Di era digital, membaca menjadi elemen penting untuk meningkatkan kemampuan analisis terutama mengenali berita bohong atau hoax

MATARAMlombokjournal..com — Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab dihadirkan secara langsung sebagai pembicara. Dalm talk show interaktif yang dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Jumat (15/11) 2019.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya  Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong masyarakat semakin gemar membaca. Termasuk menumbuhkan minat anak untuk memiliki sikap tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si yang membuka kegiatan tersebut berharap kehadiran Najwa Shihab bisa memberi  motivasi kepada masyarakat NTB untuk gemar membaca.

“Mewujudkan masyarakat NTB Gemilang adalah melalui misi NTB Sehat dan Cerdas. Untuk itu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca akan berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang ini,” katanya

Iswandi berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan berlanjut dari waktu ke waktu.

“Kami atas nama Gubernur menyampaikan terima kasih dan berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dari waktu ke waktu. Jangan hanya karena Mbak Nana datang baru diselenggarakan” kata Iswandi.

Najwa Shihab mengatakan, ia sudah banyak berkeliling ke pelosok-pelosok Tanah Air untuk mengajak warga Indonesia gemar membaca.

“Tugas Saya sebagai duta baca Indonesia adalah mengajak orang jatuh cinta pada membaca..” jelasnya diiringi tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, generasi muda selaku penerus bangsa menjadi target utama akan budaya gemar membaca.

Pemandu acara “Mata Najwa” ini berharap kegiatan membaca bisa menjadi bagian kehidupan, bahkan bagian dari rutinitas sehari-sehari.

Di era digital, membaca menjadi elemen penting untuk meningkatkan kemampuan analisis terutama mengenali berita bohong atau hoax.

“Ini sangat penting, harus cerdas memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang bohong. Karena maraknya berita hoax tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh negara,” ujar Najwa menjelaskan.

Najwa menambahkan, dengan generasi yang gemar membaca akan menghasilkan generasi yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah memaki, dan yang punya hati.

“Mari masukkan jadwal membaca dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya minimal 20 menit sehari. Membaca seperti olahraga, semakin sering kita olahraga  semakin kuat. Membaca juga seperti itu. Membaca adalah syarat utama menjadi orang berhasil,” kata Najwa.

Menurutnya, persoalan saat ini adalah kemampuan menghadapi tantangan literasi digital.

“Kita tidak tahu mana yang sampah, mana yang berlian. Karena kita tidak pernah  melatih diri kita, sehingga kita harus bisa membedakan fakta dan hoax” tegasnya.

AYA/HmsNTB

DPRD NTB diminta untuk mendukung pergantian nama bandara tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Menhub

MATARAM.lmbokjournal.com – Mwski perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (Bizam), di Kabupaten Lombok Tengah, (NTB) berdasarkan Keputusan Menhub RI nomor 1421 tahun 2018,  namun hingga kini  plank pergangian nama itu tidak terpasang di bandara.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah minta PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk segera memasang plang nama Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid.

Permintaan itu muncul setelah adanya surat dari Gubernur Zul ke Ketua DPRD NTB, nomor 550/375/Dishub/2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 1421 tahun 2018.

Surat Gubernur itu ditandatangani Dr Zulkieflimansyah tanggal 15 November 2019, tembusan Dirut PT AP I di Jakarta, Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD Loteng, dan General Manager PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid di Praya.

Dalam surat itu, Gubernur Zul menyampaikan, berdasarkan Keputusan Menhub RI nomor 1421 tahun 2018, tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (Bizam), di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Maka untuk pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan tersebut, dimohon kepada DPRD NTB untuk mendukung pergantian nama bandara tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Menhub untuk memerintahkan

1. Memerintahkan pihak Maskapai agar melakukan announcement dengan menyebut nama Bandara Zainuddin Abdul Madjid sesuai keputusan Menhub.
2. Memerintahkan pihak Angkasa Pura untuk memasang nama Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di lingkungan bandara.

Terkait surat tersebut, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi.

Hanya saja, salah seorang anggota DPRD NTB, dari Fraksi PAN yakni H Najamudin Mustofa mendukung pergantian nama itu. Karena, beliau (Zainuddin Abdul Madjid) merupakan pahlawan nasional dan hampir semua bandar udara di Indonesia menggunakan nama pahlawan nasional setempat.

” Pikiran kami insyaAllah sama dengan saudara dari Dapil Loteng,” cetusnya.

Sementara itu, General Manager PT AP BIL, Nugroho Jati dikonfirmasi juga belum memberikan keterangan resmi.

