UU Nomor 23 Tahun  2014,  pasal 91 dan pasal 224 tentang Kecamatan, didalamnya mengatur tentang kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Kemudian tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mana inj merupakan penjabaran dari pasal 91 UU No. 23 /2014 tersebut” jelasnya.

Mengingat bahwa ada hubungan koordinasi di pasal 224 ini, diharapkan pihak kecamatan dapat membangun sinergi sekuat-kuatnya dengan Pemprov NTB, tambahnya.

Selain itu Iswandi menjelaskan berbagai program yang memiliki sasaran di Kecamatan.

Dikatakannya Pemerintah Provinsi NTB melalui Perda Nomor 1 tahun 2019 memiliki sasaran program hingga ke kecamatan, kelurahan dan desa.

Seperti Zero Waste, revitalisasi posyandu dan 99 desa wisata. Kemudian ada juga program penanggulangan kemiskinan yang  memiliki kendala dan kesulitan dalam hal pemuktahiran data dan angka kemiskinan.

“Semangat pemprov adalah ingin program-program ini tepat sasaran dan sukses dan akhirnya berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB,” tambah Iswandi

Iswandi berharap dengan silaturahim ini pelaksanaan berbagai program nasional dan provinsi dapat lebih sinergis dan berjalan baik.

“Kami ingin dengar seperti apa harapan kecamatan dalam konteks pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang akan melaksanakan program-program nasional dan program pemprov yang berbasis di desa dan kelurahan,” katanya.

Misalnya,program nasional pemilahan sampah di rumah, ini merupakan program nasional yang harus disukseskan gubernur sebagai Wakil Pmerintah Pusat di daerah.

Kemudian ada program provinsi Zero Waste, revitalisasi posyandu, desa wisata merupakan program pemerintah provinsi yang sasaran targetnya adalah di desa dan kelurahan” jelas Iswandi

Tak hanya itu, pemerintah provinsi memastikan akan siap merespon setiap masalah dan kejadian yang menyangkut pemerintahan umum di kabupaten/kota.

“Tugas pemerintahan umum adalah kewenangan pemerintah pusat, untuk itu pemprov ingin hadir dan merespon permasalahan-permasalahan pemerintahan umum yang terjadi di masyarakat. Pemprov tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan pemerintah kabupaten dan kota” ujar Iswandi

Iswandi mengharapkan kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota  akan berjalan efektif dan menghasilkan sinergi yang positif.

“Kami sangat ingin program-program pemerintah pusat dan pemprov bisa berjalan dan efektif di 116 Kecamatan seluruh NTB. Masukan  dan saran akan kami sampaikan kepada pimpinan” tutupnya.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan penghargaan kepada sejumlah Desa, Sekolah dan Puskesmas di kabupaten/kota se-NTB yang berprestasi, karena berhasil melaksanakan keterbukaan informasi dengan baik.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur saat Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi), edisi spesial Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Penghargaan tertinggi untuk Keterbukaan Informasi di NTB itu diterima masing-masing Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, serta disaksikan tidak kurang seribu peserta kegiatan yang hadir.

Nama nama desa  yang mendapatkan penghargaan tersebut yaitu, Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Kelurahan Rite, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Spuraga Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Desa Hijrah, Krcamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Sekolah yang mendapatkan penghargaan Gubernur, diantaranya SMKN 1 Woha, Kabupaten Bima, SMA Negeri 1 Kota Bima, SMAN 1 Gerung, Kecamatan Gerung, SMAN 1 Praya, SMA 2 Taliwang, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Selong, SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan SMA Negeri 5 Mataram.

Puskesmas yang berhasil dalam keterbukaan informasi yaitu, Puskesmas Palibelo Kabupaten Bima, UPT. Puskesmas Penanae, Kota Bima,      Puskesmas Gerung, Kecamatan Gerung, Puskesmas Batunyala, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Dompu Barat, Kecamatan Woja, Puskesmas Senaru, Puskesmas Denggen, Kecamatan Selong, Puskesmas Unit II Sumbawa dan Puskesmas Cakranegara.

AYA/HmsNTB

“Humas menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah”

TANJUNG.lombokjouurnal.com —  Bagian Humas dan Protokol menghelat pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk meneguhkan sinergi kehumasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (06/11) 2019.

Pertemuan Bakohumas dihadiri praktisi kehumasan OPD se-KLU dari RSUD, Kemenag, DPRD, Kominfo dan unsur kehumasan lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci (keynote speaker) Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Narasumber lainnya dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, serta IJTI NTB.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Humas dan Protokol Setda KLU, atas torehan tropi sebagai salah satu Humas berprestasi di Indonesia pada ajang penganugerahan Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

“Saya ucapkan selamat pada Humas. Alhamdulillah telah mendapatkan award, salah satu insan humas meraih silver winner kabupaten di Indonesia, pada acara Jampiro 2019,” ucap apresiatif Sekjen APKASI ini.

Bupati Najmul berpesan, prestasi yang ditoreh dapat memacu pemangku pemerintahan daerah tetap menjaga suasana yang baik, seraya meningkatkan kapasitas. Bakohumas niscaya bersinergi.

Ditekannya, otoritas institusi kehumasan lingkup Pemda KLU diajak bersama-sama bersinergi.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di media soSial, seakan-akan pemerintah daerah tak melakukan apa-apa. Kalau kita kaji bersama, peran terbesar di media sosial itu adalah persepsi yang dibangun secara negatif terhadap pemerintah daerah dibandingkan hal-hal positif,” tutur Bupati Najmul.

Padahal jika dicermati secara obyektif, apa yang dilakukan pihaknya setiap hari di kantor, tiada lain yaitu fokus melayani masyarakat.