AYA/HmsNTB

Seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, diajak ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga

lombokjournal.com —

DOMPU  ;    Tim Penggerak PKK Provinsi NTB melaksanakan program kesehatan sebagai pendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan melalui Revitalisasi Posyandu.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Dompu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.,M.Sc mendorong PKK Kabupaten Dompu untuk menjalankan program ini.

“Kita di PKK ada program kesehatan yaitu, program Hatinya PKK dan program Revitalisasi Posyandu. Saya sangat bangga dengan Kabupaten Dompu karena keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan program pemerintah berkaitan dengan Revitalisasi Posyandu,” kata Hj. Niken saat road show TP-PKK di Desa Bakajaya, Kabupaten Dompu, Jumat (15/11) 2019.

TP-PKK dengan program kesehatannya, mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam merevitalisasi Posyandu menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Tentunya, hal ini akan terlihat sia-sia jika masyarakat tidak memanfaatkan Posyandu tersebut.

TP-PKK di seluruh kabupaten/kota se-NTB diperintahkan untuk mengajak masyarakat datang ke Posyandu dengan rutin.

“Kita yakin, dari Posyandu, Insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang penting. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang stunting dan permasalahan anak lainnya,” kata Bunda Niken, sapaan akrabnya.

Sebagai Bunda PAUD, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus Posyandu untuk memperhatikan kesehatan dan perkembangan anak-anak, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa.

Bunda Niken meminta kepada seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga.

Bunda Niken menutup sambutannya dengan pantun “Musim Kemarau Hujan Dinanti, Jagung Berkembang Dompu Berseri. Buah Pala Buah Kelapa, PKK Jaya, Keluarga Sejahtera”.

AYA/HmsNTB

Tahun 2018 saja mencapai 10 ribu orang khusus yang beli paket,  tahun 2019 sampai bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 11 ribu wisatawan

lombokjournal.com   —

SEMARANG   ;   Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) disulap menjadi Desa Wisata demi mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan Desa Wisata Kandri yang mulai digagas tahun 2012 ini, tanpa memberatkan pemerintah alias murni dari masyarakat dalam hal ini Pokdarwis Pandanaran.

“Desa wisata ini mulai dibentuk 2012. Tidak ada suport dari pemerintah, Kelurahan hanya mendukung fasilitas umum saja. Modal awal dari dana CSR Pertamina,” ungkap salah seorang Pokdarwis, Zubaidi, Kamis (14/11) 2019.

Zubaidi menceritakan sejarah berdirinya Desa Wisata Kandri. Tahun 2012 awal Penggagasan, tahun 2013 dibuatkan konsep. Pada tahun 2014 mulai berjalan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan desa wisata tersebut sebesar Rp 300 juta.

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 500 juta, di tahun 2016 meningkat lagi sebesar Rp 857 juta, tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar dan tahun 2018 di angka Rp 1,5 miliar .

Zubaidi memaparkan potensi yang diangkat menjadi Destinasi berpenghasilan tinggi itu yakni manfaatkan sawah masyarakat.

“Sawah ini tadah hujan, tapi pemilik rela menyerahkan ke Pokdarwis untuk dikelola ditanami Jambu, Ubi Kayu ,” kata dia.

Ia memaparkan arah penggunaan uang yang didapat dari pengunjung pola paket tour sebesar Rp 80 ribu per orang. Pokdarwis sendiri menyisihkan Rp 10 ribu untuk peningkatan SDM dan pengembangan spot destinasi.

Kemudian dianggarkan untuk kegiatan promosi, sebesar Rp 5000 untuk para mitra travel.

“Yang paling penting, pemilik lahan diberikan kontribusi supaya sama-sama menikmati hasil pengelolaan lahannya, ditambah lagi, lahannya ini ditanami oleh Pokdarwis,” terangnya.

Disinggung jumlah pengunjung?

Tahun 2018 saja mencapai 10 ribu orang khusus yang beli paket. Pada tahun 2019 sampai bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 11000 wisatawan.

“Kunjungan itu di luar anak-anak TK dan SD untuk langsung melakukan praktek cara bercocok tanam, tanpa cas,” cetusnya.

Yang jelas, Desa Wisata ini dibantuk hanya untuk mengedukasi atau memberikan kesadaran kepada kelompok tani akan manfaat sebuah destinasi.

“Kita rubah dari petani ke wisata dibungkus jadi wisata edukasi pertanian,” tutupnya, sembari menyampaikan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Disnakertrans dan OPD lainnya.

AYA

Dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan

GANGGA.lombokjourrnal.com —    Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH diwakili Asisten I Kawit Sasmita, SH, menyambut ledatangan  Wakil Duta Besar Australia (DHOM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kunjungan dengan agenda melihat fokus pelaksanaan pencatatan administrasi dan statistik hayati, program dukungan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia,

Asisten I Kawit Sasmita, SH mengucapkan selamat datang kepada ibu Cristian dari Kedutaan Australia dan rombongan, sembari menyampaikan salam Bupati Lombok Utara yang tidak bisa hadir karena sedang sakit.

Disampaikan Kawit, progres implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat KLU,  sudah cukup cepat. Total rumah rusak ringan, berat dan sedang lebih kurang 76 ribu unit, di luar fasilitas umum (fasum) seperti sekolah, perkantoran, dan rumah sakit.

Proses  pembangunan fasum dan Rumah Tahan Gempa (RTG) menelan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah.

“Itu jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kami minta dukungan dari Bappenas. Mohon jadi perhatian. Untuk sekolah, alhamdulillah sudah banyak lembaga donor yang mengerjakan. Dalam satu tahun itu baru 10.500 unit RTG. Masih banyak sisa yang belum terbangun,” ungkap mantan Kadis Kominfo ini.

Kawit juga meminta kepada Bapenas agar membantu percepatan layanan kependudukan. Dengan program kependudukan kolaborasi dengan Pemerintah Australia, sudah ada inovasi yang diterapkan Pemda KLU, yaitu Tri in One.

Kepala Dinas Dukcapil KLU Fahri, S.Pd menjelaskan, dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan.

Dikatakannya, walaupun ia menjabat di Disdukcapil baru beberapa bulan, namun ia bisa melakukan percepatan inovasi dan nilai tambah meski dengan fasilitas terbatas  lantaran Lombok Utara terdampak bencana gempa bumi 2018.

“Maka kami ingin dokumen ini dibuat secara digital. Kami berusaha untuk tidak menyibukkan masyarakat, sehingga kami membuat 3 dokumen keluarga yang disebut Tri in One. Inovasi ini juga berkat kerjasama dengan KOMMPAK dan LPA,” kata mantan Camat Pemenang itu.

Pendamping Program, Dedi Eriawan menyampaikan, beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya di lapangan terkait implementasi pencatatan administrasi dan statistik hayati di 9 desa binaan yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu 8 desa di Kecamatan Bayan dan 1 desa di Kecamatan Pemenang (Desa Malaka).

“Sembilan desa sudah melakukan kegiatan penguatan pokja adminduk khusus masyarakat yang jauh dari jangkauan,” paparnya.

Menurut Eriawan, tujuan dari penguatan itu untuk mempermudah masyarakat memperoleh adminduk, bahkan pihaknya juga membuat kutipan akta perkawinan.

Selain penguatan, ia juga melakukan advokasi terhadap pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) agar mengalokasikan anggaran untuk layanan adminduk.

Lebih detail dipaparkannya, pihaknya juga melakukan Musrenbang khusus perempuan dan lansia. Dari musrenbang itu, Pemerintah Desa juga melibatkan perempuan menjadi tim penggagas dari tim 11 dalam rangka mempermudah mendapat anggaran di Desa.

sta/humaspro

Harus dipastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;     Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (14/11) 2019, di Istana Negara, Jakarta.

DIPA dan TKDD juga diserahkan kepada Kementerian dan lembaga dan gubernur se-Indonesia.

Setelah penyerahan,, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk bersegera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Presiden mengingatkan,  belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

“Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?” ujarnya saat memberikan pengarahan.

Presiden menekankan, saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya sent yang diurus, tapi (juga memastikan) delivered. Artinya apa? Menteri, kepala-kepala lembaga, gubernur, dan wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting,” tuturnya.

Kepala Negara juga menekankan, pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan.

Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting collect more, tapi spend better juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” tandasnya.

AYA/HmsNTB

Mayoritas anggota PKK tidak pernah mendapat pendidikan PAUD, karena itu  selalu mendorong orang tua yang memiliki anak agar memberikan pendidikan tingkat PAUD

lombokjournal.com —

KOTA BIMA   :   Seluruh pengurus dan anggota TP-PKK se-NTB sangat memperhatikan pendidikan anak melalui PAUD, karena menyadari , betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal itu dikatakan  Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc dalam kunjungannya TP-PKK Provinsi NTB di Lapangan Rabadompu Timu, Kota Bima, Kamis (14/11) 2019.