Sebetulnya merunut kondisi kita saat ini, Pemda KLU sudah bekerja dengan baik, tetapi sayangnya, informasi yang sampai kepada masyarakat itu yang kurang.

Menjaga persepsi masyarakat

Kata bupati, aspek informasi yang kurang itulah, niscaya diperbaiki.

“Kita perlu menyampaikan ke masyarakat informasi secara edukatif. Pemda tidak selamanya baik, memang kekurangan-kekuarangan itu pasti ada, tugas kita adalah menjaga persepsi masyarakat secara bersama dan berbuat yang terbaik,” pintanya.

Doktor Ilmu Hukum ini kemudian menjabarkan beberapa peran Kehumasan KLU yang diharapkan menjadi entri poin informasi daari implementasi pembangunan dan Pemerintahan Daerah pada masyarakat.

“Harapan saya Humas ini menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah. Silakan masyarakat menilai, baik itu negatif atau positif sehingga informasi di lapangan itu tidak bias,” harapnya.

Ia menceritakan, beberapa waktu silam ada salah satu media menemukan satu masalah RTG yang pengerjaannya tidak baik. Ternyata hal itu viral di media.

Nilai informasinya mengalahkan 35 ribu unit rumah yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah selama tahun pertama.

Media seharusnya tetap menjaga etika pers, di antaranya memberi edukasi kepada masyarakat. Pihak media mestinya harus konfirmasi dulu kepada pihak-pihak terkait, baru kemudian diberitakan supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pemberitaan yang seimbang.

Peran kehumasan lainnya, menjadi corong informasi publik, menjadi garda pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Naskah Pimpinan, Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP memaparkan, Biro Humas Provinsi NTB punya Manajemen PRCC.

Sejak adanya PRCC, banyak muncul sentimen positif dan sentimen negatif. Banyak pertanyaan yang datang dari pelbagai kalangan, misalnya kenapa Humas berubah jadi PRCC?

“Sebenarnya Humas tidak diganti. PRCC itu manajemen kehumasan yang digagas Kabiro. Intinya, kita mencoba untuk lebih dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Konvergensi media

Sekretaris IJTI NTB Afifudin Adnan, S.Sos.I berterima kasih telah diundang diskusi sharing wawasan dunia jurnalistik. Hal itu erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan di instansi pemerintahan, yaitu menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, kalau konvergensi media bisa dilakukan oleh praktisi humas, maka bisa memudahkan kerja-kerja kehumasan di KLU. Konvergensi media berkaitan dengan penggabungan media-media.

Di era sekarang, lanjutnya, semua media tergabung dengan internet sehingga semua hal bisa diakses dalam satu media serta mengukurnya pun lebih jelas karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

“Media sosial sekarang ini menjadi bonus untuk kita semua sehingga harus kita manfaatkan. Jika ada Humas tidak menggunakan media sosial itu langkah keliru, karena media itu strategis,” terangnya.

Konvergensi media menjadi hal yang begitu penting, terutama bagi praktisi humas pada tiap kegiatan kehumasan.

Seusai sesi dialog dan diskusi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A menyampaikan, Humas dan Protokol Setda KLU sedang melakukan penataan.

Menjawab pertanyaan terkait program dan kegiatan Humas dan Protokol, pihaknya menyampaikan program Humas ada yang sifatnya sinergi dengan stakeholders, seperti Humas dengan Pewarta.

Ada juga program kegiatan forum pimpinan daerah dengan pimpinan media, dan forum pertemuan Bakohumas.

Dalam fase penataan ini pihaknya mencoba memperluas dan menambah volume kegiatan serupa. Perlu urun rembuk untuk memadukan gagasan maupun masukan dan saran.

“Contoh program ril seperti program press tour yang dulu pernah ada. Semoga ini bisa terealisasi sebagai tindak lanjut dari saran teman-teman pewarta,” ujarnya.

sta/humaspro

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya”

MATARAM.lombokjournal.om — Dalam rekrutmen CPNS 2019, pelamar diperbolehkan mengajukan protes atau sanggahan jika tidak lolos seleksi administrasi.

Diperbolehkan mengajukan sanggahan itu merupakan ketentuan baru pada rekrutmen CPNS tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Provinsi NTB, Fathurrahman mengungkapkan ketentuan baru itu, Kamis (06/11) 2019.

“Dibolehkanya peserta PNSs melakukan protes atau sanggahan pada rekrutmen CPNS tahun ini merupakan ketentuan baru pada rekrutmen cpns tahun 2019,” ujar, Fatjurrahman.

Pelamar yang tidak puas karena dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, diberikan kesempatan melakukan sanggahan selama tiga hari kemudian.

Panitia Seleksi Nasional diberikan waktu  tujuh hari untuk mengecek sanggahan dari pelamar.

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya,” terangnya.

Ia menegaskan, untuk mencegah adanya kesalahan yang berakibat terhadap tidak lolos dalam seleksi administrasi, pihaknya meminta agar calon pelamar membaca dengan cermat persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam rekrutmen CPNS 2019.

Pendaftaran cpns 2019 direncanakan secara serentak akan dibuka 11 November mendatang. Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten kota akan membuka lowongan 3.204 formasi CPNS 2019 terdiri dari tenaga pendidikan 1.797 formasi, tenaga kesehatan 904 formasi, dan tenaga teknis 503 formasi.

“Untuk Pemprov NTB akan membuka 414 formasi Kota Mataram 275, formasi Lombok Barat 205 formasi Lombok Tengah 479 formasi. Selanjutnya Lombok Timur 482 formasi, Lombok Utara 237 formasi  Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi,” jelasnya.

AYA