“Pokja PKK sangat memperhatikan masalah PAUD, kita tahu punya generasi yang akan menggantikan kita. Mereka sekarang ini masih di PAUD,” kata Hj. Niken

Bunda Niken, sapaan akrabnya, menyampaikan sebuah hasil penelitian yang membuktikan,  investasi pendidikan pada usia dini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan usia yang selanjutnya.

“Jadi, kita mendidik anak mulai dari PAUD dengan benar, insyaallah disitulah kita sedang menyiapkan manusia-manusia baru yang jauh lebih baik daripada kita, yang akan menggantikan kita,” ujar Bunda Niken yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD.

Ia mengungkapkan, mayoritas anggotanya tidak pernah mendapat pendidikan PAUD. Kkarena itu, ia selalu mendorong orang tua yang memiliki anak agar memberikan pendidikan tingkat PAUD.

Selain pendidikan, makanan tambahan berupa menu-menu yang bergizi dan berprotein tinggi, agar tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

“Anak-anak juga harus dilihat kondisinya, apakah ada yang stunting, apakah ada yang bermasalah dengan perkembangannya. Dan juga yang penting adalah bahwa di PAUD lah kita memberikan Makanan Tambahan,” terang Bunda PAUD ini.

Ia meminta kelompok kerja PKK yang bertugas untuk mencari menu-menu yang menarik untuk anak-anak, namun memiliki gizi serta protein tinggi.

“Kita galakkan lagi konsumsi ikan untuk anak-anak kita, karena gizi yang terdapat pada ikan sangat baik untuk anak-anak. Nanti PMT (Pemenuhan Makanan Tambahan) untuk ibu-ibu PKK harus tau menu-menu ikan yang menarik,” tuturnya.

Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj. Ellya H. M. Lutfi melaporkan, PKK Kota Bima mendorong seluruh anggotanya untuk mendukung segala bentuk program pemerintah, utamanya program unggulan.

“Kami menyampaikan kepada ibu Ketua PKK NTB bahwa PKK Kota Bima sekarang memproritaskan stunting dan Zero Waste serta PAUD berkualitas melalu program PAUD holistik,” kata Hj. Ellya.

Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi kegiatan ini, ia berharap aktivitas dari PKK terus ditingkatkan. Karena PKK membantu tugas seluruh stakeholder pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

AYA/HmsNTB

Satu data Indonesia merupakan tata kelola kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bertempat di aula Kantor Bupati Lombok Utara berlangsung penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, membangun kualitas data statistik sektoral menuju Lombok Utara Satu Data.

Penandatanganan MoU sebagai rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Data Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Drs. H. Suardi, MH. Selain itu hadir Kepala BPS Provinsi NTB Suntono, SE, M.Si, Kepala BPS KLU Ir. Muhadi, Sekban Bappeda KLU Yuni Kurniati Maesarah, S.Pt, dan anggota Forum Data KLU, Rabu (13/11) 2019.

Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH dalam sambutannya menyampaikan salam taqzim dari Bupati Lombok Utara, lantaran tidak bisa menghadiri kegiatan yang strategis tersebut.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang di KLU kepada Kepala BPS Provinsi NTB beserta jajarannya.

“Semoga semua jajaran sehat selalu, sukses dan amanah,” ucapnya.

Penandatanganan MoU tentang Data Statistik KLU  yang diintegrasikan dengan rakor forum data itu diselenggarakan untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menurut Sekda dua periode ini, satu data Indonesia merupakan tata kelola kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Serta mudah diakses, dibagi pakaikan antar intansi pusat maupun daerah melalui pemenuhan standar data meta data interoperabilitas data dan menggunakan reprensi dan data induk.

“Data adalah catatan atas kumpulan data deskripsi berupa angka karakter simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara atau bunyi yang merepresentasikan kedaaan sebenarnya atau menirukan suatu ide objek, kondisi atau situasi,”jelas H. Suardi.

Diuraikan Suardi, data statistik adalah data brupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data.

Sementara data geospasial adalah data lokasi geografis dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.

Sementara standar data yaitu standar yang mendasari data tertentu, sedangkan data induk yaitu data yang representasikan objek dalam proses di pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut untuk digunakan secara bersama-sama.

Ketua Panitia pelaksana yang juga Kabid Litbang Bappeda KLU dalam laporannya, menuturkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain UU nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 8 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 19 tahun 2019

Ditambahkan juga, maksud dan tujuan kegiatan itu untuk memberikan gambaran kepada semua pemangku pembangunan di KLU terkait urgensitas data, dalam mendukung perencanaan pembangunan maupun penyusunan regulasi, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses kemudian dibagi pakaikan antar instansi pusat, daerah dan desa.

Jumlah peserta kegiatan rakor forum data ini sebanyak 68 orang terdiri dari OPD, Camat, dan desa 33 orang.

Usai membuka Rakor, Sekda KLU melakukan penandatanganan MoU dengan Kepala BPS Provinsi NTB disaksikan oleh hadirin yang hadir.

sta/humaspro

Penting pelibatan masyarakat di sekitar Desa Wisata, sehingga mereka berdaya guna dan tidak menjadi penonton tetapi terlibat sebagai pelaku wisata.

lombokjournal.com —

SEMARANG   ;    Cukup banyak keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng).dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Seperti halnya dalam memajukan sektor Pariwisata.

Keberadaan Desa Wisata yang tersebar di 35 kabupaten dan kota telah berkontribusi besar tidak hanya dalam mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga pendapatan masyarakat.

Tidak salah jika rombongan Presstrip Forum Wartawan DPRD NTB dan Biro Humas dan Protokol setda NTB memilih Jawa Tengah sebagai tujuan k belajar dalam mengembangkan Desa Wisata.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah,  Prambudi Trajutrisno mengatakan, pengembangan Desa Wisata di NTB dapat dilakukan dengan melakukan trobosan serta gagasan yang sesuai dengan yang diinginkan.

“Lakukan mapping apa yang ada di daerah kita, kemudian menguatkan dari sisi kelembagaan dilanjutkan dengan penguatan dari sisi paket dan kebutuhan – kebutuhan bagi wisatawan,” paparnya, Rabu (13/11) 2019.

Ia mencontohkan,  wisatawan jangan dipersulit segala sesuatunya yang memang bisa kita berikan kemudahan – kemudahan.

“Selain itu juga bagaimana sustain menjadi berkelanjutan. Jangan sampai nanti satu obyek atau daerah wisata itu hanya sesaat,” sambungnya.

Prambudi mengakui, pelibatan masyarakat di sekitar Desa Wisata sehingga mereka berdaya guna dan tidak menjadi penonton tetapi terlibat sebagai pelaku wisata.

“Nah itu yang membuat obyek atau desa wisata bisa berkembang,” urainya.

Ia  menyatakan, hampir ada kesamaan antara Jawa Tengah dengan NTB, daya tarik wisatant lebih banyak mengandalkan alam dan budaya.

Penguatan SDM pengelola Desa Wisata dalam hal ini mutlak dilakukan yang di awali dari sisi kelembagaan. Sebab jikalau dari sisi pengelolaan sudah baik maka ke depan akan lebih baik lagi.

Kasubbag Hubungan Media Biro Humas dan Protokol setda NTB, Anatul Muslimah Ibrahim selaku pimpinan rombongan menyatakan, belajar ke Pemprov Jateng tentang pengembangan Desa Wisata sangat tepat.

Sebagai provinsi yang konsen dalam pengembangan Desa Wisata dengan berbagai potensi yang ada baik alam, budaya, kuliner dan lainnya membuat pihaknya mendapat pengalaman yang berharga dan bisa di terapkan di NTB.

“Dari berbagai informasi yang kita peroleh di Semarang, pengembangan pariwisatanya cukup pesat maka dari situ kita ingin sharing. Khususnya di NTB sendiri memiliki program unggulan di bidang pariwisata yaitu pembentukan 99 desa wisata,” ungkapnya.

Namun dari Desa Wisata yang ada di NTB baru terdapat satu yang dinilai memiliki progres yang cukup positif, yakni Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur.

Melalui presstrip ini akan didapatkan formulasi yang nantinya bisa diterapkan sehingga desa–desa wisata di NTB semakin eskis, dan berkembangan sehingga berkontribusi positif dalam menopang kehidupan masyarakat.

AYA/HmsNTB

“Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi”

lombokjournal.om —

BOGOR   ;    Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah merupakan satu langkah yang sangat baik agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membangun sinergi dengan pemerintah pusat

Hal itu diungkapkan gubernur saat menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11) 2019.

“Rapat Koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, kata Doktor Zul, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para peserta rakornas terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.

“Selesai rakornas, kami bersama forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi  untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Barat,” tutup Gubernur Zul

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi). Jajaran Kepala Daerah tampak hadir dalam acara tersebut.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, bila ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

“Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi,” tegas Presiden Jokowi

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.

AYA/HmsNTB